Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mengaku kerap ditagih program makan bergizi gratis (MBG). Gibran mengatakan program prioritas itu tengah diusahakan oleh pemerintahan.

Hal tersebut disampaikan oleh Gibran dalam sambutannya di acara Perayaan Imlek Nasional, TMII, Cipayung, Jakarta Timur, Minggu (9/2/2025). Gibran awalnya menyampaikan terima kasih kepada Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Matakin) yang terus mendukung program pemerintahan saat ini

"Dan inilah yang harus terus kita jaga dan rawat bersama. Untuk itu saya ingin menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya untuk Matakin yang selama ini telah ikut berperan aktif dalam menjaga nilai toleransi, keharmonisan, dan persatuan bangsa," kata Gibran.

"Saya juga ingin mengapresiasi, tadi sudah dipaparkan Pak Ketua, bahwa MATAKIN selalu bersinergi dengan visi-visi Bapak Presiden, terutama tadi makan bergizi gratis," sambungnya.

Gibran kemudian curhat kerap ditagih-ditagih terkait realisasi makan bergizi gratis oleh masyarakat. Bahkan, kata dia, sebelum dirinya resmi menjabat sebagai wapres.

"Ini adalah program yang ditunggu-tunggu, bahkan saya selalu ditagih-tagih tentang program itu, bahkan sebelum dilantik, tiap hari orang nanya, kapan makan siang gratis, kapan makan siang gratis," ujarnya.

Gibran berharap program makan bergizi gratis bisa mencakup ke seluruh wilayah di RI. Ia mendoakan perayaan Imlek tahun ini bisa menjadi harapan baru bagi setiap pihak.

"Ini bulan Januari kemarin sudah berjalan di beberapa tempat, ini harapannya nanti lebih merata. Selain itu, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada aparat yang bertugas, seluruh masyarakat Indonesia sehingga perayaan Imlek tahun 2025 ini dapat berjalan dengan damai dan lancar," imbuhnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Masih ada banyak pengembang yang tidak memenuhi kewajiban kepada pembeli rumah. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) pun mengatakan sudah meminta Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan perbankan agar tidak menyalurkan pendanaan kepada para pengembang nakal.

Ara mengatakan dirinya pernah melihat pengembang yang bagus membangun perumahan dengan kondisi jalan, penghijauan, hingga kualitas rumah yang baik. Berbeda halnya dengan developer tidak bertanggung jawab membangun perumahan dengan kondisi jalannya buruk, banjir, serta lahan hijaunya tidak terawat.

"Jangan kita pernah temukan (rumah) sebelah-sebelahan yang sebelahnya bagus yang sebelahnya nggak bagus. Kenapa? Karena developernya berbeda. Nggak usah ragu-ragu ini buat kepentingan publik," ujar Ara dalam acara Grand Launching Super Apps by BTN di Istora Senayan, Jakarta Selatan, Minggu (9/2/2025).

Di samping itu, Ara berupaya menerapkan kebijakan-kebijakan yang pro masyarakat. Pihaknya mencari cara menghemat pembangunan rumah agar harga jual dapat turun bagi masyarakat.

Ia mengaku telah meminta Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN Nixon LP Napitupulu untuk lebih rinci mencari biaya yang bisa dipangkas. Langkah penghematan itu bisa dari segi administrasi hingga operasional seperti pemasangan listrik. Begitu juga dengan cara belanja material bangunan, ia sarankan menggunakan sistem central purchasing.

Kemudian, Ara menjelaskan adanya efisiensi anggaran Kementerian PKP menurunkan jumlah rumah yang dapat dibangun. Namun, kebanyakan rumah biasanya dibangun sendiri oleh masyarakat. Oleh karena itu, ia memberikan kemudahan mengurus persetujuan bangunan gedung (PBG) pengganti izin mendirikan bangunan (IMB).

"Rakyat di desa membangun kebanyakan tanpa IMB sekarang PBG, coba cek teman2 yang dari desa, rata2 di desa itu ada yang membangun ada nggak PBG-nya? Rata2 tidak. Sekarang kita minta ada. Kenapa? Karena gratis karena cepat, dulu bayar dan lama jadi tidak ada alasan lagi untuk rakyat tidak punya IMB (atau) PBG," katanya.

