Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengajak para investor bidang perumahan untuk menanamkan modalnya ke Indonesia. Salah satu alasannya karena Indonesia memiliki kepastian hukum.

Pria yang akrab disapa Ara ini menuturkan, ada beberapa hal yang menurutnya melakukan investasi di Indonesia merupakan hal yang tepat. Pertama, karena Indonesia adalah negara yang aman. Kedua, memiliki kepastian hukum.

"Nomor satu, tadi saya katakan negara kita aman. Nomor dua, negara kami ada kepastian hukum. Di sini negara kami, mau siapa pun, menteri kalau salah ditangkap KPK sudah. Bupati, wali kota, gubernur sudah, DPR sudah. Jadi ada kepastian hukum," katanya dalam acara Mandiri Investment Forum 2025, Selasa (11/2/2025).

Menurutnya, jika ada pejabat Indonesia yang salah maka akan dihukum sesuai aturan yang berlaku. Tidak peduli apakah pejabat tersebut memiliki koneksi ke presiden atau yang lainnya.

"Dalam 3 minggu atau sebulan ini kita lihat begitu banyak penegakan hukum di negara kami, yang tidak pandang bulu, siapa saja yang melanggar hukum dia harus tanggung jawab. Jadi harus saya sampaikan (Indonesia) aman dan ada kepastian hukum itu penting," paparnya.

Selain itu, Ara menyampaikan bahwa pasar di Indonesia sangat besar. Apalagi kebutuhan rumah di Indonesia juga cukup besar, masih ada backlog 9,9 juta rumah.

"Itu potensi market yang luar biasa," tuturnya.

Jika ada investor yang tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia, kata Ara, ada tiga prinsip yang harus dipenuhi yaitu bermanfaat untuk negara, bermanfaat untuk masyarakat Indonesia, serta bermanfaat untuk investor dan dunia usaha.

"Tolong buat konsep, punya perlu pemikiran apa. Lahan jangan ragukan, terlalu banyak lahan di Indonesia. Market jangan ragukan, terlalu banyak market di Indonesia. Mengenai aturan, ayo kita berbicara. Tentu kita mau business friendly, mau investor friendly, pasti kita akan lakukan. Perlu insentif apa, kita bicarakan, dengan prinsip tadi bagus bagi negara kami, bagus bagi rakyat kami, dan bagus bagi dunia usaha," tutupnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Menteri PKP Minta Pengembang Tidak Bertanggung Jawab Diblacklist

Video: Menteri PKP Minta Pengembang Tidak Bertanggung Jawab Diblacklist

Pemerintah bakal mendirikan Center of Excellence (CoE) alias Pusat Unggulan Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di IPB University. Apa fungsinya?

Dilansir dari situs IPB University, Selasa (11/2/2025), CoE MBG ini bertempat di kawasan Agribusiness and Technology Park (ATP) IPB University. CoE ini akan menjadi wadah khusus untuk mengembangkan dan mengujicobakan protokol inovatif guna mengatasi berbagai tantangan dan kebutuhan baru program MBG.

CoE ini merupakan hasil kolaborasi multipihak antara IPB University, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), Badan Gizi Nasional (BGN), dan United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF).

"IPB University selalu berkomitmen mengoptimalkan peran dosen sebagai peneliti, pelatih, dan inovator, serta memanfaatkan fasilitas laboratorium di berbagai fakultas, departemen, dan pusat studi guna mendukung keberhasilan program MBG," tutur Rektor IPB University Arif Satria saat pembukaan pendirian dan groundbreaking CoE di ATP IPB University pada Selasa (11/2/2025) ini.

IPB University, lanjutnya, siap untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), koperasi, dan kelompok tani, dalam membangun ekosistem penyediaan pangan.

"IPB University juga akan mengembangkan model dapur berbasis karakteristik lokal, memperkaya menu gizi MBG, serta berinovasi bersama berbagai stakeholder terkait," ucapnya.

Groundbreaking ini dihadiri Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hidayana hingga UNICEF Indonesia Representative, Maniza Zaman.

Buku Pedoman Makan Bergizi Gratis

Mendikdasmen Mu'ti dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyerahkan Buku Rekomendasi Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Kepala BGN Dadan Hidayana.

