Badan Gizi Nasional (BGN) buka suara ihwal laporan atas dugaan oknum yang mengatasnamakan petugas BGN di daerah. Laporan itu muncul dari bakal mitra di salah satu kabupaten/kota yang mengklaim oknum yang mengaku petugas BGN mengecek persiapan administrasi dan kesiapan.

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Kombes Pol. Lalu Muhammad Iwan Mahardan, menegaskan bahwa BGN belum memiliki struktur kepengurusan di tingkat daerah. Ia pun membantah adanya pihak yang ditugaskan untuk memeriksa kesiapan administrasi calon mitra.

"Tidak benar ada petugas BGN di daerah yang melakukan pengecekan ke calon mitra. Saya tegaskan bahwa BGN belum memiliki struktur di daerah. Kalau ada yang mengaku petugas dari BGN daerah perlu diwaspadai, karena berpotensi menjadi modus penipuan," ungkap Iwan dalam keterangannya persnya, Rabu (25/12/2025).

Adapun kasus tersebut setelah bakal mitra BGN melaporkan adanya kunjungan oknum yang mengaku sebagai petugas BGN. Mereka diduga melakukan pemeriksaan terhadap dapur dan administrasi yayasan, yang diklaim sebagai calon mitra BGN.

Iwan pun menghimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dan selalu mengkonfirmasi keabsahan informasi terkait BGN melalui kantor pusat. Ia juga mengatakan, BGN memiliki koordinasi yang jelas dan diumumkan secara resmi.

"Jika ada yang mengaku dari BGN tanpa dokumen atau surat tugas yang sah, harap segera laporkan ke pihak berwenang," tegasnya.

Iwan pun meminta masyarakat untuk tidak langsung mempercayai klaim dari individu atau pihak yang tidak dikenal. Ia juga mengimbau, segera hubungi kontak resmi BGN untuk verifikasi jika ditemui ada pihak yang mengatasnamakan lembaga tersebut.

Selain itu, langkah hukum akan ditempuh untuk mengusut oknum yang mencoreng nama baik institusi. Melalui keterangan ini, BGN berharap masyarakat dapat lebih waspada terhadap upaya penipuan, yang kerap menyasar lembaga atau yayasan di daerah.

"Informasi lebih lanjut terkait aktivitas resmi BGN, akan terus diupdate melalui Biro Hukum dan Humas BGN," tutupnya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau yang akrab disapa Ara, menggelar open house untuk merayakan Natal 2024. Sejumlah tokoh hadir dalam acara tersebut.

Acara tersebut digelar di kediaman Maruarar, kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (25/12/2024). Sejumlah keluarga hingga kerabat turut hadir dalam acara tersebut.

Dalam momen itu, Maruarar berpesan, seperti arahan Presiden Prabowo bahwa satu musuh terlalu banyak, seribu kawan terlalu sedikit. Maruarar menyebut Prabowo merangkul semuanya.

"Seperti arah Presiden Prabowo, satu musuh itu terlalu banyak, seribu kawan terlalu sedikit. Saya belajar begitu. Dan Pak Prabowo, saya membuktikan, merangkul semuanya," kata dia.

Maruarar menyebut, banyak belajar dari Prabowo yang merangkul semua pihak. Hal itu menurutnya, contoh yang baik untuk Indonesia.

"Semualah kita belajar banget dari Pak Presiden Prabowo, yang merangkul semua dengan hati, dan dengan tindakan nyata. Saya pikir itu potret yang baik ya, buat Indonesia ke depan. Buat kita guyub, kita rukun," sebutnya.

Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) hadir dalam acara ini. AHY mengucapkan selamat Natal bagi masyarakat Indonesia, juga kepada Maruarar.

"Berkhusus kepada sahabatku Pak Menteri Perumahan beserta keluarga besar. Saya senang sekali berbahagia bisa hadir secara langsung dan bisa merasakan kedekatan," kata AHY.

Selain AHY acara tersebut turut dihadiri Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas).

Politisi Partai Gerindra Maruarar Sirait atau akrab disapa Ara, merespons tudingan penetapan tersangka KPK terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bermuatan politis. Maruarar menyebut semua pihak harus menghormati proses hukum.

"Saya rasa kita hormati hukum," kata Maruarar di kediamannya, kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (25/12/2024).

Maruarar kembali menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Karena itulah, katanya, biarkan proses hukum itu berjalan.

"Kalau kita kan, tentu, ini adalah negara hukum. Kita menghormati hukum. Biarlah proses hukum itu berjalan," ucapnya.

Maruarar menyebutkan sayembara untuk menangkap Harun Masiku masih berlangsung. Dia meyakini negara sebesar Indonesia bisa menangkap buron legenda Harun Masiku.

"Kan berlaku bagi yang bisa menangkap. Kan siapa yang bisa menangkap, kan masa negara sebesar ini, tangkap Harun Masiku nggak bisa," tuturnya.

