Jakarta: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) terus mendorong perbankan untuk menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) untuk rakyat di seluruh wilayah Indonesia.

"Hari ini kita menyaksikan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pembiayaan FLPP dan Tapera Tahun 2024 antara BP Tapera dengan Bank Penyalur. Selain itu juga penandatanganan komitmen bersama ekosistem perumahan untuk mensukseskan Program 3 Juta Rumah sebagai bukti semangat gotong royong membangun rumah rakyat telah berjalan dengan baik," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait dalam keterangan tertulis, Rabu, 24 Desember 2024.

Dirinya sudah menerima banyak masukan dan usulan dari berbagai pihak baik pengembang perumahan dan masyarakat agar KPR FLPP ini terus dilanjutkan tahun depan. Dirinya juga meminta BP Tapera untuk berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan agar penyaluran KPR FLPP yang dilaksanakan oleh Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) di daerah bisa dimulai awal tahun 2025 mendatang.
"Anggaran Kementerian PKP ini sangat minim hanya Rp5,2 triliun sedangkan target Program 3 Juta Rumah sangat tinggi. Ini (KPR FLPP) merupakan salah satu upaya pemerintah agar masyarakat memiliki rumah subsidi dan mendorong capaian mengingat ada stok 46 ribu unit rumah subsidi yang siap akad KPR FLPP tahun depan," jelas dia.

Himbara adalah singkatan dari Himpunan Bank Milik Negara, yaitu kumpulan bank-bank yang berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Bank Himbara terdiri dari empat bank besar, yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk atau Bank Mandiri, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau Bank BRI, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau Bank BNI dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau Bank BTN.

Sedangkan BPD atau Bank Pembangunan Daerah adalah bank milik pemerintah daerah yang didirikan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di daerah masing-masing. BPD memiliki beberapa fungsi, di antaranya mengelola keuangan daerah, memberikan kredit kepada masyarakat, mengumpulkan dana masyarakat, melakukan investasi di sektor riil untuk membuka lapangan kerja.

Tercatat sekitar tujuh Bank Nasional dan 32 BPD ikut menandatangani perjanjian kerjasama dengan BP Tapera untuk menyalurkan KPR FLPP. Selain itu Menteri PKP bersama ekosistem perumahan seperti asosiasi pengembang, perbankan dan BP Tapera juga menandatangani Komitmen Bersama Sukseskan Program 3 Juta Rumah.

"Kami harap dengan kerjasama yang baik dari seluruh ekosistem perumahan dan niat baik bersama maka akan semakin banyak masyarakat yang memiliki rumah. Kementerian PKP juga siap mensukseskan Program 3 Juta Rumah sebagaimana visi Presiden Prabowo Subianto," ujar dia.

Berikut adalah daftar perbankan yang siap melaksanakan penyaluran KPR FLPP untuk rakya di Indonesia :
1. BPD Nagari dan BPD Nagari Syariah
2. BPD Kalbar dan Kalbar Syariah
3. BPD NTB Syariah
4. BPD Aceh Syariah
5. BPD Kalteng
6. BPD Kaltim
7. BPD Riau Syariah
8. BPD Jateng dan BPD Jateng Syariah
9. BPD NTT
10. BPD Jatim
11. BPD DI Yogyakarta
12. Bank Mega Syariah
13. BPD Sulteng
14. BPD Papua
15. BPD Bengkulu
16. BPD Sumsel Babel dan BPD Sumsel 17. BPD Babel Syariah
18. BRI
19. BNI
20. Bank Mandiri
22. BSI
23. BJB dan BJB Syariah
24. BTN dan BTN Syariah
25. BPD Jambi dan BPD Jambi Syariah
26. BPD Sulselbar
27. BPD DKI dan BPD DKI Syariah
28. BPD Kalsel dan BPD Kalsel Syariah
29. BPD Sulselbar Syariah
30. BPD Sumut dan BPD Sumut Syariah
31. BPD Jatim Syariah

(KIE)

Jakarta: Kota Pangkalpinang adalah ibu kota dan pusat pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pangkalpinang juga merupakan pusat aktivitas bisnis atau perdagangan dan industri di Bangka Belitung.

Ada banyak perumahan yang tersedia di kota ini, mulai dari tipe komersil hingga subsidi. Medcom merangkum beberapa perumahan yang masih memiliki rumah subsidi dengan harga serba Rp150 jutaan buat kamu yang tertarik tinggal dan beli rumah.

