Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan menu susu tak diwajibkan setiap harinya dalam program makan bergizi gratis (MBG).

"Susu kan tidak diwajibkan setiap hari, jadi itu tergantung daerahnya," kata Hasan kepada wartawan, Senin (6/1).

Hasan mengaku sempat berbincang dengan kepala Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) di lokasi yang dikunjunginya hari ini terkait penyediaan susu. Kepala SPPG ini, lanjutnya, akan menyediakan menu susu selama sepekan sekali.

Baginya, terpenting saat ini porsi makanan yang diterima dari program ini mencukupi kebutuhan gizinya.

"Paling sedikit itu seminggu sekali, tidak wajib susu tuh bukan menu wajib, karena suplai susu kan belum merata di setiap daerah," kata dia.

Di sisi lain, Hasan juga memastikan akan ada rotasi pergantian menu makanan tiap harinya. Namun, hal tersebut tergantung pada ketersediaan bahan baku di tiap-tiap daerah.

"Di setiap dapur itu sudah ada jadwal menu sudah ada. Tapi itu juga ada fleksibilitasnya, bergantung ketersediaan bahan baku di sana juga. Kan ada pemasok-pemasoknya itu nanti warga sekitar," kata dia.

Pantauan CNNIndonesia.com, di SPPG Halim Perdanakusuma (Jakarta Timur) dan Palmerah (Jakarta Barat) hari ini memang tak menyediakan menu susu dalam makan bergizi gratis. Mereka hanya menyediakan menu ayam teriyaki, sayur buncis dan kacang pajang serta buah pisang dan jeruk.

Program makan bergizi gratis telah diluncurkan perdana oleh pemerintah pada hari ini, Senin (6/1).

Untuk sementara, sebanyak 190 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur mulai beroperasi hari ini untuk memasok makanan kepada para siswa. SPPG merupakan unit pelaksana program MBG yang bertugas memasok makanan untuk para penerima manfaat program.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumatera Barat belum bisa dilaksanakan hari ini, Senin (6/1), karena peralatan dapur umum yang belum ada.

Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi belum bisa memastikan kapan waktu direalisasikan. Dia bilang waktunya tergantung Badan Gizi Nasional sebagai pelaksana.

"Sebenarnya kita berencana pada 6 Januari 2025 ini, sesuai dengan jadwal nasional. Dilaksanakan di Kota Padang. Namun, ada beberapa perlengkapan yang kurang sehingga kita undur dulu," kata Gubernur Mahyeldi kepada wartawan, Senin (6/1).

Mahyeldi mengungkapkan pihaknya belum mendapatkan informasi detail terkait program tersebut. Dia kembali menekankan bahwa pelaksanaan makan bergizi gratis ditangani langsung oleh Badan Gizi Nasional dan sudah ada penanggung jawabnya di Sumatra Barat.

Mahyeldi mengungkapkan untuk daftar siswa yang akan mendapatkan makan bergizi gratis di Sumatra Barat sudah diserahkan kepada Badan Gizi Nasional.

"Untuk jumlah siswa di Sumatra Barat yang mendapatkan program makan bergizi gratis ini sebanyak 2 juta siswa," katanya.

Nantinya, jika semua perlengkapan sudah siap maka program tersebut akan dilaksanakan secara menyeluruh di 19 kabupaten dan kota. Khusus di Kota Padang, Batalyon Infanteri 133/Yudha Sakti akan menjadi pusat dapur umum.

Secara terpisah, Pj.Wali Kota Padang, Andree Algamar mengatakan, pihaknya sudah mempersiapkan diri untuk menyukseskan program tersebut, terutama dapur untuk memasak makanan.

"Dapur sudah kami siapkan, hanya saja peralatannya belum ada dan kami masih menunggu konfirmasi dari Badan Gizi," katanya.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) melakukan tinjauan distribusi makanan bergizi gratis (MBG) di sejumlah Sekolah Dasar di Depok, Senin (6/1).

Meutya bersama sejumlah pihak terkait meninjau program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut di SDN 5 dan SDN 3 Cilangkap, Depok.

