JAKARTA, investor.id – Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo menyebut investor asal China, Qatar, hingga Persatuan Emirat Arab (PEA) berminat untuk investasi perumahan rakyat di Indonesia. Tak tanggung-tanggung adik Presiden Prabowo Subianto itu menyebut mereka mau membuat 6 juta unit rumah di Indonesia.

“Tiongkok (China), dari Qatar sudah 6 juta unit tawaran, Abu Dhabi dan Emirat Arab (PEA),” beber Hashim saat berkunjung ke Rumah Susun Rawa Buaya, Jakarta, pada Kamis (26/12/2024).

Hashim menyatakan, pemerintah sangat optimis dalam program 3 juta rumah setiap tahun melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP). Dengan keterbatasan anggaran yang ada, pemerintah pun memutuskan untuk menggandeng investor asing dalam program ini.

“Target pemerintah adalah untuk membangun 3 juta unit apartemen dan rumah setiap tahunnya,” imbuh Hashim.

Pada kesempatan sama, Menteri Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menteri PKP) Maruarar Sirait menyebut, selama 2 bulan pemerintahan Prabowo-Gibran, sebanyak 34.000 unit rumah sudah terbangun.

“Per hari ini tampilannya sudah sekitar 34.000,” sebut Ara, sapaan akrab dari Maruarar Sirait.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) akan memulai program makan bergizi gratis pada 6 Januari 2025 mendatang. Menjelang pelaksanaannya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan persiapan terus dilakukan, salah satunya mengenai penyajian menu makanan yang diantaranya susu hingga daun kelor.

“Sedang disiapkan. (Persiapannya) siap jalan bertahap mulai 6 Januari 2025),” kata Dadan saat dihubungi, pada Kamis (26/12/2024).

Rencananya, pada awal Januari tersebut, program Makan Bergizi Gratis akan dimulai di 932 titik. Kemudian, pelaksanaan program akan diperluas menjadi 2.000 titik pada April 2025. Lalu pada Juli-Agustus 2025, ditargetkan pelaksanaan Makan Bergizi Gratis telah diterapkan di 5.000 titik di seluruh Indonesia.

Dalam penerapannya, Dadan mengatakan nantinya menu makanan akan berbeda-beda tergantung kemampuan wilayahnya. Dadan mengungkapkan adanya rencana penggantian jenis lauk sesuai kandungan gizi.

Dadan juga menjelaskan, menu susu dapat diganti dengan telur atau ikan untuk memenuhi kebutuhan protein. Sedangkan kebutuhan kalsium anak-anak dapat dipenuhi melalui daun kelor.

“Di wilayah-wilayah yang sapi perah banyak, susu menjadi bagian makan bergizi. Di wilayah yang sulit sapi, proteinnya bisa diganti telur atau ikan. Kalsiumnya bisa salah satunya dari kelor,” jelas Dadan.

Kendati adanya perbedaan menu makanan, Dadan memastikan setiap porsi makanan mengandung gizi yang sama. “Menu bervariasi tergantung daerah, yang jadi pegangan adalah pertama kalori tiap jenjang dan kedua komposisi gizi,” tegas Dadan.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

INDRAMAYU, investor.id - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, hasil tangkapan ikan di wilayah Indramayu dapat memasok kebutuhan program makan bergizi gratis (MBG), yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Ada badan gizi yang akan membangun sekitar 30 ribu dapur, satu dapur akan melayani 3.000 siswa, kalau kita bicara protein, yang paling murah dan tinggi proteinnya ya dari ikan," ungkapnya usai meninjau TPI Karangsong, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Kamis (26/12/2024). 

Selain itu, Sakti mengatakan, pasokan ikan di Desa Karangsong tersebut dapat memenuhi kebutuhan masyarakat selama Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025.

"Jadi salah satu produksi ikan terbesar di Jawa Barat itu di Karangsong, kita pastikan stoknya penuh dan harganya bagus. Memang kalau musim Nataru harga ikan itu menjadi hal yang baik untuk para nelayan," katanya.

Lebih lanjut, Sakti menambahkan, dalam satu hari TPI di Karangsong dapat mengirim ikan ke wilayah Jakarta sebanyak 14 ton. 

"Pasokan yang dikirim dari sini (Karangsong) ke Muara Baru saja 14 ton sehari dan 5 ton itu yang dikirim ke daerah Bandung, jadi pengiriman untuk titik tertentu kita siap untuk mendistribusikan," tambahnya.

