Usulan penggunaan dana zakat untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi perhatian publik. Usulan ini pertama kali disampaikan oleh Ketua DPD Sultan B Najamuddin pada Selasa (14/1).

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memberikan komentar terkait usulan tersebut. Ia mengaku setuju dana zakat maupun dana APBD digunakan untuk program yang bermanfaat bagi warga Surabaya.

"Saya mau lewat zakat, mau lewat APBD, saya setuju, yang penting dibuat untuk warga Surabaya," kata Eri saat ditemui detikJatim di Balai Kota, Minggu (18/1/2025).

Mengenai penggunaan zakat untuk program MBG, Eri mengatakan bahwa ia masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat, terutama terkait penggunaan dana zakat untuk fakir miskin dan kaum dhuafa.

"Kalau untuk fakir miskin apakah diberikan untuk sekolahnya atau dibantukan untuk permakannya, bisa-bisa saja digunakan," ujarnya.

Eri juga mengingatkan pentingnya koordinasi dalam pengelolaan zakat, dan apakah semua orang, termasuk ASN, sudah melaksanakan kewajiban zakat yang terkoordinasi di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

"Kalau sudah bilang zakat, jangan zakat saja, kita juga harus berkaca, kita sudah zakat atau belum, ASN, orang-orang kaya sudah zakat belum? Kalau kita sudah mengatakan kita berzakat, maka Pemkot harus berani meminta seluruh ASN harus berzakat masuk ke Baznas," jelasnya.

Eri juga mempertanyakan mekanisme penyaluran zakat untuk program MBG, apakah dilakukan secara pribadi atau melalui Baznas, untuk memastikan kontrol yang tepat.

"Kalau sendiri-sendiri (zakat) lalu gimana caranya memberikan makan gratis? Lewat siapa? Tidak akan terkontrol kan? Pasti lewat Baznas baru bisa memberikan makan gratis. Nanti bagaimana fatwa MUI, kiai seperti apa, kita bisa jalankan. Kalau ada fatwa yang mengatakan Baznas itu zakat dibolehkan, ya nggak apa-apa, karena Baznas memang untuk fakir miskin dan orang yang membutuhkan," pungkasnya.

Video Ide Makan Bergizi Gratis Pakai Dana Zakat, Komisi IX: Kenapa Tidak?

Video Ide Makan Bergizi Gratis Pakai Dana Zakat, Komisi IX: Kenapa Tidak?

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) bersama Rektor Unhan Jonni Mahroza mengunjungi rumah apung dan panggung Muara Angke di Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara kemarin. Rumah agung dan rumah panggung dinilai menjadi solusi persoalan hunian layak bagi warga yang sering terdampak banjir rob.

"Pembangunan rumah apung dan rumah panggung ini sangat tepat untuk pembangunan rumah masyarakat di kawasan pesisir. Tentu ini sangat mendukung Program 3 Juta yang menjadi visi Presiden Prabowo Subianto," ujar Ara dikutip dari keterangan tertulis, Minggu (19/1/2025).

Hunian tersebut dibangun untuk nelayan oleh PT. PAL Indonesia dengan berkolaborasi dengan Universitas Pertahanan (Unhan) dan PT. Panca Karya Unggul Abadi. Pembangunan rumah panggung dan rumah apung merupakan bagian dari program Corporate Social Responsibility (CSR) yang bekerja sama dengan program bakti sosial Unhan.

Dalam kesempatan itu Ara juga mengucapkan terima kasih kepada Unhan dan developer yang memberikan CSR bantuan rumah tersebut.

"Karena gotong royong sangat dibutuhkan dalam melanjutkan perjuangan Pak Prabowo untuk pemenuhan rumah bagi rakyat," ujarnya.

Untuk diketahui, program ini dimulai dengan melakukan mitigasi permasalahan yang sering kali dihadapi masyarakat terdampak banjir rob di kawasan pesisir pantai Pluit Jakarta Utara. Ketinggian luapan air bisa mencapai satu meter yang berdampak pada aktivitas dan perekonomian warga.

