Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan saat ini semua program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia menggunakan APBN. Tidak ada lagi yang menggunakan kocek pribadi Presiden Prabowo Subianto.

Dikabarkan sebelumnya, pada hari-hari pertama program MBG berjalan masih ada pembagian makanan yang menggunakan kocek Prabowo secara langsung. Namun, kini semua program sudah dibiayai secara penuh lewat APBN.

Dadan membenarkan memang di awal program ini melakukan uji coba, semua dilakukan dengan biaya pribadi Prabowo. Namun, itu hanya dilakukan saat uji coba saja.

"Begini ya, kita sekarang sudah masuk di program yang didanai oleh APBN. Kita fokus di situ saja, karena sebelum program ini jalan kan seluruh dibiayai oleh pribadi beliau. Jadi, itu sekarang sudah keluar tema itu. Jadi sekarang fokus bagaimana agar negara hadir di dalam investasi SDM jangka panjang," sebut Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025).

Sebelumnya, pada 6 Januari 2025 yang lalu atau hari pertama program MBG dijalankan pemerintah secara resmi, Kepala Kantor Komunikasi Presiden (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi menyatakan masih ada menu MBG yang dibagikan menggunakan kocek pribadi Presiden Prabowo Subianto di beberapa daerah. Salah satunya di Kendari, Sulawesi Tenggara.

Kala itu, Hasan menjelaskan di beberapa daerah masih memiliki dana sisa dari anggaran uji coba MBG. Uji coba dilakukan memang menggunakan dana dari kocek Prabowo sendiri.

"Yang di Kendari memang itu dia masih punya sisa anggaran uji coba dari yang diberikan oleh Pak Prabowo sebelumnya. Jadi, mereka masih menggunakan dana yang itu," ungkap Hasan kepada wartawan, Senin (6/1/2025) silam.

Sementara itu, bila bicara anggaran, total yang dikucurkan pemerintah untuk program MBG selama tahun 2025 mencapai Rp 71 triliun. Jumlah itu bisa memberikan Makan Gratis kepada 15-17,5 jutaan penerima pada akhir 2025.

Fahri Hamzah menyindir kawasan pesisir di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang dianggap rusak dan kumuh. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) itu juga menyebut banyak masyarakat tinggal di kawasan pesisir pantai.

"Ada 12 ribu desa di kawasan pesisir. Di NTB juga banyak warga kita tinggal di pesisir, dan itu rusak dan kotor," ujar Fahri pada Rapat Koordinasi (Rakor) Desain Penataan Perumahan dan Permukiman di Kantor Gubernur NTB, Jumat (17/1/2025).

Sepanjang pemukiman warga di kawasan pesisir pantai di NTB, menurut Fahri, sering dijadikan tempat pembuangan sampah sehingga tampak kumuh dan tidak enak dipandang. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pembangunan Perumahan akan berkoordinasi dengan para wali kota dan lurah untuk mengatasi masalah tersebut.

Fahri juga menyoroti tipe pembangunan rumah di kota dan desa di NTB yang menurutnya memerlukan penataan, seperti di Kecamatan Ampenan, Cakranegara, dan wilayah lainnya. Ia menilai pembangunan rumah tidak semestinya dilakukan secara berlebihan di wilayah pesisir.

"Bagi saya, masyarakat harus diajari untuk tinggal di rumah susun. Jika mereka belum berani, bisa dibangun rumah susun yang tidak terlalu tinggi, antara dua hingga tiga lantai. Oleh karena itu, pemerintah perlu mendesain kawasan pinggir kali dan pesisir," jelas Fahri.

Fahri meminta wali kota terpilih untuk mendesain kawasan pesisir dengan lebih baik. Menurutnya, dana untuk program ini tersedia, tetapi pelaksanaannya harus didukung desain yang benar. "Capek kita menangani proyek-proyek kecil yang tidak jelas," ungkapnya.

"Saya tinjau kemarin di Kota Bima. Ada 300 unit. Itu rumah susun dibangun dahulu, baru cari airnya. Kan nggak niat. Ada juga di Lombok Timur, rumah susun nelayan yang mangkrak," tambah Fahri.

