Ahli Gizi dari Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FKKMK) Universitas Gadjah Mada (UGM), Toto Sudargo, angkat bicara soal peluang serangga dijadikan menu Makan Bergizi Gratis (MBG). Dia mengingatkan adanya potensi muncul alergi dari hidangan itu.

Toto bilang, produk olahan serangga seperti belalang atau jangkrik pada dasarnya memiliki protein tinggi. Akan tetapi, proses pengolahan produk berbahan belalang harus baik agar layak konsumsi.

"Pengolahannya harus baik karena kebanyakan pada belalang itu banyak sekali penyakit salmonella typhosa. Karena dia makan di tempat kotoran sapi dan sebagainya yang humus di persawahan," kata Toto saat dihubungi wartawan, Senin (27/1/2025).

Toto juga bilang, olahan belalang harus dimasak oleh koki profesional. Agar ketika disantap tidak menimbulkan alergi.

"Kedua itu histamin penyebab alerginya tinggi sehingga memasaknya harus matang sekali dan itu dikerjakan oleh pemasak yang profesional, sehingga aman untuk dikonsumsi," imbuh dia.

Dia bilang, olahan belalang goreng saja bisa menyumbang sepertiga protein harian. Namun, dia mengingatkan komposisi belalang dalam satu kali makan harus banyak.

"Kalau kandungan gizinya kami tidak meragukan. Per 100 gram itu protein belalang yang digoreng itu hampir sekitar 12-15 gram protein artinya akan menyumbang sepertiga dari kebutuhan protein yang ada. Cukup baik," katanya.

Meski bisa menjadi sumber protein alternatif, namun olahan tersebut tak bisa serta-merta diterapkan di semua wilayah.

"Jadi tidak mengada-ada misalnya Jakarta dikirim belalang, tidak seperti itu. Tapi wilayah di mana mereka sudah habitnya atau biasanya mengonsumsi itu," ujarnya.

Melansir detikNews, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana membuka peluang serangga dijadikan menu Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun itu hanya bisa dilakukan di daerah tertentu yang memang terbiasa memakan serangga.

"Itu salah satu contoh ya (menu serangga), kalau ada daerah-daerah tertentu yang terbiasa makan seperti itu, itu bisa menjadi menu di situ," kata Dadan di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (25/1).

Dadan mengatakan pihaknya tidak menetapkan standar menu nasional untuk Makan Bergizi Gratis. Namun, kata dia, Makan Bergizi Gratis berlandaskan standar komposisi gizi.

"Tapi itu contoh bahwa badan gizi ini tidak menetapkan standar menu nasional, tetapi menetapkan standar komposisi gizi," sambungnya.

Menurutnya, isi protein di berbagai daerah bergantung pada potensi sumber daya lokal dan kesukaan lokal. Dia pun meminta semua pihak tidak mengartikan lain tentang kemungkinan ini.

Video: BGN Pastikan Porsi Makan Gratis Sudah Sesuai Angka Kebutuhan Gizi

Video: BGN Pastikan Porsi Makan Gratis Sudah Sesuai Angka Kebutuhan Gizi

Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap potensi serangga hingga ulat untuk menjadi menu makanan bergizi gratis (MBG) di daerah tertentu. Rencana itu pun mendapat sorotan dari dokter spesialis gizi.

Dilansir dari detikHealth, Senin (27/1/2025), dokter spesialis gizi Johanes Chandrawinata, SpGK menilai rencana tersebut perlu dikaji lebih lanjut. Dia menilai tidak semua orang suka makan serangga apalagi ada kemungkinan reaksi alergi pada anak jika dikonsumsi.

"Jarang (efek samping) tapi bisa ada reaksi alergi terhadap serangga, tentu bila alergi harus menghindari makanan penyebab," kata dr Johanes saat dihubungi detikcom.

dr Johanes mengaku serangga memang bisa menjadi makanan alternatif. Di Eropa dan Amerika, belalang bahkan sudah lama dikonsumsi.

Dia memaparkan serangga seperti jangkrik mengandung 460 kalori, 18,5 gram lemak, dan 69 gram protein per 100 gram mentah. Sementara belalang mengandung 560 kalori, 38 gram lemak, dan 48 gram protein per 100 gram.

Serangga jenis ulat sagu pun kayak akan protein. Sebanyak 100 gram ulat sagu mengandung 9,7 gram protein dan 21,5 gram lemak.

"Belalang memang bisa menjadi alternatif pangan tinggi protein dan tinggi lemak," tuturnya.

