Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma (Aguan) melalui Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia akan merenovasi 500 rumah tak layak huni (RTLH) di Bandung. Aguan menyatakan biaya renovasi yang disiapkan sekitar Rp 20-40 juta per rumah.

Hal ini ia ungkapkan saat hadir dalam acara Peluncuran Program Bebenah Kampung - Rehabilitasi RTLH kerja sama Kementerian PKP, Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia, Pemprov Jabar, dan Pemkot Bandung.

"Kita dari Yayasan berkomitmen, bangun 500 rumah untuk renovasi. Antara minimum Rp 20 juta ke atas sampai Rp 30-40 juta," kata Aguan, Sabtu (3/5/2025).

Renovasi akan dimulai pada 7 Mei 2025 pukul 08.00 WIB. Warga yang rumahnya akan direnovasi diminta untuk segera mengemasi barang mulai Sabtu ini dan terakhir mengosongkan rumah sehari sebelum renovasi dimulai.

Aguan mengungkapkan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia telah menyiapkan bahan bangunan. Ia membuka kesempatan kepada warga sekitar yang ingin menjadi tukang bisa membantu renovasi rumah warga. Nanti mereka akan dibayar dengan upah tukang borongan.

"Yang bangun kalau bisa, kita ajak-ajak yang sekitar sana untuk bekerja. Ada yang mau, borong kerjaan, kita kasih semuanya. Jadi bahan dari Yayasan semuanya," jelas Aguan.

Kemudian, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan warga yang dipindahkan ada yang memutuskan tinggal di rumah kerabat dan ada pula yang mengontrak. Pemprov Jawa Barat akan menanggung biaya sewa kontrakan warga sebesar Rp 3 juta untuk 3 bulan pengerjaan dan bantuan sembako.

"Dalam 3 bulan itu mereka memerlukan kontrakan. Maka kita menyiapkan paket makanan, tadi sudah dibagikan sebagian. Yang kedua menyiapkan untuk kontrakan satu keluarga dikasih Rp 3 juta untuk kontrakan," jelas Dedi kepada awak media.

Rincian lokasinya berada di empat kecamatan yakni Kecamatan Bojongloa Kaler sebanyak 286 unit, Babakan Ciparay 138 unit, Bandung Kulon 69 unit, dan Cibeunying Kidul 7 unit. Sementara delapan kelurahan yang juga mendapat program ini di antaranya Babakan, Jamika, Kopo, Babakan Asih, Sukaasih, Babakan Tarogang, Warung Muncang, dan Cisadas.

Walikota Bandung Muhammad Farhan menjelaskan kriteria rumah yang mendapat bantuan renovasi dari pemerintah dan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia ini harus rumah milik sendiri, tidak berdiri di tanah sengketa, tidak akan dijual, tidak akan dikontrakan, dan surat kepemilikannya lengkap.

"Itu sama dengan kualifikasi kalau kita mau merutilahu dari APBD. Satu tanahnya milik sendiri, tidak sedang konflik, bukan kontrakan, dan tidak dikontrakkan, surat-surat semuanya," jelas Farhan.

Ada pun program renovasi bersama Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia tidak memakai anggaran negara baik APBN maupun APBD. Semua dibiayai oleh Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia melalui corporate social responsibility (CSR). Total ada 2.000 rumah yang akan direnovasi tersebar di Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah dengan masing-masing 500 unit rumah.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Peluang Karier di ASG! 400+ Lowongan Dibuka di ASG Expo

Peluang Karier di ASG! 400+ Lowongan Dibuka di ASG Expo

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan merenovasi rumah tidak layak huni (RTLH) yang merupakan bagian dari Program 3 Juta Rumah. Sebelumnya program ini telah berjalan di Jakarta dan akan berlanjut ke Bandung.

Program renovasi RTLH ini tidak memakai anggaran negara seperti APBN dan APBD, melainkan dalam bentuk corporate social responsibility (CSR) bersama Pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma (Aguan) melalui Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia.

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menyampaikan total rumah yang akan direnovasi lewat program CSR bersama Yayasan Buddha Tzu Chi ini adalah 500 unit rumah di Bandung. Total akan ada 2.000 rumah yang dibantu lewat program ini yang lokasinya berada di Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan Jawa Tengah.

"Renovasi rumah masing-masing 500 rumah Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah. Yang sudah jalan Jakarta, Johar Baru. Pak Aguan sudah 3-4 kali ke sana survei," ujar Ara kepada detikProperti, Sabtu (3/5/2025).

Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati mengatakan renovasi di Bandung akan tersebar di empat kecamatan dan delapan kelurahan.

"Pelaksanaan Program Bebenah Kampung dilaksanakan di Kota Bandung di empat kecamatan dan delapan kelurahan," ujar Sri.

Lokasinya berada di Kecamatan Bojongloa Kaler, Kecamatan Babakan Ciparay, Kecamatan Bandung Kulon, dan Kecamatan Cibeunying Kidul. Sementara itu, delapan kelurahan antara lain Babakan, Jamika, Kopo Babakan Asih, Sukaasih, Babakan Tarogang, Warung Muncang.

Renovasi ditargetkan akan berlangsung selama 3 bulan dan akan dimulai pada 7 Mei mendatang. Selama renovasi berjalan, pemilik rumah akan dipindahkan ke rumah kontrakan yang disediakan dan dibiayai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Menurut Sri, ada pula warga yang memilih tinggal di rumah kerabat sembari menunggu renovasi selesai.

(kiri ke kanan) Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Menteri PKP Maruarar Sirait, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma (Aguan), dan Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati. Foto: Sekar Aqillah Indraswari/detikcom

Dalam acara ini hadir pula Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, Sekretaris Daerah Bandung Iskandar Zulkarnain, Sekretaris Umum Yayasan Buddha Tzu Chi Hong Tjhin, dan Sekretaris Umum Yayasan Buddha Tzu Chi Medika Indonesia Pui Sudarto.

Sebelumnya diberitakan, Ara menyebutkan dari 2.000 rumah yang akan direnovasi 500 unit berada di Jakarta, 500 unit di Jawa Barat, 500 unit di Jawa Tengah, dan 500 unit di Banten.

"Yang sudah banyak sekali membantu di sektor perumahan dalam bentuk komitmen CSR, 500 merenovasi di Jawa Barat, 500 di Jawa Tengah, Banten 500, dan Jakarta 500 yaitu Pak Aguan dari Buddha Tzu Chi dan itu renovasi ya. Jadi 2.000 totalnya," kata Ara di Kantor Kementerian PKP, Gedung Wisma Mandiri 2, Jakarta, Rabu (16/4/2025).

Selain merenovasi rumah, Agung Sedayu juga akan menyediakan sekitar 750 unit rumah gratis, terdiri dari 250 unit di Kabupaten Tangerang dan 500 unit di Kalimantan. Pendiri Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma (Aguan), menyampaikan anggaran yang disiapkan untuk membangun rumah gratis lebih dari Rp 100 juta per unit.

"Yang bangun lebih (anggarannya), yang bangun itu sekitar Rp 100-200 juta. Kira-kira segitu, yang bangun beda dong (anggarannya dengan renovasi rumah)," sebut Aguan kepada awak media.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Momen Maruarar Sirait dan Mayor Teddy Tinjau Revitalisasi Wisma Atlet

Video: Momen Maruarar Sirait dan Mayor Teddy Tinjau Revitalisasi Wisma Atlet

Presiden RI Prabowo menggelar rapat bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana terkait program makan bergizi gratis (MBG). Dalam rapat dibahas tiga kunci sukses pelaksanaan program MBG yakni anggaran, sumber daya manusia (SDM), dan infrastruktur.

Rapat digelar di Hambalang, Bogor, Jawa Barat (Jabar), Sabtu (3/5). Dadan mengatakan, dari ketiga hal utama tersebut, masalah anggaran telah terselesaikan.

"Anggaran tadi sudah disampaikan oleh Pak Presiden bahwa itu sudah diselesaikan secara politis," ujar Dadan dalam keterangannya, Sabtu (3/5/2025).

Sementara terkait hal SDM, kata Dadang, menjadi tantangan terutama terkait kesiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dadan mengatakan saat ini ribuan tenaga telah dididik untuk siap bekerja di SPPG.

"Kepala SPPG itu adalah Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Dan sampai sekarang kita sudah, baru selesai mendidik 2.000 ya dan ada yang mengundurkan diri 6 sehingga SDM-nya baru ada 1.994. Nah untuk mengembangkan pelayanan lebih cepat kita sangat tergantung dari SDM-nya," jelasnya.

