Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait  membuka opsi untuk merelokasi warga perumahan Pondok Gede Permai di Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat usai menjadi langganan banjir.

Pernyataan itu disampaikan Maruarar usai meninjau posko pengungsian warga di gudang BNPB yang tak jauh dari lokasi banjir, Rabu (5/3) petang.

Ara, sapaan akrabnya, mengaku sudah berkoordinasi dengan Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto yang turun langsung dalam dua kali banjir hebat di wilayah tersebut. Menurut dia, ada lahan yang telah disiapkan jika warga bersedia direlokasi.

"Saya sudah berbincang dengan Bapak Wali Kota. Ada di tempat di pasar ya Pak ya. Pasar Bintara. Tanahnya sudah ada. Punya kota. Nanti kalau cocok bagaimana caranya kita bangunkan. Supaya ada solusi," ujar Ara didampingi Tri pada kesempatan itu.

Ara menjelaskan dirinya punya pengalaman untuk merelokasi warga di Flores Timur, NTT yang langganan menjadi korban banjir.

Kala itu, pihaknya bersama BNPB mengajak masyarakat untuk berdiskusi.

Bahkan, diskusi dibuat terpisah antara bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak.

Menurut dia, pemerintah harus menyampaikan dengan baik-baik. Pasalnya, relokasi bukan hanya memindahkan rumah, namun juga kehidupan.

"Karena itu kan memindahkan bukan hanya tempat tinggal tapi kehidupan. Sekolahnya, pasarnya, tempat ibadahnya. Jadi diajak baik-baik," ujar Ara.

"Saya rasa masyarakat di sini mungkin satu dua hari lagi boleh Pak BNPB sama Bapak Wali Kota ditanya baik-baik ya," sambungnya.

Perumahan Pondok Gede Permai menjadi wilayah korban Banjir di Kota Bekasi. Banjir hebat sebelumnya merendam wilayah itu pada 2020. Kini, banjir ikut merendam wilayah itu hingga ketinggian 3 meter pada Selasa (4/3).

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana beserta jajaran menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk meminta bimbingan terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) yang memakan anggaran sangat besar, Rabu (5/3).

"Kami diterima oleh pimpinan KPK, dipimpin oleh pak ketua dan para wakil, pak sekjen, kemudian kedeputian pencegahan dan kami datang untuk bersilaturahmi sekaligus untuk memohon bimbingan atas kegiatan yang dilakukan oleh Badan Gizi," ujar Dadan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu.

"Karena seperti yang sudah diketahui bahwa program makan bergizi gratis selain program utama juga memiliki anggaran yang cukup besar dan pelaksanaan juga sangat masif, sehingga kami membutuhkan bimbingan-bimbingan, pendampingan-pendampingan dari berbagai pihak termasuk KPK," imbuhnya.

Ia mengaku mendapat arahan dari KPK supaya tidak terjadi kebocoran anggaran dalam pelaksanaan program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

"Alhamdulillah berjalan lancar dan kami mendapatkan pengarahan, terutama terkait dengan tata kelola keuangan agar transparan dan banyak melibatkan pihak di dalam pelaksanaannya, kemudian kami disarankan juga menggunakan teknologi informasi untuk melakukan transparansi kegiatan termasuk di dalam hal efisiensi dan juga pencegahan-pencegahan yang diperlukan," imbuhnya.

Kata Dadan, dalam pertemuan itu juga ada tawaran agar ada sumber daya manusia dari KPK di internal BGN. Ia menyambut baik tawaran tersebut.

"Insya Allah nanti kami akan akomodasi dan tindaklanjuti, dan kemudian secara khusus KPK akan melakukan sidak-sidak untuk membandingkan antara apa yang kami jelaskan mengenai sistem tata kelola dengan kenyataan di lapangan dan kami tentu saja membuka pintu selebar-lebarnya," ungkap dia.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal KPK Cahya Hardianto Harefa menyampaikan pihaknya mengingatkan agar anggaran untuk program makan bergizi gratis dapat digunakan dengan sebaik-baiknya. KPK, kata Cahya, serius mengawasi pelaksanaan program tersebut.

