Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengaku masih menunggu rumusan terperinci dari program makan bergizi gratis dan pembangunan 3 juta rumah.

Respons ini disampaikan langsung Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar. Ia menanggapi dua program utama Presiden Prabowo Subianto saat sedang berhitung soal potensi dampaknya terhadap sektor jasa keuangan.

"Dalam proses perumusannya dan formulasinya, kami menunggu. Dan sudah memberikan masukan-masukan," kata Mahendra dalam Konferensi Pers RDKB November 2024 secara online, Jumat (13/12).

"Tentunya pada gilirannya kita akan lihat bagaimana wujud formula pendekatan untuk masing-masing program tadi (makan bergizi gratis dan pembangunan 3 juta rumah per tahun)," sambungnya.

Mahendra sebenarnya yakin dua program itu punya banyak dampak terhadap industri jasa keuangan. Ia menegaskan besarnya program dan sebarannya yang luas tentu bisa menghasilkan efek berganda (multiplier effect).

Tak hanya spesifik di industri jasa keuangan, ia memperkirakan ada manfaat yang sangat besar terhadap perekonomian Indonesia. Ini khususnya terjadi di lokasi-lokasi tempat dua program Prabowo itu dilaksanakan.

Ia mencontohkan manfaat program makan bergizi gratis utamanya dirasakan produsen bahan pangan lokal. Ada petani, peternak, nelayan, hingga jejaring logistik yang bisa memanen dampak program Prabowo itu.

"Di sektor jasa keuangan akan terjadi beberapa perbaikan atau keuntungan. Peningkatan produk domestik bruto (PDB), kegiatannya, tambahan (tenaga) kerjanya, dan lain-lain," tuturnya.

"Juga sebagian dari perusahaan material bangunan, mungkin jasa konstruksinya, sebagiannya adalah perusahaan-perusahaan Tbk. Memang tentu (program 3 juta rumah) akan memberikan dampak positif juga kepada pengembangan dan pertumbuhan pasar modal kita," tambah Mahendra.

Bos OJK itu turut menyinggung potensi lain yang bisa dirasakan sektor jasa keuangan. Mahendra menekankan ada peluang pembiayaan rumah yang sangat besar.

Mahendra menekankan 3 juta rumah per tahun adalah target yang begitu tinggi. Ia memperkirakan realisasi program ini tak akan cukup hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Dengan begitu, akan diupayakan tentu pembiayaan yang berasal dari berbagai sumber dan industri. Apakah di perbankan, pasar modal, tentu akan semakin meningkatkan aktivitas dan pada gilirannya pengembangan industri keuangan itu sendiri," tutur Mahendra.

"Sekali lagi saya perkirakan akan sulit untuk bisa dipenuhi (pembangunan 3 juta rumah per tahun) sepenuhnya dari APBN," tandasnya.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menyatakan mendukung penuh program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bertujuan menciptakan generasi Indonesia yang sehat dan produktif.

Untuk itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir secara khusus menunjuk 8 BUMN termasuk BRI guna mempersiapkan skema pinjaman bagi supplier pelayanan gizi. Menyambut mandat tersebut, Direktur Utama Sunarso menyatakan siap melaksanakannya.

"Investasi yang penting adalah human capital, dan kalau mau memperbaiki human capital, perbaiki dulu nutrisi dan pangan, oleh karenanya program MBG sangat sesuai dengan hal ini. Dan kemudian kita tunggu, untuk pemerataan butuh inklusivitas pertumbuhan ekonomi," ujar Sunarso.

Senada, Direktur Bisnis Mikro BRI, Supari menegaskan komitmen BRI untuk memberikan pembiayaan kepada pelaku UMKM yang menjadi pemasok atau yang terlibat dalam pengadaan MBG.

"Harapannya dengan adanya pemberdayaan BRI akan meningkatkan omset dan skala usahanya," ujarnya.

Hal itu diyakini memungkinkan, dengan catatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI mencapai Rp175,66 triliun per akhir November 2024. KUR itu disalurkan kepada 3,7 juta debitur UMKM, khususnya yang bergerak di sektor-sektor produktif seperti pertanian, perdagangan, dan perikanan.

Terlebih, sektor pertanian merupakan penopang utama dalam penyaluran KUR perseroan. Realisasi kredit BRI terhadap sektor pertanian telah mencapai Rp69,60 triliun, setara dengan 39,62 persen dari keseluruhan pembiayaan serupa.