PDIP Tuding Politisasi

Juru bicara PDIP, Chico Hakim buka suara. Chico menuding ada upaya mengganggu dan menenggelamkan PDIP terkait penetapan tersangka Hasto.

"Kami melihat bahwa politisasi hukum itu kuat sekali, buktinya yang tersangka di kasus CSR BI saja sebanyak 2 orang bisa diralat. Dan, kalau dugaan untuk mentersangkakan Sekjen sudah sejak lama. Sangat jelas ada upaya untuk mengganggu PDI Perjuangan dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih," kata Chico saat dihubungi, Selasa (24/12).

KPK Tepis PDIP

KPK menepis penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka kasus dugaan suap terhadap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan bermuatan politis. KPK menyebut penetapan tersangka ini murni penegakan hukum.

"Kemudian tadi disampaikan apakah penetapan ini ada politisasi ini sama jawabannya, murni penegakan hukum," kata kata Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (24/12).

Setyo juga merespons pernyataan PDIP yang menyebut ada pihak-pihak yang akan mengganggu kongres PDIP. Setyo mengaku tidak mengetahui informasi tersebut.

"Kemudian di kongres ada pihak-pihak yang mengganggu selama ini kami pimpinan tidak ada informasi masukan dan lain-lain terkait masalah kongres segala macam," ujar Setyo.

Setyo mengatakan ekspose penetapan tersangka terhadap Hasto ini dihadiri seluruh pimpinan lengkap, termasuk kedeputian. Setyo memastikan keputusan yang diambil dalam ekspose tersebut akurat hingga akhirnya terbit penetapan sprindik penetapan tersangka.

Simak juga Video 'PDIP Duga Alasan Hasto Tersangka Imbas Kritik Cawe-cawe Jokowi':

[Gambas:Video 20detik]

Banyuwangi kaya potensi laut. Salah satunya perikanan dengan metode budi daya air tawar. Ini menjadi objek potensial untuk mengoptimalkan peningkatan pemenuhan kebutuhan pangan Nasional.

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) melalui Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Banyuwangi mengembangkan budi daya ikan lele dengen metode Bioflok atau kolam bundar.

Melalui metode ini, budi daya ikan lele memungkinkan kapasitas panen mencapai 3 ton per kolam dengan angka fatality rate rendah yakni di bawah 10%.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) I Nyoman Radiarta dalam kunjungan kerjanya ke wilayah kerja BPPP Banyuwangi melihat langsung proses budi daya lele dengan metode itu.

Selain itu, dia juga meresmikan Smart Fisheries Village (SFV) yang menjadi program unggulan optimalisasi potensi balai besar yang berada di bawah Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Nyoman Radiarta menyebutkan SFV di Banyuwangi patut diapresiasi karena mampu mengoptimalkan aset untuk berinovasi dan membangun jejaring produktif baik dengan masyarakat maupun pengusaha yang menyerap produk lele hasil budi daya Bioflok.

Menurutnya, poin pentingnya dari program Desa Perikanan Cerdas itu juga mampu membaca kebutuhan pasar. Di mana dalam waktu dekat, Indonesia dituntut memiliki kelimpahan produksi pangan untuk menopang program Makan Bergizi Gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

Smart Fisheries Village Banyuwangi (Foto: Eka Rimawati)

"Ada UPT inti dan UPT Plasma jadi kita tidak bisa lihat secara parsial, kalau misal kita optimalkan seperti di Ciamis misalnya satu desa jadi penghasil ikan Nila maka program UPT yang kemudian dikolaborasikan dengan desa atau masyarakat sekitar dan ini ditangkap sebagai potensi yang besar," ujarnya, Rabu (25/12/2025).

"Misal dengan memanfaatkan dana desa membudidayakan lele bioflok dan kita sebagai pemerintah memberikan asistensi memberikan pelatihan sehingga itu jadi sentra produksi ikan. Jadi dapur-dapur untuk program makan gizi gratis itu bisa ambil ikan dari sana," tegas Radiarta.

Ia menegaskan, konsep produktivitas dari hulu hingga hilir yang diterapkan BPPP Banyuwangi dapat menjadi best practice yang bisa diimplementasikan secara masif bak pada program SFV UPT inti maupun plasma.

Salah satu best practice di mana budi daya lele bukan hanya berfokus pada pembesaran tetapi juga pada pemberian pakan dari hasil produksi sendiri yang dapat menekan angka pengeluaran hingga 50%.

"Saya sangat setuju dengan konsep begini Jadi dari hulu sampai Hilir. Di sini menyiapkan pakan sendiri karena kalau kita beli pakan 1 kilonya Rp13.000 margin keuntungannya tidak ada. Dengan produksi pakan sendiri hanya 6.000-7.000 dengan harga jual lele Rp 20.000 artinya sangat besar margin keuntungan. Tentu ini juga akan menjadi potensi menambah Pendapatan Negaa Bukan Pajak (PNBP) dari UPT," kata I Nyoman Radiarta.

Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan Lilly Aprilya Pregiwati mengatakan BPPP Banyuwangi bukan cuma fokus pada pembudidayaan namun juga peningkatan kapasitas keterampilan dan keahlian.

Peningkatan kapasitas keterampilan dan keahlian itu ditujukan agar mereka yang didampingi memiliki kemampuan bekerja di kapal-kapal ikan baik di dalam maupun di luar negeri.

Smart Fisheries Village Banyuwangi (Foto: Eka Rimawati)

Termasuk peningkatan kapasitas pelestarian melalui SFV berbasis konservasi di laut Bangsring. Apa yang dimiliki seluruh UPT tentu yang juga hadir di Banyuwangi untuk sharing pengalaman dan teknologi bisa saling mengembangkan produk unggul yang nanti bisa menjadi peluang potensi peningkatan PNBP.

"Sebagai satker PNBP kita juga dituntut untuk bisa meningkatkan pendapatan negara bukan pajak dan itu bisa ditingkatkan dari apa yang kita punya. Terus terang untuk mengandalkan dari pemerintah itu sangat terbatas," ujarnya.

Dengan adanya PNBP dan pengembangan 74% dari aset milik BPPP Banyuwangi, dia yakin hal ini bisa merangsang pengembangan BPPP Banyuwangi. Menurutnya, ini merupakan skema kerja sama dalam hal pengelolaan yang baik.

"BPP Banyuwangi juga kemarin menjadi motor pelatihan internasional yang kami adakan untuk peserta dari Afrika yang kita adakan di Bali dan kami memperkenalkan budi daya ikan nila yang kami lakukan selama ini dan akan mereka terapkan di negara masing-masing," katanya.

Hadir di acara pembukaan pelatihan dan peningkatan kapasitas dampingan BPPSDMKP, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani. Dia menyambut baik program SFV di Banyuwangi dan berharap menjadi potensi kolaborasi peningkatan perekonomian warga sekaligus untuk memenuhi kebutuhan ikan di program Makan Bergizi Nasional.

"Kesempatan ini semoga bisa dimanfaatkan oleh teman-teman pelaku perikanan yang ada di Banyuwangi dan kalau bicara potensi Banyuwangi bukan hanya air laut tapi juga tawar. Kalau kita bicara perikanan tentu juga soal lingkungan bagaimana kita bersinergi menjaga lingkungan agar lebih baik untuk jangka panjang," kata Ipuk.

"Banyuwangi sebenarnya sudah melakukan pengembangan budidaya perikanan dengan Dinas perikanan dan juga didukung BPPP untuk program pengembangbiakan ikan lele tapi dengan skala rumah tangga dengan menggunakan Bioflok sangat bagus sekali yang tidak hanya pemenuhan gizi pada program makan gratis tapi juga peningkatan ekonomi," ujarnya.

Video: Anggaran Makan Gratis Turun Jadi Rp 10 Ribu, Menu Dibahas Pemerintah

Video: Anggaran Makan Gratis Turun Jadi Rp 10 Ribu, Menu Dibahas Pemerintah

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membuka peluang pengembangan kawasan permukiman baru di sekitar kawasan Stasiun Kereta Cepat Karawang. Adapun stasiun tersebut baru saja diresmikan, Selasa (24/12/2024).

AHY mengatakan, pembangunan kawasan permukiman ataupun perumahan baru di sekitar Stasiun Karawang diharapkan dapat menjadi salah satu pendorong dari pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

"Kita juga perlu mengembangkan kawasan pemukiman baru, kawasan perumahan yang juga bisa semakin meningkatkan ekonomi masyarakat di sana," kata AHY, ditemui di Stasiun Whoosh Halim, Jakarta.

Pihaknya juga terus mengkoordinasikan kementerian-kementerian di bawah naungan Kemenko IPK, mulai dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kememterian Perhubungan, Kementerian ATR/BPN, hingga Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), menyangkut rencana tersebut.

"Saat ini semua terintegrasi di bawah koordinasi Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Saya rasa semakin baik koordinasi antara Kementerian Perhubungan, Kementerian PU, Kementerian ATR BPN, termasuk juga dengan Kementerian Perumahan," ujar AHY.

Di samping itu, AHY juga menyebut, kehadiran Stasiun Karawang ini diperkirakan dapat menambah jumlah penumpang Whoosh sebanyak 3.000 sampai 5.000 penumpang baru setiap harinya. Jumlahnya proyeksikan akan makin meningkat seiring dengan penyelesaian jalan akses ke stasiun anyar ini.

"Diperkirakan dengan hadirnya stasiun baru ini 3.000 sampai 5.000 penumpang bisa bertambah setiap harinya. Bahkan jika sudah terintegrasi secara utuh akses jalan menuju stasiun Karawang ini termasuk dari stasiun menuju ke pusat kota Karawang bisa bertambah hingga belasan ribu," lanjut AHY.