Dia mengatakan, sekitar dua miliar orang di dunia mengonsumsi serangga setiap hari. Bahkan terdapat lebih dari 2 ribu spesies belalang yang dimakan.

"Pada berbagai kebudayaan, baik di Indonesia maupun di luar negeri, termasuk Eropa dan Amerika, belalang sudah lama dikonsumsi," ucap dr Johanes.

Diketahui, Kepala BGN Dadan Hindayana membuka peluang serangga menjadi menu MBG. Dia lantas mencontohkan di beberapa daerah yang masyarakatnya sudah terbiasa mengkonsumsi belalang.

"Sebagian masyarakat Gunung Kidul biasa mengkonsumsi belalang. Masyarakat Papua biasa makan ulat sagu," kata Dadan kepada wartawan, Sabtu (25/1).

Dadang menuturkan jangkrik bahkan diperjualbelikan menjadi makanan ringan. Dia menegaskan pihaknya tidak menetapkan standar menu nasional untuk MBG, melainkan hanya mengacu pada standar komposisi gizi.

Menurut Dadan isi protein di berbagai daerah bergantung pada potensi sumber daya lokal dan kesukaan lokal. Dia pun meminta semua pihak tidak mengartikan lain tentang kemungkinan ini.

"Karena kalau di daerah yang banyak telur, ya telurlah mungkin mayoritas. Yang banyak ikan, ikanlah yang mayoritas, seperti itu," imbuhnya.

Video KPAI Minta Masyarakat Tak Bully Siswa SMA yang Viralkan Menu MBG

Video KPAI Minta Masyarakat Tak Bully Siswa SMA yang Viralkan Menu MBG

Pemerintah pusat memberikan angin segar permodalan awal bagi mitra Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) program Makan Bergizi Gratis (MBG). Bahkan besaran modalnya bisa mencapai Rp 500 juta.

Dilansir detikFinance, Kementerian UMKM berkoordinasi dengan 46 bank mitra, termasuk empat bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), untuk memastikan adanya skema pendanaan yang memadai bagi UMKM mitra MBG.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, ada syarat yang harus dipenuhi mitra MBG untuk mengakses modal tersebut. Di antaranya, UMKM perlu mengantongi surat penunjukan dari Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai mitra program MBG.

"Dengan syarat mengantongi surat penunjukan dari Badan Gizi Nasional (BGN), bank akan menyediakan pembiayaan awal hingga Rp 500 juta untuk membantu UMKM membeli bahan baku," kata Maman dikutip dari laman resmi Kementerian UMKM, Minggu (26/1/2025).

Maman menjelaskan ada sekitar 2,9 juta pelaku usaha kuliner di Indonesia. Selain itu, tercatat sebanyak 30.900 UMKM bergerak di jasa katering yang potensial terlibat dalam program MBG.

Maman menyebut pemerintah menargetkan pengadaan 30.000 titik penyedia makanan bergizi di seluruh Indonesia sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto.

"Selain itu, ada 30.900 UMKM jasa katering yang berpotensi besar terlibat dalam MBG," jelasnya.

Pihaknya pun sudah melakukan langkah strategis melalui program business matching dan optimalisasi Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) di berbagai daerah dan fasilitas legalitas bisnis. Hal ini dilakukan untuk memperkuat kolaborasi UMKM dalam program MBG.

"Kita semua berkolaborasi, bergandengan tangan, memastikan program Makan Bergizi Gratis ini benar-benar memberikan dampak positif bagi pertumbuhan sektor UMKM dan masyarakat Indonesia," tutupnya.

Video: Rencana Pemerintah Beri Modal Awal untuk UMKM terlibat MBG

Video: Rencana Pemerintah Beri Modal Awal untuk UMKM terlibat MBG

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) baru saja berjalan. Rencana awalnya, program ini akan mencakup sekitar 15-17,5 juta penerima makan siang gratis di tahun pertamanya.

Namun, Presiden Prabowo Subianto ingin program ini segera diperluas penerimanya hingga menyentuh 82,9 juta penerima. Karena diperluas, anggaran yang mulanya ditetapkan Rp 71 triliun kemungkinan akan ditambah.

Untuk mencapai target tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) telah melakukan perhitungan di mana butuh sekitar Rp 100 triliun lagi untuk menyentuh target penerima sesuai dengan keinginan Prabowo.

Pemerintah sendiri sudah memetakan potensi tambahan anggaran yang dibutuhkan tersebut untuk mempercepat program makan siang gratis. Dari mana saja?