Ia pun berencana untuk berdiskusi dan menerima terobosan-terobosan dari berbagai pihak. Beberapa di antaranya yakni Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), BP Tapera, hingga Semen Indonesia.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir mengungkapkan ada pemilik rumah subsidi yang hingga kini belum diberikan sertifikat rumah oleh pengembang. Ia pun meminta agar PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mem-blacklist pengembang nakal yang tidak memenuhi kewajibannya.

Ia juga berharap seluruh Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dapat mem-blacklist pengembang nakal. Hal ini sebagai langkah untuk melindungi masyarakat, sehingga memastikan mereka mendapatkan sertifikat rumah setelah melunasi kredit pemilikan rumah (KPR).

"Ini benar-benar kita bisa maksimalkan. Jadi kalau perlu semua Himbara juga kita blacklist. Karena ini tadi yang disampaikan, 40 persen dari gaji cicilan selama 20 tahun tiba-tiba setelah lunas, sertifikatnya tidak ada, bahkan tadi Pak Nixon sampaikan sebelumnya, bahkan kadang-kadang rumahnya belum jadi," kata Erick dalam press conference di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).

Sementara itu, Direktur Utama PT BTN (Persero) Tbk Nixon LP Napitupulu mengungkapkan ada 120 ribu rumah subsidi bermasalah sejak 2019. Sebanyak 80 ribu sertifikat rumah dari angka tersebut sudah diselesaikan, sehingga tersisa 38.144 sertifikat bermasalah yang melibatkan 4 ribu proyek rumah.

"Ada yang developer yang raib, ada yang masih ada yang tidak tanggung jawab dan sebagainya, kurang lebih ada 4 ribu proyek rumah atau 4 ribu developer," ujar Nixon.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengajak masyarakat untuk memiliki rumah dengan memanfaatkan insentif pemerintah. Terutama saat ini sudah ada kebijakan yang membebaskan biaya ketika membeli rumah.

Ara menyebutkan pajak untuk membeli rumah seperti bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan pajak pertambahan nilai (PPN) saat ini gratis. Retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG) pengganti izin mendirikan bangunan (IMB) juga sudah gratis.

"Di tengah begitu banyaknya ada judi online atau belanja-belanja yang tidak produktif, tolong sampaikan kepada mereka, ini saatnya buat rumah, ini saatnya punya rumah," ujar Ara pada Grand Launching Super Apps by BTN di Senayan, Jakarta Selatan, Minggu (9/2/2025).

Ia menjelaskan tarif BPHTB yang semula lima persen kini menjadi nol persen. Kemudian, ada pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen yang berlaku dari Januari hingga Juni 2025.

Di samping itu, ia memaparkan realisasi KPR subsidi sejak 20 Oktober 2025 hingga 5 Februari 2025. Sebanyak 37.945 unit rumah tersalurkan dalam program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), sementara 1.384 unit untuk program tabungan perumahan rakyat (Tapera) khusus pegawai negeri sipil (PNS). Dengan begitu, jumlah rumah subsidi yang sudah disalurkan sebanyak 39.399 unit.

Adapun KPR subsidi yang masih dalam proses pembangunan dan penyaluran berjumlah 54.145 unit. Angka tersebut terdiri dari pembangunan rumah yang masih berjalan sebanyak 10.292 unit. Lalu, rumah yang sudah ready stock tetapi belum akad 11.783 unit. Persetujuan kredit sebelum akad sejumlah 23.413 unit dan akad kredit sebanyak 8.717 unit.

"Artinya dari 20 Oktober (2024) pada saat Presiden Prabowo dilantik sampai 5 Februari (2025), jumlah (realisasi dan propses penyaluran KPR subsidi) totalnya 93.484 (unit rumah)," ungkapnya.

Lebih lanjut, Ara menyampaikan apresiasi kepada BTN (Persero) Tbk karena membantu masyarakat mempunyai rumah. Dari data realisasi rumah subsidi FLPP, BTN telah berkontribusi menyalurkan kredit untuk 23.313 unit rumah, sementara BTN Syariah 5.529 unit.

Dengan demikian, total kontribusi kredit untuk rumah subsidi FLPP sebesar 75,98 persen atau setara 28.842 unit dari BTN dan BTN Syariah.

"Saya sudah lihat di banyak daerah bagaimana tukang sayur, bagaimana tukang jual, guru, bagaimana penjaga Alfamart bisa dapat rumah dan dipercaya untuk membeli rumah," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Sebuah pohon tumbang menimpa mobil yang terparkir di Perumahan Villa Mutiara Biru, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Insiden ini terjadi di tengah hujan deras disertai angin kencang di kawasan tersebut.