Fahri menilai pembangunan rumah susun untuk masyarakat di Bima dan rumah susun nelayan di Labuan Lombok Timur menunjukkan kurangnya keseriusan. Ia menegaskan rencana penataan kawasan pesisir dan lingkungan padat penduduk akan dilombakan.

"Saya akan lombakan, proposalnya saya bocorkan biar NTB dapat banyak. Kalau sampai NTB tidak dapat banyak, ini keterlaluan," tegas Fahri.

Dia juga meminta agar semua pimpinan kepala daerah di NTB segera berpikir dan membuat desain untuk kawasan pesisir di NTB. "Jadi, saya minta para pemimpin ini jadi pemikir agar tidak salah mengambil keputusan," tandas Fahri.

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

Satuan Tugas (Satgas) Perumahan mengatakan bahwa negara akan membantu bayar cicilan rumah sebesar Rp 600 ribu per bulan untuk orang miskin selama 25 tahun. Hal itu dilakukan dalam rangka pengentasan kemiskinan melalui Program 3 Juta Rumah.

Nantinya cicilan tersebut akan diberikan kepada warga miskin di desa maupun pesisir hingga perkotaan untuk memiliki rumah. Secara tidak langsung, mereka akan mendapatkan rumah gratis dari pemerintah.

"Program pengentasan kemiskinan, negara membayar cicilan mereka. Secara tidak langsung negara memberikan gratis rumah. Di situ artinya negara membangun rumah. Dulu, negara hanya memberikan relaksasi yang membayar adalah buruh. Relaksasi kepada siapa? Pengembang. Supaya jualannya gampang, siapkan kepada pembeli supaya tidak membayar bunga tinggi," kata anggota Satgas Perumahan Bonny Z Minang, di acara diskusi bersama Apersi di Park Hotel, Jumat (17/1/2024).

Nantinya, rumah yang akan didapatkan yaitu tipe 36 dengan luas lahan 70 meter persegi dengan harga rumah maksimal Rp 100 juta per unit pada tahun pertama program berjalan. Nantinya, warga yang mendapatkan rumah gratis itu juga diberikan sertifikat hak milik (SHM).

Untuk pembangunannya, pemerintah akan memberdayakan UMKM desa. Agar rumah yang dibangun bisa sesuai standar, asosiasi pengembang juga bisa membantu dengan cara memberikan pelatihan kepada UMKM tersebut.

Sementara itu, untuk desain rumah di desa akan dilakukan lewat sayembara. Desain rumahnya juga harus memasukkan unsur lokal dan akan dipilih oleh masing-masing warga desa.

Namun perlu dicatat ada kriteria masyarakat miskin yang bisa mendapat bantuan cicilan rumah Rp 600 ribu per bulan dari pemerintah. Saat ini, kata Bonny, aturan teknis mengenai kriteria masyarakat miskin seperti apa yang berhak, sedang dibuat oleh Badan Pengentasan Kemiskinan.

"Sewaktu kita sudah punya (postur kriteria orang miskin), kita laporkan ke Presiden, jika presiden sudah setuju, ini diumumin. Nanti dikasih ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), PKP kasih ke 75 ribu desa," kata Bonny.

Setelah itu, kriteria tersebut akan diberikan kepada seluruh kepala desa untuk memverifikasi warga dan memilih penerima. Langkah ini akan melibatkan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Bintara Pembina Desa (Babinsa) dari TNI.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah akan menyediakan rumah bagi masyarakat miskin melalui program 3 juta rumah. Anggota Satgas Perumahan Presiden Prabowo Subianto, Bonny Z. Minang mengatakan skema pendanaan program tersebut dengan membayarkan cicilan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk masyarakat tak berpenghasilan tersebut.

Ia menyebut pemerintah akan membayar cicilan setiap rumah sebesar Rp 600 ribu per bulan selama 25 tahun. Anggaran yang dibutuhkan untuk cicilan program 3 juta rumah sebesar Rp 21,6 triliun. Menurutnya, hal ini dapat diwujudkan setelah terbitnya peraturan presiden (Perpres) yang kini sedang dipersiapkan.