"Hari ini kita mulai (program makan bergizi gratis) dengan 190 titik di 26 provinsi. Jadi hanya di SDN 5 dan 3 Cilangkap yang kebetulan kami ditugaskan untuk memeriksa pelaksanaannya," ujarnya di Cilangkap, Depok, Senin (6/1).

"Kita tadi lihat bahwa alhamdulillah berjalan lancar mulai dari proses pengantaran makanan, penyiapannya, pengantarannya sampai tadi distribusi dibagikan di dalam sekolah," imbuhnya.

Menurut pantauan CNNIndonesia.com, makanan disajikan dengan wadah berbahan stainless tanpa alat makan. Alat makan dan minum dibawa oleh para siswa dari rumah.

Menu yang disajikan kepada siswa-siswi di Cilangkap pada hari ini adalah nasi, ayam, tumis sayur, serta jeruk. Susu yang kerap menjadi perbincangan ketika membahas program ini tak nampak dalam paket makanan yang diberikan.

Jubir Kantor Komunikasi Kepresidenan(Presidential Communication Office/PCO) Ujang Komaruddinmengatakan menu susu tidak diberikan setiap hari, melainkan dua kali dalam seminggu. Namun belum jelas apakah susu sapi atau susu ikan, yang sempat jadi perbincangan, yang akan diberikan.

"Pak Kepala Badan sudah mengatakan ada pengganti susu.Ada menu yang namanya daun kelor dan buah-buahan.Itu sudah bagian dari pada pemenuhan gizi. Jadi semuanya sudah terpenuhi keseimbangan gizinya," kata Ujang.

"Nanti dua kali seminggu akan ada susu," tambahnya.

Ujang mengatakan program MBG saat ini mengakomodir 3 juta penerima manfaat. Pada akhir 2025, program ini ditargerkan bisa mengakomodir hingga 15 juta penerima manfaat.

Lebih lanjut, Meutya mengatakan menu yang diberikan di setiap daerah bisa saja berbeda. Hal tersebut, katanya, menyesuaikan dengan kekuatan penyediaan pangan di daerah masing-masing.

"Jadi kalau memang di situ kekuatannya di peternakan ayam, maka yang diserap itu. Kalau memang ada ternak sapi, maka yang diserap itu," katanya.

Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani buka suara terkait program makan bergizi gratis (MBG) di sejumlah daerah yang tidak menyertakan susu.

Muzani mengatakan realisasi program tersebut masih dilakukan secara bertahap dan anggarannya juga disesuaikan dengan daerah yang menggelar MBG.

"Kan, memang ini masih masih bertahap sehingga pelaksanaannya masih dilakukan di beberapa tempat dan anggaran yang ada memang dicukupkan untuk daerah-daerah yang sudah ditujukan," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (6/1).

Muzani juga buka suara terkait Presiden Prabowo Subianto yang tak memantau langsung hari pertama program MBG.

Ia memastikan Prabowo tetap memantau pelaksanaan MBG dengan segala perkembangannya. Meski tak hadir di lapangan. Muzani berkata Prabowo memantau laporan yang masuk terkait MBG.

"Ya, beliau memantau dan beliau terus mengikuti perkembangan makan siang bergizi ini dan beliau terus mendapatkan berbagai macam laporan dari berbagai macam daerah," ujar dia.

Sebelumnya, Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Dedek Prayudi mengatakan tidak ada standar menu dalam program MBG.

Ia menyebut yang ada adalah standar gizi, standar higienitas dan standar tata kelola limbah yang berkelanjutan. Oleh karenanya, kata dia, protein susu bisa digantikan yang lain.

"Kayak hari ini saya lihat ada tahu, dan juga ada dada ayam, itulah pemenuhan gizi untuk proteinnya yang bisa saja besok berganti susu, misalnya ayamnya besok enggak dada, cuma sayap, ada susu. Jadi itu bisa," kata Dedek di saat meninjau makan bergizi gratis di Jakarta Barat, Senin.