Berikut ini beberapa rekomendasi rumah murah di Pangkal Pinang yang dikutip dari Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang) milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Rekomendasi rumah murah di Pangkal Pinang

Perumahan di Pangkal Pinang. Foto: Sikumbang Kementerian PUPR

1. Perumahan Damai Lestari 15

Perumahan yang terletak di Temberan, Bukitintan, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung dibangun oleh Bangka Damai Lestari. Perumahan ini memiliki 203 rumah subsidi dengan harga Rp173 juta.

Rumah subsidi tersebut memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 72 meter persegi. Rumah ini dilengkapi dengan dua kamar mandi, dan satu kamar tidur.

Adapun spesifikasi rumah memiliki atap genteng, dinding beton, dan lantai keramik dan pondasi dari batu cor.

2. Nilam Permata Residence 2

Rumah ini berada di Temberan, Bukitintan, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Dibangun oleh Plasma Jaya Perkasa, ada 131 rumah subsidi yang tersedia dengan harga Rp173 juta.

Rumah subsidi tersebut memiliki luas 36 meter persegi dan luas bangunan 78 meter persegi. Dilengkapi dengan fasilitas dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah mencakup atap baja ringan, dinding batako, lantai dengan keramik, dan pondasi cor.

3. Perumahan Pondok Indah 11

Perumahan ini terletak di Tua Tunu, Gerunggang, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung dibangun oleh Sumber Mas Pratama. Ada 128 rumah subsidi yang masih tersedia dengan harga Rp173 juta.

Rumah ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi, dan luas lahan 91 meter persegi. Rumah subsidi ini memiliki satu kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi lainnya yakni atap rangka baja ringan, dinding batako, lantai keramik, serta pondasi cakar ayam.

4. Cempaka Mas Residence

Rumah yang berada di Selindung, Gabek, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung ini dibangun oleh Wangka Wijaya Propertry. Ada 113 rumah tipe subsidi dengan harga Rp173 juta.
Rumah subsidi ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi, dan luas lahan 91 meter persegi. Rumah ini memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi lainnya atap baja ringan, dinding beton, lantai keramik, dan pondasi cor slop.

5. Perumahan Pondok Indah 9

Perumahan yang berada di Lontong Pancur, Pangkal Balam, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung ini dibangun oleh Sumber Mas Pratama. Ada 82 rumah tipe komersil dengan Harga Rp173 juta.

Rumah ini memiliki rumah dengan luas bangunan 36 meter persegi, dan luas lahan 112 meter persegi. Rumah ini memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi lainnya yakni atap rangka baja, dinding batako, lantai keramik, dan pondasi cakar ayam slof.

(KIE)

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta agar asosiasi pengembang Realestat Indonesia (REI) bisa menyiapkan data dan lokasi rumah - rumah yang telah dibangun. Dirinya juga siap turun langsung ke lapangan serta menerjunkan tim dari Kementerian PKP pusat maupun Balai perumahan yang ada di daerah untuk mengecek rumah-rumah khususnya rumah bersubsidi yang dibangun pengembang untuk masyarakat.

"Tolong kasih saya data lengkap dari semua pengembang anggota REI. Lokasinya di mana saja serta lengkap dengan foto-foto bangunannya," ujar Menteri Maruarar saat menerima audiensi Asosiasi Pengembang REI dikutip Senin, 23 Desember 2024.

Maruarar menjelaskan, dirinya juga meminta data-data perumahan tersebut ke berbagai asosiasi pengembang perumahan selain REI. Hal itu bisa menjadi dasar Kementerian PKP untuk menyusun data pasokan rumah yang ada di lapangan serta berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait kuota KPR FLPP tahun depan.
Saat ini, Kementerian PKP juga fokus terhadap pembangunan rumah bersubsidi yang menurut pengembang perlu didorong pemerintah terkait dengan kuota KPR FLPP.

"Apalagi banyak pengembang yang mengusulkan agar kuota KPR FLPP bisa dimulai sejak awal tahun 2025 sehingga rumah bersubsidi yang telah dibangun bisa dimiliki masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang membutuhkan hunian," jelas dia.

Menurutnya, selama ini banyak pengembang perumahan melalui asosiasi pengembang yang menyatakan bahwa banyak rumah bersubsidi dibangun di lapangan namun tidak bisa akad KPR FLPP karena kuotanya habis.

"Jadi kami ingin agar ada data rumah dari asosiasi pengembang dan lokasinya yang sudah benar-benar di cek di lapangan sehingga kami rencananya bisa kirim surat ke Kementerian Keuangan tanggal 31 Desember mendatang bisa jadi dasar pemerintah untuk data rumah dan KPR FLPP rumah bersubsidi," kata dia.

