Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka memastikan program makan bergizi gratis juga akan diterapkan di pondok pesantren.

Ia menyampaikan itu usai meninjau uji coba program makan bergizi gratis di Muhammadiyah Boarding School Ki Bagus Hadikusumo, Bogor, Jawa Barat, Rabu (11/12).

Pada kunjungan hari ini, Gibran didampingi eks Menko PMK Muhadjir Effendy, Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, dan Pj Bupati Bogor Bachril Bakri.

"Yang jelas kita akan mengawal terus program-program ini dan yang namanya makan bergizi gratis itu ada juga di pesantren-pesantren," kata Gibran di lokasi.

Gibran menyatakan pentingnya kebutuhan gizi para santri terpenuhi. Khususnya, karena mereka tak tinggal langsung dengan orang tuanya, melainkan di asrama.

"Yang penting kebutuhan gizinya terpenuhi dan karena di sini anak-anaknya tinggal di asrama atau dormitori ya, mereka nanti harus mendapatkan perhatian khusus," ucapnya.

Gibran pun mengatakan antusiasme siswa pada hari ini sangatlah baik. Uji coba kali ini menyajikan menu dengan ayam, tahu, telur, sayur, pisang, dan dilengkapi minuman susu.

Ia menjelaskan keseluruhan menu yang disajikan hari ini menelan biaya sebesar Rp11 ribu per anak.

Makan bergizi gratis adalah salah satu program utama Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming yang ditawarkan saat kampanye Pilpres 2024. 

Besaran biaya makan bergizi gratis sempat mencapai Rp15 ribu per porsi. Namun, setelah beberapa kali uji coba, Presiden Prabowo menetapkan biaya makan bergizi gratis Rp10 ribu per porsi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dipatok sebesar Rp71 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 bisa menggerakkan ekonomi daerah.

Ia menyampaikan hal tersebut usai Penyerahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2025 di Istana Kepresidenan, Selasa (10/12).

"Program Makan Bergizi yang dialokasikan anggaran Rp71 triliun diharapkan akan dapat meningkatkan perekonomian di daerah dan terutama di desa-desa dalam rangka untuk menyuplai kebutuhan program Makan Bergizi," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengatakan MBG menjadi salah satu program prioritas belanja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada 2025 yang dipatok Rp2.701,4 triliun.

Program prioritas lainnya adalah swasembada pangan dan energi, pendidikan dan kesehatan, serta perlindungan sosial.

Untuk belanja pendidikan dipatok Rp724,3 triliun, belanja kesehatan sebesar Rp218,5 triliun, perlindungan sosial sebesar Rp503,2 triliun, dan belanja untuk ketahanan pangan dipatok Rp144,6 triliun.

Selain program prioritas tersebut, sambung Sri Mulyani, pemerintah juga memiliki kegiatan prioritas lainnya seperti pemeriksaan kesehatan gratis yang anggarannya dipatok Rp3,2 triliun, renovasi sekolah sebesar Rp20 triliun, pembentukan sekolah unggulan terintegrasi sebesar Rp2 triliun, dan pembangunan lumbung pangan nasional dan daerah sebesar Rp15 triliun.

"Untuk APBN 2025, transfer ke daerah mencapai Rp919,9 triliun. Ini tetap diarahkan agar terjadi sinkronisasi dan sinergi antara belanja pusat dan daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan, pemerataan, dan pelayanan publik," katanya.

Belanja pemerintah pusat dipatok sebesar Rp2.701,4 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan belanja pemerintah pusat akan mendukung sejumlah program prioritas pembangunan seperti Makan Bergizi Gratis, swasembada pangan dan energi, pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial.

"Untuk itu dengan belanja Rp2.701,4 triliun, belanja pendidikan mencapai Rp724,3 triliun. Ini adalah belanja tertinggi fungsi pendidikan di APBN kita. Untuk kesehatan Rp218,5 triliun, perlindungan sosial mencapai Rp503,2 triliun, dan ketahanan pangan mencapai Rp144,6 triliun," katanya dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Selasa (10/12).

Sementara anggaran program MBG dipatok Rp71 triliun dalam APBN 2025. Sri Mulyani mengatakan anggaran MBG tersebut diharapkan bisa menggerakkan perekonomian desa.

