Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) Ahmad Riza Patria meninjau pemberian makan Bergizi Gratis di Pulau Bangka. Riza menyebut penerima manfaat program ini paling banyak berada di desa.

"Kami dari Kementerian Desa hadir bersama dengan Pemerintah Provinsi, Bupati, Wali Kota, serta Forkopimda, tentu yang paling penting adalah kepala desa, perangkat desa hadir disini untuk mendukung program makan bergizi gratis yang dilaksanakan di seluruh Kabupaten/Kota se-Bangka Belitung," katanya di Bangka Tengah (Bateng), Rabu (11/12/2024).

Diketahui, Wamendes datang ke Pulau Bangka dalam rangka program pemberian Makan Bergizi Gratis, Penyuluhan Gizi dan Kesehatan Anak. Peninjauan itu dilaksanakan di SDN 10 Batu Belubang, Kecamatan Pangkalan Baru, Bangka Tengah.

Riza meminta desa dapat memanfaatkan program tersebut dengan sebaik-baiknya. Kata dia, selain untuk meningkatkan kesehatan dan nutrisi, program ini nanti dapat meningkatkan ekonomi desa dan kesejahteraan masyarakat.

"Bangka Belitung termasuk provinsi yang siap mendukung dan melaksanakan program bapak Presiden yaitu program makan siang bergizi gratis di seluruh Kepulauan Bangka Belitung, insyaallah ini menjadi contoh yang baik," tutur Wamendes.

"Hal ini menjadi bagian yang penting karena tidak kurang dari 73% penduduk Indonesia ada di desa. Itu artinya penerima manfaat dari program makan bergizi gratis tentu yang paling banyak justru ada di desa," timpalnya.

Riza berharap seluruh pihak dapat berperan aktif, terutama perangkat desa dan Bumdes agar dapat menyuplai semua kebutuhan program makan bergizi gratis, tanpa membeli dari provinsi lain. Tujuannya adalah agar program berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat desa dan menyejahterakan seluruh masyarakat.

"Kami ingin memastikan bahwa seluruh program-program Kementerian Desa termasuk pemanfaatan penggunaan dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat dapat diterima dengan baik dan dimanfaatkan sesuai dengan Permendes/aturan yang ada, kebutuhan yang ada, yang diterapkan sehingga akhirnya dapat meningkatkan produktivitas pembangunan desa-desa di Bangka Belitung," tambahnya.

Penjabat (Pj) Gubernur Bangka Belitung (Babel) Sugito menyatakan dukungannya terhadap program pemberian makan siang bergizi gratis itu. Ia meminta Bupati/Wali Kota melalukan simulasi program tersebut sebelum dimulai 2025.

"Sesuai arahan Bapak Presiden di salah satu programnya adalah makan siang bergizi, yang akan dimulai di tahun 2025. Namun untuk menyiapkan itu, Saya minta Bupati dan Wali Kota untuk melakukan simulasi pemberian makanan siang bergizi ini di wilayahnya masing-masing, selama bulan November-Desember," kata Sugito singkat kepada wartawan.

Video Momen Riza Patria-Pramono Berpelukan Sambil Bisik-bisik Seusai Acara Debat

Video Momen Riza Patria-Pramono Berpelukan Sambil Bisik-bisik Seusai Acara Debat

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah menggodok aturan yang mengatur soal lahan sawah (Lahan Sawah Dilindungi/LSD) yang bisa digunakan untuk pembangunan perumahan. Aturan tersebut rencananya akan rampung pada awal 2025 mendatang.

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid menuturkan, menggunakan lahan sawah atau lahan pertanian dan pangan berkelanjutan (LP2B) untuk dijadikan permukiman sebetulnya tidak boleh. Ke depan, kata Nusron, lahan sawah bisa digunakan untuk membangun rumah namun para developer harus menyediakan lahan sawah pengganti.

Misalnya, seorang developer ingin membangun perumahan di kawasan LSD atau LP2B di wilayah Bekasi. Maka mereka harus mengganti lahan serupa di Bekasi tetapi kalau di Bekasi lahannya sudah tidak ada, bisa diganti di daerah lainnya contohnya di Ambon.

"Kami sudah rapat dengan Pak Menko Infrastruktur dan semua jajaran. Ini lagi disusun PP-nya, namanya PP RTRW Nasional.Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, turunan dari Undang-Undang nomor 59 tahun 2024tentang perencanaan pembangunan jangka panjang 2025 tahun 2045.Salah satu poinnya adalah akan memasukkan LP2B Nasional," kata Nusron dalam acara HUT APERSI sekaligus Forum Diskusi Rumah Rakyat Bersama Stakeholder Perumahan Menuju Indonesia Sejahtera di Mövenpick Hotel, Jakarta Pusat (11/12/2024).

"Jadi bapak-bapak kalau di Jawa, Pulau Jawa, karena disetting untuk kepentingan hilirisasidan disetting untuk kepentingan 3 juta rumah, mau nggak mau mengambil tanah LP2B di sini,bapak-bapak tidak harus mengganti LP2B atau mencetak sawah di lahan yang sama di kabupaten tersebut.Tidak perlu, tapi bisa diganti di Papua, di Sumatera, di Kalimantan, di mana-mana.Yang di sana lahannya masih banyak, tapi dengan tingkat produktivitas pangan yang sama," tambahnya.

