Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengunjungi KPK. Kedatangan mereka untuk berkonsultasi terkait program penyocokan data terpadu sosial ekonomi nasional (DTSEN) guna penyaluran bantuan di sektor perumahan.

Ara mengatakan program DTSEN akan membantu realisasi Program 3 Juta Rumah, salah satunya pada program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang dikenal dengan bedah rumah. Pihaknya menerima pesan dari KPK agar penyelarasan data tersebut harus dipastikan tepat sasaran.

"Tadi kami mendapatkan masukan dari pimpinan KPK bahwa menyangkut data-data yang ada itu harus benar, harus tepat sasaran, terutama yang menyangkut bantuan sosial. Karena di program kami ada program BSPS buat masyarakat yang kalau di Desil 1 itu ada miskin ekstrim, kemudian juga Desil 2-nya yaitu miskin, dan juga yang ketiga yang rentan. Itu harus menjadi prioritas," kata Ara kepada awak media setelah pertemuan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (18/3/2025).

Kemudian, keterlibatan KPK dalam program ini juga dikarenakan penyediaan rumah subsidi menggunakan APBN. Ke depannya, ia ingin melibatkan KPK dalam berbagai program-program Kementerian PKP terutama yang berhubungan dengan data dan penegakkan hukum di badan kementeriannya.

"Kami ingin melakukan kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk level lembaga. Dalam beberapa hal soal data, soal capacity building, SDM, soal pencegahan dan soal penegakan hukum," ujarnya.

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak berpesan Program 3 Juta Rumah dan renovasi rumah harus tepat sasaran yakni untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ia menyatakan keuangan negara tidak boleh disalahgunakan atau diselewengkan untuk tujuan pribadi.

"Pembangunan 3 Juta Rumah dan bantuan sosial tepat sasaran sehingga keuangan negara tidak disalahgunakan," ucapnya.

Dalam pertemuan hari ini, Ara juga telah mendapat lampu hijau dari KPK perihal program-program CSR yang merupakan bagian dari Program 3 Juta. Beberapa program tersebut di antaranya program CSR bedah rumah bersama Aguan, Berau, Kadin Indonesia, dan lainnya.

"Tadi juga sudah mendapatkan arahan bahwa CSR itu diperkenankan, selama itu untuk kesejahteraan rakyat. Bukan untuk keperluan kantor. Jadi bukan untuk keperluan pribadi," ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, Ara, Gus Ipul, dan Amalia telah bertemu di kantor Kementerian PKP pada Senin (17/3/2025) untuk membahas program perumahan yang membutuhkan DTSEN. Salah satunya untuk Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang dikenal dengan bedah rumah.

Bantuan ini akan diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang ingin meningkatkan kualitas rumah, baik dari sisi kesehatan, sanitasi, air bersih, maupun kekuatan bangunan.

"Ya itu tadi salah satu program yang beririsan dengan kami. Sebab, umumnya yang masuk miskin ekstrim atau miskin itu tidak punya rumah. Atau punya rumah tapi tidak layak huni," kata Gus Ipul.

Masyarakat yang diutamakan untuk mendapat bantuan perumahan tersebut adalah mereka yang berada di desil satu atau miskin ekstrem (pengeluaran tidak sampai Rp 400 ribu/bulan), desil dua atau miskin (pengeluaran tidak sampai Rp 600 ribu/bulan), desil tiga atau rentan (pengeluaran tidak sampai Rp 900 ribu/bulan), serta sebagian desil empat.

Selain bantuan bedah rumah, data tersebut juga bisa digunakan untuk bantuan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) agar penerimanya lebih tepat sasaran.

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menegaskan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) tidak boleh digunakan untuk pembangunan, termasuk program 3 juta rumah.

Pemerintah telah menetapkan 2,75 juta hektare (ha) lahan sawah yang dilindungi (LSD) di 12 provinsi. Lahan sawah itu akan ditindaklanjuti menjadi LP2B.

"Kalau yang bisa dipakai itu ternyata tidak LP2B, silahkan, tapi kalau yang diminatin ternyata LP2B, ya tidak bisa, ini untuk kepentingan pangan," kata Nusron di Kantor Kemenko Pangan, Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Selasa (18/3/2025).

Dia menyadari banyak program yang membutuhkan lahan, seperti 3 juta rumah. Di sisi lain, pembelian lahan yang murah biasanya dari sawah. Hal itu yang menurutnya harus ditertibkan.

"Apalagi kalau 3 juta rumah itu rumah murah. Tanah paling murah itu apa sih? Kan pasti sawah. Nah karena itu, ini harus kita tertibkan. Janganlah lahan murah yang bisa dipakai untuk perumahan. Harus kita atur. Yang penting tidak mengganggu LP2B, tidak mengganggu panga," terangnya.

Sebagai informasi, pemerintah menetapkan sebanyak 2,7 juta ha sawah dilindungi guna mencegah alih fungsi lahan. Sebelumnya, jumlah lahan sawah yang dilindungi hanya di 8 provinsi, kini ditambah 12 provinsi dengan total 2,75 juta ha.

"Jadi, 12 provinsi itu Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan beberapa daerah yang lumbung pangan," kata Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Pangan.

Zulhas menerangkan, ketetapan ini akan masuk dalam revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.

Secara rinci, jumlah Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) di Aceh 201.221 ha, Sumatera Utara 308.672 ha, Riau 58.891 ha, Jambi 68.243 ha, Sumatera Selatan 484.082 ha, Bengkulu 42.796 ha, Lampung 336.457 ha, Kepulauan Bangka Belitung 22.454 ha, Kepulauan Riau 872 ha, Kalimantan Barat 194.476 ha, Kalimantan Selatan 340.368 ha, dan Sulawesi Selatan 659.437 ha.

Simak Video 'Momen Maruarar Sirait dan Mayor Teddy Tinjau Revitalisasi Wisma Atlet':

Kondisi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini bikin geger. Nilainya anjlok hingga di atas 5% dan membuat Bursa Efek Indonesia (BEI) harus mengambil langkah pembekuan sementara perdagangan atau trading halt.

Pada penutupan perdagangan Sesi I, IHSG ambruk lebih dari 6,12% ke level 6.076. Beberapa saham tercatat melemah seiring dengan anjloknya IHSG. Data RTI Business pukul 11.56 WIB mencatat, 616 saham melemah, 166 saham stagnan, dan 67 saham menguat.

Sementara itu, berdasarkan data perdagangan Stockbit pukul 12.04 WIB tercatat 11 sektor saham anjlok pada perdagangan sesi I, yakni teknologi turun 12,46%, energi 6,24%, keuangan 3,86%, kesehatan 3,75%, infrastruktur 5,01%, transportasi 3,38%, bahan baku 9 78%, industri 2,90%, cyclical 5,24%, properti 5,30%, dan non-cyclical 3,87%.

Kondisi IHSG rupanya pernah menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto pada akhir Desember 2024. Saat memberikan pidato dalam Pembukaan Sidang Tanwir Muhammadiyah 2024 di Universitas Muhammadiyah Kupang, NTT, Prabowo mengatakan pernah mendapat ancaman berupa pelemahan IHSG karena punya program Makan Bergizi Gratis.

Menurut Prabowo, program-program yang dia bawa untuk memimpin Indonesia seringkali dipandang sebelah mata oleh banyak pihak. Meski mendapat ancaman, Prabowo sendiri tak mau terlalu ambil pusing. Menurutnya tak semua orang punya saham, artinya bila pasar saham jatuh, tak semua masyarakat terkena imbasnya.

Dia berkelakar dirinya pun tak punya saham, bahkan banyak masyarakat kecil juga tak punya saham. Jadi kemungkinan yang terkena dampak cuma para pemain bursa saja.

"Ada ancaman ke ekonomi, 'Pak karena gagasan makan bergizi harga saham indeks turun.' Saya bilang aja, kasih tahu ya, saya nggak punya saham, rakyat di desa-desa juga tidak punya saham. Kalau saham jatuh, iya pemain bursa itu (yang terdampak)," kata Prabowo dalam pidatonya kala itu.

Dia melanjutkan bila ada orang kecil dengan modal minim main saham pun sudah pasti kalah dan tidak untung. Prabowo menilai bursa saham dengan judi, hanya bandar besar yang kuat saja yang bisa menang.

"Kalau main-main saham itu, kalau orang kecil pasti kalah itu, untuk orang kecil itu biasanya saham sama dengan judi itu. Yang menang itu yang bandar besar, yang kuat ya kan," papar Prabowo.

Dia pun melanjutkan kelakarnya dengan menyebutkan beberapa jajarannya yang kemungkinan banyak jadi pemain di bursa saham. Pertama, ada Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Fahri Hamzah yang disebut Prabowo. "Siapa yang main bursa ini menteri-menteri? Ngaku. Fahri Hamzah juga kayaknya dia," canda Prabowo diikuti tawa hadirin.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono juga ikut dibawa-bawa Prabowo. Malah dia menyebut jangan-jangan Trenggono sudah punya algoritmanya sendiri dalam bermain saham.

"Pak Trenggono itu batuk-batuk itu. Hehehe... Jangan-jangan pak Trenggono itu punya algoritma," kelakar Prabowo lagi.

Lihat juga Video: IHSG Sempat Anjlok, DPR Sidak Kantor Bursa Efek Indonesia

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengunjungi KPK. Kedatangan keduanya untuk konsultasi terkait program yang ada di setiap kementerian agar tepat sasaran dan tidak dikorupsi.

"Dan inilah yang sedang dilakukan supaya tidak ada hal-hal yang buruk atau uang negara yang masuk ke kantong pribadi atau kepada kantong-kantong yang tidak sah. Inilah pencegahan yang kita lakukan, yang dipikirkan oleh Pak Menteri berdua bersama BPS agar ada pencegahan, tidak terjadi korupsi," kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (18/3/2025).

Tanak mengatakan program yang dikonsultasikan terkait program 3 juta rumah milik Kementerian PKP dan Kemensos terkait penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) bagi penerima bansos. Diskusi dilakukan agar keuangan negara tidak disalahgunakan.

"Ini tidak lain adalah untuk mewujudkan asta cita yang ketujuh dalam menjalankan program-program pemerintah khususnya yang ada pada dua kementerian ini tidak disalahgunakan," tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ara mengatakan berkonsultasi dengan KPK terkait program 3 juta rumah. Ara mengatakan KPK memberikan masukan agar data yang ada harus tepat sasaran.

"Yang pertama tadi kami bisa mendapatkan bahwa masukan dari pimpinan KPK bahwa menyangkut data-data yang ada itu harus benar harus tepat sasaran terutama yang menyangkut bantuan sosial," kata Ara.

Dia melanjutkan turut berkonsultasi dengan KPK terkait program rumah subsidi. Ara mengatakan rumah subsidi menjadi salah satu program utama pemerintah.

"Kemudian yang kedua karena rumah subsidi juga adalah program yang sangat diminati dan sangat dibutuhkan rakyat Indonesia dan itu juga ada APBN-nya jelas itu adalah bagian dari keuangan negara jadi itu juga menjadi perhatian KPK karena sesuai arahan presiden Prabowo termasuk rumah subsidi ini adalah salah satu program andalan," sebutnya.

Sementara itu, Gus Ipul menjelaskan DTSEN akan jadi acuan untuk pemberian bansos yang 3 bulan sekali datanya diperbaharui. Sehingga bansos yang diberikan bisa tepat sasaran.

"Berdasarkan data itu pula ke depan, bansos yang akan diserahkan kepada mereka yang berhak akan berpedoman kepada data tunggal terpadu atau data tunggal sosial ekonomi nasional ini pada triwulan kedua," kata Gus Ipul.

Gus Ipul mengatakan Kemensos dan KPK sudah ada kerja sama dalam hal pencegahan korupsi. Dirinya pun berharap hal itu bisa terus berlanjut.

"Jujur kami sampaikan dengan adanya kerjasama itu, kinerja Kementerian Sosial khususnya dalam pencegahan korupsi terus meningkat. Jadi, ini satu hal yang saya syukuri dan mudah-mudahan ke depan kami juga bisa terus meningkatkan kinerja kita khususnya di dalam pencegahan korupsi itu," sebutnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengunjungi KPK. Mereka mau mendiskusikan penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Pantauan detikcom di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (18/3/2025), Ara lebih dulu datang pada pukul 14.03 WIB. Gus Ipul menyusul pada pukul 14.22 WIB.

Gus Ipul mengatakan datang untuk mendiskusikan DTSEN dengan pihak KPK. Dia mengatakan Kemensos ingin menggunakan data itu.

"Sama Pak Ara (Maruarar), lagi diskusi aja soal data-data DTSEN yang baru. Soal data bagi pakainya, untuk konsultasi aja dulu. Ya kan di DTSEN data tunggal sosial ekonomi yang baru," kata Gus Ipul di gedung KPK.

Dia mengatakan pihaknya sedang melakukan uji lapangan terkait DTSEN. Diskusi dengan KPK dilakukan agar data yang ada dapat digunakan untuk membuat program tepat sasaran.

"Nah, sekarang sedang kita uji petik di lapangan atau cross-check, nah ini kita mau konsultasi, untuk bagi pakainya, untuk macam-nya supaya nanti pensasaran kita tepat," ucapnya.

Anggota tim juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pertemuan itu juga membahas pencegahan korupsi di beberapa program pemerintah.

"Siang ini, KPK menerima audiensi dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Sosial, Komisioner BP Tapera, dan Kepala BPS. Pertemuan membahas pencegahan korupsi pada program-program di kementerian/lembaga tersebut, di antaranya program untuk perumahan rakyat," ujar Budi.

Simak jugaVideo: Rencana Sinkronisasi Data Tunggal Kesejahteraan Sosial

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) dan Badan Pusat Statistik (BPS) bersinergi guna menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo terkait target nol persen kemiskinan ekstrem pada 2026.

Kerja sama di antara ketiga lembaga akan fokus pada penyediaan rumah layak huni dengan mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Sebagai awalan, dilakukan sinkronisasi data dan program.

"Pak Ara (Maruarar Sirait) juga punya program yang beririsan dengan kami (Kemensos)," kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dalam keterangannya, Selasa (18/3/2025).

Selain Gus Ipul dan Menteri PKP Maruarar Sirait, pertemuan ini juga dihadiri Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti.

Program Kementerian PKP yang dimaksud Gus Ipul beririsan dengan Kemensos adalah Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSPS). Gus Ipul mengatakan, program penyediaan rumah layak huni memiliki kaitan erat dengan kerja-kerja Kemensos serta DTSEN.

"Kami bersyukur sekali melihat perencanaan yang telah dibuat dan dipertemukan dengan program ini. Hal ini membuat penyasaran kita tentu lebih mudah dibanding data-data sebelumnya," ujarnya.

Ihwal kelengkapan, Gus Ipul menjamin data kemiskinan di DTSEN perangkingannya lebih jelas mulai dari desil 1,2,3 dan seterusnya sehingga layak dijadikan acuan.

Hal ini diamini oleh Kepala BPS Amalia Adininggar. Ia menjelaskan terkait perangkingan desil di DTSEN. Desil 1 mencakup data warga miskin ekstrem dengan pendapatan di bawah Rp 400 ribu. Desil 2 dengan pendapatan di bawah Rp 600 ribu dan desil 3 di bawah Rp 900 ribu.

"Untuk selanjutnya kriteria setiap desil berbeda-beda setiap provinsinya," jelasnya.

Terkait prioritas dari sasaran program pengentasan kemiskinan, Gus Ipul menjelaskan ada di desil 1, desil 2 dan desil 3. Itu juga termasuk sebagian di antaranya keluarga rentan yang perlu didukung dan difasilitasi agar naik kelas, bukan malah turun kelas.

"Fokusnya kepada miskin ekstrem, kemudian yang miskin, di atasnya yang miskin ada yang rentan," ucapnya.

Gus Ipul mengatakan untuk efektivitas program, akurasi data sangat penting. Meskipun DTSEN bersifat dinamis karena ada yang wafat dan berpindah tempat tinggal setiap harinya, namun ada mekanisme pemutakhiran data.

"Maka nanti BPS akan melakukan pemutakhiran data setiap tiga bulan sekali. Kita harapkan data yang kita miliki ini tetap akurat," ujarnya.

Ia menambahkan DTSEN saat ini sudah pada tahap uji petik. Targetnya tahapan ini akan secepatnya diselesaikan sehingga DTSEN sudah bisa dipakai pada penyaluran bantuan sosial triwulan kedua.

Mendapat penjelasan ini, Menteri PKP Maruar Sirait mengatakan akan berpegang pada DTSEN dalam menjalankan program Bantuan Stimulan Rumah Swadaya. Dia menjelaskan program ini mengusahakan kualitas rumah masyarakat sehingga memenuhi persyaratan dari sisi kesehatan, sanitasi, air bersih, dan kekuatan bangunan. Program BSPS ini juga menyasar masyarakat miskin ekstrem, miskin, dan rentan.

Simak juga Video: Menag Pastikan Dana Zakat akan Tepat Sasaran Lewat DTSEN

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menjalin kerja sama dengan berbagai mitra BUMN, termasuk Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas) untuk Program 3 Juta Rumah. Nantinya, Perum Perumnas akan menyiapkan 1.575 hektare (Ha) lahan untuk pembangunan hunian.

Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mengatakan pihaknya tak hanya bermitra dengan BUMN saja untuk program tersebut, tetapi juga menggandeng swasta. Hal ini untuk menciptakan ekosistem perumahan yang berkelanjutan, terjangkau, dan inklusif.

"Kita harus fokus dan kompak dalam menyelesaikan persoalan sosial housing. Kebutuhan hunian layak adalah hak dasar masyarakat, dan pemerintah bersama para mitra harus bergerak cepat dalam merealisasikannya," kata Fahri dalam keterangannya, dikutip Selasa (18/3/2025).

Untuk itu, Fahri menyampaikan agar Perum Perumnas sebagai salah satu mitra Kementerian PKP dapat terus memikirkan masalah social housing seperti yang dimandatkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Perum Perumnas juga diharapkan bisa membantu pemerintah agar ekonomi Indonesia tumbuh 8 persen, pengentasan kemiskinan, dan membuka lapangan pekerjaan melalui sektor perumahan.

Menurut Fahri, ada beberapa isu yang harus dituntaskan dalam permasalahan perumahan di Indonesia. Salah satunya kebijakan yang komprehensif yang dalam pelaksanaannya tidak boleh ada hambatan untuk pembangunan rumah untuk masyarakat.

"Kita harus memastikan bahwa kebijakan perumahan bersifat holistik, mencakup sisi suplai dan demand, serta didukung oleh percepatan regulasi yang diperlukan. Artinya, Program 3 Juta rumah ini sudah tepat untuk dilaksanakan. Saat ini yang mesti kita lakukan adalah percepatan pembangunan perumahan dan menyiapkan regulasi-regulasi percepatannya untuk mengurangi backlog perumahan," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Perum Perumnas Budi Saddewa mengatakan pihaknya telah menyiapkan lahan sekitar 1.575,64 hektare dengan potensi pembangunan 150.152 unit hunian di seluruh Indonesia. Salah satu proyek strategis yang sedang dikembangkan adalah Blok K Pulogebang, Jakarta Timur, yang mencakup lahan 3,1 hektare untuk pembangunan enam tower yang terdiri dari dua rumah susun untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan empat rumah susun apartement sederhana milik (anami), dengan total 5.941 unit.

"Saat ini kami sudah siapkan lokasi-lokasi yang bisa dibangun oleh Kementerian PKP ataupun investor. Di Jabodetabek sendiri kami sudah menyiapkan 5 titik, di antaranya berlokasi di Kemayoran dan Pulo Gebang," tutur Budi.

Budi mengatakan, terdapat empat langkah strategis yang menjadi fokus Utama yang dilakukan oleh Perum Perumnas, yaitu pengembangan kawasan perumahan skala besar, penataan kawasan kumuh secara vertikal, pembangunan hunian berbasis Transit-Oriented Development (TOD), serta pengembangan hunian vertikal perkotaan.

Sebanyak 2,7 juta hektare (ha) sawah dilindungi guna mencegah alih fungsi lahan. Sebelumnya, jumlah lahan sawah yang dilindungi hanya di 8 provinsi, kini ditambah 12 provinsi dengan total 2,75 juta ha.

"Jadi, 12 provinsi itu Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan beberapa daerah yang lumbung pangan," kata Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Pangan, Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Selasa (18/3/2025).

Zulhas menerangkan, ketetapan ini akan masuk dalam revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.

"Nah, kalau revisi Perpres selesai, maka akan segera dibentuk tim terpadu, untuk menyelesaikan ada namanya lahan sawah yang dilindungi di 12 provinsi itu yang akan diperkuat menjadi LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan),"terang dia.

Secara rinci, jumlah Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) di Aceh 201.221 ha, Sumatera Utara 308.672 ha, Riau 58.891 ha, Jambi 68.243 ha, Sumatera Selatan 484.082 ha, Bengkulu 42.796 ha, Lampung 336.457 ha, Kepulauan Bangka Belitung 22.454 ha, Kepulauan Riau 872 ha, Kalimantan Barat 194.476 ha, Kalimantan Selatan 340.368 ha, dan Sulawesi Selatan 659.437 ha.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan lahan sawah yang dilindungi ini mencegah agar lahan tidak dialihfungsikan menjadi berbagai macam bangunan, seperti untuk industri dan permukiman. Dia mencontohkan alih fungsi lahan sawah di 8 provinsi sebelumnya, saat perlindungan lahan sawah belum diberlakukan.

"Data dari 8 provinsi saja sebagai contoh, dari tahun 2019 sampai tahun 2021, sebelum ada LSD, karena LSD baru diperlakukan tahun 2021, alih fungsi lahan pertanian ke dalam pemukiman maupun ke dalam industri selama 2 tahun itu 136.000 hektare. Berarti 1 tahun rata-rata 66.000 ha," terangnya.

Nusron menegaskan, jika LSD dijadikan LP2B, maka tidak boleh dialihfungsikan untuk kepentingan apapun.

"87% total LBS lahan baku sawah atau total sawah harus ditetapkan menjadi LP2B. Kalau sudah menjadi LP2B, lahan tersebut tidak boleh diubah fungsi untuk kepentingan apapun selama-lamanya," pungkasnya.

Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan lahan sawah di 8 provinsi masuk kategori dilindungi. Hal ini tertuang dalam Keputusan Menteru ATR/BPN yang dimaksud Nomor : 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 Tahun 2021 Tentang Penetapan Peta LSD pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat.

Polri berkomitmen untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah. Untuk mendukung itu, Polri membangun 18 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) prioritas, yang terdiri atas 2 SPPG di Mabes Polri dan 16 lainnya di jajaran polda.

Polri resmi meluncurkan empat SPPG prioritas di Mabes Polri, Polda Jawa Barat, dan Polda Banten. Acara peresmian ini juga diiringi dengan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) serta komitmen pembangunan SPPG di 14 polda lainnya, menandai langkah maju dalam implementasi program MBG.

Sebagai bagian dari pelaksanaan launching, makanan hasil produksi dari SPPG Pejaten yang telah beroperasi juga langsung didistribusikan ke sekolah-sekolah penerima manfaat. Sebanyak 3.417 siswa dari berbagai sekolah, termasuk SDN 01 Jati Padang, SD, SMP, SMA, dan SMK Bhayangkari, MI Al-Hikmah, serta posyandu di sekitar lokasi SPPG telah menerima manfaat dari program ini.

"Alhamdulillah, pada hari ini telah dilaksanakan launching 4 SPPG prioritas yang juga telah ditandatangani PKS-nya dengan pejabat PPK dan pengelola SPPG," kata Irwasum Polri Komjen Dedi Prasetyo dalam keterangannya, Selasa (18/3/2025).

Lebih lanjut, Komjen Dedi menegaskan bahwa kehadiran program MBG yang dijalankan Polri merupakan bentuk nyata komitmen Polri dalam mendukung kebijakan pemerintah.

"Kami berharap program ini dapat berkontribusi dalam pembangunan SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045," ucapnya.

Dengan langkah ini, Dedi menegaskan peran Polri tidak hanya sebagai pemelihara kamtibmas. Tetapi juga sebagai mitra strategis dalam pembangunan nasional, khususnya dalam peningkatan kesejahteraan dan kualitas gizi masyarakat.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Dahulu, tempat ini adalah perumahan elite milik karyawan bengkel kereta zaman Belanda di Medan. Namun kini, kondisinya sangat sepi dan mencekam.

Sepi dan mencekam adalah kesan pertama yang terlintas saat menapaki kaki di Jalan Bundaran, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan.

Padahal saat itu matahari baru sedikit condong ke arah Barat. Sejumlah rumah besar berlantai 2 tegak berdiri di areal Jalan Bundar tersebut. Rumah-rumah bernuansa kolonial Belanda itu terlihat kusam dan tidak terawat.

Ada juga rumah yang sudah hancur, tinggal dindingnya saja. Kondisi jalan yang tidak diaspal dan becek, ternyata sudah tidak bisa dilalui kendaraan lagi karena tertutup semak belukar.

Sesuai namanya, Jalan Bundar berbentuk bundar. Jika ingin menyusuri semua sisi, kita harus masuk dari Jalan Pertahanan dan dari Jalan Bengkel/Jalan Lampu.

Kondisi rumah mewah di masanya itu sudah seperti tidak terurus. Di sekitar rumah yang tidak habis dihitung dengan jari itu terlihat banyak tumbuh rumput maupun pohon yang menambah kesan horor.

Selain itu, terdapat juga rumah-rumah yang berukuran kecil yang dari kondisinya juga sudah berumur. Rumah-rumah kecil itu seperti komplek perumahan yang tersusun seperti satu blok.

Perumahan Elit Bengkel Kereta Api Kolonial Belanda di Medan (Nizar Aldi/detikcom)

Dari rumah yang ada, PT KAI terlihat memiliki satu bangunan di lokasi itu yang diberi Mes Bundar. Mes itu berada di antara Jalan Bundar dengan Jalan Bengkel dan dirawat dengan baik.

Di sekitar lokasi, terdapat menara air yang cukup besar. Konon menara air tersebut digunakan sebagai penampungan air bagi perumahan karyawan bengkel kereta api di masa lalu dan saat ini sudah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh Wali Kota Medan Bobby Nasution.

Menurut warga sekitar, Yusuf (63), rumah-rumah di sana sudah lapuk dan kemudian ambruk. Yusuf sendiri telah tinggal selama 40 tahun di salah satu pintu masuk ke Jalan Bundar.

"Iya hancur, lapuk tumbang," kata Yusuf.

Banyak rumah di lokasi itu sudah tidak ditempati lagi. Yusuf tidak tahu pasti berapa jumlah rumah peninggalan kolonial Belanda di areal itu.

"Kera (hitung) aja, yang besar-besar itu, di depan ada, di sana ada," ucapnya.

Penjelasan Sejarawan

Sejarawan Universitas Sumatera Utara (USU) M Azis Rizky Lubis mengatakan jika keberadaan perumahan elit itu awalnya diperuntukkan bagi karyawan bengkel kereta api yang ada di sekitar lokasi pada zaman kolonial Belanda.

Namun, pembangunannya tidak bersamaan dengan perusahaan kereta Deli Spoorweg Matschappij terbentuk di tahun 1886.

"Jadi memang keberadaan komplek perumahan itu tidak terlepas dari pembangunan kereta api di Kota Medan, tetapi bukan berarti ketika saat Deli Maatschappij kemudian membentuk anak perusahaan namanya Deli Spoorweg Matschappij itu (perumahan) langsung di bangun," kata M Azis Rizky Lubis.

Rel kereta api yang menghubungkan Medan dengan Labuhan sendiri dibangun 1886. Namun komplek perumahan di Jalan Bundar baru dibangun pada 1919 saat pembentukan werkplaats atau bengkel kereta api di sekitar lokasi.

"Ketika pembangunan jalan kereta api pertama dari Medan ke Labuhan, itu pun belum ada lokasi, itu dia dibangun seiring dengan pembentukan bengkel kereta api di tahun 1919 atau dalam bahasa Belanda itu werkplaats," ucapnya.

Bengkel kereta api tersebut hingga saat ini masih beroperasi dan diberi nama Balai Yasa KAI Pulubrayan. Keberhasilan komplek perumahan bengkel itu disebut juga diperuntukkan bagi sekolah yang ingin mengunjungi bengkel kereta api di lokasi di masa lampau.

Perumahan Elit Bengkel Kereta Api Kolonial Belanda di Medan (Nizar Aldi/detikcom)

"Sehingga perumahan itu dibangun untuk karyawan-karyawan termasuk juga mess bagi sekolah perkeretaapian yang mau berkunjung ke situ," ujarnya.

Di sekitar komplek perumahan bagi karyawan bengkel kereta api, ada juga beberapa komplek elit bagi orang Eropa. Sebab daerah itu disebut berdekatan dengan perkebunan Helvetia.

"Di sekeliling itu juga ada komplek-komplek perumahan lain yang pada umumnya didiami oleh orang Eropa, sehingga dapat dikatakan jugalah Brayan itu termasuk kawasan yang cukup elit, karena tidak jauh dari situ kan ada perkebunan Helvetia," ujarnya.

Saat Jepang menduduki Indonesia, orang Eropa menjadi areal perumahan itu sebagai camp mengungsi. Alasannya selain karena daerah perumahan orang Eropa, lokasi itu juga dengan pelabuhan di Belawan.

"Kenapa mereka memilih basecamp-nya di situ karena di situ memang salah satu populasi orang Eropa selain yang di Polonia, karena aksesnya juga lebih dekat ke Belawan," tuturnya.

Di awal pembangunan rel kereta api Medan-Labuhan tahun 1886, belum ada stasiun di Pulo Brayan. Saat itu masih ada semacam halte bukan stasiun seperti saat ini.

-------

Artikel ini telah naik di detikSumut.

Melihat Brosur Rumah Tahun 80-an

Melihat Brosur Rumah Tahun 80-an

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bertemu dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti. Pertemuan tersebut membahas soal penyocokan data terpadu sosial ekonomi nasional (DTSEN) untuk penyaluran bantuan di sektor perumahan.

Ara mengatakan, penyelarasan data ini dilakukan agar penyaluran bantuan di sektor perumahan tepat sasaran. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Tepat sasaran kenapa? Karena selama ini misalnya dapat arahan dari Kepala BPKP cukup banyak yang tidak tepat sasaran. Makanya program ini kita mulai dengan benar, dengan berdiskusi secara mendalam dengan Kepala BPS dan juga Bapak Menteri Sosial," tutur Ara di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Senin (17/3/2025).

Program perumahan yang membutuhkan DTSEN salah satunya adalah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang dikenal dengan bedah rumah. Bantuan ini akan diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang ingin meningkatkan kualitas rumah, baik dari sisi kesehatan, sanitasi, air bersih, maupun kekuatan bangunan.

"Ya itu tadi salah satu program yang beririsan dengan kami. Sebab, umumnya yang masuk miskin ekstrim atau miskin itu tidak punya rumah. Atau punya rumah tapi tidak layak huni," kata Gus Ipul.

Nantinya, masyarakat yang diutamakan untuk mendapat bantuan perumahan tersebut adalah mereka yang berada di desil satu atau miskin ekstrem (pengeluaran tidak sampai Rp 400 ribu/bulan), desil dua atau miskin (pengeluaran tidak sampai Rp 600 ribu/bulan), desil tiga atau rentan (pengeluaran tidak sampai Rp 900 ribu/bulan), serta sebagian desil empat.

Selain bantuan bedah rumah, data tersebut juga bisa digunakan untuk bantuan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) agar penerimanya lebih tepat sasaran.

"Dan kita perlu sampaikan memang data ini menjadi sangat penting. Karena ini menentukan sasaran kita. Tiga bulan terakhir ini kita semua bareng-bareng untuk membuat data ini lebih akurat. Meskipun kita harus akui bahwa data ini dinamis sekali. Tiap hari Pak ada yang wafat, tiap hari ada yang wafat. Tiap hari juga ada yang pindah tempat gitu," ujar Gus Ipul.

Maka dari itu, nanti dari pihak BPS akan melakukan pemutakhiran data setiap tiga bulan. Hal itu agar data yang ada tetap akurat.

"Kami sudah merencanakan dengan Pak Mensos juga melakukan updating yang saat ini juga ground check sedang ada di lapangan. Dan setiap 3 bulan nanti akan dilakukan pemutakhiran," ujar Amalia.

Video: Turki hingga UEA Akan Jadi Investor Program 3 Juta Rumah

Video: Turki hingga UEA Akan Jadi Investor Program 3 Juta Rumah

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memberikan arahan strategis kepada pemerintah daerah untuk berperan dalam Program 3 Juta Rumah. Salah satu arahannya menyusun aturan pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG).

Dirjen Perumahan Perkotaan Sri Haryati menegaskan kepada daerah yang belum menyusun peraturan kepala daerah (perkada) tentang hal tersebut segera menyusun dan menyesuaikan dengan surat keputusan bersama (SKB) 3 Menteri. Hal ini juga termasuk mempercepat proses penerbitan izin PBG.

"Saat ini merupakan saatnya rakyat punya rumah di mana pemerintah memberikan karpet merah untuk mendorong pembangunan rumah rakyat. Pemerintah telah menyiapkan lahan tanah negara untuk lokasi pembangunan rumah, memberikan kemudahan perizinan dari yang berbayar menjadi gratis untuk bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) rumah subsidi oleh pemerintah daerah," ujar Sri dikutip dari keterangan tertulis, Senin (17/3/2025).

"Retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG) oleh pemerintah daerah, pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah PPN DTP 100 persen pada periode Januari-Juni 2025 dan PPN DTP 50 persen pada periode Juli-Desember 2025 untuk harga rumah 0-2 miliar oleh Kementerian Keuangan serta pelayanan PBG yang cepat, yakni izin persetujuan bangunan gedung (PBG) dari 45 hari menjadi hitungan menit sejak dokumen lengkap oleh pemerintah daerah, mendorong KPR FLPP untuk rakyat yang ingin memiliki rumah bersubsidi serta pembangunan dan renovasi rumah dengan stakeholder," sambungnya.

Hal itu disampaikan Sri dalam Rapat Koordinasi sekaligus Penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Sinergi Tugas dan Fungsi di Bidang Agraria/Pertanahan, Tata Ruang, Pemerintahan Dalam Negeri, Kehutanan, Transmigrasi dan Informasi Geospasial, serta Pemeriksaan Kesehatan Gratis, dan Implementasi Program 3 Juta Rumah bersama seluruh Kepala Daerah se-Indonesia.

Kemudian, ia menyebutkan arahan lain yakni pemerintah provinsi kabupaten dan kota agar segera berperan untuk gotong royong mewujudkan program tersebut dan tidak ragu untuk mengalokasikan anggaran pembangunan dan renovasi rumah tidak layak huni (RTLH).

Ketiga, Sri mengarahkan seluruh pemerintah daerah dapat melaporkan penerbitan perkada BPHTB dan retribusi PBG serta pelayanan perizinan PBG kepada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PKP dan Kementerian PU. Hal ini sesuai dengan amanat SKB 3 Menteri. Keempat, pemerintah daerah melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengurus PBG dan melaporkan data PBG tersebut kepada Kementerian PKP secara berkala.

Kelima, Sri mengarahkan pemerintah daerah untuk mendorong corporate social responsibility (CSR) dalam membangun rumah untuk masyarakat. Keenam, pemerintah daerah memonitor kualitas rumah subsidi di lingkungannya. Ketujuh, penerbitan izin penyelenggaraan perumahan tidak melanggar aturan tata ruang serta berupaya meniadakan segala bentuk pungutan liar (pungli) dalam perizinan perumahan.

Di samping itu, ia mengatakan Kementerian PKP menilai peran pemerintah daerah sangat penting dalam Program 3 Juta Rumah, sehingga membutuhkan dukungan dan peran aktif mereka. Hal ini agar masyarakat bisa tinggal di rumah yang layak huni sekaligus untuk mendorong pencapaian target program.

"Program 3 Juta Rumah merupakan bagian dari Asta Cita yang harus didukung oleh semua pihak termasuk pemerintah daerah. Selain itu juga menjadi program prioritas di mana pemerintah menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan serta program hasil terbaik cepat untuk masyarakat," katanya.

Sri mengatakan berdasarkan data dari BPS melalui Susenas Tahun 2023, sektor perumahan masih menjadi hal yang perlu mendapat perhatian dari semua pihak. Ia menyebutkan backlog perumahan yang cukup tinggi berdasarkan kepemilikan ada 9,9 juta rumah tangga yang tidak memiliki rumah dan 26,9 juta rumah tangga yang rumahnya tidak layak huni.

"Atas dasar data ini maka Kementerian PKP fokus pada dua elemen yaitu bagaimana kita mendorong masyarakat untuk membangun rumah dan juga bagi program-program pemerintahan mendorong semangat gotong royong bersama-sama stakeholder juga melakukan renovasi rumah masyarakat," imbuhnya.

Lebih lanjut, Sri menjelaskan berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto, Menteri PKP Maruarar Sirait diberi target membangun 3 juta rumah per tahun. Target itu berupa pembangunan dan renovasi yang meliputi 1 juta rumah di perkotaan, 1 juta rumah di perdesaan dan 1 juta rumah di pesisir.

"Menindaklanjuti arahan Presiden tersebut, pembangunan dan renovasi rumah dilakukan dengan cara pembangunan/renovasi rumah oleh negara, Pembangunan/renovasi rumah secara swadaya, pembangunan/renovasi rumah secara gotong royong dengan pengusaha melalui CSR, dan pembangunan rumah oleh pengembang/developer," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Momen Maruarar Sirait dan Mayor Teddy Tinjau Revitalisasi Wisma Atlet

Video: Momen Maruarar Sirait dan Mayor Teddy Tinjau Revitalisasi Wisma Atlet