Sementara itu, Direktur Utama KCIC, Dwiyana Slamet Riyadi, menjelaskan telah tersedia shuttle bus gratis dari stasiun menuju pusat perbelanjaan Villagio. Ke depan transportasi pengumpan juga akan disediakan menuju pusat kota Karawang.

"Untuk menuju ke pusat kota Karawang bisa ditempuh dalam 30 menit saja, sudah ada shuttle bus, gratis menuju ke Grand Outlet, Villagio dan akan ada public transport feeder," kata Dwiyana, dalam sambutannya di acara pembukaan Stasiun Karawang.

Indonesia Food Security Review (IFSR) berhasil menjalankan pilot project program Makan Bergizi Gratis di 15 sekolah, mencakup distribusi 3.500 porsi makanan bergizi dan susu gratis dalam 30 hingga 45 sesi. Program ini bertujuan meningkatkan kualitas hidup anak-anak melalui makanan sehat dan bergizi.

Direktur Eksekutif IFSR, I Dewa Made Agung Kertha Nugraha, menyatakan bahwa program ini dirancang untuk mendukung terciptanya akses makanan sehat bagi semua anak Indonesia pada tahun 2030. "Kesuksesan program ini menjadi langkah awal bagi IFSR untuk merekomendasikan penerapan program serupa di seluruh Indonesia," ujarnya.

Susu menjadi salah satu komponen dalam program ini, karena perannya yang signifikan dalam mendukung pertumbuhan fisik dan kognitif anak. Menariknya, pelaksanaan program ini tidak menimbulkan permasalahan terkait sampah kemasan.

"Kami bekerja sama dengan produsen susu di Yogyakarta untuk menyediakan susu dalam bentuk bubuk atau susu fortifikasi. Susu ini diseduh di sekolah dan disajikan dalam gelas atau tumbler, sehingga tidak menghasilkan banyak sampah," jelas Dewa pada acara detikcom Leaders Forum "Pentingnya Susu dalam Program Makan Bergizi Gratis untuk Tingkatkan Pemenuhan Nutrisi Menuju Generasi Emas 2045 di Habitate Jakarta, Selasa (24/12/2024).

IFSR juga belajar dari pengalaman negara lain melalui keanggotaannya di School Meals Coalition (SMC) di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dewa menekankan bahwa negara-negara yang memasukkan susu dalam program makan sekolah telah menunjukkan dampak besar terhadap perkembangan anak.

Ia mengatakan, sejumlah negara yang memasukkan susu sebagai komponen dalam Makanan Bergizi Gratis di negara tersebut dan terdapat cerita sukses dalam upaya pemenuhan gizi mendukung perkembangan fisik dan kognitif anak.

Misalnya, di Amerika Serikat, program ini menyediakan makanan gratis atau dengan biaya rendah bagi siswa dari keluarga berpenghasilan rendah. "Kemudian di Finlandia, menu makanan sekolah dirancang untuk memenuhi standar gizi yang ketat dan menggunakan bahan lokal. Di India, program Mid-Day Meal menyediakan makanan bergizi kepada siswa untuk meningkatkan konsentrasi dan mengurangi angka putus sekolah," katanya.

Dewa juga menyoroti bahwa ketersediaan makanan bergizi di sekolah memberikan manfaat tambahan bagi orang tua. Hal ini memungkinkan mereka untuk lebih fokus mengalokasikan sumber daya untuk kesejahteraan dan pendidikan anak-anak mereka.

Ke depannya, IFSR mendorong kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat untuk memastikan program makan bergizi gratis (MBG) dapat mengurangi angka stunting dan meningkatkan kualitas gizi masyarakat. "Yayasan IFSR bersama seluruh pihak yang terlibat berkomitmen untuk mendukung dan mengembangkan program ini agar manfaatnya semakin luas dan mendalam," tutup Dewa.

Grab Indonesia dan OVO mendukung arahan Menteri Komunikasi dan Digital RI, Meutya Hafid, untuk menyukseskan program Makan Bergizi Gratis.
Program ini bertujuan meningkatkan akses makanan sehat kepada masyarakat, khususnya anak-anak sekolah di berbagai daerah, sebagai bagian dari upaya menciptakan ekosistem digital yang berdampak sosial.

Dalam pertemuannya dengan Grab Indonesia dan OVO, Meutya menyampaikan apresiasinya terhadap kontribusi kedua platform dalam program ini.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada Grab dan OVO yang telah mengambil peran penting dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis. Kolaborasi ini menunjukkan komitmen platform digital untuk menciptakan dampak positif bagi masyarakat Indonesia," ujar Meutya dalam keterangan tertulis, Selasa (24/12/2024).

Meutya juga menekankan pentingnya memperluas jangkauan program ke lebih banyak daerah.

"Kementerian Komdigi siap menjadi penghubung untuk mendorong sinergi antara platform digital dan ekosistem kami, sehingga program ini dapat menyasar daerah-daerah yang membutuhkan," tegas Meutya.

