Kota Bandung (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, Jawa Barat, memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul insiden keracunan makanan yang dialami ratusan siswa SMP Negeri 35 Bandung.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengaku prihatin dan menyatakan kejadian ini merupakan peringatan agar pengawasan terhadap pelaksanaan MBG diperketat.

“Sebanyak 30 kelas terdampak. Saya langsung koordinasi dengan semua pihak dan mengecek kondisi para pelajar. Ini menjadi peringatan serius agar pelaksanaan MBG diawasi lebih ketat,” kata Farhan di Bandung, Jumat.

Menurutnya, insiden ini menjadi pelajaran penting untuk semua pihak, terutama dalam aspek pengawasan bahan makanan, kebersihan, dan operasional MBG.

Meski Pemkot Bandung tidak memiliki kewenangan untuk mengganti Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Farhan menegaskan komitmen pemerintah kota untuk memperkuat fungsi pengawasan.

“Kami berharap Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga melakukan pengawasan dan tindakan tegas terhadap SPPG yang bertugas di Kota Bandung,”

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bandung Anhar Hadian melaporkan sebanyak 342 siswa SMP Negeri 35 Kota Bandung mengalami gejala keracunan makanan setelah menyantap MBG pada Selasa (29/4).

Ini menjadi peringatan serius agar pelaksanaan MBG diawasi lebih ketat

Kota Bandung (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, Jawa Barat, memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul insiden keracunan makanan yang dialami ratusan siswa SMP Negeri 35 Bandung.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengaku prihatin dan menyatakan kejadian ini merupakan peringatan agar pengawasan terhadap pelaksanaan MBG diperketat.

“Sebanyak 30 kelas terdampak. Saya langsung koordinasi dengan semua pihak dan mengecek kondisi para pelajar. Ini menjadi peringatan serius agar pelaksanaan MBG diawasi lebih ketat,” kata Farhan di Bandung, Jumat.

Menurutnya, insiden ini menjadi pelajaran penting untuk semua pihak, terutama dalam aspek pengawasan bahan makanan, kebersihan, dan operasional MBG.

Meski Pemkot Bandung tidak memiliki kewenangan untuk mengganti Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Farhan menegaskan komitmen pemerintah kota untuk memperkuat fungsi pengawasan.

“Kami berharap Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga melakukan pengawasan dan tindakan tegas terhadap SPPG yang bertugas di Kota Bandung,”

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bandung Anhar Hadian melaporkan sebanyak 342 siswa SMP Negeri 35 Kota Bandung mengalami gejala keracunan makanan setelah menyantap MBG pada Selasa (29/4).

“Kami lakukan inspeksi kesehatan lingkungan terhadap higienitas dan sanitasi dapur. Kami juga akan memberikan pembinaan kepada para pegawainya,” ujar Anhar.

Dia menyatakan pihaknya langsung melakukan investigasi ke sekolah untuk pengambilan sampel makanan guna mengetahui penyebab dari keracunan massal.

Anhar memastikan bahwa seluruh siswa yang mengalami gejala kini sudah berada di rumah dan dalam pemantauan pihak puskesmas.

“Alhamdulillah, tidak ada yang dirawat di rumah sakit. Kami juga terus memantau melalui puskesmas dan sekolah,” katanya.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menegaskan rumah subsidi tidak boleh dimiliki oleh orang kaya, namun diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Saya tegaskan rumah subsidi itu bukan untuk orang kaya. Tidak boleh ya. Tapi rumah subsidi itu untuk rumah pertama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang memenuhi syarat yang ditetapkan pemerintah," ujar Ara di Jakarta, Jumat.

Kementerian PKP akan memastikan bahwa rumah subsidi tepat sasaran misalnya untuk rumah pertamanya MBR sesuai peraturan yang ditetapkan pemerintah.

Ara akan meminta jajarannya dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk mengecek apakah rumah subsidi yang ada telah benar-benar dihuni oleh pemiliknya atau tidak.

Pasalnya dari hasil kunjungan kerjanya ke lapangan banyak rumah-rumah subsidi yang tidak dihuni pemiliknya dan kondisinya juga tidak layak huni.