Setidaknya ada 200 unit rumah yang terdiri dari 16 unit rumah apung dan 184 rumah panggung yang sudah dibangun di RT 06 dan RT 07 yang berada di wilayah RW 022 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

Selain itu, Ara mengungkapkan pembangunan rumah rumah panggung di Muara Angke, Jakarta Utara akan dilanjutkan. Rencana pembangunan rumah panggung selanjutnya akan dibangun berjumlah 30 unit terbagi di RT 6 sebanyak 14 unit dan RT 7 sebanyak 16 unit di Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara. Pembangunan lanjutan ini merupakan CSR dari PT Harum Energi.

"Saya senang rencana pembangunan rumah panggung selanjutnya selama 75 hari sehingga para penerima bantuan tidak terlalu lama menunggu dan dalam proses verifikasinya harus tepat sasaran berdasarkan arahan Pak Prabowo," katanya.

Di sela kunjungannya, Ara sempat mengunjungi fasilitas pencetakan paving blok cangkang kerang hijau bantuan dari Menteri Pertahanan periode lalu yang sekarang menjadi Presiden RI, yakni Prabowo Subianto. Beliau menyarankan agar hasil dari cetakan paving blok ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar dan menambah kesejahteraan hidup.

Di samping itu, salah satu penghuni rumah panggung bernama Amin (59) mengaku merasa bersyukur atas bantuan yang sudah diberikan sehingga rumahnya tidak lagi kebanjiran air rob.

"Rumah saya sebelumnya tidak layak huni karena selalu terdampak banjir rob. Setelah dapat bantuan rumah panggung ini kan lebih tinggi ya jadi kami sekeluarga tidak perlu takut lagi kalau tiba-tiba banjir rob datang saat malam dan waktu tidur," ucapnya.

Amin menjelaskan rumahnya memiliki satu kamar tidur, ruang tamu, toilet dengan air bersih, satu kasur lantai dan dua kasur tingkat. Lalu ada meja makan, kursi, untuk kelistrikan menggunakan tenaga surya. Di kampung nelayan tersebut juga dibangun lapangan futsal apung untuk tempat bermain anak-anak.

"Saya juga berharap rumah panggung ini lebih banyak dibangun di sini. Semoga tetangga saya yang belum dapat rumah panggung ini bisa segera dapat supaya tidak kena banjir lagi," harapnya.

Sementara itu, Linda (36) yang juga penghuni rumah apung juga senang dengan pembangunan rumah dari pemerintah. Menurut Ibu yang memiliki tiga orang anak itu, kebanyakan warga khususnya yang perempuan di kampung nelayan bekerja sebagai pengupas kerang dan yang laki-laki sebagai nelayan.

"Saya sampai nangis bersyukur mendapatkan bantuan rumah ini karena sebelumnya saya mengontrak dengan membayar sewa tiap bulan. Harapan saya untuk para pemulung yang tinggal di daerah ini bisa dapat rumah apung juga," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Saat Menteri PKP Intip-intip Rumah Apung dan Panggung di Muara Angke

Video: Saat Menteri PKP Intip-intip Rumah Apung dan Panggung di Muara Angke

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah berjalan dua pekan sejak 6 Januari 2025 lalu. Sejauh ini, program MBG menuai respons dari berbagai pihak.

Pakar gizi dari Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Dr Dwi Sarbini SSt, M Kes menilai ada beberapa evaluasi dalam pelaksanaan MBG. Ia pun memberikan pandangannya soal keberadaan susu.

"Tapi yang sering terjadi saat ini, menu MBG belum sepenuhnya sesuai, hal ini bisa disebabkan oleh berbagai kendala, seperti logistik atau anggaran," jelas Dwi dikutip dari laman UMS.

Keberadaan Susu Jadi Sorotan

Menurut Dwi, banyak warga yang mengunggah konten di media sosial yang menanyakan soal keberadaan susu. Ternyata tak semua menu berisikan susu.

Berdasarkan pedoman Isi Piringku, susu bukan lagi menu esensial untuk anak. Dwi mengatakan, susu kini bukan lagi menu penyempurna gizi seimbang terlebih susu kemasan di luar mengandung banyak gula.