Buku tersebut merupakan hasil kerja sama antara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta didukung oleh UNICEF.

"Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah selaku penerima manfaat yang paling banyak dalam program Makan Bergizi Gratis ini, sudah menyiapkan pedoman bagaimana pelaksanaan program tersebut di sekolah-sekolah, yang tidak hanya fokus pada makanannya, tetapi juga pada pembentukan karakter dan layanan kesehatan," ucap Mendikdasmen Mu'ti dalam rilis Kemendikdasmen hari ini.

Adapun buku-buku tersebut terdiri dari:

1) Rekomendasi Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis
2) Rekomendasi Tata Kelola dan Manajemen Program Makan Bergizi Gratis
3) Rekomendasi Sistem Pemantauan dan Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis
4) Rekomendasi Sistem Penjaminan Keamanan Pangan dan Pengelolaan Limbah Program Makan Bergizi Gratis
5) Kumpulan Rekomendasi Prosedur Operasional Baku Program Makan Bergizi Gratis
6) Pedoman Makan Bergizi Gratis di Satuan Pendidikan
7) Standar Gizi dan Makanan Program Makan Bergizi Gratis

Lebih lanjut, Mendikdasmen menekankan komitmennya agar program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan dengan sukses dan berdampak secara signifikan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

"Kami berusaha agar program Makan Bergizi Gratis ini tidak hanya berdampak pada fisik anak-anak, tetapi juga mental dan karakter mereka. Kami harap penyelenggaraan program ini di sekolah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari program penguatan karakter bangsa melalui nilai-nilai spiritual, kebersamaan, tanggung jawab, dan kemandirian," tuturnya.

Video: Hitung-hitungan Gizi Busui, Bumil dan Balita di Menu MBG

Video: Hitung-hitungan Gizi Busui, Bumil dan Balita di Menu MBG

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan tugas yang mudah. Ia mengibaratkannya seperti menggelar hajatan atau pesta pernikahan setiap hari selama satu tahun penuh.

Sri Mulyani mengatakan jika pesta pernikahan dipersiapkan dari jauh-jauh hari, program Makan Bergizi Gratis dilakukan dalam lima hari setiap minggunya.

"Jika Anda akan mengadakan pernikahan untuk anak-anak Anda, Anda mempersiapkannya selama 1 tahun atau 6 bulan. Kalau MBG, kami menyediakan makanan untuk 5.000 di setiap fasilitas (dapur) setiap hari. Jadi Anda merasa seperti memiliki pesta pernikahan setiap hari selama setahun," kata Sri Mulyani dalam acara Mandiri Investment Forum di Hotel Fairmont, Jakarta Selatan, Selasa (11/2/2025).

Sri Mulyani menyebut pemerintah tidak hanya akan terus mendukung program MBG dari segi anggaran, melainkan juga dari kapasitas Badan Gizi Nasional (BGN) dalam melakukan eksekusi.

Melihat manfaatnya, program MBG diklaim dapat berkontribusi 0,7% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Dalam paparan Sri Mulyani, program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu melibatkan sekitar 185.000 pekerja dan berpotensi mengurangi kemiskinan 0,19%.

"Itulah sebabnya ini adalah area yang akan kita terus berikan prioritas yang lebih tinggi bukan hanya dalam hal budget, tetapi yang paling penting dalam pelayanan," pungkas Sri Mulyani.

Masih dalam paparannya, Sri Mulyani membeberkan terdapat tiga skema dari penyaluran MBG yakni yang saat ini berlaku, target awal dan opsi ekspansi.

Skema Makan Bergizi Gratis:

Skema Saat Ini (existing):

Timeline: Januari 2025
Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG): 220
Cakupan SPPG: 3.000 penerima manfaat
Penerima manfaat: 589.902 siswa, ibu hamil dan balita
Anggaran: Rp 71 triliun

Skema Target Awal (initial target):

Timeline: Desember 2025
SPPG: 5.000
Cakupan SPPG: 3.000-4.000 penerima manfaat
Penerima manfaat: 15,5 juta siswa, 2,4 juta ibu hamil dan balita
Anggaran: Rp 71 triliun

Skema Ekspansi (expansion options):

Timeline: Desember 2025
SPPG: 15.000 (moderat), 28.000 (optimistik)
Cakupan SPPG: 3.000 penerima manfaat
Penerima manfaat: 40 juta siswa, ibu hamil dan balita (moderat), 82,9 juta siswa, ibu hamil, dan balita (optimistik)
Anggaran: Rp 71 triliun + Rp 100 triliun

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menerima audiensi Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah, hari ini. Pertemuan tersebut membahas peluang kerja sama membangun perumahan dan kawasan permukiman di desa.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah mengatakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan membangun tiga juta rumah, yakni satu juta rumah di perkotaan, satu juta di pedesaan, serta satu juta rumah di kawasan pesisir.