Dadan menambahkan, BGN bekerjasama dengan Universitas Pertahanan (Unhan) untuk mendidik 30.000 calon Kepala SPPG dalam gelombang ketiga. Program tersebut ditargetkan rampung pada Juli mendatang.

"Insya Allah akan selesai di akhir Juli. Nah makanya percepatan akan terjadi dimulai Agustus," tambahnya.

Sementara itu, terkait infrastruktur, Dadan mengatakan bahwa jumlah fasilitas SPPG masih perlu ditingkatkan untuk memenuhi target yang ditetapkan. Dadan meyakini sinergi dan kemitraan dengan berbagai pihak menjadi aspek penting.

"Artinya kita harus bermitra seluas-luasnya dengan berbagai pihak," ujarnya.

Lebih lanjut, Dadan juga menyampaikan tantangan lain dalam hal pengawasan kualitas dan kelengkapan infrastruktur yang disediakan mitra. Dadan menambahkan, penguatan tiga hal tersebut diharapkan bisa membuat program pemenuhan gizi nasional tepat sasaran.

"Oleh sebab itu, kami berkumpul sekarang ini untuk mempertajam SOP-SOP terkait dengan penyeleksian-penyeleksian mitra. Dan juga supervisi-supervisi infrastruktur yang harus ada dan akan disiapkan oleh para mitra," pungkasnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Kasus pelajar keracunan usai memakan makanan program makan bergizi gratis (MBG) kerap terjadi belakangan ini. Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat prosedur distribusi makanan sebagai upaya evaluasi.

"Sebagai langkah korektif dan preventif, BGN juga segera melakukan pengetatan terhadap prosedur distribusi makanan. Pertama, yakni pada protokol keamanan saat proses pengantaran dari dapur ke sekolah," kata Kepala BGN Dadan Hindayana dalam keterangan resmi di Jakarta, dilansir Antara, Sabtu (3/5/2025).

Lalu yang kedua yakni pembatasan waktu maksimum pengantaran untuk menjaga kualitas makanan. Ketiga, memperketat mekanisme distribusi di sekolah, termasuk penyimpanan dan penyerahan kepada siswa.

Keempat, menetapkan batas toleransi waktu antara makanan diterima dan harus segera dikonsumsi. Kelima, menetapkan kewajiban uji organoleptik (tampilan, aroma, rasa, dan tekstur) terhadap makanan sebelum dibagikan.

Dadan meminta masyarakat menunggu hasil investigasi resmi dari BGN. Informasi lebih lanjut dan perkembangan kasus akan disampaikan melalui kanal komunikasi resmi BGN.

"Kami memahami kekhawatiran yang muncul di tengah masyarakat. Untuk itu kami mengimbau seluruh pihak agar tetap tenang dan menunggu hasil resmi investigasi. BGN akan terus menyampaikan informasi secara terbuka dan bertanggung jawab," katanya.

Sebelumnya, kasus keracunan MBG kembali terjadi di Kota Bandung dan Tasikmalaya. Di Kota Bandung, sebanyak 342 siswa SMP Negeri 35 mengalami gejala keracunan makanan setelah menyantap MBG pada Selasa (29/4).

Sedangkan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tasikmalaya telah melakukan penanganan terhadap 25 pelajar SD dan SMP diduga mengalami keracunan setelah menyantap makanan yang dibagikan dari sekolah.

Simak juga Video: MBG di Tasikmalaya Dihentikan Sementara Imbas Siswa Keracunan

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Menu makanan bergizi gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah pusat untuk pelajar di Jawa Barat membuat ratusan pelajar keracunan. Kejadian ini terjadi di Cianjur, Kota Bandung dan Tasikmalaya.

Berikut 8 fakta dalam kejadian ini:

334 Siswa Bandung Keracunan MBG

Ratusan siswa SMPN 35 Bandung dilaporkan mengalami keracunan setelah menyantap menu MBG. Mereka mengalami gejala mulai dari mual hingga diare setelah mengonsumsi makanan itu.

Menu MBG itu disantap sekitar 334 siswa pada Selasa (29/4). Kemudian pada Rabu (30/4), mereka mulai merasakan gejala setelah menyantap makanan tersebut.

"Kurang lebih segitu ya, karena kita masih mencatat. Kemarin masih 334, ada penambahan saya belum cek lagi," kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung Anhar Hadian saat dikonfirmasi, Kamis (1/5).