"Sumber kalsium kan ada banyak. Brokoli misalnya. Tanpa susu pun sumber kalsium itu banyak," katanya.

Kebutuhan Gizi Anak Harus Diperhatikan

Dwi menyebut pedoman Isi Piringku yang diterbitkan Kementerian Kesehatan seharusnya menjadi acuan untuk menu MBG. Sesuai pedoman tersebut, menu yang baik terdiri dari 1/3 piring berisi sayuran, 1/3 berisi makanan pokok, 1/6 berisi buah, dan 1/6 berisi protein.

Sementara itu, angka kecukupan gizi setiap anak berbeda. Besarnya tergantung pada usia, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan dan aktivitas anak.

Anak SD usia 6-12 tahun membutuhkan 1.400-2.000 kalori per hari, anak SMP usia 13-15 tahun membutuhkan 2.050-2.400 kalori per hari, dan anak SMA usia 16-18 tahun membutuhkan 2.100-2.650 kalori per hari.

Menurut Dwi, makan siang harusnya memenuhi 30 persen dari jumlah kebutuhan kalori. Angka tersebut sekitar 400-800 kalori.

Manfaatkan Sumber Pangan Lokal

Dwi menyarankan pemenuhan sumber bahan MBG bisa menggunakan pangan lokal. Beberapa pangan lokal bisa dijadikan sumber karbohidrat lain.

"Nasi bisa diganti sumber karbohidrat lain. Bisa kentang, jewawut, ubi, singkong, atau gembili. Kita harus memperhatikan kearifan lokal. Apa yang dipunyai, itu yang dimanfaatkan," tuturnya.

Ia berharap pemerintah bisa melakukan evaluasi. Mengingat program ini masih baru berjalan, hal-hal buruk yang bisa terjadi harus dicegah dari sekarang.

"Agar manfaat program dapat dirasakan secara maksimal oleh anak-anak," tuturnya.

Video: Pentingnya Susu Dalam Program Makan Bergizi Gratis

Video: Pentingnya Susu Dalam Program Makan Bergizi Gratis

Peta jalan (road map) Program Tiga Juta Rumah masih terus digodok oleh pemerintah. Dengan alokasi APBN yang terbatas, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tengah menyiapkan sejumlah skenario agar mencapai target Program Tiga Juta Rumah ini.

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) mengatakan sekenario yang tengah disiapkan merupakan rencana kerja yang nantinya akan disampaikan dalam rapat bersama DPR RI.

Skenario yang disiapkan Kementerian PKP di antaranya dengan memanfaatkan anggaran APBN Tahun 2025 yang telah ditetapkan serta mendorong ekosistem perumahan dalam pembangunan perumahan bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Skenario lainnya adalah dengan realokasi APBN dan dukungan ekosistem perumahan. Skenario terakhir adalah dengan tambahan APBN-P dan dukungan ekosistem perumahan.

Agenda selanjutnya adalah Kementerian PKP akan bertemu dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Bappenas) untuk membahas target kerjanya.

"Selanjutnya kita agendakan bertemu dengan Bappenas untuk memperjelas target kerja yang harus dicapai Kementerian PKP beserta rencananya," kata Ara seperti yang dikutip dari pernyataan tertulis, Sabtu (18/1/2025).

Dalam rapat yang digelar pada Jumat (17/1/2024), Kementerian PKP mengundang sejumlah perwakilan asosiasi pengembang sebagai bagian dari ekosistem perumahan untuk menyiapkan skenario Program Tiga Juta Rumah.

Badan Bank Tanah saat ini memiliki aset pertanahan mencapai 33.115,6 hektare. Lahan tersebut dapat digunakan untuk pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan swasembada pangan.

Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja mengungkapkan lokasi lahan yang bisa dipakai untuk pembangunan rumah MBR cukup banyak. Lokasinya pun tidak terbatas di Pulau Jawa, melainkan ada di pulau-pulau lainnya.

"Jadi dari 34 ribu yang dipergunakan untuk lahan perumahan itu cukup banyak, Di Tanjung Balai Asahan, kita luasnya 40 hektare, bisa semua dipergunakan untuk perumahan itu," kata Parman dalam acara Media Gathering 'Kinerja 2024 dan Outlook 2025' di Bandung, Jumat (17/1/2025).

