Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengaku mendapat perintah dari Presiden Prabowo Subianto untuk membangun rumah subsidi bagi warga yang tak memiliki penghasilan tetap, seperti tukang bakso dan sayur.

Ara sapaan akrabnya, menyebut hal itu merupakan bagian dari program alokasi rumah subsidi untuk rakyat.

"Di antaranya kami dorong yang tidak punya gaji, seperti tukang bakso, tukang sayur. Jadi presiden perintahkan saya, jangan hanya yang punya gaji, tetapi yang tidak punya gaji, tapi punya penghasilan. Seperti tukang bakso, tukang sayur, ya seperti itulah, itu harus diberikan," tutur Ara kepada wartawan, Rabu (2/4).

Di sisi lain, Ara mengaku masih membahas soal syarat rumah subsidi bagi masyarakat yang memiliki penghasilan Rp7 juta.

Kata dia, pembahasan itu akan dilakukan bersama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Pusat Statistik (BPS).

"Nanti kita bicarakan ya, nanti dengan Bappenas dan BPS. Kan yang mengeluarkan data kan BPS. Jadi Presiden arahkan itu harus tepat sasaran, dan harus berkualitas," ucap Ara.

Sebelumnya, Ara mengatakan pemerintah bakal menyerahkan 25 ribu rumah untuk warga yang tak memiliki gaji tetap pada April 2025.

Program itu, ditujukan untuk kelompok pekerja informal yang tidak punya selip gaji sebagai bukti penghasilan bulanan, tetapi sebenarnya mampu memiliki rumah.

"Mereka tidak punya gaji, tapi punya usaha dan penghasilan. Karena itu, kami menyiapkan sekitar 25.000 unit rumah untuk mereka, yang akan diserahkan pada akhir April," kata Maruarar di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/3), diberitakan Antara.

Penyerahan rumah itu rencananya terjadi pada 25 April 2025 serempak di berbagai daerah , termasuk Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan Nusa Tenggara Barat.

Maruarar menyebut paling tidak 1.000 rumah akan diserahkan secara simbolis. Sementara secara keseluruhan dia mengatakan tersedia 29 ribu rumah yang bakal disalurkan bertahap.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait membahas target realisasi rumah subsidi buat wartawan.

Namun, dia belum bisa memastikan kapan rumah terwujud. Pasalnya, ia perlu ada diskusi dengan wartawan terlebih dahulu.

Pria yang akrab disapa Ara ini menyebut Program 3 Juta Rumah direalisasikan secara bertahap. Tahun ini, dimulai dari rumah untuk guru sebanyak 20 ribu unit yang dibangun mulai pekan lalu di kawasan Bogor, Jawa Barat.

Sempat menjanjikan rumah subsidi buat wartawan, dia menyebut akan menyediakan seribu unit rumah. Ara berkata realisasi rumah subsidi ini perlu dimulai dari diskusi dengan wartawan.

"Nanti kami ajak omong dulu dong wartawannya. Dulu kan bidang saya ajak ngomong, perawatnya diajak ngomong. Dipetakan dulu kan, kan ada syaratnya," kata Ara usai silaturahmi dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di rumah dinas Menteri ESDM, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (31/3).

Dia menegaskan penerima manfaat rumah subsidi harus memenuhi sejumlah syarat seperti rumah tersebut harus merupakan rumah pertama, kemudian orang tersebut harus masuk kriteria MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah/ MBR).

Kriteria MBR, lanjut dia, diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Persyaratan seperti ini agak bantuan tepat sasaran.

Sementara itu, realisasi Program 3 Juta Rumah sudah dimulai pekan lalu. Pemerintah akan membangun 20 ribu unit rumah untuk guru. Setelah Lebaran, lanjutnya, dibangun rumah untuk perawat dan tenaga kesehatan total sebanyak 30 ribu unit rumah., 20 ribu unit untuk nelayan, kemudian untuk Angkatan Laut, Angkatan Udara.

"Kami di-support oleh Pak Prabowo, Pak Dasco [Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad], dan Gubernur BI, bagaimana dari relaksasi kebijakan BI kita juga mendapatkan support dana yang besar ya, untuk membangun perumahan," ujarnya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara berjanji menyiapkan 1.000 unit rumah subsidi untuk wartawan.

Subsidi itu berbentuk dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Ara sengaja membagi-bagi peruntukkan rumah subsidi tersebut, mulai dari guru, tenaga kesehatan (nakes), buruh migran, sampai wartawan.

"Saya juga terus terang lagi berpikir bagaimana membuat program (rumah subsidi) buat wartawan. Nanti pada waktunya (akan diumumkan). Wartawan itu juga perlu (rumah). Bagian dari masyarakat yang menyuarakan kebenaran dan menegakkan keadilan, pilar demokrasi keempat," bebernya dalam MoU Dukungan Perumahan di Kantor Menteri PKP, Jakarta Pusat, Kamis (27/3) kemarin.

"Doakan nanti pada waktunya (diumumkan). Tolong Pak (Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho) dicadangkan buat wartawan ya, pak, ya! Dialokasikan, pertama, saya minta 1.000 (rumah) dulu ya, pak. Nanti langsung dengan wartawan, 1.000," janji Ara.

Sebelum mengumbar janji kepada wartawan, Ara menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk dukungan 30 ribu rumah subsidi. Ini bakal diberikan kepada 15 ribu perawat, 10 ribu bidan, serta 5.000 tenaga kesehatan (nakes) lain yang memenuhi syarat.

Ia menegaskan memang ingin memberikan kepastian kepada masyarakat yang dianggap berhak mendapatkan bantuan. Di lain sisi, Ara mau menyenangkan masyarakat.

"Alasannya membuat mereka senang dan membuat jelas dari awal. Hidup ini kan kita buat jelas. Kalau bicara peta jalan, di mana baginya? Ini peta jalannya, dari awal kita sudah bagi. Sebelumnya tidak pernah terjadi begitu. Kita lakukan perubahan. Kenapa takut berubah untuk hal yang lebih baik?" jelasnya.

Di lain sisi, ia percaya diri dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dimiliki Badan Pusat Statistik (BPS). Data tersebut merupakan penyatuan dari sejumlah kementerian/lembaga (K/L) dan bakal dipakai untuk seluruh program bantuan pemerintah.

Anak buah Presiden Prabowo Subianto itu juga senang dengan pemutakhiran data tunggal per tiga bulan.

"Kenapa bisa (ditentukan dari awal kelompok penerima rumah subsidi FLPP)? Ya karena semuanya mendukung. Datanya di-update tiap tiga bulan. Berarti setahun di-update empat kali," tutupnya.

Presiden RI Prabowo Subianto menyebut program makan bergizi gratis mendapatkan sorotan dunia.

Ia mengaku banyak pemimpin di dunia yang menghubunginya dan ingin mencontoh program tersebut."Dan ini saya kira salah satu program terbesar di dunia dan ini diperhatikan oleh dunia, banyak pemimpin-pemimpin dunia menghubungi saya, ada yang datang kesini dan mengatakan ingin mencontoh Indonesia yang berani," kata Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (28/3).

Prabowo mengatakan program itu merupakan suatu keharusan demi masa depan anak Indonesia.Ia menyatakan tak boleh ada anak Indonesia yang kelaparan, seluruhnya harus harus terpenuhi secara gizi.

Prabowo menyampaikan hingga kini penerima manfaat program MBG telah melebihi 3 juta.Secara bertahap, Prabowo berkomitmen seluruh anak Indonesia harus merasakan program MBG itu."Tapi Insya Allah rencana kita akhir tahun ini semua anak-anak Indonesia dan semua ibu hamil akan mendapat makan tiap hari. Ini adalah nanti jumlahnya 82,9 juta penerima manfaat," ucapnya.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (BGS) mengungkapkan kriteria perawat, bidan, dan tenaga kesehatan (nakes) yang berhak mendapatkan rumah subsidi dari pemerintah.