Tidak Ada yang Dirawat

Menurut Anhar, dari laporan yang ia terima, menu MBG itu berasal dari pihak katering yang mulai dimasak sejak pukul 01.00 WIB dini hari. Menu itu lalu diberikan kepada siswa salah satu SD sekitar pukul 09.00 WIB, ke SMPN 35 Bandung sekitar pukul 11.00 WIB dan siswa SMA sekitar pukul 13.30 WIB.

Ratusan siswa di SMPN 35 Bandung yang mengalami keracunan pun telah menjalani pengobatan secara mandiri. Hingga saat ini, Anhar memastikan tidak ada siswa yang sampai dirawat di rumah sakit maupun di puskesmas.

"Sebagian besar berobat sendiri, ada yang ke puskesmas hingga dokter itu sendiri datang. Ada satu orang yang berobat ke Salamun karena ayah kerja di Salamun, tapi tidak ada yang dirawat," ungkapnya.

Perlindungan dari Wali Kota

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, melewatkannya akan memberi perlindungan kepada siswa sekolah di Kota Bandung agar kejadian serupa tidak terulang. Meski begitu, penindakan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ( SPPG ) yang menyediakan MBG tidak sesuai standar tersebut berada di luar kewenangan Pemerintah Kota Bandung.

"Memang bukan kewenangan dari pemerintah kota untuk memberikan tindakan kepada SPPG, tetapi kewenangan utama dari Pemkot Bandung adalah memberikan perlindungan kepada para siswa warga Kota Bandung. Jadi, kami akan bergerak berdasarkan tugas kami, melindungi dan memberikan keamanan kepada para siswa di Kota Bandung," ujar Farhan, Jumat (2/5).

Farhan meminta Dinas Kesehatan untuk terus melakukan pemantauan terhadap kondisi siswa yang alami keracunan. Kabar baik, tak ada siswa yang mengalami kondisi serius.

"Dinas Kesehatan masih menyatukan dan memitigasi korban. Alhamdulillah tidak ada yang berkelanjutan. Insyaallah Senin sudah bisa sekolah lagi semuanya," terangnya.

Farhan Minta Dinkes Terus Lakukan Pengawasan

Untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang, ia juga meminta dinas-dinas terkait untuk ikut memantau kualitas bahan makanan yang akan diolah oleh SPPG dan didistribusikan ke sekolah-sekolah.

"Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Perdagangan untuk menyatukan langsung semua kualitas bahan makanan yang sedang dan akan diolah oleh SPPG terkait. Saya berkeyakinan Badan Gizi Nasional akan melakukan tugas pengawasan dan tindakan yang diukur untuk para SPPG yang bertugas di Kota Bandung," paparnya.

400 Pelajar Tasikmalaya Keracunan MBG

Ada 400 pelajar di Tasikmalaya yang keracunan. J umlah hal tersebut berdasarkan data yang diperoleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Tasikmalaya hingga hari ini. Pelajar yang terdampak merupakan siswa TK, SD, madrasah ibtidaiyah (MI) dan SMP.

Meski demikian, sebagian besar siswa tidak mengalami gejala berat, sehingga tidak mendapatkan penanganan medis. Bahkan banyak siswa yang sudah beraktivitas sekolah lagi.

"Sementara kami mendapat informasi sekitar 400 orang. Itu memang kami sudah menurunkan waktu ke lapangan dan meng-cross-check tentunya bersama dengan kecamatan yang sebenarnya terjadi itu apa. Jadi kami juga tengah memastikan angka pasti pelajar yang jadi korban ini," kata Kadisdikbud Kabupaten Tasikmalaya Dadan Wardana.

Dinas Lakukan Penyelidikan

Kepala Bidang Pengawasan Fasilitas, layanan Kesehatan dan tempat usaha Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya, Epi Edwar Lutpi mengaku terus melakukan penyelidikan terkait keracunan ini. Selain menanyakan epidemiologi, mampir juga ke dapur pengolahan Makan Bergizi Gratis.

"Sedang dilakukan penyelidikan epidemiologi terkait dengan distribusi orang tempat terdampak. Dilain pihak kita sedang inspeksi sarana produksinya dalam hal ini dapurnya terutama dalam pemilihan bahan, cara pengolahan dan cara distribusi. Kita lakukan bersama dengan balai pengawas obat makanan Tasikmalaya," Kata Epi.