Titik kedua berada di dekat Jakarta yakni Tangerang Selatan. Namun, lokasi lahan Bank Tanah ini di kawasan yang tidak begitu ramai.

Lokasi ketiga ada di Purwakarta, luasnya sekitar 90 hektare. Namun, tidak semuanya akan digunakan untuk perumahan. Hanya 19 hektare atau 20 persennya yang bisa dipergunakan.

Tempat keempat ada di Puger, Jember, Jawa Timur. Lalu, lokasi kelima ada di Panajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur yang lokasinya dekat dengan Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Uniknya lahan di PPU ini pada waktu tahun 2022, saya berkunjung sana, penduduk yang tinggal di sana nggak ada. Jadi kurang menarik ya. Begitu bandara dibangun, langsung kliennya banyak. Ini karena PPU udah menjadi lahan yang menarik dan lahan yang cantik. Jadi investasinya cukup menarik dan menarik investor juga" jelasnya.

Menurut Deputi Bidang Pemanfaatan Tanah dan Kerja Sama Usaha Hakiki Sudrajat lahan yang telah disiapkan oleh Badan Bank Tanah di Panajam Paser Utara sekitar 120 hektare dengan perhitungan bisa membangun 12 ribu rumah.

Namun, tidak semuanya digunakan untuk perumahan, mengingat jumlah penduduk yang belum banyak. Jumlah yang akan terbangun akan disesuaikan lagi dengan kebutuhan yang ada.

"Itu ada sekitar 120-an (hektare). Ya, nanti kita tentunya dibagi ya. Karena kalau 120 hektare itu kan sekitar 12 ribu unit rumah. Belum tentu ada orangnya 12 ribu unit yang siap menghuni. Jadi harus di staging. Tapi, kita siapkan luas areanya sekitar 120 hektare," ujarnya.

Video: Prabowo Minta Tanah Sitaan Kasus Korupsi-BLBI Dibangun Rumah MBR

Video: Prabowo Minta Tanah Sitaan Kasus Korupsi-BLBI Dibangun Rumah MBR

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, menegaskan program Makan Bergizi Gratis Presiden Prabowo Subianto murni ide partainya. Dia mengatakan hal itulah yang membuat partainya bangga sehingga betul-betul ingin merealisasikannya.

"Indonesia sedikit terlambat, sudah 76 negara sudah laksanakan program makan bergizi gratis. Kita merupakan negara yang ke-77. Tapi tidak apa-apa kita terlambat, tapi kita mulai dan sedang kita laksanakan. Nah, ini jelas nyata program dari Gerindra yang kita cintai, Makan Bergizi Gratis. Murni ide dari Gerindra dan itu saya banggakan," ucap Hashim saat sambutan dalam acara Natal Nasional Partai Gerindra di Gereja Tiberias, Kota Bekasi, Sabtu (18/1/2025).

Hashim menjelaskan program Makan Bergizi Gratis ini sudah dibahasnya bersama Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra yang juga Presiden RI Prabowo Subianto sejak 18 tahun lalu. Namun saat itu, kata Hashim, program ini fokus pada pemberian susu kepada seluruh anak Indonesia yang diberi nama 'Revolusi Putih'.

"Program Makan Bergizi Gratis itu direncanakan, digagas 18 tahun yang lalu. Ini bukan ide baru. Ini ide yang saya bahas dengan Pak Prabowo tahun 2006. Waktu itu idenya adalah susu sebagai bentuk asupan gizi. Namanya waktu itu Revolusi Putih, yang berubah namanya sekarang Makan Bergizi Gratis," jelas Hashim.

Dia mengungkapkan saat itu timbul rasa prihatin dari dirinya dan Prabowo atas tingginya angka stunting atau anak kurang gizi di Indonesia. Bahkan dia menyebut, berdasarkan data dua tahun lalu, ada 41 persen anak sekolah di Indonesia tidak sarapan pagi karena ekonomi keluarga dalam kategori miskin.