Lebih lanjut, Ara menyatakan telah menetapkan Permen PKP Nomor 5 Tahun 2025 yang mengatur batas penghasilan MBR yang boleh memiliki rumah subsidi. Hal itu akan memperluas jangkauan akses masyarakat sekaligus mendorong pasar perumahan di Indonesia.

"Kami mengucapkan terimakasih atas kerja keras BP Tapera dan Bank penyalur KPR FLPP karena semakin banyak masyarakat yang bisa memiliki rumah layak huni. Tahun ini kami menargetkan sebanyak 220.000 rumah subsidi untuk masyarakat dan akan terus kami upayakan kuotanya bisa bertambah lagi," katanya.

Ara menyatakan akan terus berusaha melaksanakan perintah Presiden Prabowo Subianto agar Program 3 Juta Rumah bisa terlaksana dengan melibatkan semua pihak.

Untuk itu, Kementerian PKP akan berkolaborasi dengan berbagai Kementerian seperti Kementerian Ketenagakerjaan untuk rumah buruh, Kementerian Pertanian untuk rumah petani, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk rumah wartawan, Kementerian Pendidikan Dasar untuk rumah guru dan Kementerian Kesehatan untuk rumah bagi tenaga kesehatan, bidan dan perawat.

"Kami tidak melaksanakan groundbreaking tapi langsung menyerahkan kunci rumah subsidi untuk MBR," ujar Ara.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menegaskan rumah subsidi tidak boleh dimiliki oleh orang kaya, namun diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Saya tegaskan rumah subsidi itu bukan untuk orang kaya. Tidak boleh ya. Tapi rumah subsidi itu untuk rumah pertama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang memenuhi syarat yang ditetapkan pemerintah," ujar Ara di Jakarta, Jumat.

Kementerian PKP akan memastikan bahwa rumah subsidi tepat sasaran misalnya untuk rumah pertamanya MBR sesuai peraturan yang ditetapkan pemerintah.

Ara akan meminta jajarannya dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk mengecek apakah rumah subsidi yang ada telah benar-benar dihuni oleh pemiliknya atau tidak.

Pasalnya dari hasil kunjungan kerjanya ke lapangan banyak rumah-rumah subsidi yang tidak dihuni pemiliknya dan kondisinya juga tidak layak huni.

Lebih lanjut, Ara menyatakan telah menetapkan Permen PKP Nomor 5 Tahun 2025 yang mengatur batas penghasilan MBR yang boleh memiliki rumah subsidi. Hal itu akan memperluas jangkauan akses masyarakat sekaligus mendorong pasar perumahan di Indonesia.

"Kami mengucapkan terimakasih atas kerja keras BP Tapera dan Bank penyalur KPR FLPP karena semakin banyak masyarakat yang bisa memiliki rumah layak huni. Tahun ini kami menargetkan sebanyak 220.000 rumah subsidi untuk masyarakat dan akan terus kami upayakan kuotanya bisa bertambah lagi," katanya.

Ara menyatakan akan terus berusaha melaksanakan perintah Presiden Prabowo Subianto agar Program 3 Juta Rumah bisa terlaksana dengan melibatkan semua pihak.

Untuk itu, Kementerian PKP akan berkolaborasi dengan berbagai Kementerian seperti Kementerian Ketenagakerjaan untuk rumah buruh, Kementerian Pertanian untuk rumah petani, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk rumah wartawan, Kementerian Pendidikan Dasar untuk rumah guru dan Kementerian Kesehatan untuk rumah bagi tenaga kesehatan, bidan dan perawat.

"Kami tidak melaksanakan groundbreaking tapi langsung menyerahkan kunci rumah subsidi untuk MBR," ujar Ara.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menegaskan rumah subsidi tidak boleh dimiliki oleh orang kaya, namun diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Saya tegaskan rumah subsidi itu bukan untuk orang kaya. Tidak boleh ya. Tapi rumah subsidi itu untuk rumah pertama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang memenuhi syarat yang ditetapkan pemerintah," ujar Ara di Jakarta, Jumat.