"Program Makan Bergizi yang dialokasikan anggaran Rp71 triliun diharapkan akan dapat meningkatkan perekonomian di daerah dan terutama di desa-desa dalam rangka untuk menyuplai kebutuhan program Makan Bergizi," kata Sri Mulyani.

Selain program prioritas tersebut, sambung Sri Mulyani, pemerintah juga memiliki kegiatan prioritas lainnya seperti pemeriksaan kesehatan gratis yang anggarannya dipatok Rp3,2 triliun, renovasi sekolah sebesar Rp20 triliun, pembentukan sekolah unggulan terintegrasi sebesar Rp2 triliun, dan pembangunan lumbung pangan nasional dan daerah sebesar Rp15 triliun.

Sementara itu, pendapatan negara dalam APBN 2025 ditargetkan sebesar Rp3.005,1 triliun dengan target penerimaan pajak Rp2.490,9 triliun. Sedangkan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) ditargetkan sebesar Rp513,6 triliun dan penerimaan hibah sebesar Rp0,6 triliun.

"APBN 2025 disusun dengan rancangan untuk bisa menjaga stabilitas dan inklusivitas, namun tetap mengakselerasi nilai tambah melalui hilirisasi," katanya.

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan ada Rp8 miliar uang yang bakal beredar di desa-desa per tahunnya jika program makan bergizi gratis mulai bergulir.

Ia mengatakan selama ini desa hanya mendapatkan Rp1 miliar yang berasal dari dana desa. Namun, angka ini akan melonjak delapan kali lipat jika program makan bergizi gratis bergulir.

"Sebagai contoh dengan dana desa kita gulirkan Rp1 miliar per desa per tahun. Dengan makan bergizi desa per tahun, melalui uang makan untuk tiap anak-anak, itu beredarnya Rp8 miliar per desa per tahun. 800 persen meningkat peredaran uang di daerah-daerah," ujar Prabowo dalam acara penyerahan DIPA dan TKD 2025 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12).

Baginya, program makan bergizi gratis menjadi strategis lantaran dapat memberdayakan ekonomi di tingkat desa hingga provinsi.

Karenanya, ia mengatakan bakal mengembalikan uang yang awalnya kerap tersedot di tingkat pusat menjadi turun ke desa-desa.

"Kita akan balikkan yang uang tersedot berpusat ke Jakarta, uang akan turun ke desa-desa dan daerah-daerah," ujarnya.

Di sisi lain, Prabowo mengatakan fokus pemerintahannya untuk program makan bergizi gratis sama seperti tema dunia. Ia mengatakan forum G20 kini memiliki tema memerangi kemiskinan dan kelaparan.

"Karena itu, subsidi dan Perlinsos akan kita perbaiki agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan. Pemerintah sekarang merumuskan langkah supaya semua subsidi bisa dirasakan. Dan dinikmati golongan rakyat kita paling lemah," jelasnya.

Kebakaran melanda kawasan permukiman padat penduduk di Jalan Kebon Kosong RW 04, Kelurahan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (10/12) siang.

Kepala Sudin Gulkarmat Jakarta Pusat Asril Rizal mengatakan informasi soal kebakaran itu pertama kali diterima sekitar pukul 12.25 WIB.

"Objek rumah tinggal," kata Asril dalam keterangannya.

Asril menyampaikan sebanyak 29 unit mobil pemadam kebakaran (damkar) dan 116 personel dikerahkan ke lokasi untuk menjinakkan si jago merah.

Dia menyebut operasi pemadaman mulai dilakukan pukul 12.35 WIB. Saat ini, petugas masih melakukan upaya pemadaman.

"Status/situasi kebakaran merah (perambatan memungkinkan)," ucap dia.

Informasi soal kebakaran ini turut beredar di media sosial. Salah satunya diunggah akun Instagram @jakpus.terkini.

Dalam video yang diunggah, terlihat asap hitam membumbung tinggi dari lokasi kebakaran. Selain itu, api juga terlihat masih menyala di lokasi tersebut.

[Gambas:Instagram]

Badan Gizi Nasional membeberkan jumlah penerima program makan bergizi gratis sepanjang 2025. 

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan penerima program tersebut akan terus meningkat dari waktu ke waktu. Untuk tahap awal pihaknya akan menyasar 3 juta warga.

"Awal tahun 3 juta, itu di Januari-Maret," ujar Dadan kepada CNNIndonesia.com, Senin (9/12).