Ketua Umum DPP Real Estat Indonesia (DPP REI) periode 2023-2027 Joko Suranto menyatakan akan berupaya menyiapkan data yang diminta oleh Menteri PKP dalam waktu dekat. Selain itu juga berkoordinasi dengan anggota REI untuk mendukung pendataan rumah yang akan dilaksanakan jajaran Kementerian PKP di seluruh wilayah Indonesia.

"Kami tentu mendukung penuh Program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto. Pembangunan rumah dan data perumahan di Indonesia selama ini memang belum terkoordinur dengan baik dan kami harap Kementerian PKP bisa merealisasikan hal itu sehingga rumah yang dibangun pengembang bisa membawa manfaat bagi masyarakat dan mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia," ungkap Joko.

(KIE)

Jakarta: Bandung menjadi destinasi favorit liburan keluarga di akhir pekan karena memiliki daya tarik yang unik. Selain suasana yang masih sejuk, Bandung juga memiliki wisata alam dan kuliner yang menarik.

Banyak orang ingin memiliki tempat tinggal di Bandung. Namun, harga rumah di Bandung naik signifikan setiap tahunnya. Salah satu alternatif memiliki rumah dengan harga terjangkau adalah Kabupaten Bandung, Rancaekek.

Meskipun beberapa stok rumah subsidi di Rancekek telah habis, Medcom merangkum beberapa perumahan yang masih memiliki rumah subsidi dengan harga mulai Rp150 jutaan buat kamu yang tertarik tinggal dan beli rumah.

Berikut ini beberapa rekomendasi rumah murah di Rancaekek yang dikutip dari Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang) milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Rekomendasi rumah murah di Rancaekek

Perumahan di Rancaekek. Foto: Sikumbang Kementerian PUPR

1. Rancaekek Permai 2

Perumahan yang terletak di Jelegong, Rancaekek, Kabupaten Bandung ini dibangun oleh Sentrad Naluri Kreasi. Perumahan ini memiliki 1.118 rumah subsidi dengan harga Rp162 juta.

Rumah subsidi tersebut memiliki luas bangunan 22 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi. Rumah ini dilengkapi dengan dua kamar mandi, dan satu kamar tidur.

Adapun spesifikasi rumah memiliki atap genteng, dinding conblock, dan lantai keramik dan pondasi dari pasangan batu kali.

2. Pesona Linggar Residence

Perumahan yang terletak di Linggar, Rancaekek, Kabupaten Bandung ini dibangun oleh PT Agung Mulya Group. Ada 46 rumah subsidi yang masih tersedia dengan harga Rp150 juta.

Rumah subsidi tersebut memiliki luas 30 meter persegi dan luas bangunan 60 meter persegi dibanderol dengan harga Rp150 jutaan. Dilengkapi dengan fasilitas dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah yang ditawarkan adalah atap genteng beton, habel atau bata ringan, dan lantai dengan keramik.

3. Puteraco Gading Timur Rancaekek

Perumahan yang terletak di Jelegong, Rancaekek, Kabupaten Bandung ini dibangun oleh PT Puteraco Indah. Ada 83 rumah subsidi yang masih tersedia dengan harga Rp150 juta.

Rumah ini memiliki luas bangunan 22 meter persegi, dan luas lahan 60 meter persegi. Rumah subsidi ini memiliki satu kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi lainnya yakni atap rangka baja ringan, dinding conclok dan lantai keramik, serta pondasi batu kali.

4. Rancaekek Permai

Perumahan yang terletak di Jelegong, Rancaekek, Kabupaten Bandung ini dibangun oleh Sentrad Naluri Kreasi. Ada 24 rumah tipe subsidi dengan harga Rp162 juta.
Rumah subsidi ini memiliki luas bangunan 22 meter persegi, dan luas lahan 60 meter persegi. Rumah ini memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi lainnya yakni atap rangka atap baja ringan, dinding bata hebel dan lantai keramik, dan pondasi batu kali.

5. Grand Assalam

Perumahan yang terletak di Linggar, Rancaekek, Kabupaten Bandung ini dibangun oleh Karya Adien Assalam. Ada 51 rumah tipe komersil.

Rumah ini dibanderol dengan harga Rp405 jutaan. Dengan Harga tersebut kamu bisa memiliki rumah dengan luas bangunan 34 meter persegi, dan luas lahan 72 meter persegi. Rumah ini memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi lainnya yakni atap rangka atap baja ringan, dinding bata merah dan lantai keramik, dan pondasi batu kali.