"Ini adalah tujuan kita tujuan kita adalah untuk memberantas kelaparan dan kita berdayakan anak-anak miskin, anak melarat, yang tidak sempat makan tiap pagi," ungkapnya.

Jajaran Pengurus Besar dan Wilayah Nahdlatul Ulama (NU) di Nusa Tenggara Barat (NTB) siap mengawal program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satunya dengan mengerahkan ibu-ibu.

Ketua PBNU Bidang Organisasi Kadeisasi dan Keanggotaan (OKK) Muhammad Faesal mengatakan jajaran PBNU telah Gerakan Keluarga Berseloroh NU untuk mendukung peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi.

"Ini kami kembangkan dengan segala variabel dan instrumen di dalamnya. Itulah sebabnya PBNU mendukung program pemerintah, yaitu Makan Bergizi Gratis bagi siswa dan santri," kata Faesal saat Konferensi Wilayah (Konferwil) ke-XIV PWNU NTB di Pondok Pesantren Qamarul Huda, Desa Bagu, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, Sabtu (18/1/2025).

Menurut Faesal, para kader NU akan mengisi dan membantu pemerintah dalam menyukseskan program MBG yang telah berlangsung saat ini.

"Insyaallah kami akan ada di dalamnya. Itu nanti pekerjaan ibu-ibu muslimah dan Fatayat. Biar tidak menyakiti suami menjadi pengurus. Karena kami pengurus NU gajinya pas-pasan," ujarnya.

Faesal menjelaskan ada empat hal yang harus dilakukan jajaran pengurus seluruh pengurus NU. Pertama, memperkokoh transformasi Ahlussunnah wa Jamaah (Aswaja), pengembangan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi, serta penguatan organisasi kelembagaan dan jaringan.

"Seluruh kader NU dikirim ke Eropa, China dan berbagai belahan dunia untuk memastikan kualitas SDM bisa bersaing dan menjawab tantangan begitu besar," katanya.

Faesal menargetkan dalam lima tahun ke depan jajaran pengurus NTB yang telah dikirim ke luar negeri untuk pengembangan SDM memiliki doktor uranium, doktor perkapalan, dan doktor persenjataan.

"Meskipun jumlahnya sedikit jika kita bandingkan dengan doktor Pendidikan Agama Islam ya. Oleh karena itu saya mengingatkan selalu diskusi untuk peningkatan SDM," tegas Faesal.

Faesal mengeklaim 56,9 persen warga Indonesia mengaku sebagai warga NU. Menurut dia, jumlah warga NU di Indonesia mencapai 159 juta orang.

"Tapi jumlah dokter kita baru 1.900 orang. Artinya satu dokter harus melayani berapa juta orang. Maka terus kami lakukan pengembangan kualitas SDM. Termasuk pengembangan SDM struktur NU melalui kaderisasi," tandasnya.

Video MBG Sudah Berjalan Sepekan, Ini Kata Para Siswa...

Video MBG Sudah Berjalan Sepekan, Ini Kata Para Siswa...

Sejumlah siswa SD Negeri Dukuh 3 Sukoharjo mengeluhkan mual usai menyantap makan bergizi gratis (MB). Mereka diduga keracunan makanan ayam yang berbau.

Kasus ini terjadi pada Kamis, 16 Januari 2025 pukul 09.30 WIB. Kepala SDN Dukuh 3, Lilik Kurniasih, menyebut sejumlah pihak langsung datang memberikan penanganan seperti tim dari Puskesmas Sukoharjo, SPPG, hingga ahli gizi.

"Tadi ada makanan berbau. Anak-anak ada beberapa yang sudah makan, ada gejala sedikit, ada yang sakit dan mual. Kita langsung koordinasi, tadi semua pihak ke sini," kata Lilik saat ditemui awak media di SDN Dukuh 3, Sukoharjo, Kamis (16/1/2025).

Dari total 200 siswa, hanya sedikit yang mengeluhkan mual usai mengonsumsi MBG. "Tadi sekitar 10 siswa yang mual-mual, langsung bu bidan ke sini, bu dokter ke sini, langsung dikasih obat dan tertangani. Kelas 2 dan 5," jelasnya.