"Jadi untuk merumahkan 3 juta (keluarga miskin), negara tidak perlu keluarkan Rp 300 triliun kalau satu rumah Rp 100 juta. Negara hanya membayar cicilannya yang di mana satu rumah itu Rp 600 ribu ditetapkan Presiden, dikali 12 (bulan) jadi Rp 7,2 juta (setahun), dikali 3 juta (rumah). Setahun itu (cicilan) adalah Rp 21,6 triliun," ujar Bonny kepada detikProperti, Selasa (10/12/2024).

Video: Kekhawatiran JPPI soal Rencana Sekolah Rakyat Dikelola Kemensos

Video: Kekhawatiran JPPI soal Rencana Sekolah Rakyat Dikelola Kemensos

Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, hingga Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto membahas evaluasi dan perkembangan realisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dadan menyebut Prabowo sempat bercerita masalah dalam program ini yang sampai mengganggunya.

Rapat terbatas Prabowo dengan para menteri itu digelar di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (17/1/2025). Dadan mengaku mendapat arahan dari Prabowo agar program MBG dipercepat.

"Satu hal yang paling membuat Bapak Presiden ingin melakukan percepatan karena beliau sangat concern dengan tuntutan anak-anak yang belum kebagian makan bergizi," kata Dadan kepada wartawan.

Dadan mengatakan Prabowo mendengar laporan banyak anak yang mengadu kepada orang tuanya karena di sekolah belum ada program MBG. Hal ini, kata Dadan, membuat perasaan Prabowo terusik.

"Karena banyak laporan, banyak anak-anak yang bilang ke orang tuanya. Bahkan yang baru berumur 5 tahun mengatakan, 'Ibu, kenapa saya belum dikasih makan oleh Bapak Prabowo. Sementara teman-teman saya sudah'. Jadi ini satu hal yang mengusik kalbu beliau," ucap Dadan.

"Sehingga kami dikumpulkan untuk melakukan proses percepatan yang perlu dilakukan dan ini dilakukan lintas sektoral," tambahnya.

Diketahui, menteri-menteri mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Prabowo di Istana Jakarta hari ini. Beberapa yang hadir, yakni Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri PPN/Kepala Bapennas Rachmat Pambudy, Menteri Desa-PDTT Yandri Susanto, Mendikdasmen Abdul Mu'ti, Wamentan Sudaryono dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.

Selain itu, hadir juga Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana membeberkan respons Presiden Prabowo Subianto terkait puluhan siswa SDN Dukuh 3, Sukoharjo, Jawa Tengah, mual-mual setelah menyantap makan bergizi gratis (MBG). Prabowo, menurut Dadan, memandang bahwa insiden itu bisa saja terjadi.

Hal itu disampaikan Dadan seusai rapat terbatas menteri-menteri bersama Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (17/1/2025). Dadan mulanya menegaskan pihaknya telah memiliki pakem atau standard dalam realisasi program MBG.

"Jadi begini, dari awal BGN kan menyampaikan patokan-patokan. Yang pertama, pemenuhan kalori sesuai dengan tahap perkembangan. Yang kedua, komposisi gizi. Yang ketiga, higienis dan food safety. Jadi ini dari awal memang sudah menjadi concern kami," kata Dadan kepada wartawan.

Dadan menyebutkan insiden siswa-siswa keracunan di Sukoharjo dapat diatasi dengan cepat. Menurutnya, Prabowo turut mengapresiasi jajaran di pemerintahannya yang langsung sigap mengatasi masalah tersebut.

"Sehingga kejadian di Sukoharjo itu hanya berlangsung sebentar saja dan segera mengganti menu yang kurang baik. Sehingga Pak Presiden apresiasi untuk hal itu dan beliau menilai ini hal yang bisa saja terjadi ini kapan saja," ucapnya.

Istana sebelumnya buka suara soal puluhan siswa SDN Dukuh 3, Sukoharjo, Jawa Tengah, mual-mual setelah menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala Komunikasi Presiden Hasan Nasbi mengatakan hal ini menjadi evaluasi bagi Badan Gizi Nasional (BGN).