(KIE)

Jakarta: Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menggagas inisiatif strategis untuk memberdayakan generasi milenial dan koperasi wanita dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program itu masuk dalam Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Asta Cita sejalan dengan cita-cita koperasi. Semuanya bermuara pada ekonomi kerakyatan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi bersama koperasi," kata Ketua Umum Dekopin, Nurdin Halid, dikutip dari Antara, Sabtu, 21 Desember 2024.

Nurdin berharap, melalui program bertajuk Koperasi Maju, Muda, Berkarya, Dekopin mampu memberikan dampak nyata terhadap pengembangan ekonomi kerakyatan, terutama melalui distribusi bahan pokok, pupuk, serta hilirisasi produk.
"Kita butuh Sentuhan para pemuda desa, kaum milenial," ujar Nurdin yang juga merupakan Wakil Ketua Umum Koordinator Kadin Indonesia Bidang Koperasi dan UMKM.

Dia menambahkan program Koperasi Maju, Muda, Berkarya itu tidak hanya bertujuan meningkatkan aktivitas ekonomi, tetapi juga dirancang agar menarik minat anak muda terhadap koperasi.

Koperasi sudah siap

Saat ini, berbagai koperasi di bawah naungan Dekopin telah terlibat dalam persiapan program MBG. Nurdin memberi contoh Induk Koperasi Pesantren (Inkopontren) dan Induk Koperasi Wanita Indonesia telah berkontribusi dengan menyediakan sejumlah titik dapur.

Dekopin, lanjut dia, juga akan menggerakkan para peternak ayam petelur dan pedaging untuk menjadi sumber utama penyokong program MBG. Ia berharap masyarakat lebih banyak menjadi anggota koperasi ketimbang mengembangkan jumlah koperasi yang telah ada.

Saat ini, jumlah anggota koperasi sekitar 27 juta anggota di seluruh Indonesia. Jumlah ini diharapkan terus bertambah dan diarahkan menjadi anggota koperasi konsumen, simpan pinjam, maupun koperasi di sektor riil.

Harus transparan

Sementara itu, saat menghadiri Pembukaan Munas Dekopin, Wakil Ketua Umum Bidang Transformasi Teknologi dan Digital Kadin Indonesia Teguh Anantawikrama menyampaikan harapannya agar koperasi dapat lebih transparan.

"Pengelolaannya harus dibuat menjadi lebih terbuka, dan akuntabilitasnya bisa terbuka. Apalagi era ini, era digital, saya rasa tidak sulit untuk mencari tools yang bisa memudahkan koperasi," kata Teguh.

Teguh menambahkan, ke depannya Kadin akan mendorong beberapa inisiatif agar koperasi bisa maju bersama UMKM.

"Karena untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 8 persen itu, kita harus bekerja sama dengan semua pihak, semua sektor, karena tanpa itu kita akan sulit mencapai target," ujar dia.

Menurut Teguh, pelaku UMKM dan koperasi adalah pelaku usaha yang paling besar. Tercatat 90 persen pelaku usaha itu adalah UMKM.

"Sudah mulai muncul ide-ide, gagasan-gagasan untuk membangun supply chain (rantai pasok) bersama antar-UMKM," kata Teguh.

Untuk itu, Teguh berharap ke depannya ada pembenahan yang baik terkait data para pelaku UMKM dan para anggota Koperasi. Harus ada satu data.

"Data penting untuk pembentukan ekosistem, supply chain, dan pengembangan UMKM serta koperasi di Indonesia untuk lebih maju lagi," kata Teguh.

(UWA)

Jakarta: Upaya pengentasan kemiskinan era Presiden Prabowo Subianto mengandalkan instrumen penyediaan hunian melalui Program 3 Juta Rumah. Pemerintah berharap program penyediaan rumah dapat menekan angka kemiskinan sebesar 1,8 persen di tahun depan.

Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Bonny Z. Minang mengatakan bahwa pengentasan kemiskinan melalui Program 3 Juta Rumah merupakan upaya menerapkan prinsip berkeadilan sosial.

"Presiden Prabowo Subianto menginginkan agar dukungan negara terhadap masyarakat tidak mampu adalah subsidi ke sektor produktif. Ini adalah landasan munculnya Program 3 Juta Rumah untuk mengentaskan kemiskinan," kata dia saat Diskusi Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera) bertema “Gotong Royong Mewujudkan Mimpi Bangun 3 Juta Rumah”, di Jakarta, Jumat, 20 Desember 2024.
Adapun rincian Program 3 Juta Rumah yakni sebanyak 2 juta rumah dibangun di wilayah pedesaan dan pesisir. Sisanya sebanyak 1 juta rumah akan dibangun di wilayah perkotaan.

