Seekor harimau Sumatera (Panthera Tigris Sumatrae) dilaporkan terjebak dalam kandang besi milik Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Barat (Sumbar) di Kabupaten Solok. BKSDA Sumbar sedang mengevakuasi harimau itu.

"Iyah (harimau diamankan). Kita sedang proses evakuasi. Semoga semua lancar," kata Kepala BKSDA Sumbar, Lugi Hartanto kepada detikSumut, Kamis (14/11/2024).

Lugi mengatakan, harimau Sumatera itu tertangkap di Jorong Lubuk Selasih, Nagari Batang Barus, Kabupaten Solok. Setelah harimau yang belum diketahui jenis kelaminnya itu keluar dari kawasan beberapa waktu ke belakang ini.

"Memang kita jebak, karena sering keluar kawasan. Dan dia kita amankan barusan. Tapi kita belum bisa pastikan harimau ini jantan atau betina. Nanti kita informasikan lebih lanjut," ungkapnya.

Terpisah, Kapolsek Gunung Talang, AKP Defrianto menyebut harimau tersebut diamankan tadi pagi sekira pukul 08.00 WIB. Sementara harimau tersebut masuk perangkap yang sudah dipasang BKSDA Sumbar sejak 30 Oktober 2024 lalu.

"Harimau itu kita amankan tadi pagi sekira pukul 08.00 WIB. Dia masuk ke perangkat milik BKSDA Sumbar," kata AKP Defrianto kepada detikSumut.

Defrianto mengatakan, saat ini pihak BKSDA Sumbar bersama pihak terkait sedang menunggu kedatangan dokter hewan untuk membantu proses evakuasi harimau tersebut.

"Kita sedang menunggu dokter hewan untuk membius harimau tersebut. Agar selanjutnya harimau itu bisa dibawa ke pusat rehabilitasi harimau di Dharmasraya. Untuk proses ini saat ini sedang berlangsung," ujarnya.

Defrianto juga mengaku harimau tersebut sudah hampir 2 bulan belakangan ini masuk ke permukiman masyarakat. Sehingga aktivitasnya membuat resah masyarakat sekitar.

"Harimau ini sudah 2 bulan ke belakang masuk permungkiman. Sehingga pihak terkait juga sudah melakukan penghalauan sebelum harimau ini masuk perangkap BKSDA tadi," tutup Kapolsek.

Video: Penampakan Harimau yang Kerap Masuk Permukiman Warga di Solok

Video: Penampakan Harimau yang Kerap Masuk Permukiman Warga di Solok

Masih banyak rumah tidak layak huni di kawasan permukiman padat penduduk kota Jakarta. Kawasan tersebut membutuhkan penataan agar bisa meningkatkan kualitas hidup warganya.

Menurut Pengamat Tata Kota Nirwono Yoga, pemerintah dapat meremajakan permukiman padat penduduk dengan mengubahnya menjadi rumah susun. Ada beberapa langkah yang perlu dilalui seperti mengecek status kepemilikan tanah dan bermusyawarah dengan masyarakat.

"Solusi penataan permukiman kumuh dilakukan dengan lima langkah, yakni pertama cek legalitas peruntukan lahan dan sertifikat hak milik tanah yang dihuni warga. Kedua, jika sesuai peruntukan maka dapat dilakukan peremajaan permukiman padat. Ketiga, konsolidasi lahan dan negosiasi dengan warga solusi menata ulang permukiman," ujar Yoga kepada detikProperti, Rabu (13/11/2024).

Selanjutnya, permukiman tersebut dibongkar dan dibangun rumah susun dengan status kepemilikan (rusunami) atau sewa (rusunawa). Hal ini bermaksud agar warga bisa memiliki hunian dengan luas yang lebih layak. Adapun masyarakat bisa sementara waktu tinggal di rusun terdekat, dibiayai pemerintah daerah Jakarta.

"Keempat, permukiman diubah menjadi rusunawa atau rusunami. Kawasan menjadi lega, ada jalur dan tempat evakuasi bencana, jaringan utilitas terpadu, lingkungan lebih sehat, dan bebas kebakaran," katanya.

"Kelima, implementasi solusi yang telah disepakati, selama pembangunan rusunawa atau rusunami, warga di permukiman padat ditampung sementara di rusunawa terdekat dengan biaya ditanggung penuh Pemda Jakarta," sambungnya.

Menurutnya, permukiman padat yang tidak layak huni menciptakan lingkungan hidup yang tidak sehat bagi penghuni. Mengingat, rumah berukuran kecil, berdekatan dengan rumah lain, serta dihuni oleh banyak orang.

"Permukiman padat tentu tidak layak huni karena rumah tidak sehat, tidak cukup akses air bersih, sanitasi tidak ada atau terbatas, sirkulasi udara dan cahaya matahari tidak memadai atau sumpek, warga mudah stres," jelasnya.

Selain itu, ia mengungkapkan fenomena ini sudah menjalar ke kota satelit Jakarta, yakni Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Begitu juga dengan kota besar lain seperti Bandung dan Surabaya.