Kejadian itu terjadi di Jalan Ir Sutami, Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, pada Minggu (9/2). Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Makassar membenarkan kejadian itu namun pengelola perumahan yang melakukan penanganan.

"Untuk info ini (pohon tumbang timpa mobil) tidak sampai ke kami karena bukan tim kami yang tangani," kata Kabid RTH Dinas Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Makassar Taufiq Djabbar kepada detikSulsel, Minggu (9/2/2025).

Taufiq mengaku tidak ada korban jiwa dalam insiden itu. Namun mobil warga mengalami kerusakan di bagian bodi depan kendaraan.

"Info dari tim lapangan, pihak perumahan yang tangani kejadian tersebut," tuturnya.

Taufiq mengatakan bahwa pihaknya telah menerima delapan laporan pohon tumbang hari ini. Kejadian itu tersebar di sejumlah titik di Makassar.

"Ada 8 lokasi, yakni Jalan Meranti, Jalan Pannampu, Jalan Lamadukelleng, Jalan Bontolempangan, Jalan Ratulangi, Jalan Opu dg Risaju, Jalan Ahmad Yani, Jalan Villa Mutiara Biru, " katanya.

Taufiq menghimbau kepada masyarakat Makassar dalam menghadapi cuaca ekstrem untuk meningkatkan kewaspadaan. Sesuai peringatan dari BMKG, disarankan agar menghindari aktivitas di luar rumah jika tidak mendesak.

"Saat ada peringatan cuaca ekstrem dari BMKG, hindari aktivitas di luar rumah, sedapat mungkin menghindari jalan-jalan yang padat pepohonan, semoga kita semua diberikan keselamatan Aamiin," pungkasnya.

Video: Duh, Posyandu Pangkep Sulsel Rusak Berat Akibat Pohon Tumbang

Video: Duh, Posyandu Pangkep Sulsel Rusak Berat Akibat Pohon Tumbang

PT Bank Tabungan Negara (BTN) mencatat volume transaksi melalui Bale by BTN sebanyak Rp 6,6 triliun per bulan. Adapun aplikasi Bale by BTN merupakan mobile banking yang resmi diluncurkan melalui grand launching yang digelar di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, hari ini, Minggu (9/2/2025).

Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu mencatat, ada sebanyak 2,3 juta pengguna yang terdaftar sebagai nasabah SuperApps tersebut. Setiap bulannya, ia mencatat ada sebanyak 100 ribu pengguna baru Bale by BTN.

"Hari ini volume transaksinya sudah Rp6,6 triliun per bulan dan kita setiap bulannya mendapatkan kurang lebih 100 ribuan customer atau user baru dari SuperApps ini," kata Nixon dalam Grand Launching Bale by BTN di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (9/2).

Sejalan dengan launching SuperApps, Nixon juga memperkenalkan BTN Digital Store. Melalui layanan ini, calon nasabah hanya membutuhkan waktu pembukaan rekening sekitar 3 menit.

"Di masa lalu buka rekening itu bisa lebih dari 45 menit. Tahun lalu coba kita turunkan jadi 25 menit, buka nasabah maupun buka rekening. Tapi hari ini di BTN Digital Store itu bisa buka rekening di bawah 3 menit. Jadi mereka dibantu dengan aplikasi robot AI, cukup colok KTP, maka nomor CIM, nomor rekeningnya bentuk-bentuk sendiri," jelasnya.

Nixon menambahkan, BTN juga berkomitmen untuk mendorong pembiayaan program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Ia meyakini, program itu memiliki multiplier efek yang dapat mendorong kinerja perseroan.

"Mari kita jadikan momen BTN Festisary 2025 sebagai momen untuk meningkatkan komitmen kita, meningkatkan kontribusi pembangunan Indonesia melalui penyaluran pembangunan dan pembiayaan perumahan dan beyond mortgage," ujar dia.

Bidik Penyaluran Kredit

PT Bank Tabungan Negara (BTN) bidik 9% pertumbuhan penyaluran kredit properti melalui aplikasi Bale by BTN di tahun 2025, termasuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Sementara penyaluran kredit yang telah dibukukan melalui Bale by BTN saat ini telah mencapai Rp 3 triliun.