Sementara itu Country Managing Director Grab Indonesia, Neneng Goenadi menjelaskan pihaknya telah menguji coba program Makan Bergizi Gratis di tiga kabupaten, yaitu Kebumen, Kulonprogo, dan Langowan Kabupaten Minahasa. Program ini mencakup 1.500 siswa dan 126 guru di tujuh sekolah.

"Program ini kami jalankan sesuai arahan Menkomdigi dengan fokus pada tiga hal utama: penggunaan teknologi end-to-end, pemenuhan standar kebersihan dan gizi dari Badan Gizi Nasional, serta pengukuran dampak sosial dan ekonomi," ungkap Neneng.

Di sisi lain, President Director OVO, Karaniya Dharmasaputra mengatakan teknologi digital memainkan peran kunci dalam memastikan pelaksanaan program berjalan lancar.

"Kami berkomitmen mendukung arahan Menkomdigi Meutya Hafid melalui teknologi yang kami miliki, sehingga distribusi makanan bergizi dapat dilakukan secara transparan dan efisien," jelas Karaniya.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi kebijakan prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang akan dijalankan Badan Gizi Nasional mulai Januari 2025. Program tersebut mendapatkan sorotan dari Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio.

Agus mengatakan program tersebut merupakan program yang bagus dalam meningkatkan gizi anak-anak serta membuka lapangan pekerjaan baru bagi sebagian masyarakat.

Akan tetapi, Agus menyoroti terkait dengan pelaksanaan programnya. Ia menyoroti potensi masalah lingkungan yang dapat timbul dari pelaksanaan program makan bergizi gratis, khususnya terkait dengan pengelolaan sampah kemasan. Meski program ini bertujuan mulia untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama anak-anak, pengamat mengingatkan bahwa aspek keberlanjutan perlu menjadi bagian integral dari rencana implementasi.

"Kemudian terkait dengan air minum ataupun susu yang nantinya disediakan harus sesuai dengan apa yang diharapkan. Termasuk bagaimana kemasan yang telah digunakan tidak menimbulkan permasalahan baru. Nah ini yang saya khawatirkan. Tolong pengawasannya mulai dari kualitas dari makanan, dan kualitas bahan baku," katanya di acara detikcom Leaders Forum di Habitate Jakarta, Selasa (24/12/2024).

"Tapi kemasannya itu harus ada persiapan. Mungkin dengan Kementerian Lingkungan Hidup merumuskan bagaimana me-recycle, me-reuse dari sampah yang dihasilkan," katanya.

Sementara itu, Co-founder & Direktur Eksekutif Indonesia Food Security Review (IFSR) I Dewa Made Agung Kertha Nugraha menjelaskan bahwa pihaknya beberapa waktu lalu telah menjalankan pilot project program Makan Bergizi Gratis di Yogyakarta.

Dari program yang telah dijalankan tersebut, ia mengatakan tidak menimbulkan permasalahan baru terkait dengan sampah kemasan.

"IFSR bekerja sama dengan produsen susu di Yogyakarta untuk menjalankan pilot project program makan bergizi gratis. Itu terbukti tidak menghasilkan sampah yang banyak. Karena susunya menggunakan susu bubuk atau susu fortifikasi kita bilangnya. Jadi, susunya itu diseduh dan dihadirkan di sekolah dan mereka anak-anak sekolah tinggal minum saja dari gelas atau tumbler yang ada," katanya.

Pada pertengahan Mei tahun ini masyarakat Indonesia dihebohkan dengan pengenaan simpanan wajib untuk pekerja berupa tabungan perumahan rakyat (Tapera). Kebijakan ini diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) pada 20 Mei 2024.

Kebijakan baru itu keluar di akhir-akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo. Kebijakan ini mewajibkan para pekerja baik pegawai negeri sipil, pegawai swasta hingga pekerja mandiri, untuk dipotong gajinya 3% setiap bulannya.

Kebijakan ini bertujuan untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan akses terhadap perumahan yang layak. Namun, implementasi kebijakan ini menuai pro dan kontra di berbagai kalangan.

Gaji Pekerja Dipotong

Dalam PP 21 tahun 2024 pasal 15 disebutkan bahwa besaran simpanan peserta ditetapkan sebesar 3% dari gaji atau upah peserta dan penghasilan untuk peserta pekerja mandiri. Untuk peserta pekerja ditanggung bersama pemberi kerja sebesar 0,5% dan pekerja sebesar 2,5%. Sementara itu, untuk peserta pekerja mandiri seluruh simpanan ditanggung olehnya.

Dana yang terkumpul melalui Tapera akan dikelola oleh Badan Pengelola Tapera (BP Tapera) untuk mendukung pembangunan dan penyediaan rumah bagi masyarakat yang memenuhi syarat. Kebijakan ini resmi diberlakukan untuk pekerja formal, termasuk karyawan swasta, Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI/Polri, dan pegawai BUMN.

Pemberi kerja, wajib menyetorkan simpanan setiap bulan, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dari bulan simpanan yang bersangkutan ke rekening Dana Tapera. Apabila tanggal 10 jatuh pada hari libur, simpan dibayarkan pada hari kerja pertama setelah libur.