Operasional MBG Tasikmalaya Dihentikan Sementara

Penyedia MBG yang menyebabkan ratusan siswa di Kecamatan Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya, keracunan dihentikan sementara operasionalnya. Penghentian itu dilakukan hingga keluarnya hasil uji laboratorium.

Hasil mediasi malam tadi sambil menunggu hasil lab Dinas Kesehatan dan Polisi, di-off-kan dulu, dihentikan sementara, kata Danramil 1205 Rajapolah Kapten Inf Mukhlis Gozali.

Tanggapan Dedi Mulyadi

Tak hanya Kota Bandung dan Tasikmalaya, Program MBG yang menyebabkan keracunan pernah terjadi di Kabupaten Cianjur. Dua kejadian ini juga disampaikani Gubernur Jabar Dedi Mulyadi.

Orang nomor satu di Jabar ini menilai, kebijakan terkait pelaksanaan MBG menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Dia menyebutkan, pemerintah telah menangani adanya kasus keracunan karena MBG di sejumlah daerah di Jawa Barat.

"Sudah, pemerintah pusat Pak Muhaimin Iskandar (Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat) sudah berbicara itu kan. Ranahnya ranah pemerintah pusat," kata Dedi.

Dedi mengatakan, Kementerian Kesehatan telah diminta untuk melakukan audit dan pengawasan terhadap menu yang diumumkan dalam program MBG.

"Pak Muhaimin Iskandar sudah menyampaikan agar Kementerian Kesehatan melakukan pemeriksaan dan audit kan sudah menyampaikan," ujarnya.

Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pencapaian program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah menjangkau 3 juta penerima. Prabowo pun menargetkan program andalannya itu dapat mencapai 82,9 juta penerima per November mendatang.

"Saya berterima kasih makan bergizi gratis sudah terus dilaksanakan lebih dari 3 juta dan dilaporkan kepada saya. Sasaran kita November 2025 akan mencapai seluruh 82,9 juta penerima manfaat anak-anak dan ibu-ibu hamil akan menerima MBG tiap hari," kata Prabowo dalam sambutan acara peluncuran PHTC bertepatan Hardiknas 2025 di SDN 05 Cimahpar, Bogor Utara, Jawa Barat, Jumat (2/5/2025).

Prabowo mengatakan program itu meningkatkan peredaran uang di masyarakat bawah hingga 400-500%. Menurutnya, fenomena peningkatan ini belum pernah terjadi sebelumnya.

"Ini juga akan mendorong roda ekonomi karena dana yang beredar akan naik 4-5 kali lipat peningkatan 400%, 500%. Belum pernah terjadi," ujarnya.

"Ini adalah hal yang penuh dengan cita-cita, ini membutuhkan tekad semangat dan itu akan kita lakukan bahwa kita mampu hal-hal yang besar, hal-hal yang strategis, hal-hal yang bisa mengubah nasib suatu bangsa," lanjut Prabowo.

Prabowo menegaskan pemerintahannya tak akan menjalankan program yang biasa-biasa saja. Dia pun mengutip istilah Sunda 'kumaha engke'.

"Kita tidak mau meneruskan business as usual. Kita tidak mau melaksanakan kumaha engke," katanya.

Simak juga Video: Prabowo Sebut Produksi Jagung-Beras Melimpah, Tapi Gudang Terbatas

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Kasus keracunan massal gegara program Makan Bergizi Gratis (MBG) terjadi di sejumlah daerah di Jawa Barat. Ratusan siswa sekolah menjadi korban keracunan usai menyantap menu makanan MBG.

Kasus keracunan setelah siswa mengkonsumsi menu MBG terjadi di Kabupaten Cianjur, Kota Bandung dan Kabupaten Tasikmalaya. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi turut mengomentari adanya menu MBG yang membuat siswa keracunan.

Menurut Dedi, kebijakan terkait pelaksanaan MBG menjadi tanggungjawab pemerintah pusat. Dia menyebut, pemerintah telah menangani adanya kasus keracunan karena MBG di sejumlah daerah di Jawa Barat.

"Sudah itu, pemerintah pusat Pak Muhaimin Iskandar (Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat) sudah berbicara itu kan. Ranahnya ranah pemerintah pusat," ungkap Dedi saat diwawancarai, Jumat (2/5/2025).

Dedi mengatakan, Kementerian Kesehatan telah diminta untuk melakukan audit dan pengawasan terhadap menu yang dibagikan dalam program MBG.

"Pak Muhaimin Iskandar sudah menyampaikan agar Kementerian Kesehatan melakukan pemeriksaan dan audit kan sudah menyampaikan," singkatnya.

Untuk diketahui, ratusan siswa di SMP PGRI 1 dan MAN 1 Cianjur mengalami keracunan usai menyantap menu MBG. Selain di Cianjur, sebanyak 342 siswa SMPN 35 Bandung juga keracunan setelah menyantap menu MBG yang telah disajikan.

Terbaru, puluhan pelajar dilarikan ke Puskesmas Rajapolah Tasikmalaya, Kamis (1/5/2025) malam. Pelajar TK, SD dan SMP di Rajapolah itu mengalami gejala keracunan, seperti diare dan muntah-muntah setelah menyantap jatah MBG di sekolahnya pada Rabu (30/4/2025).

Video: Respons Mendikdasmen soal Siswa Keracunan Menu Makan Gratis di Cianjur

Video: Respons Mendikdasmen soal Siswa Keracunan Menu Makan Gratis di Cianjur

Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie buka suara soal rencana Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bisa masuk dalam sektor perumahan. Rencana tersebut diungkapkan oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah.

Fahri mengatakan di daerah pedesaan akan berfokus pada renovasi rumah dengan melibatkan Koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

"Sekali lagi di desa itu adalah pelibatannya itu adalah koperasi dan BUMDES. Presiden meminta kita membentuk 80 ribu koperasi," kata Fahri dikutip dari detikProperti.

Terkait hal itu, Budi Arie mengatakan Kopdes Merah Putih bergerak di semua sektor, termasuk sektor perumahan. Saat ini, pemerintah mewajibkan tujuh unit usaha yang wajib dijalankan, yakni Kantor Koperasi, Kios Pengadaan Sembako, Unit Bisnis Simpan Pinjam, Klinik Kesehatan Desa/Kelurahan, Apotek Desa/Kelurahan, Sistem Pergudangan/Cold Storage, dan Sarana Logistik Desa/Kelurahan.

"Kita bergerak di semua sektor. Kopdes Merah Putih mungkin seperti yang disampaikan Pak Fahri atau Kementerian Perumahan Rakyat, itu bisa juga untuk perumahan di desa," kaga Budi Arie saat ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Jumat (2/5/2025).

Budi mengatakan keterlibatan Kopdes Merah Putih di sektor perumahan sudah menjadi pembahasan di dua kementerian tersebut. Meski begitu, Budi menyebut sifatnya masih belum resmi.

"Sudah, secara informal kita sudah bicara," jelas dia.

Saat ditanya lebih lanjut terkait peranan Kopdes Merah Putih di sektor perumahan, Budi Arie menerangkan tergantung pada skemanya nanti. Saat ini, pihaknya tengah fokus pada pembentukan 80.000 Kopdes Merah Putih selama satu bulan ke depan.

"Ya nanti skemanya kita lihat. Tapi yang kita fokus dulu ke pembentukan ini sampai akhir Juni, awal Juni," imbuh Budi.

Anggota Komisi V DPR RI, Novita Wijayanti, memberikan apresiasi terhadap capaian kinerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di bawah kepemimpinan Menteri Maruarar Sirait (Ara). Novita mengapresiasi raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diraih kementerian PKP.

"Saya tetap mengapresiasi meskipun anggarannya minim. Pak Menteri tetap mengutamakan program-program Komisi V, seperti program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) dan saya melihat ada terobosan luar biasa," kata Novita dalam keterangannya, Jumat (2/5/2025).

Legislator dari Dapil Banyumas-Cilacap ini berharap Kementerian PKP memberikan perhatian terhadap wilayahnya. Menurutnya, wilayah Cilacap masuk dalam kategori miskin ekstrem.

"Cilacap tadi masuk kategori miskin ekstrem nomor empat di Jawa Tengah, Cilacap merupakan kabupaten terluas dan penduduknya terbesar nomor dua setelah Brebes. Banyumas pun masih banyak penduduknya yang butuh dukungan, meski tidak tercatat dalam kategori miskin ekstrem," jelas Novita.

Novita mengatakan sinergi antara kementerian, DPR, dan pemangku kepentingan lain dalam menjalankan program-program kerakyatan, termasuk melalui dana dari APBN, CSR, sangat penting. Dia berharap ada tambahan anggaran untuk Kementerian PKP.

