Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin menyebut sifat gotong royong masyarakat Indonesia jadi alasannya mengusulkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) turut membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu 'kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga?" kata Sultan mengutip Antara, Rabu (15/1).

Sultan berpendapat wacana itu akan menstimulus agar masyarakat umum turut terlibat dalam program ini.

"Di antaranya saya kemarin juga berpikir kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana (program MBG),"

Selain itu, ia juga berpandangan wacana ini juga dapat membantu meringankan pemerintah mencukupi besaran anggaran program tersebut. Sultan mengatakan pemerintah di bawah Prabowo-Gibran pasti ingin memaksimalkan program unggulan.

"Hanya saja kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis," ujarnya.

Ia juga berharap parlemen dapat menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan secara optimal dalam mendukung susksesnya pelaksanaan program MBG ini.

"Memastikan agar program ini juga betul-betul berjalan dengan maksimal, bukan hanya dari anggaran APBN yang ada karena pasti sangat terbatas," ucap dia.

Usulan ini tengah ramai dan menuai pro kontra belakangan. Salah satunya dari MUI yang menilai wacana itu harus dikaji lebih mendalam lagi.

Ketua MUI Bidang Dakwah Cholil Nafis mengatakan tak semua siswa sekolah miskin, sehingga tak sesuai dengan ketentuan pemberian zakat.

"Baiknya dikaji dulu. Karena dana zakat itu hanya untuk delapan macam [penerima] yang sudah ditentukan," kata Cholil kepada CNNIndonesia.com, Rabu (15/1).

Hal serupa juga disampaikan Ketua Baznas Noor Achmad, ia menjelaskan secara syariah sudah cukup jelas bahwa zakat diperuntukkan bagi delapan Asnaf (penerima).

Pengurus Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Ending Syarifuddin berpendapat pembiayaan program makan bergizi gratis lebih baik menggunakan dana infak dan sedekah ketimbang dana zakat.

"Kalau dana infak-sedekah memungkinkan saja," kata Ending di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (15/1).

Menurutnya, penggunaan dana infak dan sedekah untuk program MBG bisa menjadi jalan alternatif atas wacana penggunaan dana zakat untuk program MBG.

"Iya bisa begitu alternatifnya. Kalau dana zakat itu kan harus mustahik dan harus muslim," ucap dia.

Ending menyebut pengelola lembaga zakat, infak, dan sedekah tak sekedar mengurus dana zakat belaka melainkan juga dana infak dan sedekah.

Ia menjelaskan jika zakat memang secara spesifik memiliki delapan macam atau golongan penerima.

Delapan golongan yang berhak menerima zakat adalah fakir, miskin, riqab atau hamba sahaya, dan gharim atau orang yang memiliki utang dan kesulitan melunasinya.

Lalu, golongan mualaf atau orang yang baru memeluk agama Islam, fiisabilillah (pejuang agama Islam), ibnu sabil (orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan jauh), dan amil (orang yang menyalurkan zakat)

"Jadi kalau anak didik yang masuk kategori fakir miskin itu bisa memungkinkan. Artinya sejauh terkait itu memungkinkan lembaga amil zakat berkontribusi terhadap makan bergizi gratis ya," ucapnya.

Usulan MBG turut dibiayai dana zakat muncul dari Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin.

Sultan menyebut perlunya keterlibatan masyarakat pada program ini, contohnya melalui dana zakat yang dilibatkan dalam program makan gratis bergizi ini.

Ia juga berpandangan wacana ini dapat membantu meringankan pemerintah mencukupi besaran anggaran program tersebut.

"Saya melihat begini, memang negara pasti di bawah Pak Prabowo Mas Gibran ini betul-betul ingin ya, ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis," kata Sultan di Gedung DPR RI Senayan, Selasa (14/1).

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono mengatakan pemerintah bakal memangkas anggaran infrastruktur demi program makan bergizi gratis (MBG). Namun, ia tidak menyebutkan berapa besaran pemotongan tersebut.

Menurut Thomas, meski ada pemangkasan, pembangunan infrastruktur akan tetap jadi program utama pemerintah. Hanya saja pembiayaan proyek yang direncanakan akan lebih mengandalkan investor.

"Bahwa infrastruktur itu dikurangi dari segi anggaran, itu tidak berarti infrastruktur dinomorduakan, cuma caranya bagaimana, bukan caranya, cuma strateginya adalah bahwa itu akan ke private sector (swasta)," ujar Thomas ditemui di kantor IDN, Rabu (15/1).