Untuk pekerja mandiri juga wajib melakukan pembayaran simpanan paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Pembayaran dilakukan melalui bank kustodian, bank penampung, atau pihak lainnya.

Adapun, pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya paling lambat 7 tahun sejak PP 25 tahun 2020 berlaku yaitu pada 20 Mei 2020. Artinya, pemberi kerja paling lambat mendaftarkan pekerjanya pada 2027 mendatang.

Siapa yang Wajib dan Tidak Wajib Membayar?

Tidak semua pekerja diwajibkan mengikuti program Tapera. Kebijakan ini tidak berlaku bagi pekerja yang memiliki masa kerja kurang dari tiga bulan, menerima gaji di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP), atau telah memasuki masa pensiun.

Berdasarkan Pasal 23 PP 25 tahun 2020, berikut ini kriteria peserta Tapera yang berakhir atau tak wajib ikut kepesertaan:
A. Telah pensiun bagi pekerja
B. Telah mencapai usia 58 tahun bagi pekerja mandiri
C. peserta meninggal dunia
D. Peserta tidak memenuhi lagi kriteria sebagai peserta selama 5 tahun berturut-turut

Pemberi kerja diwajibkan untuk mendaftarkan pekerjanya ke dalam program Tapera paling lambat tahun 2027. Bagi mereka yang tidak mendaftar atau tidak membayar iuran, sanksi administratif seperti teguran, denda, hingga pembekuan kegiatan usaha dapat diberlakukan.

Dalam aturan baru tersebut juga disebutkan bahwa pemberi kerja, wajib menyetorkan simpanan setiap bulan, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dari bulan simpanan yang bersangkutan ke rekening Dana Tapera. Apabila tanggal 10 jatuh pada hari libur, simpan dibayarkan pada hari kerja pertama setelah libur.

Untuk pekerja mandiri juga wajib melakukan pembayaran simpanan paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Pembayaran dilakukan melalui bank kustodian, bank penampung, atau pihak lainnya.

Polemik di Kalangan Pekerja dan Pengusaha

Kebijakan Tapera menghadirkan berbagai pandangan di kalangan. Banyak yang merasa keberatan dengan potongan gaji ini, terutama dari kalangan pekerja. Mereka menganggap bahwa potongan ini menambah beban finansial yang sudah berat.

Di sisi lain, pengusaha juga menyampaikan keberatannya. Mereka menilai kontribusi wajib ini dapat membebani keuangan perusahaan, terutama untuk sektor usaha yang masih dalam tahap pemulihan pascapandemi.

Bahkan, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) lewat keterangan resminya menyatakan penolakan dengan tegas kebijakan pemerintah yang mewajibkan potongan gaji pekerja sebesar 3% untuk Tapera itu.

"Sejak munculnya UU No. 4 Tahun 2016 tentang 'Tabungan Perumahan Rakyat' APINDO dengan tegas telah menolak diberlakukannya UU tersebut. APINDO telah melakukan sejumlah diskusi, koordinasi, dan mengirimkan surat kepada Presiden mengenai Tapera. Sejalan dengan APINDO, Serikat Buruh/Pekerja juga menolak pemberlakukan program Tapera. Program Tapera dinilai memberatkan beban iuran baik dari sisi pelaku usaha dan pekerja/buruh," kata Ketua Umum APINDO Shinta Kamdani, dalam keterangan resminya, Selasa (28/5/2024).

Tujuan Kebijakan Tapera

Tujuan utama dari Tapera adalah meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan. Dana yang dikumpulkan akan dikelola secara profesional dan diawasi ketat oleh BP Tapera. Selain itu, dana ini juga diinvestasikan untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan. Pemerintah optimis bahwa program ini dapat memberikan dampak positif jangka panjang bagi kebutuhan hunian masyarakat.

Transformasi Tapera sebagai Badan Investasi Perumahan

Muncul kabar terbaru dari kebijakan Tapera itu sendiri. Satuan Tugas (Satgas) Perumahan mengusulkan transformasi BP Tapera menjadi Badan Investasi Perumahan dengan alasan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan dana dari BP Tapera.

Anggota Satgas Perumahan Bonny Z Minang mengatakan, dengan mengubah BP Tapera menjadi Badan Investasi Perumahan Nasional Indonesia dinilai mampu untuk mendapatkan likuiditas dengan lebih optimal yang nantinya bisa digunakan untuk pembiayaan perumahan. Tak hanya itu, perubahan tersebut juga dianggap bisa membuat BP Tapera lebih fleksibel.

"Tujuannya adalah untuk memberikan likuiditas kepada perbankan, masyarakat menabung, Tapera memberikan 5% (bunga) sementara 56% dana Tapera itu memberikan likuiditas kepada BTN dengan bunga 0,6%. 40% baru diinvestasikan dengan bunga, dia dapat sekitar 5-6%. Artinya kan Tapera merugi tiap tahun," kata Bonny kepada detikcom, Sabtu (21/12/2024).