“Untuk 2 juta rumah yang dibangun di pedesaan dan pesisir harus digarap oleh UMKM yang ada di desa. Developer yang tergabung di Asosiasi Perumahan tidak diperbolehkan untuk ikut membangun 2 juta rumah di pedesaan,” jelas Bonny.

Program 3 Juta Rumah ini diyakini akan menggairahkan perekonomian daerah. Saat ini terdapat 75 ribu desa di Indonesia. Dengan target pengembangan 2 juta rumah, maka setiap desa akan dibangun 26 unit rumah.

“Program ini akan berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar Rp300 triliun. Dari jumlah tersebut, dengan asumsi profit margin 20 persen, maka akan ada uang bergulir sebesar Rp 60 triliun sehingga dapat menggerakkan perekonomian daerah,” ujar Bonny.

Sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin per Maret 2024 mencapai 25,22 juta orang. Jumlah tersebut turun 0,68 juta orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/yoy).

“Dengan program perumahan rumah diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan sekitar 1,8 persen per tahun. Hal itu seiring terciptanya pertumbuhan ekonomi karena adanya pengembangan perumahan,” ungkap dia.

Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Edward Abdurrahman mengatakan program tersebut beranjak dari problem sosial yakni kemiskinan.

“Konsep pembangunan perumahan sebagai instrumen pengentasan kemiskinan digagas oleh Satgas Perumahan. Perlu ada pelibatan pemerintah daerah sebagai regulator di tingkat lokal sebagai upaya memperkuat ekosistem perumahan,” ujar Edward.

(KIE)

Jakarta: Dosen Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga (Unair), Mahmud Aditya Rifqi, menyebut pangan lokal bisa menjadi solusi program Makan Bergizi Gratis. Ini menyusul pemangkasan biaya makan sebesar Rp10.000 per porsi.

Mahmud mengatakan penggunaan bahan pangan lokal dapat menjawab keterbatasan dana yang ada untuk penyediaan makan bergizi gratis. Bahan pangan lokal dinilai lebih terjangkau namun kandungan gizinya tidak kalah dengan bahan pangan konvensional.

“Dalam penyediaan makanan yang bergizi dan berimbang kita perlu perhatikan porsi, zat gizi dan komposisi. Umumnya dalam satu piring yang paling mahal adalah protein. Hal ini dapat disiasati dengan menggunakan bahan pangan lokal contohnya seperti menggunakan protein dari ikan,” kata Mahmud dikutip dari laman unair.ac.id, Jumat, 20 Desember 2024.
Mahmud menyebut sumber protein berpotensi yaitu ikan air tawar, seprti nila, gurami, dan lele menjadi opsi bagus dengan melimpahnya komoditas tersebut di masyarakat, sehingga memiliki harga terjangkau serta mudah didapatkan. Kandungan protein ikan lele, gurami, dan nila juga tidak kalah dengan ayam maupun daging.

“Dari segi bahan nabati, penggunaan kacang-kacangan dapat menjadi opsi. Kacang hijau, kacang merah dan produk olahannya dapat menjadi contoh. Kedelai lokal kita dapat digunakan sebagai bahan tempe dan tahu. Selain itu di Indonesia sudah banyak dikembangkan kacang edamame. Keduanya memiliki kandungan protein yang baik,” tutur dia.

Mahmud menuturkan pertimbangan lain penggunaan bahan pangan lokal dapat dilihat dari kemudahan mendapatkannya. Selain itu, bahan pangan lokal juga minim perlakuan dan pengawetan sehingga lebih aman di konsumsi.

“Pertimbangan penggunaan bahan lokal dapat dilihat dari proses farm to table. Semakin panjang prosesnya maka butuh banyak perlakuan dan pengawetan. Sedangkan pangan lokal yang ada di sekitar kita masih segar dan tidak perlu banyak perlakuan dan pengawetan sehingga dapat meminimalisir penggunaan pengawet dan penurunan zat gizi,” papar dia.

Meski begitu, kata dia, dalam pengembangan bahan pangan lokal terdapat tantangan yaitu masyarakat masih awam terkait pangan lokal. Sehingga, perlu sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan akademisi dalam meningkatkan penggunaan bahan pangan lokal sebagai bahan makanan bergizi dan terjangkau dengan promosi masif untuk dapat menjangkau berbagai kalangan masyarakat.