Ke depannya, pemerintah, kata Thomas, akan lebih banyak mengajak swasta untuk berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur, baik melalui skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

"Pola-pola seperti itu yang mau digiatkan karena APBN mau digunakan untuk hal-hal yang sifatnya jangka panjang dan mungkin tidak bersifat komersial," jelasnya.

Anggaran negara akan digunakan untuk program prioritas, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) yang anggarannya tahun ini ditetapkan sebesar Rp71 triliun. Namun, ada kemungkinan anggaran perlu tambahan meski belum ada pernyataan resmi dari pemerintah.

"Semua hal-hal penting, program-program prioritas tahun ini itu sebenarnya adalah tugas pemerintah. Kalau infrastruktur kita bisa mencari solusi-solusi komersial, bukan bisa, harus," terangnya.

Dalam APBN 2025, pemerintah menetapkan anggaran infrastruktur sebesar Rp 400 triliun. Meski besar, namun angka ini turun dibanding APBN 2024 yang sebesar Rp423 triliun.

Apabila jadi dipangkas, maka anggaran infrastruktur akan lebih kecil dari Rp400 triliun di tahun ini.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan usul dana zakat dipakai untuk program makan bergizi gratis (MBG) perlu dibicarakan dengan para pengelola lembaga zakat, infak, dan sedekah.

"Sebaiknya dibicarakan dengan Badan Amil Zakat Nasional, kemudian lembaga-lembaga zakat yang dikelola oleh ormas," kata Haedar di sela-sela forum Tanwir Aisyiah di Hotel Tavia Heritage, Jakarta, Rabu (15/1).

Haedar mengatakan pembicaraan usulan ini penting lantaran zakat memiliki unsur syar'i yakni 8 golongan yang berhak menerima zakat atau asnaf.

Haedar pun tak mempersoalkan dengan adanya usulan tersebut jika untuk kepentingan bangsa dan negara. Namun, di sisi lain manajemen dan capaiannya yang harus dibicarakan lebih jauh jika usulan ini mau ditindaklanjuti.

"Badan Amil Zakat punya regulasi sendiri untuk dana yang digunakan. karena menyangkut pertanggungjawaban dana umat. Jadi soal seperti itu tidak cukup dengan gagasan, tapi dibicarakan lewat berbagai pihak yang terkait. Nah itu yang harus dibicarakan," kata dia.

Terpisah, Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas mengatakan bakal ada perbedaan di antara para ulama terkait penggunaan dana zakat untuk program MBG.

"Kalau dari dana zakat tentu akan ada ikhtilaf atau perbedaan pendapat diantara para ulama kecuali kalau makanan bergizi tersebut diperuntukkan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga fakir dan miskin," kata Anwar kepada CNNIndonesia.com.

Anwar mengatakan penggunaan dana zakat untuk menyediakan MBG bagi anak-anak dari keluarga yang berada tidak tepat. Namun, ia mengatakan peluang program MBG menggunakan dana infak dan sedekah bisa dilakukan karena ketentuan penyalurannya tidak seketat ketentuan penyaluran zakat.

"Tetapi menurut saya kalau seandainya dana pemerintah masih terbatas maka sebaiknya penyelenggaraannya cukup satu atau dua hari saja dahulu dalam seminggu sesuai dengan dana yang ada," katanya.

Sebelumnya, Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin mendorong pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) lewat pendanaan yang bersumber pada zakat.

"Saya melihat begini, memang negara pasti di bawah Pak Prabowo Mas Gibran ini betul-betul ingin ya, ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis," kata Sultan di Gedung DPR RI Senayan, Selasa (14/1).

Sultan menyebut perlunya keterlibatan masyarakat pada program ini, contohnya melalui dana zakat yang dilibatkan dalam program makan gratis bergizi ini.

"Saya melihat ada DNA dari negara kita, dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga," kata dia.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana membuka peluang untuk menambah anggaran program makan bergizi gratis (MBG) di masa mendatang, meski hingga saat ini alokasinya masih tetap Rp71 triliun.

Dadan menjelaskan peningkatan anggaran bisa terjadi jika program gagasan Presiden Prabowo Subianto tersebut dijalankan secara penuh selama satu tahun kalender untuk seluruh penerima manfaat.

"Sejauh ini tetap Rp71 triliun. (Jika ada) kebijakan lain, itu ranah presiden," ujar Dadan kepada CNNIndonesia.com, Selasa (14/1).

Dadan pun menanggapi proyeksi Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan yang menyebutkan bahwa anggaran untuk program MBG dapat mencapai Rp420 triliun per tahun.

"Jika nanti sudah penuh dari Januari sampai Desember untuk 82,9 juta (penerima), akan demikian. Tapi untuk 2025, sementara ini tetap Rp71 triliun," tambahnya.