Nusron menuturkan, aturan tersebut menjadi salah satu solusi dalam penyediaan rumah untuk program 3 juta rumah dan juga sebagai cara penyediaan lahan untuk swasembada pangan. Rencananya, aturan itu akan rampung pada kuartal I 2025 atau sekitar bulan Januari-Maret 2025.

"Pak Menteri Infrastruktur sudah menjanjikan Q1 tahun depan selesai PP-nya.Kalau bicara Q1 berarti antara Januari sampai Maret," ujar Nusron.

Sebagai informasi, dalam catatan Kementerian ATR/BPN, terdapat alih fungsi lahan sawah 100-150 ribu hektare setiap tahunnya. Maka dari itu, adanya peraturan mengenai LP2B nasional sangat penting. Hal ini untuk mengakomodir jika ketersediaan lahan di suatu provinsi tidak ada maka dapat diusulkan di provinsi lain untuk mengganti lahannya.

Program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto diusulkan menjadi Program Strategis Nasional (PSN). Terkait hal tersebut, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid membeberkan alasannya.

Nusron mengatakan, program 3 juta rumah merupakan salah satu program yang diusulkan Prabowo saat kampanye menjadi presiden. Kini program tersebut dijalankan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Untuk menjalankan program tersebut, salah satu masalah yang harus dihadapi adalah harga lahan yang bisa dinaikkan oleh pihak lain karena jumlahnya terbatas. Belum lagi program 3 juta rumah adalah program besar.

Untuk mencegah harga tanah naik sembari menyediakan perumahan layak untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), Nusron dan Menteri PKP, Maruarar Sirait mengusulkan program 3 juta rumah menjadi PSN.

"Begitu tahu akan membangun 3 juta rumah, pasti lahannya itu mahal. (Harga lahan) Dinaikkan oleh orang, bisa dinaikkan oleh orang yang punya, bisa kemudian masuk pemain pihak ketiga menjadi spekulan dan sebagainya. Bener kan? Nah, kalau kita buat PSN, itu nanti harga tanah tidak boleh lebih dari appraisal," kata Nusron kepada wartawan di Hotel Movenpick, Jakarta Pusat, Rabu (11/12/2024).

"(Harga tanah) Nggak boleh lebih. Kalau dia menaikkan lebih tinggi, sehingga terjadi dispute, bisa konsinyasi di pengadilan," tambahnya.

Ia melanjutkan, jika tidak ada tanah yang bisa dijual belikan, pihaknya akan meminta bantuan PTPN (PT Perkebunan Nusantara) maupun Perum Perhutani untuk memberikan bekas lahan produktif. Seperti lahan bekas perkebunan karet, kopi, maupun teh untuk dijadikan sebagai perumahan.

"Kan ini harus kita cari solusi supaya (program) 3 juta rumah terwujud ini apa? Salah satunya PSN," ujarnya.

Nusron menuturkan, pihaknya menyiapkan setidaknya 50 titik kabupaten/kota untuk program tersebut. Wilayahnya tersebar di Indonesia, beberapa di antaranya seperti di Pulau Jawa, Makassar, Lampung, Bali hingga Medan.

Apabila setiap kabupaten/kota yang menjadi tempat berlangsungnya program 3 juta rumah membangun 10.000-20.000 unit rumah dengan luas tanah 60 m2, maka total lahan yang dibutuhkan setiap kabupaten/kota sekitar 150-200 hektare.

"Kalau satu kabupaten/kota, PSN-nya antara 10.000-20.000 rumah, itu kan sudah 1 juta (rumah). Satu rumah kan 60 meter (luas tanah). Kalau kali 10.000 berapa? 600.000. Dibagi 10.000 berapa? 60.000. 60 hektare kan? Tambah fasus-fasusnya 40%, 24, (total) 84. 10.000 rumah, hanya butuh 84 hektare. Kalau 20.000 rumah, hanya butuh 168 hektare, maksimal 170 hektare," jelasnya.

Nusron mengatakan, apabila program 3 juta rumah menjadi PSN, tidak menutup kemungkinan pihak swasta akan ikut menggarap proyek tersebut. Ia menuturkan, sepanjang program tersebut dianggap strategis tidak harus digarap oleh pemerintah.

"Kementerian PKP sama kami akan mengusulkan supaya program 3 juta rumah ini menjadi program strategis nasional," tegas Nusron.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan sektor perumahan akan diusulkan menjadi Program Strategis Nasional (PSN). Hal itu untuk membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) memiliki hunian.

Ara mengatakan, dirinya dengan beberapa menteri yang berada di bawah Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) diundang makan bersama Presiden Prabowo Subianto untuk merumuskan langkah-langkah mencapai 3 juta rumah. Dari pertemuan tersebut, salah satu yang disepakati oleh dirinya dengan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid adalah adanya PSN untuk perumahan MBR.

