Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto secara resmi mengangkat Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait sebagai Ketua merangkap Anggota Komite Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Berdasarkan salinan Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 5/M Tahun 2025 tentang Keanggotaan Komite Tabungan Perumahan Rakyat yang diterima pada di Jakarta, Senin, menyatakan bahwa menindaklanjuti penataan tugas dan fungsi Kementerian Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, mengangkat Menteri PKP sebagai Ketua merangkap Anggota Komite Tapera.

Selain Menteri PKP, Presiden RI juga mengangkat Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Frederica Widyasari Dewi sebagai Anggota Komite Tapera dan Eko Djoeli Heripoerwanto, unsur profesional sebagai Anggota Komite Tapera.

Melalui Keppres tersebut, Presiden RI juga menetapkan pemberhentian dengan hormat Vincentius Sonny Loho sebagai Anggota Komite Tapera dari unsur profesional periode 2021-2026, karena meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 14 Juni 2023, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

Masa jabatan Anggota Komite Tapera dari unsur profesional sebagaimana dimaksud adalah melanjutkan sisa masa jabatan anggota yang digantikan.

Sebelumnya Komite Tapera dijabat oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan dibutuhkan anggaran sebesar Rp25 triliun per bulan untuk melakukan percepatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjangkau 82,9 juta penerima hingga akhir 2025.

"Berapa tambahan biaya yang diperlukan jika makanan bergizi dipercepat mencapai 82,9 juta untuk tahun 2025? Karena kita sudah memiliki anggaran Rp71 triliun, maka kita membutuhkan tambahan Rp25 triliun per bulan jika ingin dilakukan percepatan menyangkut 82,9 juta (penerima)," kata Dadan memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

Dadan menjelaskan bahwa saat ini BGN sudah memiliki anggaran sebesar Rp71 triliun untuk melayani 17,5 juta penerima manfaat hingga Desember 2025.

Namun, Presiden Prabowo Subianto meminta BGN untuk melakukan percepatan distribusi MBG hingga menjangkau 82,9 juta penerima tahun ini, mengingat banyaknya laporan siswa yang ingin mendapatkan program tersebut.

Jika percepatan MBG dilakukan pada September, dibutuhkan anggaran Rp100 triliun hingga akhir Desember 2025.

Kemudian, anggaran akan bertambah pada 2026 sebesar Rp28 triliun per bulan, seiring dengan jumlah penerima manfaat yang juga bertambah.

Dadan pun menjelaskan bahwa percepatan idealnya dilakukan pada September mendatang karena terkait kesiapan SDM yang baru selesai menjalani pendidikan dan orientasi lapangan.

Saat ini, tercatat baru 2.000 SDM yang siap bertugas di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sementara 30 ribu SDM lainnya sedang menjalani pendidikan hingga akhir Juli.

"Kita tidak mungkin menugaskan mereka yang baru selesai terus bertugas di SPPG. Mereka harus orientasi lapangan, melakukan koordinasi dengan kepala sekolah, melakukan koordinasi dengan pemda, masyarakat, dan lain-lain, sehingga kami menduga SDM ini baru akan siap melayani di September," kata Dadan.

Adapun MBG sebagai salah satu program inisiasi Presiden Prabowo Subianto kini sudah berjalan di 38 provinsi dalam kurun waktu 1,5 bulan sejak pertama kali diluncurkan pada 6 Januari 2025.

Pada pekan ini, jumlah penerima MBG juga diproyeksikan bertambah menjadi lebih dari 2 juta penerima manfaat di 38 provinsi.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan bahwa pihaknya menekankan peran pemerintah daerah dalam menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis, saat mengisi materi retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah.

"Ya betul, mengenai terutama peran pemda dalam Program Makan Bergizi (Gratis)," kata Dadan dalam wawancara cegat di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

Berdasarkan informasi yang diterima melalui jadwal retret kepala daerah yang diterbitkan Kementerian Dalam Negeri, Dadan akan menjadi pemateri retret kepala daerah pada hari keenam atau Rabu (26/2).

Dadan akan memberikan pembahasan soal Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu Program Strategis Nasional kepada siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui dan balita.

Menurut Dadan, ada tiga hal yang bisa dilakukan oleh pemda dalam menyukseskan MBG, yakni penyiapan infrastruktur, kemudian pembinaan rantai pasok lokal untuk meningkatkan produktivitas daerah.

"Kemudian ketiga bersama-sama dengan Badan Gizi (Nasional) melakukan penyaluran (MBG)," kata Dadan.