"Jadi angka 3 juta rumah ini kemarin kita definisikan 2 juta itu di desa, karena kebanyakan pesisir yang jumlahnya sekitar 12.000 kawasan pesisir di data di Indonesia itu mayoritas berada di desa," ujar Fahri dalam keterangan tertulis, Selasa (11/2/2025).

Fahri menilai desa akan menjadi bagian penting karena efek mobilisasinya paling tinggi berada di desa dengan melibatkan UMKM, koperasi dan BUM Desa. Dengan begitu, nantina 185 sektor yang terkait dalam pembangunan perumahan, terutama yang berada di desa, akan sangat menggeliat.

Oleh karena itu, kolaborasi antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Kementerian Desa penting dilakukan untuk menyukseskan program tiga juta rumah yang akan dilakukan oleh pemerintah.

"Jodohnya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Desa. Perumahan ini adalah alat, intinya adalah pemberantasan kemiskinan," ungkapnya.

Kerja sama ini mendapat sambutan baik dari Yandri. Pihaknya berkomitmen mendukung kebijakan Prabowo dengan program tiga juta rumah tersebut.

Ia mengatakan ada banyak hal yang bisa disinergikan antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Kementerian Desa. Pasalnya, dua dari tiga juta rumah yang akan dibangun akan berada di desa.

Lebih lanjut, Yandri menjelaskan pihaknya akan membuat konsep dan model di beberapa desa yang akan dijadikan sebagai percontohan. Menurutnya, CSR atau perusahaan akan dilibatkan dalam program percontohan ini.

Selain itu, 15% dana desa yang dialokasikan untuk kemiskinan ekstrem, bantuan luar negeri atau dana dari pemerintah pusat bisa digunakan untuk program percontohan ini.

"Nah kalau itu sudah berhasil tinggal kita replikasi saja, begini caranya, sesuai dengan kemampuan di desa itu masing-masing. Termasuk tadi yang Perumahan pesisir ya, kalau pesisir itu pasti di desa semua, hampir itu, maka kita ada MoU juga dengan Menteri kelautan," ungkap Yandri.

Sebagai informasi, turut mendampingi Yandri, yakni Wamendes PDT Ariza Patria, Sekjen Kemendes PDT Taufik Madjid, Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Nugroho Setijo Nagoro, Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Samsul Widodo, Dirjen PEID Tabrani serta pejabat tinggi lainnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Sebanyak 15 unit rumah dan 1 masjid di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan (Sulsel), mengalami kerusakan akibat angin puting beliung. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.

"16 unit (yang rusak) dengan masjid," ujar Kepala Bidang Logistik dan Kedaruratan BPBD Bulukumba Abdul Haris kepada detikSulsel, Selasa (11/2/2025).

Angin puting beliung menerjang 2 dusun di Desa Tanah Harapan, Kecamatan Rilau Ale, Bulukumba, Senin (10/2), sekitar pukul 14.30 Wita. Di Dusun Talle-Talle sebanyak 12 unit rumah dan 1 masjid rusak, sedangkan di Dusun Ganjenge 3 rumah rusak.

"(Kerusakan terjadi pada bagian) atap. Kebanyakan terbang. Ada 2 rumah di situ (di Dusun Talle-Talle) tidak bisa sama sekali dihuni. Jadi, kami buatkan tenda masing-masing di depan rumahnya," katanya.

Selain rumah warga dan masjid, 1 unit kendaraan roda 4 juga mengalami kerusakan. Sejumlah korban terdampak tetap bertahan di rumah masing-masing.

"Tidak ada (korban jiwa). Kemarin kami ke sana sudah memberikan pelayanan dasar, berikan bantuan logistik. Sementara logistiknya dipenuhi semua dulu," tuturnya.