"Salah satu yang Pak Nusron dan saya sepakati adalah, mohon doanya, kita akan memperjuangkan proyek strategis nasional untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia. Jadi kita berkolaborasi dengan sangat baik," kata Ara dalam acara HUT APERSI sekaligus Forum Diskusi Rumah Rakyat Bersama Stakeholder Perumahan Menuju Indonesia Sejahtera di Mövenpick Hotel, Jakarta Pusat (11/12/2024).

PSN untuk MBR ini nantinya akan berupa program. Saat ini pihaknya mari membicarakan usulan tersebut kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

"Karena PSN itu ada yang proyek, ada yang program, yang kita maksudkan adalah program. Program bagaimana kita akan membuat itu. Dan mohon doanya karena ada proses yang perlu kita yakinkan di Menko Perekonomian,dan tentu kita akan laporkan kepada Presiden, supaya ini menjadi salah satu terobosan untuk mencapai itu," tutur Ara.

Tak hanya menyalurkan bantuan, Polres Mojokerto Kota juga menerjunkan tim untuk patroli di permukiman terdampak banjir. Patroli menggunakan perahu karet untuk menjaga keamanan rumah warga, serta mengantisipasi warga terjebak banjir.

Patroli dipimpin langsung Wakapolres Mojokerto Kota Kompol Suwarno, Kasat Lantas AKP Mulyani dan Kapolsek Prajurit Kulon AKP Edi Purwo Santoso. Kali ini, mereka menyisir Lingkungan Cakarayam Baru, Kelurahan Mentikan.

Selain berjalan kaki menerjang banjir, polisi juga patroli menggunakan perahu karet. Mereka membantu evakuasi warga yang terjebak banjir. Patroli juga untuk menjaga permukiman penduduk yang terendam banjir dari aksi pencurian.

"Penyisiran permukiman penduduk ini sesuai arahan Kapolres Mojokerto Kota AKBP Daniel S Marunduri. Kami salurkan bantuan selimut, sembako dan obat-obatan. Penyisiran juga untuk memberi rasa aman kepada masyarakat," jelas Mulyani kepada detikJatim, Rabu (11/12/2024).

Di sela-sela patroli, lanjut Mulyani, pihaknya mengevakuasi lansia dari banjir yang mengepung rumahnya. Pihaknya lantas menghibur anak-anak korban banjir sebagai salah satu upaya trauma healing.

Penjagaan keamanan juga dilakukan Polres Mojokerto Kota di posko pengungsian di Masjid Al Mubarok, Prajurit Kulon. Kapolsek Prajurit Kulon AKP Edi Purwo Santoso mengatakan, terdapat 120 pengungsi di tempat ini. Mereka dari Lingkungan Jayeng dan Prajurit Kulon.

"Pengamanan untuk menjaga suasana tetap kondusif, warga dapat menjalani masa pemulihan dengan tenang tanpa adanya gangguan yang dapat memperburuk situasi bencana," terangnya.

Sebelumnya, Polres Mojokerto Kota menyalurkan bantuan berupa 100 Kg beras, 35 dus mi instan, 2 krat telur, 20 dus air minum, serta obat-obatan ke posko tanggap bencana Kelurahan Prajurit Kulon pada Selasa (10/12). Polisi juga mendistribusikan nasi bungkus ke korban banjir di Lingkungan Balongcangkring.

Banjir Terjang Kota Mojokerto, Ribuan Warga Terdampak

Banjir Terjang Kota Mojokerto, Ribuan Warga Terdampak

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar mengaku pihaknya mendapat tugas baru dari Presiden Prabowo Subianto. Dia menyebut BPOM juga diminta untuk mengawal UMKM dan program makan bergizi gratis.

"Kami juga mendapat tugas dari pemerintah, hubungannya dalam pengawalan UMKM. Jadi kalau industri farmasi, obat-obatan, pangan, dan sebagainya itu ratusan ribu, dengan jutaan sertifikat yang kami keluarkan," kata Taruna di kantor Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2024).

Taruna mengatakan ada sekitar 60 ribu UMKM yang terdata di BPOM dan masih ada jutaan UMKM yang harus didata. Kini, kata dia, BPOM tengah bekerja sama dengan sejumlah kementerian.

"Kami sudah bekerja sama dengan kementerian terkait untuk itu. Dalam hal sertifikasi pangan, olahan, ataupun obat tradisional, dan sebagainya, dan obat-obat atau retail obat ya," ucapnya.

Taruna menyebut BPOM juga ditugasi untuk mengawal program makan bergizi gratis, yang rencananya akan dimulai pada awal Januari tahun 2025.

"Nah, tetapi juga kami mendapat tambahan tugas baru juga untuk mengawal food security-nya, yang disebut dengan makan siang bergizi atau makan siang bergizi ini kita tahu mulai berlaku tanggal 2 Januari, dengan budget yang sangat besar," ujarnya.