“Sebagai akademisi, sudah cukup banyak penelitian terkait pangan lokal. Namun dalam proses hilirisasinya masih menjadi suatu permasalahan. Kelanjutan dari paper, artikel, dan jurnal ini perlu diperhatikan, tidak hanya menjadi tulisan belaka namun perlu direalisasikan untuk dapat menjadi suatu produk di masyarakat,” tutur dia.

(REN)

Jakarta: Sragen merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kabupaten ini dikenal dengan sebutan "Bumi Sukowati" dan memiliki berbagai keunikan serta potensi daerah.

Sragen juga menawarkan berbagai perumahan, mulai dari tipe komersil hingga subsidi dengan harga terjangkau. Jika kamu tertarik membeli rumah di Sragen, di bawah ini ada beberapa pilihan menarik

Berikut adalah rekomendasi rumah murah mulai dari harga Rp150 jutaan di Sragen dikutip dari laman resmi SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah murah di Sragen

Perumahan subsidi di Sragen. Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Griya Genengduur Asri

Perumahan ini berlokasi di Genengduwur, Gemolong, Kab. Sragen, Jawa Tengah. Dibangun oleh Puri Angkasa Pratama ini ini memiliki 126 unit rumah dengan harga Rp162 juta.

Rumah subsidi ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 67 meter persegi. Rumah sudah memiliki 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi.

Untuk spesifikasi rumah adalah atap genteng tanah liat, dinding bata merah, lantai keramik, dan pondasi batu kali.

2. Kembang Rubah Regency 3 at Omah Guworejo Asri

Perumahan yang dibangun Berkah Pandawa Moeda ini berada di Guworejo, Karangmalang, Kab. Sragen, Jawa Tengah. Ada 107 unit rumah tersedia dengan harga Rp150 juta.

Rumah tipe subsidi ini memiliki luas bangunan adalah 34 meter persegi dan luas lahannya 60 meter persegi, serta tersedia 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi.

Spesifikasi rumah terdiri dari atap baja ringan, dinding bata ringan, lantai keramik, serta pondasi batu belah.

3. Oemah Guworejo Asri

Perumahan ini berlokasi di Guworejo, Karangmalang, Kab. Sragen, Jawa Tengah. Dibangun oleh Oemah Insan Mandiri ini memiliki 153 unit rumah dengan harga Rp150 juta.

Rumah tipe subsidi tersebut memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi. Sudah tersedia juga 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi.

Spesifikasi rumah terdiri dari atap rangka baja ringan, dinding bata merah, lantai keramik, serta pondasi batu kali.

4. Griya Menara Sakinah

Berlokasi di Gemolong, Kab. Sragen, Jawa Tengah, perumahan ini dibangun oleh Menara Hijau Jaya. Saat ini, jumlah rumah subsidi yang masih tersedia adalah sebanyak 72 unit dengan harga Rp150 juta.

Rumah subsidi ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi. Rumah sudah memiliki 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah terdiri dari atap genteng mantili, dinding bata merah, lantai keramik, dan pondasi batu kali.

5. Astina Residence Kalijambe

Perumahan yang berlokasi di Banaran, Kec. Kalijambe, Kab. Sragen, Jawa Tengah ini dibangun oleh Griya Joglo Semar. Saat ini, jumlah rumah subsidi yang masih tersedia adalah sebanyak 92 unit dengan harga Rp166 juta.

Rumah tipe subsidi ini memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 68 meter persegi. Rumah sudah memiliki 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi.

Kemudian, spesifikasi rumah terdiri dari atap rangka baja ringan, dinding bata merah, lantai keramik, dan pondasi batu kali.

(KIE)

Jakarta: Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan mengusulkan agar ikan menjadi menu pendukung dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ikan disebut memiliki kandungan protein yang kompleks.

"Ikan memiliki kandungan gizi yang lebih baik dari sumber protein lain," kata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto, dikutip dari Antara, Kamis, 19 Desember 2024.

Yugi juga menyampaikan kesiapan Kadin mendukung Program MBG. Terutama dalam mempercepat swasembada pangan serta mendorong hilirisasi dan perluasan investasi di sektor pangan.
"Teman-teman pelaku usaha di daerah akan kita libatkan. Nah, itu kita sosialisasikan supaya diberikan kepada masyarakat," kata Yugi.

Menguatkan ekosistem logistik

Menurut dia, Kadin selain mendorong investasi di sektor kelautan dan perikanan, juga berperan dalam penguatan ekosistem logistik dan infrastruktur, penguatan inovasi dan teknologi, peningkatan ekspor produk perikanan, hingga pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dia telah mencatat beberapa langkah strategis mengenai keterkaitan Kadin dalam mewujudkan swasembada pangan melalui optimalisasi di sektor kelautan dan perikanan.