Zulkifli sebelumnya menyebut anggaran program MBG sebesar Rp71 triliun hanya cukup sampai Juni 2025. Jumlah anggaran itu pun belum mencakup semua anak di Indonesia.

Ia mengatakan BGN juga berencana meminta tambahan anggaran di pertengahan tahun, yakni tambahan Rp140 triliun pada Juni mendatang.

"Sekarang Rp71 triliun sampai bulan Juni. Tapi Pak Prof Dadan lagi berusaha, Bapak Menteri lagi berusaha. Nah kalau ditambah Rp140 triliun bulan Juli, maka seluruh anak akan dapat makan, berarti Rp210 triliun," kata Zulhas pada rapat koordinasi terbatas bidang pangan Provinsi Jawa Timur, disiarkan kanal YouTube KOMINFO MMC, Selasa (7/1).

Menurutnya, anggaran program MBG bisa tembus Rp420 triliun per tahun.

"Kalau full dari Januari sampai Desember, ya dikira-kira Rp420 lebih triliun. Bayangkan Pak, belanja makanan 420 triliun," imbuhnya.

Zulhas menyebut tambahan anggaran itu akan digunakan untuk MBG pada Juli hingga Desember 2025. Selain itu, BGN akan menambah jumlah anak penerima makanan.

Pemerintah memulai program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 6 Januari 2025. Pemberian makan untuk anak-anak dilaksanakan secara bertahap.

Saat ini, baru 190 dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bisa beroperasi. Jumlah ini jauh dari target 937 SPPG per Januari 2025.

Prajurit TNI dari Koramil 11/Pebayuran, Kodim 0509/Kabupaten Bekasi mengawal program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Komandan Koramil 11/Pebayuran Kapten Inf Sayute Pradodo mengatakan bahwa kegiatan pengawalan ini merupakan bentuk kepedulian pihaknya terhadap kesehatan dan gizi generasi muda di wilayahnya.

"Melalui program ini kami berharap anak-anak lebih bersemangat dalam belajar dan memiliki kondisi kesehatan yang optimal untuk mendukung aktivitas mereka di sekolah," katanya di Bekasi, Rabu (15/1), dikutip dari Antara.

Sayute mengatakan pengawalan ini mencakup proses distribusi makanan kepada para pelajar agar berjalan aman serta lancar, sehingga upaya meningkatkan kualitas gizi generasi muda dapat tercapai sesuai tujuan implementasi program ini.

"Distribusi berjalan lancar dengan dukungan penuh dari pihak sekolah dan masyarakat setempat. Semoga ini menjadi langkah nyata dalam upaya meningkatkan kualitas gizi generasi muda di Kabupaten Bekasi," ujarnya.

Sayute menyebut pihaknya membantu distribusi 2.935 porsi Makanan Bergizi Gratis kepada siswa dari berbagai jenjang pendidikan di wilayah Kecamatan Pebayuran.

"Kami selalu berkoordinasi dengan instansi terkait termasuk pemerintah daerah, Badan Gizi Nasional dan dapur umum," katanya.

Kepala Unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Kecamatan Pebayuran, Adri Jernih Miko menjelaskan program ini menyasar siswa dari 11 lembaga pendidikan, mulai dari TK, SD, SMP, hingga SMA.

"Jumlah total penerima manfaat mencapai 2.935 siswa, dengan penerima terbesar berasal dari SMAN 1 Pebayuran sebanyak 1.260 siswa," katanya.

Setiap siswa menerima menu makanan bergizi yang terdiri atas nasi kuning, telur dadar, tahu saus tiram, sayur tumis buncis, buah, dan susu.

"Program ini dilaksanakan dengan pendampingan Koramil 11/Pebayuran sebagai wujud komitmen kami dalam meningkatkan kesejahteraan anak-anak," kata Adri.

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani Aher memberi catatan terhadap program makan bergizi gratis (MBG) yang telah berjalan selama sepekan terakhir.

Netty menilai program andalan Presiden Prabowo Subianto itu harus terus dievaluasi secara berkala. Dia memberi sejumlah catatan mulai dari variasi menu, takaran gizi, hingga kualitas rasa makanan.

"Menu makanan harus lebih bervariasi, demikian pula kualitas rasanya perlu diperhatikan agar penerima MBG antusias dan tujuan pemberian MBG tercapai," kata Netty dalam keterangannya, Rabu (15/1).

Dia mengaku banyak menerima laporan sisa makanan karena siswa tak menghabiskannya. Menurut dia, hal itu perlu menjadi catatan. Ke depan, sekolah atau panitia bisa melakukan survei menu-menu yang tidak dan disukai siswa.