Taruna mengatakan ada 13 item yang ditugaskan pemerintah kepada BPOM. Mulai dari mengawasi rumah produksi hingga distribusi makanan untuk program prioritas Prabowo tersebut.

"Kami ada mendapat 13 item untuk pelaksanaan tugas ini. Mulai dari hubungannya yang kita sebut dengan mengawasi rumah produksi atau dapurnya, sampai dengan distribusi, sampai pada tahap terakhirnya kalau terjadi kejadian luar biasa," katanya.

Manusia dikenal sebagai makhluk dengan kemampuan adaptasi yang luar biasa. Salah satunya mampu bertahan hidup di dataran tinggi yang memiliki suhu dingin dan kadar oksigen rendah. Lantas di mana saja tempat hidup manusia yang tertinggi?

Dataran tinggi yang bisa dihuni beberapa komunitas penduduk di dunia bisa mencapai ribuan meter di atas permukaan laut. Ada sebuah wilayah, yang bahkan, memiliki permukiman di ketinggian yang setara dengan puncak gunung paling tinggi di Indonesia, yakni Jayawijaya yang mencapai 4.884 meter di atas permukaan laut.

Lantas letaknya di mana yang tertinggi? Berikut ini permukiman tertinggi di dunia yang dikutip dari World Atlas.

Daftar 6 Wilayah Tertinggi di Dunia yang Dihuni Manusia

La Rinconada - 5.098 Mdpl

La Rinconada adalah kota tertinggi di dunia yang terletak di pegunungan Andes, Peru. Permukiman ini berada pada ketinggian sekitar 5.098 meter di atas permukaan laut.

Tak tanggung-tanggung, penduduk yang hidup di ketinggian ekstrem tersebut mencapai hampir 50.000 orang. Awalnya, wilayah La Rinconada merupakan "permukiman sementara" untuk keperluan penambangan emas sekitar 60 tahun yang lalu.

Namun, seiring dengan berkembangnya penambangan emas di La Rinconada, banyak dari masyarakat yang hidup secara permanen di kota tersebut. Di sana, mereka harus hidup di tengah kondisi ekstrem karena tekanan oksigen dan suhu yang tinggi.

Akibatnya, banyak dari masyarakat La Rinconada menderita "Penyakit Gunung Akut" atau "Acute Mountain Sickness" (AMS) yang menyebabkan gejala seperti, sakit kepala, kelelahan, mual dan kehilangan nafsu makan.

"Saat Anda berada di ketinggian sekitar 4.500 meter (14.763 kaki), napas udara yang Anda hirup di permukaan laut mengandung sekitar 60% molekul oksigen, jadi itu merupakan tekanan besar," jelas seorang profesor emerita antropologi di Case Western Reserve University, Cynthia Beall, yang dikutip dari Live Science.

Wenquan - 4.870 Mpdl

Wenquan adalah kota yang terletak di utara pegunungan Tanggula, China. Permukiman ini berada di ketinggian sekitar 4.870 meter di atas permukaan laut, menjadikannya sebagai salah satu permukiman perkotaan tertinggi di dunia.

Kota yang didirikan pada 1955 ini, terkenal karena sumber air panas alami. Penamaan "wenquan" dalam bahasa Mandarin memiliki arti "sumber air panas".

Kini, Wenquan banyak didatangi oleh wisatawan karena keindahan alamnya. Selain itu, Wenquan juga memiliki keterkaitan sejarah dengan bangsa Mongol selama bertahun-tahun. Hal ini menyebabkan banyak dari penduduk kota tersebut yang masih memiliki keterikatan dengan Mongol.

Korzok - 4.572 Mdpl

Korzok adalah kota yang terletak di wilayah Ladakh, India dengan ketinggian mencapai 4.572 meter di atas permukaan laut. Foto: Sanghita Nandi via Times of India

Korzok adalah kota yang terletak di wilayah Ladakh, India. Ketinggiannya mencapai sekitar 4.572 meter di atas permukaan laut dan sebagian besar penduduk Korzok terdiri dari suku Changpa, yakni kelompok etnis nomaden yang tinggal di wilayah Ladakh, dan Tibet, terutama di dataran tinggi Changthang di Himalaya.

Suku tersebut dikenal sebagai penggembala hewan, mulai dari yak, kambing, hingga domba. Salah satu komoditas penting yang dihasilkan oleh penduduk Korzok adalah kain kashmir yang terkenal akan kualitasnya yang tinggi. Selain beternak, masyarakat Korzok juga melakukan kegiatan bertani, seperti jelai dan gandum.

Parinacota - 4.399,7 Mdpl

Parinacota adalah kota yang terletak di wilayah Arica-Parinacota, Chili. Permukiman ini terletak di dataran tinggi Andes dengan ketinggian sekitar 4.399,7 meter di atas permukaan laut. Penduduk di kota ini diperkirakan hanya berjumlah 29 orang yang terdiri dari suku Aymara.

Parinacota berada di dekat Taman Nasional Luca yang terkenal dengan pemandangannya yang indah, salah satunya adalah Gunung Parinacota. Sebagian besar penduduk di Parinacota bekerja sebagai peternak hewan, seperti Llama dan alpaka.