"Melalui KUR, kami tidak hanya menyediakan pembiayaan, tetapi juga memberdayakan UMKM agar mampu tumbuh lebih berkelanjutan," kata Supari.

Selain BRI, Menteri BUMN Erick Thohir juga menunjuk BNI, Mandiri, Telkomsel, PLN, PGN, ID Survey, dan Pupuk Indonesia untuk berkolaborasi bersama mendukung program MBG.

Ketua Umum PP Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) Margaret Aliyatul Maimunah mengklaim pemerintah mengajak sejumlah Fatayat NU tingkat provinsi bekerja sama dalam program makan bergizi gratis.

Namun, ajakan itu disampaikan kepada Fatayat NU tingkat provinsi bukan pusat.

"Di tingkat provinsi ya, tidak dengan PP tapi kami mendengar kami juga tahu bahwa ada fatayat-fatayat pimpinan wilayah di provinsi yang diajak terkait dengan program itu," kata Aliyatul di Hotel Arya Duta, Jakarta, Jumat (13/12).

Khusus di Jawa Timur, Aliyatul menjelaskan pemerintah bekerja sama menyediakan makanan dalam kerja sama program makan bergizi gratis. Namun, dia tak menjelaskan apa yang dimaksud dengan kerja sama penyediaan makanan tersebut.

"(Sudah berjalan terlibat uji coba) sekitar satu bulan kurang lebih lah ya, sebelum acara ini satu bulan atau dua bulan mungkin," tutur Aliyatul.

"Bukan sarana-prasarana ya tetapi men-support, mem-backup kebutuhan, ketersediaan dari makanan gratis," imbuhnya.

Makan bergizi gratis adalah salah satu program utama Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming yang ditawarkan saat kampanye Pilpres 2024.

Setelah beberapa kali uji coba, Prabowo menetapkan biaya makan bergizi gratis Rp10 ribu per porsi.

Program tersebut direncanakan mulai berjalan secara bertahap pada tahun 2025 mendatang di sejumlah daerah Indonesia. Pemerintah menyiapkan anggarapn hingga Rp71 triliun.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengklaim ibu-ibu menjadi kelompok yang paling mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis.

Gibran mengatakan para ibu-ibu sangat antusias ketika menjalankan simulasi program makan bergizi gratis di sejumlah sekolah.

"Ini tanggapannya luar biasa sekali, dan yang paling mendukung, paling support program ini adalah para perempuan-perempuan, orang tuanya, ibu-ibunya," kata Gibran dalam sambutannya di pembukaan Konferensi Besar (Konbes) 2024 Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) di Hotel Aryaduta, Jakarta, Jumat (13/12).

Di sisi lain, Gibran mengklaim program makan bergizi gratis mampu meningkatkan perputaran uang di desa secara signifikan.

Gibran mengaku mengetahui hal tersebut berdasarkan arahan yang disampaikan Prabowo saat menyampaikan daftar isian pelaksanaan anggaran program makan bergizi gratis.

"Beliau menyampaikan bahwa yang namanya makan bergizi gratis ini sangat strategis sekali, karena meningkatkan perputaran uang mencapai Rp8 miliar per desa per tahun. Jadi luar biasa sekali," ujarnya.

Tak hanya itu, Gibran kemudian curhat sempat dihujani pertanyaan oleh masyarakat terkait waktu pelaksanaan makan bergizi gratis bahkan sebelum dilantik.

"Ini kapan mas makan siang gratisnya? (padahal) belum dilantik. Tapi tahun depan Insya Allah ini akan berjalan," ujar dia.

Makan bergizi gratis adalah salah satu program utama Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming yang ditawarkan saat kampanye Pilpres 2024. Program ini menyasar anak-anak sekolah.

Besaran biaya makan bergizi gratis sempat mencapai Rp15 ribu per porsi. Namun, setelah beberapa kali uji coba, Presiden Prabowo menetapkan biaya makan bergizi gratis Rp10 ribu per porsi.

Di sisi lain, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengubah anggaran makan bergizi gratis yang hanya Rp10 ribu per porsi.

"Saya hitung, lho saya juga tukang masak kok. Orang tua saya itu orang Sumatera, Bengkulu. Tradisinya putri pertama harus pinter masak," kata Megawati di acara peluncuran dan diskusi buku 'Pilpres 2024: Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis' di hotel Four Season, Jakarta, Kamis (12/12).

"Hai Mas Bowo (Prabowo). Kalau denger ini tolong deh, suruh dihitung lagi," imbuhnya.