Lebih lanjut, Haris menyampaikan, BPBD Bulukumba telah melakukan asesmen dan mendokumentasikan kerusakan akibat bencana ini. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan juga dijadwalkan akan berkunjung ke lokasi untuk meninjau kondisi warga yang terdampak.

"Dinas Perumahan juga mau berkunjung ke sana," ucapnya.

Video: Penampakan Rumah Warga Pangkep Rusak Diterjang Angin Puting Beliung

Video: Penampakan Rumah Warga Pangkep Rusak Diterjang Angin Puting Beliung

Banjir merendam sejumlah wilayah di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) hari ini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Makassar mencatat sebanyak 179 warga mengungsi imbas banjir di Kelurahan Manggala Kecamatan Manggala dan Kelurahan Katimbang Kecamatan Biringkanaya.

Dilihat detikSulsel dalam Laporan Situasi Dampak Bencana Hidrometeorologi Kota Makassar, Selasa (11/2/2025), total ada 179 orang dari 56 kepala keluarga (KK) yang kini mengungsi per pukul 12.00 Wita. Mereka mengungsi di 5 titik pengungsian.

Di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, warga mengungsi di 3 titik pengungsian. Masing-masing 90 orang dari 27 KK di Masjid Jabal Nur, 30 orang dari 12 KK di Masjid Makkah Al Mukarramah, dan 29 orang dari 8 KK di Masjid Al Muttaqin.

Sementara di Kelurahan Katimbang, Kecamatan Biringkanaya, saat ini terdapat 2 titik pengungsian. Masing-masing 26 orang dari 8 KK di Masjid Ikhlas dan 4 orang dari 1 KK di Masjid Grand Rahmani.

BPBD juga mengingatkan warga untuk waspada potensi cuaca ekstrem dalam beberapa waktu ke depan. BPBD menyampaikan akan terjadi pasang maksimum yang disebabkan adanya fase Bulan Purnama pada Rabu (12/2) pukul 18.00-21.00 Wita.

"Didukung potensi hujan intens sedang-lebat di sepanjang pesisir barat Sulawesi Selatan dan berpotensi menimbulkan bencana Banjir Pesisir (ROB) di Pesisir Kota Makassar," tulis BPBD dalam laporannya.

Diberitakan sebelumnya, banjir merendam permukiman warga di Perumnas Antang Makassar dengan ketinggian air mencapai 1 meter pagi tadi. BPBD Makassar bersama potensi SAR lainnya kini mulai mengevakuasi warga.

Pantauan detikSulsel di Perumnas Antang Blok 8 dan Blok 10 sekitar pukul 10.50 Wita, ketinggian banjir mencapai 1 meter atau setinggi pinggang orang dewasa. Terlihat sejumlah warga mulai melakukan evakuasi mandiri.

Petugas dari BPBD Makassar bersama Polri juga telah bersiaga di lokasi. Mereka tampak membantu warga yang hendak mengevakuasi diri.

Di lokasi juga terlihat sejumlah kendaraan mobil polisi dengan perahu karet BPBD Makassar telah disiagakan.

"Air naik tadi subuh," kata Koordinator Wilayah Manggala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Makassar Akbar kepada detikSulsel di lokasi.

Video: Heboh Pemobil di Makassar Serang Petugas SPBU gegara Masalah Antrean

Video: Heboh Pemobil di Makassar Serang Petugas SPBU gegara Masalah Antrean

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah bertemu dengan perwakilan Asian Development Bank (ADB) pada Senin (10/12). Pertemuan itu membahas peluang kerja sama untuk pembiayaan serta pemanfaatan Program 3 Juta Rumah.

Saat melakukan pertemuan itu Fahri didampingi Dirjen Perumahan Perkotaan Sri Haryati. Fahri menjelaskan, saat ini backlog perumahan di Indonesia cukup tinggi. Untuk itu, intervensi pemerintah dalam penyediaan hunian diharapkan mampu mendorong masyarakat bisa tinggal di hunian yang layak.

"Adanya ADB diharapkan juga menambah dukungan pembiayaan perumahan dimana sebelumnya pemerintah Qatar juga telah memberikan bantuan untuk pembangunan rumah bagi masyarakat guna mensukseskan Program 3 Juta Rumah," ujar Fahri dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (11/2/2025).