Indonesia Emas 2045 adalah visi besar untuk mewujudkan negara Indonesia yang maju, sejahtera, dan berdaya saing tinggi. Di tahun 2045, juga bertepatan dengan 100 tahun dengan kemerdekaan Republik Indonesia.

Co-founder & Direktur Eksekutif Indonesia Food Security Review (IFSR) I Dewa Made Agung Kertha Nugraha mengungkapkan untuk mencapai Indonesia emas tersebut perlu adanya pondasi yang kuat. Dalam hal ini perut-perut anak Indonesia harus sudah terisi ketika ia beraktivitas.

Dewa mengatakan bahwa 6 atau 4 dari 10 anak Indonesia yang berangkat ke sekolah kondisi perutnya kosong. Dalam artinya mereka tidak sarapan pagi ketika memulai aktivitas. Ini membuat anak-anak Indonesia sulit untuk konsentrasi dalam menyerap ilmu yang ada di sekolah.

"Dengan begitu banyak pembelajaran yang ada di sekolah. Tapi dituntut mencapai prestasi. Nah itu sangat sulit. Jadi kita membahas prasyarat yang sangat amat fundamental untuk mencapai Indonesia emas 2045. Tidak ada anak pintar yang lapar perutnya," katanya dalam detikcom Leaders Forum di Habitate Jakarta, Selasa, (24/12/2024).

Oleh karenanya, Dewa mengatakan bahwa program yang direncanakan oleh pemerintah terkait dengan Makan Bergizi Gratis ini akan menyelesaikan permasalahan fundamental yang ada.

Ia mengatakan, ketika fundamental terpenuhi maka perlu dibarengi dengan adanya gizi yang cukup. Hal ini bisa memasukkan susu ke dalam komponen Makan Bergizi Gratis. Pasalnya sejumlah negara juga sudah memasukkan susu sebagai komponen dalam Makan Bergizi Gratis di negara tersebut, dan terdapat cerita sukses dalam upaya pemenuhan gizi mendukung perkembangan fisik dan kognitif anak.

Ia mengatakan program ini dapat meningkatkan kualitas hidup anak-anak dengan harapan setiap anak memiliki akses terhadap makanan sehat dan bergizi pada tahun 2030.

"Jadi yang mau kita selesaikan dulu syaratnya, perutnya kenyang makan bergizi baru nanti pendidikan bisa masuk, infrastruktur masuk dan seterusnya," katanya.

Misalnya, di Amerika Serikat, program ini menyediakan makanan gratis atau dengan biaya rendah bagi siswa dari keluarga berpenghasilan rendah

Di Finlandia, menu makanan sekolah dirancang untuk memenuhi standar gizi yang ketat dan menggunakan bahan lokal. Di India, program Mid-Day Meal menyediakan makanan bergizi kepada siswa untuk meningkatkan konsentrasi dan mengurangi angka putus sekolah.

Menurut Dewa, menu akan disesuaikan dengan ketersediaan masing-masing atau local wisdom. "Yang dikunci itu angka kecukupan gizinya. Ibu hamil butuh protein berapa, zat besi berapa, karbohidrat berapa dan lemak, serat berapa dan kebutuhan untuk anak, balita itu yang kita kunci. Tapi menu akan kembali ke masing-masing. Ini soal terkait dengan menunya disesuaikan dengan kondisi ketersediaan bahan masing-masing daerah", katanya.

Simak Video: Rencana BGN Impor Tepung Susu Buat Program Makan Bergizi Gratis

[Gambas:Video 20detik]

Tim Pakar Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Susu, Prof. Dr. Epi Taufik menyatakan susu merupakan alternatif sumber protein yang baik untuk melengkapi menu gizi seimbang anak, sehingga menjadi komponen penting dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Program ini sendiri akan dijalankan bertahap mulai 6 Januari 2025.

"Jangan lupa di umur 9 tahun sampai ke 13 tahun ada puncaknya kecepatan manusia tumbuh. Dengan adanya susu dalam program Makan Bergizi Gratis, diharapkan dapat memenuhi gizi seimbang anak," kata Epi dalam acara detikcom Leaders Forum bertajuk 'Pentingnya Susu dalam Program Makan Bergizi Gratis untuk Tingkatkan Pemenuhan Nutrisi Menuju Generasi Emas 2045' di Habitate Jakarta, Selasa (24/12/2024).

Epi juga membeberkan inovasi berbagai jenis produk susu yang bergizi dan terjangkau bagi masyarakat untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis ini. "Selain itu, kolaborasi antara pemerintah dan industri susu sangat penting dalam meningkatkan konsumsi susu di Indonesia, misalnya pemerintah dapat menyediakan kebijakan yang mendukung distribusi dan subsidi susu di Indonesia, sementara industri susu dapat menyediakan dan meningkatkan produksi susu dengan harga yang terjangkau," jelasnya.