Kemudian, pihaknya menargetkan penerima bisa mencapai 6 juta orang pada periode April-Juni. Selanjutnya, jumlah penerima akan meningkat hingga 17 juta orang sampai akhir tahun.

"Juli atau Agustus kita harapkan sudah mencapai 15 juta-17 juta penerima manfaat," kata Dadan.

Dadan belum bisa memaparkan rincian penggunaan anggaran yang diperlukan.

Hanya saja, Dadan memastikan anggaran sebesar Rp71 triliun yang dialokasikan melalui APBN akan digunakan untuk program makan bergizi gratis tahun depan.

"Sepanjang anggaran Rp71 triliun, (target) tetap 17 juta (penerima manfaat)," tegasnya.

Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengapresiasi komitmen Muslimat NU dalam mendukung makan bergizi gratis (MBG) yang merupakan salah satu program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Terlebih lagi, Muslimat NU memiliki Koperasi An-Nisa yang bisa turut serta mendukung berjalannya program melalui koperasi," kata Budi Arie usai menerima kunjungan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Khofifah Indar Parawansa, di kantornya, Jakarta, Jumat (6/12).

Budi Arie menekankan pentingnya keterlibatan koperasi dalam penyediaan bahan baku seperti telor, beras, susu dan lainnya hingga terlibat dalam distribusinya pada program MBG.

Oleh sebab itu dia meminta agar dilakukan validasi koperasi-koperasi aktif yang siap untuk terlibat dalam program tersebut. "Kita berharap koperasi menjadi bagian dari ekosistem ini, sehingga harus diorganisir secara bagus karena ini program nasional yang memiliki multiplayer effect yang sangat besar bagi masyarakat," ujar Budi Arie.

Budi Arie menyebut Kabupaten Sukabumi bisa dijadikan sebagai percontohan karena ekosistemnya sudah terbentuk dengan baik. Bahkan, koperasi-koperasi yang ada di Sukabumi sudah dipetakan untuk terlibat dalam program MBG tersebut.

Bagi Menkop Budi Arie, ini piloting (Sukabumi) yang yang paling bagus dari 85 piloting, dan ini bisa ditiru untuk Satuan Pelayanan MBG di daerah lain. "Yang pasti, keterlibatan masyarakat dan koperasi harus dilakukan. Sebab, salah satu tujuan dari program ini adalah bagaimana perekonomian rakyat bergerak," kata Menkop Budi Arie.

Hal itu merujuk pada empat tujuan utama dari program MBG. Yaitu, menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, menurunkan angka stunting, menurunkan angka kemiskinan, hingga menggerakkan ekonomi rakyat.

Dalam kesempatan itu, Khofifah mengutarakan bahwa pertemuan ini juga sekaligus mengundang Menkop Budi Arie untuk hadir mengisi materi dalam Kongres ke-XVIII Muslimat NU yang akan dilaksanakan pada 12 -15 Februari 2025 di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur.

"Rencana yang akan hadir dalam acara kongres tersebut sekitar 2860 orang, yang terdiri dari Pimpinan Cabang, Pimpinan Wilayah Muslimat se-Indonesia, dan Pimpinan Cabang Istimewa Dunia," ujar Khofifah.

Anggaran program makan bergizi gratis yang merupakan salah satu program dari Presiden Prabowo Subianto kembali dipangkas. Semula anggaran per porsi untuk program tersebut senilai Rp15 ribu, dan kini kembali dipangkas menjadi Rp10 ribu saja.

Tentu tak sedikit yang menyampaikan kritikan. Namun, ada juga yang memberi ide. Salah satunya Chef Devina Hermawan. Dia baru-baru ini mengunggah ide di platform media sosial X (dulu Twitter) mengenai menu makanan bergizi dengan anggaran hanya Rp10 ribu.

Menurut Devina, dua butir telur dan satu kotak susu UHT sudah cukup memenuhi kebutuhan gizi harian.

Tapi, apakah dua butir telur dan satu susu kotak UHT cukup untuk makanan bergizi gratis sekaligus memenuhi kebutuhan gizi?

Dokter spesialis gizi di Rumah Sakit Melinda Bandung, Johanes Casay Chandrawinata menyebut ide tersebut cukup layak untuk diaplikasikan.