Efisiensi Anggaran

Potensi tambahan yang pertama akan didapatkan dari hasil penghematan dan efisiensi anggaran. Seperti diketahui, di awal tahun ini Prabowo sudah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

Isinya, adalah rencana menghemat belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di 2025 hingga mencapai Rp 306 triliun. Penghematan dilakukan dengan meninjau ulang masing-masing anggaran belanja di kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 256,1 triliun dan dana Transfer ke Daerah (TKD) Rp 50,59 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sendiri yang mengatakan efisiensi anggaran dilakukan pada penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga hingga daerah untuk mendukung prioritas nasional. Salah satu prioritas yang dimaksud adalah untuk mendukung terlaksananya Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Prioritas perhatian program kerja dan anggaran K/L untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, menghasilkan dan menghemat devisa, serta mendukung terlaksananya Makan Siang Bergizi," katanya dalam unggahan di Instagram resmi @smindrawati, dikutip Jumat (24/1) lalu.

Dalam Inpres 1 tahun 2025, Prabowo meminta kepada seluruh jajaran Kabinet Merah Putih untuk melakukan reviu sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing dalam rangka efisiensi atas anggaran belanja Rp 306,69 triliun.

Identifikasi rencana efisiensi sekurang-kurangnya bisa terdiri dari 6 pos belanja operasional dan non operasional yakni belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin.

Sementara itu, para kepala daerah diminta untuk menyesuaikan APBD 2025. Ini sebagai imbas dari dana TKD sebesar Rp 50,59 triliun yang dipangkas.

Arahannya, efisiensi untuk pemerintah daerah dilakukan dengan cara membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada PP mengenai standar harga satuan regional.

Kemudian, kepala daerah juga diminta membatasi perjalanan dinas 50%. Lalu kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, hingga seminar juga diminta dibatasi.

Lebih lanjut, kepala daerah diminta memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya.

Prabowo juga meminta kepala daerah untuk selektif memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang barang maupun jasa kepada kementerian/lembaga. Terakhir, diminta melakukan penyesuaian belanja APBD 2025 yang bersumber dari Transfer Ke Daerah APBN.

Kerahkan APBD

Selain melakukan efisiensi dan penghematan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis, Prabowo juga meminta pemerintah daerah ikut aktif mendukung program ini.

Total APBD yang siap dikucurkan mencapai Rp 5 triliun untuk tahun ini dalam rangka membantu Makan Bergizi Gratis. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan dirinya telah berdiskusi dengan seluruh sekretaris daerah (Sekda) melalui saluran telekonferensi membahas dukungan daerah terhadap program MBG.

Tito mengatakan, eksekusi baru akan dimulai usai September setelah para kepala daerah baru dilantik, akan ada pergeseran anggaran dan perubahan APBD, disertai pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sekolah-sekolah. Diperkirakan ada sekitar 2.000 SPPG.

"Kalau ditambah APBD provinsi yang PAD-nya kuat itu bisa lebih kurang hampir Rp 5 triliun, jadi lebih kurang bisa membangun 4.000 satuan pelayanan di sekolah-sekolah," ujar Tito di tempat yang sama.

Menurutnya, ke depan tinggal bagaimana peran pemerintah daerah membangun SPPG tersebut dan mendorong masyarakat untuk memproduksi pangan dan ternak untuk pemenuhan suplai program. Selain itu, juga dibuka opsi agar pemerintah daerah langsung menyalurkan anggaran ke sekolah, sehingga sekolah yang mengelola.

BUMN Ikut Keroyokan

BUMN pun diminta ikut berkolaborasi mendukung percepatan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah, sehingga cakupan penerima manfaat semakin banyak.

Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma'ruf mengatakan Kementerian BUMN akan membentuk Project Management Office (PMO) untuk BUMN yang terlibat, disesuaikan dengan tugas, peran, dan penentuan wilayah masing-masing. Meski tak ada nominal komitmen dana yang disebutkan, namun apa yang dilakukan BUMN tetap akan membantu mempercepat program Makan Bergizi Gratis.

"Kementerian BUMN bersama direksi dan komisaris sejumlah BUMN, sepakat akan membantu Program MBG, khususnya di daerah-daerah," kata Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma'ruf dalam keterangan tertulis, Rabu (22/1).

Saat ini Kementerian BUMN masih dalam tahap pemetaan bentuk PMO guna menentukan bantuan yang paling memungkinkan dilaksanakan untuk mendukung Program MBG. Beberapa yang bisa dilakukan antara lain membantu pasokan gas untuk memasak, kepastian suplai listrik, ataupun pembentukan ekosistem digital untuk mempermudah program ini.

