Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jakarta Meli Budiastuti menyebut perlunya aturan pembatasan masa tinggal di rumah susun sederhana sewa (rusunawa). Ia mengatakan rusun bukan untuk ditinggali selamanya, bukan juga untuk diwariskan turun-temurun.

"Karena kan orang tinggal di rusun itu bukan untuk selamanya. Bukan untuk warisan juga, tidak bisa diturunkan. Kalau masyarakat terprogram, itu bisa turunkan ke anaknya. Kalau masyarakat umum, paling misalkan suami meninggal ke istrinya, tapi ke anak nggak boleh diturunkan," kata Meli saat dimintai konfirmasi, Jumat (7/2/2025).

"Jadi masyarakat umum boleh dialihkan ke siapa saja? Hanya ke pasangannya, tapi ke anak tidak boleh. Kalau masyarakat terprogram, bisa dialihkan ke anak, tapi tarifnya sudah tarif umum. Nantinya seperti itu diatur dalam revisi pergub," lanjutnya.

Di sisi lain, ia menyebut nantinya aturan jangka waktu penempatan rumah susun sewa akan diatur dalam revisi pergub. Meski begitu, Pergub 111 Tahun 2014 tentang Mekanisme Penghunian Rumah Susun Sederhana Sewa saat ini masih dalam penggodokan.

Ia menjelaskan masyarakat umum terprogram hanya bisa lima kali perpanjangan untuk menyewa atau maksimal 10 tahun.

"Saat ini masih belum diberlakukan karena masih draf revisi pergub," kata Meli.

Pada tahun kesembilan, Unit Pengelola Rumah Susun Sederhana Sewa (UPRS) akan diminta oleh Dinas dan tim terpadu untuk mengecek kelayakan warga untuk menghuni Rusun.

"Kalau masih layak, nanti hasil rekomendasinya bisa diperpanjang berapa tahun lagi. Karena orang tinggal di rusun bukan untuk selamanya, bukan untuk warisan juga," tuturnya.

Sementara itu, masyarakat umum hanya tiga kali perpanjangan atau maksimal enam tahun. Bila penyewa meninggal dunia, bisa dilanjutkan oleh pasangan. Namun tidak bisa dilanjutkan oleh anak keturunannya.

"Itu akan ada di revisi pergub," ucap Meli.

Selain itu, evaluasi berjalan secara rutin saat penghuni memperpanjang sewa rusun. Apabila sudah memiliki kendaraan, otomatis tidak boleh lagi menempati rusun milik Pemprov DKI.

"Revisi pergub ini sudah hampir final, sudah di Biro Hukum. Selama ini kan belum ada pembatasan waktu, makanya di lapangan pasti banyak yang sudah turun-temurun," tandasnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Badan Gizi Nasional (BGN) mengajak kalangan pengusaha menjadi mitra di program makan bergizi gratis. Ajakan ini disampaikan BGN melalui unggahan video di Instagram resmi mereka.

Sejumlah tahapan harus dilalui untuk mendaftar sebagai mitra BGN. Pertama, kunjungi website mitra.bgn.go.id lalu membuat akun baru dengan mengisi data diri dan kontak yang digunakan.

Kemudian lengkapi formulir pendaftaran sesuai bidang kerjasama yang diinginkan. Selanjutnya unggah dokumen pendukung seperti profil usaha atau proposal kerjasama.

"Terakhir, klik tombol kirim untuk menyelesaikan pendaftaran Anda. Tim kami akan memproses pengajuan Anda dan Anda akan menerima pemberitahuan melalui email setelah pendaftaran berhasil," jelas BGN di Instagram @badangizinasional.ri, Jumat (7/2/2025).

Setelah surat pemberitahuan diterima maka proses pendaftaran menjadi mitra resmi Badan Gizi Nasional berhasil dilakukan. Perlu dicatat, seluruh proses pendaftaran ini tidak dipungut biaya sepeser pun.

"Setelah menjadi mitra resmi, Anda dapat mengajukan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi untuk mendukung distribusi program makan bergizi. Berikut langkah-langkahnya, login ke akun mitra Anda. Masuk ke menu pengajuan titik," ujarnya.