Terpisah, Pengamat Sosial Universitas Indonesia Devie Rahmawati mengatakan fenomena tersebut berawal dari masyarakat daerah yang pindah ke Jakarta untuk mencari pekerjaan. Menurutnya, solusi yang perlu dilakukan adalah membangun daerah di luar Jakarta, sehingga masyarakat terpenuhi perekonomian dan tidak perlu pindah ke Jakarta.

"Solusi untuk mengurai persoalan ini ialah dengan memastikan para pemerintah daerah serius membangun daerahnya masing-masing, tidak ada kebocoran anggaran, yang berakibat pada tertutupnya potensi ekonomi daerah, sehingga warga terpaksa harus meninggalkan sanak saudara di kota asal, untuk mengadu peruntungan di Jakarta," terangnya.

Ia mengatakan pembangunan daerah kawasan perlu ditata dengan membuat permukiman terjangkau, layak huni, dan strategis. Lalu, permukiman bisa dibangun secara vertikal sebagaimana di kota-kota besar di luar negeri.

"Di Jakarta, apartemen itu untuk orang kaya, padahal di negara-negara maju orang yang memiliki uang pasti punya rumah tapak. Ini paradox di negara ini," ucapnya.

Sebelumnya, Nenek Hasna (62) viral karena tinggal rumah berukuran 2x3 meter bersama 12 anggota keluarganya. Ia tinggal di permukiman padat penduduk di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat.

"Dulu masih 5 orang, sekarang ada buyut malah jadi 13 (orang)," ujar Nenek Hasna di lokasi, Selasa (5/11) lalu.

Anak dan cucunya belum mampu mengontrak, sehingga hanya bisa tinggal bersamanya. Ia berbagi ruang sempit sampai tidur dalam posisi duduk dan meringkuk.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Jakarta punya satu persoalan yang hingga kini belum selesai, yakni masih banyak pemukiman padat penduduk yang cenderung kumuh dan tidak layak huni. Untuk mengatasi persoalan tersebut salah satu strategi yang dimiliki Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta menyediakan rumah melalui corporate social responsibility (CSR) swasta.

Ketua Sub Koordinator Peningkatan Kualitas Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Provinsi DKI Jakarta Sapto Nugroho mengungkapkan upaya yang sudah Pemprov lakukan untuk menata permukiman padat penduduk adalah membangun rusun. Lalu, upaya lain adalah program konsolidasi tanah vertikal (KTV). Program ini dapat menata rumah warga serta memperluas ruang rumah.

"Penduduknya banyak sementara harga tanah sama rumah mahal. Tetapi sekarang kan udah ada program dari pemda konsolidasi tanah vertikal, sudah ada di Palmerah dan Tanah Tinggi dan itu menjadikan luas rumahnya relatif tambah besar," ujar Sapto kepada detikProperti, Rabu (13/11/2024).

Sapto mengatakan sudah ada dua bangunan KTV yang terealisasi di Jakarta, yaitu Kelurahan Palmerah, Jakarta Barat dan Kelurahan Tanah Tinggi, Jakarta Pusat. Bangunan tersebut adalah bantuan CSR Yayasan Buddha Tzu Chi untuk sejumlah keluarga di kawasan padat penduduk.

Ia menjelaskan KTV adalah hamparan tanah milik sejumlah warga dengan rumah-rumah dalam kondisi kurang layak dan tidak tertata yang kemudian diubah menjadi rumah susun.

"Konsolidasi tanah vertikal itu dalam satu hamparan site itu terdiri dari beberapa pemilik kemudian tanahnya bangunan rumahnya sempit terus nggak beraturan juga terus kondisinya buruk pencahayaan kurang. Nah di situ lokasi tanah yang sama rumah padat itu rumah susun melalui KTV," terangnya.

Berdasarkan bangunan KTV yang sudah terealisasi, Sapto mengatakan KTV di Tanah Tinggi berupa bangunan empat lantai berisi 12 unit di atas lahan 104 meter persegi. Sementara KTV di Palmerah ada 9 unit biasa dan 1 unit untuk difabel di atas lahan 90 meter persegi.

Namun, program ini tidak mudah untuk direalisasikan. Sebab, program ini membutuhkan persetujuan dari sejumlah pemilik rumah yang tinggal dalam satu area tanah.

"Palmerah dan Tanah Tinggi bisa dilaksanakan karena kemudahan tanah (yang akan dibangun) nggak terlalu luas. (Lalu) yang mengikuti program itu masih satu kerabat (atau) satu keluarga, jadi untuk musyawarahnya (persetujuan mengubah rumah menjadi bangunan KTV) lebih mudah," katanya.

Selain itu, Pemprov masih mengandalkan dana dari swasta untuk membangun KTV untuk masyarakat. Pasalnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) lebih diperuntukkan untuk mengelola fasilitas umum.

"Sebenarnya diharapkan CSR-CSR lain (untuk menjalankan program) konsolidasi tanah vertikal," ungkapnya.

Sebelumnya, masih ada banyak warga yang tinggal di permukiman padat yang rumahnya tidak layak huni, seperti yang pernah dialami oleh Nenek Hasna (62). Ia mempunyai rumah dua tingkat berukuran 2x3 meter yang sempat dihuni bersama 12 anggota keluarganya.