Menurut Sakti, saat ini banyak penumpukan di pusat produksi karena distribusi hanya pada satu titik. Karena itu KKP  akan mengembangkan distribusi yang dapat langsung dari nelayan ke sentra pelanggan atau ke konsumen. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar harga ikan stabil.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id - Badan Gizi Nasional (BGN) tidak melibatkan organisasi masyarakat (ormas) manapun dalam menjalankan program makan siang bergizi gratis. Hal ini ditegaskan Kepala Biro Hukum dan Humas Kombes Pol Lalu Muhammad Iwan Mahardan menanggapi klaim sejumlah pihak yang mengaku mendapat SK dari Badan Komunikasi Nasional Desa se-Indonesia (BKNDI).

“BGN sama sekali tidak pernah memberikan mandat atau Surat Keputusan (SK) kepada ormas manapun terkait program makan siang bergizi gratis. Klaim ini adalah informasi yang keliru dan berpotensi menyesatkan masyarakat,” kata Lalu Iwan, dalam keterangan resmi, Kamis (26/12/2024). 

Menurut Iwan, hal ini bukan hanya membuat publik bingung, juga melukai nama baik institusi BGN. Dia pun menyayangkan sikap sejumlah pihak tersebut, dan tidak akan membiarkannya.

BGN melalui Biro Hukum akan mengambil langkah tegas dan membawa persoalan tersebut ke ranah hukum.

"Kami tidak akan tinggal diam. Tindakan hukum diperlukan, agar tidak ada lagi pihak yang berani menyalahgunakan nama institusi resmi seperti ini,” ujarnya.

Iwan pun mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada dan memverifikasi semua informasi, terutama yang mengatasnamakan institusi pemerintah.

“Kami sangat berharap masyarakat lebih kritis. Jangan mudah percaya pada klaim sepihak yang memanfaatkan nama besar lembaga resmi,” pesannya.

Iwan menegaskan, BGN tetap menjalankan program-program sesuai aturan yang berlaku, dengan memastikan kredibilitas dan integritas lembaga tetap terjaga.

“Kami tidak akan pernah main-main dengan tanggung jawab yang diamanahkan kepada kami,” tutupnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id - Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan, saat ini belum memiliki struktur kepengurusan di tingkat daerah. Hal ini merespons laporan adanya dugaan oknum yang mengatasnamakan petugas BGN di daerah. Oknum tersebut mendatangi bakal mitra BGN di salah satu kabupaten/kota untuk mengecek administrasi dan kesiapan jalankan tugas.

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Kombes Pol. Lalu Muhammad Iwan Mahardan menegaskan, BGN belum memiliki struktur kepengurusan di tingkat daerah. Dia mengingatkan agar masyarakat lebih waspada karena berpotensi menjadi modus penipuan. 

“Tidak benar ada petugas BGN di daerah yang melakukan pengecekan ke calon mitra. Saya tegaskan, BGN belum memiliki struktur di daerah. Kalau ada yang mengaku petugas dari BGN daerah perlu diwaspadai, karena berpotensi menjadi modus penipuan,” ungkap Iwan dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (26/12/2024).

Iwan mengatakan, kasus ini mencuat setelah sejumlah individu melaporkan adanya kunjungan oknum yang mengaku sebagai petugas BGN. Mereka diduga melakukan pemeriksaan terhadap dapur dan administrasi yayasan yang diklaim sebagai calon mitra BGN.

Iwan mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dan selalu mengonfirmasi keabsahan informasi terkait BGN melalui kantor pusat. Pasalnya, BGN selalu melalui koordinasi yang jelas dan diumumkan melalui kanal resmi. 

“Jika ada yang mengaku dari BGN tanpa dokumen atau surat tugas yang sah, harap segera laporkan ke pihak berwenang,” tegas Iwan.

Selanjutnya, langkah hukum akan ditempuh untuk mengusut oknum yang mencoreng nama baik institusi. Dengan klarifikasi ini, BGN berharap masyarakat dapat lebih waspada terhadap upaya penipuan, yang kerap menyasar lembaga atau yayasan di daerah.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Program 3 juta rumah yang jadi andalan Presiden Prabowo Subianto bisa tersendat karena likuiditas mulai bergerak terbatas. Namun demikian, pihak regulator yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan kebijakan yang ada saat ini masih cukup adaptif untuk mendukung program tersebut.

“Dengan kebijakan yang adaptif dan pengawasan yang hati-hati, OJK berupaya menjaga keseimbangan antara peningkatan akses pembiayaan properti dalam rangka program pemerintah 3 juta rumah dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan,” ujar Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, kepada wartawan, Selasa (24/12/2024).

Dia menuturkan, OJK telah memiliki sejumlah kebijakan di sektor perbankan terkait penyaluran kredit ke sektor properti. Kebijakan yang ada saat ini juga cukup memadai untuk perbankan ikut mengambil peran lebih memuluskan program 3 juta rumah.

Pengaturan dari OJK yang dimaksud, antara lain:

Terdapat pengaturan khusus untuk kredit beragun rumah tinggal dalam SEOJK No.24/SEOJK.03/2021 tentang Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar bagi Bank Umum (SEOJK ATMR Kredit), yang akan berdampak dalam perhitungan KPMM Bank. Dalam ketentuan tersebut diatur bobot risiko yang granular, dimana semakin kecil LTV (Loan to Value), maka bobot ATMR Kredit akan lebih kecil, sehingga lebih menggambarkan risiko kredit yang dihadapi bank untuk masing-masing debitur.

Sesuai POJK Kualitas Aset, penetapan kualitas Aset Produktif untuk debitur dengan plafon sampai dengan Rp 5 miliar dapat hanya didasarkan atas ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga (1 pilar), yang dapat dimanfaatkan bank untuk kredit perumahan. Perlakuan penilaian kualitas aset tersebut bersifat lebih praktis dibandingkan kondisi umum dimana bank menilai dengan 3 pilar (prospek usaha, kinerja debitur, kemampuan membayar).

Pengecualian Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dapat diberikan untuk penyediaan perumahan yang ditujukan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yang termasuk dalam kategori program pemerintah. Pengecualian ini berlaku apabila pembiayaan perumahan tersebut dijamin oleh lembaga penjaminan atau asuransi yang dimiliki oleh BUMN atau BUMD. Ketentuan mengenai pengecualian ini diatur dalam POJK No.32/POJK.03/2018 yang kemudian diubah dengan POJK No.38/POJK.03/2019.

Pengaturan dalam POJK No. 27 tahun 2022 tentang KPMM untuk Pencabutan POJK Kredit Tanah per 1 Januari 2023. Larangan pemberian kredit untuk pengadaan/pengolahan tanah pada POJK Kredit Tanah tidak sejalan dengan arah kebijakan principle-based yang tidak membatasi kegiatan bank. Dengan dicabutnya POJK dimaksud, maka Bank dapat memberikan kredit untuk pengadaan/pengolahan tanah sepanjang menerapkan manajemen risiko disertai permodalan yang memadai termasuk menghindari tujuan spekulasi.

“Langkah-langkah kebijakan dimaksud diharapkan dapat membantu Bank turut mendukung program 3 juta rumah tersebut,” kata Dian.

Selain itu, dalam sektor pasar modal, industri perbankan berperan dalam penerbitan produk pengelolaan investasi yang terkait pembiayaan perumahan. Produk yang dimaksud yakni Efek Beragun Aset berbentuk Surat Partisipasi (EBA-SP), yaitu surat berharga yang terdiri dari sekumpulan KPR yang diterbitkan melalui proses sekuritisasi.

EBA-SP menjadi instrumen investasi pendapatan tetap yang dapat ditransaksikan di pasar sekunder. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI) per 29 November 2024, terdapat 9 EBA-SP yang diperdagangkan dengan total nilai sebesar Rp 2,21 triliun.

Kondisi Likuiditas Bank

Sementara itu, likuiditas bank bergerak ke arah pengetatan. OJK melaporkan bahwa loan to deposit ratio (LDR) berada di posisi 87,50% pada Oktober 2024. Angka itu lebih tinggi dari posisi Oktober 2023 sebesar 84,19% maupun dibandingkan bulan September 2024 yang sebesar 86,91%.

LDR merupakan rasio yang menggambarkan perbandingan antara jumlah kredit yang disalurkan bank dengan dana yang dihimpun bank. Melihat tren yang ada, kondisi tersebut menandakan ruang yang semakin sempit untuk bank melakukan ekspansi kredit di masa depan.

Peningkatan LDR sejalan dengan perkembangan kinerja kredit dan dana pihak ketiga (DPK) dari perbankan. Pada Oktober 2024 misalnya, kredit tumbuh tinggi sebesar 10,92% year on year (yoy), sedangkan DPK hanya mampu tumbuh 6,74% (yoy).

Likuiditas yang kian mengetat juga ditandai rasio Alat Likuid/Non-Core Deposit (AL/NCD) yang turun secara tahunan dari posisi 117,29% menjadi 113,64%. Meskipun memang angka itu masih lebih tinggi dari threshold sebesar 50%.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

PATI, investor.id – Emiten perikanan PT Dua Putra Utama Makmur Tbk. (DPUM) menyambut positif Program Makan Bergizi Gratis yang akan dimulai pada 2 Januari 2025, dengan menyiapkan beberapa strategi pendukung di antaranya ketersediaan pasokan ikan.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) RI Sakti Wahyu Trenggono telah memberikan saran untuk menjadikan ikan sebagai lauk pauk dalam program Makan Bergizi Gratis. Alasannya, ikan mengandung protein yang lengkap Omega 3, sehingga baik untuk meningkatkan kecerdasan anak dan mencegah stunting.

Berdasarkan hasil kajian Badan Pangan Nasional (BPN), lauk ikan menjadi yang paling sering direkomendasikan untuk program makan bergizi gratis.

Menanggapi usulan menteri KKP, Direktur Operasional DPUM, Mamik Wijaya mengungkapkan bahwa perusahaan telah memiliki strategi untuk menyiapkan pasokan kebutuhan ikan sebagai bahan dasar pengolahan program makan siang gratis di sepanjang jalur Jawa Tengah ke Jawa Barat, hingga Indonesia bagian timur. 

“Kami sangat terbuka kepada instansi pemerintah untuk mensukseskan program tersebut guna meningkatkan kualitas generasi muda Indonesia. DPUM sendiri merupakan perusahaan perusahaan bidang perikanan yang memproduksi makanan laut di Indonesia. Dari segi kualitas, kami memiliki produk perikanan dengan kualitas ekspor,” ujar Mamik.

Ada pun Program Makan Bergizi Gratis dari pasangan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka itu sendiri siap dijalankan dengan anggaran sebesar Rp 71 triliun pada awal tahun depan.

Sebagai informasi, DPUM pada Juli 2024 telah mendapatkan green ticket dari Food and Drug Administration (FDA) untuk ekspor produk perikanan ke Amerika Serikat (AS). Sementaraa untuk saat ini, DPUM sedang memproses pengajuan guna mendapatkan EU number untuk dapat menggarap pasar Eropa.

Editor: Happy Amanda Amalia (happy_amanda@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Gizi Nasional (BGN) Kombes Pol lalu Muhamad Iwan Mahardan menegaskan, program MBG sepenuhnya gratis dan tidak ada kewajiban biaya tambahan bagi orang tua murid.

Pernyataan Iwan tersebut untuk menepis isu dugaan pungutan biaya pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) di salah satu sekolah. 

Menurut Iwan, program MBG yang diinisiasi pemerintah, hadir untuk memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan akses, terhadap nutrisi yang mendukung tumbuh kembang mereka.

“Tidak ada unsur pungutan, apalagi kewajiban membeli wadah makan,” ungkap Iwan dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa (24/12/2024).

Iwan menjelaskan, program MBG dirancang dengan prinsip pemerataan dan aksesibilitas. Dengan begitu, tidak ada siswa yang merasa terbebani atau terkucilkan. 

"Kami memahami kekhawatiran masyarakat, dan melalui klarifikasi ini, kami ingin memastikan bahwa program ini hadir untuk meringankan beban orang tua, bukan sebaliknya," tegasnya.

Program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini menjadi salah satu upaya strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini. BGN juga mengajak masyarakat untuk segera melaporkan, jika ditemukan oknum yang mencoba mengambil keuntungan dari program ini.

BGN terus mengawasi pelaksanaan program makan bergizi di seluruh Indonesia, untuk memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh generasi muda, tanpa ada hambatan. 

"Kita harus bersama-sama menjaga integritas program ini, demi anak-anak kita, demi Indonesia yang lebih baik,” ucapnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Badan Gizi Nasional (BGN) dan Perum Bulog menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) di Kantor Pusat Perum Bulog, Jakarta, Senin (23/12). Kesepakatan ini menjadi tonggak baru untuk mempercepat pemenuhan gizi nasional melalui pangan berkualitas.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan sinergi ini mencakup penyediaan pangan bergizi dan distribusinya hingga pelosok.

“Bulog saya pandang sebagai bagian yang sangat penting dari program makan bergizi, seperti kita ketahui program makan bergizi akan menyasar kepada ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, anak sekolah dari Paud sampai SMA/SMK sederajat yang kita kenal dengan program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi,” kata Dadan.

Direktur Utama Bulog Wahyu Suparyono mengatakan Perum Bulog sebagai Badan Usaha Milik Negara yang berperan dalam pengelolaan logistik pangan memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan ketersediaan pangan yang cukup, terjangkau, dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

"Penting bagi kita untuk memastikan bahwa tidak hanya ketersediaan pangan yang tercapai, tetapi juga pemenuhan gizi yang tepat. Oleh karena itu, melalui kerja sama dengan Badan Gizi Nasional, kami berharap dapat berkolaborasi untuk mengoptimalkan distribusi pangan yang bergizi dan mendukung peningkatan kualitas gizi masyarakat Indonesia,” tambahnya. 

Kerja sama ini meliputi berbagai aspek penting, mulai dari penyediaan pangan bergizi hingga pemberdayaan komunitas dalam program Makan Bergizi Gratis. Selain itu, BGN dan Bulog juga akan menyediakan data dan sistem pendukung terkait kebutuhan pangan, memastikan langkah yang diambil berbasis data yang akurat. Langkah konkret lainnya adalah pengembangan pangan berfortifikasi. Inisiatif ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan. BGN dan Bulog sepakat bahwa ruang lingkup kerja sama ini dapat diperluas sesuai kebutuhan di masa depan, sejalan dengan peraturan yang berlaku.

Dengan penandatanganan MoU ini, masyarakat dapat berharap pada distribusi pangan yang lebih merata dan berkelanjutan. Sinergi antara BGN dan Bulog menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor adalah kunci untuk mewujudkan Indonesia sehat dan sejahtera.

Editor: Yurike Metriani (yurikemetriani@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Sekitar dua pekan dari sekarang, dapur-dapur di Indonesia akan semakin sibuk karena mereka memasak makanan untuk anak-anak sekolah di seluruh wilayah nusantara. Pemerintah berencana meluncurkan program makanan bergizi gratis secara nasional pada 6 Januari 2025, yang sedikit tertunda empat hari dari tanggal awal.

Program ini tidak hanya akan memastikan bahwa anak-anak tidak pergi ke sekolah dalam keadaan lapar, tetapi juga memiliki tujuan utama untuk menurunkan angka stunting nasional dan membangun sumber daya manusia negara ini.

Program makan bergizi gratis merupakan fokus Presiden Prabowo Subianto saat masa kampanye pemilihan. Pemerintah saat ini berupaya keras membantu Prabowo memenuhi janji kampanyenya untuk memberi makan lebih dari 80 juta orang, termasuk anak sekolah dan ibu hamil, dengan makan siang yang bergizi. Tidak hanya anak prasekolah, tetapi siswa yang lebih tua hingga mereka yang terdaftar di sekolah menengah atas mendapatkan makanan gratis yang terdiri dari, misalnya, nasi, ayam, lauk sayur, pisang, dan susu.

Prabowo telah mengalokasikan Rp 71 triliun (hampir US$ 4,4 miliar) untuk menjalankan program tersebut untuk sepanjang tahun 2025 saja. Alokasi anggaran yang dikeluarkan pemerintah per anak telah berubah selama beberapa bulan terakhir, mulai dari sekitar Rp 15.000 (sekitar US$ 0,93) hingga baru-baru ini dipotong menjadi Rp 10.000.

Namun, Indonesia kemungkinan harus menunggu hingga program tersebut mulai melihat biaya sebenarnya per makanan. Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi mengklaim bahwa Rp 10.000 sudah cukup untuk memasak makanan berkalori 600-700 di wilayah Pulau Jawa.

Namun, Indonesia bukanlah negara pertama yang meluncurkan skema pemberian makanan sekolah secara nasional. Negara-negara lain di seluruh dunia telah menjalankan program serupa, beberapa bahkan telah berlangsung selama beberapa dekade.

India

Prabowo pertama kali mengumumkan impiannya tentang makanan gratis saat ia mencalonkan diri sebagai presiden dalam pemilihan umum bulan Februari 2024. Ekonom dikubunya, Dradjad H Wibowo mengakui pada saat itu bahwa kampanye pemberian makanan gratis di sekolah-sekolah India telah menginspirasi Prabowo. Pemerintah bahkan telah mengirim delegasi tingkat tinggi ke India untuk mempelajari bagaimana negara Asia Selatan itu memberi makan anak-anaknya.

Program Makan Siang India adalah yang terbesar di dunia, yang memberi makan 120 juta siswa di sekolah pemerintah dan sekolah yang dibantu pemerintah setiap hari. Program ini diluncurkan pada tahun 1995. Selain memastikan anak-anak tumbuh sehat, kampanye ini bertujuan untuk meningkatkan pendaftaran. Pemerintah juga melibatkan organisasi nonpemerintah dalam program ini.

India bahkan telah menetapkan panduan diet yang menetapkan asupan kalori minimum untuk setiap makanan yang mereka sediakan secara gratis. Data menunjukkan bahwa New Delhi menghabiskan jauh lebih sedikit dibandingkan dengan apa yang direncanakan Jakarta.