"Dua butir telur dan susu UHT memang kaya gizi. Susu memberikan tambahan asupan kalsium, protein, lemak, dan karbohidrat, sementara telur menyumbang protein yang penting untuk pertumbuhan dan daya tahan tubuh," kata dia saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (6/12).

Namun, kombinasi ini sebenarnya lebih ideal sebagai makanan tambahan. Terutama untuk anak yang pola makannya didominasi karbohidrat seperti nasi dan mi.

"Protein dalam susu dan telur membantu menunjang pertumbuhan optimal dan memperkuat sistem imun tapi tetap saja memenuhi asupan lain, misal buah, nasi, dan sayuran," ujarnya.

Selain itu, ada juga alternatif sumber protein lain yang lebih murah seperti tempe, tahu, atau ikan kembung, bisa menjadi pilihan lain untuk menekan biaya tanpa mengurangi kualitas gizi.

[Gambas:Twitter]

Di sisi lain, dokter dan ahli gizi Tan Shot Yen menyoroti tantangan konsumsi susu di Indonesia. Menurutnya, tidak semua anak menyukai susu UHT plain karena rasanya yang hambar.

"Anak-anak Indonesia cenderung menyukai susu dengan rasa manis, sehingga yang sering dikonsumsi adalah susu dengan tambahan gula atau pemanis buatan," ungkap Tan.

Sebagai solusi, Tan menyarankan agar fokus pada menu makan siang yang lebih sehat dan berbasis real food. Ia memberikan contoh menu bergizi yang tetap terjangkau, seperti nasi dengan ayam bakar dan buah melon, atau sup kacang merah dengan singkong dan telur balado.

"Banyak makanan sehat yang harganya terjangkau dan menggunakan bahan alami. Dengan kombinasi tepat, kita bisa menciptakan menu yang mendukung gizi anak tanpa harus bergantung pada makanan olahan," tambahnya.

Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai, Komarudin Watubun berharap Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) meniru sikap Maruarar Sirait untuk mengembalikan kartu tanda anggota (KTA) usai keluar dari partai.

Komar mengingatkan Jokowi agar jangan lagi masih merasa menjadi bagian dari partai usai berseberangan. Menurut dia, hal itu hanya menunjukkan Jokowi tak tahu malu.

"Iya Ara [Maruarar] kan sudah berseberangan, dia kembalikan. Itu yang seharusnya Jokowi lakukan. Jangan sudah berseberangan tapi masih merasa diri ada PDI Perjuangan," kata Komar di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (4/12).

Komar meyakinkan pihaknya tak akan segan mengambil langkah pemecatan jika Jokowi tak segera mengembalikan KTA. Selama ini, kata Komar, PDIP tak mau reaktif karena menjaga kehormatan Jokowi sebagai presiden.

Namun, dia menegaskan tak ada kader yang memiliki hak istimewa selain Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Menurut Komar, langkah Jokowi yang berseberangan dengan PDIP sebagai masalah biasa.

"Ini masalah sebenarnya masalah biasa-biasa saja. Kau masuk jadi kader buat pelanggaran ya sudah kita pecat. Tapi karena kita jaga kehormatan orang juga kan. Kalo ada orang salah kita pecat enggak usah juga dibesar besarkan," kata Komar.

Saat ditanya soal mekanisme pemecatan, Komar belum mau bicara tegas. Namun, dia memastikan akan tiba waktunya.

"Dunia belum kiamat. Tunggu tanggal mainnya," katanya.

Sikap PDIP terhadap Jokowi kali ini disampaikan setelah yang bersangkutan sehari sebelumnya mengaku masih memiliki kartu tanda anggota (KTA) PDIP.

Partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu selama ini memang belum pernah menyatakan tegas soal status Jokowi. Padahal, sejak Pilpres lalu hingga Pilkada, PDIP dan Jokowi selalu berseberangan.

"Ya masih," kata Jokowi singkat sambil tersenyum saat ditemui di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, Selasa (3/12).

Belakangan, pada Kamis (5/12), usai dinyatakan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bahwa dia dan keluarga bukan lagi bagian dari PDIP, Jokowi menjawab dengan frasa singkat berulang-ulang kepada wartawan. Dia hanya menjawab partainya kini perorangan tanpa menjabarkan maksudnya lebih lanjut.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menetapkan anggaran sebesar Rp63,57 triliun untuk program pemenuhan gizi nasional pada 2025. Dana ini ditempatkan di Badan Gizi Nasional.