Hasan menyebutkan kondisi 40 anak mengalami mual dan muntah-muntah itu sudah ditangani dan saat ini dalam kondisi membaik. Para siswa itu diduga muntah setelah memakan ayam yang dimarinasi.

"Ada kejadian di salah satu sekolah yang dilayani oleh SPPG di Sukoharjo. 40 anak yang memakan ayam yang dimarinasi mengalami mual dan muntah-muntah. Anak-anak ini sudah ditangani dan diobati di puskesmas terdekat dan keadaannya sudah kembali membaik," kata Hasan kepada wartawan, Kamis (16/1).

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyambangi Istana Merdeka, Jakarta. Dadan hendak menghadap Presiden Prabowo Subianto untuk melaporkan soal masalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang baru berjalan beberapa waktu lalu.

Pantauan detikcom di Istana, Jumat (17/1/2025), Dadan tiba pukul 14.03 WIB. Dadan menggunakan mobil berpelat RI 33-11.

"Ya kami dipanggil untuk membicarakan masalah program Makan Bergizi Gratis," ujar Dadan.

Dadan enggan membeberkan lebih lanjut mengenai hal yang akan dilaporkan kepada Prabowo. Dia hanya mengatakan akan menyampaikan pernyataan lebih lanjut seusai rapat.

"Keterangan lebih lanjut setelah rapat ya," katanya.

Lebih lanjut Dadan memastikan akan turut melaporkan soal masalah sejumlah siswa mengalami keracunan setelah menyantap menu MBG di Sukoharjo, Jawa Tengah.

"Akan kami laporkan," ujar dia.

Istana sebelumnya buka suara soal puluhan siswa SDN Dukuh 3, Sukoharjo, Jawa Tengah, mual-mual setelah menyantap menu program MBG. Kepala Komunikasi Presiden Hasan Nasbi mengatakan hal ini menjadi evaluasi bagi BGN.

Hasan menyebutkan kondisi 40 anak mengalami mual dan muntah-muntah itu sudah ditangani dan saat ini dalam kondisi membaik. Para siswa itu diduga muntah setelah memakan ayam yang dimarinasi.

"Ada kejadian di salah satu sekolah yang dilayani oleh SPPG di Sukoharjo. 40 anak yang memakan ayam yang dimarinasi mengalami mual dan muntah-muntah. Anak-anak ini sudah ditangani dan diobati di puskesmas terdekat dan keadaannya sudah kembali membaik," kata Hasan kepada wartawan, Kamis (16/1).

Simak Video 'Momen Wamen PPPA Tinjau SPPG di Malang: Semua Rapi Sekali':

[Gambas:Video 20detik]

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP), Fahri Hamzah, mengancam akan melaporkan pengembang ke polisi jika tetap membangun perumahan di atas lahan sawah produktif. Menurut Fahri, larangan tersebut merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

"Pokoknya sawah tidak boleh lagi (dibangun), cari ide lain. Presiden sudah melarang, tidak boleh lagi. Setop. Nanti kalau tidak, kami lapor polisi," tegas Fahri saat kunjungan kerja di NTB, Jumat (17/1/2025).

Fahri menambahkan rencana pembangunan harus matang dan mereka akan mendorong perencanaan tersebut dari bawah. "Sudah ada petugas nanti," katanya.

Menurut Fahri, banyaknya rumah kosong dan rumah susun (rusun) kosong di NTB bukan karena masyarakat tidak mau menempati, melainkan karena pembangunan yang tidak sesuai rencana. "Yang kosong-kosong ini jangan diulangi lagi ke depan," tegasnya.

Fahri juga meminta masyarakat yang tinggal di kota untuk mulai berpikir tentang tinggal di rumah susun, mengingat lahan di area kota sudah habis. "Silakan tinggal di rumah susun," ujarnya.

Fahri mengungkapkan terdapat 26,7 juta rumah tidak layak huni di NTB. Oleh karena itu, pemerintah harus merancang desain perumahan yang matang dan sesuai kebutuhan. "Kita tahu, Kota Mataram, dan Lombok Barat banyak lahan sawah berkelanjutan jadi rumah. Kasihan ini," katanya.