Presiden ke-5 RI tu menegaskan kritik soal anggaran makan siang gratis ini sebagai koreksi untuk membangun agar program yang dibuat Presiden Prabowo lebih realistis.

"Jadi ya gitu, sorry ya Mas (Prabowo) saya mesti kritik. Lha saya bener kok. Saya suruh ibu-ibu hitung, Rp10 ribu dapete opo to yo? Baru ibu-ibu bilang lha yo opo, paling tempe. Lha iya bener. Saya bisa masak kok," ujarnya.

Presiden Prabowo Subianto menetapkan anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp10 ribu. Angka ini jauh lebih rendah dari alokasi sebelumnya yakni Rp15 ribu.

Meski begitu, calon Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut angka tersebut cukup untuk merealisasi MBG berkualitas.

Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri menyarankan Presiden Prabowo Subianto menghitung ulang anggaran makan bergizi gratis yang hanya Rp10 ribu per porsi.

Megawati merasa anggaran tersebut tak masuk akal. Ia mengaku memahami cara memasak karena dilahirkan dari orang tua yang mendidik anak perempuannya bisa memasak.

"Saya hitung, lho saya juga tukang masak kok. Orang tua saya itu orang Sumatera, Bengkulu. Tradisinya putri pertama harus pinter masak," kata Megawati di acara peluncuran dan diskusi buku 'Pilpres 2024: Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis' di hotel Four Season, Jakarta, Kamis (12/12).

"Hai Mas Bowo (Prabowo). Kalau denger ini tolong deh, suruh dihitung lagi," imbuhnya.

Megawati ragu jumlah anggaran Rp10 ribu per porsi untuk program tersebut. Apalagi, harga-harga bahan pokok saat ini sedang melambung.

"Ku hitung, ya, Rp10 ribu. Ya apa ya (apakah cukup?), apalagi sekarang harga naik," ujarnya.

Megawati pada prinsipnya mengaku mendukung program tersebut. Walau bagaimana pun sebagai perempuan, ia sering turun ke bawah bertemu masyarakat. Dia juga meminta agar ibu-ibu jangan terlalu tampil mewah.

"Saya adalah orang yang turun ke bawah, jadi ibu-ibu jangan mentereng-mentereng, tapi turun. Lihat manusia Indonesia yang katanya mau kasih makanan gratis. Setuju saya benar," katanya.

Presiden ke-5 RI tu menegaskan kritik soal anggaran makan siang gratis ini sebagai koreksi untuk membangun agar program yang dibuat Presiden Prabowo lebih realistis.

"Jadi ya gitu, sorry ya Mas (Prabowo) saya mesti kritik. Lha saya bener kok. Saya suruh ibu-ibu hitung, Rp10 ribu dapete opo to yo? Baru ibu-ibu bilang lha yo opo, paling tempe. Lha iya bener. Saya bisa masak kok," ujarnya.

Makan bergizi gratis adalah salah satu program utama Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming yang ditawarkan saat kampanye Pilpres 2024.

Besaran biaya makan bergizi gratis sempat mencapai Rp15 ribu per porsi. Namun, setelah beberapa kali uji coba, Presiden Prabowo menetapkan biaya makan bergizi gratis Rp10 ribu per porsi.

Subdit 3 Dittipidnarkoba Bareskrim Mabes Polri bersama Ditresnarkoba Polda Jabar membongkar pabrik narkotika di sebuah perumahan mewah yang berada di Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung.

Pabrik narkoba di perumahan mewah itu memproduksi 'Happy Water" yang dijadikan liquid narkotika.

Wakabareskrim Irjen Pol Asep Edi Suheri mengatakan pengungkapan ini berawal dari temuan paket liquid Happy Water di wilayah Cibinong, Kabupaten Bogor, belum lama ini.

Dari temuan itu, pihaknya pun lakukan pengembangan hingga polisi berhasil menemukan tempat yang dijadikan pabrik untuk meracik liquid narkotika tersebut. Dalam kasus itu, polisi telah menangkap tiga orang tersangka.

"Kami sampaikan juga bahwa dalam operasi gabungan kali ini kami telah berhasil mengamankan tiga orang tersangka antara lain yang pertama berinisial SR berperan sebagai penghubung, yang kedua berinisial SP berperan sebagai peracik bahan baku dan yang ketiga berinisial IV berperan sebagai pengemas," katanya dalam rilis kasus, Bandung, Kamis (12/12).