Kemudian klik tombol buat untuk menambahkan titik lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Tandai lokasi pada peta, lalu klik simpan dan lanjutkan. Lengkapi data terkait informasi lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.

Pastikan semua ketentuan terpenuhi dengan mencentang ceklis kesiapan. Unggah dokumen yang diminta, seperti izin atau foto lokasi. Terakhir, klik tombol ajukan untuk mengirimkan pengajuan.

"Tim kami akan segera memverifikasi dan menghubungi Anda jika proses telah selesai. Mari bersama wujudkan masyarakat yang lebih sehat dan gizi yang lebih baik untuk semua. Terima kasih telah menjadi bagian dari perubahan besar ini," tutupnya.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad merespons adanya kabar pihak yang mengancam sekolah-sekolah penerima Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua. Dasco mengatakan segala bentuk ancaman tidak bisa ditolerir.

"Yang pertama, niat baik dari Presiden Prabowo itu adalah untuk memberikan makan gratis bagi anak-anak Indonesia dari Sabang sampai Merauke termasuk di Papua. Ancaman-ancaman seperti itu tidak bisa ditolerir," kata Dasco di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (7/2/2025).

Dasco menyebut ancaman ke sekolah di Papua tersebut merupakan bentuk pembangkangan terhadap pemerintahan Indonesia. Dia mewanti-wanti pihak-pihak tertentu jangan coba-coba mengancam.

"Dan itu menurut saya adalah pembangkangan terhadap Republik Indonesia dan jangan coba-coba mengancam," ujarnya.

Lebih lanjut, Dasco menegaskan pemerintah akan menindak tegas siapa pun yang melakukan teror atas dilaksanakannya program MBG di Papua.

"Kita jangan coba-coba diteror dan kita akan bertindak tegas apabila kemudian hal itu dilakukan," ujar dia.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, mengatakan program MBG di Papua akan melibatkan TNI Angkatan Darat (AD). Hal ini menindaklanjuti situasi yang disebut belum kondusif di sana.

"Ya karena kan situasinya belum bagus, belum kondusif. Jadi kita perlu supaya dapur-dapur ini dikerjakan oleh satuan tugas teritorialnya TNI Angkatan Darat," kata Sjafrie usai rapat kerja dengan Komisi I DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (4/2).

Dia merespons adanya kabar jika siswa di Papua menolak makan bergizi gratis. Sjafrie menegakan jika pendistribusian makan bergizi semata untuk memenuhi kebutuhan siswa.

"Yang penting kita berpikir positif bahwa makan bergizi itu untuk memenuhi kebutuhan gizi bagi rakyat kita yang dilakukan oleh pemerintah, yang dilaksanakan oleh dapur-dapur dari TNI yang sedang bertugas di sana," katanya.

Simak Video 'Temuan DPD RI di Papua Terkait Pelaksanaan MBG: Masalah Harga':

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengalami efisiensi hingga tersisa Rp 1,6 triliun. Kendati demikian, Kadin Indonesia ingin berkolaborasi dengan Kementerian PKP untuk membantu wujudkan Program 3 Juta Rumah.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya N Bakrie meyakini target 3 juta rumah dapat tercapai dengan adanya kolaborasi. Ia menyebut akan ada program unggulan Kadin dengan pengusaha pemula dan menengah untuk mendukung program tersebut.

"Tentu tidak mudah angkanya sangat besar 3 juta, tapi di sinilah Kadin sebagai kamar dagang dan industri mesti memikirkan untuk kepentingan masyarakat luas. Tentu dengan memikirkan negara tetapi juga membuat industrialisasi supaya para pengusaha bisa menjadi besar juga," ujar Anin usai forum diskusi di Menara Kadin Indonesia, Kamis (7/2/2025).

Menurutnya, menyediakan akses perumahan untuk masyarakat adalah yang terpenting dari segi korporasi. Hal itu juga akan sangat baik bila dapat dibarengi dengan memperhatikan dari segi environmental, social and governance (ESG).

Anin menambahkan yang paling penting dalam mewujudkan program ini adalah berinovasi dari sisi pendanaan dari sisi pembiayaan dan lahan. Begitu juga dengan mengurangi proses birokrasi.