Fahri juga menyoroti masalah rusun nelayan yang mangkrak di Labuan Haji, Kecamatan Pringgabaya, Lombok Timur. Menurutnya, rusun tersebut pantas untuk dilaporkan ke aparat penegak hukum.

"Rumah susun yang gagal itu pasti perencanaan tidak benar. Kalau ada perencanaan tidak benar, layak untuk diperiksa," tegas Fahri.

Fahri menduga mangkraknya pembangunan rusun nelayan yang memiliki lima lantai tersebut disebabkan oleh perencanaan yang kurang matang, serta kemungkinan adanya kepentingan politis dalam pemilihan lokasi pembangunan.

"Saya kira ini ada memaksa membangun di lahan tertentu karena itu milik pejabat ini, milik pejabat itu, dan harus dibangun di situ, padahal di situ tidak layak," jelas Fahri.

Fahri menegaskan kegagalan pembangunan tersebut didorong oleh motif politik yang akhirnya merugikan rakyat. "Saya minta harus merencanakan sesuatu yang bermanfaat bagi rakyat, bukan membangun sesuatu karena didorong oleh hasrat politik yang akhirnya tidak bermanfaat," tambahnya.

Menurut Fahri, pembangunan dengan pola seperti ini menyebabkan banyak rumah dan rusun kosong yang akhirnya terbengkalai. "Itu-itu kan uang semua itu," tegas Fahri.

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan pemerintah berencana menambah anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun ini. Hal ini dilakukan karena Presiden Prabowo Subianto ingin agar program ini segera bisa dijalankan sesuai target untuk memberi makan 82,9 juta penerima mulai dari anak sekolah hingga ibu hamil dan menyusui.

Menurutnya, anggaran Rp 71 triliun hanya cukup untuk membiayai pemberian MBG untuk 17 jutaan penerima saja, masih jauh dari target yang ditetapkan.

"Begini untuk sementara yang sudah fix itu Rp 71 triliun itu kalau tidak ada penambahan maka akan mencapai 15 sampai 17,5 juta penerima saja," beber Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025).

"Pak Presiden gelisah karena banyak anak yang belum mendapatkan itu artinya beliau sedang memikirkan untuk mempercepat proses ini sehingga di akhir 2025 menjadi 82,9 juta," tambahnya.

Dia mengatakan, dari hitungan sementara dari Badan Gizi untuk mencapai target 82,9 juta penerima pada akhir 2025 butuh tambahan anggaran hingga Rp 100 triliun.

"Kalau dari hitungan Badan Gizi kalau tambahan itu terjadi di September sebetulnya Rp 100 triliun sudah cukup untuk memberi makan 82,9 juta," sebut Dadan.

Soal keputusan tambah anggaran, dia bilang semua kembali lagi kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan mengikuti semua keputusan Prabowo.

"Beliau (Prabowo) punya keinginan untuk menggapai seluruh penerima manfaat, otomatis anggaran akan bertambah, dan tadi Menteri Keuangan kelihatannya menyampaikan semua sangat tergantung kepada Presiden," pungkas Dadan.

Video Kepala BGN soal Siswa SD Keracunan Makan Gratis: Murni Kesalahan Teknis

Video Kepala BGN soal Siswa SD Keracunan Makan Gratis: Murni Kesalahan Teknis

Pemerintah berencana menambahkan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini dilakukan karena Presiden Prabowo Subianto ingin agar cakupan program prioritas itu ditingkatkan sesuai target mencapai 82,9 juta penerima pada 2025.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan tambahan anggaran kemungkinan akan diberikan pada September 2025. Dari hitungan yang dilakukan pihaknya, jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk mengakselerasi target hingga 82,9 juta penerima mencapai Rp 100 triliun.

"Kalau dari hitungan Badan Gizi, kalau tambahan itu terjadi di September, sebetulnya Rp 100 triliun sudah cukup untuk memberi makan 82,9 juta orang," beber Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025).

Nah, sejauh ini anggaran yang sudah ditetapkan Rp 71 triliun hanya bisa digunakan untuk memberikan MBG kepadasekitar 17 jutaan penerima saja. Masih jauh dari target 82,9 juta penerima.

