JAKARTA, investor.id - Menurut World Health Organization External, ada 13 juta kematian disetiap tahunnya dan hampir seperempat dari semua penyakit disebabkan oleh lingkungan.

Selain itu 33% penyakit tersebut terjadi pada anak dibawah usia lima tahun. Masalah kesehatan yang ditimbulkan seperti asma, penyakit paru obstruktif kronik (PPOK), penyakit kardiovaskular serta stroke kondisinya dapat diperburuk oleh lingkungan yang tidak sehat.

Untuk itu, konsep green living sangat penting bagi keberlangsungan hidup, tidak hanya untuk manusia namun juga bagi alam. Manfaat konsep ini bagi alam, dapat menjaga kelestarian serta keseimbangan yang tentunya juga dapat menunjang keberlangsungan hidup manusia.

Konsep perumahan green living mendukung keberlanjutan lingkungan, dengan fokus pada efisiensi energi, penggunaan bahan berkelanjutan, hingga dilengkapi fasilitas ramah lingkungan.

Untuk mendukung konsep hunian green living, Perumnas melalui pengembangan kawasan perumahan terjangkau yang mengusung konsep green living  guna menciptakan lingkungan yang berkelanjutan dan sehat bagi penghuninya. Konsep itu dikembangkan pada Samesta Pasadana, proyek hunian landed Perumnas yang berlokasi di Kabupaten Bandung.

Pengembangan perumahan ini juga merupakan bentuk komitmen mendukung program pemerintah dalam pembangunan 3 juta rumah.

Untuk memastikan progres serta keberlanjutan pengembangan Samesta Pasadana, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, bersama PJ Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin melakukan tinjauan langsung ke lokasi proyek, Minggu (29/12/24).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait yang akrab disapa Ara menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, BUMN, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyediakan perumahan berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

"Saya setiap kunjungan ke perumahan mau bertemu warga karena ujung semua kebijakan itu untuk warga penghuni sebagai konsumen. Untuk itu saran saya dikumpulkan semua aspirasi warga untuk ditindaklanjuti, seperti tadi ada warga yang minta dibangunkan masjid, mulai dibangun tahun depan ya karena ini aspirasi warga," ujar Maruarar dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (8/1/2025).

Kunjungan Menteri Maruarar ini merupakan salah satu rangkaian dalam tinjauannya pada proyek-proyek Perumnas, setelah sebelumnya meninjau proyek Perumnas lainnya bersama Menteri BUMN Erick Thohir di Samesta Mahata Margonda Depok, Samesta Mahata Tanjung Barat Jakarta, serta aset Perumnas di Blok K Pulogebang.

Tinjauan ini juga dilaksanakan untuk memastikan kesiapan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) di 2025.

Sementara itu, Direktur Utama Perum Perumnas, Budi Saddewa Soediro, menyampaikan bahwa proyek Samesta Pasadana adalah wujud inovasi Perumnas dalam memenuhi kebutuhan hunian masyarakat modern yang ramah lingkungan.

Kementerian BUMN melalui Perumnas berkomitmen untuk mendukung program pemerintah dalam penyediaan hunian terjangkau dan berkualitas.

Proyek Samesta Pasadana hadir dengan konsep green living yang mengedepankan keseimbangan antara hunian dan lingkungan sehat serta pengembangan hunian dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah atau MBR. Program ini akan meningkatkan akses pembiayaan perumahan dan mengurangi backlog kepemilikan rumah.

“Dukungan dari pemerintah, termasuk Kementerian PKP melalui bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum atau PSU pun menjadi hal yang sangat kami apresiasi  dan dapat menjadi dorongan signifikan dalam percepatan pengembangan proyek ini,” ujar Budi.

Perumnas terus berkomitmen untuk mengalokasikan hunian FLPP pada setiap proyeknya, termasuk pada Samesta Pasadana yang 48% dari total hunian merupakan hunian subsidi dengan skema FLPP. 

Dengan konsep green living, proyek Samesta Pasadana dirancang untuk menciptakan ruang terbuka hijau yang optimal, penggunaan material ramah lingkungan, konsep drainase berwawasan lingkungan seperti kolam retensi, serta infrastruktur pendukung yang efisien.