"Jadi sekali lagi, tidak ada standar menu, yang ada adalah standar gizi, standar higienitas dan standar tata kelola limbah yang berkelanjutan," imbuh dia.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menargetkan program makan bergizi gratis (MBG) menyasar 400 ribu hingga 600 ribu penerima manfaat di hari pertama pelaksanaan pada Senin (6/1).

Penerima manfaat program MBG termasuk balita, pelajar, hingga ibu menyusui.

"Kurang lebih antara 400 (ribu) sampai 600 ribu (penerima hari ini)," ujar Dadan di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (6/1).

Ia menambahkan penerima itu tersebar di 26 provinsi. Pemilihan 26 provinsi untuk memasok menu program MBG tergantung dari kesiapan wilayah masing-masing.

"Kesiapan dari semua infrastruktur yang ada. Karena kami kan mengedepankan kualitas. Pak Presiden (Prabowo Subianto) pesan berkali-kali, jangan mengejar kuantitas, tapi kualitas," jelasnya.

"Jadi bagi yang sudah siap dieksekusi, hari ini dilakukan. Dan untuk yang berikutnya, yang sudah siap akan bertahap dilakukan," ujar Dadan lebih lanjut.

Sebelumnya, Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia Hasan Nasbi menargetkan program MBG dapat menyentuh tiga juta penerima manfaat.

"Selama Januari hingga Maret 2025, diharapkan program MBG bisa menyentuh tiga juta penerima manfaat, yang terdiri dari balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan ibu hamil serta ibu menyusui," kata Hasan dalam keterangannya, Minggu (5/1).

Hasan mengatakan jumlah tersebut akan terus bertambah hingga mencapai 15 juta pada akhir tahun 2025.

Di samping itu, sebanyak 190 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur mulai beroperasi hari ini untuk memasok menu MBG. SPPG sendiri merupakan unit pelaksana program MBG yang bertugas memasok makanan untuk para penerima manfaat program.

BGN menyatakan 190 dapur ini tersebar di berbagai daerah, tepatnya di 26 provinsi.

Berdasarkan data yang dibagikan Badan Gizi, Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah SPPG atau terbanyak, yakni 57 lokasi.

Selain di Jawa Barat, dapur pemasok Makan Bergizi Gratis juga tersebar di Aceh, Bali, Banten, DIY, Jakarta, Gorontalo, Jawa Tengah, Jawa Timur.

Lalu, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Lampung, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat dan Papua Selatan.

Kemudian, Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatra Barat serta Sumatra Utara.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan anggaran sebesar Rp1,5 triliun dari pos dukungan manajemen telah dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan program pemenuhan gizi nasional seperti makan bergizi gratis (MBG).

Langkah ini diambil setelah mendapat persetujuan dari Komisi IX DPR RI.

"Alhamdulillah, hari ini kita bersyukur karena persyaratan APBN untuk penggunaan anggaran telah terpenuhi, termasuk persetujuan dari Komisi IX. Dengan demikian, anggaran Badan Gizi Nasional bisa segera digunakan untuk program makan bergizi gratis," ujar Dadan di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (6/1).

Ia menjelaskan bahwa anggaran dukungan manajemen awalnya mencapai Rp8 triliun, tetapi kemudian disesuaikan menjadi Rp7 triliun.

Pengalihan dana ini bertujuan untuk memperkuat program pemenuhan gizi nasional seperti MBG yang menjadi prioritas pemerintah.

"Jadi turun Rp1,5 triliun yang kami alokasikan untuk lebih banyak program pemenuhan gizi nasional," tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh memastikan anggaran BGN tetap di angka Rp71 triliun pada 2025. Hanya saja, terdapat sejumlah pengalihan dana untuk kebutuhan program pemenuhan gizi nasional.

"Tetap Rp71 triliun, cuman ada penyesuaian anggaran, dari dukungan manajemen dialihkan kepada program," jelas dia.

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah mewanti-wanti supaya tak ada bahan impor dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis.

"Nah itu juga ditegaskan oleh Pak Presiden bahwa jangan ada barang impor dalam program makan bergizi gratis ini supaya bisa menggerakkan ekonomi masyarakat," kata Budi saat meninjau Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (6/1).