"Saya berharap ke depan ada tambahan anggaran, baik dari APBN maupun dukungan dari pengusaha dan pihak ketiga, agar program Pak Menteri dapat berjalan lebih maksimal sehingga dapat tercapai sesuai target," sebut anggota dewan dari Fraksi Partai Gerindra ini.

Novita juga meminta agar program-program strategis seperti pembangunan rumah susun (Rusunawa) tetap dilanjutkan. Sebab, menurutnya program itu banyak diminati masyarakat.

"Mohon program Rusunawa bisa dilanjutkan lagi karena masih banyak yang belum terealisasi. Dan untuk program multi years, saya harap bisa dipastikan tuntas dan tidak mangkrak," kata Novita.

Terakhir, Novita berharap koordinasi dan sinergi antara kementerian dan anggota dewan, khususnya di daerah pemilihan (Dapil). Hal ini, katanya, untuk memastikan keberhasilan program pemerintah di lapangan berjalan tepat sasaran.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait sepakat dengan Komisi V DPR untuk memberikan prioritas pada peningkatan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di tahun 2025.

"Saya mau highlight di sini, program yang paling signifikan adalah BSPS. Karena kami sudah melihat sendiri hasilnya dan aspirasi dari teman-teman Komisi V dan DPD RI dan kepala daerah," kata Menteri Ara dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI, Rabu (30/4).

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Sejumlah pelajar di Tasikmalaya, Jawa Barat, keracunan makanan setelah mengonsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG). Kini terdata ada 400 pelajar yang keracunan.

Dilansir detikJabar, Jumat (2/5/2025), jumlah tersebut berdasarkan data yang diperoleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Tasikmalaya hingga hari ini. Pelajar yang terdampak merupakan siswa TK, SD, madrasah ibtidaiyah (MI) dan SMP.

Meski demikian, mayoritas siswa tidak mengalami gejala berat, sehingga tidak mendapatkan penanganan medis. Bahkan banyak siswa yang sudah beraktivitas sekolah lagi.

"Sementara kami mendapat informasi sekitar 400 orang. Itu memang kami sudah menurunkan tim ke lapangan dan meng-cross-check tentunya bersama dengan kecamatan yang sebenarnya terjadi itu apa. Jadi kami juga tengah memastikan angka pasti pelajar yang jadi korban ini," kata Kadisdikbud Kabupaten Tasikmalaya Dadan Wardana.

Kepastian penyebab keracunan masih dalam pemeriksaan. Sampel makanan dibawa untuk uji laboratorium.

Kepala Bidang Pengawasan Fasilitas, Layanan Kesehatan, dan Tempat Usaha Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya, Epi Edwar Lutpi, mengaku terus melakukan penyelidikan berkaitan keracunan ini. Selain penyelidikan epidemiologi, pihaknya mendatangi dapur pengolahan Makan Bergizi Gratis.

"Sedang dilakukan penyelidikan epidemiologi terkait dengan distribusi orang tempat terdampak. Di lain pihak kita sedang inspeksi sarana produksinya dalam hal ini dapurnya terutama dalam pemilihan bahan, cara pengolahan dan cara distribusi. Kita lakukan bareng dengan balai pengawas obat makanan Tasikmalaya," Kata Epi.

Simak selengkapnya di sini.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Korban keracunan makanan diduga usai mengkonsumsi menu makan bergizi gratis (MBG) di Tasikmalaya terus bertambah. Data sementara, ada 400 pelajar yang terdampak.

Jumlah tersebut berdasarkan data yang diperoleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Tasikmalaya hingga Jumat (2/5/2025). Pelajar yang terdampak merupakan siswa TK, SD, SMP bahkan Madrasah Ibtidaiyah (MI).

Meski demikian, mayoritas siswa tidak mengalami gejala berat hingga tidak mendapatkan penanganan medis. Bahkan, banyak siswa yang sudah aktivitas sekolah lagi.

"Sementara kami mendapat informasi sekitar 400 orang, itu memang kami sudah menurunkan tim ke lapangan dan mengkroscek tentunya bersama dengan kecamatan yang sebenarnya terjadi itu apa, jadi kami juga tengah memastikan angka pasti pelajar yang jadi korban ini," kata Kadisdikbud Kabupaten Tasikmalaya, Dadan Wardana kepada detikJabar.

Dadan menambahkan kepastian penyebab keracunan masih dalam pemeriksaan. Sampel makanan dibawa untuk uji laboratorium.