Selain itu, dia mengatakan ada satu orang yang belum tertangkap, dan sudah dimasukkan ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) yakni inisial A yang merupakan pengendali Clandestine Lab tersebut.

Dari pemeriksaan polisi, Asep membeberkan modus operandi hingga 'barang haram' yang disita dari operasi di perumahan mewah Bandung tersebut.

"Modus operandi yang dilakukan para tersangka dengan menyamarkan lokasi produksi narkotika di tengah-tengah pemukiman masyarakat. Dan motif dari para tersangka yang diamankan tidak lain untuk meraih keuntungan," ucap dia.

Dari operasi tersebut, polisi menyita sejumlah barang bukti yakni 7.333 sachet serbuk happy water, 494 botol liquid, pil warna hijau kuning mengandung MDMA 62 butir, pil warna merah mengandung MDMA 95 butir, jerigen berisikan liquid vape rasa pandan dan anggur 5.9 kg, dan dua botol plastik bening berisi cairan berwarna biru bening sebanyak 2,2 liter.

"Untuk barang bukti bahan baku narkotika yang diamankan di antaranya, tiga buah jerigen berisi cairan bening sebanyak 3 liter. Cairan tersebut telah positif mengandung amfetamina sebagai bahan utama happy water dan liquid narkotika," kata ASep.

Asep mengatakan dari hasil pendalaman terungkap bahwa pabrik narkoba di rumah mewah itu masuk dalam jaringan peredaran narkotika internasional.

"Jaringan ini juga diduga terhubung dengan peredaran narkoba yang merupakan jaringan antara Malaysia dan Indonesia," katanya.

Para tersangka yang telah ditangkap itu dijerat dengan Pasal 114 ayat 2 subsider Pasal 113 ayat 2 lebih subsider Pasal 113 ayat 2 Juncto pasal 132 ayat 2 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Natkotika.

"Dengan ancaman dipidana hukuman mati atau penjara seumur hidup atau paling singkat lima tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit yaitu Rp1 miliar dan paling banyak Rp10 miliar," kata Asep.

Milisi Suriah menyerukan pasukan keamanan Presiden Bashar Al Assad untuk mendaftar ke "pusat permukiman."

Dalam sebuah pernyataan, Komando Operasi Militer selaku koalisi milisi di Suriah termasuk Hayat Tahrir Al Sham (HTS) mengumumkan pembukaan "pusat permukiman untuk anggota rezim kriminal di Homs."

Mereka yang pernah menjadi pasukan keamanan untuk Al Assad diminta mendatangi pusat permukiman tersebut sebelum tanggal 14 Desember 2024.

"Semua pasukan rezim Assad perlu mengunjungi pusat untuk menyelesaikan prosedur penyelesaian dan menerima ID sementara sebelum Sabtu 14 Desember 2024," demikian pernyataan milisi, seperti dikutip CNN.

Para pasukan keamanan diwajibkan membawa dokumen, peralatan, dan barang-barang resmi mereka selama bertugas di masa pemerintahan Al Assad. Mereka akan dituntut jika tidak menyerahkan secara lengkap maupun memberikan informasi palsu.

Pada Senin (9/12), milisi Suriah mengeluarkan amnesti umum bagi tentara wajib militer Suriah dengan menyatakan bahwa mereka "diberikan keselamatan hidup dan setiap bahaya terhadap mereka sangat dilarang."

Namun, amnesti tidak berlaku untuk tentara yang bertugas secara sukarela.

Milisi Suriah menggulingkan pemerintahan Presiden Bashar Al Assad pada Minggu (8/12) usai merebut ibu kota Damaskus.

Penggulingan itu terjadi sangat cepat dalam waktu kurang dari dua pekan setelah milisi yang dipimpin Hayat Tahrir Al Sham melancarkan perlawanan pada 27 November.

Upaya penggulingan ini sebetulnya telah terjadi sejak lebih dari satu dekade lalu. Suriah dilanda perang saudara selama 13 tahun buntut dominasi kekuasaan al-Assad.

Kini, pemerintahan Suriah akan dipegang sementara oleh mantan Perdana Menteri Mohammad Ghazi al-Jalali. Al-Jalali telah ditunjuk oleh milisi untuk mengawasi jalannya kementerian dan lembaga hingga pemerintahan baru menyelesaikan masa transisi.

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar menemui Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di Gedung Utama Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Rabu (11/12) sore.

