Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyambangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (18/3) siang.

Ara, sapaan karib Maruarar, tiba lebih dulu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada pukul. 14.03 WIB. Kemudian disusul Gus Ipul yang tiba 20 menit setelahnya.

Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pada hari ini ada agenda pertemuan KPK dengan Ara dan Gus Ipul beserta Komisioner BP Tapera dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS).

"Siang ini, KPK menerima audiensi dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Sosial, Komisioner BP Tapera dan Kepala BPS. Pertemuan membahas pencegahan korupsi pada program-progam di kementerian atau lembaga tersebut, di antaranya program untuk perumahan rakyat," kata Budi melalui keterangan tertulis, Selasa (18/3).

Sementara itu, Gus Ipul mengatakan pertemuan ini juga akan membahas mengenai pemanfaatan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

"Saya sama dengan Kepala BPS, sama pak Ara, diskusi saja soal data-data DTSEN yang baru. Soal data bagi pakainya, untuk konsultasi saja dulu. Ya kan di DTSEN, data tunggal sosial ekonomi yang baru," kata Gus Ipul.

Dia menjelaskan DTSEN harus dikonsultasikan penggunaannya ke KPK supaya bisa tepat sasaran.

"Nah, sekarang sedang kita uji petik di lapangan atau kroscek. Ini kita mau konsultasi untuk bagi pakainya, untuk macam-macamnya supaya nanti kita tepat sasaran," tutur Gus Ipul.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meresmikan 18 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur makan bergizi gratis (MBG) di tingkat Mabes dan Polda.

Peresmian ini turut dihadiri Menteri Pendidikan Dasar Menengah Abdul Mu'ti serta Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.

"Untuk launching awal ini kami laksanakan di 2 SPPG di tingkat Mabes dan 16 SPPG di tingkat Polda Prioritas. Tentunya ini tidak berhenti sampai disini dan tentunya ini akan terus kami kembangkan," kata Sigit kepada wartawan, Senin (17/3).

Disampaikan Sigit, pembangunan SPPG ini merupakan realisasi atas MoU antara Polri dengan BGN. Kata dia, pembangunan SPPG akan terus berlanjut dengan target 100 lokasi pada Juli 2025.

"Dan sebagai komitmen kami untuk mendukung program makan bergizi gratis, maka Polri pun melakukan rekrutmen terhadap Bakomsus (Bintara Kompetensi Khusus) yang memiliki keahlian di bidang gizi," ucap dia.

Sigit menyebut ke depan pihaknya juga akan merekrut Bakomsus bidang akuntan, peternakan, dan perikanan, yang akan melengkapi program MBG. Sigit juga menyatakan seluruh SPPG di bawah Polri pun akan memiliki food security untuk memastikan semua sampai dengan kualitas sesuai standar.

Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana berharap ke depannya Polri bisa terus melakukan pembangunan SPPG di berbagai daerah. Dengan demikian, kebutuhan SPPG bisa terpenuhi.

"Dan tadi kami mendengar sangat cukup senang karena Polri sudah merencanakan akan membangun 542. Saya berbisik kepada Pak Kapolri mudah-mudahan bisa 1000. Karena 1000 pun itu baru tiga persen dari kebutuhan," ujarnya.

Dadan menyampaikan SPPG yang dibangun Polri ini juga telah memenuhi empat standar. Yakni, aspek pemenuhan kebutuhan kalori, aspek komposisi guzi, aspek higienis, dan aspek keamanan pangan.

"Dan di SPPG Polri ini keempat-empatnya sudah lengkap. Bahkan di dalam itu sebelum makanan dikirim itu sudah dicek oleh para ahli sehingga seluruh yang dikirim ke lokasi itu sudah aman dari segi bahan baku dan juga hasil masaknya memenuhi standar kesehatan yang dibutuhkan," tutur dia.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan setiap desa membutuhkan setidaknya 700 ekor ayam per minggu untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG).

Jumlah ini dihitung berdasarkan kebutuhan pangan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang akan dibangun di berbagai desa guna memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.