"Tentu kita menunggu hasil lab dan butuh waktu. Karena sample makanan sudah dibawa untuk di lakukan pengujian," tuturnya.

Sementara itu Kepala Bidang Pengawasan Fasilitas, layanan Kesehatan dan tempat usaha Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya, Epi Edwar Lutpi mengaku terus melakukan penyelidikan berkaitan keracunan ini. Selain penyelidikan epidemiologi, pihaknya juga mendatangi dapur pengolahan Makan Bergizi Gratis.

"Sedang dilakukan penyelidikan epidemiologi terkait dengan distribusi orang tempat terdampak. Dilain pihak kita sedang inspeksi sarana produksinya dalam hal ini dapurnya terutama dalam pemilihan bahan, cara pengolahan dan cara distribusi. Kita lakukan bareng dengan balai pengawas obat makanan t
Tasikmalaya," Kata Epi.

Kepala SMP Negeri 1 Rajapolah, Ucu Karni menyebut anak didiknya yang mengalami sakit tercatat 20 orang. Namun, angka ini belum dipastikan karena banyak siswa yang tidak masuk sekolah. Rata-rata tiga orang per kelas dari 33 kelas.

"Kami tidak sebut keracunan yah, tapi memang ada yang sakit siswa sampai kemarin itu 20. Hari ini harus divalidkan lagi jam dua siang nanti. Memang ada yang gak sekolah rata rata tiga orang sekelas, tapi bisa izin bisa sakit kan," kata Ucu.

Video: 24 Siswa di Rajapolah Tasik Diduga Keracunan Usai Santap MBG

Video: 24 Siswa di Rajapolah Tasik Diduga Keracunan Usai Santap MBG

Puluhan Pelajar di Kecamatan Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya mengalami alami gejala keracunan usai menyantap makanan program makan bergizi gratis (MBG). Buntut dari kejadian itu, pemerintah mengusulkan MBG disetop sementara.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya jumlah siswa yang keracunan mencapai 25 orang. Sembilan orang masih dirawat di layanan medis, sisanya dibawa pulang. Mereka mulai dilarikan menuju Puskesmas Rajapolah sejak Kamis (1/5/2025) sampai Jumat pagi (2/5/2025).

"Data yang masuk pada kami ada 25 orang, terbaru pagi ini masuk satu lagi. Ada 9 orang masih di Puskesmas," kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya, Heru Suharto kepada detikJabar di Kantor Bupati Tasikmalaya.

Heru menambahkan sample makanan sudah diamankan untuk uji laboratorium. "Sudah ada yang dibawa untuk uji Lab. Tapi detailnya belum masuk laporanya," kata Heru Suharto.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya, Dadan Wardana menyebut sudah menurunkan tim. Pihak sekolah harus berkordinasi dengan Kepolisian dan Puskesmas dengan mengutamakan penanganan pelajar yang sakit agar pulih.

"Ya ada 400 siswa infonya, tapi kami turunkan tim segera agar bagaimana kondisi anak bisa segera ditangani. Utamakan kesehatan anak, anak yang sakit segera ditangani biar pulih," kata Dadan Wardana.

Kepala Bidang SMP di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya, Jani Maulana masih mendalami penyebab siswa keracunan. Mereka memang sempat akui konsumsi makanan yang dibagikan Rabu siang.

Pihak Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya mengusulkan agar Program Makan Bergizi Gratis di Kecamatan Rajapolah dihentikan sementara.

"Penanganan ini dilakukan, memang diduga akibat makanan yang disajikan hari rabu tapi jelasnya harus nunggu uji lab. Sementara ini diusulkan penghentian dulu program MBG di wilayah Rajapolah, pihak sekolah sudah melakukan tahapanya sudah sesuai SOP," kata Jani Maulana.

Sebelumnya siswa TK, SD dan SMP di Kecamatan Rajapolah mengeluh sakit mual. Nyeri perut, diare dan pusing. Belum diketahui pasti penyebab pasti gejala keracunan itu, tapi semua yang dirawat memiliki kesamaan, yakni menyantap jatah makan siang bergizi (MBG) di sekolahnya pada Rabu (30/4/2025).

Video: 24 Siswa di Rajapolah Tasik Diduga Keracunan Usai Santap MBG

Video: 24 Siswa di Rajapolah Tasik Diduga Keracunan Usai Santap MBG