"Begini untuk sementara yang sudah fix itu Rp 71 triliun itu kalau tidak ada penambahan maka akan mencapai 15 sampai 17,5 juta penerima saja," beber Dadan.

Dia menekankan, sampai hari ini belum ada keputusan resmi untuk penambahan anggaran tersebut. Keputusan penambahan anggaran semuanya dikembalikan kepada Prabowo. Bahkan menurutnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan mengikuti keputusan Prabowo.

"Beliau (Prabowo) punya keinginan untuk menggapai seluruh penerima manfaat, otomatis anggaran akan bertambah, dan tadi Menteri Keuangan kelihatannya menyampaikan semua sangat tergantung kepada presiden," pungkas Dadan.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, memastikan insiden puluhan siswa SDN Dukuh 3, Sukoharjo, Jawa Tengah, mual-mual setelah menyantap makan bergizi gratis (MBG) sudah diatasi. Dadan mengatakan masalah tersebut terjadi karena human error.

"Nggak ada (pelanggaran SOP), hanya kesalahan teknis saja. Semua sudah diselesaikan, hanya human error yang sudah terjadi dan sudah diatasi," kata Dadan usai rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (17/1/2025).

Dadan mengatakan para siswa yang mengalami keracunan telah ditangani dan kembali bersekolah. Dia pun memastikan pihaknya telah melakukan penanggulangan agar insiden serupa tidak terjadi lagi.

"Sehingga anak-anak yang kemarin keracunan sekarang sudah sekolah lagi. Sudah ada antisipasinya, di Sukoharjo bisa dicek sudah tidak terjadi lagi," katanya.

Istana sebelumnya buka suara soal puluhan siswa SDN Dukuh 3, Sukoharjo, Jawa Tengah, mual-mual setelah menyantap makan bergizi gratis (MBG). Kepala Komunikasi Presiden Hasan Nasbi mengatakan hal ini menjadi evaluasi bagi Badan Gizi Nasional (BGN).

Hasan menyebutkan kondisi 40 anak mengalami mual dan muntah-muntah itu sudah ditangani dan saat ini dalam kondisi membaik. Para siswa itu diduga muntah usai memakan ayam yang dimarinasi.

"Ada kejadian di salah satu sekolah yang dilayani oleh SPPG di Sukoharjo. 40 anak yang memakan ayam yang dimarinasi mengalami mual dan muntah-muntah. Anak-anak ini sudah ditangani dan diobati di puskesmas terdekat dan keadaannya sudah kembali membaik," kata Hasan kepada wartawan, Kamis (16/1).

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP), Fahri Hamzah, bakal menjadikan Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai pilot project program 3 juta rumah. Program 3 juta rumah merupakan janji Presiden Prabowo Subianto.

"Saya memang memilih NTB sebagai percontohan," ujar Fahri saat Rapat Koordinasi (Rakor) Desain Penataan Perumahan dan Permukiman di NTB, Jumat (17/1/2025).

Pemilihan NTB sebagai percontohan program 3 juta rumah karena Fahri telah mengenal seluk-beluk Bumi Gora. "Jadi kalau ada yang bohong, saya tahu itu bohong. Kalau ada yang salah, saya tahu itu salah. Karena saya mengenal," ujar Fahri.

Sebelum melakukan kunjungan kerja ke NTB, Fahri menyempatkan diri bertemu dengan Menteri PKP, Maruarar Sirait. "Saya bilang saya nggak minat jadi kepala daerah. Kenapa? Saya ke NTB karena saya kenal NTB," ujarnya.

Fahri mengungkapkan data menjadi masalah utama pembangunan perumahan di NTB. Permasalahan data ini harus segera diselesaikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB.

"Data itu harus benar karena kemungkinan selama ini kita ambil keputusan yang salah. Jadi saya minta datanya realnya bagaimana," kata Fahri.

Fahri bakal segera menemui Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf, untuk melakukan koordinasi terkait data jumlah penduduk yang belum memiliki rumah layak. Selain itu, Fahri juga meminta waktu untuk bertemu Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) terkait data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dan lembaga lain.

