Jakarta: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menargetkan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dimulai pada awal 2025.

"Saya berharap program FLPP segera bisa jalan. Ya, di awal tahun depan," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait dalam keterangan tertulis, Kamis, 19 Desember 2024.

Menurutnya, adanya penyakuran KPR FLPP itu akan mampu menggerakkan ekonomi khususnya di sektor properti. Apalagi dengan berbagai kebijakan dan program pemerintah seperti pembebasan biaya BPHTB.

Selain itu, ada pembebasan retribusi PBG dan percepatan penerbitan PBG dari 45 hari menjadi 10 hari tentunya akan membuat prospek rumah bersubsidi di daerah semakin meningkat.
"Industri di sektor properti itu kan banyak ada cat, ada kumen, ada pasir, ada batu, ada kaca, ada kayu. Jadi banyak sekali yang bergerak ketika properti termasuk rumah bersubsidi dibangun di seluruh Indonesia," jelas dia.

Adanya KPR FLPP juga akan membuat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki rumah dengan angsuran ringan dan bunga tetap selama masa tenor. Selain itu, dampaknya tentunya akan membuat masyarakat menjadi lebih sejahtera dan hidup layak karena tinggal di rumah yang memiliki kualitas baik.

"Multiplier efeknya banyak sekali. Jadi, dengan rumah subsidi dan KPR FLPP kita menggerakkan itu semua. Kini saatnya MBR bisa memiliki rumah bersubsidi yang layak dan harga yang terjangkau," ungkap dia.

(KIE)

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Wakil Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Pilar Saga Ichsan memperkirakan, total anggaran program makan bergizi gratis (MBG) di Tangsel pada 2025 mencapai Rp 300 miliar.

"Kalau ditotal mungkin sekitar Rp 300 miliar dalam satu tahun," ujar Pilar usai meninjau uji coba makan bergizi gratis di SMPN 19 Tangsel, Jalan Widya Kencana, Ciater, Serpong, Tangsel, Rabu (18/12/2024).

Pilar bilang, pihaknya sudah menyiapkan anggaran Rp 139 miliar yang berasal dari lima persen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tangsel untuk melaksanakan program yang digagas Presiden Prabowo Subianto itu.

"Untuk anggaran murni di Tangsel tahun 2025, kami siapkan Rp 139 miliar, yang mencakup tingkat TK, SD, dan SMP, baik negeri maupun swasta," kata dia.

Pilar menambahkan, pembiayaan program makan bergizi gratis tingkat SMA akan dilakukan Pemerintah Provinsi Banten.

Adapun Pemkot Tangsel telah melakukan uji coba makan bergizi gratis di dua sekolah, yaitu TK Negeri Pembina 1 dan SMPN 19 Tangsel. Nantinya program tersebut akan dilaksanakan secara serentak pada 2025.

"Nanti, pada saat pelaksanaannya semua sekolah akan berjalan serentak. Dalam satu bulan pertama akan ada evaluasi, untuk melihat seperti apa kekurangannya dan apa saja kendalanya," jelas Pilar.

Pemkot Tangsel masih menunggu petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis ini.

"Pasti dari pemerintah pusat juga ada evaluasi, seperti apa kekurangannya, apa kendalanya. Sambil menunggu juklak dan juknisnya," ucap dia.

Bisnis.com, JAKARTA - Staf Ahli Menko Pangan Drajad Wibowo menuturkan tidak ada perubahan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama tidak ada perubahan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Adapun, dalam APBN 2025 Pemerintah resmi merancang anggaran untuk program makan bergizi gratis (MBG) pada 2025 sebesar Rp71 triliun.

“Yang saya tahu sih sekarang kan sudah dianggarkan di ABBN ya. Jadi selama nggak ada perubahan ABBN, ya tetap itu gitu (Rp71 triliun),” kata Drajad saat ditemui di kantor Bisnis, Rabu (18/12/2024).

Meski tidak ada perubahan pada anggaran MBG, Drajad menuturkan masih akan penyesuaian alokasi dalam program ini yang masih bisa berubah.Apalagi, program ini masih dalam tahap uji coba dan baru bergulir pada Januari 2025. Sehingga, alokasi program ini masih akan mengkuti kondisi yang ada nantinya.