"Hal ini sejalan dengan visi Perumnas dalam menghadirkan solusi perumahan yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat," pungkasnya 

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan, program 3 juta rumah yang digagas Prabowo Subianto diutamakan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Skema pembiayaan program ini sudah berjalan, bahkan menyasar masyarakat yang tidak punya gaji tetap.

Menurut Ara, panggilan akrab Maruarar, pemerintah telah memberikan bantuan pembiayaan kepada masyarakat yang tidak punya gaji, tapi punya penghasilan seperti penjual bakso, penjual sayur, dan sebagainya. 

Pemerintah telah menyiapkan skema agar kelompok masyarakat tersebut dapat memiliki rumah.

"Itu tidak punya gaji, tapi punya kegiatan usaha, kita membuat scheme, cara, sehingga rakyat juga bisa memiliki rumah dengan yang memiliki penghasilan tadi. Ya, dengan cara-cara mensupervisi, mendampingi, melihat kepada tempat jualannya, dan sebagainya," paparnya usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/1/2025).

Menurut Ara, Presiden Prabowo memberikan perhatian terhadap hal ini. Artinya, keadilan harus dijalankan bukan hanya kepada masyarakat yang punya gaji, tetapi juga yang tidak punya gaji, tidak bersifat pegawai, melainkan juga bergerak di sektor informal.

"Saya sudah hadir dan memberikan langsung kepada tukang sayur, kepada tukang bakso, yang tidak punya gaji karena bukan pegawai. Bukan pegawai negeri dan pegawai swasta, tapi bisa sudah mulai diberikan," tegasnya. 

Presiden Prabowo, lanjut Ara, meminta agar program 3 juta rumah dapat semakin menyasar masyarakat yang bergerak di sektor informal atau tidak punya gaji tetap. Ara pun menegaskan pihaknya siap menjalankan arahan kepala negara itu.

Disamping itu, program ini diutamakan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, yakni sekitar Rp 8 juta ke bawah.

Untuk mewujudkam program 3 juta rumah, Ara ini mengatakan, akan memanfaatkan lahan-lahan yang disita negara dengan cara yang legal.

Lahan-lahan yang disita negara tersebut di antaranya berasal dari lahan hasil tindak pidana korupsi yang disita Kejaksaan Agung (Kejagung) hingga lahan yang disita dari Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

"Kemudian juga dari yang HGU-nya sudah tidak diperpanjang, dan berbagai jenis lainnya, itu akan masuk kepada Dirjen Kekayaan Negara, ke Bank Tanah, kemudian akan diproses lebih lanjut. Kami akan membuat skema yang legal, yang ada kepastian hukumnya, dan juga yang berkeadilan," tutur Ara.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengaku sudah membangun 40.000 rumah sejak Oktober 2024. Hal tersebut ia disampaikan usai mengikuti Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/1/2025).

Hadir pula dalam rapat terbatas tersebut, yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

“Jadi kami melaporkan sampai saat ini ada sekitar 40 ribu rumah yang sudah kita bangun per 20 Oktober (2024),” ujar Maruarar di Kompleks Istana Kepresidenan, pada Selasa (7/1/2025).

Pria yang akrab disapa Ara itu memastikan unit rumah yang dibangun untuk rakyat jumlahnya akan terus bertambah. Sebab, ini merupakan bagian dari program 3 juta rumah yang digagas oleh Presiden Prabowo.

Untuk mewujudkan program tersebut, pemerintah akan memanfaatkan lahan-lahan yang disita negara secara legal. Lahan-lahan yang dimaksud misalnya berasal dari lahan hasil tindak pidana korupsi yang disita Kejaksaan Agung (Kejagung) hingga lahan yang disita dari Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

“Kemudian juga dari yang HGU-nya sudah tidak diperpanjang, dan berbagai jenis lainnya, itu akan masuk kepada Dirjen Kekayaan Negara, ke Bank Tanah, kemudian akan diproses lebih lanjut. Kami akan membuat skema yang legal, yang ada kepastian hukumnya, dan juga yang berkeadilan," tutur Ara.

Menteri Ara menambahkan, pembangunan rumah dari lahan sitaan negara tersebut diutamakan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), yakni dengan pendapatan sampai dengan Rp 8 juta.

Selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan skema atau supervisi mengenai pembiayaan agar masyarakat yang tak punya gaji tetap seperti tukang bakso dan penjual sayur—pekerja informal—dapat memiliki rumah.