Budi mengatakan kunjungannya ke SPPG Halim Perdanakusuma tak menemukan bahan baku untuk program makan bergizi gratis yang berasal dari hasil impor.

Ia mengatakan kondisi ini penting lantaran untuk menggerakkan ekonomi masyarakat di level terbawah.

"Nasinya pasti dari Indonesia. Enggak tahu dari mana, Cianjur atau mana. Ayamnya pasti dari peternak kita. Sayurnya buncis dari kebun sayur mana di Bandung mungkin atau Cianjur. Pisangnya pasti buatan Indonesia," kata dia.

Budi menjelaskan hari pertama pelaksanaan MBG Dapur Sehat Anak Bangsa SPPG Halim Perdanakusuma memproduksi 1.500 porsi. Nantinya makanan akan disalurkan ke lima sekolah yang berada di dekat lokasi, salah satunya SD Negeri Angkasa 5 Halim Perdanakusuma.

Ia pun memastikan menu makanan program akan berganti-ganti setiap harinya. Meski begitu, menu makanan itu harus berdasarkan standar yang sudah ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN).

"Patokan gizinya, kesehatannya, itu kan dari Badan Gizi Nasional. Standar-standarnya ya. Jadi tadi bisa diceritakan dapur di sini mengajukan usulan, menu ini gimana, dikalkulasi oleh Badan Gizi, oke, yang approve Badan Gizi," kata dia.

Program makan bergizi gratis (MBG) yang jadi andalan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi dimulai pada Senin (6/1) ini di 26 provinsi.

Pemerintah menjanjikan program makan bergizi gratis bisa menyentuh 3 juta penerima manfaat hingga Maret 2025 dan 15 juta penerima hingga akhir tahun nanti. Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyebut program MBG akan menyasar balita hingga pelajar SMA.

Presiden Prabowo sebelumnya sempat menyatakan sumber pangan untuk program MBG bakal secara penuh menggunakan hasil panen dari petani dan nelayan. Program MBG diklaim dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi sebesar 1,5 hingga 2 persen.

Selain itu, Prabowo menegaskan program MBG tidak sekedar memberikan nutrisi pada anak sekolah, tetapi juga jadi salah satu cara mengatasi stunting yang masih menjadi masalah serius di Indonesia. Dia juga yakin program MBG bisa menghapus kemiskinan ekstrem.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah menilai harapan besar tersebut bisa terwujud jika pemerintah menjamin program MBG terus berjalan alias konsisten. Ia menyebut tujuan MBG untuk mengatasi stunting hingga kemiskinan ekstrem kemungkinan baru bisa terlihat setelah program berjalan selama satu atau dua tahun.

"Pertama tentu dari sisi keberlanjutan, sepanjang kebijakan itu berlanjut, artinya tidak hanya berlaku setahun tapi sampai nanti selesai begitu," kata Trubus kepada CNNIndonesia.com, Senin (6/1).

"Misalnya stunting otomatis hanya bisa terlihat setelah satu sampai dua tahun. Kemudian kemiskinan ekstrim juga begitu, hanya bisa terlihat nanti. Jadi intinya adalah keberlanjutan supaya outputnya dapat terukur," imbuhnya.

Pengamat kebijakan publik PH&H Public Policy Interest Group Agus Pambagio juga mengatakan makan bergizi gratis bisa saja berandil pada penurunan kasus stunting dan kemiskinan ekstrem.

Namun, kata dia, program ini terlalu tergesa-gesa dilaksanakan sehingga berpotensi menimbulkan masalah baru di masa mendatang.

"Program ini niatnya baik untuk ketahanan pangan, untuk anak-anak, untuk mempersiapkan SDM yang handal menuju Indonesia Emas di 2045," kata Agus saat diwawancara.

Salah satu persoalannya, menurut Agus, program MBG tidak memiliki payung hukum yang kuat dan hanya berlandaskan peraturan presiden (perpres). Ia menilai program berskala nasional dengan anggaran jumbo ini mestinya diatur lewat undang-undang.