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman NTB, Sadimin, mengatakan siap membantu pemerintah pusat dalam mewujudkan program pembangunan 3 juta rumah.

"Ini sesuai surat keputusan bersama (SKB) bersama 3 kementerian tanggal 25 November 2024 lalu yang penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk pembangunan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)," terang Sadimin.

Dalam hal ini, kata Sadimin, pemerintah menetapkan 7 juta MBR bagi masyarakat belum menikah dan 8 juta yang sudah menikah.

"Dalam SKB ini sudah sosialisasikan. Ini untuk wujudkan 3 juta rumah. Apa yang menjadi tugas Pemprov dan kabupaten. Karena sementara tugas pemerintah daerah menangani rumah pasca bencana dan rumah realokasi," ungkap Sadimin.

Sadimin mengungkapkan, dari analisa pemerintah, kondisi rumah layak huni mencapai 69,89 persen pada 2025. Sehingga, rumah tidak layak huni mencapai ada 30,18 persen atau setara 498.000 ribu rumah tangga.

Jumlah rumah layak huni di NTB pada 2025 sudah meningkat dibandingkan 2023 yang mencapai 67,74% berdasarkan hitungan BPS. Jumlah rumah layak huni meningkat karena ada pengembangan pada 2024.

"Jadi estimasi pada perhitungan kami tahun 2024 yang dilaksanakan (pembangunan) oleh pengembang dan pemerintah sekitar 20.000 rumah," terang Sadimin.

Sadimin mengatakan jumlah kepemilikan rumah di NTB tahun 2023 mencapai 7,6 persen atau setara 121.782 rumah. Untuk jumlah kawasan kumuh di NTB tahun 2024 seluas 1.412 hektar.

"Nah, yang menjadi Kewenangan pusat ada 25 lokasi atau setara dengan 525,66 hektar," ujar Sadimin.

Ada pun luas area dari kewenangan provinsi mencapai tersebar di 29 lokasi atau setara 365 hektar. Untuk kewenangan kabupaten tersebar di 146 lokasi dengan luas 520 hektar. "Ini sudah ada SK bupati dan gubernur," tegasnya.

Ada pun jumlah rumah susun di NTB sejak 2005 hingga 2024 sebanyak 49 twin block (TB) atau 1.726 unit. Dari 49 TB, 48 di antaranya sudah dihuni. "Yang belum ditempati itu di rumah susun di Kayangan, Lombok Timur," katanya.

Dari 49 TB itu, 36 rumah rusun sudah diserah terimakan. Untuk 11 TB rusun masih dalam proses dan 2 TB masih dilengkapi dokumen.

Sadimin mengatakan untuk jumlah rumah khusus (Rusus) telah dibangun 1.589 unit. Di antaranya 1.542 unit sudah dilakukan serahterima. "Ada 25 unit on proses dan 22 unit dalam melengkapi dokumen," tandas Sadimin.

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah

Presiden Prabowo Subianto hari ini melakukan rapat terbatas untuk membahas perkembangan terkini program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sederet pejabat Kabinet Merah Putih tiba di Istana siang ini.

Hadir paling awal, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana yang merapat ke Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat sejak pukul 14.00 WIB. Dia mengatakan dirinya hadir untuk melaporkan perkembangan terkini program MBG.

"Ya kami dipanggil untuk membicarakan masalah program Makan Bergizi Gratis," sebut Dadan ditemui saat tiba di Istana, Jumat (17/1/2025).

Dadan juga mengaku akan memberikan laporan soal insiden keracunan makanan di Sukoharjo, Jawa Tengah. "Akan kami laporkan," katanya.

Menyusul Dadan, sekitar pukul 14.30 WIB menteri lain datang merapat. Antara lain, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi yang hadir bersamaan dengan Menteri UMKM Maman Abdurahman. Kemudian dilanjutkan dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti.

"Kita bahas soal Makan Bergizi, kita laporkan persiapannya koperasi dan UMKM, Kementerian Desa. Evaluasi menyeluruh nanti," sebut Budi Arie.