Fahri mengungkapkan bawha pihak ADB menilai program pembangunan perumahan yang dilaksanakan pemerintah Indonesia sangat diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Selain itu, pihak ADB juga menyatakan minat untuk mendukung pembiayaan perumahan sebagaimana yang telah dilakukan selama ini di Indonesia maupun negara-negara lainnya," ungkapnya.

Pada kesempatan itu, kedua belah pihak juga mendiskusikan tentang Indonesia Green and Affordable Housing Program (IGHAP).

"IGHAP adalah program yang didukung oleh Asian Development Bank (ADB) untuk membiayai pembangunan perumahan hijau, tahan terhadap perubahan iklim, dan terjangkau bagi rumah tangga berpenghasilan rendah di Indonesia," jelasnya.

Sebagai informasi, tujuh orang delegasi dari ADB yang hadir pada pertemuan tersebut adalah Senior Director of Finance Sector Group Christine Engstorm, Director of Water and Urban Sector Group Srinivas Sampath, Country Director Indonesia Resident Mission Jiro Tominaga, Country Operations Head Indonesia Resident Mission Joris van Etten, Principal Finance Sector Specialist Vivek Rao, Senior Urban Development Specialist Hong Soo Lee, dan National Coordinator for Nusantara/ Loan Preparation Expert Indonesia Resident Mission Yulia.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini telah merambah hingga Sorong, Papua Barat Daya. Para siswa menyambut program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Dalam dokumentasi Biro Pers Istana seperti diterima, Selasa (11/2/2025), terlihat para siswa menyambut ompreng berisi makanan bergizi. Di salah satu sudut dapur gizi Kota Sorong, puluhan petugas sibuk menyiapkan makanan sehat untuk ribuan anak sekolah.

Kepala Dapur Gizi Kota Sorong, Indri Syifa, menjelaskan proses persiapan makanan dilakukan dengan baik. Menurutnya, antusiasme anak-anak tinggi setiap kali makanan tiba di sekolah.

"Apalagi pas pengantaran, anak-anak itu mereka senang sekali untuk mengambil makanan cepat-cepat, jadi antusias dari anak-anak sendiri, dari menu-menunya setiap hari kita berbeda-beda, kita bikinnya itu siklusnya 1 bulan, jadi setiap hari berganti," ujarnya.

Salah satu petugas dapur, Septina Keilem, mengaku turut merasakan dampak program itu dalam kehidupan sehari-hari. Ia menuturkan bagaimana anaknya sendiri kini lebih memilih makan di sekolah daripada membawa bekal atau uang jajan.

"Biasanya kalau dia makan dari rumah sebelum ada makan gratis biasanya dia makan di rumah dia bawa uang jajan, tapi semenjak ada ini dia tidak pernah bawa uang jajan lagi. Dia bilang, 'Mak, tidak usah bawa uang jajan, yang penting air minum'," katanya.

Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini telah merambah hingga Sorong, Papua Barat Daya. Sayur kangkung jadi menu favorit. (Foto: dok. Biro Pers Istana)

Di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 37, program makan bergizi ini membawa perubahan signifikan. Kepala SDN 37 Martha Oktovina Bemey mengatakan sebelumnya banyak anak yang datang ke sekolah dalam keadaan perut kosong.

"Ibu, dia tadi pagi tidak sarapan, jadi dia lemas. Apalagi yang di kelas mau terima pelajaran matematika, pelajaran yang sulit-sulit, anak tidak konsentrasi sehingga, dengan ada makan bergizi ini, saya pantau ke kelas-kelas anak yang tadi jarang masuk, sekarang masuk banyak, mereka masuk untuk menerima pelajaran dan mereka senang sekali," katanya.

Namun Martha menyebut ada tantangan dalam memperkenalkan makanan sehat kepada anak-anak. Beberapa menu baru dianggap masih terasa asing bagi sebagian siswa.

"Ada beberapa menu yang baru pertama di lidah mereka, mereka rasa kurang pas, tapi kita selalu menganjurkan dicoba saja, makan sayuran wortel itu bergizi," ucap Martha.

Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini telah merambah Sorong, Papua Barat Daya. Sayur kangkung jadi menu favorit. (Foto: dok. Biro Pers Istana)

Namun ada juga menu yang langsung mendapat tempat di hati anak-anak. "Sayur kangkung ya dilahap habis karena itu hampir makanan keseharian masyarakat kami yang orang Papua dan saya pikir semua orang suka sayur kangkung," tambahnya.

Kepala SDN 12 Johana Ruhulessyn menilai program tersebut memberikan manfaat besar bagi anak-anak didiknya.

"Pada saat makan mereka amat sangat senang karena kadang-kala mereka datang juga ada yang uang jajan, ada yang sarapan, ada yang tidak, namun dengan adanya makan gratis mereka lebih tambah semangat, untuk yang malas rajin datang ke sekolah," kata dia.

Sementara itu, guru SDN 39, Adomintje Yohana Sanggek, mengungkapkan bahwa program ini tidak hanya mengatasi rasa lapar tetapi juga mendukung pertumbuhan anak-anak.

"Kita ke depannya maunya seperti ini, berprestasi anak-anak karena ini kan makanan sehat bergizi, pertumbuhan perkembangan tubuhnya bagus, berat badannya seimbang," katanya.

Salah satu orang tua siswa, Juned Florens Waromi, mengungkapkan bahwa program makan bergizi membuat anaknya lebih fokus belajar.

"Biasanya kalau anak-anak jajan, harus lari keluar dari sekolah, belanja jauh-jauh, begitu ada penambahan gizi di sekolah mereka sudah tidak pulang-pulang ke rumah lagi," ujarnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Distribusi Makan Bergizi Gratis (MBG) menyasar SDN 71 Gresik, Dusun Mando, Desa Pandu, Kecamatan Cerme, Gresik, Senin (10/2). Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani (Gus Yani) dan Kapolres Gresik AKBP Rovan Richard Mahenu ikut meninjau pelaksanaan program pemerintah pusat tersebut.

Kapolres Gresik terlihat membaur bersama anak-anak SD. Senyum menyungging di bibir Rovan saat bercengkerama dengan anak-anak dan para guru.

Sebanyak 175 paket MBG dibagikan kepada para siswa. Menunya terdiri dari nasi putih, ayam bumbu kecap, gurami crispy, sambal goreng tempe, sayur capcay, dan buah jeruk.

"Kami ingin memastikan bahwa anak-anak kita mendapatkan asupan makanan yang sehat dan bergizi," tegas Rovan dalam keterangannya yang diterima detikJatim, Selasa (11/2/2025).

Rovan menambahkan, pemantauan terhadap distribusi MBG merupakan tindak lanjut dari arahan pimpinan Polri. Hal ini merupakan bentuk kepedulian terhadap anak-anak sekolah.

Selain itu, program ini juga mendukung inisiatif pemerintah dalam mencerdaskan generasi penerus bangsa melalui asupan makanan bergizi.

Ini adalah wujud kepedulian kami dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan generasi muda," tambahnya.

Sementara itu, Gus Yani mengapresiasi program MBG. Dia berharap program ini bisa terus dilaksanakan demi meningkatkan kesejahteraan serta kesehatan anak-anak di Kabupaten Gresik. Program MBG ini diharapkan juga dapat menumbuhkan semangat belajar siswa.

"Sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya konsumsi makanan bergizi dalam mendukung tumbuh kembang anak-anak di Kabupaten Gresik," ucap Gus Yani.

Video: BGN Pastikan Porsi Makan Gratis Sudah Sesuai Angka Kebutuhan Gizi

Video: BGN Pastikan Porsi Makan Gratis Sudah Sesuai Angka Kebutuhan Gizi

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mengingatkan pengembang agar membangun rumah subsidi sesuai standar dan pedoman yang berlaku. Pengembang perlu mempelajari tata bangunan rumah baik dari sisi struktur bangunan maupun arsitektur.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyampaikan pengembang harus membangun rumah layak huni sesuai arahan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Hal ini disesuaikan dengan peraturan perundangan.

"Kualitas rumah diperiksa dan dinyatakan layak huni oleh pemda (pemerintah daerah melalui penerbitan sertifikat layak fungsi (SLF) sesuai ketentuan dalam Undang-Undang tentang Bangunan Gedung dan turunannya," ujar Heru dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (10/2/2025).