"Dulu masih 5 orang, sekarang ada buyut malah jadi 13 (orang)," ujar Nenek Hasna di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (5/11) lalu.

Rumah Nenek Hasna tidak layak huni karena terlalu sempit dan ada banyak kerusakan. Ia mengeluh kesempitan, belum lagi sering terjadi kebocoran ketika hujan.

"Sempit, pusing kepala. Lihat aja kasurnya begini," imbuhnya.

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyoroti permukiman padat di wilayah Jakarta. Cucun mendorong pembenahan permukiman padat penduduk yang kumuh demi meningkatkan taraf hidup masyarakat.

"Di tengah megahnya pembangunan infrastruktur di Jakarta, memang menjadi sebuah keprihatinan masih banyak permukiman padat penduduk yang kondisinya cukup miris. Ini menjadi paradoks," kata Cucun dalam keterangannya, Rabu (13/11/2024).

Menurut Cucun, kondisi permukiman padat itu menggambarkan kesenjangan nyata dalam penataan kota, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Ia meminta langkah konkret pemerintah membenahi kawasan padat penduduk.

"Penataan kota yang lebih inklusif dan berkeadilan harus menjadi prioritas. Pemerintah harus membuktikan tindakan konkret dalam menangani kawasan kumuh, terutama di wilayah pusat kota yang strategis seperti Jakarta," tuturnya.

"Tapi tentunya ini menjadi tugas kita bersama. Baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan tentu saja dukungan dari DPR. Karena masalah permukiman kumuh ini banyak terjadi juga di daerah lain," imbuh Cucun.

Cucun menilai pembenahan permukiman padat penduduk bisa menjadi salah satu jalan dalam memperbaiki kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

"Dengan menyelesaikan masalah kepadatan penduduk ini, maka kita seperti memencet tombol-tombol penyelesaian masalah lain yang pada dasarnya untuk meningkatkan taraf hidup rakyat," ujar Cucun.

Cucu mengambil contoh permukiman padat di kawasan Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat. Cucun menyebut kawasan permukiman padar akan berdampak pada keselamatan dan keamanan masyarakat. Wilayah permukiman padat seperti di Tanah Tinggi menyebabkan mobilisasi sulit sebab gang-gang semakin sempit karena barang-barang milik warga.

"Bayangkan kalau terjadi kebakaran, api akan cepat menyebar, dan berpotensi mengancam nyawa. Ini sudah terjadi di sejumlah daerah padat penduduk. Jadi ada juga aspek keamanan dan keselamatan dari bencana terkait masalah permukiman padat," paparnya.

Untuk itu, Cucun mendukung program-program kepemilikan rumah yang tengah digalakkan di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya adalah program perumahan rakyat melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang difasilitasi Bank BTN untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

"Saya kemarin datang ke Grand Opening dan Akad Massal Perumahan The City Sukaraja II di kawasan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung yang merupakan program FLPP. Program-program seperti ini bisa menjadi upaya pembenahan permukiman padat penduduk," jelas Cucun.

Legislator dari Dapil Jawa Barat II itu pun menyoroti skema baru yang akan diluncurkan oleh pemerintah dalam program perumahan rakyat yang mencakup subsidi selisih bunga sebagai solusi inovatif untuk mempercepat kepemilikan rumah. Cucun juga mengapresiasi kemudahan-kemudahan yang diberikan dalam program perumahan ini, mulai dari penyederhanaan regulasi hingga kehadiran negara yang semakin signifikan.

"Ini bukan hanya wacana, tapi percepatan. Program pemerintah di bawah arahan Pak Prabowo ini harus tercapai. Dengan kehadiran negara, masyarakat bisa mendapatkan rumah lebih cepat dan mudah," ungkapnya.

Salah satu inovasi terbaru yang dibahas dalam program tersebut adalah pengalihan skema FLPP menjadi subsidi selisih bunga yang memungkinkan masyarakat memilih tipe rumah sesuai keinginan tanpa batasan ukuran tertentu. Dengan subsidi selisih bunga, masyarakat punya kebebasan untuk memilih rumah yang lebih besar atau sesuai kebutuhan, tidak terbatas pada tipe 36 saja.

"Ini memungkinkan masyarakat menyesuaikan hunian mereka dengan keinginan dan penghasilan. Pemerintah memfasilitasi kebutuhan masyarakat, yang disesuaikan dengan kemampuan tiap-tiap warga," terang Cucun.

Di sisi lain, Cucun menilai program itu juga akan sangat membantu generasi muda untuk bisa memiliki hunian, termasuk para entrepreneur muda.

"Generasi muda, terutama keluarga muda, kini bisa lebih cepat mendapatkan rumah impian. BTN dan pemerintah hadir memberikan kemudahan, sehingga mereka tidak perlu menunggu bertahun-tahun untuk memiliki rumah sendiri," ujarnya.

Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyiapkan lahan untuk relokasi warga yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki, Flores Timur, NTT. Lahan relokasi itu disiapkan seluas 50 hektare.