Ini sejalan dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Kesehatan dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Awalnya, Budi menerima 42 ribu orang pendaftar.

"Kita lihat yang memenuhi syarat kan ini harus berpenghasilan rendah ya, Rp7 juta sebulan atau kalau sudah berkeluarga (penghasilannya per bulan) Rp8 juta," ujar Budi dalam MoU Dukungan Perumahan di Kantor Menteri PKP, Jakarta Pusat, Kamis (27/3).

Setelah diseleksi, Budi mencatat ada 37 ribu perawat, bidan, dan nakes yang memenuhi persyaratan. Sementara, pemerintah baru akan menyiapkan 30 ribu unit rumah.

Ini akan diberikan untuk 15 ribu perawat, 10 ribu bidan, serta 5.000 nakes lainnya. Subsidi tersebut berupa dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

Budi menegaskan 30 ribu orang yang berhak itu tidak terbatas pada pekerja di rumah sakit atau fasilitas kesehatan milik pemerintah. Ia mengklaim yang bekerja di swasta pun berhak, asalkan sesuai syarat.

"Di semuanya (pekerja RS/faskes negeri maupun swasta) bisa (mendapatkan rumah subsidi), yang penting dia masuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah. Itu sekitar Rp7 juta (per bulan) kalau hidup sendiri atau Rp8 juta kalau dia hidup berkeluarga," jelas Budi.

"(Syarat) nomor dua yang penting, ini harus rumah pertama. Jadi, kalau yang punya suaminya dua, enggak boleh," sambungnya sambil berkelakar.

Budi mengaku berterima kasih dengan pemberian bantuan FLPP dari pemerintah untuk perawat, bidan, sampai nakes. Ia bahkan menghitung-hitung berapa banyak tanah dan biaya yang mesti dikeluarkan untuk merealisasikan ini.

"Kita terima kasih karena 30 ribu ini kalau dikalikan 80 meter persegi mesti disiapkan 2,4 juta meter persegi tanah, disediakan oleh Pak Presiden (Prabowo Subianto) dan Pak Ara. Kalau dikalikan Rp160 juta (harga per unit rumah subsidi dikali 30 ribu orang), itu ada Rp4,8 triliun disediakan oleh mereka (pemerintah)," tandasnya.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait alias Ara meminta Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menyiapkan 300 rumah untuk prosesi serah terima kunci pada 28 April 2025. Ara juga langsung mengunci waktu peluncuran pada pukul 16.00 WIB dan meminta Menkes BGS mengosongkan jadwal.

Ara merinci tiga titik yang bisa dipilih untuk serah terima kunci nanti, yakni Semarang, Magelang, atau Solo. Ia mengklaim ini sesuai rekomendasi Budi Gunadi Sadikin.

Sementara itu, total pembangunan rumah subsidi untuk kelompok ini diminta harus ada di 8 titik.

Ara meminta dua tempat khusus, yakni di Karawang selaku daerah pemilihan (dapil) Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari yang merupakan salah satu inisiator program ini. Lalu, satu lokasi spesial lain dibangun di kampung Ara, yakni Sumatra Utara.

"Harus minimal 8 titik, yaitu (pertama) paling ujung di Aceh. Kedua, Papua. Ketiga, paling bawah NTT. Keempat, paling atas Kalimantan Utara. Kelima, tadi (tiga lokasi) di Jawa Tengah," rinci Ara.