Sementara itu, Dokter Spesialis Anak, dr. Ria Yoanita, Sp.A menjelaskan, umumnya usia anak diberikan susu bubuk terfortifikasi, khusus dengan kandungan tambahan mikronutrien yang dibutuhkan anak. Susu merupakan sumber kalsium yang sangat baik, berperan penting dalam mendukung kesehatan tulang dan gigi. Berdasarkan data DIAAS (Digestible Indispensable Amino Acid Score), penyerapan protein dari susu lebih optimal dibandingkan sumber protein lainnya, menjadikannya pilihan yang unggul untuk memenuhi kebutuhan protein harian.

Untuk anak-anak, susu fortifikasi memberikan manfaat tambahan dengan menyediakan nutrisi esensial yang tidak dapat dihasilkan sendiri oleh tubuh, seperti vitamin D, zat besi, dan beberapa mineral penting lainnya. Konsumsi susu fortifikasi dapat membantu mendukung tumbuh kembang anak secara optimal, terutama bagi mereka yang mungkin memiliki keterbatasan asupan gizi dari makanan sehari-hari.

"Termasuk vitamin D, vitamin C, kalsium, mikronutrisi ini penting untuk didapatkan si kecil. Misalnya saat mengalami defisiensi mikronutrien dan pencegahan anemia tersebut. Hal ini dikarenakan susu merupakan media untuk penyerapan nutrisi terbaik." ungkapnya.

Simak Video: Menko Zulhas Atasi Masalah Peternak dan Pemerah Susu Lokal

[Gambas:Video 20detik]

Seribu hari pertama sejak lahir menjadi golden period tumbuh kembang anak. Volume terbesar pertumbuhan otak anak hingga 80 persen terjadi di rentang waktu tersebut.

Sisanya, baru berjalan dan berkembang di usia dua tahun ke atas. "Sementara lima tahun ke atas otaknya sudah 100 persen, sama dengan usia kelompok dewasa," beber dr Ria dalam detikcom leaders forum Pentingnya susu dalam Program Makan Bergizi Gratis untuk Pemenuhan Nutrisi Menuju Generasi Emas 2045, Selasa (24/12/2024).

dr. Ria merinci manfaat susu terbagi berdasarkan jenisnya. Susu merupakan sumber kalsium yang sangat baik, berperan penting dalam mendukung kesehatan tulang dan gigi. Berdasarkan data DIAAS (Digestible Indispensable Amino Acid Score), penyerapan protein dari susu lebih optimal dibandingkan sumber protein lainnya, menjadikannya pilihan yang unggul untuk memenuhi kebutuhan protein harian.

Untuk anak-anak, susu fortifikasi memberikan manfaat tambahan dengan menyediakan nutrisi esensial yang tidak dapat dihasilkan sendiri oleh tubuh, seperti vitamin D, zat besi, dan beberapa mineral penting lainnya. Konsumsi susu fortifikasi dapat membantu mendukung tumbuh kembang anak secara optimal, terutama bagi mereka yang mungkin memiliki keterbatasan asupan gizi dari makanan sehari-hari.

"Termasuk vitamin D, vitamin C, kalsium, fortifikasi zat besi, dan mikronutrisi ini penting untuk didapatkan si kecil. Misalnya saat mengalami defisiensi mikronutrien ataupun untuk pencegahan anemia. Hal ini dikarenakan susu merupakan media untuk penyerapan nutrisi terbaik" bebernya.

Para orang tua diimbau untuk memperhatikan komponen atau kandungan susu bubuk terfortifikasi, sebelum memberikannya kepada anak. "Jadi harus dilihat juga bergantung dengan kondisi anaknya. Misalnya membutuhkan yang zat gizinya banyak, kalsiumnya banyak, atau lain-lainnya," lanjut dia.

Ia memberikan catatan, pemberian susu bubuk fortifikasi tidak lantas bisa menggantikan ASI. ASI disebutnya tetap wajib diberikan, terlebih hingga usia anak dua tahun.

Dalam kesempatan yang sama, Tim Pakar Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Susu, Prof. Dr Epi Taufik menyebut pemberian susu pada anak juga kaya manfaat. Hal ini sejalan dengan temuan pemberian susu gratis yang sudah lebih dulu dilakukan banyak negara maju dan berkembang.

"Di Iran, melakukan school meal itu susu bagian dari makan gratis, dan datanya di sana anemia ikut menurun. Kemudian, cognitive function, kemampuan berpikir otak anak naik, IQ-nya naik," beber dia.

"Jangan jauh-jauh, di Thailand, pemberian susu sudah dilakukan sejak 1992, raja yang lama memerintahkan anak TK, SD, diberikan susu saat makan siang. Bahkan, hal serupa sudah dilakukan sejak restorasi Meiji," pungkasnya.

Ini Perbedaan Susu UHT dan Pasteurisasi

Ini Perbedaan Susu UHT dan Pasteurisasi