"Tugas kita kan hanya nyiapin lahan sama memastikan lahannya clean and clear karena mau dibangun permukiman," kata Menteri ATR/BPN Nusron Wahid di Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (14/11/2024).

Nusron menekankan pihaknya hanya menyiapkan lahan. Sementara yang membangun Kementerian Perumahan Kawasan Permukiman.

"Untuk mengganti rumah penduduk yang terkena dampak, yang membangun Menteri PKP Perumahan Kawasan Permukiman, kami nyiapin lahan, lahannya clean and clear," ungkapnya.

Menurutnya, lahan tersebut adalah lahan milik adat dengan status hak ulayat. Namun pihak adat setempat telah menyetujui lahannya digunakan untuk relokasi permukiman terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki.

"Itu 50 hektare, tanah ulayat, punya adat, dan suku adatnya sudah setuju, itu tidak ada ganti rugi, karena itu tanah adat, tanah ulayat, itu sukarela, karena ingin menolong saudara-saudaranya," katanya.

"Pembangunannya nanti dari pemerintah, oleh Menteri PKP, tugas kami hanya menata tanah ini clear and clear, sama proses sertifikasinya, supaya tidak jadi masalah," jelasnya.

Simak juga video: Momen Gibran Sambangi Korban Erupsi Lewotobi Laki-laki

[Gambas:Video 20detik]

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah membahas tindak lanjut rencana pemanfaatan aset lahan bersama Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dony Oskaria. Lahan milik sejumlah BUMN yang berada di bawah Kementerian BUMN itu untuk dibangun rumah bagi rakyat kecil atau Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Yang jelas harus segera dilakukan sinkronisasi data aset tanah di bawah lingkungan Kementerian BUMN beserta seluruh statusnya sehingga bisa kita mulai sisir untuk tindak lanjutnya," kata Fahri dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (14/11/2024).

Setelah dilakukan sinkronisasi data, Fahri mengatakan skema pemanfaatan aset akan dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Untuk itu, perlu segera dilakukan penyusunan regulasi terkait hal itu.

"Kita perlu perubahan regulasi apa untuk hal itu," ujarnya.

Di samping itu, Fahri Hamzah juga mendorong para BUMN Karya yang selama ini terlibat konstruksi pembangunan jembatan layang dan jalan tol untuk memberikan saran untuk solusi penertiban permukiman di kolong jembatan.

"Untuk rekan-rekan BUMN Karya perlu lebih detail lagi bagaimana menyelesaikan persoalan permukiman di kolong jembatan. Selama ini, rekan-rekan BUMN Karya yang banyak terlibat dalam pembangunan jembatan dan jalan tol," katanya.

Kemudian, ia juga meminta keterlibatan semua pihak untuk juga memikirkan solusi penertiban permukiman di bantaran sungai. Ia ingin ada keputusan untuk memindahkan semua bangunan.

"Bagaimana ke depannya kita bisa memberikan keputusan bahwa seluruh rumah atau bangunan yang di bantaran sungai harus pindah, tetapi konsep penataannya juga harus mulai dipikirkan seperti diikuti dengan normalisasi sungai dan penataan kawasannya," tuturnya.

Hal itu disampaikan Fahri saat pertemuan di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Rabu (13/11) lalu.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Permukiman padat penduduk menjadi momok di kota Jakarta. Masih ada kawasan berisi rumah tidak layak huni yang dipadati penghuni, sehingga menurunkan kualitas hidup masyarakat.

Pengamat Tata Kota Nirwono Yoga menuturkan fenomena ini menciptakan lingkungan hidup yang tidak sehat bagi penghuninya. Mengingat, permukiman seperti ini diisi rumah berukuran kecil, berdekatan dengan tetangga, serta dihuni oleh banyak orang.

"Permukiman padat tentu tidak layak huni karena rumah tidak sehat, tidak cukup akses air bersih, sanitasi tidak ada atau terbatas, sirkulasi udara dan cahaya matahari tidak memadai atau sumpek, warga mudah stres," kata Yoga kepada detikProperti dalam keterangan tertulis, Rabu (13/11/2024).

Ia juga mengungkapkan fenomena serupa sudah menjalar ke kota sekitar Jakarta, yakni Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Kota besar lainnya juga mengalami hal serupa di Bandung dan Surabaya.

Adapun solusi yang ia usulkan adalah pemerintah perlu merevitalisasi permukiman menjadi rumah susun yang sesuai standar. Warga dapat dipindahkan sementara ke rusunawa terdekat dengan biaya ditanggung oleh Pemerintah Daerah Jakarta.

"Permukiman diubah menjadi rusunawa (atau) rusunami, sehingga kawasan menjadi lega, ada jalur dan tempat evakuasi bencana, jaringan utilitas terpadu, lingkungan lebih sehat dan bebas kebakaran," ucapnya.

Terpisah, Pengamat Sosial Universitas Indonesia Devie Rahmawati mengatakan hal senada, bahwa fenomena ini sudah menyebar ke kota satelit Jakarta. Masyarakat yang mencari penghidupan lebih baik di Jakarta sudah bergeser tinggal di kawasan sekitar.