Kementerian PKP akan memastikan bahwa rumah subsidi tepat sasaran misalnya untuk rumah pertamanya MBR sesuai peraturan yang ditetapkan pemerintah.

Ara akan meminta jajarannya dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk mengecek apakah rumah subsidi yang ada telah benar-benar dihuni oleh pemiliknya atau tidak.

Pasalnya dari hasil kunjungan kerjanya ke lapangan banyak rumah-rumah subsidi yang tidak dihuni pemiliknya dan kondisinya juga tidak layak huni.

Lebih lanjut, Ara menyatakan telah menetapkan Permen PKP Nomor 5 Tahun 2025 yang mengatur batas penghasilan MBR yang boleh memiliki rumah subsidi. Hal itu akan memperluas jangkauan akses masyarakat sekaligus mendorong pasar perumahan di Indonesia.

"Kami mengucapkan terimakasih atas kerja keras BP Tapera dan Bank penyalur KPR FLPP karena semakin banyak masyarakat yang bisa memiliki rumah layak huni. Tahun ini kami menargetkan sebanyak 220.000 rumah subsidi untuk masyarakat dan akan terus kami upayakan kuotanya bisa bertambah lagi," katanya.

Ara menyatakan akan terus berusaha melaksanakan perintah Presiden Prabowo Subianto agar Program 3 Juta Rumah bisa terlaksana dengan melibatkan semua pihak.

Untuk itu, Kementerian PKP akan berkolaborasi dengan berbagai Kementerian seperti Kementerian Ketenagakerjaan untuk rumah buruh, Kementerian Pertanian untuk rumah petani, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk rumah wartawan, Kementerian Pendidikan Dasar untuk rumah guru dan Kementerian Kesehatan untuk rumah bagi tenaga kesehatan, bidan dan perawat.

"Kami tidak melaksanakan groundbreaking tapi langsung menyerahkan kunci rumah subsidi untuk MBR," ujar Ara.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025

Yang jelas tekad kami dari Badan POM akan bersikeras dengan tekad penuh untuk men-support Makan Bergizi Gratis ini

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengatakan, pihaknya menjalin kerja sama dengan puskesmas, seperti Puskesmas Cakung, guna guna mencegah risiko yang fatal akibat keracunan pada Makan Bergizi Gratis (MBG), menyusul pemberitaan terkait sejumlah kejadian itu.

"Kita menginginkan teman-teman puskesmas bekerja sama dengan balai besar dan balai atau loka atau pos POM yang jajaran ini bekerja sama untuk mensukseskan program makan bergisi gratis. Contohnya paling tinggi kita harapkan mencegah terjadinya kejadian luar biasa," kata Kepala BPOM Taruna Ikrar di Jakarta, Jumat.

Taruna menyebutkan di Jakarta, Jumat, bahwa dengan rencana program MBG berupa penyiagaan sebanyak sekitar 30 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk melayani sekitar 82 juta penduduk Indonesia, pihaknya bertugas untuk membina para petugas, mulai dari pemantauan guna pencegahan, hingga mitigasi risiko keracunan.

"Nah tentu kita harus akui, mungkin masih ada kelemahan-kelemahan. Yang jelas tekad kami dari Badan POM akan bersikeras dengan tekad penuh untuk men-support Makan Bergizi Gratis ini," katanya.

Dia mengatakan, insiden-insiden keracunan tersebut menjadi sebuah proses pembelajaran dalam proses pengawasan, dan pihaknya bersyukur tidak ada korban jiwa.

Selain kerja sama dengan puskesmas, pihaknya juga bekerja sama dengan dinas kesehatan seputar mitigasi, mulai dari penanganan pertama, agar keracunan tersebut tidak membahayakan nyawa.

Sebelumnya, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bandung melaporkan sebanyak 342 siswa SMP Negeri 35 Kota Bandung mengalami gejala keracunan makanan setelah menyantap Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Selasa (29/4).

Kepala Dinkes Kota Bandung, Anhar Hadian menyatakan bahwa pihaknya langsung melakukan investigasi ke sekolah untuk pengambilan sampel makanan guna mengetahui penyebab dari keracunan massal.

Kemudian, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, masih melakukan pendataan terkait keracunan massal yang menimpa puluhan siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) I Cianjur yang diduga mengeluhkan pusing, mual, dan muntah, setelah menyantap Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Senin (21/4).

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Cianjur Frida Laila Yahya di Cianjur, Senin, mengatakan baru mendapat laporan sekitar 21 siswa yang mengalami keracunan massal usai menyantap MBG yang disajikan dan sudah mendapat perawatan medis.

Pada Kamis (24/4), Badan Gizi Nasional (BGN) membuat kebijakan baru agar sisa Makanan Bergizi Gratis (MBG) dibersihkan di Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) untuk mencegah supaya keracunan seperti yang terjadi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, tidak berulang.

Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menegaskan rumah subsidi tidak boleh dimiliki oleh orang kaya, namun diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Saya tegaskan rumah subsidi itu bukan untuk orang kaya. Tidak boleh ya. Tapi rumah subsidi itu untuk rumah pertama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang memenuhi syarat yang ditetapkan pemerintah," ujar Ara di Jakarta, Jumat.

Kementerian PKP akan memastikan bahwa rumah subsidi tepat sasaran misalnya untuk rumah pertamanya MBR sesuai peraturan yang ditetapkan pemerintah.

Ara akan meminta jajarannya dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk mengecek apakah rumah subsidi yang ada telah benar-benar dihuni oleh pemiliknya atau tidak.

Pasalnya dari hasil kunjungan kerjanya ke lapangan banyak rumah-rumah subsidi yang tidak dihuni pemiliknya dan kondisinya juga tidak layak huni.

Lebih lanjut, Ara menyatakan telah menetapkan Permen PKP Nomor 5 Tahun 2025 yang mengatur batas penghasilan MBR yang boleh memiliki rumah subsidi. Hal itu akan memperluas jangkauan akses masyarakat sekaligus mendorong pasar perumahan di Indonesia.

"Kami mengucapkan terimakasih atas kerja keras BP Tapera dan Bank penyalur KPR FLPP karena semakin banyak masyarakat yang bisa memiliki rumah layak huni. Tahun ini kami menargetkan sebanyak 220.000 rumah subsidi untuk masyarakat dan akan terus kami upayakan kuotanya bisa bertambah lagi," katanya.

Ara menyatakan akan terus berusaha melaksanakan perintah Presiden Prabowo Subianto agar Program 3 Juta Rumah bisa terlaksana dengan melibatkan semua pihak.

Untuk itu, Kementerian PKP akan berkolaborasi dengan berbagai Kementerian seperti Kementerian Ketenagakerjaan untuk rumah buruh, Kementerian Pertanian untuk rumah petani, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk rumah wartawan, Kementerian Pendidikan Dasar untuk rumah guru dan Kementerian Kesehatan untuk rumah bagi tenaga kesehatan, bidan dan perawat.

"Kami tidak melaksanakan groundbreaking tapi langsung menyerahkan kunci rumah subsidi untuk MBR," ujar Ara.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025

Samarinda (ANTARA) - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan selama tiga bulan di sejumlah sekolah Kota Samarinda Kalimantan Timur (Kaltim) berlangsung lancar dan tanpa ditemukan kendala berarti.

"Bersyukur, selama tiga bulan pelaksanaan MBG di sekolah kami berjalan lancar. Proses pengantaran makanan hingga pelaksanaan di sekolah tidak menemui masalah," ujar Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) 004 Samarinda Utara Lilik Hindriastuti di Samarinda, Jumat.

Lilik menjelaskan bahwa skema pemberian makan kepada siswa tetap seperti semula, yakni dengan pembagian waktu makan pagi, siang, dan sore. Sebanyak 510 siswa SDN 004 Samarinda Utara menerima manfaat dari program tersebut.

"Menu makanan yang diberikan juga bervariasi setiap harinya. Misalnya, Senin menu yang disajikan ayam, Selasa telur, Rabu daging, Kamis ikan, dan Jumat kembali ayam. Variasi menu ini membuat anak-anak tidak merasa bosan," ungkap Lilik.

Respons positif juga ditunjukkan oleh para siswa. Lilik menuturkan bahwa anak-anak senang dengan adanya Program MBG ini dan makanan yang diberikan selalu habis karena variasi dihidangkan memang disukai para murid.

"Hari ini bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional, semua siswa serentak melaksanakan MBG usai upacara," ungkapnya.

Lebih lanjut, dapur umum untuk menyiapkan makanan bergizi ini masih tempat yang tak jauh dari lokasi sekolah.

Sementara itu, Ketua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Samarinda Sirajul Amin menyampaikan data terkait sekolah-sekolah penerima program MBG di Kota Samarinda.

Selain SDN 004 dengan 510 siswa, terdapat sembilan sekolah lain yang juga menjalankan program ini, di antaranya TK Bunayya dengan jumlah 55 siswa, TK Salsabila sebanyak 52 siswa, SMP Islam Al Hafizh 121 siswa, serta MTs Al-Ghazali 10 siswa.

Kemudian sekolah lain yang menerima manfaat MBG yakni SMKN 16 dengan total 384 siswa, PPTQ Daarul Falaah sebanyak 248 siswa, SDN 003 sebanyak 885 siswa, SMPN 29 sebanyak 668 siswa, hingga MTS Darussalam dengan sasaran 72 siswa.

Samarinda (ANTARA) - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan selama tiga bulan di sejumlah sekolah Kota Samarinda Kalimantan Timur (Kaltim) berlangsung lancar dan tanpa ditemukan kendala berarti.

"Bersyukur, selama tiga bulan pelaksanaan MBG di sekolah kami berjalan lancar. Proses pengantaran makanan hingga pelaksanaan di sekolah tidak menemui masalah," ujar Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) 004 Samarinda Utara Lilik Hindriastuti di Samarinda, Jumat.

Lilik menjelaskan bahwa skema pemberian makan kepada siswa tetap seperti semula, yakni dengan pembagian waktu makan pagi, siang, dan sore. Sebanyak 510 siswa SDN 004 Samarinda Utara menerima manfaat dari program tersebut.

"Menu makanan yang diberikan juga bervariasi setiap harinya. Misalnya, Senin menu yang disajikan ayam, Selasa telur, Rabu daging, Kamis ikan, dan Jumat kembali ayam. Variasi menu ini membuat anak-anak tidak merasa bosan," ungkap Lilik.

Respons positif juga ditunjukkan oleh para siswa. Lilik menuturkan bahwa anak-anak senang dengan adanya Program MBG ini dan makanan yang diberikan selalu habis karena variasi dihidangkan memang disukai para murid.

"Hari ini bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional, semua siswa serentak melaksanakan MBG usai upacara," ungkapnya.

Lebih lanjut, dapur umum untuk menyiapkan makanan bergizi ini masih tempat yang tak jauh dari lokasi sekolah.

Sementara itu, Ketua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Samarinda Sirajul Amin menyampaikan data terkait sekolah-sekolah penerima program MBG di Kota Samarinda.

Selain SDN 004 dengan 510 siswa, terdapat sembilan sekolah lain yang juga menjalankan program ini, di antaranya TK Bunayya dengan jumlah 55 siswa, TK Salsabila sebanyak 52 siswa, SMP Islam Al Hafizh 121 siswa, serta MTs Al-Ghazali 10 siswa.

Kemudian sekolah lain yang menerima manfaat MBG yakni SMKN 16 dengan total 384 siswa, PPTQ Daarul Falaah sebanyak 248 siswa, SDN 003 sebanyak 885 siswa, SMPN 29 sebanyak 668 siswa, hingga MTS Darussalam dengan sasaran 72 siswa.

Pewarta: Ahmad Rifandi
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Yayasan mitra Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Media Berkat Nusantara (MBN) mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan terkait penggelapan dana mitra dapur milik Ira Mesra Destiawati (59).