Dolpa - 4.359 Mdpl

Dolpa adalah kota yang terletak di wilayah barat laut Nepal dengan ketinggian sekitar 4.359 meter di atas permukaan laut. Foto: Dho-Tarap valley of Dolpo region of Dolpa

Dolpa adalah kota yang terletak di wilayah barat laut Nepal. Permukiman ini terletak di ketinggian sekitar 4.359 meter di atas permukaan laut, menjadikannya sebagai salah satu pemukiman perkotaan tertinggi di dunia.

Kendati demikian, Dolpo termasuk salah satu kota di Nepal yang tidak memiliki akses jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan. Wilayah ini bahkan lebih terhubung dengan China dibandingkan dengan wilayah Nepal lainnya dalam hal akses jalan.

Penduduk Dolpa diperkirakan mencapai 45.000 jiwa. Kini, kota ini banyak dikunjungi oleh wisatawan asing dari berbagai negara. Meskipun, biaya yang dikeluarkan untuk masuk ke Dolpa dinilai lebih mahal dibandingkan dengan Everest atau Annapurna.

Hal ini karena adanya pemberlakukan kebijakan yang mewajibkan wisatawan asing untuk membayar "biaya tambahan" untuk masuk ke kota tersebut, sebagaimana dikutip dari Nepal Times.

Mina Pirquitas - 4.340 Mdpl

Mina Pirquitas adalah kota yang terletak di provinsi Jujur, Argentina dengan ketinggian sekitar 4.340 meter di atas permukaan laut. Foto: SSR Mining

Mina Pirquitas adalah kota yang terletak di provinsi Jujur, Argentina. Permukiman ini berada di ketinggian sekitar 4.340 meter di atas permukaan laut dan dikenal sebagai kota penambang mineral terbesar di Argentina.

Aktivitas penambangan di kota ini dimulai sejak awal abad ke-20 dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Ini yang membuat sebagian besar penduduk di Mina Pirquitas bekerja di sektor penambangan.

Penampakan Lapangan Bola Israel Kena Roket yang Tewaskan 11 Orang

Penampakan Lapangan Bola Israel Kena Roket yang Tewaskan 11 Orang

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan sektor perumahan akan diusulkan menjadi Program Strategis Nasional (PSN). Hal itu untuk membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) memiliki hunian.

Ara mengatakan, dirinya dengan beberapa menteri yang berada di bawah Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) diundang makan bersama Presiden Prabowo Subianto untuk merumuskan langkah-langkah mencapai 3 juta rumah. Dari pertemuan tersebut, salah satu yang disepakati oleh dirinya dengan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid adalah adanya PSN untuk perumahan MBR.

"Salah satu yang Pak Nusron dan saya sepakati adalah, mohon doanya, kita akan memperjuangkan proyek strategis nasional untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia. Jadi kita berkolaborasi dengan sangat baik," kata Ara dalam acara HUT APERSI sekaligus Forum Diskusi Rumah Rakyat Bersama Stakeholder Perumahan Menuju Indonesia Sejahtera di Mövenpick Hotel, Jakarta Pusat (11/12/2024).

PSN ini dapat berupa proyek maupun program, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2020 yang menyebutkan bahwa Proyek Strategis Nasional adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

Nah, PSN untuk MBR ini nantinya akan berupa program. Saat ini pihak Ara masih membicarakan usulan tersebut kepada Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

"Karena PSN itu ada yang proyek, ada yang program, yang kita maksudkan adalah program. Program bagaimana kita akan membuat itu. Dan mohon doanya karena ada proses yang perlu kita yakinkan di Menko Perekonomian,dan tentu kita akan laporkan kepada Presiden, supaya ini menjadi salah satu terobosan untuk mencapai itu," tutur Ara.

Ditemui usai acara, Ara mengatakan usulan tersebut berupa program untuk perumahan MBR. Nantinya pihak Kementerian ATR/BPN akan mencari lahan yang cocok untuk melaksanakan program tersebut.

Lebih lanjut, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menuturkan program perumahan MBR yang diusulkan menjadi PSN adalah program 3 juta rumah besutan Presiden Prabowo Subianto.

"Kan ini harus kita cari solusi supaya 3 juta rumah ini terwujud apa, salah satunya PSN," tutur Nusron.

Nusron mengatakan, apabila program 3 juta rumah menjadi PSN, tidak menutup kemungkinan pihak swasta akan ikut menggarap proyek tersebut. Ia menuturkan, sepanjang program tersebut dianggap strategis tidak harus digarap oleh pemerintah.

"Kementerian PKP sama kami akan mengusulkan supaya program 3 juta rumah ini menjadi program strategis nasional," tegas Nusron.

TNI Angkatan Udara (AU) sudah mulai melakukan uji coba program makan bergizi gratis di sejumlah Lanud TNI AU tipe A. TNI AU juga membangun dapur umum untuk mendukung program yang digagas Presiden Prabowo Subianto tersebut.