“Itu menjadi perhatian bapak presiden, artinya keadilan itu harus dijalankan, bukan hanya kepada yang punya gaji, tetapi juga yang tidak punya gaji, tidak bersifat pegawai, tetapi yang bergerak di sektor informal. Itu menjadi perhatian beliau,” papar Ara.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, Investor.id – PT Semen Indonesia Tbk (SIG/SMGR) menunjukkan komitmen mendukung pemerintah mencapai target pembangunan 3 juta rumah per tahun melalui penguatan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan dan inovasi produk bata interlock presisi. 

Produk turunan dari semen hijau SIG ini berhasil memikat para pengembang perumahan dan sektor perbankan, karena menjadi solusi tepat pembangunan rumah yang ramah lingkungan dengan proses yang mudah, cepat, dan efisien.  

Dalam kunjungan ke rumah contoh bata interlock presisi SIG di Bambu Apus, Jakarta Timur, Jumat (27/12/2024), Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengapresiasi inovasi bata interlock presisi SIG untuk mempercepat pembangunan perumahan dalam rangka menyukseskan program 3 juta rumah. 

”Proses pembangunan rumah dengan bata interlock presisi SIG sangat cepat dan hasilnya sangat bagus, serta efisien dalam hal pengecatan dan pengacian, hanya menggunakan varnish. Produknya juga halus, jadi bisa langsung ditempati. Ini adalah teknologi yang patut disebarluaskan ke seluruh pengembang,” kata Junaidi Abdillah, dikutip dari siaran pers SIG, Senin (6/1/2025).   

Ketua Umum DPP Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono menyebut, bata interlock presisi adalah terobosan baru yang luar biasa dari SIG. Jika dilihat dari hasil akhir, kualitas bata interlock presisi tidak hanya cocok digunakan untuk rumah dengan skema pembiayaan FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan), tetapi juga sangat layak untuk rumah komersial. 

“Presisinya bagus, kualitasnya bagus. Jadi bata interlock presisi ini sangat tepat untuk mendukung pembangunan 3 juta rumah,” kata dia. 

Ketua Umum Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas) M. Syawali P. melihat bata interlock presisi ini memiliki keunggulan dari segi kecepatan, kerapihan, dan biaya yang lebih efisien karena bisa dikerjakan dengan sedikit tenaga kerja. 

“Semoga ke depan bata interlock presisi ini terus meningkatkan kualitas dan mutunya yang menjamin keselamatan jiwa. Karena tadi saya lihat rumah contoh itu bagus sekali, halus dan sangat efektif,” kata M. Syawali P.        

Perwakilan pengembang, Joko Santosa yang merupakan CEO Asatu Corporation, berbagi pengalaman membangun hunian percontohan nasional MBR  (masyarakat berpenghasilan rendah) ramah lingkungan yang bekerja sama dengan ekosistem perumahan Kementerian PUPR, Pemda Kendal, Bank Tanah, BP Tapera, SMF dan BTN menggunakan bata interlock presisi di Kendal, Jawa Tengah. 

Menurut dia, penggunaan bata interlock presisi membuat biaya pembangunan lebih efisien, hasil konstruksi yang kokoh dengan tampilan yang estetis, serta mampu mengondisikan udara dalam ruangan tetap sejuk baik siang maupun di malam hari.

"Keunggulan lainnya yang paling penting bagi kami adalah kecepatan waktu pengerjaan. Jadi, kami bisa membangun dua kali lebih cepat daripada waktu jika kami membangun memakai material konvensional biasanya,” kata dia. 

Kesamaan Visi 

Direktur Utama SIG Donny Arsal menyampaikan terima kasih kepada BTN dan para pengembang yang telah berkunjung ke rumah contoh bata interlock presisi, sehingga SIG dapat memperkenalkan teknologi bata ini. SIG meyakini, berkumpulnya para pemangku kepentingan di bidang perumahan ini didasari oleh kesamaan visi untuk menghadirkan hunian yang ramah lingkungan, berkualitas dan terjangkau untuk masyarakat.

Setelah memperkenalkan rumah contoh bata interlock presisi tipe 36 di Ibu Kota Nusantara (IKN) Agustus 2024, kini SIG menghadirkan rumah serupa tipe 57 di Bambu Apus, Jakarta Timur. Bata interlock presisi merupakan hasil penelitian terapan dengan mekanisme kerja yang saling mengunci antar balok seperti sistem lego. 

”Penggunaan bata interlock presisi memberikan banyak keuntungan dalam pembangunan rumah dibandingkan material konvensional, karena lebih efisien dalam penggunaan material, lebih mudah dalam pengaplikasian yang membuat durasi pembangunan lebih cepat, serta telah dinyatakan ramah gempa,” kata dia. 

Selain rumah contoh, SIG mengaplikasikan solusi beton inovatif berbasis semen hijau, seperti solusi beton dekoratif, dan paving block berpori sebagai solusi kawasan tergenang.  ”Bata interlock presisi merupakan teknologi yang mengubah metode pembangunan rumah menjadi lebih mudah, cepat dan efisien, dengan kualitas konstruksi yang kokoh dan tampilan yang modern, sehingga memberikan nilai tambah bagi pengembang dan pemilik rumah,” ujar Donny. 

Editor: Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Program makan bergizi gratis (MBG) dilaksanakan secara nasional mulai hari ini, Senin (6/1/2025). Selaku penggagas program, Presiden Prabowo Subianto sewaktu-waktu akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) untuk memantau pelaksanaan program unggulannya tersebut.

Hal ini disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana usai rapat kerja bersama Komisi IX DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/1/2025).

Dadan mengabarkan, Presiden Prabowo selalu memantau setiap saat perkembangan program ini. Apalagi program ini merupakan suatu terobosan yang dia cetuskan.

Prabowo juga menyampaikan agar segala persiapan untuk program MBG dilakukan dengan sebaik-baiknya. Pria nomor satu di Indonesia saat ini juga memantau dari berbagai sisi.

"Ya namanya sidak loh nanya. Ya sementara tolong dipersiapkan sebaik-baiknya. Beliau tetap mantau dari berbagai sisi," lanjut Dadan. 

Dadan juga meyakini Prabowo akan meninjau ke berbagai lokasi di Indonesia yang menjadi titik penerapan program MBG. Namun Dadan tidak bisa memastikan kapan sidak yang akan dilakukan Prabowo itu kira-kira berlangsung.

"Beliau pasti akan meninjau ke berbagai lokasi. Tapi namanya sidak kan tidak tahu," tukasnya.

Dadan pun akan mengevaluasi pelaksaan program MBG ini tiap hari.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

TANGERANG, investor.id – Pemerintah menetapkan program makan bergizi gratis (MBG) akan mulai dilaksanakan secara nasional pada 6 Januari 2025. Namun, ternyata tidak semua daerah sudah siap melaksanakan program tersebut, salah satunya Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang, Banten.

Kendati Pemkot telah melakukan uji coba makan bergizi gratis di beberapa sekolah, namun kapan pelaksanaan MBG akan dimulai belum ada kejelasan.

Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Mualim mengaku, Pemkota Tangerang belum menerima jadwal pelaksanaan program makan bergizi gratis dari pihak Badan Gizi Nasional (BGN).

"Kalau di kota Tangerang belum ada jadwalnya," kata Mualim menginformasikan terkait pelaksanaan makan bergizi gratis di Kota Tangerang, Sabtu (4/1/2025).

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga mengungkapkan pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) akan dilaksanakan secara bertahap di sejumlah daerah. 

"Jadi, saya dengar, akan dilakukan secara bertahap," kata Tito Karnavian saat kunjungan kerja di pemerintah Kota Tangerang, Banten, Jumat (3/1/2025).

Menurut Tito, pelaksanaan MBG belum bisa dilakukan serentak untuk nasional, kecuali yang mandiri. "Kalau mandiri saya kira nggak masalah.

Nasional nanti akan diturunkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN)," ujarnya.

Ia menyatakan untuk mekanisme pelaksanaan MBG tahap nasional masih di matangkan semua pihak termasuk lembaga terkait. 

"Saya akan koordinasi dengan Kepala badan gizi nasional (BGN), Pak Profesor Dadan Hidayana," ungkap Tito menanggapi pertanyaan pelaksanaan makan bergizi gratis.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengatakan bahwa paling tidak mencakup 20% dari dana desa akan dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis (BMG) pada 2025.

Hal ini Menteri Yandri sampaikan setelah mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri lainnya di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (3/1/2025).

“Untuk ketahanan pangan makan siang bergizi itu dari dana desa. Tadi saya sampaikan 20% dari Rp 71 triliun dana desa tahun 2025 untuk ketahanan pangan,” jelas Yandri.

Mendes bilang, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) akan menjadi salah satu pemasok bahan baku program Makan Bergizi Gratis. Nantinya, setiap desa akan memasok bahan-bahan tertentu.

“Ada desa padi, ada desa jagung, ada desa ikan nila, ada desa melon dan lain sebagainya. Jadi kita akan menyukseskan (program) Makan Bergizi Gratis,” ujar Yandri.

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menjelaskan, peran BUMDes dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis merupakan bagian dari dukungan Kemendes PDT agar bahan baku program tersebut tidak perlu impor.

“Jadi kita arahan bapak presiden makan bergizi gratis itu kerja sama dengan koperasi, BUMDes itu sepatutnya bahan bakunya dari desa, tidak impor,” ucap Yandri.

Kesiapan Koperasi dan BUMDes

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi juga menyatakan bahwa pihaknya siap mendukung program makan bergizi gratis. Kementerian Koperasi, kata Budi, sudah menyiapkan 1.923 koperasi yang siap menampung dan berkontribusi dalam penyelenggaraan makan bergizi gratis.

Dalam mekanismenya, Budi menyatakan bahwa koperasi dan BUMDes akan bersinergi menyiapkan bahan baku untuk program strategis Presiden Prabowo tersebut.

Budi menjelaskan bahwa dukungan ini selain untuk memitigasi impor bahan baku, tetapi juga ditujukan supaya ikut menggerakan ekonomi masyarakat.

“Ada datanya kok itu termasuk koperasi telur berapa, koperasi sayur, koperasi beras, koperasi ikan, dan lain sebagainya. (Konsepnya) membantu misalnya koperasi ternak telur, membantu menyediakan telur. Termasuk desa, desa juga BUMDes sudah menyiapkan, semuanya,” ungkap Budi.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana telah menyatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis akan dimulai pada Senin, 6 Januari 2025 serentak di seluruh Indonesia.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta, Investor.id –PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) diharapkan menjadi megabank karena telah melakukan transformasi dan menunjukan kemajuan yang dinilai luar biasa.

“Saya harap BTN tidak berpuas diri, kalau bisa BTN menjadi megabank, yang bisa memberikan solusi perumahan dan ekosistemnya, saya rasa itu akan jadi proposisi yang menarik di masyarakat, jangan lelah bertransformasi karena transformasi tidak ada ending-nya,” kata Menteri BUMN, Erick Thohir dalam siaran pers, Jumat (3/1/2025).

Pernyataan Menteri BUMN dilontarkan saat membuka Raker BTN 2025 di Jakarta, Jumat (3/1/2025).

Di hadapan para peserta Raker yang terdiri atas jajaran Direksi dan Komisaris serta para BTNers, Erick menilai, transformasi yang dilakukan BTN sejak tahun 2019 terlihat banyak mencapai kemajuan.

“Progress yang luar biasa, saya hargai transformasi yang dilakukan BTN, kalau datang ke bank lain itu biasa, tapi saya percaya BTN akan mencapai kemajuan yang lebih pesat dan akan lebih mudah, karena biasanya yang besar sudah comfort, itu saya apresiasi BTN, transformasi sudah baik, jangan berpuas diri,” kata Erick.

Pada kesempatan yang sama, Erick juga memberikan sejumlah arahan yang mencakup tiga prioritas utama untuk BTN terkait strategi bisnisnya ke depan, yakni mengenai  membangun kepercayaan, memberikan solusi, dan terakhir mengenai ekosistem.

Terkait kepercayaan, Erick berpesan kalau ingin BTN melangkah lebih maju, kepercayaan dari publik harus ditingkatkan, dan BTN dianggap telah melakukan langkah konkrit dengan memperbaiki tata kelola yang baik sebagai sebuah perusahaan.

Sementara itu, terkait solusi, Erick mengapresiasi langkah BTN sebagai bank yang menjadi penyedia solusi bagi masyarakat dengan lebih dulu membangun persepsi dan menarik engagement dari masyarakat. 