Kementerian BUMN juga mendata aset berupa bangunan dan tanah yang memungkinkan diberdayakan untuk mendukung pelaksanaan MBG.

"Misalnya Pertamina nanti mencoba fokus membantu ketersediaan pasokan gas untuk memasak, atau PLN memastikan keamanan suplai listrik di lokasi dapur. Telkom terkait dengan ekositem digital. Yang pasti semua berkolaborasi sesuai bidangnya," ujar Amin.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana membuka peluang serangga menjadi menu makanan bergizi gratis (MBG) di daerah tertentu. Misalnya, seperti masyarakat Gunung Kidul hingga Papua.

"Sebagian masyarakat Gunung Kidul biasa mengkonsumsi belalang. Masyarakat Papua biasa makan ulat sagu," kata Dadan kepada wartawan, Sabtu (25/1/2025).

Dadan menilai beberapa jenis serangga memang layak untuk dikonsumsi, seperti jangkrik yang kini sudah dijual-belikan.

"Snack jangkrik sekarang sudah dijual komersial," ucapnya.

Dokter spesialis gizi Johanes Chandrawinata, SpGK, menyebut pada berbagai kebudayaan baik di Indonesia maupun di luar negeri, termasuk Eropa dan Amerika, belalang sudah lama dikonsumsi.

Sekitar dua miliar orang di dunia, kata dr Johannes, mengonsumsi serangga setiap hari. Terlebih, terdapat lebih dari 2 ribu spesies belalang yang dimakan.

"Belalang memang bisa menjadi alternatif pangan tinggi protein dan tinggi lemak. Pada berbagai kebudayaan, baik di Indonesia maupun di luar negeri, termasuk Eropa dan Amerika, belalang sudah lama dikonsumsi," kata dia, saat dihubungi detikcom, Senin (27/1/2025).

dr Johannes mengatakan serangga seperti jangkrik mengandung 460 kalori, 18,5 gram lemak, dan 69 gram protein per 100 gram mentah. Sementara belalang mengandung 560 kalori, 38 gram lemak, dan 48 gram protein per 100 gram.

Kemudian untuk 100 gram ulat sagu mengandung 9,7 gram protein dan 21,5 gram lemak.

Meski begitu, dr Johannes juga mengingatkan bahwa tak semua anak suka belalang atau serangga. Hal tersebut tentu harus menjadi pertimbangan sebelum memutuskan akan menggunakan serangga sebagai alternatif sumber protein di menu makan bergizi gratis.

Selain itu, kemungkinan reaksi alergi pada anak juga perlu diperhatikan.

"Jarang (efek samping) tapi bisa ada reaksi alergi terhadap serangga, tentu bila alergi harus menghindari makanan penyebab," imbuhnya lagi.

Video: Alasan Glenn Alinskie Jalani Operasi Hipertrofi Konka

Video: Alasan Glenn Alinskie Jalani Operasi Hipertrofi Konka

Pemerintah menjanjikan akses permodalan awal bagi mitra Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Rp 500 juta. Melalui Kementerian UMKM, pemerintah berkoordinasi dengan 46 bank mitra, termasuk empat bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), untuk memastikan adanya skema pendanaan yang memadai bagi UMKM mitra MBG.

Namun begitu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, ada syarat yang perlu dipenuhi mitra MBG untuk mengakses modal tersebut. Ia mengatakan, UMKM perlu mengantongi surat penunjukan dari Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai mitra program MBG.

"Dengan syarat mengantongi surat penunjukan dari Badan Gizi Nasional (BGN), bank akan menyediakan pembiayaan awal hingga Rp 500 juta untuk membantu UMKM membeli bahan baku," kata Maman dikutip dari laman resmi Kementerian UMKM, Minggu (26/1/2025).

Berdasarkan data Kementerian UMKM, kata Maman, terdapat sekitar 2,9 juta pelaku usaha kuliner di Indonesia. Selain itu, tercatat sebanyak 30.900 UMKM bergerak di jasa katering yang potensial terlibat dalam program MBG.

Maman mengatakan pemerintah juga menargetkan pengadaan 30.000 titik penyedia makanan bergizi di seluruh Indonesia sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. "Selain itu, ada 30.900 UMKM jasa katering yang berpotensi besar terlibat dalam MBG," jelasnya.

Maman menambahkan, pihaknya melakukan langkah strategis melalui program business matching dan optimalisasi Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) di berbagai daerah dan fasilitas legalitas bisnis. Hal ini dilakukan untuk memperkuat kolaborasi UMKM dalam program MBG.