"Percontohan ataupun program uji coba makan gratis kita laksanakan di Lanud Tipe A. Lanud Abdul Rachman Saleh, Lanud Halim Perdanakusuma, Lanud Hasanuddin. Kemudian RSN (Roesmin Nurjadin) itu di Pekanbaru ya, itu sudah dilaksanakan," kata Kadispen TNI AU Marsma Ardi Syahri kepada wartawan di Mabes TNI AU, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (11/12/2024).

Selain itu, Ardi menjelaskan besok Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI M Tonny Harjono akan turun langsung melaksanakan uji coba makan bergizi gratis di Solo sekaligus menghadiri pelantikan siswa Sekolah Pembentukan Perwira (Setukpa).

"Insyaallah besok KSAU akan melaksanakan ini, mulai di Lanud tipe A juga di Solo besok. Rencana (menghadiri) program makan gratis dengan pelantikan siswa Setukpa (Sekolah Pembentukan Perwira)," ucapnya.

Dia juga mengungkap, selama proses uji coba, belum ditemukan adanya kendala maupun hal yang membutuhkan evaluasi. Menurutnya, TNI AU siap mengerahkan seluruh kemampuan untuk mendukung program prioritas Prabowo tersebut.

"Selama ini belum ada, jadi program pencanangan makan bergizi gratis ini kita maju dulu, belum ada evaluasi. Karena kan baru uji coba ya, baru uji coba. Kita kerahkan seluruhnya kekuatan yang ada dari mulai personil, equipment, fasilitas," ujar Ardi.

"Kemudian lahan, lahan ada juga yang bangun untuk dapur. Jadi seperti di Pontianak juga sudah kita siapkan lahan untuk pembangunan dapur umum. Jadi memang program makan ini karena perintah Presiden melalui Panglima TNI kita siap mendukung dulu," imbuhnya.

Kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) untuk tahun depan masih belum jelas. Sebab, hingga saat ini pemerintah masih belum menetapkan berapa kuota FLPP untuk tahun depan.

Hal itu membuat para pengembang khawatir. Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Junaidi Abdillah menyampaikan keluhannya itu di depan Menteri Perumahan dan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid dalam acara HUT APERSI sekaligus Forum Diskusi Rumah Rakyat Bersama Stakeholder Perumahan Menuju Indonesia Sejahtera di Mövenpick Hotel, Jakarta Pusat (11/12/2024).

"Walaupun terlambatnya kuota ini dan juga masih abu-abu Pak sampai sekarang izin kapan kuota (FLPP keluar), sampai sekarang masih abu-abu. Kalau sebelumnya bulan Desember sudah ada cerita kapan kita tanda tangan PKO bersama dengan Tapera,t api sampai sekarang kami belum dengar itu Pak," kata Junaidi dalam acara tersebut.

"Jadi kekhawatiran kami, ketakutan kami itu sangat tinggi, nanti di bulan Januari ini apakah bisa kita langsung segera realisasi," tambahnya.

Junaidi menuturkan, saat kuota FLPP habis pertengahan tahun ini, pihaknya cukup kesulitan. Sebab tidak ada pemasukan untuk operasional atau membangun perumahan.

Untuk itu, pihaknya berharap dengan adanya Kementerian PKP ini bisa membantu menyelesaikan permasalahan perumahan maupun permasalahan lintas kementerian yang berhubungan dengan perumahan.

"Jadi harapan kami kehadiran bapak-bapak yang terhormat,yang penentu kebijakan,saya pikir inilah 'kecengengan' kami ketika bapak-bapak selalu bertanya belanja masalah-belanja masalah,inilah yang saya sampaikan karena memang kami bangga Kementerian sekarang terbuka, ada permasalahan ngomong,minta solusi kepada kita," tuturnya.

Sebagai informasi, hingga saat ini jumlah kuota FLPP tahun 2025 masih belum diumumkan. Beberapa waktu lalu, Menteri PKP Maruarar Sirait meminta tambahan kuota FLPP tahun depan ditambah menjadi 800.000 dari yang sebelumnya sekitar 200.000.

"Jika sebelumnya target penyaluran KPR FLPP 200.000 unit maka saya berharap tahun depan bisa naik menjadi 800.000 unit. Tentu hal ini membutuhkan banyak dukungan dari berbagai pihak baik pengembang maupun perbankan," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (27/11/2024).

Ia juga menyatakan Kementerian PKP tidak segan untuk melanjutkan berbagai program perumahan yang dinilai baik meskipun kebijakan dan program tersebut telah dilaksanakan oleh pemerintahan sebelumnya.

"Penyaluran KPR FLPP yang dilaksanakan sejak 2010 kalau bermanfaat, bagus dan benar untuk perumahan rakyat harus dilanjutkan dan ditingkatkan targetnya. Saya siap habis-habisan dorong KPR FLPP dan sebagai birokrat juga harus memiliki jiwa negarawan dan jangan saling menyalahkan jika ada pergantian pemerintahan dengan melanjutkan berbagai program bidang perumahan yang ada untuk rakyat," tuturnya.