Adapun MBG sebagai salah satu program inisiasi Presiden Prabowo Subianto kini sudah berjalan di 38 provinsi dalam kurun waktu 1,5 bulan sejak pertama kali diluncurkan pada 6 Januari 2025.

Saat ini, jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 38 provinsi tersebut sudah bertambah menjadi total 693 unit yang mendistribusikan MBG.

Pada pekan ini, jumlah penerima MBG juga diproyeksikan bertambah menjadi lebih dari 2 juta penerima manfaat di 38 provinsi.

Presiden Prabowo menekankan Program MBG akan menyasar lebih dari 85 juta anak, serta ibu hamil di Indonesia pada akhir 2025.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan bahwa pihaknya menekankan peran pemerintah daerah dalam menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis, saat mengisi materi retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah.

"Ya betul, mengenai terutama peran pemda dalam Program Makan Bergizi (Gratis)," kata Dadan dalam wawancara cegat di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

Berdasarkan informasi yang diterima melalui jadwal retret kepala daerah yang diterbitkan Kementerian Dalam Negeri, Dadan akan menjadi pemateri retret kepala daerah pada hari keenam atau Rabu (26/2).

Dadan akan memberikan pembahasan soal Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu Program Strategis Nasional kepada siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui dan balita.

Menurut Dadan, ada tiga hal yang bisa dilakukan oleh pemda dalam menyukseskan MBG, yakni penyiapan infrastruktur, kemudian pembinaan rantai pasok lokal untuk meningkatkan produktivitas daerah.

"Kemudian ketiga bersama-sama dengan Badan Gizi (Nasional) melakukan penyaluran (MBG)," kata Dadan.

Adapun MBG sebagai salah satu program inisiasi Presiden Prabowo Subianto kini sudah berjalan di 38 provinsi dalam kurun waktu 1,5 bulan sejak pertama kali diluncurkan pada 6 Januari 2025.

Saat ini, jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 38 provinsi tersebut sudah bertambah menjadi total 693 unit yang mendistribusikan MBG.

Pada pekan ini, jumlah penerima MBG juga diproyeksikan bertambah menjadi lebih dari 2 juta penerima manfaat di 38 provinsi.

Presiden Prabowo menekankan Program MBG akan menyasar lebih dari 85 juta anak, serta ibu hamil di Indonesia pada akhir 2025.

ada tiga hal yang bisa dilakukan oleh pemda dalam menyukseskan MBG, yakni penyiapan infrastruktur, kemudian pembinaan rantai pasok lokal untuk meningkatkan produktivitas daerah

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan bahwa pihaknya menekankan peran pemerintah daerah dalam menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis, saat mengisi materi retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah.

"Ya betul, mengenai terutama peran pemda dalam Program Makan Bergizi (Gratis)," kata Dadan dalam wawancara cegat di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

Berdasarkan informasi yang diterima melalui jadwal retret kepala daerah yang diterbitkan Kementerian Dalam Negeri, Dadan akan menjadi pemateri retret kepala daerah pada hari keenam atau Rabu (26/2).

Dadan akan memberikan pembahasan soal Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu Program Strategis Nasional kepada siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui dan balita.

Menurut Dadan, ada tiga hal yang bisa dilakukan oleh pemda dalam menyukseskan MBG, yakni penyiapan infrastruktur, kemudian pembinaan rantai pasok lokal untuk meningkatkan produktivitas daerah.

"Kemudian ketiga bersama-sama dengan Badan Gizi (Nasional) melakukan penyaluran (MBG)," kata Dadan.

Adapun MBG sebagai salah satu program inisiasi Presiden Prabowo Subianto kini sudah berjalan di 38 provinsi dalam kurun waktu 1,5 bulan sejak pertama kali diluncurkan pada 6 Januari 2025.

Saat ini, jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 38 provinsi tersebut sudah bertambah menjadi total 693 unit yang mendistribusikan MBG.

Pada pekan ini, jumlah penerima MBG juga diproyeksikan bertambah menjadi lebih dari 2 juta penerima manfaat di 38 provinsi.

Presiden Prabowo menekankan Program MBG akan menyasar lebih dari 85 juta anak, serta ibu hamil di Indonesia pada akhir 2025.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Tuntutan para murid terkait sekolah gratis ini sudah terakomodir di dalam Dana Otonomi Khusus

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) akan menggandeng pemangku kepentingan setempat untuk mengatasi isu penolakan program makan siang gratis (MBG) di daerah Papua, demikian menurut Direktur Sistem Pemenuhan Gizi BGN Nurjaeni.

Pejabat BGN itu mengakui bahwa penolakan MBG di Papua yang berpangkal dari tuntutan siswa setempat untuk perluasan penyediaan pendidikan gratis.

"Ini merupakan isu yang harus ditangani secara serius," katanya di Jakarta, Senin, usai menyaksikan penandatanganan kesepakatan bantuan hibah senilai 3.34 juta dolar AS (Rp54,4 miliar) untuk pemajuan kualitas gizi dan pendidikan masyarakat Papua antara Duta Besar Jepang di Indonesia dan Perwakilan Dana Anak-Anak PBB (UNICEF) di Indonesia.

Menurut dia, pihaknya akan berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat setempat dalam mengedukasi para siswa dan masyarakat umum serta untuk menegaskan bahwa pendidikan gratis juga akan menjadi fokus pemerintah.

Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan bahwa program MBG, yang menjadi salah satu fokus pemerintah saat ini, difokuskan bagi golongan masyarakat yang benar-benar membutuhkannya sehingga tidak ada paksaan untuk menerima program tersebut, kata dia.

Nurjaeni menyatakan bahwa dari 20 dapur sentral program MBG yang ada di Papua, 5 dapur terpaksa menangguhkan kegiatannya karena penolakan program tersebut. Meski demikian, ia memastikan dapur sentral yang masih aktif tetap dapat menunjang pelaksanaan MBG di lokasi-lokasi tempat program tersebut berjalan seperti biasa.

Direktur BGN itu pun memastikan bahwa pemerintah akan terus meningkatkan pendidikan gratis dan memastikan penyediaan beasiswa bagi masyarakat Papua.

Merespons penolakan MBG di sejumlah daerah di Papua, anggota DPR dari daerah pemilihan Papua Yan Mandenas menegaskan bahwa dana pendidikan telah dianggarkan dengan tepat oleh otoritas setempat.

“Tuntutan para murid terkait sekolah gratis ini sudah terakomodir di dalam Dana Otonomi Khusus,” kata Yan Mandenas kepada wartawan saat dihubungi di Jakarta, Selasa (18/2).

Sementara, Penjabat (Pj) Gubernur Papua Pegunungan Velix V Wanggai di Wamena, Minggu (23/2), mengatakan pihaknya akan melaksanakan program MBG sesuai “konteks Papua Pegunungan” untuk menanggulangi penolakan dari para siswa.

Hal tersebut, ucapnya, bermaksud MBG akan mengikuti variasi menu yang mengikuti kebiasaan setempat seperti beras, umbi-umbian (keladi, hipere) serta sayur-mayur lokal.

Pewarta: Nabil Ihsan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2025

Trenggalek, Jatim (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur menggelar uji coba program Makan Siang Bergizi Gratis (MBG) dengan menyasar Sekolah Luar Biasa (SLB) Kemala Bhayangkari, Trenggalek, Senin.

Wakil Bupati Trenggalek Syah Mohamad Natanegara yang memantau langsung pelaksanaan program MBG di SLB Kemala Bhayangkari mengatakan uji coba itu menjadi bagian dari persiapan jika program prioritas Presiden Prabowo Subianto resmi diterapkan di daerah setempat.

Sebelumnya, uji coba telah dilakukan di tingkat SD dan SMP.

"Alhamdulillah, hari ini kita launching (peluncuran) uji coba MBG di SLB Kemala Bhayangkari yang menaungi jenjang SD, SMP, dan SMA dengan total 180 siswa berkebutuhan khusus," ujar dia.

Peluncuran uji coba ini dihadiri Kapolres Trenggalek AKBP Indra Ranu Dikarta, Ketua DPRD Trenggalek Doding Rahmadi, Sekda Trenggalek Edy Soepriyanto, serta jajaran OPD terkait.

Syah menegaskan meskipun siswa SLB memiliki kebutuhan khusus, menu MBG tetap mengacu pada standar gizi yang telah ditetapkan, meliputi nasi, sayur, lauk-pauk, dan buah.

"Total ada sekitar 180 porsi, yang dimasak oleh ibu-ibu Bhayangkari. Ini juga menjadi bentuk pemberdayaan masyarakat," katanya.

Hingga saat ini, Pemkab Trenggalek telah menguji coba MBG di empat sekolah, yakni SDN 2 Sumbergedong, dua SMP di Kecamatan Suruh, dan SLB Kemala Bhayangkari. Jika anggaran dari Baznas mencukupi, program ini akan diperluas ke sekolah lain.