“Sekarang masih dinamis, itu kan yang terjadi sekarang di MBG, ini kan baru uji coba belum benar-benar mulai program. Programnya kan mulai baru Januari (2025),” ucapnya.

Lebih lanjut, terkait dengan target penerima program MBG, Drajad menyebut pihaknya masih mengihitung ulang dan belum menentukan targetnya.

“Itu masih dihitung ulang berdasarkan data yang ada sekarang,” ujar Drajad.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah resmi merancang anggaran untuk program makan bergizi gratis (MBG) pada 2025 sebesar Rp71 triliun atau 0,29% terhadap PDB, sesuai Rancangan Undang-undang (RUU) tentang APBN 2025.

RUU APBN 2025 tersebut resmi diserahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Ketua DPR Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024—2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Jumat (16/8/2024).

Program MBG sendiri merupakan janji kampanye presiden terpilih periode 2024—2029 Prabowo Subianto. Jokowi, dalam pidatonya sebelum serahkan RUU APBN 2025, menyatakan program MBG akan diarahkan untuk meningkatkan gizi anak sekaligus memberdayakan UMKM dan tingkatkan ekonomi masyarakat kecil di daerah.

"Program Makan Bergizi Gratis dilakukan secara bertahap, diselaraskan dengan kesiapan teknis dan kelembagaan, serta tata kelola yang akuntabel," jelas Jokowi.

Dalam dokumen Buku II Nota Keuangan RPABN 2025, dijelaskan bahwa rancangan anggaran sebesar Rp71 triliun tersebut akan digunakan untuk pembiayaan makanan, distribusi (safe guarding), dan operasional lembaga yang menangani program MBG.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melihat program makan bergizi gratis (MBG) yang digaungkan oleh pemerintahan saat ini dapat menjangkau 82 juta jiwa selama lima tahun kedepan.

Staf Ahli Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan Bappenas Rd Siliwanti mengatakan produktivitas swasembada pangan menjadi salah satu strategi guna mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8%.

Selain untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, swasembada pangan seperti beras, daging, telur ayam, dan ikan menjadi salah satu upaya untuk mensukseskan program makan bergizi yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Dengan adanya swasembada pangan, kata Siliwanti dapat menjangkau lebih dari 80 juta jiwa selama lima tahun program MBG ini berjalan.

“Pada program MBG, saat ini teridentifikasi setelah kami eksersai adalah dibutuhkan sekitar 48 ribu dapur atau unit layanan untuk menyediakan makanan bergizi bagi total 82 juta jiwa dalam 5 tahun,” kata Siliwanti FGD Bisnis Indonesia Economic & Financial Report 2014—2024 di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta Pusat, Rabu (18/12/2024).

Selain dapat menjangkau 82 juta jiwa selama lima tahun, Siliwanti menuturkan program MBG berpotensi memberikan dampak terhadap ekonomi nasional.

Sebab, program ini berpotensi menciptakan rantai pasok makanan yang besar di tanah air. Mulai dari petani, peternak, hingga nelayan, akan mendapatkan berkah dari program ini.

“Sehingga sektor ketenagakerjaan juga akan terdapat positif,” ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dipastikan akan mulai menjalankan program andalannya ‘Makan Bergizi Gratis’ mulai awal Januari 2025 mendatang.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menekankan bahwa meskipun mulai berjalan pada tahun mendatang, tetapi hingga saat ini pemerintah masih menggodok skema yang tepat.

Hal ini disampaikannya usai melaksanakan Retreat Kabinet Merah Putih bersama dengan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di kompleks Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10/2024).

“Ya insyaallah, insyaallah doakan januari sudah bisa jalan tetapi karena keterbatasan fiskal belum bisa semuanya, jadi kita akan konsentrasi dulu ke daerah-daerah yang sangat membutuhkan,” ujarnya kepada wartawan.

JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR Erwin Aksa bertemu langsung warga RW 10 Cengkareng Barat dan RW 16 Kapuk di Kelapa Dua, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Dia berkomitmen mendorong pengembangan industri bernilai tinggi, meningkatkan daya saing tenaga kerja, serta mempercepat pembangunan perumahan di Jakarta.

Dia menyoroti perbedaan Upah Minimum Provinsi (UMP) di Jakarta dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di daerah industri seperti Bekasi dan Karawang.

?Saat ini, UMP Jakarta ditetapkan Rp5.067.381 lebih rendah dibandingkan Kota Bekasi yang mencapai Rp5.343.430 dan Kabupaten Karawang Rp5.257.834. Hal ini karena industri bernilai tinggi banyak tumbuh di daerah tersebut yang mampu memberikan upah lebih baik. Sementara itu, biaya hidup di Jakarta cukup tinggi, sehingga kita perlu mendorong investasi di sektor industri bernilai tambah untuk menciptakan lapangan pekerjaan berkualitas,? ujar Erwin, Rabu (18/12/2024).

Menurut dia, Jakarta memiliki potensi besar untuk menjadi pusat industri dengan nilai tambah tinggi, seperti manufaktur teknologi dan pabrik handphone yang mampu meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja di Jakarta.

Selain itu, Erwin menekankan pentingnya mendukung program pembangunan perumahan rakyat yang menjadi prioritas pemerintah pusat.

?Pemerintahan Pak Prabowo berfokus pada target pembangunan 3 juta rumah per tahun. Ini harus dimulai dari kota-kota besar seperti Jakarta. Banyak aset bangunan peninggalan zaman Belanda yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan rusunawa. Pemprov Jakarta selama ini sudah banyak membangun rusun, tetapi tidak bisa berjalan sendiri. Perlu kolaborasi dengan pemerintah pusat dan dukungan pembiayaan dari bank-bank lokal,? ungkapnya.

Kebijakan ini penting untuk memberikan hunian yang layak bagi masyarakat, terutama di perkotaan dengan tingkat kepadatan tinggi.

Di sektor tenaga kerja, Erwin juga menekankan pentingnya menyiapkan tenaga kerja Indonesia agar mampu bersaing di pasar global melalui pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK). Fokus utama adalah penguasaan bahasa asing seperti Inggris, China, dan Arab.

?Negara seperti Jepang membutuhkan banyak tenaga kerja karena populasinya semakin menua. Indonesia memiliki tenaga kerja usia produktif, tetapi kita harus membekali mereka dengan keterampilan bahasa asing agar bisa bersaing. Jangan sampai kita kalah dengan Filipina yang sudah lebih dulu berinvestasi dalam pendidikan bahasa Inggris,? ujar Erwin.

SLAWI,iNewsMuria.id-Bank Jateng Cabang Slawi siap mendukung program KPR FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) untuk meningkatkan kesejahteraan ASN di Kabupaten Tegal.

Kebijakan itu menindaklanjuti harapan para pengurus KORPRI Kabupaten Tegal. Kedua belah pihak, KORPRI dan Bank Jateng mengadakan rapat koordinasi terkait rencana perjanjian kerja sama pembiayaan KPR FLPP di Kantor Bank Jateng Cabang Slawi, Senin (2/12/2024).

"Kami ingin memberdayakan KORPRI Kabupaten Tegal dengan meningkatkan kesejahteraan pegawai melalui pemberian fasilitas rumah layak huni untuk para CPNS & PPPK yang berjumlah lebih kurang 3.000 orang," kata M Faried Wajdy, salah satu pengurus.

Pemimpin Bank Jateng Cabang Slawi Setiyo Aji mengatakan, Bank Jateng siap mendukung program KORPRI Kabupaten Tegal serta menyambut peluang pangsa pasar sesuai produk kredit perumahan. Yaitu KPR FLPP dengan target pasar para ASN yang belum memiliki rumah.

Sehingga, kata Setiyo Aji, mereka yang belum memiliki rumah dapat mengajukan KPR ke Bank Jateng.

“Kami melihat peluang dan potensi para ASN dan PPPK yang membutuhkan rumah murah dengan pembiayaan murah cukup besar," kata Setyo Aji. 