"Betul ada panggilan laporan polisi untuk ketua yayasan datang ke Polres Jaksel sekitar jam 10.00 atau 11.00 WIB," kata kuasa hukum yayasan tersebut, Timoty Ezra Simanjuntak saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

Timoty mengatakan pemanggilan itu merupakan pertama kalinya bagi pemilik yayasan MBG di Kalibata untuk dimintakan keterangan oleh pihak kepolisian.

"Panggilan pertama ya dan datang ketua yayasannya," ujarnya.

Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN) pun membantah menggelapkan dana mitra dapur milik Ira Mesra Destiawati (59).

Bantahan ini disampaikan lantaran adanya perbedaan pendapat terkait perhitungan.

Karena itu, MBN sebagai yayasan untuk Program MBG bersama tim pengelola dapur masih membutuhkan data-data pendukung yang transparan terkait dana.

Pihaknya berkomitmen untuk mencarikan solusi terkait perbedaan perhitungan, pendapat dan mempertimbangkan arahan Badan Gizi Nasional (BGN).

Mitra dapur di Kalibata, Jakarta Selatan, melaporkan Yayasan Makan Bergizi Gratis (MBG) berinisial MBN ke Kepolisian terkait dugaan penggelapan dana sebesar Rp975.375.000.

Laporan itu tertuang dalam Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA pada Kamis (10/4) pukul 14.11 WIB.

Dijelaskan bahwa pada awalnya Ibu Ira telah bekerjasama dengan pihak yayasan dan SPPG Kalibata sejak bulan Februari sampai Maret 2025. Pihaknya sudah memasak kurang lebih sebanyak 65.025 porsi yang terbagi dalam dua tahap.

Dalam kontraknya, perjanjian dengan yayasan dicantumkan harga Rp15 ribu per porsi. Namun, di tengah jalan sebagian diubah menjadi Rp13 ribu.

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa ekonomi diberitakan oleh Kantor Berita ANTARA pada Kamis (1/5), mulai dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serahkan 100 kunci rumah subsidi buruh pada May Day 2025 hingga Produksi beras RI diprediksi tertinggi di ASEAN versi USDA AS.

Berikut rangkuman berita ekonomi kemarin yang layak disimak pagi ini.

1. Menteri PKP serahkan 100 kunci rumah subsidi buruh pada May Day 2025

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyerahkan 100 kunci rumah subsidi untuk para buruh dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional 2025.

Baca berita selengkapnya di sini.

2. Wamenaker sebut masih akan kaji soal penghapusan outsourcing

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan mengatakan, pihaknya masih akan mengkaji lebih jauh soal penghapusan sistem outsourcing yang menjadi salah satu tuntutan buruh dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day).

Baca berita selengkapnya di sini.

3. RI dapat pendanaan 60 juta dolar untuk proyek PLTS Terapung Saguling

Pemerintah Indonesia resmi mengantongi pendanaan sebesar 60 juta dolar AS atau setara Rp994,68 miliar (kurs Rp16.578) dari tiga mitra internasional guna membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Saguling di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

Baca berita selengkapnya di sini.

4. Ekonom nilai status UMKM jadi jalan tengah bagi ojol

Sejumlah ekonom menilai usulan pemerintah terkait mitra pengemudi ojek online (ojol) dimasukkan ke dalam kategori pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi jalan tengah antara fleksibilitas dalam bekerja dan meraih manfaat langsung.

Baca berita selengkapnya di sini.

5. Produksi beras RI diperdiksi tertinggi di ASEAN versi USDA AS

Kementerian Pertanian Republik Indonesia menyatakan berdasarkan laporan Departemen Pertanian Amerika Serikat (United States Department of Agriculture/USDA), produksi beras Indonesia diperkirakan mencapai 34,6 juta ton tahun 2025, menjadikannya yang tertinggi di kawasan ASEAN.