Jambi (ANTARA) - Wakil Wali Kota (Wawako) Jambi, Diza Hazra Aljosha melakukan peninjauan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 17 di Jl. Arif Rahman Hakim, Kelurahan Simpang IV Sipin, Kecamatan Telanaipura dan SDN 66 Kelurahan Pematang Sulur, Kecamatan Telanaipura, Senin.

Wakil Wali Kota Jambi Diza didampingi Kepala Dinas Pendidikan Mulyadi, Plt Kadis Kesehatan Fahmi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Ardi dan Camat Telanaipura Rizalul Fikri.

Program MBG ini diinisiasi oleh Badan Gizi Nasional (BGN) bekerjasama dengan pemerintah daerah sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kesehatan dan kecerdasan generasi muda melalui pemenuhan gizi seimbang. Selain menyasar siswa, program ini juga akan diperluas untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, dengan puskesmas berperan dalam validasi data penerima manfaat.

Dalam peninjauannya itu, tampak Wakil Wali Kota Jambi juga berinteraksi bersama para peserta didik guna memastikan makanan yang diterima sesuai dengan standar Badan Gizi Nasional.

Menurut Wawako Diza, MBG yang merupakan program dari Presiden dan Wakil Presiden ini tidak hanya semata-mata untuk memberikan peserta didik makanan yang sehat dan bergizi.

"Tetapi program ini juga guna memastikan generasi penerus bangsa bisa terbebas dari stunting sejak dini untuk mewujudkan generasi emas 2045. Karena pemberiannya dimulai sejak ibu hamil," kata Diza usai meninjau pelaksanaan MBG di Kota Jambi.

Wawako Diza juga menyebut, program MBG ini merupakan langkah yang baik, tidak hanya bagi kesehatan peserta didik. Namun juga kedepannya akan berdampak pada kecerdasan anak-anak karena diberikan makanan yang bergizi.

Lebih lanjut, dari tinjauannya itu program MBG yang didistribusikan oleh badan gizi di respon positif oleh para peserta didik dan dari tanggapan siswa-siswi tadi semuanya ok dan untuk menunya juga alhamdulillah baik. Jadi kedepannya hanya diperlukan untuk peningkatan dari segi makanannya dan menyesuaikan selera anak-anak yang relatif lebih spesifik.

Sebagaimana diketahui, MBG adalah salah satu program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung kecukupan gizi anak-anak sekolah menuju Indonesia Emas 2045 itu resmi diluncurkan di Kota Jambi minggu lalu. Program tahap awal ini menyasar ke 3.408 peserta didik di 14 sekolah tingkat TK, SD, SMP dan SMA.

Sebanyak 14 sekolah di Kota Jambi menjadi penerima manfaat, mencakup 3.408 peserta didik dari jenjang TK hingga SMA. Sekolah-sekolah tersebut antara lain TK Al-Aqso, TK dan Playgroup Al Fatih Kids, TK Al-Hidayah, TK Islam Al-Amal, TK dan Paud An-Nur, SDN 131 Kota Jambi, SDN 66 Kota Jambi, SDN 201 Kota Jambi, SDN 198 Kota Jambi, SDN 87 Kota Jambi, MIS Nurul Ihsan, SMPN 17 Kota Jambi, SMP Islam Al-Fatih, dan SMAN 10 Kota Jambi.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah berjalan di 38 provinsi dalam kurun waktu 1,5 bulan sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025.

Dadan usai melaporkan progres pelaksanaan MBG kepada Presiden Prabowo dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, menyampaikan, dalam waktu satu setengah bulan, sudah mencapai di 38 provinsi dan di 693 satuan pelayanan.

Pada Senin ini, MBG baru berjalan di Provinsi Papua Tengah, sehingga resmi program tersebut sudah dilaksanakan di seluruh provinsi Indonesia, serta penambahan 117 jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), menjadi 693 SPPG.

Pada pekan ini, jumlah penerima MBG juga bertambah menjadi lebih dari 2 juta penerima manfaat di 38 provinsi sejak diluncurkan.

"Minggu ini Insyaallah sudah bisa melayani lebih dari dua juta penerima manfaat," kata Dadan.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan 6 juta siswa di seluruh wilayah Indonesia sudah menerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada akhir Juli 2025.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program inisiasi Presiden Prabowo Subianto sudah berjalan di 38 provinsi dalam kurun waktu 1,5 bulan sejak diluncurkan.

Hal itu disampaikan Dadan usai melaporkan progres pelaksanaan MBG kepada Presiden Prabowo dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

"Jadi dalam waktu satu setengah bulan, sekarang sudah mencapai di 38 provinsi dan di 693 satuan pelayanan," kata Dadan saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

Dadan menjelaskan bahwa pada Senin ini, MBG baru berjalan di Provinsi Papua Tengah, sehingga resmi program tersebut sudah dilaksanakan di seluruh provinsi Indonesia, serta penambahan 117 jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), menjadi 693 SPPG.