Burhanuddin menjelaskan pertemuan tersebut dilakukan untuk membahas pendampingan serta pengawasan dari Kejagung dalam sektor pidana maupun perdata di seluruh kegiatan BPOM.

"Pembicaraan kami adalah sinergitas kita dalam rangka tentunya mendukung kegiatan-kegiatan Balai POM baik itu masalah kepidanaan maupun masalah perdata dan tata usaha negara," ujarnya dalam konferensi pers, Rabu (11/12).

Dalam kesempatan yang sama, Ikrar menyebut pihaknya juga turut meminta adanya pengawasan dari Kejagung terkait proses sertifikasi obat dan makanan yang dinilai rawan diselewengkan.

"Surat keterangan izin ekspor, surat keterangan izin impor, dan sebagainya memiliki kerawanan khusus. Karena yang namanya sertifikasi memiliki kerawanan berbagai macam hal," jelasnya.

Melalui pengawasan dari Kejagung, ia berharap nantinya tidak akan ada kasus korupsi ataupun suap yang terjadi di BPOM. Selain itu, Ikrar berharap tidak akan ada lagi pelanggaran ataupun oknum-oknum mafia di internal BPOM.

Lebih lanjut, ia juga meminta Jaksa Agung untuk memberi pengarahan kepada jajaran di bidang Deputi Penindakan agar dapat menangani pelanggaran-pelanggaran pidana secara cermat dan tepat.

"Karena ternyata kejahatan dari siber, kejahatan pangan yang ilegal, kejahatan obat dan sebagainya masih sangat banyak. Kita akui itu, tapi kita ingin membenahi secara tepat sasaran," tuturnya.

Terakhir, Ikrar mengatakan dalam pertemuan itu kedua lembaga juga turut membahas tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar dapat mengawal keamanan makanan dalam program makan siang bergizi.

"Mengawasi rumah produksi atau dapurnya sampai dengan distribusi, sampai pada tahap terakhirnya kalau terjadi kejadian luar biasa. Nah, tentu semua ini memiliki kerawanan-kerawanan khusus," pungkasnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, belanja pemerintah pusat dipatok Rp2.701,4 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2025.

Sri Mulyani mengatakan, belanja pemerintah pusat akan mendukung sejumlah program prioritas pembangunan seperti makan bergizi gratis, swasembada pangan dan energy, pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial.

Hal ini disampaikan Sri Mulyani dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa sore.

Dari angka tersebut, belanja pendidikan mencapai Rp724,3 triliun. Ini adalah belanja tertinggi untuk bidang pendidikan di APBN.Sementara kesehatan Rp218,5 triliun perlindungan sosial Rp503,2 triliun dan ketahanan pangan Rp144,6 triliun.

Adapun anggaran program makan bergizi gratis dipatok Rp71 triliun.

Sementara pendapatan negara dalam APBN 2025 ditargetkan Rp3.005,1 triliun dengan target penerimaan pajak 2490,9 triliun.

Sedangkan pendapatan negara bukan pajak ditargetkan sebesar Rp513,6 triliun dan penerimaan hibah sebesar Rp0,6 triliun.

Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla meminta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait turun tangan menangani kebakaran permukiman padat penduduk di Kemayoran, Jakarta Pusat.

Ia menyampaikan penyebab utama kebakaran di permukiman padat penduduk ialah korsleting listrik, sehingga ia menilai penyediaan rumah susun pun jadi solusi.

"Tadi yang diharapkan perumahan, nanti kita tentu pemerintah, menteri perumahan akan turun dan kita serahkan itu rumah susun, diganti dengan rumah susun karena hampir semua kebakaran itu karena korslet-korslet listrik karena tidak teratur," kata JK di posko pengungsian kebakaran, Rabu (11/12).

JK mengatakan rumah susun dapat mengurangi risiko kebakaran yang rawan terjadi di permukiman padat.

Dalam kunjungannya itu, JK juga menyampaikan turut berduka cita kepada warga yang menjadi korban musibah ini.

Ketua Umum PMI itu pun menyatakan akan senantiasa siap membantu korban. Sebagaimana yang dilakukan hari ini dengan menyalurkan berbagai jenis bantuan.

"Tadi sarung, baju, family kit yang lengkap untuk baby, macam-macam," ucapnya.

Tak berselang lama, menyusul kemudian Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mengunjungi lokasi kebakaran.

Pantauan CNNIndonesia.com, Gibran tiba pada Pukul 15.45 WIB. Setibanya di lokasi ia menyapa warga yang ada di sekitar lokasi.