"Kadin ingin bekerja sama dengan Kementerian PKP Pak Ara supaya kita bisa memberikan masukan, tapi yang paling penting masukan yang bisa diimplementasi," ucapnya.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan pembangunan Program 3 Juta rumah memiliki tantangan dari segi lahan dan pembiayaan. Ia mengungkapkan terdapat banyak lahan tersedia dari lembaga-lembaga pemerintah.

Ara menyebutkan terdapat lahan milik Kementerian Sekretariat Negara di Kemayoran, sekitar Senayan, dan Kalimantan. Kemudian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memiliki 77 hektare lahan yang bisa digunakan. Lalu, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang akan mempresentasikan potensi tanah.

"Ada dari BUMN, saya akan undang teman-teman dari Kadin, karena menurut saya BUMN juga harus mendorong teman-teman pengusaha dari Kadin untuk berperan serta. Jadi presentasi untuk acara, mempresentasikan potensi-potensi tanah BUMN supaya bisa bekerja dengan swasta," katanya.

Sebelumnya, Kementerian PKP mengalami efisiensi anggaran untuk tahun 2025 dari yang sebelumnya Rp 5.274.391.058 menjadi Rp Rp 1.613.296.058. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Komisi V DPR RI Lasarus.

"Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, APBN tahun 2025 pagu semula sebesar Rp 5.274.391.058.000 mengalami efisiensi sebesar Rp 3.661.095.000.000. Maka APBN tahun 2025 Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman setelah mengalami efisiensi menjadi Rp 1.613.296.058.000," katanya dalam rapat kerja dengan pemerintah dan rapat dengar pendapat dengan Kepala BMKG dan BNPP/Basarnas, Gedung DPR, Jakarta.

Lasarus mengatakan, pembahasan terkait program kementerian yang akan dilaksanakan setelah adanya efisiensi anggaran akan dilakukan dalam rapat mendatang.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah

Ikan menjadi salah satu menu di program makan bergizi gratis (MBG). Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan ikan yang dipasok ke dapur MBG terjamin kualitasnya.

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Budi Sulistyo meninjau pelaksanaan program MBG di Kabupaten Kampar, Riau. Di lokasi tersebut, ikan menjadi salah satu bahan baku yang diolah menjadi menu makanan.

Untuk menjaga kualitas ikan, di sana tersedia satu unit Integrated Cold Storage (ICS) yang dikelola unit pengolahan ikan PT. Delta Mina Perkasa. ICS dilengkapi Air Blast Freezer (ABF) kapasitas 2 x 2,5 ton dan Cold Storage kapasitas 2 x 50 ton.

Budi mengapresiasi pengelola ICS yang telah menjadi pemasok utama ikan patin ke 6 dapur MBG, yakni di Tuah Madani, Kampar, Dumai, Ujung Tanjung, Bangko, dan Marpoyan. Dari dapur-dapur tersebut, menu berbasis ikan disalurkan ke 54 sekolah di sekitarnya.

"Tentu kami bangga ICS bisa menjadi bagian dari kebutuhan gizi anak-anak sekolah sekaligus upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Semoga dengan dorongan dari pemerintah daerah, makin banyak pelaku usaha yang ikut terlibat dalam program MBG ke depannya," kata Budi dalam keterangannya, Jumat (7/2/2025).

Budi menjelaskan menu ikan biasa disajikan bergantian dengan menu protein lainnya. Untuk itu, Budi mendorong pemerintah daerah (Pemda) turut berperan aktif agar melibatkan pelaku usaha di daerahnya dalam menyukseskan program MBG.

Budi menilai keberadaan ICS Kampar telah menyokong produktivitas unit pengolahan ikan (UPI) dengan kapasitas produksi mencapai 3 ton bahan baku per hari. Dari bahan baku tersebut, perusahaan mampu mengolah produk fillet 1 ton per hari. Semua bahan baku tersebut berasal dari hasil produksi para pembudidaya ikan patin di Kabupaten Kampar.

"Ini wujud nyata ekonomi sirkular di Kabupaten Kampar. Manfaatkan fasilitas yang diberikan ini, untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat dari sisi hulu hingga hilirnya," tambah Budi.