"Kita semua berkolaborasi, bergandengan tangan, memastikan program Makan Bergizi Gratis ini benar-benar memberikan dampak positif bagi pertumbuhan sektor UMKM dan masyarakat Indonesia," tutupnya.

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat (Rerie) menyebut pola makan dan pola asuh di lingkungan keluarga merupakan faktor penting dalam upaya memperbaiki kualitas asupan gizi bagi masyarakat.

Hal tersebut ia sampaikan dalam rangka Hari Gizi Nasional yang diperingati setiap 25 Januari. Tema peringatan Hari Gizi Nasional ke-65 tahun ini adalah Pilih Makanan Bergizi untuk Keluarga Sehat.

"Permasalahan gizi masih menjadi tantangan yang harus dijawab segera oleh bangsa ini bila ingin setiap anak bangsa menjadi generasi penerus yang memiliki daya saing di masa depan," kata Rerie, dalam keterangannya, Minggu (26/1/2025).

Catatan Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) sejumlah masalah gizi nasional yang saat ini harus diperhatikan antara lain adalah angka prevalensi stunting balita yang masih 21,5%, gizi kurang pada balita 8,5%, anemia pada remaja 16,3%, kelebihan berat badan pada remaja 12,1%, dan obesitas pada orang dewasa 23,4%. Menurut Rerie, sejumlah catatan terkait permasalahan gizi itu harus segera mendapat perhatian serius dari para pemangku kepentingan untuk diatasi.

"Langkah perbaikan yang mendesak dilakukan bisa dilakukan mulai dari peningkatan pemahaman setiap keluarga terkait pentingnya asupan gizi yang berimbang," kata Rerie.

Menurut Rerie, perbaikan terhadap pola asuh dan pola makan merupakan salah satu faktor penting dalam menerapkan pola gizi berimbang dalam lingkungan keluarga. Karena itu, langkah untuk meningkatkan pemahaman orang tua terkait pentingnya gizi berimbang terhadap para anggota keluarganya harus konsisten dilakukan.

"Harapannya, perbaikan gizi masyarakat dapat terus dilakukan secara luas," tutur Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem tersebut.

Rerie menegaskan sehingga harapan bangsa Indonesia mendapat bonus demografi dengan sumber daya manusia yang berdaya saing di masa datang dapat benar-benar terwujud.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Pemerintah mulai memetakan sumber-sumber dana yang berpotensi untuk menambah anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG). Program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu butuh tambahan Rp 100 triliun untuk perluasan penerima manfaatnya.

Prabowo ingin agar semua anak di Indonesia atau sekitar 82,9 juta anak penerima makan siang siang gratis. Sementara, hingga akhir 2025 telah ditetapkan anggaran Rp 71 triliun di mana anggaran itu hanya cukup untuk 15-17,5 juta penerima saja. Lantas dari mana saja potensi anggaran tambahan Makan Bergizi Gratis?

Efisiensi Anggaran

Potensi tambahan yang pertama akan didapatkan dari hasil penghematan dan efisiensi anggaran. Seperti diketahui, di awal tahun ini Prabowo sudah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

Isinya, adalah rencana menghemat belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di 2025 hingga mencapai Rp 306 triliun. Penghematan dilakukan dengan meninjau ulang masing-masing anggaran belanja di kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 256,1 triliun dan dana Transfer ke Daerah (TKD) Rp 50,59 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sendiri yang mengatakan efisiensi anggaran dilakukan pada penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga hingga daerah untuk mendukung prioritas nasional. Salah satu prioritas yang dimaksud adalah untuk mendukung terlaksananya Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Prioritas perhatian program kerja dan anggaran K/L untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, menghasilkan dan menghemat devisa, serta mendukung terlaksananya Makan Siang Bergizi," katanya dalam unggahan di Instagram resmi @smindrawati, dikutip Jumat (24/1) kemarin.

Dalam Inpres 1 tahun 2025, Prabowo meminta kepada seluruh jajaran Kabinet Merah Putih untuk melakukan reviu sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing dalam rangka efisiensi atas anggaran belanja Rp 306,69 triliun.

Identifikasi rencana efisiensi sekurang-kurangnya bisa terdiri dari 6 pos belanja operasional dan non operasional yakni belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin.

Sementara itu, para kepala daerah diminta untuk menyesuaikan APBD 2025. Ini sebagai imbas dari dana TKD sebesar Rp 50,59 triliun yang dipangkas.

Arahannya, efisiensi untuk pemerintah daerah dilakukan dengan cara membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada PP mengenai standar harga satuan regional.