"Keenam, di Jawa Barat, paling banyak kita menghormati Ibu Wakil Ketua (Putih Sari) di Karawang. Ketujuh, tolong siapkan titik juga yang besar di Jawa Timur. Satu lagi (kedelapan), izin Pak (Menkes BGS), buat kampungnya pak menteri boleh ya di Sumatra Utara," tambahnya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara serta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (BGS) meneken nota kesepahaman (MoU) rumah subsidi untuk 30 ribu perawat, bidan, dan tenaga kesehatan (nakes).

Skema subsidi ini berbentuk dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Bantuan disalurkan kepada 15 ribu perawat, 10 ribu bidan, dan 5.000 nakes lainnya.

"Tanggal 28 (April 2025) kita serah terima (kunci), tolong ya. (Serah terima kunci rumah) kepada bidan kita, perawat, tenaga kesehatan masyarakat," ujar Ara dalam MoU Dukungan Perumahan di Kantor Menteri PKP, Jakarta Pusat, Kamis (27/3).

"Jadi, kita kerja benar dan cepat dengan tata kelola yang benar. Jangan terlalu banyak basa-basi ya, mari kita berlomba-lomba berbuat kebaikan. Segera ya, kalau yang bisa cepat jangan dibuat lambat," tegasnya.

Ara langsung menantang Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menyiapkan 300 rumah untuk seremonial serah terima kunci pada 28 April 2025 mendatang. Bahkan, ia sudah langsung mengunci waktu peluncuran pada pukul 16.00 WIB.

Tiga titik yang bisa dipilih untuk serah terima kunci adalah Semarang, Magelang, atau Solo. Ini sesuai rekomendasi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Secara total ia menginginkan rumah subsidi untuk perawat, bidan, dan nakes tersebar di 8 titik seluruh Indonesia. Uniknya, Ara menyiapkan dua tempat khusus, yaitu di Karawang selaku daerah pemilihan (dapil) Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari yang menjadi salah satu inisiator program ini.

Sementara, satu lokasi spesial lainnya dibangun di kampung Ara, yakni Sumatra Utara. Ia bahkan meminta izin khusus kepada Menkes Budi Gunadi Sadikin untuk merealisasikan ini.

"Harus minimal 8 titik, yaitu (pertama) paling ujung di Aceh. Kedua, Papua. Ketiga, paling bawah NTT. Keempat, paling atas Kalimantan Utara. Kelima, tadi (tiga lokasi) di Jawa Tengah," bebernya.

"Keenam, di Jawa Barat, paling banyak kita menghormati Ibu Wakil Ketua (Putih Sari) di Karawang. Ketujuh, tolong siapkan titik juga yang besar di Jawa Timur. Satu lagi (kedelapan), izin Pak (Menkes BGS), buat kampungnya pak menteri boleh ya di Sumatra Utara," tutup Ara.

Sementara itu, BGS mengatakan sebenarnya perawat, bidan, serta nakes yang sudah mendaftar tembus 42 ribu orang.

Ia dan tim langsung mengecek agar penerima rumah subsidi itu benar-benar sesuai syarat. Budi menyebut ada 37 ribu orang yang memenuhi kriteria.

"Kita terima kasih karena 30 ribu ini kalau dikalikan 80 meter persegi mesti disiapkan 2,4 juta meter persegi tanah, disediakan oleh Pak Presiden (Prabowo) dan Pak Ara. Kalau dikalikan Rp160 juta (harga per unit rumah subsidi dikali 30 ribu orang), itu ada Rp4,8 triliun disediakan oleh mereka (pemerintah)," jelasnya.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka suara soal pengangkatan sejumlah pejabat kementerian menjadi komisaris di bank BUMN.

Di antaranya Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo dan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah yang menjadi komisaris Bank Tabungan Negara (BTN).

Menurutnya, penunjukan tersebut merupakan strategi meningkatkan efisiensi, transparansi, dan sinergi program pemerintah dengan kebijakan perbankan BUMN.