Anggota Satresnarkoba Polresta Mataram meringkus dua pria pengedar narkoba di Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram. Penangkapan pelaku yang berinisial RA dan Z itu jadi tontonan warga karena terjadi di permukiman penduduk.

Kasatresnarkoba Polresta Mataram AKP I Gusti Ngurah Bagus Suputra mengatakan penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat di wilayah tersebut kerap terjadi transaksi sabu. Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Mataram lantas menyelidiki hingga akhirnya menangkap RA dan Z.

"Awalnya tim mengamankan terduga RA persis di depan rumah terduga Z. Saat dilakukan penggeledahan badan, di saku RA ditemukan barang bukti yang diduga sabu di dalam kantong celana terduga yang terbungkus klip bening," kata Ngurah, Jumat (7/2/2025).

Setelah mengamankan RA di jalan tersebut, polisi menuju sebuah rumah di sana untuk digeledah. Di rumah tersebut, polisi menemukan Z yang langsung diringkus.

"Setelah mengamankan terhadap Z dilakukan penggeledahan baik badan terduga Z maupun rumah tempat Z berada ditemukan beberapa barang yang terkait dengan tindak pidana narkoba," ujarnya.

Adapun, barang bukti dalam pengungkapan tersebut diamankan sabu seberat 1,32 gram, plastik klip kosong, serta handphone milik para pengedar.

"Keduanya sudah kami amankan beserta barang bukti, dan selanjutnya akan diperiksa penyidik. Untuk asal-usul barang berupa sabu yang mereka kuasai masih kami dalami dan lakukan pengembangan," tegasnya.

Atas perbuatan mereka, kedua pelaku dijerat Pasal 112 ayat 1 dan/atau Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Polres Jakpus Sita 49,8 Kg Ganja yang Melibatkan 85 Tersangka

Polres Jakpus Sita 49,8 Kg Ganja yang Melibatkan 85 Tersangka

Perusahaan swasta turut menyumbang dalam membangun perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebagai bagian dari Program 3 Juta Rumah. Salah satunya, PT Adaro Energy Indonesia (ADRO) akan mulai membangun perumahan MBR di Kalimantan Selatan (Kalsel).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan Boy Thohir selaku Presiden Direktur Utama Adaro akan melakukan groundbreaking pada Maret 2025 mendatang. Hal itu disampaikannya usai menghadiri forum diskusi di Menara Kadin Indonesia.

"Ya, rencananya bulan depan Boy Thohir (groundbreaking di Kalsel)," ujar Ara di Menara Kadin Indonesia, Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2025).

Ia menyebut ini Boy Thohir ingin membantu memberikan sumbangan. Adapun untuk jumlah rumah yang akan dibangun oleh Adaro belum diketahui.

Di samping itu, Ara menyarankan agar pengembang untuk melakukan efisiensi dalam membangun perumahan. Hal itu dengan menjalankan konsep central purchasing, yakni membeli material secara masif untuk mendapat harga lebih terjangkau.

"Misalnya satu saja bicara soal semen. Semen itu kalau bisa anggota Kadin dikonsolidasi, belanja semen yang bisa bareng-bareng, 200 pengembang, harusnya itu ada efisiensi yang luar biasa. Belum lagi cat, besi, kaca, dan sebagainya," jelasnya.

Ia menyebut cara tersebut akan sangat bermanfaat bagi pengembang lantaran bisa mendapatkan potongan harga. Dengan begitu keuntungan perusahaan akan meningkat.

Sebelumnya diberitakan, Ara mengungkapkan akan ada groundbreaking untuk Program 3 Juta Rumah pada Desember 2024 lalu. Proyek hunian ini akan dilakukan di dua daerah, yakni Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.

Pembangunan tersebut merupakan bagian dari program corporate social responsibility (CSR). Proyek ini akan dibantu oleh perusahaan swasta yakni PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU) dan PT Adaro Energi Tbk (ADRO).

Hal ini ia sampaikan kepada awak media setelah melakukan peninjauan proyek Perumnas di apartemen Mahata Margonda pada Rabu (28/11/2024) lalu.

"Bulan depan saya harapkan ada beberapa yang akan memulai groundbreaking. Dari diskusi sama saya, mungkin ada BRAU di Kalimantan Timur, kemudian Adaro di Kalimantan Selatan," kata Ara.