"Itu adalah challenge yang memang kita akan capai bersama supaya proses untuk kreditnya ini lebih seamless. Angkanya saat ini sekitar Rp 3 triliun yang sudah dibukukan lewat superApps Bale by BTN. Jadi ini angka yang cukup besar juga dan kita optimis bahwa di tahun-tahun mendatang kita akan lebih banyak lagi orang yang akan mengajukan kredit lewat Bale by BTN," kata Thomas dalam konferensi persnya di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (9/2/2025).

Selain untuk memacu pertumbuhan kredit properti, Bale by BTN juga memiliki layanan pinjam yang dapat diakses nasabah. Sementara saat ini, BTN menargetkan jumlah user Bale by BTN mencapai 3,6 juta, dengan volume transaksi mencapai Rp8 triliun per bulan.

Dslam kesempatan yang sama, Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu mengatakan, target pertumbuhan satu digit menjadi realistis mengingat perseroan juga masih berupaya mendongkrak market BTN.

Melalui peluncuran Bale by BTN, Nixon mengatakan, pertumbuhan dibidik secara bertahap. Ia meyakini, proses pencairan kredit melalui Bale by BTN akan semakin memudahkan para nasabah.

"Jadi mengurangi juga proses waktu yang bolak balik, bolak balik. Jadi reducing time, jadi diisi, asal lengkap, benar, nanti datanya di-upload gitu. Kita harapkan juga untuk mempercepat proses, pencairan kredit-kredit, agar bisa melalui aplikasi," jelasnya.

Untuk diketahui, hingga akhir Desember 2024, BTN mencatat peningkatan hampir 43% year-on-year (yoy) di saldo tabungan menjadi Rp16,76 triliun dari sebelumnya Rp11,66 triliun. Sementara itu, saldo eDepo melonjak 103,84% yoy menjadi Rp5,3 triliun dari sebelumnya Rp2,6 triliun. Sedangkan saldo merchant naik 58,6% yoy menjadi Rp2,49 triliun dari sebelumnya Rp1,57 triliun.

Adapun konsep Bale by BTN sebelumnya telah dimunculkan pada Soft Launching pada 15 Desember 2024 saat ulang tahun KPR BTN ke-48, yang turut dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait dan Menteri BUMN Erick Thohir.

Dalam peluncurannya, Nixon mengatakan saat ini Bale by BTN mencatat transaksi sebanyak Rp 6,6 triliun per bulan. Ia mengatakan, ada sebanyak 2,3 juta pengguna yang terdaftar sebagai nasabah superApps tersebut. Setiap bulannya, ia mencatat ada sebanyak 100 ribu pengguna baru Bale by BTN.

"Hari ini volume transaksinya sudah Rp6,6 triliun per bulan dan kita setiap bulannya mendapatkan kurang lebih 100 ribuan customer atau user baru dari super apps ini," kata Nixon dalam Grand Launching Bale by BTN di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (9/2/2025).

Anggota DPRD Kabupaten Probolinggo melakukan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Anggota dewan, Reno Handoyo ini mendatangi langsung di SDN Desa Tamansari dan Desa Sekarsare untuk memberikan langsung para siswa.

Program MBG yang dilakukan juga memperingati HUT ke-17 Partai Gerindra sebagai bentuk dukungan kepada program Presiden Prabowo Subianto.

Reno mengatakan, kegiatan yang berlangsung di Desa Tamansari dan Desa Sekarsare, tujuannya untuk meningkatkan asupan gizi bagi siswa sekolah dasar agar tumbuh kembangnya makin optimal.

"Program ini wujud kepedulian terhadap generasi muda sebagai penerus bangsa. Anak-anak adalah masa depan kita. Kita sedang berinvestasi untuk kemajuan bangsa ke depan," ujar Reno Handoyo.

Para siswa tampak antusias menikmati hidangan bergizi yang disajikan. Guru dan orang tua murid pun menyambut baik kegiatan ini, mengingat pentingnya pemenuhan gizi bagi anak-anak usia sekolah.

Selain sebagai bentuk kepedulian sosial, program ini juga mendukung visi pemerintahan Prabowo Subianto dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan.

Dengan semangat kebersamaan, Reno Handoyo berharap kegiatan ini dapat terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak sekolah di Kabupaten Probolinggo.

"Semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi pihak lain untuk turut berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan anak-anak Indonesia," pungkasnya.