Menurutnya, kondisi ini berawal dari kebijakan pembangunan di masa Orde Baru yang berpusat di Pulau Jawa, khususnya kota Jakarta. Penduduk dari daerah lain melihat Jakarta sebagai pusat kehidupan utama, khususnya untuk mencari pekerjaan, pendidikan dan pemukiman.

"Hal ini mulai menyebar ke kota sekitar Jakarta. Justru urbanisasi sudah bergeser ke Bekasi, Depok, Bogor. Ini harus jadi pelajaran serius pemerintah biar nggak mengulangi desain kota masa Orde Baru," ujar Devie kepada detikProperti, Selasa (13/11/2024).

Akibatnya, sebagian masyarakat terpaksa tinggal di situ hidup dalam kondisi tidak layak. Misalnya tidak mendapat pasokan air bersih yang memadai dan sistem sanitasi air yang sesuai standar di rumah.

"Kita bisa lihat banyak orang tidak memiliki penghidupan yang layak, (seperti kurang ketersediaan) air (bersih), kebutuhan mendasar, sanitasi, tidak bisa masuk ke sektor formal, bahkan (terkendala mendapat bantuan) COVID-19 bukan KTP Jakarta," katanya.

Untuk itu, ia menilai solusinya adalah pemerintah daerah harus bisa membangun daerah masing-masing. Pemerintah mengembangkan lapangan pekerjaan serta permukiman terjangkau dan strategis. Dengan begitu, masyarakat tidak merasa perlu pindah ke Jakarta.

"Solusi untuk mengurai persoalan ini ialah dengan memastikan para pemerintah daerah serius membangun daerahnya masing-masing, tidak ada kebocoran anggaran, yang berakibat pada tertutupnya potensi ekonomi daerah, sehingga warga terpaksa harus meninggalkan sanak saudara di kota asal, untuk mengadu peruntungan di Jakarta," tuturnya.

Sebelumnya, Nenek Hasna (62), warga yang tinggal di permukiman padat di Kecamatan Johar Baru viral. Ia tinggal di rumah sempit berukuran 2x3 meter bersama 12 anggota keluarganya.

Nenek Hasna terpaksa hidup berhimpitan dengan anggota keluarganya. Selain itu, ia tidak mempunyai kamar mandi yang layak, bahkan tidak ada WC di rumahnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Jakarta sebagai kota metropolitan masih mempunyai permukiman padat penduduk berisi rumah-rumah tidak layak huni. Satu rumah kecil dihuni hingga tiga kepala keluarga pun menjadi pemandangan lumrah di sejumlah kawasan.

Pengamat Sosial Universitas Indonesia Devie Rahmawati mengatakan fenomena satu rumah diisi banyak penghuni sudah berlangsung lama di kota besar, seperti Jakarta. Bahkan, penghuni sampai harus tidur bergantian karena rumah terlalu sempit.

"Fenomenanya, ada yang harus tidur bergantian. Kalau yang kerja malam, maka beristirahat di pagi hari, bahkan memenuhi fasilitas publik seperti musala misalnya. Mengingat, rumah tidak ideal dijadikan tempat tinggal, di mana satu rumah dapat dihuni 2 hingga 3 keluarga," ujar Devie kepada detikProperti, Rabu (13/11/2024).

"Kondisi ini tercipta sebagai dampak dari kebijakan pembangunan di masa Orde Baru yang berpusat pada Pulau Jawa, khususnya Kota Jakarta. Hal ini mendorong, penduduk dari daerah lain melihat Jakarta sebagai pusat kehidupan utama, khususnya untuk mencari pekerjaan, pendidikan dan pemukiman," katanya.

Ia mengatakan 'daya pikat' ini yang mendorong banyak masyarakat berbondong-bondong ke Jakarta mencari pekerjaan. Akan tetapi, ketidaksesuaian keterampilan membuat mereka memiliki keterbatasan dalam bekerja, sehingga penghasilan tidak cukup untuk kehidupan yang layak.

"Sayangnya, kehadiran mereka tidak dibekali pengetahuan bahwa struktur ekonomi di Jakarta, sebagian besar bersifat jasa yang membutuhkan keterampilan formal yang ditandai dengan standar pendidikan minimal yang tinggi. Akibatnya, banyak pendatang yang harus terpinggirkan, namun tidak mungkin kembali ke daerah asalnya," jelasnya.

Seiring berjalannya waktu, satu keluarga berkembang dan saudara-saudara dari daerah pun datang. Mereka semua bisa tinggal di satu kawasan, bahkan satu rumah.

"Ketika saudara-saudara mereka di desa mengetahui keluarganya sudah 'bertahan' di Jakarta, mereka pun tergiur untuk mengikuti jejak keluarga pendahulu. Sang keluarga, tidak kuasa menolak, dan akhirnya mereka tinggal bersama-sama di tempat tinggal tidak layak tersebut," imbuhnya.

Devie juga menyebut pembangunan Indonesia baru dimulai 10 tahun belakangan ini. Menurutnya, Jakarta bisa saja menjadi kota layak huni tanpa permukiman padat penduduk kalau pembangunan secara merata sejak 50 tahun lalu.