Namun, rencana tersebut sempat mundur, Ara menyampaikan Adaro akan membangun rumah untuk MBR pada Januari 2025.

"Kita sudah dapat bantuan 250 rumah dari Agung Sedayu. Tanggal 27 Desember dari BRAU akan membangun rumah di kawasan luar tambangnya untuk masyarakat di Berau sana. Dari Adaro mudah-mudahan Januari (2025) akan jalan usahanya," tutur Ara.

Hal itu dikatakannya dalam acara Peresmian Rumah Susun Rancaekek dan Solikan Jeruk serta Peluncuran Program Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Perkotaan Melalui Fasilitas Rumah Susun dan Pemberdayaan Ekonomi, di Rusun Rancaekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (18/12/2024).

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas, mengatakan kebutuhan beras untuk memenuhi program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai 4,5 juta ton. Untuk itu peningkatan produksi dibutuhkan agar tidak perlu impor.

Kebutuhan beras itu untuk memenuhi MBG bagi 82 juta masyarakat yang masuk kategori program tersebut. Program MBG telah dimulai serentak di beberapa provinsi pada 6 Januari 2025.

"Itu kan program pokok, bayangkan kalau 82 juta (penerima manfaaat), beras saja harus tambah 4,5 juta ton. Itu baru beras saja, belum telur, belum ikan, belum lagi ayam, sayur sayuran dan lain lain. Nah oleh karena itu program kedaulatan pangan, atau swasembada pangan memang nggak boleh ditawar-tawar," kata Zulhas dalam Blak-blakan detikcom, Jumat (7/2/2025).

Selain kebutuhan beras, program ketahanan pangan juga akan digenjot untuk meningkatkan produksi bahan pokok lainnya. Zulhas menyebut utamanya pada sayuran dan protein.

Saat ini pemerintah tengah menggenjot beberapa komoditas terlebih dahulu, seperti beras dan jagung. Sementara garam dan gula konsumsi diputuskan untuk tidak impor, guna mendukung produksi dalam negeri

"Saya, kalau ini beres, kalau sampai bulan April Bulog bisa di gudangnya masuk beras 2 juta sampai 2,5 juta, maka mungkin Juni kita sudah dengan fokus protein. Karena kita ini di Pulau Jawa aja kan budidaya besar sekali, budidaya tangkap, belum lagi budidaya. (Akan menggenjot kebutuhan) Ikan, ayam, susu, daging," jelasnya.

Selain itu, Mantan Menteri Perdagangan itu juga menyebut anggaran untuk MBG rencananya akan ditambah. Meski rencana itu harus melihat kemampuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Mudah-mudahan nanti kalau Pak Presiden, APBN kita longgar, tambah lagi Rp 140 triliun di bulan Agustus atau September. Maka akan bermanfaat kepada 82 juta orang. Artinya seluruh rakyat Indonesia akan mendapat manfaat itu. Nah kalau itu nanti diukur, kelihatan hasilnya, fisiknya, kesehatannya, kecerdasan dan sebagainya," jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menjelaskan rencana penambahan anggaran dilakukan karena Presiden Prabowo Subianto ingin agar program Makan Bergizi segera bisa dijalankan sesuai target untuk memberi makan 82,9 juta penerima. Di mana program Makan Bergizi Gratis (MBG) butuh tambahan anggaran sampai Rp 100 triliun.

Menurutnya anggaran Rp 71 triliun yang ditetapkan sepanjang 2025 ini hanya cukup untuk membiayai pemberian MBG untuk 17 jutaan penerima saja, masih jauh dari target yang ditetapkan.

"Begini untuk sementara yang sudah fix itu Rp 71 triliun itu kalau tidak ada penambahan maka akan mencapai 15 sampai 17,5 juta penerima saja," beber Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025).

Terkait produksi padi, sebagaimana rilis Badan Pusat Statistik (BPS), proyeksi produksi beras di triwulan pertama 2025 ini dapat mencapai 8,67 juta ton dengan Januari di 1,33 juta ton, Februari 2,10 juta ton, dan Maret di 5,24 juta ton. Sementara produksi di triwulan awal 2024 totalnya 5,69 juta ton, sehingga tahun ini ada selisih lebih dari produksi hingga 2,98 juta ton atau 52,37 persen.