"Ini program bagus tapi mencemaskan, karena pertama underlying hukumnya tidak kuat hanya perpres, sementara banyak pelaksanaan yang harusnya diatur," tuturnya.

Ia menjelaskan dasar hukum itu sangat penting karena pemerintah pusat tidak sepenuhnya menanggung anggaran makan bergizi gratis, tapi juga meminta bantuan atau urunan dari pemerintah daerah.

Agus berpendapat tak semua pemerintah daerah punya kemampuan yang sama untuk menyelenggarakan makan bergizi gratis.

"Seberapa jauh pemerintah daerah bisa ikut membantu karena underlying hukumnya tidak kuat hanya perpres. Sementara dari Menteri Dalam Negeri juga belum terlihat, petunjuk pelaksanaan dan teknisnya seperti apa," katanya.

Agus melanjutkan, tanpa aturan yang jelas, publik pun bakal bertanya-tanya soal pengawasan program MBG ini. Misalnya, jika terjadi keracunan makanan atau reaksi alergi dari penerima manfaat.

Siapa yang akan bertanggung jawab dan bagaimana mekanisme penanganan kesehatan jika sewaktu-waktu terjadi keracunan makanan?

"Bagaimana caranya mencegah supaya ini tidak bermasalah. Adakah program mitigasi yang sudah disiapkan oleh BGN atau KSP, apa bentuknya," tanyanya.

Kekhawatiran juga disampaikan Trubus. Ia menilai tanpa aturan yang kuat, program MBG memberikan celah bagi siapapun melakukan penyelewengan dana dan penipuan.

"Karena kalau enggak ada pengawasan berjenjang nanti jadi seperti dana desa yang kesannya malah menjadi bancakan kalau pengawasannya tidak ketat," kata Trubus.

Karena itu, ia mendesak agar pemerintah segera menyusun payung hukum hingga petunjuk teknis yang rinci soal program MBG hingga ke level pelaksana di lapangan.

"Kenapa tidak dibentuk saja undang-undangnya, terus ada peraturan pemerintahnya. Jadi artinya kalau nanti di tengah jalan ada yang melakukan pelanggaran sanksinya jelas," pungkasnya.

Susu sapi tidak ada dalam menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) atau dapur Halim Perdanakusuma.

Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menjelaskan susu belum tersedia dalam menu MBG di Jakarta karena belum siap. Oleh karena itu, susu tidak disertakan hanya untuk hari ini.

"Besok. Ini kan baru uji coba tentu saja. Enggak usah terlalu berkecil hati, ada kekurangan sana-sini ini, enggak apa-apa, nanti kan susunya belum siap," ujar Budi Arie saat meninjau pelaksanaan MBG di SD Angkasa 5, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (6/1).

Ia menegaskan wilayah pusat sentra susu seperti Jawa Timur, telah menyediakan susu sapi sebagai salah satu menu utama MBG. Saat ini, koperasi susu mampu memasok sekitar 1,3 juta liter per hari.

Namun, Budi Arie mengakui ada kesulitan dalam menyuplai susu sapi di Jakarta, berbeda dengan daerah seperti Malang di Jawa Timur yang memiliki koperasi susu sapi yang kuat.

"Koperasi susu sapi kita yang kuat itu di Jawa Timur. Di Malang sudah ada, kalau di Jakarta susah," ujarnya.

Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) Halim Perdanakusuma bernama 'Dapur Sehat Anak Bangsa' menyiapkan menu makan bergizi gratis (MBG) berisi menu ayam teriyaki, sayur buncis, nasi dan pisang.

Pantauan CNNIndonesia.com di lokasi, sajian makanan bergizi gratis ini diolah dan dimasak di lokasi. Kemudian makanan dikemas dengan tempat makan alumunium berbentuk persegi.

Panglima Komando Operasi Udara I Marsda TNI Tedi Rizalihadi mengatakan menu makan bergizi gratis ini seharga Rp10 ribu. Ia mengatakan belum ada menu susu sapi pada hari ini lantaran berganti-ganti menu tiap harinya.

