Permukiman penduduk di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur (Jaktim), terbakar pada Jumat (28/2) kemarin. Kini warga mulai membersihkan rumah mereka yang terbakar dari puing-puing.

Pantauan detikcom di lokasi, Jl Tegal Amba, Duren Sawit, Jaktim, Sabtu (1/3/2025), tampak warga mulai menengok rumah-rumah mereka yang terbakar. Para warga pun mencoba membereskan puing-puing rumahnya yang telah hangus dan hancur dilalap si jago merah.

Beberapa dari mereka juga tampak berupaya masuk ke rumah yang sudah terbakar untuk melihat dan mencari sisa barang-barang. Sementara itu, rumah-rumah warga itu sudah tidak berbentuk akibat kebakaran yang terjadi.

Ada bentuk rumah yang hanya menyisakan separuh bentuk bangunan. Ada juga rumah yang masih utuh di bagian lantai bawah lantaran yang terbakar hanya bagian lantai atas.

Kebakaran Duren Sawit, Jaktim, rumah-rumah gosong di sekitar Jl Tegal Amba, 1 Maret 2025. (Kurniawan Fadilah/detikcom)

Di kawasan permukiman yang terbakar tersebut juga terdapat menara atau tower transmisi bertegangan tinggi yang juga tampak terbakar. Besi dari bangunan tower itu pun tampak berwarna hitam pekat atau gosong.

Bau gosong juga masih bisa tercium dari kawasan tersebut meski kondisi api sudah padam sejak semalam. Kemudian debu-debu dari sisa tembok maupun kayu-kayu rumah semipermanen yang terbakar juga beterbangan.

Sebanyak 30 rumah semipermanen di Jalan Tegal Amba, Duren Sawit, terbakar pada Jumat (28/2) sore. Begini kondisi bangunan setelah hangus terbakar. (Agung Pambudhy/detikcom)

Garis polisi masih terpasang di area permukiman warga yang terbakar. Beberapa warga juga terlihat berjaga di tiap-tiap akses masuk permukiman untuk menghindari masuknya orang lain yang memanfaatkan situasi guna mengambil barang yang bukan miliknya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Perumahan Omah Indah, Menganti, Gresik terendam banjir mencapai setengah meter akibat tanggul sungai di Desa Talon jebol. Warga penghuni perumahan yang memiliki bayi memilih mengungsi ke tempat yang tidak kebanjiran.

Informasi yang dihimpun detikJatim, sejumlah warga memilih mengungsi ke tempat ibadah hingga gedung fasilitas umum milik Perumahan Omah Indah atau pulang ke rumah keluarga mereka di Surabaya. Beberapa lainnya bertahan di rumahnya karena banjir mulai surut setinggi mata kaki atau 10 cm.

Yudi Saputra, salah satu warga Omah Indah Blok H-10 memilih pindah ke tempat ibadah yang jaraknya 200 meter dari rumahnya. Dia mengevakuasi keluarganya karena memiliki bayi berumur 8 bulan.

"Karena saya punya bayi yang masih berusia 8 bulan, jadi mending mengungsi ke tempat ibadah yang tak kena banjir," kata Yudi kepada detikJatim, Sabtu (1/3/2024) dini hari.

Yudi tidak memiliki pilihan lain selain mengungsi ke tempat ibadah. Selain tidak memiliki tempat tinggal lainnya, dia membutuhkan air bersih untuk sang buah hati.

"Kalau rumah banjir begini susah, apalagi ada bayi. Kami juga butuh air bersih untuk mandi anak saya, buat susu juga. Sementara air di tendon rumah kotor karena terendam banjir," tuturnya.

Hingga sekitar pukul 01.30 WIB dirinya masih menunggu giliran dari Petugas BPBD Kabupaten Gresik untuk datang melakukan evakuasi. Sejak pukul 23.00 WIB dia belum juga dijemput oleh petugas BPBD.

"Tadi menunggu dari jam 11 malam sampai jam 1 ini kami belum dievakuasi," tuturnya.

Terpisah, Kepala BPBD Kabupaten Gresik Sukardi mengatakan bahwa banjir itu akibat curah air hujan yang turun dengan deras sejak Jumat sore. Pihaknya sudah melakukan evakuasi sejak pukul 21.00 WIB.