Erick menilai, banyak bank yang hanya menjual produknya, dan belum tentu memberikan solusi, selain itu masyarakat juga tidak mudah mempercayai produk atau layanan bank terlebih dengan maraknya informasi khususnya dari media sosial. “Namun, BTN sudah mulai membangun persepsi, atau engagement, perubahan logo dan outlet-nya bisa membuahkan tidak hanya kepercayaan tapi juga engagement brand,” kata Erick.

Dia memberikan sejumlah tips bagi BTN, khususnya mengenai ekosistem yang sedang digiatkan BTN karena BTN ingin membangun ekosistem menyediakan solusi untuk perumahan dan isinya.

Erick meminta BTN menjajaki kerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang memiliki basis nasabah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tentunya memerlukan pengelolaan gaji, namun juga membayar sekolah anak dan memiliki rumah melalui KPR.

“Pak Nixon bisa bekerja sama dengan bank-bank daerah, seperti di Solo, Banten, kita coba bisa back up, sebagai Bank kita tidak bisa berdiri sebagai menara gading tapi juga menjadi agregator,” kata Menteri BUMN.

Selain dengan BPD, Erick juga mendorong BTN untuk mempererat kolaborasinya dengan PT KAI terkait pengembangan perumahan, dan juga bekerja sama dengan InJourney, induk usaha PT Angkasa Pura, untuk penyediaan solusi perumahan bagi para pekerja di kawasan bandara.

“Jadi ekosistem bertemu dengan ekosistem, kita tidak selalu jadi front end, apakah dengan BPD, KAI atau start up, itu bisa mempercepat karena waktu tidak pernah cukup,” kata Erick.

Sementara itu, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menjelaskan dalam Raker 2025, BTN menetapkan visi baru untuk periode 2025-2029 yakni menjadi “Mitra Utama dalam Pemberdayaan Finansial Keluarga Indonesia”, yang bermakna lebih luas dibandingkan visi jangka panjang sebelumnya yakni “To Become the Best Mortgage Bank in Southeast Asia in 2025”. Melalui visi yang baru, BTN memiliki aspirasi untuk menjadi bank yang melayani “beyond mortgage” atau tidak hanya KPR.

“Jadi ada rumah, ada keluarga, tapi tidak cuma soal KPR. Tapi bagaimana mereka bayar listrik, bayar air, bayar sekolah juga di BTN. Setelah rumah terbentuk, kita melayani semua yang dibutuhkan oleh keluarga,” ujar Nixon.

Editor: Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menteri PKP), Maruarar Sirait meninjau progres renovasi hunian Wisma Atlet Kemayoran yang sebagian berlokasi di Pademangan, Jakarta Utara, pada Selasa (31/12/2024) sore.

Disana, pria yang akrab disapa Ara tersebut ingin memastikan renovasi berjalan lancar, yang saat ini penyelesaian telah mencapai 66%. Proyek renovasi Wisma Atlet sendiri menyasar 10 tower dan mencakup 7.426 unit hunian disana, dengan anggaran sekitar Rp 367 miliar.

“Karena tadi saya sudah cek, paling gak ada tiga unit yang belum diperbaiki, yang paling rusak sama yang paling bagus, saya melihat sangat jelas perbedaannya. Dan tadi ada konsultan untuk pengawasan, masih on the track,” ujar Ara.

Ara mengungkapkan, proyek renovasi Wisma Atlet menjadi salah satu program prioritas karena hunian ini punya nilai sejarah bagi Indonesia. Diketahui, Wisma Atlet pernah digunakan para atlet mancanegara selama gelaran Asian Games dan Asian Para Games. Wisma itu juga pernah digunakan sebagai hunian isolasi bagi warga yang terjangkit virus corona dalam masa pandemi Covid-19.

“Ini wisma yang menurut saya bersejarah, karena Asian Games dulu pesertanya di sini ya, Asian Para Games. Kemudian juga pada saat Covid begitu banyak dokter-dokter, perawat-perawat berjuang untuk menyelamatkan rakyat Indonesia,” ungkap Menteri Ara.

Ara berharap penyelesaian proyek renovasi Wisma Atlet terus berjalan lancar tanpa hambatan. Ia juga berpesan agar tidak ada praktik korupsi dalam proyek ini.