Kemudian, ia mengunjungi posko pengungsian yang berada di SDN Kebon Kosong 09 yang terletak dekat dari lokasi kebakaran.

Gibran pun menyapa korban kebakaran yang berada di posko pengungsian. Ia juga membagikan susu UHT kotak ke warga.

Kebakaran di permukiman padat di Kemayoran ini berawal dari percikan api dari rumah pengepul rongsokan plastik itu. Percikan api dengan cepat membesar dan membakar seluruh bagian bangunan semi permanen di kawasan tersebut.

Data BPBD DKI Jakarta hingga Rabu (11/12) pukul 09.00 WIB mencatat kebakaran ini menyebabkan 200 rumah hangus terbakar dan 1.800 warga terdampak.

"Objek terdampak dalam peristiwa ini kurang lebih 200 rumah tinggal semi permanen dan sebanyak 600 KK/1.800 jiwa yang melanda 8 RT dalam 1 RW," kata Kepala BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji dalam keterangannya, Rabu.

Dengan rincian balita 125 jiwa, lansia laki-laki 256 jiwa, lansia perempuan 269 jiwa, dewasa laki-laki 309 jiwa, dewasa perempuan 391 jiwa, laki-laki usai SD 83 jiwa, perempuan usia SD 122 jiwa, laki-laki usia SMP 63 jiwa, perempuan usia SMP 87 jiwa, laki-laki usia SMA 36 jiwa, dan perempuan usia SMA 59 jiwa.

BPBD DKI Jakarta juga mencatat sebanyak 15 warga terluka akibat kebakaran ini.

Isnawa menyebut satu di antara korban luka adalah seorang ibu hamil. Korban dibawa ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut, sedangkan 14 orang lainnya rawat jalan.

Dari 15 orang terluka, tiga di antaranya berusia 6-18 tahun. Lalu, tujuh orang usia 19-45 tahun, dan lima orang usia di atas 45 tahun.

"Rekap data pelayanan kesehatan pos kebakaran Kebon Kosong, Kemayoran pada Selasa 10 Desember 2024 sampai dengan pukul 17.45 WIB sebanyak 15 pasien," kata Isnawa dikutip dari Antara, Rabu (11/12).

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat sebanyak 15 warga terluka akibat kebakaran di permukiman padat penduduk di Jalan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (10/12) siang.

Lebih dari 20 unit mobil pemadam kebakaran (damkar) dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api.

"Rekap data pelayanan kesehatan pos kebakaran Kebon Kosong, Kemayoran pada Selasa 10 Desember 2024 sampai dengan pukul 17.45 WIB sebanyak 15 pasien," kata Kepala BPBD Provinsi DKI Jakarta Isnawa Adji dikutip dari Antara, Rabu (11/12).

Isnawa menyebut satu di antara korban luka adalah seorang ibu hamil. Korban dibawa ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut. Sedangkan 14 orang lainnya rawat jalan.

"Kalau pasien yang rawat jalan ada 14 orang, itu 11 orang rawat jalan sedangkan tiga orang tindakan di tempat," ujar dia.

Dari 15 orang terluka, tiga di antaranya berusia 6-18 tahun, lalu tujuh orang usia 19-45 tahun, dan lima orang usia di atas 45 tahun.

Suku Dinas Kesehatan (Sudinkes) Jakarta Pusat sudah menempatkan tim Pusat Krisis dan Kegawatdaruratan Kesehatan Daerah (PK3D). Kegiatan posko kesehatan dilakukan di SDN 09 Kebon Kosong, Jakarta Pusat.

"Lalu juga menyiapkan Tim Puskesmas tiga orang dengan satu ambulans, dan tim dari Palang Merah Indonesia (PMI) sebanyak dua orang dengan armada satu ambulans," ucap Isnawa.

Adapun kebakaran diduga berasal dari rumah seorang pengepul rongsokan sampah plastik berinisial J.

Kebakaran berawal dari percikan api dari rumah pengepul rongsokan plastik itu. Percikan api kemudian dengan cepat membesar dan membakar seluruh bagian bangunan semi permanen yang ada di kawasan tersebut.

Akibat kebakaran di pemukiman padat penduduk ini, sebanyak 1.800 jiwa dari 600 KK dan tujuh rukun tetangga (RT) yakni RT 03, 04, 05, 06, 07, 08 dan 09 (tergabung dalam RW 05) terdampak.