Rencana anggaran itu tertuang dalam lampiran III Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.

Dalam lampiran tersebut, ditetapkan bantuan langsung kepada masyarakat melalui program pemenuhan gizi nasional sebesar Rp51,52 triliun dengan sasaran 19.838.309 orang.

Sisanya, anggaran digunakan untuk fasilitas dan pembinaan kelompok masyarakat, pembinaan UMKM, hingga pengawasan dan pengendalian kepada badan usaha dan penyalur.

Selain itu, ada lima sasaran yang ditargetkan dengan besaran anggaran tersebut. Pertama, terwujudnya sistem dan tata kelola pemenuhan gizi nasional yang efektif.

Kedua, terwujudnya penyediaan dan penyaluran makan bergizi yang efektif.

Ketiga, terwujudnya promosi dan edukasi kepada masyarakat tentang makan bergizi secara optimal.

Keempat, terwujudnya kerjasama dan pemberdayaan masyarakat dalam mendukung implementasi pemenuhan gizi nasional.

Kelima, terwujudnya pemantauan dan pengawasan program makan bergizi sesuai standar.

Anggaran makan bergizi gratis (MBG) telah dipangkas dari Rp15 ribu menjadi Rp10 ribu per anak per hari.

Presiden Prabowo Subianto mengatakan keputusan itu dibuat usai melihat data keluarga menengah ke bawah rata-rata memiliki tiga hingga empat orang anak.

Dengan begitu, sebenarnya setiap keluarga mendapatkan bantuan makan bergizi gratis Rp30 ribu-Rp40 ribu per hari.

"Sebulan Rp2,7 juta. Kalau ini semua dengan bansos, dan bantuan sosial lainnya, termasuk PKH, saya kira upaya pemerintah mengamankan semua lapisan masyarakat, di antaranya buruh, sudah sangat maksimal saat ini," ujarnya.

Langkah Prabowo ini membuat para orang tua cemas.

Beberapa orang tua siswa menganggap jatah Rp10 ribu per anak per hari untuk penerima manfaat program tersebut masih tak cukup untuk memenuhi gizi.

Anastasya (29), ibu dari satu anak yang masih mengikuti pendidikan anak usia dini (PAUD) di salah satu sekolah di Jakarta ini  menilai anggaran Rp10 ribu per anak per hari untuk MBG justru tak ada gunanya.

Anggaran katanya, tidak cukup untuk memberi makanan bergizi kepada anak. 

Ia menilai jatah makan gratis Rp10 ribu per anak per hari tidak masuk akal.

"Terlebih lagi sekarang harga pangan udah dinaikin. Mau beli apa sih dengan Rp10 ribu? Sedangkan anak untuk memenuhi tumbuh kembangnya wajib ketemu 4 sehat 5 sempurna, protein hewani, sayur, karbo, buah dan susu. Belum lagi anak-anak gizi buruk, butuh asupan vitamin," tegasnya.

"Jadi kalkulasi pemerintah dengan Rp10 ribu itu untuk memenuhi kebutuhan pangan anak dan ibu hamil tentu enggak make sense. Harga satu ikat sayur bayam aja bisa Rp3.000-Rp6.000. Belum protein hewani paling murah katakan telur Rp3.000 per butir, belum berasnya, dan itu cuma untuk sekali makan," jelas Aca.

Menurutnya, dengan uang Rp10 ribu hanya bisa mendapatkan seporsi nasi dengan sayur dan paling mentok mungkin telur. Ia menegaskan tidak mungkin setiap hari anak hanya diberi telur.

Pasalnya, untuk pertumbuhan optimal anak-anak butuh diberikan pengenalan dengan protein hewani lainnya. Menurutnya, semakin banyak pengenalan semakin baik untuk tumbuh kembang anak secara gizi maupun pertumbuhan otak.

Dengan harga pangan naik sekarang, menurut Aca, hitungan untuk jatah makan anak dan ibu hamil sekarang minimal seharusnya di Rp40 ribu-Rp50 ribu per hari.

Senada, Nabila (30), ibu dari dua anak yang salah satunya duduk di bangku taman kanak-kanak pun merasa jatah Rp10 ribu per hari belum bisa memenuhi gizi anaknya.