Lebih lanjut, untuk selisih produksi dan konsumsi di Januari-Maret tahun ini diestimasikan surplus 900 ribu ton. Ini mengalami peningkatan 2,91 juta ton dengan produksi terhadap konsumsi periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini karena selisih produksi dan konsumsi 3 bulan pertama di tahun lalu masih mengalami defisit 2,01 juta ton.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kelik Indriyanto menyebut bahwa tunggakan penghuni rumah susun (rusun) di Jakarta ada sejak tahun 2010. Warga rusun yang paling banyak menunggak ada di Rusun Marunda, Jakarta Utara.

"Tunggakan penghuni rusunawa terhitung sejak tahun 2010, di mana terdapat penghuni yang masuk kategori masyarakat terprogram sejak menempati rusunawa tidak melakukan pembayaran retribusi sewa rusunawa," kata Kelik saat dihubungi detikcom, Jumat (7/2/2025).

"Untuk data penghuni rusunawa yang paling banyak melakukan penunggakan adalah di Rusunawa Marunda yaitu untuk masyarakat terprogram sebanyak 1.552 unit dengan besaran tunggakan Rp 10,8 M dan masyarakat umum sebanyak 773 unit dengan besaran tunggakan Rp 8,8 M," lanjutnya.

Kelik mengatakan, pihaknya akan melakukan pendataan dan pemetaan lebih lanjut soal pekerjaan, penghasilan, kepemilikan aset dan jumlah jiwa penghuni rusunawa yang menunggak, terutama masyarakat umum.

"Selanjutnya akan diterbitkan kembali sanksi administrasi berupa surat teguran, penyegelan, dan surat peringatan kepada penghuni dengan jangka waktu sesuai ketentuan," ungkapnya.

Dia mengungkapkan bila penghuni rusun yang menunggak itu masih melakukan pelanggaran dan tunggakan, pihaknya akan melakukan penyegelan dan sanksi administrasi. Sanksinya bermacam-macam.

"Bila sanksi administrasi tidak diindahkan maka UPRS akan melakukan penertiban atas penghuniannya," ujarnya.

Sebelumnya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta mencatatkan tunggakan pembayaran sewa rumah susun (rusunawa) mencapai Rp95,5 miliar. Penghitungan tunggakan itu sudah terakumulasi dalam waktu yang sangat lama hingga 31 Januari 2025.

"Tunggakan mencapai Rp 95,5 sekian miliar. Angka ini berasal dari sekitar 17.031 unit rusunawa, dengan rincian 7.615 unit dari penghuni warga terprogram yang memiliki tunggakan Rp54,9 miliar, dan 9.416 unit dari penghuni warga umum dengan tunggakan Rp40,5 miliar," kata Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Meli Budiastuti saat dikonfirmasi, Kamis (6/2).

Ia mengatakan ada penghuni yang menunggak hingga 58 bulan atau lebih. Meski begitu, data tunggakan ini terus terlaporkan, meskipun sanksi administrasi telah diterapkan, termasuk surat teguran, penyegelan, dan pemberitahuan pengosongan secara paksa.

"Jadi semua UPRS akan melihat yang umum ini yang dia punya pekerjaan formal siapa. Segera lakukan eksekusi, sampai harus dikosongkan," ujarnya.

Di sisi lain, ia mengungkapkan bahwa faktor utama yang menyebabkan tunggakan lama adalah sulitnya membedakan antara penghuni warga terprogram dan warga umum. Warga terprogram seringkali beralasan bahwa mereka terpaksa tinggal di rusunawa, sementara penghuni warga umum juga menghadapi kesulitan ekonomi.

"Meskipun ada penghasilan tetap, beberapa penghuni tetap menunggak karena penghasilan yang terbatas," ungkapnya.

Tunggakan ini kata Meli, dinilai mengganggu kelancaran pengelolaan rusunawa, sementara ketersediaan unit untuk penghuni baru semakin terbatas. Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta berencana untuk menindak penghuni yang menunggak, terutama dari kalangan masyarakat umum.