"Kebijakan yang membangun Indonesia seutuhnya bahkan dari pinggiran, baru dimulai 10 tahun terakhir. Andaikan, sejak 50 tahun lalu sudah dirancang demikian, maka kita tidak melihat dua wajah (hybrid) Jakarta yaitu wajah formal dan megah dengan gedung-gedung tingginya dan wajah lain yang informal dengan kawasan tidak layak huni," ucapnya.

Terpisah, Pengamat Tata Kota Nirwono Yoga mengatakan penyebab fenomena permukiman padat penduduk yang tidak layak adalah keterbatasan lahan dan harga tanah yang mahal. Masyarakat yang tidak mampu membeli rumah akhirnya bertahan di rumah tempat mereka tumbuh.

"Permukiman padat penduduk selalu muncul karena keterbatasan lahan kota untuk tempat tinggal. Sementara harga tanah di Jakarta semakin mahal ke pusat kota. Warga yang sudah tinggal di pusat sejak lama, karena tidak memiliki dana sehingga tidak bisa pindah ke tepi, pinggir, (atau) luar kota Jakarta, terpaksa tinggal berhimpitan di atas tanah yg ada," kata Yoga kepada detikProperti dalam keterangan tertulis.

Ia menyebutkan ada beberapa permukiman padat penduduk yang tersebar di Jakarta. Fenomena ini bisa ditemui di kawasan seperti Kelurahan Tanah Tinggi, Tamboran, dan Taman Sari, Jakarta Barat.

Selain itu, permukiman padat penduduk dapat disebabkan kondisi ekonomi masyarakat yang kurang baik lantaran tidak memiliki pekerjaan yang layak. Dengan begitu, mereka yang belum mampu memiliki hunian lain terpaksa tetap tinggal bersama keluarga besar.

"Keterbatasan ekonomi dan kemiskinan yg turun temurun karena tidak memiliki pekerjaan yang layak, membuat mereka tidak punya pilihan untuk berpindah, sehingga terpaksa tetap bertahan tinggal dalam satu rumah tersebut,

Sebelumnya, kisah warga Kecamatan Johar Baru, Nenek Hasna (62) menyita perhatian publik lantaran sempat tinggal di rumah sempit berukuran 2x3 meter. Ia hidup bersama 12 anggota keluarganya.

"Dulu masih 5 orang, sekarang ada buyut malah jadi 13 (orang)," ujar Nenek Hasna di lokasi, Selasa (5/11/2024).

Anak dan cucunya belum mampu mengontrak, sehingga terpaksa tinggal bersamanya. Ia pun harus hidup berhimpitan sampai tidur dalam posisi duduk dan meringkuk.

"Itu (cucu) kalau nangis di atas (mungkin karena) kesempitan kali, turun ke (lantai) bawah. Jadi kita nggak bisa tidur, (tidur sambil) duduk nyender ke pintu," tuturnya.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie membuka peluang kerja sama dengan para pengusaha profesional Amerika Serikat (AS) dalam program unggulan pembangunan 3 juta rumah murah, program pangan dan juga energi. Ketiga hal tersebut merupakan program unggulan dari Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka

Hal itu disampaikan saat Anindya mengadakan pertemuan bilateral dengan pimpinan US Chamber of Commerce (Kamar Dagang AS) di kantor pusat Kamar Dagang AS yang berada tepat di depan Gedung Putih, Washington DC, AS, Senin (11/11) jelang siang waktu setempat.

"Kami bicara mengenai food security (ketahanan pangan), energy security (ketahanan energi), dan juga bicara mengenai (program pemerintah) 3 juta rumah murah, dan juga tadi kami bicara mengenai bagaimana relasi AS dan China, serta di mana peran Indonesia untuk tentunya melanjutkan apa yang telah dibuat sebelumnya," kata Anindya, dalam keterangannya, dikutip Rabu (13/11/2024).

Pertemuan yang berlangsung lebih dari satu jam ini juga membahas mengenai isu-isu hangat lainnya, di antaranya perkembangan teknologi digital yang semakin pesat dan penggunaan energi ramah lingkungan.

Hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Presiden Senior wilayah Asia Kamar Dagang AS Charles Freeman, Direktur Eksekutif untuk Asia Tenggara John Goyer. Direktur Senior untuk Asia Tenggara Shannon Hayden, dan Associate Manager untuk Asia Tenggara James Llewellyn. Sementara Anindya turut didampingi Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kadin Indonesia, James Riady.

"Suatu bukti konkret bahwa Kadin Indonesia harus selalu kerja sama dengan Kamar Dagang lain di luar negeri untuk membuka pasar, meningkatkan investasi, membuka juga kemampuan untuk ekspor. Inilah yang kami coba buka bersamaan dengan jalannya G to G (kerja sama antar-pemerintah) atas Kunjungan Kenegaraan Presiden Prabowo ke AS untuk bertemu Presiden Joe Biden," jelas Anindya.

Anindya melihat adanya antusiasme para pengusaha AS untuk berinvestasi di Indonesia. Menurutnya diperlukan ekosistem investasi yang baik dan juga supply chain (rantai pasokan) yang nyaman yaitu efisien dan efektif, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara maksimal.