"Secara pribadi dengan uang Rp10 ribu itu tumbuh kembang anak belum bisa terpenuhi, apalagi anak-anak butuh asupan gizi yang cukup untuk bisa tumbuh kembang dengan optimal," ujar dia.

Menurut Nabila, dengan Rp10 ribu per porsi mungkin bisa cukup untuk membuat menu bergizi lengkap, namun tetap belum menjamin kebutuhan gizi harian setiap anak terpenuhi.

Apalagi, lanjutnya, pastinya masih ada biaya untuk pengolahan atau catering makanan. Ia mempertanyakan apakan uang Rp10 ribu saja bisa menutupi biaya bahan dan lain-lainnya itu.

Ia mengakui bahwa uang Rp10 ribu bisa membuat anak mendapatkan makanan dengan porsi sederhana, seperti karbohidrat, protein seperti telur, tahu tempe, sayur dan buah. Namun, ia menegaskan seharusnya jatah makan ini bisa ditingkatkan lagi.

"Tapi ya harusnya untuk jatah makan Rp10 ribu itu bisa ditingkatkan lagi anggarannya sih, supaya bisa kasih makanan yang sehat dengan gizi yang seimbang," ujarnya

Di sisi lain, Laily (34) dengan dua yang salah satunya duduk di kelas 1 SD berpendapat jatah Rp10 ribu per hari masih bisa mencukupi dengan lauk pauk yang tepat.

Ia berkata Rp10 ribu per porsi masih bisa memenuhi gizi anak dalam tumbuh kembangnya, dan tentu akan membantu kalangan menengah ke bawah.

"Untuk menengah ke bawah ya, contohnya anak-anak yang bersekolah di SD negeri yang ibu bapaknya buruh atau ekonominya terbatas, yang pendapatannya sangat minim," imbuh Laily.

Menurutnya, bantuan Rp10 ribu per porsi MBG akan sangat membantu para keluarga di kalangan menengah ke bawah, asalkan tepat sasaran hanya untuk penerima yang membutuhkan.

Laily menilai gizi anak bisa terpenuhi dengan adanya karbohidrat, protein hewani, protein nabati dan aneka sayuran yang menurutnya bisa mencukupi dengan Rp10 ribu saja dibandingkan dengan camilan tak sehat lainnya.

"Dibanding mereka pas jam istirahat makannya cireng, gulali, seblak. Tentu makanan bergizi dari pemerintah sangat membantu untuk tumbuh kembang mereka," ujarnya.

Pemerintah akan meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Januari 2025. Pada tahap awal, program ini menargetkan 3 juta anak di seluruh Indonesia.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan uji coba program akan dimulai pada Desember 2024 di 150 lokasi.

"Nanti Januari kita mulai dengan melayani 3 jutaan (anak)," ujar Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/12) melansir dari detikfinance.

Anggaran program MBG mengacu pada alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp71 triliun.

Dadan juga menjelaskan rata-rata biaya satu porsi makanan bergizi adalah Rp10 ribu, berdasarkan hasil uji coba awal di Pulau Jawa. Namun, angka tersebut dapat berbeda di setiap daerah.

"Bukan bottom price, itu rata-rata. Di daerah-daerah, kita akan melakukan uji coba mulai dari Aceh sampai Papua, sehingga nanti akan ditemukan satuan indeks harga rata-rata," jelasnya.

Uji coba program pada Desember diharapkan dapat memberikan data harga per porsi makanan di setiap daerah. Ia juga menekankan anggaran tidak digunakan untuk membeli makanan per porsi tetapi untuk membeli bahan bakunya.

Selain itu, Dadan mengatakan saat ini pihaknya sudah mengantongi data anak-anak sekolah yang menjadi sasarannya, namun pemerintah masih menghadapi tantangan dalam mengumpulkan data ibu hamil yang juga menjadi target program.

"Satuan pelayanan akan terdiri dari 3.000 (porsi per hari). Basisnya adalah data sekolah karena geospasial sekolah kan statik. Setelah itu kita akan tambah dengan ibu hamil, busui, dan anak balita," kata Dadan.

Setiap satuan pelayanan akan mengelola dana operasional antara Rp7 miliar hingga Rp10 miliar, bergantung pada wilayah masing-masing.

"Jadi satu-satuan pelayanan itu nanti akan mengolah uang kisarannya antara Rp7 miliar sampai Rp10 miliar. Itu bervariasi setiap wilayah," terang dia.