"Satu Satuan Pelayanan melayani 3 ribu penerima manfaat itu setiap hari membutuhkan 200 kilogram (kg) beras, 350 kg ayam. Kalau 1 kg ayamnya satu, itu artinya butuh 350 ayam sekali masak. Kalau 2 kali masak dalam seminggu, butuh 700 ayam dalam satu desa," ujar Dadan dalam acara Buka Bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/3).

Ia menyebut program andalan Presiden Prabowo Subianto ini akan menyasar 82,9 juta penerima manfaat, yang merupakan segmen baru dalam perekonomian Indonesia. Ia menyebutnya sebagai "new emerging market" atau pasar baru yang belum pernah ada sebelumnya.

"82,9 juta itu adalah new emerging market. Itu market yang tidak pernah ada sebelumnya. New emerging market 82,9 juta," jelasnya.

Dadan juga menjelaskan jika setiap penerima manfaat diwajibkan mengonsumsi telur dalam satu hari, maka dibutuhkan 82,9 juta butir telur per hari. Dengan asumsi satu kg telur berisi 16 butir, total kebutuhan telur mencapai 5 juta ton.

"Berapa ton 82,9 juta telur itu? Ada yang tahu gak? Satu kilo berapa? Ini kan pengusaha semua. Satu kilo 16 (butir). Jadi kalau 82,9 juta dibagi 16 itu artinya 5 juta kg atau 5 juta ton. Dari mana telur akan kita ambil 5 juta ton sekali makan?" lanjutnya.

Saat ini, Dadan mengungkap Indonesia mengalami surplus produksi pangan, dengan kelebihan 200 ribu ton telur dan 600 ribu ton ayam.

Namun, kata dia, kondisi ini terjadi karena hanya 30 persen penduduk yang mampu membeli ayam dan telur, sementara 60 persen anak-anak di Tanah Air masih mengalami kekurangan gizi.

Oleh karena itu, Dadan berkata BGN berupaya menyerap surplus tersebut untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Untuk mendukung distribusi pangan bergizi, pemerintah berencana membangun 30 ribu SPPG. Hingga saat ini, baru 726 satuan yang beroperasi dan melayani 2,2 juta orang.

Dalam waktu dekat, jumlahnya akan bertambah menjadi 1.100 satuan untuk melayani 3 juta penerima manfaat.

Selain ayam, Dadan menyebut SPPG juga memerlukan 300 kg sayuran setiap hari. Ia koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) perlu terlibat untuk memastikan pasokan pangan tetap stabil.

Ia menyarankan agar petani bekerja sama dalam sistem agrikultur terkoordinasi, di mana setiap hari mereka menanam jenis sayuran berbeda guna memenuhi kebutuhan pangan satuan pelayanan.

"Jadi ini luar biasa, jadi tidak mungkin petani sendirian yang menanam, ini harus dalam bentuk kerja sama, diagregasi oleh apa? Koperasi, BUMDes, oleh para pengusaha, sehingga petani bisa meningkatkan produktivitas daerahnya," tandasnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto optimistis anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) masih mampu membiayai program makan bergizi gratis (MBG) meski mengalami defisit sebesar Rp31,2 triliun pada awal 2025.

Menurutnya, pemerintah tetap optimistis kondisi fiskal akan membaik dalam beberapa bulan ke depan seiring dengan peningkatan penerimaan negara.

Airlangga menjelaskan defisit APBN masih berada dalam batas aman sesuai dengan yang telah dirancang dalam kebijakan fiskal 2025.

Menurutnya, tren penerimaan negara cenderung meningkat pada Maret, terutama karena adanya pelaporan pajak tahunan yang secara historis berkontribusi signifikan terhadap pendapatan negara.

"Ya, ini kan baru dua bulan. Jadi kita sudah melihat bahwa Maret diharapkan bisa lebih tinggi lagi. Karena memang secara natural biasanya Maret lebih tinggi. Karena itu nutup laporan perpajakan," ujar Airlangga di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/3).

Selain dari pajak, ia menyebut pemerintah juga mengandalkan pendapatan dari beberapa sektor lainnya untuk menutupi defisit, seperti penerimaan dari mineral dan batu bara, cukai, serta berbagai sektor lainnya.