"Isu yang selalu dikedepankan sama, yaitu mengenai kepastian hukum, tenaga kerja, dan juga kepastian dunia usaha untuk melanjutkan usahanya di Indonesia, terutama untuk Foreign Direct Investment (Penanaman Modal Asing Langsung) dan lain-lain," tambah Anindya.

Lihat juga video: Arsjad Rasjid Ingin Kadin Bersatu: Ini Bukan soal Saya atau Anindya

[Gambas:Video 20detik]

Sementara itu, di dalam paparannya Anindya menjelaskan populasi penduduk usia produktif di bawah 30 tahun di Indonesia mencapai lebih dari separuh dari total 273 juta penduduk. Hal ini merupakan kekuatan demografis yang dimiliki Indonesia.

"Tenaga kerja muda kami tidak hanya berjumlah besar tetapi juga dinamis dan siap mendorong perubahan teknologi, inovasi, dan kemajuan sosial. Hal ini menghadirkan peluang unik untuk pertumbuhan ekonomi yang ingin kami jajaki bersama mitra kami di sini (AS)," tegas Anindya.

Seperti diketahui, sasaran pertumbuhan ekonomi nasional bertahap mencapai 8% salah satunya akan dititikberatkan pada peningkatan masuknya penanaman modal asing langsung, khususnya di sektor-sektor yang berkelanjutan. AS secara konsisten telah menjadi salah satu negara investor besar di Indonesia dengan menyumbang sekitar US$ 2,5 miliar tahun lalu.

"Sekarang, dengan komitmen Indonesia untuk mencapai net-zero pada tahun 2060, kami fokus pada energi terbarukan, mulai dari tenaga surya hingga panas bumi. Membangun infrastruktur ramah lingkungan akan membutuhkan sekitar $25 miliar setiap tahunnya, dan kami mengundang mitra seperti AS untuk bergabung dengan kami" kata Anindya.

Anindya menekankan, selain investasi asing, pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) juga menjadi prioritas Kadin Indonesia untuk membantu mereka berekspansi secara internasional. UMKM telah menyumbang 60% terhadap PDB Indonesia dan mempekerjakan hampir seluruh tenaga kerja di Indonesia.

"Transformasi digital adalah bagian besar dari hal itu. Dengan pengalaman yang anda (Kamar Dagang AS) punya, mungkin kita dapat bekerja sama untuk memberikan pelatihan dan teknologi kepada UMKM Indonesia agar siap memasuki pasar global. Hal ini bukan hanya tentang meningkatkan ekspor, namun juga tentang menciptakan perekonomian yang lebih inklusif dan berketahanan," ungkap Anindya.

Sebagaimana diketahui, setelah Amerika Serikat, Anindya yang juga merupakan Ketua APEC Business Advisory Council (ABAC) akan memimpin delegasi Indonesia ke KTT APEC di Lima, Peru, yang akan berlangsung hingga 16 November 2024, yang juga akan dihadiri Presiden Prabowo Subianto.

Lihat juga video: Arsjad Rasjid Ingin Kadin Bersatu: Ini Bukan soal Saya atau Anindya

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut pemerintah akan membantu memperbaiki atau membangun ulang rumah warga yang terdampak bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Flores NTT. Sejauh ini ada sekitar 1.100 rumah yang telah disiapkan.

"1.100 ya, keadaan baik ya, yang sudah ready, yang akan segera jalan, kira-kira 8 hari bisa sampai ya atau 9 hari? 9 hari sudah bisa, kita perkirakan bisa sampai di lokasi," kata Maruarar dalam konferensi pers di BNPB, Jakarta, Selasa (12/11/2024).

Terkait anggarannya, Maruarar mengatakan akan dari APBN, APBD, dan melibatkan pihak swasta. Dirinya mengatakan banyak swasta yang ingin membantu.

"Jadi kita nanti sumber itu pasti ada dari APBN, juga pasti ada dari APBD, tapi juga dari pihak-pihak swasta jadi semangat gotong-royong memang sudah makin kuat dalam negara kita," kata dia.

"Kalau yang berat kan itu pasti Rp 60 juta, itu termasuk yang rusak, tapi kalau pun itu kurang ya mesti kita tambahkan Pak. jadi sudah baku Rp 60 juta itu," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto mengatakan akan ada dana tunggu hunian bagi masyarakat yang rumahnya rusak berat. Dananya sebesar Rp 500 ribu per KK setiap bulan untuk 6 bulan.

"Itu dapat dana tunggu hunian 500 ribu per KK kali 6 bulan. Kenapa 6 bulan? Asumsinya Pak Menteri Perumahan Rakyat kalau 6 bulan sudah jadi semua itu," katanya.

Lebih lanjut, dirinya mengatakan ada 2 titik sebesar 50 hektare yang disiapkan untuk relokasi. Pemilihan lokasi juga tidak jauh dari gunung, namun telah di luar zona bahaya.

"Sehingga jauh dari gunung, dalam zona bahaya tetapi juga mereka tidak terlalu jauh kepada mata pencariannya, yaitu pertaniannya, kebunnya, ternaknya," ucapnya.