"Bank Jateng memiliki produk kredit perumahan FLPP bunga murah, sesuai komitmen Bank Jateng memberi kemudahan dalam memiliki hunian impian,” tuturnya. 

Dengan adanya program KPR FLPP dari Bank Jateng diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan para ASN serta tercipta hubungan baik antara Pemerintah Kabupaten Tegal dan Bank Jateng.(*)

Editor : Langgeng Widodo

Jakarta: Pengembang properti Madana Land menjalin kemitraan dengan Koperasi Karyawan (Kopkar) Kanitra untuk menyediakan pembiayaan program perumahan bagi anggotanya. Melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU), keduanya berkomitmen mendukung kesejahteraan anggota secara berkelanjutan.

“Kemitraan ini merupakan langkah strategis kami dalam mendukung peningkatan kesejahteraan anggota Kopkar Kanitra melalui kepemilikan rumah yang mudah diakses dan berkualitas, ” kata CEO Madana Land Teja Galih Pradipta dalam keterangan tertulis, Selasa, 17 Desember 2024.

Teja juga menegaskan pentingnya membangun ekosistem yang berkelanjutan, di mana seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pengembang, koperasi, hingga anggotanya, dapat saling memberikan nilai tambah.
Dalam proyek ini, Madana Land telah menyiapkan lahan seluas 40 hektar di kawasan Cikarang, Bekasi. Lahan tersebut akan dikembangkan menjadi kawasan perumahan terpadu yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung untuk menunjang kebutuhan penghuni.

"Madana Land tidak hanya membangun rumah, tetapi juga menghadirkan ekosistem kehidupan yang lengkap. Kawasan ini akan dirancang sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar secara holistik,” kata Marketing Director Madana Land Aldrin Yani.

Perumahan terpadu

Proyek ini akan mencakup berbagai tipe hunian rumah tapak, mulai dari tipe 42/60 meter persegi, 48/60 meter persegi, hingga 60/66 meter persegi dengan harga mulai Rp400 jutaan.

Untuk mendukung kepemilikan rumah yang lebih mudah, beberapa bank nasional seperti BRI, BSI, dan BTN telah menyatakan kesiapan mereka untuk menyediakan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skema yang kompetitif.

Madana Land akan merancang kawasan ini dengan konsep hunian modern yang dilengkapi berbagai fasilitas penunjang, seperti rumah sakit, pendidikan, masjid dengan desain eksklusif karya Ridwan Kamil yang akan menjadi pusat kegiatan keagamaan dan ikon baru di Cikarang.

Dalam proses pengembangan dan pemasaran, Madana Land menggandeng Main Property sebagai mitra strategis. Main Property memiliki pengalaman panjang dalam pemasaran proyek- proyek properti unggulan dan akan memastikan bahwa produk perumahan ini dapat menjangkau masyarakat secara efektif.

“Kami percaya bahwa kerja sama dengan Main Property akan mempercepat proses pemasaran sekaligus meningkatkan brand awareness proyek ini. Madana Land terus berkomitmen untuk menyediakan hunian berkualitas dengan akses mudah bagi para pekerja industri,” lanjut Aldrin.

Dengan proyek ini, Madana Land menunjukkan komitmennya untuk terus berinovasi dan berkontribusi dalam penyediaan perumahan yang layak bagi masyarakat.

(KIE)

JAKARTA,investor.id – Keterlibatan swasta dalam program program Presiden Prabowo Subianto yakni Makan Bergizi Gratis dinilai tak boleh hanya sekedar langkah promosi. Swasta perlu menciptakan model pembiayaan berkelanjutan, terutama dalam kondisi anggaran yang terbatas hanya Rp 10 ribu per porsi.

Hal tersebut disampaikan oleh Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat. Dia menyinggung peran dua platform teknologi Grab dan OVO yang baru-baru ini berkolaborasi bersama pemerintah untuk menyukseskan program makan bergizi.

“Pemangkasan anggaran dari Rp 15.000 menjadi Rp 10.000 per porsi makanan adalah tantangan besar yang dapat menguji kemampuan Grab dan OVO untuk memastikan keberlanjutan program ini,” ungkap Achmad, dalam keterangan tertulis yang diterima Selasa (17/12/2024).

Achmad menekankan, peran swasta seperti kedua entitas bisnis tersebut tak boleh terbatas pada langkah promosi atau hanya bersifat insidental belaka. Grab dan OVO dinilai perlu membantu pemerintah menciptakan model pembiayaan yang berkelanjutan.

Menurut Achmad, Grab dan OVO dinilai tak boleh hanya menggandeng mitra UMKM mereka saja sebagai penyedia makanan bergizi, tetapi harus melibatkan UMKM baru yang belum berdaya.

“Jika Grab dan OVO hanya memanfaatkan mitra merchant yang sudah ada tanpa memberdayakan UMKM baru atau komunitas lokal, maka manfaat ekonomi dari program ini akan terbatas dan tidak berkontribusi pada pembangunan ekonomi jangka panjang,” kata dia.

Lebih lanjut, Achmad menekankan agar pemerintah harus menghindari dominasi swasta dalam program sosial. Keterlibatan swasta harus dilakukan secara proporsional agar tidak menciptakan ketergantungan pemerintah pada entitas bisnis tertentu.

“Ketergantungan seperti ini berpotensi melemahkan posisi pemerintah dalam pengambilan kebijakan di masa depan, terutama jika pihak swasta menggunakan kontribusi mereka sebagai alat tawar untuk mendapatkan keuntungan regulasi atau proteksi bisnis. Hal ini menjadi semakin penting mengingat reputasi kelompok bisnis yang terlibat,” pungkasnya.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyudi Askar mengatakan, tata kelola yang baik menjadi salah satu tantangan program unggulan Prabowo-Gibran, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Cuma yang memang tantangan yang cukup signifikan itu dari aspek non-finansial, soal tata kelolanya. Siapa yang bertanggung jawab, hingga level teknis sampai menyasar kepada si penerima?” ungkap Askar dalam Investor Daily Talk di ID TV, Senin (16/12/2024).

Dalam salah satu diskusi yang diikuti Askar, disebutkan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) akan menjadi koordinator di level nasional. Kemudian, BUMN, Pemerintah Daerah (Pemda), UMKM, hingga TNI juga bakal ikut dilibatkan.

Untuk itu, Askar menilai pemerintah perlu mengebut aspek tata kelola sebelum program benar-benar dilaksanakan pada Januari 2025. Sebab menurut dia, anggaran program Makan Bergizi Gratis sebesar Rp 71 triliun masih cukup untuk tahun pertama pada 2025, termasuk dengan dukungan tata kelola yang baik.

“Meskipun itu juga masih jauh kekurangan pembiayaannya, tetapi sebagai awalan, sebagai kick-off, program mungkin cukup ya untuk membayar beberapa juta anak Indonesia. Termasuk juga balita dan ibu hamil,” jelas Askar.

Diketahui, pemerintah akan meluncurkan program makan bergizi gratis pada 2 Januari 2025, yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Setelah uji coba intensif, program ini telah dipersiapkan dengan matang, meliputi penyediaan bahan baku, distribusi ke sekolah, hingga pengelolaan limbah.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hariqo Satria Wibawa, menegaskan makan bergizi gratis menjadi bagian dari visi Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan sumber daya manusia unggul. Program ini diharapkan mampu mengurangi kesenjangan gizi dan meningkatkan kualitas hidup anak-anak Indonesia.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berupaya mewujudkan program 3 Juta Rumah per tahun.

Pembangunan 3 Juta Rumah ini mencakup dua juta rumah di perdesaan, dan 1 juta di perkotaan.

Berbagai upaya pun dilakukan, mulai dari pembiayaan kreatif dan alternatif, efisiensi, insentif pajak dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), prototipe desain, kemudahan perizinan dan pajak dari pemerintah daerah (Pemda), hingga dukungan lainnya.

Menurut Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara, upaya tersebut melibatkan berbagai sektor.