"Kami masih fokuskan evakuasi warga ke tempat pengungsian sementara. Karena memang banyak warga yang punya bayi dan balita. Kami prioritaskan itu," kata Sukardi.

Dia menjelaskan bahwa saat ini petugas BPBD dan relawan sedang terbagi di sejumlah titik. Sebab dia menerima laporan bahwa beberapa lokasi kembali terendam banjir.

"Petugas gabungan dan relawan kita bagi di beberapa titik. Saya ini mau menuju Balongpanggang karena di sana kembali banjir dan lebih parah," pungkasnya.

Video: Banjir Rendam Puluhan Rumah di Desa Bambe Gresik

Video: Banjir Rendam Puluhan Rumah di Desa Bambe Gresik

Banjir merendam Perumahan Omah Indah di Kecamatan Menganti, Gresik. Banjir kiriman jelang sahur pertama Ramadan itu terjadi akibat tanggul sungai di Desa Talon, Gresik jebol.

Kurniawan, salah satu warga mengatakan banjir mulai meninggi sekitar pukul 18.30 WIB. Saat itu dia dihubungi oleh istrinya bahwa air mulai membanjiri jalan di depan rumahnya.

"Pas pulang air sudah mencapai lutut, atau sekitar 50 cm," kata Kurniawan kepada detikJatim, Sabtu (1/3/2024).

Banjir di Perumahan Omah Indah, Menganti, Gresik imbas tanggul jebol. (Foto: Jemmi Purwodianto/detikJatim)

Kurniawan menambahkan hingga pukul 00.30 WIB, air sudah masuk ke dalam rumahnya. Khawatir air semakin tinggi dia berupaya menyelamatkan barang berharga ke tempat yang lebih tinggi.

"Belum tau mau mengungsi atau tidak. Saat ini air yang masuk rumah sudah mencapai mata kaki. Kami amankan barang-barang yang mudah rusak kena air dulu," tambahnya.

Kurniawan menyebutkan tanggul yang jebol itu diduga karena tingginya intensitas hujan beberapa hari terakhir. Informasi yang dia dapatkan dari group warga perumahan, tanggul di sungai Desa Talon jebol karena debit air sungai terus meningkat.

"Infonya tanggul di Desa Talon jebol. Karena sejak sore memang hujan deras. Bahkan sampai sekarang masih hujan," pungkasnya.

Video: Banjir Rendam Puluhan Rumah di Desa Bambe Gresik

Video: Banjir Rendam Puluhan Rumah di Desa Bambe Gresik

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur umum Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa menanggung pengobatan bagi penerima makan siang gratis yang mengalami keracunan. Hal ini merespons banyaknya laporan siswa keracunan usai konsumsi menu MBG.

Dadan menjelaskan dalam satu porsi menu Makan Gratis terdiri dari biaya bahan baku dan biaya operasional tetap. Nah biaya pengobatan penerima manfaat yang keracunan bisa ditanggulangi dengan dana tersebut.

"Gini, kan Makan Bergizi itu terbagi dari biaya bahan baku dan biaya operasional. Biaya operasional di satuan pelayanan itu, sifatnya at cost untuk menanggulangi hal-hal yang seperti itu," beber Dadan ditemui di Lanud Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur, Jumat (28/2/2025).

"Nanti semua (pengobatan) di-handle sama Kepala Satuan Pelayanan," katanya menegaskan.

Biaya operasional tetap itu disebut Dadan nilainya akan bervariasi sekitar Rp 1.000-3.000 per porsi. Biaya ini juga yang nantinya akan digunakan untuk menggaji para sukarelawan di Dapur MBG.

"At cost tergantung kebutuhan mereka tapi range-nya antara 1.000 - 3.000 per porsi tergantung kebutuhan termasuk harus menggaji nanti sukarelawan-sukarelawan," papar Dadan.

Soal beberapa kasus keracunan ataupun makanan yang belum matang, Dadan bilang hal ini mungkin terjadi karena program Makan Gratis masih tergolong baru dilakukan. Banyak sekali SPPG yang belum terbiasa membuat makanan dalam skala besar.

Namun, dia menegaskan pihaknya akan melakukan evaluasi harian di seluruh SPPG. Dengan begitu, perbaikan bisa dilakukan.

"Makan Bergizi ini kan butuh pembiasaan, jadi makanan belum matang itu rata-rata terjadi pada SPPG yang baru. Oleh sebab itu, Badan Gizi melakukan evaluasi, evaluasi harian," kata Dadan.

"Karena terus terang yang seperti ini butuh pembiasaan. Bisa masak di rumah untuk 10 orang itu belum tentu bisa masak untuk 150 orang," sebutnya melanjutkan.

Kontrol kualitas di setiap SPPG akan dilakukan langsung oleh Ahli Gizi yang ditempatkan di setiap Dapur MBG. Setiap makanan yang mau dibagikan, kata Dadan, wajib dicek terlebih dahulu oleh Ahli Gizi.

"Ya itu salah satu yang harus dilakukan oleh para Ahli Gizi. Jadi sebelum dikirim ke sekolah, dites dulu. Karena sebetulnya kenapa kita mewajibkan di satuan-satuan pelayanan satu Ahli Gizi karena untuk mengontrol itu, mengontrol kualitas," pungkas Dadan.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), tidak disalurkan dalam dua hari terakhir. Program yang pertama kali diluncurkan pada 17 Februari lalu itu terhenti sejak Kamis (27/2/2025).

"Iya betul. Hari ini dan Kamis (27/2) ) kemarin tidak ada (penyaluran)," kata Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) Kota Bima, Muhammad Humaidin, kepada detikBali, Jumat (28/2/2025).

Humaidin belum mengetahui secara pasti penyebab terhentinya penyaluran MBG. Namun, ia memperkirakan hal ini terjadi karena seluruh siswa di Kota Bima mulai menjalani libur awal Ramadan sejak 27 Februari 2025.

"Kemungkinan karena seluruh siswa libur awal Ramadan yang dimulai per 27 Februari kemarin," ujarnya.

Belum Ada Kepastian Penyaluran MBG Selama Ramadan

Humaidin juga belum dapat memastikan apakah penyaluran MBG akan tetap berlangsung selama bulan puasa atau dihentikan sementara. Hingga saat ini, pihaknya belum menerima informasi resmi dari instansi terkait mengenai kelanjutan program tersebut.

"Kami juga belum tahu apakah program MBG ini akan tetap disalurkan saat puasa atau tidak. Teknisnya belum ada, karena belum ada informasi resmi dari Badan Gizi Nasional (BGN)," imbuhnya.

Program MBG di Kota Bima saat ini hanya berlaku di Kecamatan Asakota. Berdasarkan data Dikpora Kota Bima, sebanyak 3.262 siswa dari 21 sekolah berbagai jenjang mulai dari TK, PAUD, SD, SMP, hingga SMA/SMK menjadi penerima manfaat program ini.

Video: Makan Bergizi Gratis Buat Bumil Wilayah Jakarta Dimulai 9 Januari

Video: Makan Bergizi Gratis Buat Bumil Wilayah Jakarta Dimulai 9 Januari

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan anggaran untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah cukup untuk dibiayai dari APBN. Menurutnya, sumbangan dari APBD tak diwajibkan oleh pemerintah.

Dia menyatakan Presiden Prabowo Subianto sendiri yang menekankan MBG adalah program pemerintah pusat dan sumber modalnya akan berasal dari APBN. Tahun ini sendiri ada Rp 71 triliun anggaran yang disiapkan.

"Nggak diwajibkan, kalau (Pemerintah Daerah) nggak mampu nggak usah. Ini program pusat dan presiden menyatakan biaya Makan Bergizi cukup," tegas Dadan ditemui di Lanud Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur, Jumat (28/2/2025).

Namun, Dadan bilang memang beberapa daerah sendiri sudah secara sukarela menyiapkan anggaran untuk sumbangan program Makan Gratis. Namun, anggaran itu akan diarahkan untuk penyiapan infrastruktur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah.

Untuk penyediaan menu Makan Bergizi Gratis ditegaskan Dadan hanya akan dibiayai menggunakan anggaran APBN yang ada di BGN.

"Iya ada yang menyiapkan. Mereka sudah ada juga yang menyiapkan misalnya Jawa Timur menyiapkan Rp 700 miliar, Bojonegoro Rp 300 miliar, tapi kami arahkan tidak untuk makanan bergizinya tapi untuk penyiapan infrastruktur dan pembinaan rantai pasok dan juga pendampingan," papar Dadan.

Di awal realisasi Makan Gratis awal Januari lalu, pemerintah mendorong penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung pelaksanaan program tersebut. Bahkan sudah ada total APBD yang siap dikucurkan mencapai Rp 5 triliun.

Hal ini diungkapkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Kala itu Tito mengatakan, dirinya telah berdiskusi dengan seluruh sekretaris daerah (sekda) melalui saluran telekonferensi membahas dukungan daerah terhadap program MBG.

Tito mengatakan, eksekusi anggaran baru akan dimulai usai September 2025. Kemungkinan akan ada pergeseran anggaran dan perubahan APBD, disertai pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sekolah-sekolah. Diperkirakan ada sekitar 2.000 SPPG.

"Kalau ditambah APBD provinsi yang PAD-nya kuat itu bisa lebih kurang hampir Rp 5 triliun, jadi lebih kurang bisa membangun 4.000 satuan pelayanan di sekolah-sekolah," ujar Tito di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025) yang lalu.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana merespons viral adanya menu makan bergizi gratis (MBG) yang belum matang diterima siswa sekolah. Dadan menegaskan akan melakukan evaluasi terkait itu.

"Ya evaluasi, evaluasi agar itu tidak terulang kembali. Harus menjaga kualitas sehingga tidak ada keluhan dari penerima manfaat," kata Dadan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (28/2/2025).

Dadan menjelaskan alasan hal itu bisa terjadi. Dia mengatakan, di daerah adanya MBG yang belum matang itu, SPPG-nya masih baru dibuka.

"Saya jelaskan, ini kan baru pertama dilakukan di daerah tersebut, SPPG tersebut. Kami dulu waktu uji coba butuh 3 bulan sampai semua ibu-ibu itu bisa masak untuk 3.000 orang dengan rasa yang sama dengan kualitas kematangan. Jadi sekarang menjadi SOP kami, semua SPPG minta yang baru melakukan harus mulai dari jumlah kecil," katanya.

Viral MBG Mentah

Sebelumnya diberitakan, disebutkan menu daging pada MBG di SD Inpres 3 Waingapu, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), masih mentah dan berdarah segar. Temuan ini viral di media sosial.

Pengelola Dapur MBG Sumba Timur, Jesica Sodakain, mengatakan dirinya menyediakan menu dan makanan yang baik bagi para siswa. Namun untuk kasus daging mentah penuh darah, ia menyebut siswa bersangkutan membeli makanan tersebut dari kantin sekolah.

"Kami menyediakan yang baik dan benar. Foto menu makanan yang beredar itu sudah terkontaminasi dengan nasi kuning, yang anak itu beli di kantin," ujar Jesica, Sabtu (22/2).

Jesica menegaskan hal tersebut sudah dilakukan klarifikasi bersama pihak SD Inpres Waingapu 3, yang memvideokan lalu memviralkan di media sosial. Setelah diklarifikasi, menu tersebut bukan dari MBG, melainkan terkontaminasi dengan makanan yang dibeli dari kantin.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) masih terus berlanjut. Beberapa proyek properti sudah mulai dibangun di sana, seperti perhotelan, perkantoran, hingga rencana pembangunan hunian komersial.

Akan tetapi, di sana masih belum ada tanda-tanda masuknya proyek perumahan subsidi. Apakah para pengembang belum mau membangun rumah subsidi di IKN?

Menurut Ketua Umum DPP Realetstat Indonesia Joko Suranto, pihaknya ingin membangun rumah subsidi di IKN. Namun, tidak dalam waktu dekat ini.

"Apakah REI mau bangun rumah subsidi di IKN? Of Course, pasti lah pada saatnya (dibangun)," katanya dalam acara Diskusi Media 'Menyelisik Kinerja 100 Hari Kementerian PKP' di Bellezza Hotel & Suite, Jakarta Selatan, Kamis (27/2/2025).

Joko melanjutkan, pihaknya akan membangun rumah subsidi ketika sudah mulai banyak penghuni di IKN. Selain itu, fasilitas umumnya juga harus sudah tersedia terlebih dahulu, misalnya seperti rumah sakit dan sekolah, agar masyarakat semakin tergerak untuk ke IKN.

Terlebih lagi, masyarakat yang bisa membeli rumah subsidi harus memenuhi syarat tertentu, misalnya dari sisi penghasilan. Jika penghasilan orang-orang yang tinggal di IKN melebihi batas maksimum syarat pembelian rumah subsidi, maka rumah tersebut tidak akan bisa dibeli.

"Tahun 2028 saja baru mau pindah, kalau kita bangun sekarang atau 2026 kita mengikuti jejaknya Roro Jonggrang, padahal kita kan pelaku usaha, kita kan bangun untuk masyarakat. Kalau masyarakatnya belum ada, berarti kita bangun FLPP rasa Roro Jonggrang," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengatakan, pihaknya baru akan membangun rumah subsidi di IKN jika sudah ada penduduk yang tinggal di sana atau ingin melihat permintaannya terlebih dahulu.

"Pada prinsipnya kami belum bisa jawab karena kami itu bicaranya supply and demand," ungkapnya.

Senada, Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas) M Syawali menuturkan, pihaknya akan melihat permintaan pasar terlebih dahulu sebelum membangun rumah subsidi di IKN. Meski demikian, salah satu anggotanya sudah memiliki tanah di Samarinda yang siap digunakan untuk membangun rumah subsidi apabila diperlukan.

"Tentunya kita harus lebih memprioritaskan captive market. Kalau di sana masih sepi sunyi kami dari Asprumnas juga belum memulai (bangun rumah subsidi) walaupun kami sudah menyiapkan lahan dekat Samarinda itu sekitar lebih kurang 350 ha, itu ada dari anggota kami yang tidak perlu dibayar katanya 'nanti saja kalau sudah laku baru dibayar'. Itu kami memang belum mengeluarkan modal sama sekali untuk di IKN," paparnya.

Di sisi lain, Ketua Umum Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (Apernas Jaya) Andriliwan Mohamad atau yang dikenal sebagai Andre Bangsawan mengatakan pihaknya sudah memiliki lahan tak jauh dari titik 0 KM IKN untuk dibangun rumah subsidi. Namun, pihaknya masih belum ingin membangunnya dalam waktu dekat ini.

"IKN kami dukung, tapi kalau membangun di sana ya kami dari Apernas Jaya belum ada keinginan, tapi kami sudah menyiapkan lahan," ujarnya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bertemu Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi untuk membahas potensi pembentukan asosiasi atau forum konsumen perumahan di Indonesia. Pertemuan tersebut dilakukan di Kantor Kementerian PKP, Kamis (27/2/2025) kemarin.

Pembentukan asosiasi tersebut bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan koordinasi, pendataan, serta penanganan masalah hunian di Indonesia. Dengan demikian, masyarakat bisa mendapatkan perlindungan dari pemerintah.

Berdasarkan data YLKI, pengaduan yang paling populer dan berada dalam ranking 3 besar selama 10 tahun terakhir adalah masalah perumahan baik itu perumahan tapak maupun rumah susun. Permasalahan yang ditemui bukan hanya terkait layanan, serah terima Akta Jual Beli (AJB) hingga pengembang yang tidak memenuhi janjinya dalam membangun perumahan juga turut menjadi masalah.

Ke depan, pihak Kementerian PKP akan berkoordinasi ke YLKI untuk memperoleh data permasalahan yang sudah ada dan tindak lanjut yang dilakukan. Ara mengatakan, pihaknya siap menindaklanjuti setiap pengaduan perumahan dari masyarakat.

"Kami akan berkoordinasi lebih lanjut dengan YLKI untuk memperoleh data permasalahan yang sudah ada. Ada datanya, siapa yang melaporkan dan tindak lanjutnya seperti apa. Silakan laporkan kepada saya masalah perumahan yang paling berat dan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa Kementerian PKP siap menindaklanjuti di setiap pengaduan perumahan dari masyarakat," kata Ara dalam keterangan resminya, dikutip Jumat (28/2/2025).

Ara berharap, dengan adanya kerja sama tersebut maka akan memberikan keuntungan bagi konsumen, khususnya di sektor perumahan.

