Gubernur Banten Andra Soni menyebut pelajar di Banten akan menerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada akhir 2025. Pembiayaan program ini tidak akan membebani pemerintah daerah.

"Arahan langsung dari Presiden Prabowo, pertama Makan Bergizi Gratis tidak dibebankan kepada pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi," kata Andra dalam sambutan serah terima jabatan Bupati Lebak di Rangkasbitung, Senin (3/3/2025).

Program ini akan menyasar anak-anak sekolah dan ibu hamil. Targetnya, akhir 2025 program ini akan terlaksana di Lebak maupun Provinsi Banten.

"Pelajar-pelajar di Lebak, ibu-ibu hamil di Lebak, anak-anak di bawah balita di Lebak, insyaallah menjelang akhir tahun 2025, janji Pak Prabowo akan bisa dapat haknya mendapat Makan Bergizi Gratis," tuturnya.

Menurut Andra, program ini salah satu cara untuk memperbaiki sumber daya manusia. Pemprov Banten juga akan mendukung peningkatan sumber daya manusia lewat program sekolah gratis.

"Makan Bergizi Gratis salah satu cara memperbaiki sumber daya manusia. Oleh karena itu, Pemprov Banten menindaklanjuti hal tersebut dengan sekolah gratis setingkat SMA,SMK, SKH, dan sekolah swasta untuk seluruh masyarakat Banten," pungkasnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menelan Rp 1 triliun-Rp 2 triliun mulai bulan depan. Zulhas menyebut sebelumnya anggaran untuk program MBG tergolong kecil karena urusan anggarannya baru saja selesai.

"Diperkirakan Maret akan dilaksanakan mungkin per bulan bisa menyerap anggaran Rp 1-2 triliun. Kenapa selama ini masih kecil? Ya memang anggarannya kan baru selesai, baru seminggu," katanya di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Senin (3/3/2025).

Zulhas menambahkan selama ini dapur yang menyediakan MBG merupakan mitra pemerintah. Dalam hal ini pemerintah bakal menyiapkan rantai pasoknya karena membutuhkan bahan baku cukup besar.

"Di Jawa tentu akan berbeda dengan Sumatera. Sumatera juga tentu akan beda dengan Indonesia Timur. Oleh karena itu kita perlu persiapan. Persiapan dan ketersediaan bahan-bahannya. Karena Maret ini akan berkali-kali lebih besar," tuturnya.

Bahkan nanti di akhir tahun jumlah penerima MBG diproyeksi mencapai 82,9 juta penerima. Menurutnya akan lebih banyak lagi pihak yang terkait selain Badan Gizi Nasional sehingga memerlukan kerja sama dan koordinasi.

"Mudah-mudahan program ini mulai Maret akan lari dengan kencang," imbuh Zulhas.

Pemerintah juga sedang menyiapkan aturan yang dapat berbentuk Instruksi Presiden (Inpres) atau Perpres (Peraturan Presiden) terkait pembagian tugas masing-masing Kementerian/Lembaga.

Pada kesempatan itu Zulhas membahas kebutuhan makanan yang cukup besar dalam program MBG. Misalnya telur yang mencapai 4 5 juta butir dan beras yang mencapai 4 juta kilogram.

"Kalau sampai 80-an juta (penerima MBG) itu berasnya 4 juta, telurnya 5 juta. Telur itu banyak sekali, semua banyak. Tentu juga akan ada isu-isu lingkungan, oleh karena itu sekaligus ini harus dipersiapkan dengan baik," tegas Zulhas.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan jumlah anak yang akan tersentuh program MBG ke depannya mencapai 3 juta orang dengan kebutuhan anggaran Rp 1 triliunan. Namun jika ada percepatan dan anak yang mendapat MBG menjadi 82,9 juta, kebutuhan anggarannya naik menjadi Rp 25 triliun per bulan.

"Dua minggu lagi mungkin kita sudah akan melayani lebih dari 3 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Ya untuk 3 juta itu kami menganggarkan kurang lebih Rp 1 triliun per bulan. Kalau nanti ada percepatan dan tahun 2025 melayani 82,9 juta, maka kebutuhan kami Rp 25 triliun per bulan.

Banjir melanda wilayah Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat. BPBD Bogor mengatakan banjir menyebabkan 205 keluarga mengungsi.

Dalam video yang beredar, Senin (3/3/2025), banjir terlihat merendam permukiman warga. Banjir juga berdampak ke area jalan dan sekitar persawahan.

Danki Anggota BPBD Kabupaten Bogor, Jalaluddin, mengatakan ada 1.890 jiwa yang terdampak di lokasi banjir. Pihaknya juga terus melanjutkan pendataan korban.

"Jumlah KK (Kartu Keluarga) 880 dengan (total) jiwa 1.890," kata Jalaluddin.

Jalal mengatakan ketinggian air sempat mencapai 135 Cm. Warga yang mengungsi dibagi ke dua lokasi.

"Jumlah pengungsi ada beberapa titik, yaitu Masjid Al-Ikhlas 85 KK dan Aula Blok I 120 KK. Ketinggian air kira-kira 135 cm," ujarnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Malam ini sejumlah daerah di Garut diterjang banjir bandang. Banjir terjadi, setelah hujan berintensitas tinggi yang tak henti-henti sejak Senin, (3/3) petang.

Di kawasan perkotaan, banjir salah satunya terjadi di kawasan permukiman warga di wilayah Desa Mekargalih, Kecamatan Tarogong Kidul, Garut.

Menurut warga setempat sekaligus saksi mata, Sony MS, banjir terjadi sekitar jam 20.30 WIB malam tadi. Banjir berasal dari luapan sungai yang alirannya terganjal sampah.

Keadaan itu kemudian diperparah dengan debit air yang terus meningkat, seiring dengan turunnya hujan deras sejak perang tadi.

"Banjirnya sempat cukup tinggi. Setinggi lutut orang dewasa," ungkap pria berumur 60 tahun tersebut.

Sony menjelaskan, banjir menggenangi permukiman warga. Selain itu, jalanan juga terendam, sehingga menyebabkan banyak kendaraan yang mogok.

"Banyak mobil dan motor yang mati. Tidak bisa jalan karena tergenang air," ucap Sony.

Selain di kawasan Mekargalih, banjir juga dilaporkan terjadi di kawasan Jalan Raya Pembangunan, yang berlokasi di kecamatan yang sama.

Pantauan detikJabar, Senin malam sekitar jam 20.45 WIB, air mengalir deras menuju jalan raya dari kawasan Panawuan. Air menggenangi jalanan, diduga karena tersumbatnya aliran drainase yang ada di sisi kiri dan kanan jalanan.

Akibat dari banjir ini, kendaraan yang melintas di jalan utama tersebut harus berhati-hati dan mengatur kecepatannya, guna tidak tergenang air dan mogok.

Hujan dengan intensitas tinggi sendiri telah berlangsung lebih dari 4 jam. Berdasarkan catatan detikJabar, hujan deras mulai terjadi di kawasan perkotaan Garut sejak pukul 17.30 WIB.

Hingga Senin malam sekitar pukul 21.32 WIB ini, hujan dengan intensitas yang sama masih terjadi di sejumlah daerah di Kabupaten Garut.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayan buka suara menjelaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama bulan puasa. Dadan menyarankan ada pelaksanaan buka puasa bersama minimal satu kali di daerah-daerah yang mayoritas muridnya berpuasa.

"Dan di daerah-daerah yang mayoritas puasa, kami menyarankan satu kali minimal buka puasa bersama," katanya di Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Senin (3/3/2025).

Sementara itu bagi daerah-daerah yang mayoritas murid sekolahnya tidak puasa, pelayanan MBG akan berjalan seperti biasanya. Dadan lalu menyebut para siswa diperbolehkan membawa makanannya ke rumah selama bulan Ramadan.

Nantinya akan ada penyesuaian menu agar makanan yang dibawa pulang tetap layak konsumsi dan tidak basi. Dadan menyatakan pembagian makanan dilakukan saat pulang sekolah.

"Dibagikan pada saat pulang sekolah, kemudian dibawa pulang, dimakan pada saat buka. Kantongnya besoknya dibawa lagi untuk ditukar dengan kantong yang isi sehingga tidak menimbulkan sampah," ujar Dadan.

Menu-menu yang disiapkan antara lain susu, telur, buah, kurma, hingga kue kering. BGN juga telah melakukan uji coba menu sayur-sayuran yang bisa tahan hingga 12 jam.

"Kita usahakan semua makanan yang tahan lama. Misalnya susu telur, buah, kurma, kemudian kue kering fortifikasi. Kami hari ini terakhir mencoba sayuran-sayuran yang bisa tahan 12 jam. Nanti disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing dan tergantung bahan baku yang ada," tuturnya.

Tiga tower Wisma Atlet di Blok C2 Pademangan sudah selesai direnovasi dan siap huni. Rumah susun (rusun) ini rencananya akan menjadi hunian bagi aparat sipil negara (ASN).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengaku telah mengusulkan kepada Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) agar ada porsi hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Adapun porsi penghuni maupun harga sewa pun diserahkan kepada wewenang kementerian tersebut.

Ketika ditanyakan terkait harga sewa sebesar Rp 1,2 juta per bulan, Ara membenarkan nominal tersebut menjadi pertimbangan dalam diskusi sengan Kemensetneg. Namun, ia meminta agar MBR bisa mendapat harga yang lebih terjangkau.

"(Harga sewa Rp 1,2 juta?) Dalam pembicaraan begitu, tapi buat yang rakyat kita turunkan ya, karena buat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) kita rencanakan nanti diumumkan lah. Tapi buat rakyat tentu kalau bisa, kami perlukan lebih di bawah daripada ASN," ujar Ara di Wisma Atlet Pademangan, Jakarta Utara, Minggu (2/3/2025).

Hal itu disampaikan usai meninjau kembali Wisma Atlet, tepatnya di Tower 10. Ara turut ditemani Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indra Wijaya, Dirjen Perumahan Perkotaan Sri Haryati, dan Direktur Pembangunan Perkotaan Ditjen Perumahan Perkotaan Aswin Grandiarto Sukahar dalam kunjungan itu.

Ia menyebutkan tiga tower yakni, 8, 9, dan 10 sudah selesai direvitalisasi sejak akhir Januari lalu. Sementara sisa tujuh tower di Kemayoran bisa selesai pada 15 April 2025 mendatang.

"Kami sudah memang ready untuk serah terimakan (3 tower). Nanti kalau yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kita rencana tanggal 22 April kita sudah siap serah terimakan," ujar Ara di Wisma Atlet di Pademangan, Jakarta Utara.

Lalu, ia menyebut Wisma Atlet dapat dimanfaatkan secara bertahap. Ia berharap tiga tower yang sudah siap huni tersebut bisa diserahterimakan pada Maret ini.

Untuk diketahui, wisma atlet terdiri dari sepuluh tower dengan total 7.426 unit hunian. Tiga tower di antaranya ada di Blok C2 sebanyak 1.932 unit yang sudah siap huni.

Setiap unit berukuran 36 meter persegi dengan dari 2 kamar tidur dan satu kamar mandi. Rusunnya sudah dilengkapi dengan furniture, mulai tempat tidur, sofa, lemari, hingga meja nakas.

Sebelumnya diberitakan tiga tower Wisma Atlet yang telah rampung itu nantinya bisa dihuni oleh ASN, TNI, Polri, serta masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ketiga tower yang sudah rampung tersebut nantinya akan diserahkan kepada Kementerian Sekretariat Negara untuk dikelola.

"Untuk tower yang sudah selesai segera diserahkan pengelolaannya ke Kementerian Sekretariat Negara. Untuk seluruhnya ditargetkan rampung pada April 2025 yang rencananya akan diresmikan Presiden Prabowo," kata Ara dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (25/2/2025) lalu.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Kapolsek Candi Kompol Eka Anggriana bersama jajarannya meninjau kondisi genangan air yang melanda Perumahan Sentra Alam, Wedoro Klurak, Candi, Sidoarjo, pada Minggu (2/3/2025) malam.

Dalam pengecekan tersebut, Eka didampingi Wakapolsek, Kanit Reskrim, serta anggota kepolisian dan perangkat desa setempat. Mereka berkoordinasi untuk menyiapkan langkah antisipasi jika volume air kembali meningkat, termasuk mengaktifkan pompa diesel untuk penyedotan air.

"Saat ini genangan air sudah mulai menyusut. Namun, sebagai langkah antisipasi jika hujan deras kembali turun, kami telah menyiapkan pompa air," kata Eka Anggriana, Minggu (2/3/2025).

Selain memastikan situasi terkendali, kepolisian juga mengimbau warga untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama dalam menjaga keselamatan anak-anak agar tidak bermain di dekat sungai.

"Warga juga diminta untuk menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan agar aliran air tetap lancar," imbuh Eka.

Eka menghimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati selalu kordinasi dengan aparat pemerintah dan unsur terkait agar mudah komunikasi sewaktu-waktu adanya banjir susulan. Langkah ini merupakan bagian dari upaya Polsek Candi dalam menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat di tengah musim penghujan.

"Kepada masyarakat diharapkan agar selalu waspada dan berhati-hati, mengingat intensitas curah hujan tinggi. Untuk itu kita harus saling komunikasi dalam menjaga kondisi Kamtibmas agar tetap berjalan dengan kondusif," pungkasnya.

Video: Banjir Surut, Warga Lampung Bersih-bersih Sisa Lumpur

Video: Banjir Surut, Warga Lampung Bersih-bersih Sisa Lumpur

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meminta Pemerintah Daerah Provinsi Jakarta untuk segera mengambil keputusan penetapan lokasi pembangunan jalan akses Kapuk Raya-PIK 1.

"Yang mempunyai kewenangan untuk penetapan lokasi (penlok) dan pembebasan lahan untuk pembangunan jalan akses adalah Pemda Jakarta. Untuk itu saya minta agar secepat mungkin ditetapkan keputusannya. Saya akan kembali lagi di tanggal 15 Maret 2025 untuk menindaklanjuti perkembangannya," ujar Ara dalam keterangan tertulis, Minggu (2/3/2025).

Hal itu disampaikan Ara dalam pertemuan dengan Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim mewakili Pemda Jakarta, Wakapolres Metro Jakarta Utara AKBP James H. Hutajulu, dan sejumlah perwakilan warga kemarin di Kelurahan Kapuk Muara, Jakarta Utara.

Penetapan lokasi dibutuhkan sebagai tindak lanjut dari kesepakatan mengenai pembukaan akses Jalan Kapuk Raya menuju Pantai Indah Kapuk 1 (PIK 1) di Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

Kesepakatan tersebut merupakan hasil mediasi antara warga Kelurahan Kapuk Muara dengan PT Mandara Permai dan PT Lumbung Kencana Sakti di Kantor Kelurahan Kapuk Muara pada Rabu (19/2) lalu. Mediasi itu dipimpin oleh Ara bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Pada kesempatan itu, Ara mengimbau Pemda Jakarta mengupayakan agar tidak perlu menggusur rumah-rumah warga sekitar dalam menentukan penlok.

"Tetapkan lokasinya yang mudah untuk akses bagi semua. Juga sedapat mungkin sangat sedikit rumah rakyat yang perlu digusur atau kalau perlu tanpa perlu digusur. Kalau menurut saya itu harus juga jadi pertimbangan Pak Wali Kota," imbuhnya.

Selain itu, ia meminta pihak kepolisian yang diwakili Polres Jakarta Utara untuk segera memutuskan penyelesaian masalah penumpukan batu di dekat tembok perumahan PIK 1.

"Untuk investigasi merupakan kewenangan kepolisian, agar diselesaikan permasalahan penumpukan batu yang disebut warga menutup saluran air. Kalau kami Kementerian PKP ditugaskan untuk mengawal mencari keputusan terbaik atas permasalahan ini sesuai instruksi Presiden Prabowo. Saya akan kembali di tanggal 15 Maret 2025 nanti," katanya.

Ara menegaskan prinsip utama dalam pembukaan akses jalan ini adalah inklusivitas dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, tidak boleh ada pemisahan eksklusif antara warga komplek dengan warga sekitar.

Jika akses jalan tersebut dibuka, maka harus dapat digunakan oleh seluruh masyarakat dengan aturan yang disepakati bersama.

"Salah satu poin kesepakatannya adalah jalan tersebut dapat digunakan oleh masyarakat untuk akses kendaraan roda 2 dan roda 4, bukan kendaraan logistik, industri, atau kendaraan besar. Jangan ada masyarakat yang merasa dirugikan," tuturnya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meninjau kembali kondisi tower Wisma Atlet yang sudah siap huni di Pademangan. Tiga tower sudah selesai revitalisasi sejak Januari lalu, sementara sisa tujuh tower di Kemayoran akan rampung pada April mendatang.

"Kami sudah memang ready untuk serah terimakan (3 tower). Nanti kalau yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kita rencana tanggal 22 April kita sudah siap serahterimakan," ujar Ara di Wisma Atlet di Pademangan, Jakarta Utara.

Ia menyebut tujuh tower tersebut menurut aturan selesai pada 22 April, tetapi sudah bisa rampung pada 15 April. Setelah selesai renovasi, Wisma Atlet akan diserahkan kepada Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

Wisma Atlet akan dimanfaatkan secara bertahap. Ara berharap tiga tower yang sudah lebih dulu siap huni bisa segera serah terima pada bulan Maret.

"Kami sudah siap dari Januari akhir. Tentu Februari udah berakhir nih. Maret saya datang lagi untuk memastikan keadaannya tetap baik. Kalau bisa Maret dulu sebagian dulu 3 tower ini dulu sayang kalau nggak dimanfaatkan," ucapnya.

Rusun tersebut ditujukan sebagai hunian aparatur sipil negara (ASN). Kementerian PKP pun mengusulkan agar ada porsi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kemudian, harga sewa rusun bagi MBR juga diusulkan agar lebih murah daripada ASN.

Akan tetapi, harga sewa dan porsinya penghuni ditentukan sesuai kewenangan dari Kemensetneg. Sebab, Ara menyebut Kementerian PKP hanya bertugas merenovasi Wisma Atlet yang berdiri di atas tanah milik Kemensetneg.

Sementara itu, Aswin mengungkapkan kerusakan pada tower Wisma Atlet bervariasi. Namun, ia menyebut kerusakannya tidak tergolong berat.

"Ada struktur, ada mechanical, electrical, dan plumbing perpipaan yang rusak yang belum terawat," kata Aswin.

Ia juga menyebutkan Tower 1 dan 2 rencananya akan dimanfaatkan Kemensetneg untuk komersial seperti apartemen dan hotel. Lalu, Tower 5 ada rencana untuk dijadikan rumah sakit.

Untuk diketahui, wisma atlet terdiri dari sepuluh tower yang diisi 7.426 unit. Tiga tower di antaranya ada di Bloc C2 dengan 1.932 unit yang sudah siap huni. Setiap unit terdiri dari 2 kamar tidur, 3 tempat tidur, dan satu kamar mandi.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian PKP telah merampungkan renovasi tiga dari 10 tower Wisma Atlet Pademangan, Jakarta Utara. Ara mengungkapkan seluruh tower Wisma Atlet yang ada di Kemayoran dan Pademangan akan rampung pada April 2025.

"Untuk tower yang sudah selesai segera diserahkan pengelolaannya ke Kementerian Sekretariat Negara. Untuk seluruhnya ditargetkan rampung pada April 2025 yang rencananya akan diresmikan Presiden Prabowo," kata pria yang akrab disapa Ara dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (25/2) lalu.

Ara mengatakan, renovasi tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas hunian vertikal di Jakarta. Dengan demikian, masyarakat bisa mendapatkan hunian yang layak, terjangkau, dan memiliki fasilitas yang memadai.

Warga Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara menuntut diberi akses jalan menuju PIK. Akses jalan tembus yang lebih dekat menuju PIK saat ini tertutupi dinding dan bebatuan besar.

Dalam mediasi terbaru antara warga dan pengusaha yang dijembatani oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruara Sirait (Ara), beberapa perwakilan RW dan RT ada yang menolak pembangunan jalan tersebut. Mereka tidak mau jika pembangunan jalan tersebut harus menggusur rumah warga.

Salah satunya adalah Ketua RW 01, Purnomo yang menyatakan tidak setuju dengan ide penggusuran rumah warga untuk membangun jalan baru yang menghubungkan ke area PIK.

"Saya harus menyatakan tidak setuju. Saya akan membantu warga RW 02. Ada sebagian warga RW 02 yang jelas-jelas mereka adalah warga yang terdampak langsung. Bagian dari korban gusuran. Dengan berat hati saya menyatakan saya harus punya posisi menolak karena itu nggak ada yang menolak untuk pembukaan jalan row 47 itu," kata Purnomo di depan Menteri Ara, Sabtu (1/3/2025).

Di lokasi terpisah, Walikota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim menegaskan isu penggusuran rumah belum ditetapkan karena penentuan lokasi (penlok) jalan belum diurus.

"Belum, karena belum ditetapkan. Yang digusur siapa belum ada," tegasnya kepada awak media di lokasi jalan tembusan ke PIK yang tertutup dinding.

Ali menjelaskan penlok sebelumnya sempat disiapkan pada 2015, tetapi karena sudah 10 tahun berlalu perlu diperbarui lagi. Pihak yang berwewenang untuk menentukan penlok, pembangunan jalan, dan rencana penggusuran adalah Pemprov DKI Jakarta.

"Karena belum ditetapkan penloknya. Jadi belum bisa disampaikan berapa rumah ini (yang digusur)," ujarnya.

Ara yang hadir di tempat meminta agar tidak banyak rumah warga yang terdampak apabila pembangunan jalan benar terealisasi. Ia juga meminta prosesnya bisa dilakukan tanpa keributan dan lebih manusiawi.

"Boleh saran, Pak? Salah satu pertimbangannya yang menurut saya juga manusiawi, tetapkan lokasi juga. Selain mungkin yang accessiblenya baik, juga sedapat mungkin sangat sedikit rumah rakyat yang perlu digusur atau kalau perlu tak perlu digusur," tutur Ara.

Ada pun terkait dinding yang menutupi RW 5 dan RW 6 di daerah Kapuk Muara adalah tembok beton yang menutupi lahan luas milik PT Mandara Permai. Kemudian, tidak jauh dari dinding tersebut terdapat banyak tumpukan bebatuan dengan dalih kawasan itu merupakan daerah rawa-rawa. Penutupan dengan bebatuan tersebut diduga menyebabkan rumah warga di daerah sekitar kebanjiran.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait Foto: Sekar Aqillah - detikcom

Pada mediasi hari ini, Wakapolres Metro Jakarta Utara AKBP James Hutajulu menyatakan bebatuan tersebut ditumpuk oleh PT Lumbung Kencana Sakti di atas tanah cekung mirip drainase atau saluran air.

Fungsi batuan tersebut adalah untuk mengalirkan air karena lokasinya berada di tanah cekung yang merupakan saluran air. Fungsinya mencegah banjir. Panjang tumpukan batu 3.049 meter dan telah dibuat sejak 2023. Saluran tersebut terhubung dengan rumah pompa.

Kunjungan kali ini belum membuahkan kesepakatan bulat dan seragam antar warga. Ara berjanji akan datang kembali ke Kapuk Muara pada Sabtu (15/2/2025) mendatang.

"Saya akan undang lagi, tanggal 15 Maret kita kumpul lagi jam 4 sore," sebut Ara.

Proyek pembangunan 20 unit rumah khusus TNI/Polri di Maluku bermasalah setelah ditemukan ada oknum ASN Balai Pelaksana Penyedia Perumahan (BP2P) Maluku yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Kasus ini menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 2,8 miliar.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman telah menyerahkan Kasus "Pembangunan Rumah Khusus Maluku IV" pada SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Maluku kepada Kejaksaan Tinggi Maluku di Ambon dan diterima langsung oleh Asisten Pidana Khusus.

Inspektur Jenderal PKP Heri Jerman mengungkapkan langkah ini merupakan bagian dari program Serahkan Koruptor (SeKOP) yang fungsinya untuk menegakkan integritas, transparansi, akuntibilitas, dan bebas dari korupsi, visi dari Kementerian PKP.

"Sekop mempunyai fungsi memindahkan sesuatu objek dari satu tempat ke tempat lain. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk memindahkan penyakit ke tempat lain atau "membersihkan diri" sendiri terlebih dahulu daripada dibersihkan oleh orang lain (APH)," jelas Heri seperti yang dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (1/3/2025).

Hadirnya SeKOP juga merupakan realisasi dari pesan Menteri PKP Maruarar Sirait untuk menindak tegas tindakan korupsi.

"Apabila menemukan terjadinya tindak pidana korupsi, ITJEN harus lebih dahulu yang menyerahkan kepada APH (Aparat Penegak Hukum)," kata Ara kepada Itjen PKP.

Kementerian PKP mengungkapkan jika kasus ini sudah dimulai sejak 2016. Terdapat 20 unit rumah khusus untuk TNI/POLRI pasca konflik di Kabupaten Maluku Tengah dan Seram Bagian Barat yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Provinsi Maluku. Pembangunan ini menelan anggaran sebesar Rp 6,1 miliar.

Setelah pembangunannya berjalan, tercatat bahwa Satuan Kerja (Satker) Perumahan Provinsi Maluku telah melakukan pembayaran kepada PT Polawes Raya sebesar Rp 5.871.251.600,00 atau 95 persen dari nilai kontrak.

Pembayaran tersebut dilakukan tidak berdasarkan progres fisik yang sebenarnya sebagai termuat dalam laporan yang dibuat oleh CV Prima Nurkele Konsultan. Diklaim adanya pemalsuan dokumen karena pembayaran yang sebenarnya baru terjadi adalah 45 persen. Pada dokumen tersebut juga dimanipulasi seakan pekerjaan sudah selesai 100 persen.

"Sehingga siapa yang dianggap paling bertanggung jawab sepenuhnya sudah kami rekomendasikan kepada Kajati Maluku untuk menerapkan tersangka," ungkapnya.

Saat menelusuri kasus ini, beberapa data yang diperoleh oleh tim Itjen adalah dokumen termin pembayaran, dokumen kontrak kontraktor pelaksana PT Polawes Raya, dokumen surat pemberitahuan dari manajemen konstruksi CV Prima Nurkele Consultant, dan dokumen persetujuan hibah. Semua dokumen tersebut telah diserahkan kepada Kejaksaan Tinggi Maluku.

Mereka juga menemukan bahwa Kepala SNVT secara aktif memberikan arahan kepada Bendahara Indrawati Madura untuk melakukan pembayaran kepada PT Polawes Raya. Kemudian, Direktur CV Prima Nurkele Consultant, Janes Nanulaitta, menyatakan pembayaran tersebut dilakukan tidak berdasarkan progres fisik yang sebenarnya.

Dari hasil penelusuran tersebut, tim Itjen menyimpulkan bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh beberapa oknum Pegawai SNVT Maluku bersama kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut. Diperkirakan kerugian negara mencapai Rp 2.804.700.047.

Video: Turki hingga UEA Akan Jadi Investor Program 3 Juta Rumah

Video: Turki hingga UEA Akan Jadi Investor Program 3 Juta Rumah