Video: Manfaat Susu Tak Bisa Diganti Daun Kelor di Program Makan Bergizi Gratis

Video: Manfaat Susu Tak Bisa Diganti Daun Kelor di Program Makan Bergizi Gratis

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyebut sudah ada 300 dapur sehat yang disiapkan untuk memfasilitasi program Makan Bergizi Gratis untuk siswa sekolah dasar (SD) dan ibu hamil. Pembangunan ratusan dapur sehat itu telah menelan biaya sebesar Rp 7 miliar.

"Dapur sehat yang menyiapkan makanan bergizi buat masyarakat. Sampai sekarang mungkin 300 (dapur sehat yang sudah dibangun). Belajar dari penyampaian Bapak Presiden, bisa sampai Rp 7 miliar untuk menyiapkan dapur sehat," kata Maruli di sela kunjungan di Makorem 163/Wirasatya, Denpasar, Bali, Sabtu (8/12/2025).

Maruli mengatakan, anggotanya dan Badan Gizi Nasional fokus mendata para siswa SD serta ibu hamil yang menjadi sasaran Makan Bergizi Gratis itu. Termasuk lokasi dapur sehatnya, kebutuhan logistik atau bahan pangan yang akan diolah untuk jadi makanan bergizi, para pekerja, dan peralatan lainnya.

Maruli mengeklaim, jika dapur sehat sudah siap dibangun di lokasi tertentu dan siap dioperasikan, maka perekonomian daerah sekitar akan terdongkrak. "Dapur tersebut akan perlu beras, sayur, daging, telur, dan lain sebagainya. Dan uang akan beredar di situ. Belum termasuk pembangunan daerah," kata Maruli.

Sebelumnya, sebanyak 2.838 porsi makanan diberikan kepada siswa di 18 sekolah PAUD, SD, SMP, dan SMA/SMK di Karangasem, Bali, dalam program Makan Bergizi Gratis. Para petugas yang bekerja di dapur sehat di Desa Jasri, Kelurahan Subagan, sudah mulai sibuk memasak sejak pukul 02.00 Wita.

Tak hanya soal makan bergizi. Maruli juga sudah bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Pertanian dalam hal pengairan sawah. Lokasi sawah yang total luasnya 51 ribu hektare sudah diajukan ke dua kementerian itu dan akan diairi dari sungai yang berasal dari laut.

"Dalam waktu dekat akan kami mulai untuk mengejar (musim) kemarau)," katanya.

Video: Makan Bergizi Gratis Buat Bumil Wilayah Jakarta Dimulai 9 Januari

Video: Makan Bergizi Gratis Buat Bumil Wilayah Jakarta Dimulai 9 Januari

PT Krakatau Steel (Persero) Tbk dan Group (KS Group) membagikan paket makanan di sekolah. Hal ini merupakan bagian dari Program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) KS Group dalam rangka mendukung pemenuhan kebutuhan gizi dasar bagi anak Indonesia.

Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, Akbar Djohan turun langsung membagikan Paket Makanan Bergizi sekaligus berinteraksi dengan siswa Madrasah Ibtidaiyah Mathla'ul Huda, Cilegon. Dirinya menjelaskan, Krakatau Steel Peduli berbagi makanan bergizi yang perdana dilakukan pihaknya secara khusus mendistribusikan paket makanan kepada Madrasah Ibtidaiyah. Sebanyak 1.450 siswa yang tersebar di enam Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Ciwandan dan Kecamatan Citangkil Kota Cilegon mendapatkan paket makanan bergizi dari Krakatau Steel Peduli.

"KS Group berkomitmen mengambil bagian dalam mendukung program prioritas nasional yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pemberian paket makanan ini akan dilaksanakan berkelanjutan dengan misi membentuk generasi muda Cilegon yang lebih sehat dan produktif," jelas Akbar Djohan dalam keterangan tertulis, Sabtu (8/2/2025).

Sementara itu Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Mathla'ul Huda, Ali Imron mengaku bersyukur dan apresiasi terhadap adanya program Krakatau Steel Peduli.

"Alhamdulillah, kami sangat bersyukur dengan adanya program ini benar-benar memberikan manfaat yang besar bagi pemenuhan gizi anak-anak kami di sekolah. Kami berharap ke depan tidak hanya pemberian paket makanan tapi juga bantuan fasilitas pendidikan lainnya," ungkapnya.