"Jadi lebih kuat, lebih kredibel, lebih bermanfaat dalam membela kepentingan konsumen," tutupnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Turki hingga UEA Akan Jadi Investor Program 3 Juta Rumah

Video: Turki hingga UEA Akan Jadi Investor Program 3 Juta Rumah

Program makan bergizi gratis selama bulan Ramadan akan tetap berjalan. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hidayana pun membeberkan konsepnya.

Dilansir detikedu, program ini akan berlangsung ketika siswa kembali masuk ke sekolah selesai libur awal puasa pada Kamis, 6 Maret 2025 mendatang.

"Untuk Ramadan tetap dilaksanakan. Jadi kalau sekolah masuk maka program makan bergizi tetap dilaksanakan," ujar Dadan dikutip dari Kantor Berita Antara, Jumat (28/2/2025).

Ia menyebut akan ada perbedaan antara MBG di bulan Ramadan dan bulan-bulan lainnya, yakni dari makan bersama saat istirahat di sekolah menjadi bisa dibawa pulang ke rumah oleh para siswa.

"Tetapi mekanismenya berbeda seperti hari biasa, di mana kita akan berikan makan bergizi itu untuk dibawa pulang," tambahnya.

Dadan menerangkan mekanisme MBG dibawa pulang diberikan bagi siswa yang berpuasa. Bagi siswa yang tidak berpuasa atau nonmuslim, MBG tetap bisa dikonsumsi di sekolah secara sembunyi-sembunyi.

Menurutnya, mekanisme ini berlaku untuk semua siswa di seluruh daerah Indonesia. Ia mengaku sempat mendapat usulan agar daerah dengan mayoritas nonmuslim tetap menyediakan MBG seperti biasa.

Meski demikian, kata Dadan, pihaknya memberikan keputusan untuk berlaku adil. Dengan kata lain, seluruh daerah akan mendapat perlakuan yang sama.

"Nanti kita akan evaluasi setelah berjalan satu minggu begitu, apakah di daerah yang nonmuslim sama seperti yang pada umumnya atau diberikan perlakuan khusus," ucapnya.

Video: BGN Pastikan Porsi Makan Gratis Sudah Sesuai Angka Kebutuhan Gizi

Video: BGN Pastikan Porsi Makan Gratis Sudah Sesuai Angka Kebutuhan Gizi

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hidayana menjelaskan penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah dipastikan tetap berjalan selama Ramadan. Prosesnya akan berlangsung ketika siswa kembali masuk ke sekolah selesai libur awal puasa pada Kamis, 6 Maret 2025 mendatang.

"Untuk Ramadan tetap dilaksanakan. Jadi kalau sekolah masuk maka program makan bergizi tetap dilaksanakan," ujar Dadan dikutip dari Kantor Berita Antara, Jumat (28/2/2025).

Akan ada perbedaan antara MBG di bulan Ramadan dan bulan-bulan lainnya. Yakni dari makan bersama saat istirahat di sekolah menjadi bisa dibawa pulang ke rumah oleh para siswa.

"Tetapi mekanismenya berbeda seperti hari biasa, di mana kita akan berikan makan bergizi itu untuk dibawa pulang," tambahnya.

Berlaku di Seluruh Daerah

Mekanisme MBG dibawa pulang diberikan bagi siswa yang berpuasa. Bagi siswa yang tidak berpuasa atau nonmuslim, MBG tetap bisa dikonsumsi di sekolah secara sembunyi-sembunyi.

Dadan menegaskan mekanisme ini berlaku untuk semua siswa di seluruh daerah Indonesia. Ia mengaku sempat mendapat usulan agar daerah dengan mayoritas nonmuslim tetap menyediakan MBG seperti biasa.

Tetapi pada akhirnya BGN memberikan keputusan untuk berlaku adil. Dengan kata lain seluruh daerah akan mendapat perlakuan yang sama.

"Nanti kita akan evaluasi setelah berjalan satu minggu begitu, apakah di daerah yang nonmuslim sama seperti yang pada umumnya atau diberikan perlakuan khusus," ucapnya.

Imbauan pelaksanaan MBG selama Ramadan juga sudah diterima Dinas Pendidikan daerah. Contohnya Disdik Kota Batam.

Kepala Disdik Kota Batam, Tri Wahyu Rubianto menjelaskan MBG di daerahnya akan tetap berjalan. Kini pihaknya menunggu petunjuk teknis (juknis) terkait pelaksanaannya.