Lilik menjelaskan para siswa yang diduga keracunan ini tak sampai dilarikan ke puskesmas. Disebutkan menu MBG di SDN Dukuh 3 itu berupa nasi, ayam tepung goreng, ca wortel, tahu, dan susu.

"Tadi ayam (makanan yang berbau)," jelasnya.

40 Siswa Dilaporkan Mual-Muntah

Setelah insiden dugaan keracunan ini, program MBG di SDN Dukuh 3 Sukoharjo tetap berlanjut. Menunya pun berganti menjadi nasi, telur dadar, sayur buncis, tahu dan tempe goreng, serta buah pepaya.

Pemberian program MBG di SDN Dukuh 3 itu pun turut diawasi tim dari Puskesmas Sukoharjo. Mereka juga memberikan edukasi kesehatan.

"Kita lakukan edukasi sosialisasi tentang kesehatan makanan. Itu kita lakukan di tiga wilayah sasaran (program MBG)," kata Kepala Puskesmas Sukoharjo dr Kunari Mahanani saat ditemui awak media di SDN Dukuh 3, Sukoharjo, Jumat (17/1).

Dia menerangkan ada 40 siswa di SDN 3 Dukuh yang mengalami pusing, mual, dan muntah pada insiden tersebut. Namun, pada pelaksanaan program Jumat (17/1) tak ada lagi keluhan mual.

"Ada 40 siswa, gejalanya mual, muntah, pusing. Tidak ada sampai dirawat. Kita lakukan observasi semua dalam keadaan baik-baik saja dan kondusif, tidak sampai ke Puskesmas," jelasnya.

Kepala BGN Sebut Human Error

Kasus dugaan keracunan menu MBG di Sukoharjo ini pun mendapat atensi dari pemerintah pusat. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan insiden itu sudah ditangani dengan cepat.

"Nggak ada (pelanggaran SOP), hanya kesalahan teknis. Semua sudah diselesaikan, hanya human error yang sudah terjadi dan sudah diatasi," kata Dadan seusai rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (17/1) dilansir detikNews.

Dadan pun menyampaikan apresiasi Presiden Prabowo Subianto kepada jajarannya yang sudah sigap menangani insiden di SDN Dukuh 3 itu.

"Sehingga kejadian di Sukoharjo itu hanya berlangsung sebentar saja dan segera mengganti menu yang kurang baik. Sehingga Pak Presiden apresiasi untuk hal itu dan beliau menilai ini hal yang bisa saja terjadi ini kapan saja," ucap Dadan.

Video: Respons BPOM soal Siswa Keracunan Menu MBG di Sukoharjo

Video: Respons BPOM soal Siswa Keracunan Menu MBG di Sukoharjo

Juru Bicara (Jubir) Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Dedek Prayudi memastikan pembiayaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menggunakan dana yang sudah dianggarkan pemerintah. Ia menyebut program itu tak memotong anggaran lainnya.

"Nggak ada sih, sebenarnya bukan seperti itu. Jadi jangan di-frame bahwa seolah-olah MBG ini mengorbankan yang lain," ujar Dedek di Bandung, Jawa Barat, dilansir Antara, Sabtu (18/1/2025).

Dedek menjelaskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melakukan fokus ulang terhadap program-program kerjanya.

Dedek menyampaikan saat pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, fokus utama anggaran dikerahkan untuk pembangunan infrastruktur secara masif. Sementara, di era Prabowo ini, fokusnya berganti pada pembangunan sumber daya manusia (SDM) mulai dari MBG sebesar Rp 71 triliun dan pemeriksaan kesehatan gratis dengan anggaran Rp 4,7 triliun.

Selain itu, pemerintah juga berencana untuk memberikan pemeriksaan TBC secara gratis, di luar pemeriksaan kesehatan bagi yang berulang tahun, dengan anggaran Rp 8 triliun. Kemudian juga, peningkatan kualitas infrastruktur kesehatan, seperti rumah sakit dan puskesmas juga ditingkatkan pada era Prabowo dengan anggaran Rp 15 triliun.