"Kedeputian pencegahan juga akan melakukan pengecekan apa yang tadi sudah disampaikan, apakah di lapangan juga sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya. Kemudian juga dari kedeputian pendidikan dan peran serta masyarakat juga akan membantu melakukan sosialisasi-sosialisasi antikorupsi di BGN," kata Cahya.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan diakreditasi oleh lembaga independen untuk mengontrol kualitas makanan yang dihasilkan oleh Stasiun Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Nanti ada akreditasi terkait itu...Bukan BGN dong, lembaga independen," kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/3).

Ia mengatakan akreditasi terhadap makanan ini ditentukan berdasarkan indikator kualitas unggul, baik sekali dan baik."Nanti kita jalankan dulu intervensi sampai mentok di 2 ribu SPPG mencakup 6 juta orang, akan bertahan sampai Agustus, selama tidak bertambah SPPG kita akan lakukan akreditasi," kata dia.

Program makan bergizi gratis sempat diwarnai sejumlah masalah dalam pelaksanaannya. Salah satunya, temuan soal menu makanan yang tidak layak baik karena mentah, basi ataupun meracuni penerimanya.

Problem terbaru ditemukan kasus ayam mentah pada MBG di SDI Waingapu 3, Sumba Timur, Rabu (19/2).

MBG di sekolah itu disajikan oleh SPPG Waingapu pada hari ketiga pelaksanaan MBG di Sumba Timur.

Para siswa di sekolah itu tak mau makan MBG karena melihat ayam yang masih merah. Mereka merasa mual. Pihak sekolah mengetahui hal itu setelah menerima laporan dari siswa.

Anies Baswedan berharap Makan Bergizi Gratis (MBG) yang jadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto bisa terlaksana dengan baik.

Namun, dia mengatakan bahwa pendidikan bukan soal makan. Eks Gubernur DKI Jakarta itu mengingatkan agar pemerintah tak melewatkan aspek penting dalam pendidikan.

"Yang penting program ini terlaksana dengan tanpa ada masalah. Kita doakan lancar," kata Anies saat jadi pembicara pada Ramadan Public Lecture di Masjid Kampus UGM, Sleman, Senin (3/3).

"Cuma pendidikan bukan soal makan, betul tidak? Tapi kalau sudah direncanakan memberi makan, ya diberikan. Tapi, isi pendidikannya jangan kelewat," imbuh dia.

Mantan Menteri Pendidikan era Joko Widodo itu menekankan salah satu poin penting pendidikan adalah proses belajar mengajar di kelas. Anies pun mengatakan anggaran untuk pendidikan memang mahal, tapi penting.

Karena itu, Anies tak sepakat jika anggaran pendidikan ikut kena pangkas akibat efisiensi APBN yang dilakukan Prabowo.

"Pendidikan itu memerlukan biaya dan biaya pendidikan itu mahal. Tapi, ketertinggalan itu lebih mahal, jadi walaupun biaya pendidikan itu mahal, itu harus dipandang sebagai investasi, bukan sebagai biaya," ujar dia.

Anies yang merupakan kontestan calon presiden di Pilpres 2024 ini berharap pemerintah bisa melihat pendidikan sebagai investasi. Menurutnya, hasil investasi ini akan dirasakan negara juga.

"Menurut saya pandangan ini harus diadopsi sama-sama, sebangsa, bukan hanya pemerintah. Semuanya sama-sama melihat pendidikan sebagai investasi," kata Anies.

"Jadi, saya berharap sekali bahwa alokasi investasi pendidikan jangan dikurangi, karena itu berpengaruh pada masa depan," ucap dia.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana membeberkan sejumlah tantangan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) yang saat ini tengah berjalan.

Menurutnya, beberapa masalah yang muncul berasal dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang baru beroperasi, terutama dalam hal skala produksi makanan.

"Rata-rata itu karena masih belum terbiasa. Jadi kami sekarang menyarankan, menginstruksikan kepada yang baru-baru agar memulai program dari jumlah kecil. Meskipun ibu-ibu sudah biasa memasak untuk lima sampai 10 orang, tapi untuk bisa memasak lebih dari 1.000 itu butuh pembiasaan," ujar Dadan di Kemenko Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Senin (3/3).

Oleh karena itu, ia menekankan agar SPPG yang baru memulai program cukup memasak untuk 100-150 orang terlebih dahulu. Jika sudah terbiasa, jumlahnya bertahap ditingkatkan ke 500, 700, hingga akhirnya mampu melayani 3.000 penerima manfaat.

Menanggapi laporan makanan basi yang sempat mencuat di publik, Dadan mengklarifikasi beberapa informasi yang beredar tidak sepenuhnya akurat.

"Misalnya ada berita yang menyebut makanan basi sampai tiga hari, ternyata tidak, hanya sehari. Kami evaluasi, besoknya sudah terjadi perbaikan," katanya.

Ia juga menegaskan pihaknya rutin melakukan evaluasi setiap hari setelah makanan didistribusikan. Evaluasi tersebut mencakup verifikasi berita di media, laporan masyarakat, serta tindak lanjut kepada SPPG yang mengalami kendala.

Saat ini, program MBG telah melibatkan 726 SPPG yang melayani lebih dari 2,5 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.

BGN juga sedang memverifikasi tambahan 300 SPPG baru, yang ditargetkan dalam dua minggu ke depan dapat memperluas jangkauan layanan hingga lebih dari 3 juta penerima manfaat.

Dari segi anggaran, Dadan menjelaskan untuk melayani 3 juta penerima manfaat, BGN mengalokasikan sekitar Rp1 triliun per bulan.

Namun, jika program ini dipercepat dan ditargetkan mencapai 82,9 juta penerima manfaat pada tahun 2025, maka kebutuhan anggarannya akan meningkat menjadi Rp25 triliun per bulan mulai September hingga Desember 2025.

"Kami sudah memiliki anggaran Rp71 triliun di 2025, dan tambahan Rp25 triliun per bulan akan dialokasikan sesuai dengan perkembangan program," paparnya.

Secara keseluruhan, Dadan menilai program ini berjalan lancar, terutama bagi SPPG yang telah beroperasi lebih dari empat minggu.

Sebagai upaya transparansi dan pengawasan bersama, ia meminta seluruh SPPG untuk mengunggah hasil masakan mereka setiap hari ke media sosial seperti Instagram dan Facebook.

"Agar semua yang dimasak di hari itu diunggah ke media sosial sebagai bagian dari pengawasan bersama," ujarnya.

Terkait efektivitas pengawasan melalui media sosial, Dadan menegaskan laporan dari penerima manfaat tetap menjadi sumber utama dalam menilai kualitas makanan.

"Kalau rasa, mereka yang menerima. Biasanya akan ada laporan dari lokasi masing-masing, itu pasti," katanya.

Ia juga memastikan bahan baku dan makanan yang disajikan diperiksa secara berkala setiap bulan untuk menjaga kualitasnya.

Mengenai insiden ayam mentah yang sempat terjadi, Dadan menyebut hal itu lebih disebabkan oleh kurangnya kecepatan dalam proses memasak.

"Kami sudah evaluasi. Itu karena pembiasaan saja, masaknya terlalu lambat, kurang cepat," jelasnya.

Ia menegaskan kejadian serupa tidak akan terulang karena perbaikan sudah dilakukan di lapangan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait meletakkan batu pertama pembangunan rumah subsidi untuk anggota dan pegawai negeri sipil (PNS) Polri.

Perumahan bernama Ayyasa Presisi Residence itu terletak di Karawang, Jawa Barat. Perumahan ini bagian dari program 100 ribu rumah bersubsidi yang dicanangkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sejak 2021.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kapolri dan jajaran karena kalau sudah (membangun) sekitar 15 ribu (unit rumah subsidi tahun 2025) itu artinya 0,5 persen daripada total target pembangunan 3 juta rumah, 0,5 persen itu sudah dibantu oleh kepolisian," ujar Maruarar pada peresmian rumah subsidi untuk PNS Polri di Karawang, Selasa (4/3).

Sigit mengatakan akan ada 300 unit rumah yang dibangun di daerah dekat Gerbang Tol Karawang Timur itu. Rumah-rumah tipe 36/60 itu dijual dengan harga Rp166 juta.

Pembangunan Ayyasa Presisi Residence akan dilakukan pengembang PT Taruma Negara Property. Pembiayaan perumahan subsidi ini dilakukan PT Bank Tabungan Negara (BTN).

Pembangunan ditargetkan beres dalam waktu enam bulan. Sigit mengatakan langkah ini untuk mendukung program perumahan pemerintah.

"Alhamdulillah hari ini kita semuanya berkumpul untuk bersama-sama mendukung apa yang menjadi program dan kebijakan Bapak Presiden terkait dengan pembangunan 3 juta rumah," ujar Sigit.

Maruarar menambahkan pemerintah sedang menggencarkan program rumah subsidi. Tahun ini, pemerintah menargetkan pembangunan 220 ribu unit rumah subsidi.

Untuk mencapai target itu, pemerintah juga mempermudah syarat pembelian rumah. Salah satunya meminta perbankan melayani pembelian rumah oleh pekerja nonformal.

"Contoh, di Serang saya sudah menyerahkan kepada tukang bakso, tukang sayur, yang tidak punya gaji, tetapi dia punya penghasilan.Ini juga adalah satu terobosan bahwa kita rakyat kita juga harus punya kesempatan yang sama," ucap Maruarar.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menargetkan jumlah penerima manfaat program makan bergizi gratis (MBG) akan mencapai lebih dari 3 juta orang dalam dua minggu ke depan.

Hingga saat ini, kata dia, sudah ada 726 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melayani lebih dari 2,5 juta penerima manfaat, dengan persiapan verifikasi tambahan 300 SPPG untuk memperluas cakupan layanan.

"Jadi sekarang sudah ada 726 SPPG yang melayani lebih dari 2 juta, 2,50 juta tadi datanya. Dan kami sedang mempersiapkan memverifikasi sejumlah 300 (SPPG). Sehingga dua minggu lagi mungkin kita sudah akan melayani lebih dari 3 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia," ujar Dadan di Kemenko Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Senin (3/3).

Dadan menjelaskan untuk mencukupi kebutuhan 3 juta penerima manfaat, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp1 triliun per bulan.

Jika program ini terus berkembang, pada 2025 jumlah penerima diperkirakan akan meningkat drastis hingga 82,9 juta orang. Ini berarti kebutuhan anggaran pun melonjak signifikan.

"Untuk 3 juta itu kami menganggarkan kurang lebih Rp1 triliun per bulan. Kalau nanti ada percepatan dan tahun 2025 melayani 82,9 juta (penerima), maka kebutuhan kami Rp25 triliun per bulan. Tapi nanti itu mulai di bulan September, Oktober, November, Desember. Karena kami sudah memiliki anggaran Rp71 triliun di 2025. Tambahannya nanti akan Rp25 triliun per bulan," jelasnya.

Secara umum, Dadan menilai program MBG berjalan lancar. Ia menyebut SPPG yang telah beroperasi lebih dari empat minggu mulai menunjukkan efektivitas dalam pelaksanaan program.

Oleh karena itu, ia mendorong seluruh SPPG untuk lebih transparan dengan mengunggah aktivitas harian mereka di media sosial sebagai bentuk pengawasan bersama.

"Alhamdulillah, secara umum berjalan lancar. Mereka yang sudah melakukan lebih dari empat minggu sudah terbiasa melakukan dan hampir tidak ada masalah lagi," ujar Dadan.

"Dan kami selanjutnya sekarang meminta kepada seluruh SPPG membuat sosial media Instagram, Facebook agar semua yang dimasak di hari itu di-upload ke media sosial sebagai bagian dari pengawasan bersama," imbuhnya.

Menanggapi potensi dampak dari kenaikan harga bahan pokok terhadap program MBG, Dadan mengakui hal tersebut dapat meningkatkan biaya operasional.

Oleh karena itu, ia menyebut pemerintah akan menjaga rantai pasok agar program tetap berjalan sesuai rencana.

"Harga? Ya, tentu saja, karena nanti pasti makin besar biaya yang dibutuhkan. Oleh sebab itu rantai pasok harus dijamin," tegasnya.

Guna mengantisipasi lonjakan kebutuhan bahan makanan, pemerintah telah melakukan perencanaan yang matang. Hingga Agustus 2025, target penerima MBG ditetapkan sebanyak 6 juta orang, sebelum akhirnya melonjak drastis menjelang akhir tahun.

"Apalagi di Desember kebutuhannya akan besar. Seperti saya contohkan tadi, kalau 82,9 juta sudah tercapai di November, maka sudah akan dibutuhkan 82 juta butir telur atau 5 juta ton. Dari mana tuh pasokannya? Selama ini kelebihan, tapi nanti ketika kebutuhan ini ada, pasti sudah akan dibutuhkan rantai pasok khusus," paparnya.

Dadan juga memastikan distribusi makanan tetap dilakukan setiap hari bagi anak sekolah. Sementara untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita, makanan dikirim ke rumah masing-masing setiap dua hari sekali.

"Enggak, setiap hari, selama anak sekolah, setiap hari dikasih. Nah, untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita, dilakukan setiap dua hari ke rumah masing-masing," katanya.

Ia menjelaskan mekanisme distribusi makanan untuk ibu hamil dan balita dilakukan secara bertahap. Setiap pengiriman dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan harian penerima manfaat.

"Kalau posyandu mungkin sebulan sekali, tapi kami harus men-deliver makanan itu dua hari sekali. Hari Senin men-deliver sambil membawa untuk hari Selasa, hari Rabu kita deliver lagi ke rumahnya untuk membawa makanan untuk hari Kamis, nanti hari Jumat balik lagi untuk makanan sekaligus untuk hari Sabtu," jelasnya.

Sejumlah wilayah di Bekasi, Jawa Barat, terendam banjir imbas hujan yang mengguyur sejak Selasa (4/3) dini hari.

Seorang warga Villa Nusa Indah 2 Bekasi, Sylvia, mengatakan banjir di wilayah rumahnya nyaris mencapai ketinggian 2,5 meter.

"(Ketinggian banjir) 2,5 meter ini. Lantai dua rumah tinggal dua anak tangga lagi dan banjir masih naik," kata Sylvia kepada CNNIndonesia.com

Dia menyebut pusat informasi hingga CCTV di kawasan perumahan hanyut akibat banjir, sehingga warga belum mendapatkan informasi seberapa banyak jumlah debit air banjir yang masuk.

Dalam laporan yang dihimpun dari media sosial, warga di Villa Taman Kartini, Bekasi Timur, juga menyebut genangan banjir telah mencapai lutut orang dewasa.

Selain itu banjir juga menggenangi Perumahan Kemang Pratama Bekasi. Warga di perumahan tersebut air banjir telah menggenangi jalan di wilayah perumahan, namun belum diketahui berapa ketinggian banjir tersebut.

Sebelumnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengimbau warga di bantaran Sungai Ciliwung waspada banjir.

Dalam cuitannya di X, BPBD DKI Jakarta menyebut curah hujan menyebabkan ketinggian air di pos pantau Depok pada Selasa (4/3) dini hari, mencapai 350 centimeter.

"Kami BPBD Provinsi Jakarta menginformasikan bahwa pada pukul 00.40 WIB ketinggian pos pantau Depok 350 centimeter, hujan, dalam status Siaga 1," demikian cuitan BPBD DKI Jakarta.

Adapun antisipasi wilayah waspada lintasan Sungai Ciliwung antara lain Srengseng Sawah, Lenteng Agung, Tanjung Barat, Pejaten Timur, Rawajati, Cikoko, Cijantung, Kalisari, Manggarai, hingga Kampung Melayu.

Pemerintah memperkirakan program makan bergizi gratis (MBG) akan menyerap anggaran hingga Rp1 triliun- Rp2 triliun per bulan mulai Maret 2025.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas menyebutkan besarnya kebutuhan dana ini seiring dengan percepatan distribusi makanan bergizi bagi penerima manfaat.

"Per bulan bisa menyerap anggaran Rp1 triliun-Rp2 triliun. Kenapa selama ini masih kecil? Ya, memang anggarannya baru selesai. Baru selesai, baru seminggu," kata Zulhas dalam konferensi pers di Kemenko Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Senin (3/3).

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan untuk menjangkau 3 juta penerima manfaat, pemerintah telah menganggarkan Rp1 triliun per bulan.

Jika cakupan program meningkat menjadi 82,9 juta penerima manfaat pada akhir 2025, maka kebutuhan anggaran melonjak hingga Rp25 triliun per bulan.

"Di tahun 2025, kami sudah memiliki anggaran Rp71 triliun. Tambahannya nanti akan Rp25 triliun per bulan mulai September hingga Desember," ujar Dadan.

Zulhas menambahkan pelaksanaan MBG membutuhkan kesiapan rantai pasok yang matang. Menurutnya, perbedaan kondisi di Pulau Jawa, Sumatera, hingga Indonesia Timur membuat distribusi bahan pangan harus dirancang secara khusus.

Pemerintah juga tengah merumuskan regulasi dalam bentuk Instruksi Presiden (Inpres) atau Peraturan Presiden (Perpres) untuk mengatur peran kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah dalam mendukung program ini.

Selain itu, Zulhas menyoroti potensi dampak lingkungan dari skala besar distribusi makanan dan menegaskan perlunya mitigasi yang tepat.

Pemerintah memperkirakan program makan bergizi gratis (MBG) akan menyerap anggaran hingga Rp1 triliun- Rp2 triliun per bulan mulai Maret 2025.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas menyebutkan besarnya kebutuhan dana ini seiring dengan percepatan distribusi makanan bergizi bagi penerima manfaat.

"Per bulan bisa menyerap anggaran Rp1 triliun-Rp2 triliun. Kenapa selama ini masih kecil? Ya, memang anggarannya baru selesai. Baru selesai, baru seminggu," kata Zulhas dalam konferensi pers di Kemenko Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Senin (3/3).

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan untuk menjangkau 3 juta penerima manfaat, pemerintah telah menganggarkan Rp1 triliun per bulan.

Jika cakupan program meningkat menjadi 82,9 juta penerima manfaat pada akhir 2025, maka kebutuhan anggaran melonjak hingga Rp25 triliun per bulan.

"Di tahun 2025, kami sudah memiliki anggaran Rp71 triliun. Tambahannya nanti akan Rp25 triliun per bulan mulai September hingga Desember," ujar Dadan.

Zulhas menambahkan pelaksanaan MBG membutuhkan kesiapan rantai pasok yang matang. Menurutnya, perbedaan kondisi di Pulau Jawa, Sumatera, hingga Indonesia Timur membuat distribusi bahan pangan harus dirancang secara khusus.

Pemerintah juga tengah merumuskan regulasi dalam bentuk Instruksi Presiden (Inpres) atau Peraturan Presiden (Perpres) untuk mengatur peran kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah dalam mendukung program ini.

Selain itu, Zulhas menyoroti potensi dampak lingkungan dari skala besar distribusi makanan dan menegaskan perlunya mitigasi yang tepat.

Pemerintah tengah merancang aturan baru terkait program makan bergizi gratis (MBG) untuk memastikan koordinasi yang lebih efektif antar kementerian dan lembaga.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas menyatakan aturan tersebut akan disusun guna mengatur peran masing-masing pihak dalam pelaksanaan program yang berskala besar ini.

"Baru saja kami rapat koordinasi mengenai makan bergizi gratis. Persiapan sudah hampir dua bulan ini, diperkirakan Maret akan dilaksanakan. Mungkin per bulan bisa menyerap anggaran Rp1 triliun-Rp2 triliun," ujar dia dalam konferensi pers di Kemenko Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Senin (3/3).

Menurutnya, program MBG membutuhkan kesiapan rantai pasok yang matang karena cakupannya luas dan kebutuhan pangan tiap daerah berbeda-beda.

"Di Jawa tentu akan berbeda dengan Sumatera. Sumatera juga tentu akan beda dengan Indonesia Timur. Oleh karena itu, kita perlu persiapan dan ketersediaan bahan-bahannya," tambahnya.

Selain itu, ia menegaskan program ini melibatkan banyak pihak, termasuk pemerintah daerah, kementerian terkait, serta sektor perdagangan dan logistik. Oleh karena itu, lanjutnya, aturan khusus perlu disusun untuk memastikan kelancaran koordinasi dan implementasi.

"Diharapkan pemerintah daerah, kementerian terkait, tentu Badan Gizi Nasional (BGN) kan enggak bisa sendiri. Perlu semua kerja sama, termasuk tadi suplai bahan-bahannya, kemudian juga ada yang antar pelabuhan, antar daerah perdagangannya, dan seterusnya," jelasnya.

Aturan tersebut nantinya akan dirumuskan bersama dalam bentuk Instruksi Presiden (Inpres) atau Peraturan Presiden (Perpres).

"Oleh karena itu perlu satu aturan tadi kita sepakati, yang akan dirumuskan nanti bareng-bareng. Apakah dalam bentuk Inpres atau Perpres nanti, sehingga semua pihak bisa melaksanakan tugasnya sesuai yang sudah diatur," kata Zulhas.

Lebih lanjut, ia juga menyoroti potensi dampak lingkungan dari program ini. Hal itu mengingat besarnya skala distribusi makanan yang akan diberikan kepada 82,9 juta penerima manfaat.

"Tentu juga akan ada isu-isu lingkungan. Oleh karena itu, sekaligus ini harus dipersiapkan dengan baik agar dampak lingkungan juga tidak terjadi," tutur dia lebih lanjut.

Presiden Prabowo Subianto menetapkan 77 proyek strategis nasional (PSN) yang masuk dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Penetapan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029 yang diteken Prabowo 10 Februari lalu.

"Proyek Strategis Nasional dirancang sebagai proyek atau program (kumpulan proyek) yang memiliki sifat strategis, terukur dan berdampak signifikan pada pencapaian sasaran RPJMN Tahun 2025-2029 khususnya Program Prioritas Presiden termasuk Program Hasil Terbaik Cepat terutama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengurangi kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, serta yang mendorong pemerataan pembangunan," bunyi lampiran I Perpres 12/2025 dikutip Senin (3/3).

PSN dapat diprakarsai atau diusulkan dan dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun badan usaha swasta. Proyek-proyek yang diusulkan dan dilaksanakan selain oleh pemerintah pusat merupakan bentuk kontribusi pemerintah daerah, BUMN, dan badan usaha swasta pada pencapaian sasaran-sasaran RPJMN yang memerlukan dukungan dari pemerintah.

PSN yang ditetapkan Prabowo antara lain program makan bergizi gratis (MBG), food estate, IKN, sea wall, pengembangan Blok Masela, jalan tol, hingga kawasan ekonomi khusus (KEK)

"Daftar PSN ini merupakan daftar indikatif yang dapat diubah atau ditambah berdasarkan evaluasi dan penilaian yang mengacu pada kesiapan proyek, ketersediaan pendanaan, serta berdasarkan persetujuan presiden," bunyi dokumen tersebut.

Dari total 77 PSN tersebut, sebanyak 29 merupakan program baru sedangkan 48 lainnya merupakan program carry over dari pemerintahan Jokowi.

Berikut daftar 77 PSN 2025-2029 dalam dokumen RPJMN Perpres 12/2025:

1. Makan Bergizi Gratis (MBG)2. Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas3. Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul4. Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota5. Penuntasan TBC6. Pengembangan Lumbung Pangan: Pengembangan Food Estate7. Ketahanan Pangan melalui Perhutanan Berbasis Masyarakat8. Layanan Irigasi Pendukung Lumbung Pangan Nasional9. Peningkatan Produksi Daging Sapi dan Susu Sapi10. Pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan11. Revitalisasi Akuakultur Berkelanjutan di Pantura12. Giant Sea Wall Pantai Utara Jawa13. PLTA Kayan 9 GW Terintegrasi14. Bioetanol (Berbasis Tebu)15. Biorefinery Sumatera16. RDMP RU VI Balongan (Rescoping)17. Program Hilirisasi Sagu, Singkong, Ubi Jalar, Proyek (i) Penguatan Penyediaan Bahan Baku Hilirisasi Tepung Sagu dan Singkong; (ii) Pengembangan Industri Sagu18. Program Hilirisasi Garam: Proyek Pembangunan Soda Ash19. Program Hilirisasi Kelapa Sawit, Kelapa, Rumput Laut20. Program Hilirisasi Nikel, Timah Bauksit, Tembaga, 21. Program Pengembangan Industri Dirgantara: Pengembangan N219 Amfibi22. Program Pengembangan Industri Kimia Proyek 1 Pembangunan Pabrik Chlor Alkali dan Ethylene Dichloride; Proyek 2 Pembangunan Lotte Chemical Indonesia New Ethylene Project23. Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu24. Penyediaan Peta Dasar Skala Besar (1:5.000) seluruh Wilayah indonesia.25. Pengembangan Pelabuhan Ambon Terpadu26. Pembangunan Jalan Tol Terintegrasi dengan Utilitas27. Penataan Kawasan Pusat Pemerintahan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua28. Pembangunan 3 Juta Rumah29. Program Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan

1. Pembangunan Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia di Jawa Barat (PSN carry over).2. Bendungan Way Apu di Maluku3. Bendungan Jragung di Jawa Tengah4. Bendungan Mbay di Nusa Tenggara Timur5. Bendungan Bulango Ulu di Gorontalo6. SPAM Regional Wosusokas di Jawa Tengah dengan pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum7. SPAM Regional Benteng - Kobema di Bengkulu8. Pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela di Maluku9. Kilang Minyak Tuban dalam rangka ekspansi di Jawa Timur10. Pengembangan Biofuel dari Metanol dan Etanol di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur11. North Hub Development Project Selat Makassar di Kalimantan.12. RDMP RU IV Cilacap di Jawa Tengah13. Biorefinery Cilacap14. Pembangunan Jaringan Gas Perkotaan15. Pengembangan KEK Arun Lhokseumawe16. Pengembangan KEK Sei Mangkei17. Pengembangan KEK Galang Batang18. Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang19. Pengembangan Kawasan Industri Ketapang Bangun Sarana20. Pengembangan Kawasan industri Kalimantan Industrial Park lndonesia (KIPI)21. Pengembangan Kawasan Industri Weda Bay22. Kawasan Industri Bantaeng23. Kawasan Industri Teluk Bintuni dan Pengembangan lndustri Metanol, Amonia, dan Pemanfaatan Karbon dari hasil CCUS/CCS24. Kawasan Industri Tanah Kuning25. Kawasan Industri Pulau Ladi26. Kawasan Industri Fakfak27. Kawasan Industri lndonesia Dahuaxing lndustry Park28. Kawasan Industri Indonesia Huali lndustry Park29. Kawasan Industri Wiraraja Green Renewable Energy & Smart-Eco Industrial Park30. Kawasan lndustri Indonesia Giga lndustry Park31. Kawasan lndustri Kolaka Resources lndustrial Park32. Kawasan Industri ASPIRE Stargate33. Pengembangan Kawasan Industri Toapaya, Pulau Poto, dan Kampung Masiran34. Kawasan Industri Tekno Hijau Konasara35. Kawasan lndustri Futong36. Kawasan lndustri Pulau Penebang37. Kawasan lndustri Kumai Multi Energi38. Kawasan lndustri Alumina Toba39. Kawasan Industri Indo Mineral Mining40. Kawasan Industri Tabuk41. Kawasan Industri Rimau42. Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)43. Pembangunan Pelabuhan Patimban44. Pembangunan Jakarta Metropolitan MRT Koridor Timur - Barat45. Jalan Tol Serang - Panimbang46. Jalan Tol Probolinggo - Banyuwangi47. Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban48. Jakarta Sewerage System