Kemudian, kepala daerah juga diminta membatasi perjalanan dinas 50%. Lalu kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, hingga seminar juga diminta dibatasi.

Lebih lanjut, kepala daerah diminta memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya.

Prabowo juga meminta kepala daerah untuk selektif memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang barang maupun jasa kepada kementerian/lembaga. Terakhir, diminta melakukan penyesuaian belanja APBD 2025 yang bersumber dari Transfer Ke Daerah APBN.

Kerahkan APBD

Selain melakukan efisiensi dan penghematan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis, Prabowo juga meminta pemerintah daerah ikut aktif mendukung program ini.

Total APBD yang siap dikucurkan mencapai Rp 5 triliun untuk tahun ini dalam rangka membantu Makan Bergizi Gratis. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan dirinya telah berdiskusi dengan seluruh sekretaris daerah (Sekda) melalui saluran telekonferensi membahas dukungan daerah terhadap program MBG.

Tito mengatakan, eksekusi baru akan dimulai usai September setelah para kepala daerah baru dilantik, akan ada pergeseran anggaran dan perubahan APBD, disertai pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sekolah-sekolah. Diperkirakan ada sekitar 2.000 SPPG.

"Kalau ditambah APBD provinsi yang PAD-nya kuat itu bisa lebih kurang hampir Rp 5 triliun, jadi lebih kurang bisa membangun 4.000 satuan pelayanan di sekolah-sekolah," ujar Tito di tempat yang sama.

Menurutnya, ke depan tinggal bagaimana peran pemerintah daerah membangun SPPG tersebut dan mendorong masyarakat untuk memproduksi pangan dan ternak untuk pemenuhan suplai program. Selain itu, juga dibuka opsi agar pemerintah daerah langsung menyalurkan anggaran ke sekolah, sehingga sekolah yang mengelola.

BUMN Ikut Keroyokan

BUMN pun diminta ikut berkolaborasi mendukung percepatan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah, sehingga cakupan penerima manfaat semakin banyak.

Menteri BUMN Aminuddin Ma'ruf mengatakan Kementerian BUMN akan membentuk Project Management Office (PMO) untuk BUMN yang terlibat, disesuaikan dengan tugas, peran, dan penentuan wilayah masing-masing. Meski tak ada nominal komitmen dana yang disebutkan, namun apa yang dilakukan BUMN tetap akan membantu mempercepat program Makan Bergizi Gratis.

"Kementerian BUMN bersama direksi dan komisaris sejumlah BUMN, sepakat akan membantu Program MBG, khususnya di daerah-daerah," kata Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma'ruf dalam keterangan tertulis, Rabu (22/1).

Saat ini Kementerian BUMN masih dalam tahap pemetaan bentuk PMO guna menentukan bantuan yang paling memungkinkan dilaksanakan untuk mendukung Program MBG. Beberapa yang bisa dilakukan antara lain membantu pasokan gas untuk memasak, kepastian suplai listrik, ataupun pembentukan ekosistem digital untuk mempermudah program ini.

Kementerian BUMN juga mendata aset berupa bangunan dan tanah yang memungkinkan diberdayakan untuk mendukung pelaksanaan MBG.

"Misalnya Pertamina nanti mencoba fokus membantu ketersediaan pasokan gas untuk memasak, atau PLN memastikan keamanan suplai listrik di lokasi dapur. Telkom terkait dengan ekositem digital. Yang pasti semua berkolaborasi sesuai bidangnya," ujar Amin.

Kebakaran melanda permukiman padat penduduk di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Garis polisi terpasang di bekas lokasi kebakaran.

Pantauan di lokasi, Minggu (26/1/2025), sejumlah rumah hangus terbakar. Garis polisi terpasang di RT 3 RW 2, Mangga Dua Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat.

Bagian atap rumah warga yang terbuat dari rangka kayu hangus. Bau hangus masih tercium di lokasi kebakaran. Sejumlah kabel listrik bekas terbakar menjuntai di gang permukiman.

Sejumlah warga mencari barang berharga yang dapat diselamatkan dari sisa kebakaran. Mereka mencari barang yang masih bisa diselamatkan dengan membongkar reruntuhan kebakaran. Warga lain menyaksikan sisa kebakaran, anak-anak hingga orang dewasa melihat lokasi kebakaran.

Sebelumnya, kebakaran di permukiman padat penduduk Jalan Mangga Besar XIII, Mangga Dua Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat, berhasil dipadamkan. Penyebab kebakaran diduga karena korsleting listrik.

"Dugaan penyebab karena korsleting listrik," kata Kapusdatin BPBD DKI Jakarta Mohammad Yohan dalam keterangan, Sabtu (25/1/2025).