"Jadi, bukan MBG sedang memakan yang lain, bukan. Tapi, yang ada adalah dari yang tadinya infrastruktur kita bangun secara masif, maka sekarang infrastruktur APBN kita, kita alihkan. Sekarang refocusing ke pembangunan manusia. Sementara infrastruktur tetap dibangun, cuma sekarang peran swasta lebih ditingkatkan," jelasnya.

Dedek mengatakan salah satu anggaran yang porsinya turun adalah untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Anggaran pembangunan IKN menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Menurut Dedek, hal tersebut normal terjadi lantaran saat ini fokus pembangunan dikerahkan untuk mengikutsertakan sektor swasta.

Pembangunan masif yang dilakukan oleh pemerintah, merupakan sebuah pancingan agar sektor swasta, khususnya bagi penanam modal asing melihat keseriusan negara dalam membangun IKN.

"Karena memang ada sealing, APBN itu boleh membayar untuk pembangunan IKN itu cuma sekian puluh persen, dan itu ada di undang-undangnya, dan ketika itu sudah mendekati sealing, atau sudah sampai di batas atas, maka sudah saatnya sektor swasta yang kemudian membiayai," kata Dedek.

Badan Bank Tanah telah menyiapkan lahan untuk perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di daerah Penajam Paser Utara. Lokasinya dekat dengan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Hal ini diungkapkan oleh Deputi Bidang Pemanfaatan Tanah dan Kerja Sama Usaha Hakiki Sudrajat dalam acara Media Gathering 'Kinerja 2024 dan Outlook 2025' di Bandung.

"Ada lokasi yang kami siapkan untuk perumahan MBR. Kalau melihat di peta (paparan yang ditayangkan di acara tersebut), ada ujung kiri dan kanan itu ada ujung yang kuning. Itu adalah lahan untuk perumahan MBR," kata Hakiki pada Jumat (17/1/2025).

Hakiki mengatakan lahan yang telah disiapkan oleh Badan Bank Tanah sekitar 120 hektare dengan perhitungan bisa membangun 12 ribu rumah. Namun, tidak mungkin semua lahan digunakan sebagai perumahan, mengingat jumlah penduduk yang belum banyak. Jumlah yang akan terbangun akan disesuaikan lagi dengan kebutuhan yang ada.

"Itu ada sekitar 120-an (hektare). Ya, nanti kita tentunya dibagi ya. Karena kalau 120 hektare itu kan sekitar 12 ribu unit rumah. Belum tentu ada orangnya 12 ribu unit yang siap menghuni. Jadi harus di staging. Tapi, kita siapkan luas areanya sekitar 120 hektare," ujarnya.

Untuk skema pembangunan, Hakiki menuturkan harus dikoordinasikan dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Ada pun, tugas Badan Bank Tanah hanya menyiapkan lahan. Lalu, mengenai apakah Otorita IKN akan terlibat di dalamnya, ia belum bisa memastikannya.

"Kalau lihat areanya itu memang area untuk reforma agraria. Jadi mungkin yang akan melakukan lelang (jika ada skema lelang) dari Kementerian (PKP) pak Menteri Ara-nya, Kementerian PKP-nya," ucap Hakiki kepada awak media seusai acara.

Ada pun reforma agraria adalah kebijakan untuk menata kembali susunan kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber daya agraria bagi kepentingan rakyat. Area reforma agraria yang telah disiapkan termasuk dalam master plan Penajam Eco-City. Total luas lahan yang disiapkan untuk area reforma agraria kurang lebih 1.873 hektare.

Rapat di IKN, Jokowi: Beban di Jakarta Sudah Sangat Padat Sekali

Rapat di IKN, Jokowi: Beban di Jakarta Sudah Sangat Padat Sekali

Qatar menandatangani memorandum of understanding (MoU) dengan Indonesia untuk membangun 1 juta rumah di perkotaan. Nantinya, negara tersebut akan membiayai pembangunan 1 juta rumah yang rencananya dalam bentuk rumah susun (rusun).