Ia menambahkan, pemenuhan gizi yang baik menjadi salah satu kunci utama dalam mendukung keberhasilan proses pembelajaran. Dengan tubuh yang sehat dan nutrisi yang tercukupi, siswa dapat lebih fokus, aktif, dan bersemangat dalam mengikuti kegiatan di sekolah.

Dalam penyiapannya, paket makanan sehat bergizi ini memang diupayakan mengusung kearifan lokal baik dari pemilihan menunya, maupun penggunaan bahan baku lokal yang banyak ditemukan di sekitar Kota Cilegon. Program Krakatau Steel Peduli ini ke depan akan terus mengutamakan Madrasah Ibtidaiyah yang belum mendapatkan bantuan paket makanan.

Akbar Djohan turut mengapresiasi dukungan seluruh pihak termasuk pelaku UMKM Kota Cilegon yang telah memenuhi standar kualitas produk yang ditetapkan.

"Program Krakatau Steel Peduli menjamin makanan yang diberikan telah memenuhi standar komposisi nutrisi seimbang dan bersertifikasi halal," tegasnya.

Komisi I DPRD Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel) meminta anggaran yang sudah disiapkan Pemkab Bone sebesar Rp 18 miliar untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) direfocusing. Hal tersebut menyusul program MBG diambil alih oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

"Kalau program makan bergizi gratis akan desentralisasi oleh Badan Gizi Nasional otomatis tidak dipakai. Jadi kita menyarankan untuk digunakan untuk pos anggaran yang lain," ujar Ketua Komisi 1 DPRD Bone Rismono Sarlim kepada detikSulsel, Jumat (7/2/2025).

Anggota Banggar DPRD Bone itu menerangkan, awalnya Pemkab Bone diminta menyiapkan anggaran Rp 18 miliar untuk program makan bergizi gratis. Namun belakangan ada perintah dari Kemendagri bahwa program MBG akan dikelola oleh BGN.

"Awalnya ada perintah, kita diminta untuk siapkan dana sharing Rp 18 miliar untuk program makan bergizi gratis. Belakangan Mendagri mengeluarkan perintah, anggaran makan bergizi gratis akan diurus oleh BGN," katanya.

Rismono menerangkan, anggaran makan bergizi gratis disentralisasi oleh BGN. Dia mengusul sebaiknya anggaran yang Rp 18 miliar dialihkan perbaikan sekolah.

"Jadi anggaran yang disiapkan kemarin Rp 18 miliar itu bisa dialihkan ke program lain. Program yang lebih efektif sesuai perintah Pak Presiden program perbaikan sekolah karena di Bone masih banyak sekolah yang butuh perbaikan," jelasnya.

Untuk diketahui, Pemkab Bone sebelumnya menganggarkan Rp 18 miliar untuk program makan bergizi gratis dalam APBD 2025. Program yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto itu rencananya akan diterapkan pada Januari 2025.

"Kita siapkan anggaran Rp 18 miliar untuk program makan bergizi. Rencananya awal Januari kita mulai," ujar Penjabat (Pj) Sekda Bone Andi Fajaruddin, Rabu (4/12/2024).

Video: BGN Pastikan Porsi Makan Gratis Sudah Sesuai Angka Kebutuhan Gizi

Video: BGN Pastikan Porsi Makan Gratis Sudah Sesuai Angka Kebutuhan Gizi

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggandeng Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), TNI Angkatan Darat (AD) hingga perbankan untuk membangun rumah subsidi. Rumah tersebut ditujukan untuk prajurit, ASN TNI AD, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Kerja sama tersebut ditandai oleh penandatanganan nota kesepahaman antara BP Tapera dengan TNI AD dan PT Bank Mandiri (Persero). Penandatanganan nota kesepahaman dilaksanakan secara langsung oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc dengan Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho dan Direktur Utama PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Darmawan Junaidi yang disaksikan oleh Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara).

Penandatanganan MoU pembangunan rumah subsidi untuk prajurit dan MBR. Foto: Dok. Kementerian PKP

"Hari ini kita menyaksikan suatu hal yang sangat penting yaitu nota kesepahaman antara TNI dengan TAPERA, yaitu Badan Pengelola Tabungan Rumah Rakyat, dan Bank Mandiri tentang dukungan penyediaan KPR melalui FLPP, kepada prajurit dan aparatur sipil negara TNI-AD, serta masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," kata Ara dalam keterangannya, dikutip Jumat (7/2/2025).