"Sementara 10 ribu. Karena ini pertama kita mengacu di 10 ribu. Kan tiap hari menu-menunya beda. Hari ini belum ada susu. Nanti kalau ada susu kita cek lagi," kata Tedi di lokasi.

Sementara mitra SPPG Halim Perdanakusuma Chef Jonie Kusuma mengatakan menu makan bergizi gratis berganti-ganti hingga 20 hari.

"Per hari beda variasinya. Dari tanggal 1-20 menunya beda. Nanti 21 kembali ke menu awal. Kami ajukan menu dan atas rekomendasi ahli gizi," kata dia.

Chef Jonie mengatakan dapur SPPG di Halim Perdanakusuma per hari ini membuat 1.500 porsi makan siang gratis untuk sekolah yang ada di sekitar Halim.

"Untuk saat ini 1.500. Untuk berikutnya karena daerah dapur yang saat ini dengan geospasialnya 3.800. Besok 3.800. Kalau se-Halim 11 ribu nanti ada dapur tambahan," kata dia.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program pertama dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) di bawah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini didukung alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun dari APBN 2025.

Sebanyak 190 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur yang beroperasi memasok menu makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dimulai hari ini, Senin (6/1).

Namun, angka 190 dapur yang 'ngebul' hari ini masih jauh dari target jumlah dapur makan gratis yang dicanangkan pemerintah, yakni 937 SPPG per Januari 2025.

Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia Hasan Nasbi menyebut 190 itu tersebar di 26 provinsi. Menurutnya, pemerintah menempatkan kesiapan Dapur MBG sebagai prioritas utama agar layanan dapat berjalan maksimal.

"Pada tahap awal, 190 Dapur MBG mulai beroperasi pada Senin ini, dan jumlah tersebut akan terus meningkat setiap harinya, kata Hasan dalam keterangan resmi, Minggu (5/1).

"Diharapkan target 937 Dapur MBG dapat tercapai pada akhir Januari 2025, dengan pelaksanaan yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan masing-masing daerah," sambungnya.

Berdasarkan data Badan Gizi Nasional, saat ini ada 140 UMKM yang terlibat dalam rantai pasok program Makan Bergizi Gratis. Jumlah tersebut diproyeksikan akan terus bertambah.

"Ribuan UMKM, koperasi, dan BUMDes lainnya telah mendaftar dan tengah melalui proses evaluasi. Pemerintah memastikan bahwa tidak ada pungutan biaya dalam proses pendaftaran mitra kerja," beber Hasan.

Ia menjelaskan setiap dapur MBG dikelola oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

"Kepala SPPG ini bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan," ungkapnya.

Selain memastikan kecukupan gizi dalam setiap porsi makananan, Hasan menyebut SPPG juga bertugas mengawasi standar kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengolahan limbah di setiap Dapur MBG dengan ketat.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dimulai hari ini, Senin (6/1). Ada 190 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur yang siap beroperasi.

SPPG ini merupakan merupakan unit pelaksana program Makan Bergizi Gratis yang bertugas memasok makanan untuk para penerima manfaat program. Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan 190 dapur ini tersebar di 26 provinsi.

"Ini data 190 lokasi SPPG yang siap operasional per tanggal 6 Januari 2025," ujar Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Kombes Pol Lalu Muhammad Iwan Mahardan dalam keterangan resmi, Minggu (5/1).

Berdasarkan data yang dibagikan BGN, Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah SPPG atau terbanyak, yakni 57 lokasi.

Selain di Jawa Barat, dapur pemasok Makan Bergizi Gratis juga tersebar di Aceh, Bali, Banten, DIY, Jakarta, Gorontalo, Jawa Tengah, Jawa Timur.

Lalu, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Lampung, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat dan Papua Selatan.

Kemudian, Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatra Barat serta Sumatra Utara.

Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) Halim Perdanakusuma bernama 'Dapur Sehat Anak Bangsa' Jakarta Timur dan Palmerah, Jakarta Barat sama-sama menggunakan wadah makanan berjenis stainless alumunium berbentuk persegi.