Anggota Satgas Perumahan Bonny Z Minang mengatakan, Qatar mau membangun satu juta rumah dengan syarat mereka mengawasi langsung prosesnya dan menunjuk kontraktornya sendiri. Bonny membeberkan, kontraktor untuk proyek tersebut berasal dari China sementara subkontraktornya berasal dari Indonesia. Alasan Qatar memilih kontraktor dari China karena sudah memiliki pengalaman kerja sama sebelumnya.

"Persyaratannya, dia akan tunjuk kontraktor China. Ini persyaratannya dia. Subkonnya, kita kondisikan harus orang Indonesia. Paham dia, setuju," kata Bonny dalam acara media gathering di Park Hotel, Jakarta, Jumat (17/1/2025).

Tak hanya mengucurkan dana, pihak Qatar juga yang akan menjual rusun tersebut. Pemerintah Indonesia hanya menyediakan tanah yang bisa dipakai untuk pembangunan rusun.

"Nah kita sepakat, oke tetapi subkon-nya (sub kontraktor) Indonesia. Siapa yang jual? Ya dia (Qatar) yang jual lho. Negara hanya memberikan lahan. Jadi mereka tidak perlu beli lahan. Contohnya ada lahan-lahan negara yang idle ya kan. Negara memberikan lahan, dia bangun. Nanti itu (rusun) dikelola setelah selesai ya sama pemerintah," bebernya.

Bonny mengatakan, tidak hanya negara asing saja yang bisa membangun hunian tersebut tetapi pengembang lokal juga bisa melakukan itu. Menurutnya, tidak akan ada persaingan antara pengembang lokal dengan asing karena pihaknya terbuka akan berbagai opsi.

"Jadi negara menyiapkan lahan supaya program rumah susun di kota ini tidak menjadi mahal, bengkak. Jadi itu bisa orang asing atau pengembang, asosiasi juga bisa," katanya.

Untuk harga unit rusunnya, kata Bonny, sedang diatur. Harganya diperkirakan akan terjangkau, sekitar Rp 300-500 juta.

"Ini (harganya) sedang diatur, karena ada kelas ada yang Rp 300 sampai Rp 500 (juta). Affordable. Jadi juga ada program TOD, Transit Oriented Development," katanya.

Rusun-rusun di perkotaan memang ditargetkan ada di tengah kota atau dekat dengan transportasi umum alias TOD. Bonny menuturkan, hunian tersebut diutamakan untuk ASN yang berusia 25-35 tahun dan baru untuk masyarakat. Untuk kriteria lebih lengkapnya, masih didiskusikan lebih lanjut lagi.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah menuturkan, pihaknya juga ingin berpartisipasi dalam pembangunan rumah di perkotaan seperti Qatar. Ia yakin apabila pemerintah memberikan fasilitas yang sama seperti yang diberikan ke Qatar, misalnya tanah gratis, maka pengembang dalam negeri juga bisa ikut berpartisipasi.

Hanya saja, perlu mekanisme yang jelas untuk mengajukan pinjaman ke perbankan untuk melakukan pembangunan tersebut. Hal itu karena, selama ini pengembang umumnya menjaminkan sertifikat tanah untuk mendapatkan pinjaman dari perbankan untuk pembangunan rumah.

"Cuma permasalahannya adalah gimana dengan perbankan. Karena ini kan modal kerja rata-rata yang dijaminkan tanahnya sementara tanah milik negara. Kredit apa yang bisa di situ sehingga kami juga bisa masuk. Pemilikan tanahnya kan bukan lagi milik konsumen karena ini bangunannya yang milik konsumen. Nah ini modal apa yang bisa tertarik untuk membangun itu. karena selama ini kita tanah itu yang dijaminkan, di situ juga diproduksi," ungkapnya.

Apabila diberikan modal yang sama seperti Qatar, Junaidi yakin pengembang lokal juga akan siap bergotong royong membangun hunian di perkotaan.

"Karena ini menarik juga kalau tanah dikasihkan, kita jualan dengan harga yang ditentukan oleh pemerintah, kami yakin bisa gotong royong seperti itu," tuturnya.

Video: RI-Qatar Jalin Kerja Sama Bangun 1 Juta Rumah

Video: RI-Qatar Jalin Kerja Sama Bangun 1 Juta Rumah