Ara menjelaskan, lingkup kerjasamanya adalah mendukung kegiatan penyediaan KPR melalui FLPP kepada Prajurit dan ASN TNI AD serta MBR dengan batas tanggung jawab, wewenang, kapasitas dan kompetensi yang dimiliki oleh para pihak

"Adanya kegiatan ini juga sekaligus mendukung pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) yang diawali dengan rencana pelaksanaan groundbreaking tahap I sebanyak 5.517 unit di 5 (lima) lokasi yaitu Serang, Bekasi, Bantul, Bogor dan Brebes," ungkap Ara.

Ia menuturkan, pihaknya siap melakukan groundbreaking pembangunan rumah tersebut pada 20 atau 21 Februari 2025. "Kami juga akan segera buat undangan dan laporan dari Menteri PKP kepada Presiden bahwa siap untuk groundbreaking di Serang, Banten," tutupnya.

Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyampaikan "Kesepakatan ini sangat baik dalam rangka menyalurkan pembiayaan perumahan untuk menyediakan rumah yang layak dan terjangkau bagi prajurit TNI AD, khususnya bagi prajurit level bintara dan tamtama yang masuk sebagai kriteria MBR."

Sebagai informasi, tercatat per 5 Februari 2025, dana FLPP telah tersalurkan sebanyak 3.535 unit senilai Rp 432,031 miliar sehingga penyaluran dana FLPP dari 2010 - 2025 sebanyak 1.602.414 unit senilai Rp 151,656 triliun.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Rumah Subsidi Banyak Tak Dihuni

Rumah Subsidi Banyak Tak Dihuni

Opsi menu serangga di Makan Bergizi Gratis (MBG) disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana beberapa waktu lalu. Ia mengatakan opsi menu ini akan dibuka di wilayah dengan penduduk yang sudah biasa mengonsumsinya.

"Menu makanan bergizi gratis tidak kami tetapkan secara nasional, yang terpenting 30 persen protein, 40 persen karbohidrat, dan 30 persen serat. Oleh karena itu, di setiap satuan pelayanan kami merekrut ahli gizi untuk menyusun menu berbasis sumber pangan lokal," kata Dadan kepada detikcom, Jumat (31/1/2025), yang dilansir detikHealth, Jumat (7/2/2025).

"30 persen protein sumbernya tidak perlu selalu sama, misalnya di satu daerah banyak telur, pakai telur. Daerah lain ayam, dan daerah lainnya lebih banyak ikan, jadi sumbernya tergantung kearifan lokal dan mungkin saja ada daerah yang sangat suka serangga," sambungnya.

Kandungan Gizi Serangga

Merespons opsi menu serangga di program MBG, Dosen Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Airlangga (Unair) Lailatul Muniroh S K M, M Kes, mengatakan, pemerintah harus mempertimbangkan faktor budaya, psikologis, dan keamanan pangan di samping faktor gizi.

Laila mengatakan kandungan gizi serangga antara lain protein. Kadar protein per 100 gram serangga lebih tinggi daripada daging sapi dan daging ayam.

Selain itu, serangga juga kaya asam amino esensial dan asam lemak tak jenuh seperti omega 3 dan omega 6. Namun, butuh serangga dalam porsi banyak untuk mencapai kadar nutrisi tersebut.

"Penting untuk digarisbawahi, bahwa jumlah atau porsi diperlukan dalam jumlah yang banyak untuk memenuhi kebutuhan protein tersebut," jelas Laila dalam laman Unair, dikutip Jumat (7/2/2025).

Standar Keamanan Menu Serangga

Laila juga menyorot isu standar keamanan dan regulasi pangan pada serangga untuk menjadi bahan makanan. Ia menggarisbawahi, UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan belum menjelaskan dengan rinci terkait serangga.

Laila juga menyinggung terkait potensi alergi dan keamanan konsumsi serangga. Sebab, UU Pangan tidak memberikan penjelasan terkait serangga sebagai komoditas pangan.

"Undang-undang pangan kita belum ada penjelasan detail terkait serangga, bagaimana memastikan keamanan pangannya?" tuturnya.

Sementara itu, ia mengamini adanya Peraturan Kepala BPOM No 13 Tahun 2016. Namun, berdasarkan peraturan tersebut, produk berbasis serangga perlu melalui evaluasi BPOM sebelum mendapatkan izin untuk beredar sebagai makanan.