"Penyedia MBG perlu melakukan survei menu-menu apa saja yang tidak disukai murid, sajikan porsi yang proporsional, makanan yang harus dalam kondisi hangat dan kreatifitas penyajian," katanya.

Netty juga menyoroti infrastruktur yang belum memadai di sejumlah daerah. Beberapa wilayah menurutnya memiliki keterbatasan dalam penyimpanan dan distribusi makanan. Menurut dia, pemerintah harus segera memperbaiki kualitas infrastruktur untuk memastikan makanan sampai dengan baik.

"Untuk daerah-daerah yang masih menunda pelaksanaan program MBG, pemerintah harus mempercepat koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar pelaksanaan program ini merata di seluruh Indonesia," kata Netty.

Masalah lain yang menjadi sorotan adalah sistem reimburse dalam pembiayaan program di mana penyedia makanan harus mengeluarkan dana pribadi terlebih dahulu sebelum mendapatkan ganti dari pemerintah. Hal ini, kata Netty, berpotensi memberatkan penyedia, terutama mereka yang memiliki keterbatasan modal.

"Oleh sebab itu, perlu dikawal ke depannya dan dipastikan agar hak-hak penyedia makanan yang sebagiannya adalah UMKM dapat dipenuhi dengan baik," ucap Netty.

Pemerintah telah menargetkan penerima program MBG pada Januari-Maret 2025 mencapai tiga juta orang. Sementara itu, ditargetkan hingga akhir 2025, penerima program MBG bisa menembus angka 19,47 juta orang. Sementara dalam sepekan awal, MBG telah diterima sekitar 600 ribu orang.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah Cholil Nafis meminta usul penggunaan dana zakat untuk program makan bergizi gratis (MBG) dikaji lagi. Ia mengatakan tak semua siswa sekolah miskin, sehingga tak sesuai dengan ketentuan pemberian zakat.

"Baiknya dikaji dulu. Karena dana zakat itu hanya untuk delapan macam [penerima] yang sudah ditentukan," kata Cholil kepada CNNIndonesia.com, Rabu (15/1).

Dikutip di laman resmi Baznas, delapan golongan yang berhak menerima zakat adalah fakir, miskin, riqab atau hamba sahaya, dan gharim atau orang yang memiliki utang dan kesulitan melunasinya.

Kemudian golongan mualaf atau orang yang baru memeluk agama Islam, fiisabilillah (pejuang agama Islam), ibnu sabil (orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan jauh), dan amil (orang yang menyalurkan zakat).

"Sementara anak sekolah tak semuanya miskin atau perlu bantuan," ujar Cholil.

Ia memandang dana infak dan sedekah sebetulnya bisa digunakan untuk program makan bergizi gratis.

Namun, kata Cholil, lagi-lagi perlu ada skala prioritas apakah penggunaan dana infak dan sedekah lebih penting untuk makan bergizi gratis atau kebutuhan lainnya.

"Perlu dikaji apakah dana umat ini lebih tepat untuk makannya atau untuk biaya sekolahnya," kata dia.

Sebelumnya, Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin mendorong keterlibatan masyarakat untuk membiayai makan bergizi gratis lewat pendanaan yang bersumber pada zakat. Dengan demikian, program MBG tak hanya bersumber dari APBN.

"Saya melihat begini, memang negara pasti di bawah Pak Prabowo, Mas Gibran ini betul-betul ingin ya, ingin program makan bergizi gratis ini maksimal," kata Sultan di Gedung DPR RI Senayan, Selasa (14/1).

"Hanya saja kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis," lanjutnya.

Gubernur Jawa Timur terpilih, Khofifah Indar Parawansa mengusulkan agar APBD turut membantu pembiayaan program Makan Bergizi Gratis.

Diharapkan, sumbangan APBD dapat memperluas cakupan, penerima Makan Bergizi Gratis.

Usulan ini disampaikan langsung Khofifah ke Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuannya di Istana Merdeka, Selasa siang.

Khofifah menyampaikan, pembiayaan makan bergizi gratis hanya berfokus lewat APBN yang diberikan kepada Badan Gizi Nasional.

Menurutnya Pemprov Jawa Timur memiliki ruang fiskal untuk memberikan bantuan pembiayaan bagi program makan bergizi gratis melalui APBD.