Eksekusi ini akan dilakukan setelah masa tahun politik berlalu, sesuai arahan dari Kepala Dinas Perumahan. Pemprov DKI akan mengklusterkan penghuni berdasarkan status pekerjaan mereka, dengan prioritas pada penghuni dengan pekerjaan formal yang memiliki penghasilan tetap. Jika mereka masih menunggak, penindakan akan dilakukan secara tegas.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengunjungi Perumahan Cluster Setia Mekar Residence 2 yang berlokasi di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Perumahan ini viral karena akan digusur oleh juru sita Pengadilan Negeri Cikarang.

Nusron sampai di lokasi pukul 09.00 WIB dengan mengenakan pakaian putih. Ia langsung menemui warga yang tempat usahanya digusur. Warga yang propertinya telah digusur PN Cikarang adalah Asmawati (69) pemilik Alfamart, Yaldi pemilik bengkel mobil (56), Siti Mulhijah (44) pemilik rumah, dan Mursiti (60) pemilik warteg, dan masih ada satu warga yang belum datang. Mereka membeli sertifikat hak miliki (SHM) nomor 706 dari anak Kayat dan Unan.

Nusron kemudian mengecek SHM warga dan pergi menuju lokasi ruko tempat usaha warga yang jaraknya 500 meter dari perumahan Cluster Setia Mekar Residence 2. Di depan lokasi lahan yang sudah digusur tersebut, Nusron menyatakan lahan warga tidak termasuk yang dieksekusi.

"Ini di mata BPN masih sah, meskipun ada keputusan MA karena di dalam keputusan MA dan pengadilan tidak ada perintah kepada BPN untuk membatalkan sertifikat ini. Harusnya Mimi Jamilah kalau menang, langkah pertama datang kepada pengadilan minta keputusan ini supaya BPN dari pengadilan untuk membatalkan," jelas Nusron kepada awak media di Bekasi, Jumat (7/2/2025).

Sebelumnya diberitakan, penggusuran yang terjadi di cluster Setia Mekar Residence 2 seluas 3.290 meter persegi. Tanah tersebut diputuskan sebagai aset milik penggugat yakni Hj. Mimi Jamilah merujuk pada putusan Pengadilan Negeri Bekasi dengan nomor 128/PDT.G/1996/PN.BKS yang dikeluarkan pada 25 Maret 1997.

Penghuni perumahan dan pemilik ruko yang tinggal di sana dianggap bukan pemilik yang sah.

Dari luas 3.290 meter persegi, terdapat terdapat 27 bidang tanah yang terancam tergusur, terdiri dari 19 unit rumah dan 8 unit ruko. Namun, 9 rumah di antaranya masih dalam proses pembangunan. Sementara 10 unit rumah dan 8 ruko yang terjual telah memegang sertifikat hak milik (SHM).

Saksikan Live DetikSore:

Aksi Kamisan Bali ke-850 digelar di pintu masuk Monumen Bajra Sandhi, Renon, Denpasar, Kamis (6/2/2025). Para peserta aksi mengkritisi kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran yang dinilai tidak memprioritaskan kepentingan rakyat, terutama dalam sektor pendidikan.

Dalam diskusi yang digelar, peserta menyoroti efisiensi anggaran di berbagai sektor, khususnya pendidikan. Mereka menilai program bantuan beras sebagai pengganti subsidi pendidikan merupakan bentuk pengabaian terhadap hak masyarakat atas pendidikan yang layak.

"Pemberian makan sebagai ganti pendidikan adalah penghinaan. Kami butuh pendidikan yang bermutu, bukan sekadar makanan bergizi gratis yang efektivitasnya belum jelas," ujar salah seorang peserta aksi.

Mereka mengacu pada pernyataan Bank Dunia dan IMF yang menyebut rakyat Indonesia membutuhkan subsidi pangan untuk memperlancar situasi kapital dan impor-ekspor pangan. Menurut mereka, Indonesia sebenarnya memiliki surplus pangan, tetapi pemerintah terus mengandalkan impor meski Prabowo menyatakan pentingnya pemberdayaan pangan.

"Pada akhirnya kebijakan pemberdayaan pangan yang digaungkan pemerintah justru mencaplok tanah rakyat kecil di Kalimantan, Lampung, Sulawesi, bahkan Bali," kata Ketua Komite Aksi Kamisan Bali Tommy Priatna.