"Sebagai jembatan antara pemerintah, investor, dan pelaku usaha, Kadin mendorong investasi untuk di perikanan tangkap, budi daya, pengolahan, serta infrastruktur pendukung. Kami juga memiliki perhatian serius terhadap akses konektivitas antardaerah untuk mendukung distribusi pangan hasil laut," papar Yugi.

Terapkan digitalisasi

Tak hanya itu, penerapan teknologi seperti sistem pengawasan kapal berbasis IT, digitalisasi rantai pasok, sistem manajemen stok perikanan berbasis data, dan teknologi budidaya berkelanjutan juga harus terus dikembangkan untuk menciptakan efisiensi.

"Bersama pemerintah, Kadin akan memfasilitasi promosi produk perikanan di dalam negeri dan memasyarakatkan gemar makan ikan sebagai pangan bergizi tinggi, di samping juga promosi ke pasar internasional untuk meningkatkan komoditas-komoditas ekspor unggulan," ungkapnya.

Pelatihan dan pendampingan

Yugi mengatakan program pelatihan dan pendampingan usaha kecil sangat penting juga dilakukan agar pelaku UMKM mampu meningkatkan produktivitas dan lebih berdaya saing, baik di pasar domestik maupun global.

"Yang penting filosofinya Pak Presiden (Prabowo) itu ya tidak hanya omong-omong aja dan diskusi di meja seminar, tapi action-nya di lapangan yang akan kita eksekusi dalam waktu dekat," tegas Yugi.

Tantangan sektor kelautan

Berdasarkan Data Kementerian Kelautan dan Perikanan, angka pertumbuhan rata-rata produksi perikanan Indonesia mencapai 2,56 persen per tahun, yakni 21,84 juta ton pada 2020 menjadi 23,54 juta ton pada 2023.

Di samping potensi yang begitu besar, menurut Yugi, terdapat beberapa tantangan di sektor kelautan dan perikanan yang dihadapi yang harus segera diantisipasi dan dicarikan solusinya.

“Di antaranya mengenai isu pencemaran lingkungan, penangkapan hasil laut berlebihan, perizinan kapal tangkap, kesiapan pakan untuk pembudidayaan, perubahan iklim, subsidi bahan bakar nelayan, hingga penangkapan ikan ilegal.

(UWA)

Kairo: Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa dirinya kerap menjadi sasaran ejekan dan fitnah, termasuk dari pihak-pihak yang meragukan program unggulannya, Makan Bergizi Gratis. Bahkan, kritik tersebut juga datang dari kalangan akademisi, termasuk profesor.

Prabowo menyatakan bahwa dirinya sudah terbiasa menghadapi berbagai bentuk penghinaan.

"Memang banyak yang mengejek Prabowo Subianto. Saya memang sudah biasa diejek. Dari dulu saya diejek. Dari dulu saya difitnah. Sekarang pun mereka tidak percaya. Apa iya kemiskinan bisa dikurangi," ujar Prabowo di hadapan mahasiswa Indonesia di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir yang dikutip Kamis 19 Desember 2024.
Baca juga: Prabowo: Kembalikan Uang Negara, Koruptor Mungkin Dimaafkan

Ia menyoroti ejekan yang ditujukan kepada program Makan Bergizi Gratis. Menurutnya, sejumlah profesor tidak mendukung program tersebut, meski menurutnya program itu sangat penting untuk membantu anak-anak Indonesia yang membutuhkan.

"Sekarang ada profesor-profesor yang pintar-pintar kok tidak setuju. Heran saya. Profesor pintar atau bodoh, saya nggak tahu," kata Prabowo.

Prabowo kemudian menyinggung lebih jauh soal para kritikusnya. Ia mempertanyakan kemampuan hati mereka dalam memahami penderitaan anak-anak yang kelaparan.

"Mungkin pintar otaknya, tapi hatinya, hatinya tidak, hatinya tidak bisa merasakan kalau anak-anak itu, anak lapar itu sekolah tidak bisa merasakan bagaimana caranya? Dia tidak bisa merasakan," sambungnya.

Meski menghadapi penolakan, Prabowo menegaskan bahwa dirinya akan tetap melanjutkan program tersebut. Ia percaya bahwa rakyat Indonesia mendukung langkah-langkahnya untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup anak-anak.

"Saya tidak ragu-ragu, nggak apa-apa saya diejek, saya yakin saya berada di atas jalan yang benar, saya yakin rakyat Indonesia mendukung saya, saya akan teruskan," tutup Prabowo.

(DHI)

Jakarta: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menargetkan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dimulai pada awal 2025.

"Saya berharap program FLPP segera bisa jalan. Ya, di awal tahun depan," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait dalam keterangan tertulis, Kamis, 19 Desember 2024.

Menurutnya, adanya penyakuran KPR FLPP itu akan mampu menggerakkan ekonomi khususnya di sektor properti. Apalagi dengan berbagai kebijakan dan program pemerintah seperti pembebasan biaya BPHTB.

Selain itu, ada pembebasan retribusi PBG dan percepatan penerbitan PBG dari 45 hari menjadi 10 hari tentunya akan membuat prospek rumah bersubsidi di daerah semakin meningkat.
"Industri di sektor properti itu kan banyak ada cat, ada kumen, ada pasir, ada batu, ada kaca, ada kayu. Jadi banyak sekali yang bergerak ketika properti termasuk rumah bersubsidi dibangun di seluruh Indonesia," jelas dia.

Adanya KPR FLPP juga akan membuat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki rumah dengan angsuran ringan dan bunga tetap selama masa tenor. Selain itu, dampaknya tentunya akan membuat masyarakat menjadi lebih sejahtera dan hidup layak karena tinggal di rumah yang memiliki kualitas baik.

"Multiplier efeknya banyak sekali. Jadi, dengan rumah subsidi dan KPR FLPP kita menggerakkan itu semua. Kini saatnya MBR bisa memiliki rumah bersubsidi yang layak dan harga yang terjangkau," ungkap dia.

(KIE)

Makassar: Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto mengintruksikan agar program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (Tekad) mendukung penuh program makan bergizi gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Salah satu caranya, dengan memastikan produksi pangan lokal di desa berjalan optimal dan berkelanjutan.

"Sekarang coba program itu diarahkan ke sana untuk mendukung makan siang bergizi. Jadi kalau di desa belum ada tomatnya, coba tomat. Pasti laku. Kalau cabe, coba cabe. Kan ini ekonomi terpadu," kata Yandri saat membuka Workshop Nasional Evaluasi Akhir Program Tekad, di Makasar, Rabu, 18 Desember 2024.

Program Tekad diharapkan bisa memastikan produksi pangan lokal di desa berjalan optimal dan berkelanjutan. Khususnya, di kawasan Indonesia Timur.
"Saya haqqul yakiin, dengan program Bapak Presiden Prabowo melalui makan siang bergizi, ekonomi di desa akan semakin menggeliat," ungkapnya.

Project Manager (PM) Program Tekad M. Fachri memastikan bakal mendukung penuh program swasembada pangan dan makan bergizi gratis, terutama di kawasan Indonesia Timur. Salah satunya, dengan menguatkan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Ia mengatakan nantinya BUMDes tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar lokal, tetapi juga berkontribusi dalam penyediaan bahan pangan yang berkualitas untuk masyarakat Indonesia Timur.

"Target kita program Tekad ini juga bisa mendukung visi misi bapak Presiden Prabowo, terutama dalam mendukung program makan bergizi gratis," ujar Fachri.

Dia menjelaskan selama ini fokus utama program Tekad adalah melatih BUMDes di desa-desa sasaran untuk mengembangkan sektor pemasaran, pertanian, dan perikanan. Pelatihan ini meliputi penggunaan teknologi maupun praktik baru yang bermuara meningkatkan nilai hasil panen petani secara lebih moderen dan efisien.

"BUMDes di desa sasaran telah kita latih untuk melakukan pengolahan hasil panen secara lebih modern dan efisien, jadi kalau sekarang diarahkan pada pencapaian swasembada pangan dan penguatan makan bergizi gratis tentu BUMDes sudah sangat siap," ungkapnya.

Direktur Pengembangan Produk Unggulan Desa dan Daerah Tertinggal Kementerian Desa dan Pembangungan Daerah Tertinggal tersebut mengungkapkan melalui jaringan pemasaran yang telah dibangun, produk-produk dari desa dapat didistribusikan secara lebih luas. Baik itu ke sekolah-sekolah, maupun desa-desa guna mendukung program makan bergizi gratis.

"Jejaring BUMDes di daerah sasaran program Tekad telah terhubung baik di level kecamatan hingga kabupaten sehingga relatif mudah jika harus menyuplai sekolah-sekolah utamanya di kawasan Indonesia Timur," ucap Fachri.

Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (Tekad) adalah program kerja sama antara pemerintah Indonesia dengan International Fund for Agricultural Development (IFAD) yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa (PEID) Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

(AGA)