Pemerintah akan menyediakan rumah bagi masyarakat miskin melalui program 3 juta rumah. Anggota Satgas Perumahan Presiden Prabowo Subianto, Bonny Z. Minang mengatakan skema pendanaan program tersebut dengan membayarkan cicilan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk masyarakat tak berpenghasilan tersebut.

Ia menyebut pemerintah akan membayar cicilan setiap rumah sebesar Rp 600 ribu per bulan selama 25 tahun. Anggaran yang dibutuhkan untuk cicilan program 3 juta rumah sebesar Rp 21,6 triliun. Menurutnya, hal ini dapat diwujudkan setelah terbitnya peraturan presiden (Perpres) yang kini sedang dipersiapkan.

"Jadi untuk merumahkan 3 juta (keluarga miskin), negara tidak perlu keluarkan Rp 300 triliun kalau satu rumah Rp 100 juta. Negara hanya membayar cicilannya yang di mana satu rumah itu Rp 600 ribu ditetapkan Presiden, dikali 12 (bulan) jadi Rp 7,2 juta (setahun), dikali 3 juta (rumah). Setahun itu (cicilan) adalah Rp 21,6 triliun," ujar Bonny kepada detikProperti, Selasa (10/12/2024).

Bonny menjelaskan penerima program 3 juta rumah merupakan masyarakat miskin atau masyarakat tidak berpenghasilan. Penerima tersebut seperti masyarakat desa yang meski berpenghasilan, tetapi tidak memiliki slip gaji.

Pasalnya, slip gaji merupakan syarat formil untuk mendapatkan KPR. Dengan adanya perpres, maka masyarakat miskin memiliki kejelasan pendanaan, sehingga bisa mendapat akses KPR.

"Pak Prabowo menginginkan rumah. Kalau saya bikin Perpres menyatakan presiden akan membayar cicilannya, negara akan membayar cicilannya tiap bulan selama 25 tahun seperti subsidi BBM tadi kepada rakyat miskin. Perpres itu satu kertas menjadi slip gaji 25 juta orang miskin," jelasnya.

Langkah awal menjalankan program 3 juta rumah adalah menentukan kriteria penerima. Kriteria penerima tersebut pun saat ini masih dirumuskan.

Namun, Bonny menyebutkan salah satu usulan kriteria penerima antara lain pelanggan terendah PLN, yakni yang menggunakan 450 VA. Menurutnya, ciri-ciri pelanggan tersebut adalah mereka yang ketika memasak nasi, tidak bisa sambil menyalakan TV atau setrika karena listrik bakal mati.

"Tentu yang berhak menerima adalah masyarakat miskin tidak mampu tidak memiliki penghasilan. Banyak orang di Indonesia tanpa diketahui di rumah-rumah yang gubuk itu ditinggali oleh 2, 3, atau 4 kepala keluarga berdesakan. Itu adalah salah satu yang langsung terima," katanya.

Setelah itu, kriteria tersebut akan diberikan kepada seluruh kepala desa untuk memverifikasi warga dan memilih penerima. Langkah ini akan melibatkan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Bintara Pembina Desa (Babinsa) dari TNI.

"Setelah diverifikasi benar dipilih nama itu, satu desa 26 (keluarga) setelah dipilih 26 nama ini dikali 75 ribu desa atau 3 juta nama ini diberikan kepada bank penyalurnya BTN dan BRI," ucap Bonny.

Ia menuturkan ketika BTN menyatakan nama-nama tersebut dapat menerima KPR, maka kontraktor dan developer pun akan datang ke desa untuk membangun rumah. UMKM akan membangun rumah tipe 36 di atas lahan 70 meter persegi selama 3-4 bulan.

Pembangunan 3 juta bakal terdesentralisasi ke 75 ribu desa di seluruh Indonesia, termasuk pesisir. Adapun lahan yang perlu disiapkan untuk setiap desa seluas 3.000 meter persegi. Lahan tersebut bisa didapatkan dengan membeli tanah milik warga.

"Kita ada krisis lahan nggak? Nggak ada. Di desa ada nggak 3.000 meter? Puluhan hektare ada. Terjadilah kegiatan ekonomi secara serentak di 75 ribu desa," imbuhnya.

Sebelumnya, Bonny mengungkapkan program 3 juta rumah sebenarnya merupakan program pengentasan kemiskinan. Melalui program ini, sebanyak 2 juta rumah akan dibangun di desa dan 1 juta rumah susun di perkotaan untuk masyarakat miskin.

"Presiden terpilih Republik Indonesia, Pak Prabowo, sebelum terpilih ya dalam kampanyenya, beliau menjanjikan memang dikenal 3 juta rumah ya. Nah, itu adalah dalam rangka program pengentasan kemiskinan," tutur Bonny.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah menyiapkan Undang-Undang (UU) terkait Perumahan dan Kawasan Permukiman yang akan mengatur secara komprehensif skema dalam mengatasi tantangan sektor perumahan.

Hal ini diungkapkan oleh Wamen PKP Fahri Hamzah saat menghadiri Acara Indonesia Policy Dialog bertemakan "Arah Baru Sektor Energi dan Perumahan" yang diselenggarakan oleh www.katadata.co.id di Jakarta.