Dari kejadian tersebut, sebanyak 46 warga mengungsi di Masjid Al Munawaroh lokasinya tak jauh dari permukiman yang terbakar.

"Terdapat 15 Rumah Tinggal yang terdiri dari 3 RT yang terdampak (RT. 01, RT. 03, RT. 04). Lalu sebanyak 18 KK atau 46 orang yang harus mengungsi di Masjid Al-Munawaroh," ujarnya.

Sementara itu, api bisa dipadamkan pada pukul 20.30 WIB.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana membuka peluang serangga menjadi menu makanan bergizi gratis (MBG) di daerah tertentu. Dadan mengungkap daerah yang masyarakatnya terbiasa makan serangga.

"Sebagian masyarakat Gunung Kidul biasa mengkonsumsi belalang. Masyarakat Papua biasa makan ulat sagu," kata Dadan kepada wartawan, Sabtu (25/1/2025).

Dadan menilai beberapa jenis serangga memang layak untuk dikonsumsi. Misalnya jangkrik yang kini sudah dijual-belikan.

"Snack jangkrik sekarang sudah dijual komersial," ucapnya.

Sebelumnya, Dadan membuka peluang serangga dijadikan menu makanan bergizi gratis (MBG). Namun, itu hanya bisa dilakukan di daerah tertentu yang memang terbiasa memakan serangga.

"Itu salah satu contoh ya (menu serangga), kalau ada daerah-daerah tertentu yang terbiasa makan seperti itu, itu bisa menjadi menu di situ," kata Dadan di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (25/1).

Dadan mengatakan pihaknya tidak menetapkan standar menu nasional untuk makan bergizi gratis. Namun, kata dia, makan bergizi gratis berlandaskan standar komposisi gizi.

Menurutnya, isi protein di berbagai daerah bergantung pada potensi sumber daya lokal dan kesukaan lokal. Dia pun meminta semua pihak tidak mengartikan lain tentang kemungkinan ini.

"Karena kalau di daerah yang banyak telur, ya telur lah mungkin mayoritas. Yang banyak ikan, ikan lah yang mayoritas, seperti itu," ujarnya.

"Sama juga dengan karbohidratnya, kalau orang sudah terbiasa makan jagung, ya karbohidratnya jagung. Meskipun nasi mungkin diberikan juga. Tapi di daerah-daerah yang memang tidak terbiasa makan jagung, ya makan nasi," sambung dia.

Dadan lalu memberikan contoh, ada pula beberapa wilayah yang tidak terbiasa makan nasi. Dadan menyebut nasi di wilayah-wilayah akan diganti dengan singkong atau pisang rebus, sesuai dengan sumber daya lokal yang dimiliki.

"Ada misalnya di Halmahera Barat itu, orang biasa makan singkong dan pisang rebus, itu kan karbohidrat juga. Itu contoh ya, contoh bagaimana keragaman pangan itu bisa diakomodir dalam program makan bergizi," tuturnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkap daerah yang masyarakatnya terbiasa mengonsumsi serangga. Ia pun membuka peluang menjadikan serangga hingga ulat sagu sebagai menu makanan bergizi gratis (MBG) di daerah tertentu.

"Sebagian masyarakat Gunung Kidul biasa mengkonsumsi belalang. Masyarakat Papua biasa makan ulat sagu," kata Dadan, Sabtu (25/1/2025), seperti dikutip dari detikNews.

Dadan mengatakan beberapa jenis serangga layak untuk dikonsumsi. Misalkan jangkrik yang kini sudah dijual-belikan. "Snack jangkrik sekarang sudah dijual komersial," imbuhnya.

Sebelumnya, Dadan membuka peluang serangga dijadikan menu makanan bergizi gratis. Namun, hal itu hanya bisa diterapkan di daerah tertentu yang masyarakatnya sudah terbiasa memakan serangga.

"Itu salah satu contoh ya (menu serangga), kalau ada daerah-daerah tertentu yang terbiasa makan seperti itu, itu bisa menjadi menu di situ," kata Dadan di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu.

Badan Gizi Nasional, dia berujar, tidak menetapkan standar menu nasional untuk makan bergizi gratis. Namun, dia memastikan makan bergizi gratis tetap berlandaskan standar komposisi gizi.

Menurut Dadan, isi protein di berbagai daerah bergantung pada potensi sumber daya lokal dan kesukaan lokal. Dia pun meminta semua pihak tidak mengartikan lain tentang kemungkinan ini.