Perumahan di Pondok Aren, Tangerang Selatan (Tangsel), Banten masih terendam banjir. Banjir belum surut sejak kemarin sore.

"Kondisi Kali Ciputat hingga pukul 08.26 WIB masih terpantau tinggi, over toping pada Kali Ciputat hingga masuk ke Perumahan Taman Mangu," kata Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (DSDABMBK) Kota Tangsel di akun Instagramnya, @dsdabmbk, Selasa (12/11/2024).

Dari foto yang diunggah DSDABMBK Kota Tangsel, terlihat air masih menggenangi jalan dan Perumahan Taman Mangu. Terlihat tinggi air di Kali Ciputat lebih tinggi dari jalan permukiman.

DSDABMBK Kota Tangsel juga menunjukkan perbaikan tanggul atau turap Kali Ciputat yang jebol dengan menggunakan seng dan karung pasir. Perbaikan dilakukan juga menggunakan alat berat ekskavator atau beckhoe.

Di Jalan Ceger Raya, tepatnya Pasar Ceger, kondisi jalan juga masih ada yang tergenang banjir. Terlihat sejumlah sepeda motor dipindahkan ke dataran lebih tinggi yang tidak tergenang banjir.

Selain itu, dijelaskan pada sisi bagian Taman Mangu Indah dalam kondisi aman dari banjir karena turap telah ditinggikan.

Seorang warga, Rika Yolanda mengatakan banjir cukup tinggi menggenangi Perumahan Taman Mangu sejak Senin (11/11) sore kemarin. Rika mengabarkan kejadian banjir di perumahan tersebut sudah terjadi sejak pekan lalu.

Air sempat surut. Namun, akhirnya perumahan tempatnya tinggal kembali banjir sejak kemarin dan belum surut hingga hari ini.

"Masih belum turun (tinggi banjir sejak kemarin). Parah ini. Lebih parah dari 2007. Itu terakhir banjir besar," kata Rika saat dihubungi.

Dia mengatakan tanggul sementara dari karung pasir dan seng tersebut jebol sekitar pukul 16.00 WIB kemarin. Dia berharap penanganan banjir dilakukan dengan lebih baik, tak hanya seng dan karung pasir.

"Masih aja pake triplek dan karung pasir. Nggak pengaruh. Intinya nggak mau banjir lagi. Ini tanggul belom sampe depan yang dijebol. Berarti problem banjir akan terus dihantui sama kita warga blok A," ujar Rika.

Simak Video 'Ini Penyebab Banjir di Pondok Aren Tangerang Selatan':

[Gambas:Video 20detik]

Ratusan keluarga terdampak banjir yang terjadi di kawasan Pondok Aren, Tangerang Selatan (Tangsel), Banten. BPBD Kota Tangsel mengevakuasi warga menggunakan perahu karet.

"Perum Taman Mangu RW 12 Kelurahan Jurangmangu Barat (ada) 400 keluarga terdampak," kata Danton Satgas BPBD Tangsel, Dian Wiryawan, Selasa (12/11/2024).

Tinggi muka air (TMA) banjir di lokasi tersebut masih cukup tinggi. Per pukul 13.15 WIB, ketinggian banjir sekitar 30-90 cm.

Petugas BPBD Tangsel mengevakuasi warga lanjut usia (lansia) hingga anak-anak sekolah menggunakan perahu karet. Mereka dibawa ke lokasi lebih aman karena banjir.

"(Evakuasi dilakukan terhadap) semua warga yang membutuhkan pertolongan," katanya.

Dia mengatakan petugas dari puskesmas dan Palang Merah Indonesia (PMI) Tangsel juga sudah mendatangi lokasi banjir untuk memberi pelayanan kepada masyarakat.

Petugas Dinas Sumber Daya Air (SDA) Tangsel sudah berupaya menambal tanggul Kali Ciputat yang jebol.

"Sudah saya koordinasikan ke SDA. Tadi pagi terlihat para pekerja proyeknya," ucapnya.

2 Hari Banjir Belum Surut

Banjir di Perumahan di Pondok Aren, Tangsel, belum surut sejak kemarin sore. Pagi tadi masih ada air yang meluap dari Kali Ciputat.

Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (DSDABMBK) Kota Tangsel di akun Instagramnya, @dsdabmbk, mengunggah foto kondisi pada pagi tadi. Terlihat air masih menggenangi jalan dan Perumahan Taman Mangu. Terlihat tinggi air di Kali Ciputat lebih tinggi dari jalan permukiman.

DSDABMBK Kota Tangsel juga menunjukkan perbaikan tanggul atau turap Kali Ciputat yang jebol dengan menggunakan seng dan karung pasir. Perbaikan dilakukan juga menggunakan alat berat ekskavator atau backhoe.

Di Jalan Ceger Raya, tepatnya Pasar Ceger, kondisi jalan juga masih ada yang tergenang banjir. Terlihat sejumlah sepeda motor dipindahkan ke dataran lebih tinggi yang tidak tergenang banjir.

[Gambas:Instagram]

Simak juga video: Kolombia Tetapkan Status Darurat Nasional Setelah Dilanda Banjir Dahsyat

[Gambas:Video 20detik]