Meski begitu, Tri sudah melakukan pertemuan dengan pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). MBG nantinya akan diberikan dalam bentuk makanan kering agar tahan lama hingga waktu berbuka puasa.

"MBG di bulan puasa, hasil koordinasi dengan kepala SPPG itu akan tetap berjalan dengan menyediakan makanan dalam bentuk makanan kering yang bisa dibawa pulang anak untuk berbuka di rumah," kata Tri.

Ia akan meminta para guru agar bisa memberikan edukasi kepada murid-muridnya bila MBG bisa dimakan di rumah baik untuk siswa muslim maupun non muslim. Sehingga makanan tidak dimakan secara diam-diam di jalan pulang.

"Mungkin nanti para guru yang akan edukasi ke anak-anak bahwa makanan ini akan dinikmati saat waktu buka puasa. Sehingga tidak dimakan secara diam-diam di jalan. Bagi yang nonmuslim silahkan makan di rumah, disarankan jangan makan di depan teman-temannya yang sedang berpuasa," imbuh Tri.

MBG akan tetap dilaksanakan hingga menjelang Idul Fitri. Mekanisme ini juga akan berlaku untuk seluruh siswa.

Berbagai menu MBG di selama bulan Ramadan bisa cek di sini:

MBG Sudah Berjalan di 38 Provinsi

Memberikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto, Kepala BGN Dadan Hidayana menyebut MBG sudah berjalan di 38 provinsi dalam kurun waktu 1,5 bulan sejak diluncurkan. Pelaksanaannya didukung oleh 693 SPPG.

Pada Senin, 24 Februari 2025 lalu MBG baru hadir di Provinsi Papua Tengah. Provinsi ini menjadi yang terakhir dan menandakan secara resmi MBG sudah dilaksanakan di seluruh provinsi Indonesia.

Lebih lanjut, Dadan menjelaskan MBG sudah melayani 2 juta penerima manfaat dan akan terus bertambah untuk mencapai target Presiden Prabowo yakni 6 juta siswa di seluruh Indonesia.

Video: Makan Bergizi Gratis Buat Bumil Wilayah Jakarta Dimulai 9 Januari

Video: Makan Bergizi Gratis Buat Bumil Wilayah Jakarta Dimulai 9 Januari

Sebanyak 28 sekolah tingkat taman kanak-kanak, dasar dan menengah di Kabupaten Banyuwangi telah menerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Pemerintah Pusat, dengan total jumlah siswa sebanyak 5.642 siswa yang dilayani melalui 3 Dapur Umum di 3 kecamatan berbeda.

Sejak di launching pada 3 Februari 2025 lalu oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas), Dapur Umum di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kecamatan Rogojampi telah menyasar 17 sekolah dengan capaian siswa penerima sebanyak 2.915 orang.

Komandan Kodim (Dandim) 0825 Banyuwangi Letkol Arh Joko Sukoyo menyampaikan sesuai arahan Badan Gizi Nasional (BGN), selain di Rogojampi, SPPG Jambewangi dan Kebalenan juga sudah dioperasikan.

"Arahan BGN yang di Desa Jambewangi dan Kebalenan sudah beroperasi, artinya, dapur umum pendistribusi menu MBG itu sudah sama seperti SPPG yang ada di Kecamatan Rogojampi," kata Joko Sukoyo, Kamis (27/2/2025).

Dia menambahkan saat ini SPPG Jambewangi melayani 8 sekolah dengan jumlah siswa 1.347 orang, sementara SPPG Kebalenan melayani 3 sekolah dengan 1.380 siswa.

"Dengan demikian saat ini program MBG di Banyuwangi telah menjangkau 28 sekolah mulai jenjang TK, SD, SMP, dan pondok pesantren," tabah Joko.

Dia tegaskan pihaknya berkomitmen mengawal dan melaksanakan program MBG di Banyuwangi demi menyukseskan Asta Cita Presiden Prabowo. Sementara, terkait operasional SPPG lainnya di Banyuwangi dia sebutkan masih menunggu persetujuan dari BGN.

Video: Makan Bergizi Gratis Buat Bumil Wilayah Jakarta Dimulai 9 Januari

Video: Makan Bergizi Gratis Buat Bumil Wilayah Jakarta Dimulai 9 Januari