"Hasil pembicaraan itu nanti kita rangkum dalam satu skema yang nanti diatur dalam satu regulasi yang komprehensif. Itulah cikal bakal nanti lahirnya suatu Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang utuh," ujar Fahri seperti yang dikutip dari keterangan tertulis Rabu (11/12/2024).

Saat ini Kementerian PKP tengah mengidentifikasi seluruh masalah di sektor perumahan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Sejauh ini, Fahri mengatakan, ditemukan tiga tantangan utama yang harus diselesaikan dalam pelaksanaan Program 3 Juta Rumah. Ketiganya adalah soal tanah, perijinan dan pembiayaan.

Pertama, perihal ketersediaan tanah untuk pembangunan Program 3 Juta Rumah. Pihaknya telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan Kementerian PKP serta Kementerian BUMN untuk mendapatkan data dan lokasi tanah yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan perumahan untuk rakyat.

"Saya sudah ngobrol dengan Pak Nusron (Menteri ATR/ BPN -red) dan beberapa pihak yang dapat mengatasi masalah tanah," tandasnya.

Masalah yang kedua, mengenai perijinan. Kementerian PKP telah berkoordinasi dengan institusi terkait pembangunan rumah.

"Kita sudah koordinasi dengan beberapa institusi yang berkaitan dengan perijinan pembangunan rumah juga" katanya.

Terakhir dan tak kalah penting adalah soal pembiayaan. Fahri mengatakan pihaknya telah bertemu dengan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, hingga OJK untuk membahas perihal hal ini. Di samping itu, pihaknya juga mengajak masyarakat dan pihak swasta yang ingin membangun rumah atau hanya menyediakan tanah bisa ikut serta dalam pembangunan rumah rakyat ini.

"Kami juga sudah berdiskusi dengan Menteri Keuangan, BI dan OJK. jadi masalah perumahan ini harus ditangani oleh semua pihak dan Kementerian PKP juga terus menumbuhkan semangat gotong royong dalam pembangunan rumah," jelasnya.

Selain itu, Fahri mengungkapkan pihaknya sudah berkoordinasi dengan legislatif dengan DPR RI dan DPD RI guna mengevaluasi berbagai kegiatan bidang perumahan dan penetapan anggaran.

Melihat Brosur Rumah Tahun 80-an

Melihat Brosur Rumah Tahun 80-an

Presiden Prabowo Subianto membentuk Satuan Tugas (satgas) Perumahan sebelum ada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Satgas merupakan kelompok orang yang bertugas untuk memberikan masukan kepada kementerian tersebut.

Berdasarkan catatan detikProperti, kabar adanya satgas perumahan mulai muncul sejak Agustus 2024 lalu. Adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo ditunjuk sebagai Ketua Satgas Perumahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Lantas, apa sebenarnya fungsi dan posisi satgas perumahan dalam pemerintahan?

Anggota Satgas Perumahan Presiden Prabowo Subianto, Bonny Z. Minang menceritakan kelompok tersebut mulai dibentuk setelah Prabowo ditetapkan memang Pemilihan Umum pada Maret 2024 lalu. Satgas Perumahan ini awalnya beranggotakan Hashim, Bonny, Panangian Simanungkalit, Irawan Ronodipuro. Lalu, Fahri Hamzah dan Budiman Sudjatmiko juga ikut bergabung.

"Anggota satgas mendapat tugas untuk mempersiapkan, membuka kembali Kementerian Perumahan. Mendapat tugas untuk memberikan masukan kepada kementerian baru ini," ujar Bonny kepada detikProperti di Gran Melia Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Kementerian Perumahan pun ada untuk mengatur, membuat regulasi, dan membuat pembenahan kepada ekosistem perumahan. Salah satunya untuk mempersiapkan pemberian program pengentasan kemiskinan dengan instrumen perumahan seperti program 3 juta rumah.

Selain itu, kementerian ini untuk memperbaiki perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Bonny mengatakan Satgas Perumahan memberikan rekomendasi yang harus dijalankan oleh Menteri PKP. Ia pun menyebutkan posisi Satgas Perumahan berada di atas Kementerian PKP.

"Hasil kerja kami selama 8 bulan, kami memberikan rekomendasi Satgas kepada Presiden dan Menteri. Nah itu statusnya di mana? Di atas Menteri. Untuk Presiden serahkan ke Menteri, untuk dijalankan Menteri. Dan kami membuat buku putih," ujarnya.

"Anggota Satgas itu diamanahkan dan kita memahami pemikiran presiden, sehingga bisa dipertanggungjawabkan di DPR dan MPR," tambahnya.

Kemudian, Bonny mengungkapkan Satgas Perumahan sudah tinggal 3 orang karena anggota yang keluar sudah ditugaskan ke posisi-posisi lain dalam pemerintahan Prabowo. Kini Satgas Perumahan Presiden Prabowo Subianto beranggotakan Hashim, Bonny, dan Paniyangan Simanungkalit.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini