Maling berhasil mencuri di sebuah kompleks perumahan di Kompleks Toa, Sukamaju, Tapos, Kota Depok. Empat pencuri menggasak empat motor di kompleks tersebut.

"Betul, kami sudah menerima laporan dan sudah cek TKP (tempat kejadian perkara) pencurian empat motor di satu Kompleks Toa Blok C RT 6/12 Kelurahan Sukamaju, Tapos, Depok," kata Kanit Reskrim Polsek Cimanggis AKP Ade kepada wartawan di Polsek Cimanggis, Selasa (14/1/2025).

Peristiwa itu terjadi pada Kamis (9/1) dini hari. Kelompok pencuri itu mengambil motor di rumah yang berdekatan.

"Kejadiannya, kalau dari rekaman CCTV, mereka ada empat orang, rumahnya berdekatan yang diambil kendaraannya," jelasnya.

Adapun empat jenis motor itu adalah tiga unit Honda Beat dan satu unit Yamaha Nmax.

"Jadi ada empat jenis kendaraan, Honda Beat tiga, Yamaha Nmax satu. (Ada) tiga rumah (yang dimasuki maling) kalau nggak salah, ada yang 1 rumah 2 (motor) atau 4 rumah gitu," jelasnya.

Polisi saat ini masih menyelidiki peristiwa itu untuk mengungkap identitas dan menangkap pelaku.

"Kami sedang melakukan penyelidikan dan mendalami mencari CCTV guna petunjuk lain. Untuk kemungkinan bisa melihat dari ciri-ciri pelaku," tutupnya.

Lihat juga Video Viral Maling Motor di Depok Tewas Setelah Diamuk Massa

[Gambas:Video 20detik]

Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin mendorong pendanaan yang melibatkan masyarakat dalam melaksanakan program makan bergizi gratis (MBG). Sultan mengusulkan pendanaan menggunakan zakat untuk membiayai makan bergizi gratis.

"Saya melihat begini, memang negara pasti di bawah Pak Prabowo Mas Gibran, ini betul-betul ingin, ya, ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja, kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis," kata Sultan kepada wartawan di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Sultan menilai keterlibatan masyarakat dalam program ini perlu dimanfaatkan. Dia mencontohkan dana zakat yang turut dilibatkan dalam pembiayaan makan gratis.

"Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa nggak ini justru kita manfaatkan juga," katanya.

"Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa nggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh," lanjutnya.

Dengan begitu, menurut Sultan, pemerintah tidak sekadar menggunakan APBN. Dia juga menyinggung dukungan dana dari pemerintah Jepang yang menyatakan hendak mendukung program tersebut.

"Sehingga pemerintah tidak bekerja sendiri dengan anggaran yang ada. Saya pun sudah menyampaikan dengan beberapa duta besar, saya sampaikan tolong dong kami punya negara ini, negara kami punya program andalan yang namanya makan bergizi gratis. Tolong juga kalau negara-negara luar juga ingin berkontribusi," ujar Sultan.

"Nah, ternyata kemarin juga kita senang Jepang sudah mulai ikut support kita. Saya mau mengatakan bahwa program makan bergizi gratis ini, kalaupun memang ini program andalan dari eksekutif atau pemerintah, tapi kami berharap dari parlemen melakukan semua fungsi yang ada, memastikan agar program ini juga betul-betul berjalan dengan maksimal," pungkasnya.

Simak Video: Respons PBNU soal Usulan Zakat, Infaq, Sedekah Dipakai untuk MBG

[Gambas:Video 20detik]

Dinas Kesehatan (Dinkes) Karangasem membentuk tim pengawasan keamanan pangan (TPKP). Tim ini dibentuk untuk memastikan seluruh tahapan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah itu berjalan dengan aman dan lancar.

Kepala Dinas Kesehatan Karangasem I Gusti Bagus Putra Pertama mengatakan bahwa pembentukan tim tersebut sesuai dengan surat edaran dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI. Tim tersebut bertugas di dapur sehat dan juga di masing-masing sekolah.

"Untuk di dapur sehat, tim ini bertugas mengecek secara menyeluruh terhadap bahan serta makanan yang nantinya akan dikonsumsi oleh para siswa," kata Pertama, Selasa (14/1/2025).

Dia menegaskan, seluruh bahan makanan yang digunakan diawasi secara teliti, mulai dari proses mencuci, pembersihnya, hingga proses memasak. Tim yang ditugaskan tersebut juga sudah terlatih.