Misalnya, untuk mendapatkan lahan gratis atau murah, Ara bisa mendapatkannya melalui aset sitaan tanah koruptor dari Kejaksaan Agung (Kejagung).

Lalu, aset Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tanah Barang Milik Negara (BMN) dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), maupun Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Bahkan, bisa dari tanah wakaf yang saat ini sudah dibahas oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk menanti usulan.

"Sudah pernah dibahas dengan BWI, menanti usulan tanah wakaf," ungkap Ara, Senin (16/12/2024).

Cara lain dari perolehan tanah bisa didapatkan melalui donasi tanah atau corporate social responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan dari perusahaan, serta tanah lainnya sesuai dengan aturan berlaku.

Pembiayaan kreatif dan alternatif

Ini bisa didapatkan melalui agunan dari lahan donasi pribadi atau perusahaan kredit perbankan seperti PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN dan bank lainnya melalui penyusunan skema pembiayaan baru untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Efisiensi

Melalui central purchasing dari industri serta digitalisasi pengadaan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Insentif pajak dari Kemenkeu

Penghapusan Pajak Penghasilan (PPh) 2,5 persen dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11 persen.

Prototipe desain, kemudahan perizinan dan pajak dari pemerintah daerah (Pemda)

• Penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari Pemkab/Pemkot (sudah ditandatangani SKB 3 Menteri)
• Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) 10 hari (Pemda dan Mendagri) (sudah ditandatangani SKB 3 Menteri)
• Penyederhanaan Persyaratan Perizinan (sudah ditandatangani SKB 3 Menteri)
• Kepastian Waktu Penerbitan Izin (sudah ditandatangani SKB 3 Menteri)

Dukungan lainnya

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)

• Penyederhanaan Proses Amdal Revisi Permen KLHK 4 2024 tentang 0-3 Ha diubah menjadi 0-5 ha SPPL

Kementerian Investasi dan Hilirisasi

• Kemudahan perizinan usaha
• Kepastian proses perizinan (penolakan otomatis by system)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

• Diberikan pengecualian bagi calon debitur KPR FLPP yang tersandung SLIK OJK akibat Pinjol dibawah Rp 2 juta
• Payung Hukum untuk mendukung program Rent to Own (Dalam biaya sewa rumah ada komponen cicilan uang muka)

Kementerian PKP

• Prototipe/Purwarupa Rumah Tinggal Sederhana Kepmen PUPR 2947 tahun 2024

Jakarta -

Pengembang tengah bergembira mendengar kabar insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian rumah dilanjutkan tahun depan. Langkah ini dinilai dapat memacu geliat pasar properti.

Menurut Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto, kebijakan tersebut menjadi upaya pemerintah mengurangi angka backlog dengan lebih baik lagi. Sebab, insentif PPN DTP mengurangi beban pengeluaran masyarakat, sehingga mempermudah sekaligus mempercepat motivasi mereka untuk membeli rumah.

"Wah itu angin surga. Jadi itu kan hal address positif dari pemerintah kepada satu untuk itu intend untuk Program 3 Juta rumah. Yang kedua, pemerintah masih melihat sektor properti ini belum tumbuh seperti industri yang lain," ujar Joko di sela-sela Dialog Solusi Pendanaan Program 3 Juta Rumah, ditulis Selasa (17/12/2024).

Joko menyebutkan perpanjangan PPN DTP mendorong akan mendorong 185 industri pendukung sektor properti. Ia berharap langkah tersebut dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja, sehingga terjadi pendistribusian pendapatan.

Hal itu memperkuat daya beli masyarakat untuk membeli rumah. Penjualan rumah tahun 2025 mendatang pun akan jauh lebih baik dari tahun sekarang, bahkan bisa terjadi rebound pada 2026.

Terpisah, Sekjen DPP Apersi Daniel Djumali mengatakan insentif PPN DTP menguntungkan bagi masyarakat yang belum mempunyai rumah. Menurutnya, kebijakan ini dapat menghidupkan industri perumahan.

"Itu pasti bagus. Itu mestinya bagus selama buat dorong perumahan, terutama ini kan lagi lesu nih sebetulnya," kata Daniel.