"Karena kalau di daerah yang banyak telur, ya telur lah mungkin mayoritas. Yang banyak ikan, ikan lah yang mayoritas, seperti itu," ujarnya.

"Sama juga dengan karbohidratnya, kalau orang sudah terbiasa makan jagung, ya karbohidratnya jagung. Meskipun nasi mungkin diberikan juga. Tapi di daerah-daerah yang memang tidak terbiasa makan jagung, ya makan nasi," sambung dia.

Dadan lalu memberikan contoh, ada pula beberapa wilayah yang tidak terbiasa makan nasi. Ia menyebut nasi di wilayah-wilayah akan diganti dengan singkong atau pisang rebus, sesuai dengan sumber daya lokal yang dimiliki.

"Ada misalnya di Halmahera Barat itu, orang biasa makan singkong dan pisang rebus, itu kan karbohidrat juga," imbuhnya.

Artikel ini telah tayang di detikNews. Baca selengkapnya di sini!

Video: BGN Buka Suara soal Tambahan Anggaran Makan Gratis hingga Rp 100 Triliun

Video: BGN Buka Suara soal Tambahan Anggaran Makan Gratis hingga Rp 100 Triliun

Anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) rencananya akan ditambah. Hal ini untuk mendukung perluasan penerima program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan rencana penambahan anggaran direncanakan atas dasar keinginan Prabowo yang ingin program Makan Bergizi segera bisa dijalankan sesuai target untuk memberi makan 82,9 juta penerima.

Menurutnya anggaran Rp 71 triliun yang ditetapkan sepanjang 2025 ini hanya cukup untuk membiayai pemberian MBG untuk 17 jutaan penerima saja, masih jauh dari target yang ditetapkan.

"Begini untuk sementara yang sudah fix itu Rp 71 triliun itu kalau tidak ada penambahan maka akan mencapai 15 sampai 17,5 juta penerima saja," beber Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025) yang lalu.

Prabowo, kata Dadan, sempat mengungkapkan kegelisahannya bahwa banyak anak yang belum mendapatkan Makan Bergizi Gratis sampai saat ini. Maka dari itu, program ini mau dipercepat dengan tambahan anggaran.

"Pak Presiden gelisah karena banyak anak yang belum mendapatkan itu artinya beliau sedang memikirkan untuk mempercepat proses ini sehingga di akhir 2025 menjadi 82,9 juta," sebut Dadan.

Dia mengatakan dari hitungan sementara dari Badan Gizi untuk mencapai target 82,9 juta penerima pada akhir 2025 butuh tambahan anggaran hingga Rp 100 triliun.

"Kalau dari hitungan Badan Gizi kalau tambahan itu terjadi di September sebetulnya Rp 100 triliun sudah cukup untuk memberi makan 82,9 juta," sebut Dadan.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna, Prabowo juga sempat menargetkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa sasar 15 juta anak mulai September 2025. Jumlahnya diharapkan terus meningkat hingga bisa menyasar semua anak-anak Indonesia pada akhir tahun ini.

"Untuk Januari sampai April 2025 program ini sasarannya adalah 3 juta anak, bulan April sampai Agustus 2025 akan menuju 6 juta anak. September kita harapkan 15 juta anak dan akhir 2025 target kita adalah semua anak-anak Indonesia bisa dapat makanan bergizi," kata Prabowo dalam Pengantar Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (22/1) yang lalu.

Masih dalam sidang kabinet itu juga, saat memberikan arahan tertutup, Prabowo juga memaparkan sederet efisiensi yang dilakukan pada APBN 2025 akan jadi modal utama untuk program prioritas pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis. Hal ini diungkapkan langsung oleh Dadan Hindayana ketika ditemui usai Sidang Kabinet.

"Itu ranahnya Presiden dan Menteri Keuangan. Tadi kita dikasih tahu, makanya tepuk tangan berkali-kali di dalam karena ternyata uang itu ada, tu rahasia. Makanya wartawan suruh keluar. Ada itu ada sekali. Ini masalah efisiensi penggunaan anggaran, ada hal yang bisa diefisienkan tapi detilnya itu ada di Presiden dan Menkeu yang siapkan," beber Dadan.

Arahan Prabowo, Dadan diminta tak perlu khawatir soal ketersediaan anggaran. Apabila orang nomor satu di Indonesia itu ingin MBG diperluas, anggaran sudah disiapkan.

"Kita hanya menerima info dan ketika Badan Gizi butuh anggaran, bapak sudah siapkan, nggak usah khawatir, kamu kerja aja. Anggaran sudah disiapkan," tegas Dadan