"Kita lihat juga kemarin perwakilan daripada para kementerian yang hadir tentu komposisi pegang saham yang ada di Himbara sendiri tidak lain untuk memastikan sinergi program pemerintah, tetapi tetap transparansi publik terus terjadi secara korporasi," kata Erick sat ditemui di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, dikutip detikfinance, Kamis (27/3).

Pengangkatan pejabat kementerian menjadi komisaris tersebut, sambungnya, disesuaikan dengan fokus daripada bank tersebut. Misalnya komisaris BTN yang diisi Fahri Hamzah sebagai perwakilan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Kemudian komisaris Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang diisi Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza.

Erick Thohir mengatakan meskipun ada pejabat kementerian dalam jajaran komisaris Himbara, transparansi bakal tetap dijaga dengan pengawasan ketat dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI),dan lembaga terkait lainnya.

"Tetapi tetap diawasi ada Kemenkeu, BI dan lain-lainnya," katanya.

Berikut beberapa pejabat kementerian yang jadi komisaris di bank pelat merah:

Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza: Komisaris BRIWakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah: Komisaris BTNWakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung: Komisaris Bank MandiriDirektur Jenderal Pajak Kemenkeu Suryo Utomo: Komisaris Utama BTNDirektur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman: Komisaris Bank MandiriDeputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN Tedi Bharata: Wakil Komisaris Utama BNI

Dirjen Pajak Suryo Utomo ditetapkan menjadi komisaris utama BTN menggantikan eks komisioner KPK Chandra Hamzah.

Pengangkatan dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diselenggarakan di Gedung BTN Jakarta pada Rabu (26/3).

Selain Surya, BTN juga mengangkat Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah sebagai komisaris perseroan.

Sementara, untuk posisi Direktur Utama tetap dijabat oleh Nixon L.P. Napitupulu.

Berikut jajaran komisaris dan direksi BTN terbaru:

Komisaris Utama: Suryo Utomo

Wakil Komisaris Utama: Dwi Ary Purnomo

Komisaris Independen: Pietra Machreza Paloh

Komisaris: Fahri Hamzah

Komisaris Independen: Ida Nuryanti

Komisaris Independen: Panangian Simanungkalit

Direktur Utama : Nixon L.P. Napitupulu

Wakil Direktur Utama : Oni Febrianto Raharjo

Direktur Treasury & International Banking: Venda Yuniarti

Direktur Corporate Banking: Helmy Afrisa Nugroho

Direktur Operasional: I Nyoman Sugiri Yasa

Direktur Risk Management : Setiyo Wibowo

Direktur Consumer Banking : Hirwandi Gafar

Direktur Finance and Strategy : Nofry Ronu Poetra

Direktur Human Capital and Compliance : Eko Waluyo

Direktur Network & Retail Funding: Rully Setiawan

DIrektur Commercial Banking: Hermita

Direktur IT: Tan Jacky Chen

Keponakan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Pietra Machreza Paloh diangkat menjadi komisaris independen BTN.

Pengangkatan dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diselenggarakan di Gedung BTN Jakarta pada Rabu (26/3).

Selain Pietra, RUPST BTN juga mengangkat Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menjadi komisaris mereka.

RUPS juga menetapkan Nixon L.P. Napitupulu danOni Febriarto Rahardjomenjadi Direktur Utama dan wakil direktur utama BTN lagi.

Dengan pengangkatan itu, berikut jajaran komisaris dan direksi BTN terbaru:

Komisaris Utama: Suryo UtomoWakil Komisaris Utama: Dwi Ary PurnomoKomisaris Independen: Pietra Machreza PalohKomisaris: Fahri HamzahKomisaris Independen: Ida NuryantiKomisaris Independen: Panangian Simanungkalit