“Jangan ada kebocoran, jangan ada korupsi, dan dirawat. Karena ini, merenovasi ini saja Rp 367 miliar, hampir Rp 400 miliar, angka yang besar sekali. Jadi uang rakyat, uang negara harus dikelola dengan baik,” pungkas Menteri Ara.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Kementerian Pertanian (Kementan) telah mempersiapkan total anggaran sebesar Rp 700 miliar untuk berkolaborasi mendukung terlaksananya program makan bergizi gratis (MBG) pada awal tahun 2025.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Hortikultura dan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), Kementan akan memberi dukungan bahan baku yang dialokasikan untuk kesiapan dapur-dapur program MBG.

"Kalau tidak salah anggaran untuk hortikultura, sekitar Rp400 Miliar, yang ke peternakan ayam sekitar Rp300-an miliar. Jadi semuanya Rp 700an miliar," jelas Amran di kantor Kementan, Selasa (31/12/2024).

Amran menuturkan anggaran tersebut dialokasikan sebagai kolaborasi dari Kementan. Selain itu, ia mengatakan dari pihak Kementerian Desa juga berkolaborasi dalam penyediaan pangan sebesar Rp16 Triliun.

"Ini anggaran dari Kementan (Rp700 Miliar), ini kolaborasi dari Kementan. Kemudian anggaran untuk pangan total di Kementerian Desa ada Rp 16 triliun. Cukup besar," jelas Amran.

Menurut Amran, kolaborasi program MBG ini sudah disahkan melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU). Karena itu, Ditjen Hortikultura dan PKH harus menindaklanjuti agar berkolaborasi dengan Kementerian Desa guna menyukseskan progam MBG pada awal Januari 2025 mendatang.

"Kami minta Hortikultura dan Peternakan itu kolaborasi dengan Kementerian Desa. Karena kita sudah MoU, dan kami minta ditindaklanjuti. Anggaran kita, kita sudah siapkan di Peternakan dan Hortikultura. Kita sudah siapkan," tegas Amran.

Sebelumnya, Pemerintah berencana untuk mulai melaksanakan program makan bergizi gratis (MBG) mulai 2 Januari 2025. Berbagai proses persiapan dan uji coba telah dilaksanakan. Salah satunya adalah kerja sama dengan para peternak sebagai supplier bahan baku makan bergizi gratis.

Ketua Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) Nanang Subendro mengatakan, pihaknya menyambut baik program makan bergizi gratis. Nanang menjelaskan bahwa pelaksanaan MBG dapat mendorong pendapatan dari para peternak.

"Kami menyambut dengan sangat sukacita program makan bergizi gratis ini. Karena kami sangat berharap di antara menu-menu makan yang diberikan kepada 82 juta siswa, nantinya ada dalam satu minggu itu paling tidak satu hari yang menggunakan daging sapi," kata Nanang kepada Beritasatu.com, Senin (16/12/2024).

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Ketua Komite III DPD Filep Wamafma mengecam dugaan adanya kewajiban pembelian wadah untuk program makan bergizi gratis (PMBG) oleh orang tua yang terjadi di sebuah sekolah dan sempat viral di beberapa sosial media. Menurut Filep, program tersebut harus gratis dan tak dipungut biaya apapun bagi penerima manfaat.

“Program ini murni gratis, penerima manfaat tidak dibebankan kewajiban apapun. Selain harus dipersiapkan secara matang program ini juga harus diawasi secara seksama,” ujar Filep kepada wartawan, Selasa (31/12/2024).

Filep mengatakan, program makan bergizi gratis ini merupakan program yang sangat luar biasa dari pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Program ini menyasar sekitar 19,47 juta orang dan pemerintah telah lokasi anggaran sebesar Rp 71 triliun pada APBN 2025, dengan rinciannya Rp 63,35 triliun untuk pemenuhan gizi nasional dan Rp 7,43 triliun untuk program dukungan manajemen.

“Kami, masing-masing anggota Komite III DPD RI pada reses masa sidang II ini terjun ke lapangan ke daerah masing-masih untuk lakukan pengawasan atas persiapan dan uji coba agar program ini tepat sasaran dan tidak terjadi penyimpangan,” ungkap Filep.