Hal itu disampaikannya dalam kunjungan bersama Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) ke meninjau secara langsung kondisi rumah subsidi di Tambun Utara, Bekasi, Jawa Barat, pada Minggu (9/2). Tiga perumahan subsidi yang dikunjungi merupakan anggota dari Apersi dan Himperra, yaitu Perumahan Grand Permata Residence (PT Sandra Utama Indo), Suropati Residence (PT. Mitra Tata Griya) dan Perumahan Amora Bangun Setia (PT Amora Cipta Sukses - Imanan Holding).

Sementara itu, Ara berdialog langsung dengan warga Perumahan Grand Permata Residence, termasuk Ketua RT dan Lurah yang bertemu secara langsung dengan pihak pengembang. Pada kesempatan itu, ia menanggapi keluhan masalah drainase yang menyebabkan adanya genangan air dan banjir di perumahan.

"Rumah subsidi merupakan program dari pemerintah yang sumber dananya berasal dari APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara). Sudah seharusnya pengembang membangun rumahnya dengan kualitas yang baik dan layak huni sesuai dengan peruntukkan Kawasan baik dari sisi tata ruang," kata Ara.

Ia pun meminta pengembang untuk membangun drainase dalam waktu tiga bulan. Ara akan meninjau kembali lokasi yang sama dalam waktu satu bulan. Peninjauan tersebut di bawah pemantauan Ditjen Perumahan Perdesaan dan Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP.

Selanjutnya Ara menyampaikan apresiasi untuk pengembang Suropati Residence di Tambun Utara.

"Saya mengapresiasi fasum yang tersedia untuk warga namun pengembang perlu melakukan koreksi terhadap struktur bangunan agar menghasilkan bangunan yang berkualitas. Semoga ke depan lebih baik lagi," ucapnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi yang sama kepada pengembang Perumahan Amora Bangun Setia di Tambun Utara.

"Bangunan perumahan ini bagus dan saya sangat mengapresiasi hal ini. Untuk perumahan yang bagus pasti saya apresiasi dan untuk perumahan yang bermasalah tentunya akan ada teguran untuk perbaikan ke depan," imbuhnya.

Kemudian, Ara meminta jajaran membuat forum dialog melalui grup WhatsApp yang berisikan Kementerian PKP, Lembaga terkait, BP Tapera dan para pengembang bersama warga.

"Ini berlaku untuk perumahan yang sudah dikunjungi untuk memantau agar terjadi perbaikan ke
depannya, warga harus terlibat disana untuk menyuarakan kondisi progress langsung di lapangan. Ini penting," tutur Ara.

Untuk diketahui, BP Tapera sebagai operator investasi pemerintah sejak 2022 telah menyalurkan dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) untuk rumah subsidi. Tahun ini, BP ditargetkan menyalurkan dana FLPP sebanyak 220 ribu unit. Tercatat per 7 Februari 2025, BP Tapera telah menyalurkan dana FLPP untuk 3.980 unit rumah senilai Rp 487,034 miliar.

Sebagai informasi, kunjungan tersebut turut dihadiri oleh Sekjen Kementerian PKP Didyk Choiroel, Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Aziz Adriansyah, Dirjen Perumahan dan Perdesaan Imran, serta Staf Ahli Bidang Sistem Pembiayaan, Pencegahan Korupsi dan Pemberdayaan Masyarakat Budi Permana

Rumah Subsidi Banyak Tak Dihuni

Rumah Subsidi Banyak Tak Dihuni

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan perlu ada solusi untuk memperkuat likuiditas perbankan untuk mendukung pembiayaan Program 3 Juta Rumah. Ia akan bertemu dengan sejumlah instansi untuk mencari solusi pembiayaan program tersebut.

Ia mengungkapkan diskusi akan dilaksanakan pada Selasa (11/2). Ia mengajak pimpinan dari Bank Indonesia (BI), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara hingga Himpunan Bank Milik Negara.

"Kita tuh ditargetkan 3 juta membangun dan merenovasi rumah di tahun di oleh Presiden Prabowo (Subianto) dan kita berusaha keras ya. Kita tidak menjadikan efisiensi anggaran kementerian menjadi alasan untuk tidak semangat, justru kita harus makin kreatif dan optimis seperti Bapak Presiden Prabowo. Nah jadi kami juga akan bertemu besok (11/2/2025)," ujar Ara di Kementerian BUMN, Senin (10/2/2025).