Direktur Utama : Nixon L.P. NapitupuluWakil Direktur Utama : Oni Febrianto RaharjoDirektur Treasury & International Banking: Venda YuniartiDirektur Corporate Banking: Helmy Afrisa NugrohoDirektur Operasional: I Nyoman Sugiri YasaDirektur Risk Management : Setiyo WibowoDirektur Consumer Banking : Hirwandi GafarDirektur Finance and Strategy : Nofry Ronu PoetraDirektur Human Capital and Compliance : Eko WaluyoDirektur Network & Retail Funding: Rully SetiawanDIrektur Commercial Banking: HermitaDirektur IT: Tan Jacky Chen

Badan Bank Tanah menyiapkan 73,04 hektare lahan untuk program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Badan Bank Tanah Parman Nataatmadja mengatakan tanah tersebut disediakan untuk tahap awal. Lokasinya tersebar di empat daerah, yaitu 23,17 ha di Bandung Barat; 19,4 ha di Purwakarta; 3,36 ha di Tanjung Pinang; serta 27,27 ha lainnya di Batubara, Sumatra Utara.

"Kita mendukung penuh program Presiden (Prabowo), yaitu 3 juta rumah. Enggak ada yang impossible kalau kita melakukan dengan niat baik dan bekerja cepat sesuai tata kelola yang baik," katanya dalam Silaturahmi Media Massa di Kantor Badan Bank Tanah, Jakarta Pusat, Selasa (25/3).

"Insyaallah bisa didapat selama 5 tahun jadi 15 juta (rumah), saya yakin itu bisa tercapai. Nah, yang kita (Bank Tanah) sediakan totalnya sudah ada 73 hektare," jelas Parman.

Lalu, Parman dan tim mengundang belasan developer untuk membahas rencana pembangunan rumah. Bank Tanah meminta harga rumah yang dipatok pengembang tak mahal-mahal, terlebih tanahnya sudah disediakan negara.

Bank Tanah berharap harga jual rumah dari pengembang maksimal adalah Rp166 juta per unit untuk wilayah Batubara, Purwakarta, dan Bandung Barat. Sedangkan harga jual di atas lahan Kota Tanjung Pinang diharapkan tak lebih dari Rp173 juta.

Parman menegaskan kehadiran Bank Tanah untuk membantu penyediaan lahan murah. Di lain sisi, mereka juga memastikan status tanah tersebut clean and clear.

"Diharapkan developer juga tidak mengambil keuntungan yang terlalu besar. Sekali lagi, tanahnya harus kita sediakan dalam keadaan clean and clear. Menariknya, di sini kalau ada tuntutan apapun yang dituntut bukan si developer, tapi adalah Badan Bank Tanah. Jadi, kita memberikan kepastian hukum kepada developer," tegasnya.

"Kita pikirkan ini akan diberi hak guna bangunan (HGB) dulu, hak pakai 10 tahun. Setelah 10 tahun, jika dimanfaatkan, dapat diberikan hak milik (sertifikat hak milik). Untuk berapa lama? Perjanjiannya dengan developer untuk 80 tahun," imbuh Parman.

Alasan mengapa dipilih empat titik tersebut adalah karena daerah sekitarnya sudah cukup padat dan paling cepat untuk dibangun. Ia memperkirakan ada sekitar 7.000 rumah tapak yang bisa dibangun di atas lahan 73 ha milik Bank Tanah.

Di lain sisi, Bank Tanah mengklaim masih ada lahan lain yang bisa digunakan pemerintah untuk membangun rumah murah. Ada yang berasal dari aset sitaan koruptor sampai lahan eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Parman mengatakan proses penggunaan lahan eks koruptor yang disita Kejaksaan Agung (Kejagung) masih cukup panjang. Setelah inkracht, tanah tersebut mesti dibalik nama menjadi milik Kementerian Keuangan.

Setelah itu, baru diserahkan kepada Bank Tanah dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN) non-tunai berbentuk barang milik negara (BMN). Prosesnya juga harus melalui rapat dan persetujuan Komisi XI DPR RI.