Dia memastikan DPD bakal menggelar agenda untuk melaksanakan Rapat Kerja dengan Badan Gizi Nasional, Kementerian Sosial dan beberapa pemangku kepentingan lain setelah reses di Januari 2025 mendatang. Rapat tersebut sebagai tindak lanjut dari pengawasan yang dilakukan oleh anggota Komite III DPD terhadap program makan bergizi gratis.

“Kami memahami betul, bahwa program makan siang bergizi ini harus benar-benar diawasi pelaksanaannya di daerah. Ada banyak celah dan lubang yang bisa menimbulkan berbagai macam persoalan dan pelanggaran dalam implementasinya di lapangan,” jelas Senator Papua Barat ini.

Lebih lanjut, Filep menyoroti anggaran Rp 10.000 per porsi makan bergizi gratis. Menurut dia, anggaran tersebut termasuk kecil karena program ini bukan sekedar memberi makan gratis tetapi juga harus memperhatikan perihal gramasi gizi dari setiap menu dan cita rasa.

Filep menilai sulit untuk menebak menu yang akan disajikan dengan anggaran Rp 10.000 per porsi. Pasalnya, ada masalah inflasi dan kenaikan harga termasuk pengaruh kenaikan PPN 12% di tahun 2025 mendatang. Menurut dia, harga paket nasi nasi, ayam dan sayur saja saat ini di setiap warung makan minimal sebesar Rp 12.000.

“Selain soal harga, soal siapa yang dapat membuat makanan itu juga perlu dipikirkan secara matang. Untuk wilayah kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya dll mungkin tidak sulit untuk mencari vendor rumah makan atau warung makan, yang punya kemampuan untuk menyediakan ratusan porsi makanan dalam waktu serentak, tetapi tidak demikian untuk di daerah apalagi wilayah pedalaman seperti Papua Barat misalnya,” pungkas Filep.

Diketahui, program yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo ini akan menyasar peserta didik dari PAUD hingga pendidikan menengah, di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus dan pendidikan pesantren, baik negeri maupun swasta. Lalu, balita dan ketiga ibu hamil dan keempat, ibu menyusui.

Sasaran program itu dilakukan secara bertahap dan fokus di awal adalah pada anak sekolah dan kelompok rentan lainnya. Pada tahun 2025 pelaksanaannya akan ditargetkan mencapai 40%. Tahun 2026 menjadi 80% target sasarannya dan pada tahun 2029 digenapkan target sasarannya menjadi 100%.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

KEDIRI, investor.id – Kasatreskrim Polres Kediri Kota Iptu Fathur Rozikin menilai kasus dugaan penipuan tender program makan bergizi gratis (MBG) yang terjadi di Kota Kediri, Jawa Timur berpotensi ada tindak pidana. Karena itu, dia menyarankan kepada para korban untuk melaporkan.

"Mereka (korban) sudah kita sarankan untuk melakukan pelaporan, tetapi dari korban meminta uang dikembalikan. Masalah pidananya, potensi ke sananya ada," kata Fathur, kepada, Selasa (31/12/2024).

Fathur mengatakan, petugas sudah melakukan pemetaan dan penyelidikan kasus tersebut dari awal viralnya dugaan penipuan tender program makan bergizi gratis ini. Korban dugaan penipuan ini mencapai 70 pemilik katering dan terkumpul uang pungutan sebagai jaminan sebesar Rp 72 juta.

Menurut Fathur, akhir bulan tanggal 31 Desember 2024, oknum yang melakukan pungutan uang jaminan itu berjanji akan mengembalikan uang para korban. Seluruh korban yang tersangkut kasus tersebut enggan melapor ke kepolisian karena menunggu itikad baik dari oknum tersebut.

 "Dari sekian korban uangnya sudah dikembalikan, tanggal 31 Desember 2024 informasinya akan  dikembalikan semua," jelasnya. 

Polres Kediri Kota akan membuka diri bagi siapa saja korban yang ingin melapor perihal kasus dugaan penipuan tender program makan bergizi gratis ini. Soal kemungkinan adanya korban lain, melalui Satreskrim Polres Kediri Kota juga masih terus melakukan penyelidikan.

"Kita membuka diri, semua saja yang menjadi korban, bagi siapa saja yang dalam dugaan penipuan tersebut kita akan terima," pungkasnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News