Kebakaran besar di Los Angeles yang belum kunjung padam memaksa ratusan ribu orang mengungsi dari rumah mereka. Para pengungsi berharap dapat segera membangun kembali rumah yang telah hangus terbakar. Jurnalis CNN, Amy Kiley, melaporkan berbagai tantangan yang akan dihadapi dalam proses rekonstruksi tersebut.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka batal melakukan kunjungan kerja ke Kota Ambon pada Rabu (15/1). Menurut keterangan, Gibran ada agenda mendesak lain yang tak bisa ditinggalkan.

"Sehubungan Wapres RI ada agenda kenegaraan yang mendesak dan tidak dapat ditinggalkan, maka kunjungan kerja ke Ambon dan Merauke dibatalkan," kata Kepala Bidang Layanan Komunikasi dan Informasi Diskominfo Maluku John Rumlawang di Ambon, dilansir Antara.

Gibran bersama sang istri, Selvi Ananda, sedianya akan memantau secara langsung pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) di SD Negeri 3 Hative Besar, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon.

Kemudian, anak sulung Presiden ke-7 RI itu juga dijadwalkan meninjau salah satu desa wisata di Kota Ambon dan memberikan bantuan kepada masyarakat kurang mampu.

"Wapres sampaikan permohonan maaf dan terima kasih atas perhatian dan kerja sama terkait persiapan yang telah dilakukan," kata John.

Namun, pelaksanaan program MBG di SD Negeri 3 Hative Besar tersebut tetap berlangsung meski tanpa Gibran.

Sejak MBG diuji coba di berbagai wilayah di Indonesia, Gibran memang kerap meninjau ke sekolah-sekolah. MBG merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran.

Saat ini, hanya terdapat dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur yang beroperasi di Kota Ambon. Keduanya berlokasi di RT03 RW03 Negeri Hative Besar, Kecamatan Teluk Baguala, dan di Jalan Laksda Leo Wattimena, Desa Waiheru, Kecamatan Teluk Ambon.

Ketua DPD RI, Sultan B. Najamuddin, mendorong keterlibatan masyarakat dalam biaya pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG), salah satu contohnya lewat pendanaan yang bersumber pada zakat.

"Saya melihat begini, memang negara pasti di bawah Pak Prabowo Mas Gibran ini betul-betul ingin ya, ingin program makan bergizi gratis ini maksimal," kata Sultan di Gedung DPR RI Senayan, Selasa (14/1).

"Hanya saja kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis," lanjutnya, seperti dikutip dari detikcom.

Dia menyebut perlunya keterlibatan masyarakat pada program ini, contohnya melalui dana zakat yang dilibatkan dalam program makan gratis bergizi ini.

"Saya melihat ada DNA dari negara kita, dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga," kata dia.

"Contoh bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana. Itu salah satu contoh," sambungnya.

Menurutnya, pemerintah jadi tidak sekadar menggunakan sumber dana dari APBN. Dia juga mengatakan pernyataan dari pemerintah Jepang yang menyatakan bakal mendukung program MBG.

Sebelumnya Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf mengusulkan dana infak dan sedekah yang selama ini biasa dikelola pelbagai lembaga pengelola zakat, infak dan sedekah agara dapat digunakan untuk mendukung program pemerintahan Prabowo Subianto yakni makan bergizi gratis (MBG).

"Sebetulnya NU sendiri, Lazis NU sendiri, sekarang sedang kami minta untuk mengembangkan program-program pemanfaatan dana-dana infak dan sedekah itu untuk program-program yang kurang lebih tujuannya sama, program-program peningkatan gizi makanan untuk siswa," kata Gus Yahya di Kantor PBNU, Jakarta, Senin (13/1).

Gus Yahya mencontohkan dana infak dan sedekah ini bisa digunakan untuk memberikan menu tambahan pada program makan bergizi gratis. Semisal memberikan tambahan menu susu atau telur kepada para siswa yang saat ini belum ada di menu makan bergizi gratis.

"Mungkin tambahan misalnya bubur kacang hijau, tambahan gizi seperti itu ini sangat memungkinkan," kata dia.

Di sisi lain, Gus Yahya mengatakan dana infak dan sedekah ini lebih 'longgar' untuk digunakan untuk mendukung program makan bergizi gratis ketimbang zakat.

Sebab, ia beranggapan dana zakat jika dipergunakan untuk program Makan Bergizi Gratis, maka tak bisa semua sasaran menerimanya.

"Karena zakat ini harus diterima oleh kelompok-kelompok yang spesifik yang di dalam wacana fikih sebagai kelompok-kelompok yang menjadi target yang diperbolehkan menerima zakat. Tapi di berbagai lembaga pengelola, itu kan bukan cuma zakat yang dikelola, tapi ada juga infak dan sedekah, yang itu lebih longgar," kata dia.