"Tentu dari penerimaan," kata ujarnya.

APBN tekor alias defisit 0,13 persen atau Rp31,2 triliun sejak awal Januari 2025 sampai 28 Februari 2025.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan defisit terjadi karena pengeluaran besar di awal tahun. Dia menyebut pembiayaan anggaran tercapai Rp220,1 triliun per Februari.

"Ini artinya dua bulan pertama kita telah merealisir pembiayaan cukup besar, 35,7 persen. Implisit, ini berarti ada perencanaan dari pembiayaan yang cukup front loading. Artinya, issuance-nya di awal cukup besar," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (13/3).

Sementara itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengalokasikan anggaran sebesar Rp171 triliun untuk program MBG pada 2025. Angka itu bengkak dibandingkan yang awalnya ditetapkan sebesar Rp71 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan anggaran membengkak karena target penerima MBG yang bertambah dari 17,9 juta orang menjadi 82,9 juta orang.

"Bapak Presiden telah memberikan instruksi agar target penerima manfaat ini dimaksimalkan pada 2025 sehingga bisa mencapai Rp82,9 juta orang. Untuk itu, kebutuhan alokasi anggaran yang kita antisipasi mencapai Rp171 triliun. Ini akan disiapkan," ujar Suahasil.

Adapun realisasi anggaran pelaksanaan MBG hingga 12 Maret 2025 telah mencapai Rp710,5 miliar untuk 2,05 juta penerima. Riniciannya siswa pra SD sebanyak 111.127 orang, siswa SD/MI sebanyak 912.023 orang, siswa SMP/MTS sebanyak 578.465 orang.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara merespons soal isu reshuffle kabinet oleh Presiden Prabowo Subianto.

Ara menghadiri rapat tingkat menteri tertutup yang dipimpin Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Selain Ara, salah satu menteri yang hadir adalah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

"(Reshuffle) itu kan (hak) prerogratif (Presiden Prabowo Subianto). Semua harus siap direshuffle, termasuk saya, siapapun!" ucap Ara selepas Konferensi Pers di Plaza BPJS Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan, Jumat (14/3).

"Siapapun harus siap direshuffle. Itu kewenangan presiden, itu haknya presiden, kita harus menghormati itu sebagai pembantu presiden," tambahnya.

Kabar kocok ulang posisi menteri keuangan berembus kencang beberapa waktu belakangan. Namun, tak ada penjelasan apa alasan pasti di balik rencana tersebut.

Salah satu yang diisukan menjadi target reshuffle adalah Sri Mulyani.

Terpisah, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membantah isu tersebut. Ia menilai kabar yang beredar di publik belakangan ini tidak berdasar.

Dasco mengatakan hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Sri Mulyani sangat baik. Salah satu buktinya adalah momen buka puasa bersama dua pejabat negara itu di Istana Kepresidenan beberapa waktu lalu.

"Saya juga sudah cek ke pemerintah, belum ada rencana reshuffle dan kalau kepada Bu Sri Mulyani saya belum sempat (cek kebenaran isu reshuffle). Tapi kalau melihat pertemuan buka puasa yang seperti teman-teman lihat di media, keduanya penuh keakraban," tutur Dasco di Kantor Produksi Film Negara (PFN) di Jakarta Timur, dikutip dari video detik20.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berencana membantu pembangunan 100 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur makan bergizi gratis (MBG) sebelum 17 Agustus 2025.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie menyebut program ini bertujuan untuk mendukung pemerintah dalam meningkatkan gizi masyarakat serta memperkuat sektor pertanian dan pangan.

"Jadi di sini kita membuat tugas-tugas yang fokus untuk membuat up to sampai 100 SPPG sebelum 17 Agustus. Kita lihat apa kendalanya, lalu kita komunikasikan," ujar dia dalam acara Pengukuhan Pengurus Kadin 2024-2029 di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/3).

Ia menambahkan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana telah menyatakan keterbukaannya terhadap keterlibatan Kadin dalam program ini.