Menurut Kementerian Pendidikan India, untuk siswa kelas 1 dan 5, piring makan siang harus menyediakan tidak kurang dari 450 kalori dan 12 gram protein. Makanan yang disediakan untuk siswa sekolah dasar atas – yaitu siswa kelas 6 dan 8 – harus mencakup setidaknya 700 kalori dan 20 gram kandungan protein.

Biaya memasak per anak per hari adalah sekitar Rs 4,97 ($ 0,06) untuk siswa sekolah dasar, dan sekitar Rs 7,45 untuk tingkat sekolah dasar atas, pada April 2020. Pengeluaran tersebut mencakup bahan-bahan seperti kacang-kacangan, sayuran, minyak goreng, bumbu lainnya, termasuk kebutuhan untuk penyediaan bahan bakar.

Sebagai perbandingan, itu sekitar Rp 1.000 untuk siswa kelas 1, mencakup sebagian kecil dari anggaran yang diusulkan Indonesia. Setiap anak mendapat antara 100 dan 150 gram biji-bijian makanan dengan biaya bervariasi pada jenisnya: Rs 1 per kilogram biji-bijian kasar, Rs 2 per kilogram untuk gandum, dan Rs 3 per kilogram per beras.

Para juru masak sekaligus pembantu tersebut mendapatkan honorarium sebesar Rs 1.000 per bulan selama 10 bulan dalam setahun. Dalam anggaran sementara 2024-2025, pemerintah memberikan PM Poshan Rs 12.467 crore atau sekitar US$ 1,4 miliar dalam anggaran negara.

Anggaran itu hampir seperempat dari yang telah disisihkan Prabowo untuk program makan gratisnya di Indonesia. Pemerintah pusat dan negara bagian menanggung biaya yang dibutuhkan PM Poshan, sementara sebagian besar pembiayaan berasal dari pemerintah pusat.

Brasil

Konstitusi Brasil menjamin hak universal untuk mendapatkan makanan gratis di sekolah negeri. Negara ini kini menyediakan makan siang bergizi untuk 40 juta siswa dibawah apa yang disebut Program Pemberian Makanan Sekolah Nasional (National School Feeding Program/PNAE). Pemerintah mengalokasikan 4,1 miliar real Brasil atau sekitar US$ 673,7 juta setiap tahun untuk program yang kini telah menjangkau lebih dari 160.000 sekolah.

Pada tahun 2020, Brasil memperkenalkan beberapa pedoman tentang bagaimana mereka harus membelanjakan dana PNAE untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan makan siang segar, bukan makanan olahan. Sekitar 75% dari dana tersebut harus digunakan untuk membeli makanan segar atau makanan olahan minimal. Pemerintah menetapkan batasan 5% pada pengeluaran yang digunakan untuk bahan kuliner olahan.

Brasil, yang sektor pertaniannya menyumbang 24,1% dari ekonomi nasional, mengandalkan PNAE untuk mendorong pertanian petani kecil. Peraturan pemerintah menetapkan bahwa program pemberian makanan sekolah harus memperoleh setidaknya 30% makanannya dari pertanian keluarga, yang mencapai 1,6 miliar real Brasil pada tahun 2023.

China hingga Finlandia

Finlandia

Pada tahun 1940-an, Finlandia meluncurkan program makanan gratis di sekolah yang awalnya ditujukan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu. Kampanye tersebut kemudian diperluas ke semua anak yang mengikuti pendidikan pra-sekolah, dasar, dan menengah atas.

Setiap hari, hampir 850.000 makanan disajikan di sekolah-sekolah Finlandia. Makanan khas Finlandia umumnya disajikan dalam bekal makan siang sebagai cara untuk memperkenalkan budaya makanan lokal kepada anak-anak. Pemerintah juga telah memasukkan kampanye pemberian makanan gratis di sekolah ke dalam kurikulum nasional.

Finlandia tidak memiliki anggaran khusus yang dialokasikan untuk program makanan gratis. Namun, uang tersebut berasal dari anggaran umum untuk pendidikan, yang akan didistribusikan ke kotamadya melalui sistem transfer pemerintah.

Tidak seperti negara lain, tidak ada biaya tetap per makanan, tetapi semuanya tergantung pada ukuran kotamadya. Semakin besar kotamadya, semakin murah untuk menyiapkan satu piring makan siang. Namun, data Badan Nasional untuk Pendidikan (National Agency for Education/NEA) menunjukkan bahwa harga makanan rata-rata dapat mencapai 2,80 euro (sekitar US$ 2,92) per hari.

Pemerintah Finlandia mengklaim bahwa memberi siswa makanan yang sangat bergizi telah meningkatkan kekuatan otak, yang menghasilkan skor tinggi dalam tinjauan Program for International Student Assessment (PISA). Tinjauan ini menilai keterampilan siswa berusia 15 tahun di seluruh dunia dalam matematika, membaca, dan sains.

Menurut survei tahun 2022, skor rata-rata PISA Finlandia dalam bidang membaca berada di angka 490. Siswa Finlandia mencatat 484 poin dalam bidang matematika dan mendapat skor 511 dalam bidang sains -- jauh melampaui siswa Indonesia berusia 15 tahun. Skor Indonesia di ketiga mata pelajaran hanya di atas angka 350, yaitu 359 untuk membaca, 366 untuk matematika), dan 383 untuk sains.

China

Pada tahun 2011, China, salah satu negara adikuasa ekonomi di dunia ini meluncurkan program pemberian makanan sekolah yang terutama menyasar anak-anak di daerah pedesaan yang terdaftar di pendidikan dasar dan menengah. Program tersebut menyediakan subsidi makan siang harian sebesar 3 yuan (US$ 0,41), dan pengeluaran yang diizinkan dinaikkan menjadi 5 yuan pada tahun 2021.

Pemerintah telah menghabiskan 147,2 miliar yuan atau sekitar lebih dari US$ 20 miliar hingga akhir tahun 2019. China juga mengklaim bahwa kampanye tersebut telah meningkatkan tinggi dan berat badan rata-rata anak-anak pedesaan, bahkan melampaui pertumbuhan rata-rata nasional.

Namun, kampanye yang telah memberi makan lebih dari 40 juta siswa itu tidak bebas dari masalah. Sekitar 66 daerah tertangkap menyalahgunakan 1,95 miliar yuan yang dimaksudkan untuk program tersebut antara tahun 2021 dan Agustus 2023. Mereka terutama menggunakan uang itu untuk membayar utang pemerintah daerah. China baru-baru ini menghukum 1.200 orang yang terlibat dalam penyalahgunaan dana tersebut.

Jepang

Jepang awalnya berfokus pada penyaluran makanan kepada anak-anak miskin. Namun, setelah Perang Dunia II, Jepang memutuskan untuk meningkatkan penyaluran makan siang sekolah di seluruh negeri. Hingga Mei 2023, mencakup 98,8% dari seluruh sekolah dasar di Jepang dan 89,8% sekolah menengah pertama memberikan makanan gratis kepada siswanya.

Pihak sekolah menanggung biaya fasilitas, sementara orang tua membayar biaya bahan-bahan memasak. Namun, keluarga berpenghasilan rendah mendapat dukungan melalui tunjangan pendidikan dan subsidi biaya sekolah melalui layanan kesejahteraan sosial.

Survei pemerintah tahun 2021 menunjukkan biaya bulanan rata-rata yang dibayarkan oleh orang tua dapat mencapai 4.477 yen Jepang (sekitar US$ 28,59) di sekolah dasar negeri. Biaya tersebut dapat naik hingga 5.121 yen Jepang di sekolah menengah pertama negeri. Undang-Undang Program Makan Siang Sekolah Jepang juga menetapkan standar asupan gizi yang diperlukan dalam setiap waktu makan.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang melibatkan berbagai UMKM dan masyarakat lokal dalam penyediaan bahan makanan akan mulai dilaksanakan pada Januari 2025. Namun, hasil uji coba yang dilakukan sejak Oktober 2024 mengungkapkan bahwa diperlukan lebih dari satu model dapur untuk menerapkan program ini di berbagai wilayah Indonesia.

“Pemerintah tidak dapat memaksakan satu bentuk dapur yang dapat diterapkan di seluruh wilayah Indonesia,” ujar Eliza Mardian, Peneliti CORE Indonesia yang spesialisasi dalam bidang pertanian dan industri, dalam wawancara tertutup di Jakarta, Rabu (18/12/2024).

Model dapur yang dimaksud adalah sistem penyediaan makanan dalam Program MBG, yang dapat bervariasi antara katering sekolah, koperasi, dapur umum, hingga komunitas lokal. Perbedaan model dapur tersebut menimbang persoalan akses dan distribusi di berbagai wilayah.