Selain di dapur sehat, tim tersebut juga bertugas melakukan pengawasan di masing-masing sekolah yang menerima program makan bergizi gratis di Kabupaten Karangasem. Tugasnya juga hampir sama, yakni mengecek apakah makanan yang sampai masih segar atau tidak, hingga kelayakan konsumsi.

"Tim ini bergerak setiap hari, supaya program makan bergizi gratis benar-benar berjalan dengan baik dan lancar," ujar Pertama.

Adapun program MBG di Kabupaten Karangasem mulai dirilis pada Senin (13/1/2025) dengan menyasar 18 sekolah mulai dari tingkat PAUD-SMA/SMK dengan total 2.838 siswa.

Video MBG Sudah Berjalan Sepekan, Ini Kata Para Siswa...

Video MBG Sudah Berjalan Sepekan, Ini Kata Para Siswa...

Anggaran 71 triliun yang akan digunakan untuk menopang kebutuhan Makan Bergizi Gratis (MBG) ternyata tidak cukup. Maka, pemerintah pun berencana untuk menambah jumlah anggaran agar dapat memenuhi kebutuhan program selama satu tahun ke depan.

Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut jika anggaran MBG yang awalnya sebesar Rp 71 triliun hanya mampu memenuhi kebutuhan Juni 2025. Mengutip detikFinance, Zulhas mengatakan kemungkinan anggaran harus ditambah menjadi Rp 210 triliun.

"Sekarang Rp 71 triliun, sampai Juni. Tetapi Prof Dadan (Kepala Badan Gizi Nasional), Mentan sedang berusaha, kalau ditambah Rp 140 triliun bulan Juli, maka seluruh anak akan mendapatkan makan, maka (total) Rp 210 triliun," kata Zulhas, dikutip dari detikFinance, Selasa (7/1/2025) yang lalu.

"Tetapi kalau full Januari-Desember kira-kira lebih dari Rp 420 triliun-an lebih. Bayangkan belanja makanan Rp 420 triliun," tambahnya.

Zulhas menyebut jika impor komoditas pangan adalah faktor utama penyebab bengkaknya anggaran MBG. Maka, strategi berikutnya untuk mengimbangi penambahan anggaran ini adalah penguatan di sektor produksi pangan local.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memaparkan soal ketersediaan anggaran MBG yang sudah ada. Menurutnya, anggaran Rp 71 triliun cukup untuk program MBG berjalan selama setahun, asal dilaksanakan tiga tahap.

Januari hingga April MBG diberikan melalui 937 SPPG untuk 3 juta penerima manfaat. Kemudian, April hingga Agustus melalui 2.000 SPPG untuk 6 juta penerima manfaat. Terakhir, hingga total menyentuh 17,5 juta penerima manfaat pada 2025.

Lalu apa efek dari penggelembungan anggaran MBG ini terhadap kinerja pemerintah? Apakah ada skema-skema yang dapat dilakukan untuk menyelamatkan program MBG? Ikuti diskusinya dalam Editorial Review bersama Redaktur Pelaksana detikFinance.

Beralih ke Jawa Timur, detikSore kali ini akan membahas lebih lanjut peristiwa meledaknya rumah seorang polisi di Mojokerto. Mengutip detikNews, peristiwa memilukan tersebut menewaskan dua orang korban yang terdiri dari seorang ibu dan anak.

"Akibat dari peristiwa tersebut ada 2 korban yang barusan saya terima informasi dari rumah sakit sudah tidak bernyawa. Korban ibu dan anak yang berusia 3 tahun, ibunya 41 tahun," ungkap Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto.

Seperti diberitakan detikJatim sebelumnya, Ledakan hebat menewaskan ibu dan anak terjadi di rumah Desa Sumolawang, Puri, Mojokerto sekitar pukul 09.00 WIB, Senin (13/1/2025). Warga setempat, Akhmad Suwanto (40) mengatakan sumber ledakan dari rumah Aipda Maryudi. Besarnya ledakan menyebabkan rumah tersebut hancur sekitar 95%.

Fakta-fakta apa yang muncul usai peristiwa ini terjadi? Ikuti laporan tim detikJatim dalam Indonesia Detik Ini.

Jelang matahari terbenam nanti, detikSore akan menghadirkan Wakil Redaktur Pelaksana detikEdu untuk membahas lebih dalam wacana pendidikan investasi dan saham bagi para murid SD. Hal ini menyusul adanya harapan dari Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, agar literasi keuangan dapat diajarkan ke masyarakat Indonesia sejak di usia belia. Tepatkah jika pendidikan investasi masuk ke dalam kurikulum? Ikuti diskusinya dalam Sunsetalk.

Ikuti terus ulasan mendalam berita-berita hangat detikcom dalam sehari yang disiarkan secara langsung langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 15.30-18.00 WIB, di 20.detik.com dan TikTok detikcom. Jangan ketinggalan untuk mengikuti analisis pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG bersama InvestasiKu di awal acara. Sampaikan komentar Anda melalui kolom live chat yang tersedia.

"Detik Sore, Nggak Cuma Hore-hore!"

Saksikan Live DetikSore :

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah mengatakan Qatar menambah jumlah rumah yang akan di bangun di Indonesia. Semula, Qatar menyatakan siap membangun 1 juta rumah, tetapi menambah 5 juta rumah lagi sehingga total rumah yang akan mereka kerjakan adalah 6 juta rumah.

Hal ini Fahri ungkapkan saat hadir dalam seminar internasional bertajuk Sustainable Housing, Building, and Citiesdi di Fairmont Jakarta pada Selasa (14/1/2025).

"Qatar kemarin kita sudah tanda tangan 1 juta unit. Hari berikutnya saya bertemu dengan pejabat resmi dari kantor pejabat resmi Qatar menyebut komitmen tambahan 5 juta unit," katanya.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan tambahan 5 juta unit rumah ini berasal dari pemerintah Qatar. Sementara itu, perjanjian investasi 1 juta rumah di Istana Merdeka berasal dari semi-government.

"Government. Kemarin kan semi-government. Syeikh itu keluarga kerajaan tetapi dia juga punya perusahaan," jelasnya.

Untuk skema pembangunnnya akan dibahas lebih lanjut dalam pertemuan di Doha pada akhir bulan ini.

"Akhir bulan ini kemungkinan ada rapat di Doha, nanti saya lapor kalau sudah," ujarnya.

Melihat dari catatan detikcom, Indonesia dan Qatar telah menandatangani MoU di Istana Negara pada Rabu (9/1/2025) lalu. Presiden Prabowo, Menteri PKP Maruarar Sirait, dan Fahri Hamzah hadir mendampingi pihak investor Qatar yaitu Sheikh Abdul Aziz Al Thani.

Ara berkata, investasi dari Qatar ini akan berfokus pada pembangunan satu juta unit rumah di perkotaan. Hunian itu nantinya ditargetkan untuk masyarakat kelas menengah ke bawah. Pembangunan satu juta rumah ini masih termasuk ke dalam Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Untuk lokasi pembangunannya masih disiapkan oleh pemerintah, seperti di kawasan Kemayoran, Senayan, dan Kalibata. Nantinya investor juga akan diajak survei ke lokasi pembangunan serta dibantu untuk memahami aturan di Indonesia.

"Tugas kami selanjutnya adalah mempersiapkan lahan yang dimiliki negara untuk lokasi pembangunan. Pak Erick (Menteri BUMN) nantinya akan menyiapkan dari PTP, KAI dan Perumnas, kemudian dari Kemensetneg ada di Kemayoran dan di sekitar Senayan. Kemudian dari Kementerian Keuangan dari DJKN ada di Kalibata," ujar Ara di Istana Merdeka, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.

Sebelumnya, Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengatakan, Qatar siap untuk membiayai 6 juta perumahan, sementara Pemerintah Abu Dhabi, ibu kota UEA, siap membantu 1 juta unit perumahan.

Dengan demikian, Hashim yakin target pembangunan 15 juta unit rumah dalam 5 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan tercapai. Ditambah lagi, pemerintah pusat dan Pemerintah DKI Jakarta juga mengupayakan penyediaan hunian layak bagi masyarakat yang membutuhkan.

"Saya dengar sendiri dari Pak Presiden Prabowo bahwa Pemerintah Qatar bersedia untuk membiayai 5 juta unit perumahan. Juga ada dermawan dari Qatar secara pribadi akan bantu 1 juta unit perumahan. Saya juga berkunjung, ke Abu Dhabi dan Pemerintah Abu Dhabi menyatakan akan bantu 1 juta unit perumahan. Jadi dua negara ini bersedia untuk membiayai 7 juta unit perumahan," ungkap Hashim dalam keterangannya, dikutip Jumat (27/12/2024).

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait meninjau layanan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kantor Pemkot Tangerang. Mereka mengecek terobosan izin PBG yang diklaim selesai dalam empat jam.

Tito mengapresiasi terobosan yang dilakukan Pemkot Tangerang soal pelayanan PBG di Pemkot Tangerang yang bisa merampungkannya dalam waktu 4 jam. Padahal awalnya target percepatan layanan bisa dilakukan dalam 10 hari dari sebelumnya yang memakan waktu 45 hari.

"Saya sangat mengapresiasi PJ Wali Kota Tangerang Pak Nurdin yang mengundang kami untuk hadir untuk menyaksikan langsung dengan sistem yang dibuatnya bisa membuatnya menjadi bukan 45 hari, bukan 10 hari tapi 10 jam dan bahkan dalam praktek tadi bisa empat jam," kata Tito Karnavian saat meninjau layanan itu di Pemkot Tangerang, Selasa (14/1/2025).

Tito mengatakan, layanan PBG tidak dipungut biaya. Sistemnya sudah dibahas lebih dari dua bulan lalu di Kemendagri.

Dalam pembahasan itu, target pemerintah memotong waktu PBG dari 45 hari ke 10 hari. Selain itu, mereka membahas soal Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Tito mengungkapkan, kini sudah ada 89 kabupaten kota yang sudah menerapkan sistem layanan PBG tersebut. Dia berharap seluruh kabupaten kota di Indonesia segera melakukan hal serupa.

"Nah yang lain belum, nah ini tugas saya membacain dan nanti kita akan zoom meeting lagi, saya akan bacakan lagi bulan depan. Iya betul dan saya akan tagih saya akan tagih terus karena ini sekali lagi, tinggal dua aja nggak peduli kepada rakyat ya atau apa namanya itu memang nggak mampu. Nanti pinjem aja ke teman-teman yang 89 ini, tinggal copy paste lalu disesuaikan dengan daerah masing-masing," kata Tito.

Selanjutnya Maruarar Sirait menuturkan, kini aturan BPHTB digratiskan bagi masyarakat. Awalnya aturan BPHTB harus mebayar 5 persen dari harga beli rumah subsidi oleh Pemda.

"Kita tahu selama ini selalu ada biaya, baru Presiden Prabowo yang berani melakukan suatu kebijakan yang prorakyat untuk memberikan gratis untuk tentunya masyarakat berpenghasilan rendah," jelas Maruarar yang akrab disapa Ara itu.

Selain itu, pemerintah juga memberlakukan PPN DTP gratis 100 persen selama periode Januari-Juni 2025. Kemudian PPN DTP 50 persen selama periode Juli-Desember 2025 khusus untuk harga rumah kurang dari Rp 2 miliar.

Pemerintah Indonesia sedang mencanangkan program tiga juta rumah untuk rakyat. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara mengatakan salah satu lahan yang bakal digunakan adalah lahan hasil sitaan dari koruptor.

"Bagaimana tanah-tanah dari koruptor itu bisa dibangun untuk perumahan rakyat? Setuju gak kalau itu dilakukan? Setuju kan? Nah jadi kita membuat itu terjadi. Dan ini terobosan luar biasa dari Pak Prabowo," kata Maruarar Sirait kepada wartawan setelah meninjau layanan PBG di Pemkot Tangerang, Selasa (14/1/2025).

Selain lahan sitaan dari koruptor, pemerintah menyiapkan lahan rampasan eks HGU dan HGB, serta donasi tanah atau CSR dari korporasi.

"Saya sudah diminta untuk mempersiapkan dari Setneg lahan-lahannya di mana. Ya dari Kemayoran, dari Senayan, dari BUMN saya sudah sampaikan Pak Erick (Thohir), dari Perumnas Kereta Api dan PTPN. Kemudian juga dari Departemen Keuangan, itu Dirjen Kekayaan Negara kan banyak yang BLBI ya, dari kejaksaan juga," ungkapnya.

Tak hanya itu, pria yang dipanggil Ara itu menyebutkan ada negara lain yang mau membantu pemerintah mewujudkan program 3 juta rumah itu. Bantuan dari negara lain juga tak hanya soal program perumahan.

"Nomor satu ya, saya berterima kasih kepada Pak Prabowo yang sangat dipercaya ya bagaimana di dunia internasional ya, RRC ya, di Republik Rakyat Cina. Bagaimana di Amerika, di Rusia, Jepang kemarin datang ya," ucapnya.

"Kemudian Ketua Satgas Perumahan Pak Hashim ya, yang sudah banyak membantu kami. Ya dengan Satgasnya, berapa hari lalu itu kan dari Qatar sudah datang," imbuh dia.

Simak juga Video: Maruarar Ingin Bangun Rumah Rakyat di Tanah Sitaan Koruptor

[Gambas:Video 20detik]

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar membeberkan bentuk dukungan pihaknya untuk merealisasikan program pembangunan 3 juta rumah yang menjadi target Presiden Prabowo Subianto. Program itu dinilai penting untuk meningkatkan pertumbuhan di sektor konstruksi dan ekonomi.

Mahendra mengatakan pihaknya telah berkirim surat kepada perbankan dan lembaga jasa keuangan (LJK) lainnya untuk mendukung perluasan pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dalam hal ini lembaga jasa keuangan diberikan ruang untuk mengambil kebijakan pemberian kredit dan pembiayaan berdasarkan penerapan manajemen risiko yang sesuai dengan pertimbangan bisnis.

"Kami telah menyampaikan surat kepada perbankan, perusahaan pembiayaan, juga BP Tapera dan PT SMF untuk mendukung perluasan pembiayaan rumah bagi MBR. Di awal tahun ini kami melakukan prudential meeting dengan para direksi dan komisaris perbankan yang antara lain membahas dan mendalami dukungan perbankan bagi pelaksanaan program-program prioritas pemerintah," kata Mahendra dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (14/1/2025).

Berkaitan dengan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), Mahendra menegaskan bahwa itu bukan sebagai faktor utama dalam pemberian kredit. Artinya, masyarakat yang memiliki catatan kredit tidak lancar dalam SLIK masih bisa mendapatkan fasilitas kredit.

Mahendra menyebut penggunaan SLIK dalam proses pemberian kredit atau pembiayaan perumahan merupakan salah satu informasi yang digunakan dalam analisis kelayakan calon debitur dan bukan merupakan satu-satunya faktor yang menentukan dalam pemberian kredit dan pembiayaan itu.

"Dalam kaitan itu tidak terdapat ketentuan OJK, sekali lagi tidak terdapat ketentuan OJK yang melarang pemberian kredit atau pembiayaan untuk debitur yang memiliki kredit dengan kualitas non lancar, termasuk apabila akan dilakukan penggabungan fasilitas kredit atau pembiayaan lain khususnya untuk kredit dan pembiayaan dengan nominal kecil," tegas Mahendra.

Dukungan lainnya yang diberikan adalah penetapan kualitas aset produktif untuk debitur dengan plafon hingga Rp 5 miliar dapat dilakukan hanya didasarkan ketepatan pembayaran pokok atau bunga yang dikenal dengan istilah 1 pilar saja. Aturan ini mempermudah bank dalam menyalurkan kredit perumahan khususnya bagi MBR.

"Ini pemanfaatan dari peraturan OJK Nomor 40 Tahun 2019, maka pemberian untuk debitur sampai Rp 5 miliar dapat hanya menggunakan satu pilar saja," tuturnya.

Selain itu, OJK telah mengatur bobot risiko kredit yang lebih granular melalui SEOJK No.24/SEOJK.03/2021. Semakin rendah rasio Loan To Value (LTV), maka bobot Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) kredit juga lebih kecil sehingga membantu perbankan lebih efisien dalam menyalurkan kredit properti.

"Kredit untuk properti rumah tinggal dapat dikenakan bobot risiko ATMR kredit yang rendah dibandingkan kredit lainnya, antara lain kredit kepada korporasi. Dalam ketentuan itu, bobot risiko ditetapkan secara granular dengan bobot rendah sebesar 20% berdasarkan loan to value. Dengan begitu perbankan memiliki ruang permodalan yang lebih besar untuk menyalurkan KPR selanjutnya," jelas Mahendra.

Untuk mendukung sisi pendanaan kepada pengembang perumahan, OJK juga telah mencabut larangan pemberian kredit pengadaan pengolahan tanah sejak 1 Januari 2023. Pengembang perumahan diberikan keleluasaan untuk memperoleh pembiayaan dari perbankan guna melakukan pengadaan atau pengolahan tanah yang sebelumnya dilarang.

"Dengan berbagai dukungan kebijakan itu, maka kami optimis program pemerintah untuk menyediakan 3 juta hunian bagi masyarakat pendapatan rendah dapat terlaksana dengan baik," tutup Mahendra.

Anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) rencananya akan ditambah. Hal ini karena anggaran Rp 71 triliun yang sudah ada dinilai belum untuk membiaya program ini.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut persoalan ini masih dalam rencana Presiden Prabowo Subianto. Namun hingga kini belum ada keputusan.

"Masih dalam rencana Pak Presiden, masih harus sabar," kata Dadan melansir detikFinance, Selasa (14/1/2025).

Dadan menilai, sebenarnya anggaran Rp 71 triliun sebetulnya sudah cukup untuk program MBG berjalan selama setahun. Anggaran ini cukup jika skema pemberian yang dilakukan dalam tiga tahap.

Januari hingga April MBG diberikan melalui 937 SPPG untuk 3 juta penerima manfaat. Kemudian, April hingga Agustus melalui 2.000 SPPG untuk 6 juta penerima manfaat. Terakhir menyentuh 17,5 juta orang penerima manfaat di akhir tahun 2025.

"Agustus akhir sampai Desember melalui 5000 SPPG untuk 15 hingga 17.5 juta penerima manfaat," ujar Dadan.

Yang jadi persoalan adalah jumlah itu pun masih jauh dari target awal mencapai 82,9 juta penerima manfaat. Oleh karena itu, bila ada anggaran yang ditambahkan, tentu MBG akan makin luas pembagiannya.

"Kalau ada penambahan (anggaran), artinya akan ada penambahan penerima manfaat," sebut Dadan.

Video: Mau Jadi Mitra Program Makan Bergizi Gratis? Simak Caranya di Sini!

Video: Mau Jadi Mitra Program Makan Bergizi Gratis? Simak Caranya di Sini!

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan skema pembiayaan untuk Program 3 Juta Rumah. Ia menyebutkan pembangunan rumah di desa akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sementara itu untuk perkotaan akan mengandalkan kerjasama bisnis seperti menggaet investor atau pengembang.

Hal ini ia sampaikan saat hadir dalam seminar internasional bertajuk Sustainable Housing, Building, and Cities di Fairmont Jakarta pada Selasa (14/1/2025).

"Itu (perkotaan) bisa masuk skema bisnis. Desa APBN," kata Fahri.

Perbedaan skema pembiayaan ini dikarenakan skema investasi dinilai kurang cocok di daerah desa dan pesisir. Sebab, masyarakat di pedesaan kebanyakan membangun rumahnya sendiri dibanding membeli rumah.

"Karena kalau tadi berbicara tentang kota, desa, dan pesisir, kami menghitung bahwa di desa itu kalau kita pakai modern bisnis agak sulit. Mayoritas di desa sebenarnya sudah punya rumah. Cuma rumahnya tidak layak," jelas Fahri.

Sementara itu, di perkotaan tantangannya adalah ketersediaan lahan yang terbatas. Sementara masih banyak orang yang belum memiliki rumah. Masalah lainnya adalah di daerah pesisir seperti di Jakarta masih banyak ditemukan rumah kumuh.

Menurut Fahri permasalahan ini bisa diatasi melalui kerjasama bisnis. Seperti masalah permukiman kumuh, pihaknya berencana mengubah daerah tersebut menjadi modern tanpa perlu digusur.

"Makanya OECD saya usulkan nanti salah satunya bekerjasama dengan ITB (Institut Teknologi Bandung). Kami sedang berdiskusi dengan ITB.

Itu ada Sekolah Arsitektur dan Perencanaan Kebijakan di ITB. Mereka nantinya menciptakan sistem bagaimana mengkonversi kawasan-kawasan kumuh menjadi perkotaan modern tanpa menggusur," kata Fahri.

Di luar itu, pemerintah telah mendapat investasi dari pihak swasta lokal maupun internasional. Terbaru, Qatar baru saja menandatangani MoU investasi 1 juta rumah di Indonesia pada Rabu (9/1/2025). Investasi ini termasuk dalam realisasi Program 3 Juta Rumah.

"Qatar kemarin kita sudah tanda tangan 1 juta unit. Hari berikutnya saya bertemu dengan pejabat resmi dari kantor pejabat resmi Qatar menyebut komitmen tambahan 5 juta unit," ujarnya.

Untuk lokasi pembangunannya masih disiapkan oleh pemerintah, seperti di kawasan Kemayoran, Senayan, dan Kalibata. Nantinya investor juga akan diajak survei ke lokasi pembangunan serta dibantu untuk memahami aturan di Indonesia.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana buka-bukaan soal kecukupan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sejauh ini sudah dikantongi pihaknya sebesar Rp 71 triliun.

Menurutnya, anggaran Rp 71 triliun cukup untuk program MBG berjalan selama setahun. Dengan catatan, skema pemberian yang dilakukan dalam tiga tahap.

Januari hingga April MBG diberikan melalui 937 SPPG untuk 3 juta penerima manfaat. Kemudian, April hingga Agustus melalui 2.000 SPPG untuk 6 juta penerima manfaat. Terakhir, hingga total menyentuh 17,5 juta penerima manfaat pada 2025.

"Agustus akhir sampai Desember melalui 5000 SPPG untuk 15 hingga 17,5 juta penerima manfaat," sebut Dadan kepada detikcom, Selasa (14/1/2025).

Jumlah penerima itu memang masih jauh dari target awal yang mencapai 82,9 juta penerima manfaat. Maka dari itu, bila ada anggaran yang ditambahkan, tentu MBG akan makin luas pembagiannya.

"Kalau ada penambahan (anggaran), artinya akan ada penambahan penerima manfaat," sebut Dadan.

Seperti diketahui, sebelumnya Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menyatakan anggaran MBG kemungkinan akan ditambah. Dia mengungkapkan anggaran MBG sebesar Rp 71 triliun hanya cukup sampai Juni 2025. Zulhas mengatakan kemungkinan anggaran harus ditambah menjadi Rp 210 triliun.

"Sekarang Rp 71 triliun, sampai Juni. Tetapi Prof Dadan (Kepala Badan Gizi Nasional), Mentan sedang berusaha, kalau ditambah Rp 140 triliun bulan Juli, maka seluruh anak akan mendapatkan makan, maka (total) Rp 210 triliun," kata Zulhas dalam rapat koordinasi terbatas bidang pangan di Jawa Timur, disiarkan secara virtual, Selasa (7/1/2025) yang lalu.

Kembali ke Dadan Hindayana, dia juga mengungkapkan penambahan anggaran memang masuk dalam rencana Prabowo. Tapi keputusannya memang belum bulat.

"Masih dalam rencana Pak Presiden, masih harus sabar," kata Dadan.

Simak Video: Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp 71 T Kesepakatan Jokowi-Prabowo

[Gambas:Video 20detik]

Gerombolan orang tak dikenal (OTK) yang diduga gangster dibubarkan saat masuk ke permukiman warga Koja, Jakarta Utara (Jakut). Kelompok gangster itu diperkirakan berjumlah 20 orang dan menenteng senjata tajam.

"Berawal dari rombongan orang tidak dikenal mengendarai beberapa sepeda motor berbonceng tiga, sekitar 20 orang membawa senjata tajam, tiba-tiba masuk ke Jalan Lagoa dekat TKP," kata Kanit Reskrim Koja AKP Alex Chandra saat dihubungi, Selasa (14/1/2025)

Peristiwa tersebut terjadi pada Senin (13/1) pukul 20.30 WIB tadi malam. Warga dan personel Polsek Koja lalu sempat mengejar gangster tersebut.

"Sehingga warga sekitar yang melihat para pelaku berusaha membubarkan para pelaku. Dibubarkan oleh warga sekitar dan anggota Polsek Koja," ujarnya.

Gerombolan tersebut kocar-kacir ke arah Jalan Enggano, Tanjung Priok. Satu orang warga terluka akibat terjatuh saat membubarkan OTK tersebut.

"Adapun korban yang dapat ditemukan yaitu bernama Hafis, mengalami luka pada kaki sebelah kanan akibat terjatuh," tuturnya.

Alex menambahkan kepolisian sudah berusaha mengejar para pelaku, namun mereka lolos. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan.

"Dilakukan pengejaran oleh personel Polsek Koja namun para pelaku berhasil melarikan diri," imbuhnya.