"Dari Kepala Badan Gizi Nasional itu sangat terbuka dan nanti jam 15.30 WIB kita akan tanda tangan dengan beberapa kementerian terkait, baik Kementerian UMKM, Kementerian Koperasi, Badan Pangan Nasional, Badan Gizi Nasional, dan juga Kementerian Pertanian," katanya.

Program MBG sendiri merupakan bagian dari inisiatif pemerintah yang menargetkan pembangunan 30 ribu dapur SPPG di seluruh Indonesia.

Anindya juga menyoroti pemerintah telah meningkatkan anggaran program ini dari Rp71 triliun menjadi Rp171 triliun. Oleh karena itu, Kadin menilai penting untuk berpartisipasi secara aktif guna memastikan program ini berjalan dengan baik dan transparan.

Anindya menekankan MBG tidak hanya berfokus pada pembangunan dapur semata, namun juga pada hilirisasi sektor pertanian.

"Yang menarik daripada MBG ini, bukan saja ujungnya yaitu dapurnya atau SPPG, tapi hilirisasinya. Nah, teman-teman di sini bisa berpartisipasi," katanya.

Kadin telah berdiskusi dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan membuka peluang partisipasi dalam delapan komoditas pangan utama, termasuk cabai, kacang mete, minyak sawit, ternak ayam, serta perikanan.

Selain MBG, Kadin juga menyiapkan tiga program quick win lainnya.

Program pertama adalah Cek Kesehatan Gratis (CKG). Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat, terutama melalui puskesmas, sekolah, dan klinik yang ada di perusahaan.

Anindya berharap kesehatan yang dikumpulkan dari pemeriksaan ini juga dapat menjadi dasar bagi kebijakan kesehatan nasional.

"Dengan CKG, data akan terkumpul dan kita bisa berbakti bukan saja dari puskesmas dan sekolah, tapi juga dengan klinik-klinik yang ada di perusahaan kita," kata Anindya.

Program kedua adalah pembangunan rumah layak huni dan terjangkau. Anindya mengatakan Kadin telah bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk BUMN yang memiliki lahan, untuk menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat.

Model pembangunan yang ditawarkan mencakup renovasi rumah yang sudah ada serta pembangunan rumah baru yang terjangkau. Program ini juga sejalan dengan target pemerintah untuk membangun 3 juta rumah per tahun.

Program ketiga adalah peningkatan keterampilan tenaga kerja migran Indonesia.

Saat ini, lanjut Anindya, Indonesia memiliki sekitar 5 juta tenaga kerja migran yang menyumbang Rp225 triliun atau sekitar US$15 juta ke perekonomian nasional.

Mayoritas dari mereka bekerja sebagai pekerja domestik, sementara permintaan di sektor lain seperti perawat, pekerja di sektor perhotelan, dan kru kapal pesiar terus meningkat.

"Saya mengajak teman-teman di Kadin, fokuslah di pelatihan, bantu. Bikin 100 (dapur) dulu, silakan sebelum 17 Agustus," ujar Anindya.

Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Koordinator Pangan melakukan penyegelan terhadap beberapa titik penginapan dan permukiman di kawasan Puncak, Bogor.

Penyegelan ini dilakukan terhadap lokasi-lokasi yang tidak mematuhi peraturan perizinan.

Gubernur Jakarta, Pramono Anung menyebut, program sarapan gratis yang dicanangkannya bersama Rano Karno pada saat masa kampanye, batal dilaksanakan.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyampaikan, ide Pramono untuk sarapan gratis siswa di Jakarta tetap dilakukan, melalui program Makan Bergizi Gratis bersama pemerintah pusat.

Hal ini dikarenakan para pelajar paud dan sekolah dasar mendapatkan MBG di jam pagi, atau pada jam sarapan.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengalokasikan anggaran sebesar Rp171 triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2025. Angka itu bengkak dibandingkan yang awalnya ditetapkan sebesar Rp71 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan anggaran membengkak karena target penerima MBG yang bertambah dari 17,9 juta orang menjadi 82,9 juta orang.

"Bapak Presiden telah memberikan instruksi agar target penerima manfaat ini dimaksimalkan pada 2025 sehingga bisa mencapai Rp82,9 juta orang. Untuk itu, kebutuhan alokasi anggaran yang kita antisipasi mencapai Rp171 triliun. Ini akan disiapkan," kata Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita di kantor Kemenkeu, Kamis (13/3).