Pada pekan ini, jumlah penerima MBG juga bertambah menjadi lebih dari 2 juta penerima manfaat di 38 provinsi sejak diluncurkan pertama kali pada 6 Januari 2025

"Minggu ini Insyaallah sudah bisa melayani lebih dari dua juta penerima manfaat," kata Dadan.

Adapun Presiden Prabowo Subianto menargetkan 6 juta siswa di seluruh wilayah Indonesia sudah menerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada akhir Juli 2025.

Program MBG dilatarbelakangi dari kondisi sebanyak 60 persen anak-anak Indonesia belum mengonsumsi makanan dengan gizi yang lengkap.

Dadan mengatakan 60 persen anak Indonesia tidak mengonsumsi susu karena tak mampu membeli, bukan karena tidak cocok atau laktosa intoleran.

Presiden Prabowo menekankan program MBG akan menyasar lebih dari 85 juta anak, serta ibu hamil di Indonesia pada akhir 2025.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program inisiasi Presiden Prabowo Subianto sudah berjalan di 38 provinsi dalam kurun waktu 1,5 bulan sejak diluncurkan.

Hal itu disampaikan Dadan usai melaporkan progres pelaksanaan MBG kepada Presiden Prabowo dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

"Jadi dalam waktu satu setengah bulan, sekarang sudah mencapai di 38 provinsi dan di 693 satuan pelayanan," kata Dadan saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

Dadan menjelaskan bahwa pada Senin ini, MBG baru berjalan di Provinsi Papua Tengah, sehingga resmi program tersebut sudah dilaksanakan di seluruh provinsi Indonesia, serta penambahan 117 jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), menjadi 693 SPPG.

Pada pekan ini, jumlah penerima MBG juga bertambah menjadi lebih dari 2 juta penerima manfaat di 38 provinsi sejak diluncurkan pertama kali pada 6 Januari 2025

"Minggu ini Insyaallah sudah bisa melayani lebih dari dua juta penerima manfaat," kata Dadan.

Adapun Presiden Prabowo Subianto menargetkan 6 juta siswa di seluruh wilayah Indonesia sudah menerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada akhir Juli 2025.

Program MBG dilatarbelakangi dari kondisi sebanyak 60 persen anak-anak Indonesia belum mengonsumsi makanan dengan gizi yang lengkap.

Dadan mengatakan 60 persen anak Indonesia tidak mengonsumsi susu karena tak mampu membeli, bukan karena tidak cocok atau laktosa intoleran.

Presiden Prabowo menekankan program MBG akan menyasar lebih dari 85 juta anak, serta ibu hamil di Indonesia pada akhir 2025.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program inisiasi Presiden Prabowo Subianto sudah berjalan di 38 provinsi dalam kurun waktu 1,5 bulan sejak diluncurkan.

Hal itu disampaikan Dadan usai melaporkan progres pelaksanaan MBG kepada Presiden Prabowo dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

"Jadi dalam waktu satu setengah bulan, sekarang sudah mencapai di 38 provinsi dan di 693 satuan pelayanan," kata Dadan saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

Dadan menjelaskan bahwa pada Senin ini, MBG baru berjalan di Provinsi Papua Tengah, sehingga resmi program tersebut sudah dilaksanakan di seluruh provinsi Indonesia, serta penambahan 117 jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), menjadi 693 SPPG.

Pada pekan ini, jumlah penerima MBG juga bertambah menjadi lebih dari 2 juta penerima manfaat di 38 provinsi sejak diluncurkan pertama kali pada 6 Januari 2025

"Minggu ini Insyaallah sudah bisa melayani lebih dari dua juta penerima manfaat," kata Dadan.

Adapun Presiden Prabowo Subianto menargetkan 6 juta siswa di seluruh wilayah Indonesia sudah menerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada akhir Juli 2025.

Program MBG dilatarbelakangi dari kondisi sebanyak 60 persen anak-anak Indonesia belum mengonsumsi makanan dengan gizi yang lengkap.

Dadan mengatakan 60 persen anak Indonesia tidak mengonsumsi susu karena tak mampu membeli, bukan karena tidak cocok atau laktosa intoleran.

Presiden Prabowo menekankan program MBG akan menyasar lebih dari 85 juta anak, serta ibu hamil di Indonesia pada akhir 2025.