Wadah itu berbentuk persegi panjang dengan beberapa sekat di dalamnya.

Pantauan CNNIndonesia.com di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum di Palmerah, Senin (6/1), menu makan makanan hari ini terdiri dari nasi, ayam goreng tepung, tahu goreng, kacang panjang, dan jeruk.

Kepala SPPG Yudha Permana menjelaskan wadah makanan yang sudah dipakai akan dijemput petugas untuk dicuci dan digunakan lagi.

Secara total, SPPG Palmerah membagikan sekitar 2.987 paket makanan. Paket makanan didistribusikan ke 11 sekolah yang berada di sekitar lokasi dapur umum. Makanan dibagikan dalam dua kloter.

Yudha mengatakan menu porsi makanan yang dibagikan pada hari ini berharga di bawah Rp10 ribu.

Sementara di Halim, petugas menyiapkan menu makan bergizi gratis (MBG) berupa ayam teriyaki, sayur buncis, nasi dan pisang.

Sajian makanan bergizi gratis ini diolah dan dimasak di lokasi. Kemudian makanan dikemas dengan tempat makan stainless alumunium berbentuk persegi.

Panglima Komando Operasi Udara I Marsda TNI Tedi Rizalihadi mengatakan menu makan bergizi gratis ini seharga Rp10 ribu. Ia mengatakan belum ada menu susu sapi pada hari ini lantaran berganti-ganti menu tiap harinya.

"Sementara 10 ribu. Karena ini pertama kita mengacu di 10 ribu. Kan tiap hari menu-menunya beda. Hari ini belum ada susu. Nanti kalau ada susu kita cek lagi," kata Tedi di lokasi.

Program makan bergizi gratis merupakan program pertama dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini didukung alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun.

Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia Hasan Nasbi sebelumnya mengatakan program tersebut dimulai di 26 provinsi dan tersebar di 190 titik.

Dari total 749 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum di Nusa Tenggara Timur (NTT), baru satu yang siap menyediakan makan bergizi gratis pada Senin (6/1) ini.

Dapur umum yang sudah mulai melayani makan bergizi gratis adalah SPPG Noelbaki yang dikelola Yayasan No Fitu Timor di Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Total ada 3.240 boks makanan yang dibagikan ke 12 sekolah.

"Total penerima makanan bergizi gratis hari ini sebanyak 3.240 orang di 12 sekolah," kata Perwira Seksi Teritorial (Pasiter) Kodim 1604 Kupang Kapten Inf Sudirman saat diwawancara, Senin.

Sudirman menjelaskan sekolah yang mendapat makan bergizi gratis pada ini terdiri dari 8 sekolah dasar (SD), 2 sekolah menengah pertama (SMP), 1 sekolah menengah atas (SMA), dan 1 Taman Kanak-Kanak (TK).

Salah satu sekolah yang mendapat giliran di hari pertama penyelenggaraan makan bergizi gratis adalah SD Inpres Noelbaki.

Pantauan CNNIndonesia.com, mobil boks yang mengangkut paket makanan ke SDI Noelbaki keluar dari dapur SPPG Noelbaki sekitar pukul 09.00 WITA.

Kepala SDI Noelbaki, Novi Adriana Riwu, mengatakan ada 591 siswa di sekolahnya. Paket makanan diberikan sesuai jumlah siswa.

"Jumlah (siswa) 591 orang, dan sekarang makanannya juga sama ada 591. Sesuai," kata Novi.

Dia mengatakan program makan bergizi gratis sangat bermanfaat bagi para siswa. Selain bisa memenuhi gizi anak-anak, kata dia, juga bisa membantu anak yang tidak sarapan pada pagi hari."Kalau di Noelbaki ini hanya sekitar 10 persen anak yang sarapan saat ke sekolah, selebihnya tidak sarapan," ujarnya.

Menu yang disediakan hari ini yaitu tersedia nasi, ayam goreng, tahu, sayur, dan pisang. Menurut Novi, program makan bergizi gratis juga mengurangi para siswa jajan sembarangan.