Adapun realisasi anggaran pelaksanaan MBG hingga 12 Maret 2025 telah mencapai Rp710,5 miliar untuk 2,05 juta penerima. Riniciannya siswa pra SD sebanyak 111.127 orang, siswa SD/MI sebanyak 912.023 orang, siswa SMP/MTS sebanyak 578.465 orang.

Kemudian siswa SMA/MA/SMK sebanyak 424.145 orang, santri pondok pesantren sebanyak 10.681 orang, siswa SLB sebanyak 4.548 orang. Lalu, 7.811 balita, 1.835 ibu hamil, dan 2.613 ibu menyusui.

"Dan saat ini jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur umum yang telah beroperasi sebanyak 726 SPPG dan akan terus ditingkatkan sehingga bisa menjangkau 82,9 juta target penerima," katanya.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengalokasikan anggaran sebesar Rp171 triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2025. Angka itu bengkak dibandingkan yang awalnya ditetapkan sebesar Rp71 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan anggaran membengkak karena target penerima MBG yang bertambah dari 17,9 juta orang menjadi 82,9 juta orang.

"Bapak Presiden telah memberikan instruksi agar target penerima manfaat ini dimaksimalkan pada 2025 sehingga bisa mencapai Rp82,9 juta orang. Untuk itu, kebutuhan alokasi anggaran yang kita antisipasi mencapai Rp171 triliun. Ini akan disiapkan," kata Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita di kantor Kemenkeu, Kamis (13/3).

Adapun realisasi anggaran pelaksanaan MBG hingga 12 Maret 2025 telah mencapai Rp710,5 miliar untuk 2,05 juta penerima. Riniciannya siswa pra SD sebanyak 111.127 orang, siswa SD/MI sebanyak 912.023 orang, siswa SMP/MTS sebanyak 578.465 orang.

Kemudian siswa SMA/MA/SMK sebanyak 424.145 orang, santri pondok pesantren sebanyak 10.681 orang, siswa SLB sebanyak 4.548 orang. Lalu, 7.811 balita, 1.835 ibu hamil, dan 2.613 ibu menyusui.

"Dan saat ini jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur umum yang telah beroperasi sebanyak 726 SPPG dan akan terus ditingkatkan sehingga bisa menjangkau 82,9 juta target penerima," katanya.

Staf Khusus (Stafsus) Menteri Pertahanan (Menhan) Lenis Kogoya membantah isu Makan Bergizi Gratis (MBG) mengandung racun dan jadi alat genosida. Isu ini beredar di kalangan masyarakat Papua.

"Saya datang ke sini untuk menjaga kedaulatan negara. Kewajiban saya untuk melindungi isu-isu yang masuk ke mereka dan mengganggu kedaulatan negara, saya lihat di media sosial dan berita-berita itu ada isu kalau MBG itu berisi racun dan genosida, saya tegaskan itu tidak benar," ujar Kogoya dalam acara sosialisasi MBG di Kantor Pemerintah Provinsi Papua, Jayapura, dilansir Antara, Rabu (12/3).

Ia menjelaskan anak-anak membutuhkan gizi yang baik sebagai kunci utama pembangunan masyarakat yang sehat. Kogoya mengatakan negara ingin memastikan anak-anak bisa mengakses makanan bergizi tersebut.

"Dengan MBG ini negara memastikan bahwa masyarakat, anak-anak, dan kelompok rentan mendapatkan makanan yang sehat dan bergizi, tidak ada satupun niat negara untuk meracuni atau membunuh warganya sendiri," ujar dia.

Dia mengimbau para kepala sekolah agar menindak dengan tegas jika ada oknum-oknum yang mengajak anak-anak didik berdemonstrasi menolak MBG. Menurutnya, anak-anak harus fokus belajar, bukan ikut demo.

"Kalau ada yang berani mengajak anak-anak demo, silakan ditangkap. Demonstrasi memang dari negara itu boleh, tetapi anak-anak tidak boleh, mereka harus fokus belajar," ucapnya.