"Beberapa peraturan terkait standar keamanan pangan dan novel food (bahan pangan baru) sudah ada, seperti Peraturan Kepala BPOM No 13 Tahun 2016 tentang pangan olahan yang mengandung bahan pangan baru," ucapnya.

Pengolahan makanan berbahan serangga sendiri contohnya dalam bentuk tepung protein serangga. Tepung ini dapat diolah menjadi berbagai makanan atau produk olahan lainnya.

Laila menjelaskan, inovasi pengolahan serangga ini salah satunya perlu dalam merespons masalah penerimaan masyarakat atas menu serangga di program Makan Bergizi Gratis.

Faktor Penerimaan Masyarakat

Laila mengatakan penerimaan pada serangga sebagai makanan sehari-hari dipengaruhi oleh faktor budaya, psikologis, sosial, dan ekonomi. Maka wajar, bila sebagian penduduk Indonesia tidak menganggap serangga bisa dimakan serta menolak kemunculan opsi menu serangga.

Dia menekankan, kebijakan ini harus benar-benar bertujuan untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat, bukan sekadar program formalitas tanpa manfaat maksimal.

Untuk itu, ia berharap pemerintah dapat menyusun regulasi yang jelas mengenai konsumsi serangga. Kemudian, masyarakat perlu diedukasi mengenai manfaatnya.

Pemerintah juga perlu berinovasi dalam mengembangkan produk berbasis serangga. Ekosistem budidaya serangga skala UMKM menurut Laila juga perlu didorong agar penyediaan bahan bakunya berkelanjutan.

"Jangan sampai program MBG ini hanya sekadar menjalankan program, tanpa ada niatan memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Jangan sampai program MBG ini hanya sekadar program bagi-bagi makanan," tutupnya.

Video BGN: Tambahan Rp 100 T Penuhi Target 82,9 Juta Penerima Makan Gratis

Video BGN: Tambahan Rp 100 T Penuhi Target 82,9 Juta Penerima Makan Gratis

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) memaparkan ada 39.339 unit rumah subsidi yang sudah disalurkan selama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Angka tersebut hasil dari realisasi program yang dikelola Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Ia menjabarkan angka tersebut terdiri dari 37.955 unit rumah subsidi disalurkan untuk masyarakat melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Lalu, program Tapera sebanyak 1.384 unit untuk aparatur sipil negara (ASN). Adapun total rumah yang direalisasikan oleh BP Tapera, baik masih proses maupun sudah tersalurkan sebanyak 93.484 unit.

"Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) jadi ini sekitar sudah 93 ribu, Pak (Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya N Bakrie) dari 20 Oktober (2024) sampai 5 Februari (2025)," ujar Ara di Menara Kadin Indonesia, Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2025).

Hal itu diungkapkannya dalam forum diskusi bertemakan 'Driving Sustainability in the Real Estate Sector: ESG and Green Financing.

Dalam paparannya, ada 32.130 unit rumah yang masih dalam proses persetujuan akad kredit tetapi rumahnya belum jadi. Lalu, rumah yang ready stock tetapi belum diakadkan berjumlah 11.7.83 unit. Sementara rumah yang masih dalam proses pembangunan sebanyak 10.232 unit.

"Nah, jadi ada lima tahap nih, realisasi artinya yang udah sampai kepada masyarakatnya. Realisasi akad ini khusus ASN juga udah sampai. Kalau akad tuh berarti udah selesai. Kalau proses persetujuan akad, dalam proses berarti belum tuntas," jelasnya.

Realisasi rumah FLPP disalurkan melalui Bank Tabungan Negara (BTN) sebanyak 23.306 uni, BTN Syariah 5.100 unit, Bank Negara Indonesia (BNI) sebanyak 2.172 unit, dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) 1.935 unit. Sementara itu, bank lainnya menyalurkan 10.088 unit rumah FLPP.

Ara juga memaparkan jumlah rumah subsidi yang sudah tersalurkan berdasarkan asosiasi pengembang. Realestat Indonesia (REI) membangun 15.294 unit, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) 11.158 unit, Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) 4.728 unit. Lalu, asosiasi lainnya membangun 6.321 unit.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Saat Menteri PKP Intip-intip Rumah Apung dan Panggung di Muara Angke

Video: Saat Menteri PKP Intip-intip Rumah Apung dan Panggung di Muara Angke