Bos Bank Tanah itu menjelaskan bahwa aset eks BLBI juga cukup banyak. Misalnya, lahan seluas 3,7 ha di Lippo Karawaci dengan nilai jual objek pajak (NJOP) Rp10 juta-Rp12 juta per meter persegi.

"Kalau aset sitaan Kejaksaan nanti akan dinilai juga dari Kementerian Keuangan. Kita sih mau supaya NJOP-nya jangan terlalu mahal juga gitu loh. Agar rumahnya bisa memang dapat dibeli (dan) dimanfaatkan oleh masyarakat," tutupnya.

Kabinet Israel mengeklaim secara sepihak 13 permukiman Yahudi di Tepi Barat. Pengakuan ini membuat Otoritas Palestina yang dipimpin Fatah dan kelompok perlawanan Hamas murka.

Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich mengatakan kabinet keamanan setuju rencana untuk memisahkan 13 permukiman Yahudi di Tepi Barat dari Palestina.

Permukiman itu, lanjut dia, akan diakui sebagai permukiman independen.

"Kami terus memimpin revolusi normalisasi dan regulasi di permukiman. Alih-alih meminta maaf, kami mengibarkan bendera, membangun, dan bermukim," kata Smotrich dikutip Reuters, Minggu (23/3).

Dia lalu berujar, "Ini adalah langkah penting lain di jalan menuju kedaulatan sejati di Yudea dan Samaria [istilah pemerintah Israel untuk Tepi Barat]."

Menanggapi tindakan Israel, Kementerian Luar Negeri Palestina buka suara.

Kemlu Palestina menegaskan persetujuan kabinet Israel memisahkan Tepi Barat dari tanah airnya mengabaikan resolusi dan legitimasi internasional.

Hamas turut mengecam klaim Israel.

"Ini upaya putus asa [Israel] memaksakan realitas di lapangan dan mengkonsolidasikan pendudukan kolonial di tanah Palestina," ungkap Hamas.

Sekitar 700.000 dari 2,7 juta warga Palestina tinggal di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

Selama menjadi negara, Israel terus-terusan mengeklaim atau mencaplok wilayah di Palestina.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hidayana menyebut tunggakan gaji Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) akan segera diselesaikan pekan depan, sebelum Hari Raya Idulfitri 1446 H.

"Kemudian terkait dengan isu gaji. Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang tiga bulan, baru akan kita bayarkan minggu depan," ujar Dadan ketika ditemui di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Sabtu (22/3).

Dadan menyebut proses pembayaran gaji tersebut harusnya akan selesai sebelum lebaran dan akan dibayarkan langsung oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ke rekening masing-masing SPPI, dirapel langsung untuk tiga bulan.

Lebih lanjut, Dadan mengatakan akar masalah pembayaran gaji ini merupakan status kepegawaian SPPI, yang bekerja membantu program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menyandang status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Namun, saat ini mereka belum resmi menyandang status tersebut, sehingga pagu anggaran belum bisa mengakomodir gaji yang menjadi hak mereka. Melihat kondisi tersebut, Dadan mengatakan pihaknya mencoba beberapa opsi solusi.

"Jadi mohon maaf karena memang ada uang, tapi uang negara ini tidak seperti uang pribadi. Jadi kalau uang pribadi, uang apa saja yang penting bisa dipakai-dipakai," tuturnya.

"Saya sudah berusaha untuk menalangi, tapi nanti mekanisme pengembaliannya seperti apa kalau saya menalangi," imbuhnya.

Dadan menjelaskan pembiayaan gaji SPPI akhirnya menggunakan pagu anggaran "jasa lainnya." Setiap SPPI akan diperlakukan seperti konsultan eksternal yang memberikan jasa mereka kepada BGN.

"Itu dana APBN, tetapi tadinya kan untuk belanja yang lain. Ada uang yang memang bisa digunakan untuk membayar jasa. Jadi akhirnya kita gunakan dari jasa konsultan atau jasa lainnya," kata Dadan menjelaskan.