Selain isu pangan dan pendidikan, aksi ini juga membahas ketimpangan akses terhadap ekowisata di Bali melalui tema "Bali Punya Siapa?". Para peserta menilai kebijakan wisata lebih menguntungkan pihak tertentu dibanding masyarakat setempat.

Masalah transportasi umum juga menjadi perhatian, terutama setelah dihentikannya operasional Trans Metro Dewata. Kebijakan ini dinilai memperburuk aksesibilitas masyarakat terhadap transportasi publik yang terjangkau.

"Kami ingin mendekatkan masyarakat dengan penderitaan rakyat, membangkitkan simpati dan empati terhadap mereka yang terkena dampak kebijakan pemerintah," ujar salah satu peserta aksi.

Aksi yang berlangsung sejak 2007 ini berakhir di tengah hujan deras. Meski demikian, para peserta tetap melanjutkan diskusi mereka di bawah guyuran hujan dengan berlindung di bawah payung hitam.

Video: Zulhas Sebut Bantuan Pangan Diberikan Kembali Seusai Panen Raya

Video: Zulhas Sebut Bantuan Pangan Diberikan Kembali Seusai Panen Raya

Sebuah cluster di wilayah Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat dikabarkan digusur juru sita Pengadilan Negeri Cikarang berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi dengan nomor 128/PDT.G/1996/PN.BKS tertanggal 25 Maret 1997. Padahal, warga cluster tersebut sudah memiliki sertifikat hak milik (SHM).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan pihaknya akan mempelajari perihal tersebut.

"Kami akan pelajari, ya. Kami akan pelajari," kata Ara sembari meninggalkan gedung DPR, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Sebelumnya diberitakan, penggusuran yang dikabarkan terjadi di cluster Setia Mekar Residence 2, Tambun Selatan, Bekasi viral di media sosial pekan lalu. Bangunan tetap digusur oleh juru sita Pengadilan Negeri Cikarang meski disebut telah memiliki sertifikat hak milik (SHM).

Lahan seluas 3.290 meter persegi tersebut diputuskan sebagai aset milik penggugat yakni Hj. Mimi Jamilah. Itu artinya warga yang tinggal di sana atau pengembang perumahan tersebut dianggap bukan pemilik yang sah.

Total terdapat 27 bidang tanah yang terancam tergusur, terdiri dari 19 unit rumah dan 8 unit ruko. Namun, 9 rumah di antaranya masih dalam proses pembangunan. Sementara 10 unit rumah dan 8 ruko yang terjual telah memegang sertifikat hak milik (SHM).

Akibat penggusuran, warga cluster itu mulai pergi meninggalkan rumahnya. Setelah rumah tersebut kosong, beberapa tukang rongsok mendatangi rumah itu dan mengambil barang-barang warga yang tersisa.

Warga Cluster Setia Mekar Residence 2, pemilik ruko, dan pengembang perumahan memutuskan mengajukan gugatan balik ke PN Cikarang. Gugatan ini sebagai bentuk penolakan terhadap penggusuran yang dilakukan pada Kamis (30/2/2025) lalu.

Sidang gugatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Senin (17/2/2025). Lalu, ada pula warga perumahan yang mengajukan gugatan balik atas nama pribadi, Surung Sianipar. Sidangnya dijadwalkan digelar pada Senin (10/2/2025). Selain dari warga dan pengembang, menurut perwakilan pengembang, Abdul Bari pihak bank pemberi kredit juga telah mengajukan gugatan. Jadwal sidang perdana akan dilaksanakan pada Jumat (14/2/2025).

"Sidang gugatan dari salah satu warga. Itu dari Bapak Surung Sianipar. Saya tanggal 17. Bank tanggal 14 Februari 2025, bank pemberi kredit yang memiliki hak tanggungan," kata Bari saat dihubungi detikProperti, Rabu (5/2/2025).

Video RK Dengar Curhat Warga Ogah Digusur: Saya Akan Lobi ATR/BPN

Video RK Dengar Curhat Warga Ogah Digusur: Saya Akan Lobi ATR/BPN