Baca berita selengkapnya di sini.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025

Bandung (ANTARA) - Asisten Deputi Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional Muh Zaitun Ardhi menyatakan bahwa program BGN bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, memutus rantai kemiskinan, serta bisa melahirkan SDM yang unggul dan berkualitas.
“Program BGN merupakan visi-misi Presiden dan Wakil Presiden Prabowo-Gibran menuju Indonesia Emas di tahun 2045, juga merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan asupan gizi dan mengurangi kasus stunting di masyarakat,” tegasnya saat sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis warga Sukajaya di Bogor, Rabu (30/4)
Adapun target sasaran MBG yaitu peserta didik dan non-peserta didik, Ia menjelaskan bagaimana proses penetapan dapur dan juga tahapan proses memasak,distribusi, sampai ke waktu dan juga mekanisme jarak pendistribusian MBG.
Untuk pendistribusian dibagi menjadi dua sesi, pendidikan anak usia dini (siswa TK/PAUD/RA) bersama SD kelas 2 pada pukul 09.00 dan SD kelas 3, 4. 5, 6 beserta SLTA/SMK baik negeri atau swasta diberikan pada pukul 12.00 sebagai
makan siang. “Sedangkan untuk sekolah yang masuk siang, akan diberikan MBG sebelum masuk kelas,” lanjut Muh Zaitun.
Di tempat yang sama, anggota Komisi IX DPR RI Ravindra Airlangga memberikan pemahaman kepada para peserta sekaligus masyarakat Bogor untuk dapat menambah wawasan serta merubah pola pikir dan juga pola hidup yang jauh lebih sehat dari sebelumnya. “Agar nantinya dapat melahirkan ataupun menciptakan anak-anak atau generasi-generasi yang cerdas, unggul dan berdaya saing baik skala nasional maupun internasional,” tutur Ravindra Airlangga.
Kemudian bagi para orang tua atau wali murid agar dapat beperan aktif dalam memberikan masukan ke BGN terhadap menu makanan bergizi gratis. Dengan begitu varian menu MBG bisa terus diperbaiki agar program ini bisa berjalan dengan optimal. “Untuk mendukung serta dapat mewujudkan visi dan misi program pembangunan manusia (SDM) yang berkualitas, maka sangat diperlukan adanya kolaborasi stakeholder dan seluruh elemen masyarakat untuk dapat bekerja sama, seperti mulai dari ibu-ibu rumah tangga, kader Posyandu, dan PKK agar terlibat aktif dan bisa menjadi mitra MBG di setiap SPPG yang ada,” imbuh Ravindra.
Tidak hanya itu, masyarakat juga dapat merasakan manfaat dari empat aspek utama dari sasaran Program Makan Bergizi Gratis yakni (ibu hamil, menyusui, balita, dan peserta didik). Pemerintah berharap program MBG ini dapat terealisasi secara optimal dan menyeluruh baik di kota maupun di pelosok desa yang kadang kerap terkena musibah atau bencana, seperti banjir, longsor, dan lain-lain.
“Untuk itu diperlukan juga perhatian pemerintah setempat dan juga anggota DPR-RI dalam hal pembangunan akses infrastruktur yang lebih baik. Tujuannya agar
tidak menjadi suatu hambatan terhadap pendistribusian MBG pada masyarakat (non peserta didik dan peserta didik),” terang Ravindra.

Sementara itu, anggota DPRD provinsi Jawa Barat, Samsul Hidayat menyampaikan bahwa masih banyak pertanyaan terkait tata cara dan prosedur
pelaksanaan program MBG. "Program ini merupakan komitmen bersama yang perlu dikawal dengan baik agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk turut berperan dalam proses budgeting dan pengawasan program ini. Dengan adanya partisipasi aktif dari masyarakat, program MBG dapat diperbaiki dan dievaluasi lebih efektif untuk memastikan hasil yang optimal," katanya.
Kegiatan sosialisasi program MBG dilaksanakan di Kantor Kecamatan Sukajaya, Pasir Madang, Kabupaten Bogor. Program MBG resmi diluncurkan pemerintah pada 6 Januari 2025 lalu dan secara bertahap akan menjangkau berbagai wilayah diIndonesia.
Untuk mengetahui bagaimana proses dan alur penentuan titik dapur dan mitra, bisa langsung mendaftar ke “mitra.bgn.go.id” serta tidak ada pungutan apapun.