Selain perumahan, industri lain seperti bahan bangunan seperti batu semen, furniture, hingga peralatan elektronik akan menyerap banyak tenaga kerja. Menurut Daniel, efek PPN DTP besar terhadap investasi dalam negeri.

Terlebih perumahan menengah ke bawah menggunakan bahan bangunan yang berasal dari dalam negeri. Dengan Program 3 Juta Rumah nantinya, Apersi siap membangun rumah di desa, pesisir, dan perkotaan.

"Kalau rumah ready stock kita masih banyak apalagi sekarang banyak yang nggak kebagian kuota nih nggak kejual juga," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan insentif PPN DTP diperpanjang untuk pembelian properti. Insentif ini diberikan bersamaan dengan keputusan pemerintah menerapkan PPN 12% pada 1 Januari 2025.

"Itu pemerintah melanjutkan kembali PPN ditanggung pemerintah untuk properti sampai dengan Rp 5 miliar, dengan dasar pengenaan pajak Rp 2 miliar," ucap Airlangga dalam Konferensi Pers Paket Kebijakan Ekonomi, di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (16/12).

Insentif PPN DTP ini diterapkan pada pembelian rumah tapak atau rumah susun untuk harga maksimal Rp 5 miliar. Sementara itu, pembelian rumah atau rusun di atas Rp 5 miliar tetap kena PPN 12%. Namun pembebasan PPN 12% ini berlaku hanya untuk Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sebesar Rp 2 miliar.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/zlf)

Jakarta -

BP Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) telah menyalurkan pembiayaan 199.649 unit rumah untuk program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Dana yang disalurkan dalam program tersebut sudah mencapai Rp 24,5 triliun tahun ini.

"Capaian program pembiayaan FLPP tahun 2024 sampai dengan 13 Desember 2024 telah mencapai 199.649 unit senilai Rp 24,5 triliun dan KPR Tapera mencapai mencapai 5.792 unit senilai Rp 965 miliar," ujar Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho dalam Dialog Solusi Pendanaan Program 3 Juta Rumah di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (17/12/2024).

Ia menyoroti penyaluran KPR subsidi kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di bawah pemerintahan baru mencapai 33.769 unit senilai Rp 4,2 triliun selama dua bulan. Menurutnya, angka tersebut menunjukkan akselerasi penyaluran yang terbesar dibandingkan bulan-bulan sebelumnya.

Di sisi lain, ketersediaan dana Tapera untuk pembiayaan perumahan saat ini masih sangat terbatas karena belum ada tabungan baru dari peserta. Pihaknya pun tengah menyusun pengembangan model bisnis yang lebih menarik bagi peserta. Namun, pengembangan tersebut masih memerlukan dukungan dari di sisi keselarasan regulasi.

"Sesuai arahan Pak Menteri (PKP), Pak Ara, BP Tapera diminta untuk menyiapkan grand strategy, sehingga program Tapera dapat disukai dan tidak dibenci oleh masyarakat," ucapnya.

BP Tapera sudah mulai berdialog dengan perwakilan asosiasi pekerja dan pegawai BUMN. Lalu, BP Tapera juga melakukan seminar nasional dengan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dari pusat dan daerah.

Menurutnya, program Tapera secara umum mendapat tanggapan positif agar bisa berlanjut dengan peningkatan dari aspek transparansi, akuntabilitas, dan lebih berkeadilan melalui perluasan manfaat bagi seluruh peserta.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengusulkan agar Kementerian Keuangan dapat menambah kuota FLPP menjadi 500 ribu unit di 2025 mendatang.

"500 ribu (BTN) siap FLPP buat pengembang, ya paling nggak 500 ribu. Terus terang FLPP ini program yang bagus," katanya.

Ara pun meminta agar program FLPP sudah bisa diluncurkan pada Januari 2025 mendatang. Menurutnya, semakin cepat penyaluran FLPP akan semakin bagus.

"Minta tolong kepada departemen keuangan kalau boleh Januari kita sudah luncurkan program FLPP," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)