Untuk di daerah perkotaan, Eliza menjelaskan model dapur UMKM bisa disesuaikan dengan jarak sekolah dan akses ke UMKM yang ada. Sementara di daerah terpencil, hanya bergantung pada UMKM tidak selalu memungkinkan, sehingga lebih baik memanfaatkan dapur lokal dari koperasi yang dibentuk oleh ibu-ibu setempat.

Pemerintah daerah (Pemda) harus mensosialisasikan skema mekanisme kerja sama dan manfaat koperasi ibu-ibu di daerah guna memastikan kelancaran model dapur lokal program makan bergizi gratis.

“Di daerah NTT, ibu-ibu dari keluarga penerima manfaat seringkali juga menjadi pihak yang memasak. Jadi mereka tidak terbebani dan merasa seperti memasakkan makanan untuk anak-anak sendiri. Oleh karena itu, sangat penting untuk memiliki tokoh sentral di tingkat lokal yang bisa menggerakkan masyarakat lainnya untuk mendukung keberhasilan program MBG,” pungkas Eliza.

Sebagai pertimbangan lain, Eliza mengusulkan agar jarak antara sekolah dan dapur tidak terlalu jauh, dengan target waktu pengiriman maksimal 10 menit. Hal ini bertujuan untuk menjaga makanan tetap hangat, bersih, dan meminimalisir risiko kontaminasi.

“Lebih aman jika jaraknya dekat. Selain itu, biaya logistik juga bisa lebih efisien,” tambah Eliza, mengingat anggaran besar yang diperlukan untuk menjalankan program ini.

Adapun pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 71 triliun pada program makan bergizi gratis untuk 17 juta penerima manfaat hingga akhir tahun. Selanjutnya, pemerintah menargetkan pada 2029 akan terdapat 82 juta orang penerima manfaat dari program ini, seperti siswa sekolah, balita, hingga ibu hamil.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta, Investor.id – Program Tiga Juta Rumah diharapkan ikut menekan angka kemiskinan di Indonesia.

“Pengentasan kemiskinan melalui Program Tiga Juta Rumah merupakan upaya menerapkan prinsip berkeadilan sosial. Presiden Prabowo Subianto menginginkan agar dukungan negara terhadap masyarakat tidak mampu adalah subsidi ke sektor produktif. Ini adalah landasan munculnya Program Tiga Juta Rumah untuk mengentaskan kemiskinan,” tutur Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, Bonny Z Minang, dalam siaran pers Forwapera dikutip Minggu (22/12/2024).

Rincian Program Tiga Juta Rumah, menurut Bonny, sebanyak dua juta rumah dibangun di wilayah pedesaan dan pesisir. Lalu, sebanyak satu juta rumah akan dibangun di wilayah perkotaan.

“Untuk dua juta rumah yang dibangun di pedesaan dan pesisir harus digarap oleh UMKM yang ada di desa. Developer yang tergabung di Asosiasi Perumahan tidak diperbolehkan untuk ikut membangun 2 juta rumah di pedesaan,” tegas Bonny.

Dia meyakini, Program Tiga Juta Rumah akan menggairahkan perekonomian daerah.

Saat ini terdapat 75 ribu desa di Indonesia. Dengan target pengembangan dua juta rumah, maka setiap desa akan dibangun 26 unit rumah.

“Program ini akan berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar Rp 300 triliun. Dari jumlah tersebut, dengan asumsi profit margin 20%, maka akan ada uang bergulir sebesar Rp60 triliun sehingga dapat menggerakkan perekonomian daerah,” tutur Bonny.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa jumlah penduduk miskin per Maret 2024 mencapai 25,22 juta orang.

Jumlah tersebut turun 0,68 juta orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/yoy).

“Dengan program perumahan rumah diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan sekitar 1,8% per tahun. Hal itu seiring terciptanya pertumbuhan ekonomi karena adanya pengembangan perumahan,” ujarnya.

Terkait pembiayaan perumahan, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah berharap adanya alternatif.

“Sumber pembiayaan alternatif mutlak karena kita maklum bahwa keterbatasan fiskal negara. Masih banyak pos-pos yang harus mendapat perhatian fiskal lebih besar,” kata dia.

Menurut Junaidi, pemerintah perlu lebih kreatif menghadirkan sumber pembiayaan yang tidak melulu mengandalkan APBN.

Sementara itu, Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) mencatat, sebanyak 77% nasabah KPR subsidi merupakan pekerja swasta dan sektor informal.

“Swasta punya peranan besar dalam pasar KPR FLPP. Pemerintah diharapkan merelaksasi aturan terkait skor Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Terutama karena maraknya kasus pinjaman daring,” kata Aviv Mustaghfirin, wakil ketua umum DPP Himperra.

Editor: Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News