Pada kesempatan itu, Pj Gubernur Provinsi Papua Ramses Limbong menyatakan pentingnya sosialisasi manfaat MBG di Papua. Ia menyebutkan MBG di Papua, khususnya wilayah Jayapura akan dibagikan secara bertahap setelah Idulfitri 2025.

"Sosialisasi ini sangat perlu, karena kemarin kan ada penolakan, jadi kita harus terus sosialisasikan apa manfaat dari makan bergizi gratis ini, untuk teknis, khususnya di Provinsi Papua tentu nanti dari Badan Gizi Nasional (BGN), kalau berdasarkan komunikasi kami kemarin, secara bertahap nanti mungkin setelah Lebaran akan dimulai, karena kan enggak mungkin dibikin langsung 100 persen," kata Ramses.

Ramses menegaskan terkait penyediaan lahan Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG), Pemprov Papua akan berkolaborasi dengan berbagai pihak. Sementara ini ada empat titik yang sudah siap.

"Ada beberapa dapur, khususnya yang di Keerom sudah siap satu, di Abepura secara mandiri sudah siap, terus nanti dikembangkan di Waena sama di Sentani, untuk wilayah lain juga sedang disiapkan," ucapnya.

Berdasarkan informasi dari BGN, di wilayah Jayapura saat ini terdapat 18 orang Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) untuk mengelola MBG di Papua, termasuk di SPPG yang akan dibangun di masing-masing wilayah. Terdapat satu orang yang telah efektif bekerja di Yappen, satu orang di Biak, satu orang di Sarmi, dan 15 orang yang bekerja untuk wilayah Jayapura dan sekitarnya.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bakal mengaudit Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setiap tiga bulan sekali atau per kuartal.

Rencana audit ini diungkapkan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. Ia mengaku sudah sepakat dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy bahwa program unggulan Prabowo itu harus diaudit secara berkala.

"Kita pengin mendalami, misalnya makan bergizi bagaimana supaya ini lebih baik lagi, penyerapannya lebih bagus," kata Luhut di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (12/3).

"Karena kemarin kami (DEN) sudah ketemu dengan Pak Dadan (Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana) dan kami sepakat juga dengan menteri Bappenas untuk quarterly diaudit (program MBG). Sehingga dengan begitu, kita tahu nanti apa yang kurang dan segala macam," jelasnya.

Luhut menegaskan bakal butuh waktu untuk melakukan perbaikan, mengacu pada hasil audit MBG nantinya. Namun, mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) itu menegaskan makan bergizi gratis adalah program yang baik.

Sementara itu, ia mengatakan kedatangannya hari ini ke kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto adalah untuk berkoordinasi. Luhut mengatakan hasil pertemuan ini nantinya bakal menjadi rekomendasi kebijakan untuk Presiden Prabowo.

Ketua DEN itu berharap perekonomian Indonesia ke depan bakal semakin bagus.

"Sebenarnya secara fundamental ekonomi kita tidak terlalu ada masalah yang perlu dikhawatirkan," tandasnya.

Luhut memang baru saja bertemu dengan Kepala BGN Dadan Hindayana pada Selasa (11/3). Menurutnya, MBG berpotensi menurunkan kemiskinan hingga 2,6 persen.

Ia mendukung pelaksanaan program yang memakai Rp171 triliun untuk 82,9 juta penerima manfaat di 2025. Terlebih, Luhut mengaku sudah melihat langsung dampak dari MBG.

Eks menko marves itu menerima data bahwa ada peningkatan permintaan beras, telur, dan ayam sehingga bisa menyerap hasil produksi dalam negeri dan memperkuat sektor pertanian. MBG juga diklaim mampu menurunkan ketimpangan hingga 3,6 persen.

"Dengan syarat, program ini harus berjalan sesuai rencana dan target yang ditetapkan," tulis Luhut di akun Instagram pribadinya.

"Guna memastikan keberlanjutan program makan bergizi gratis ini, saya juga meminta BGN untuk melakukan audit bertahap agar tata kelola program ini tetap kuat dan akuntabel," imbuhnya.