Selain itu, pertemuan tersebut akan membahas peran BI dalam mencapai target pertumbuhan perekonomian Indonesia sebesar 8 persen seperti yang dicanangkan Prabowo. Lalu, ia juga mempersilakan Menteri BUMN Erick Thohir untuk membagi gagasan terkait faktor likuiditas.

Ara menegaskan upaya menguatkan likuiditas perbankan harus legal, bisa bersaing, serta bisa menggerakkan sektor perumahan. Pasalnya, terdapat ratusan industri yang terkait dengan sektor perumahan. Ara menyebutkan industri tersebut di antaranya semen, kaca, cat, pasir, batu, kayu, aluminium, dan baja ringan.

"Jadi kalau ini didorong, saya yakin akan memberikan kontribusi kepada pertumbuhan yang mau dicapai sejumlah 8 persen itu secara signifikan," katanya.

Di sisi lain, ia menyampaikan ucapan terima kasih kepada Prabowo atas kebijakan yang pro rakyat. Kebijakan tersebut membebaskan pungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), persetujuan bangunan gedung (PBG) pengganti izin mendirikan bangunan (IMB), dan pajak pertambahan nilai (PPN).

"PPN-nya (untuk rumah) di bawah Rp 2 miliar (gratis sejak) 1 (Januari) sampai bulan Juni ini gratis. Jadi ini waktunya buat rumah," tuturnya.

Kemudian, waktu pengurusan PBG yang memakan waktu 2-3 bulan, kini dipercepat. Bahkan, Ara menyebutkan sudah ada sejumlah daerah hanya dalam hitungan menit, bahkan ada yang sekitar 15 menit. Daerah itu antara lain Sumedang, Subang, Bali, dan Jakarta.

Menurutnya, hal ini menunjukkan birokrasi di bawah kepemimpinan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dapat melayani dengan cepat. Kondisi tersebut dinilai memberi pengaruh signifikan pada pelayanan publik.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

BUMN akan menyiapkan 792 hektare (ha) lahan untuk program 3 juta rumah. Di atas lahan 792 hektare tersebut akan dibangun 123.000 rumah.

Rencana itu disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir usai bertemu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) dan sejumlah asosiasi pengembang perumahan, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (10/2/2025).

"Untuk percepatan 792 hektare yang jelas kita mappingkan ini bisa dipercepat. Kurang lebih 123.000 rumah yang bisa dilakukan percepatannya," ujar Erick

Erick mengatakan dari total luasan lahan tersebut, ada lima lahan yang sudah dipastikan statusnya jelas. Artinya tidak ada masalah hukum, administratif, atau teknis yang menghambat pembangunan nantinya.

"Nah lalu ada 5 yang kita clean and clear, yang nanti kita akan dorong dan akan ditinjau. Nanti saya sudah tunjuk PMO dari Perumnas, untuk 1-2 hari ke depan, untuk langsung dilihat," katanya.

Di sisi lain, Erick meminta adanya payung hukum yang jelas terkait kerja sama antara sektor swasta dan BUMN dalam pembangunan tersebut.

"Kita ingin memastikan antara private sector dan BUMN bekerja secara transparan. Karena tadi kuncinya disampaikan Pak Ara, pelayanan kepada rakyat dan masyarakat. Kepercayaan publik menjadi sangat penting," katanya.

Direktur Utama Perum Perumnas Budi Saddewa Soediro menambahkan 792 hektare lahan tersebut sebagian besar merupakan milik Perumnas. Sementara 5 lokasi merupakan milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.

Ia menyampaikan, 5 lahan tersebut berada di Pulo Gebang, Jakarta, Stasiun Cisayur, Tangerang, Stasiun Jurangmangu, Tangerang Selatan. Kemudian akan ada revitalisasi Rumah Susun Klender, Jakarta dan rumah tapak di daerah Jonggol, Jawa Barat.

"Milik KAI ini semuanya ada di stasiun. Nanti dikembangkan menjadi konsep transit oriented development (TOD)," katanya.