SURABAYA, investor.id – Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan dilaksanakan pada Senin, 6 Januari 2025. Jadwal ini mundur dari rencana sebelumnya yang disebut pada Kamis, 2 Januari 2025.

“Pokoknya 6 Januari (2025) nanti sesuai arahan, kita selenggarakan di seluruh Indonesia, diperuntukan untuk sekolah, pesantren, ibu hamil, Ibu menyusui dan anak balita,” ujar Dadan di Surabaya, pada Jumat (20/12/2024).

Dadan menerangkan, target penerima program ini ditargetkan pada tahap pertama pada Januari – Maret 2025 untuk 3 juta penerima manfaat. Sedangkan di tahap selanjutnya pada bulan April – Juni 2025 di targetkan ada 6 juta penerima manfaat. Kemudian naik minimal 15 – 17 juta penerima manfaat hingga akhir tahun 2025.

Untuk sementara ini, masyarakat akan menerima sehari 1 kali atau sepertiga kebutuhan kalori anak yang dipenuhi oleh pemerintah.

Sebelumnya, pemerintah melalui Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Hariqo Satria Wibawa menyatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis akan dilaksanakan pada 2 Januari 2025. Penyelenggaraan program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini juga dilakukan dengan memastikan kesiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Dalam kesempatan sama dengan Dandan, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar optimistis program Makan Bergizi Gratis akan membawa dampak besar bagi perekonomian masyarakat. Pria yang akrab disapa Cak Imin itu mengungkapkan bahwa jika dalam program ini akan memunculkan pelaku-pelaku ekonomi baru dalam bidang produksi pertanian maupun distribusi makanan.

Cak Imin juga mengajak masyarakat luas untuk mensukseskan program ini supaya benar-benar menjadi batu lonjakan dalam kemajuan perekonomian warga. Selain itu dalam program MBG ini juga melibatkan banyak para ahli, mulai dari riset, kajian dan keterlibatan ahli dalam struktur kementerian-kementerian koordinator untuk mensukseskan program tersebut.

“Kita berharap program ini mempunyai impact ekonomi yang dahsyat, sehingga menumbuhkan pelaku pelaku ekonomi baru, baik produksi pertaniannya maupun distribusi makanannya. Mari kita sukseskan program ini benar benar menjadi batu lonjakan kemajuan. Pelaksanaanya ada banyak yang terlibat mulai dari riset, kajian hingga keterlibatan para ahli,” demikian jelas Cak Imin.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut dugaan korupsi di PT Pembangunan Perumahan (Persero) atau PT PP. Korupsi terkait proyek di Divisi EPC yang berlangsung dari tahun 2022 hingga 2023. KPK mengendus kerugian negara mencapai puluhan miliar.

“Hasil perhitungan sementara kerugian negara pada perkara tersebut kurang lebih sebesar Rp 80 miliar,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, Jumat (20/12/2024).  

KPK telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1637 tahun 2024 soal larangan bepergian ke luar negeri terhadap dua warga negara Indonesia (WNI). Kedua orang berinisial DM dan HNN tersebut kena cegah hingga enam bulan ke depan.

“Tindakan larangan bepergian ke luar negeri tersebut dilakukan oleh penyidik karena keberadaan yang bersangkutan di wilayah Indonesia dibutuhkan dalam rangka proses penyidikan,” ungkap Tessa.

Diungkapkan Tessa, penyidikan kasus ini telah dimulai pada 9 Desember 2024, dan surat cekal diterbitkan pada 11 Desember 2024. 

Menurut Tessa, KPK sudah menetapkan dua orang  sebagai tersangka dalam kasus ini. Kendati demikian, KPK belum merilis secara resmi identitas para tersangka tersebut. Tessa hanya menyanpaikan, KPK tengah melakukan penyidikan sampai saat ini masih dilakukan. 

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, Investor.id - Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) di bawah kepemimpinan Ketua Umum Nurdin Halid mendukung program makan bergizi gratis (MBG) yang masuk asta cita atau delapan visi misi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. MBG merupakan upaua menuju Indonesia emas di tahun 2045. 

Menurut Nurdin, beberapa poin asta cita antara lain memperkokoh ideologi, memantapkan pertahanan, meningkatkan lapangan kerja, memperkuat sumber daya manusia (SDM), melanjutkan hilirisasi, membangun dari desa, memperkuat reformasi, serta memperkuat lingkungan sangat didukung Dekopin. Alasannya, ini sejalan dengan cita-cita koperasi. 

"Asta cita sejalan dengan cita-cita koperasi. Semuanya bermuara pada ekonomi kerakyatan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi bersama koperasi," ungkap Nurdin di sela  Munas Dekopin, dikutip dari siaran pers, Kamis (19/12/2024). 

Dia menegaskan, Dekopin menyiapkan strategi sekaligus merancang program untuk mendukung MBG. Dia mencontohkan, Dekopin harus menyiapkan dapur-dapur di semua pesantren yang memiliki koperasi. Sekitar 100 dapur di beberapa titik akan dibuat. 

Dekopin, kata dia, juga akan menggerakkan para peternak ayam petelur dan pedaging untuk menjadi sumber utama penyokong program MBG di pesantren-pesantren.

Di sisi lain, Munas Dekopin mengusung tema 'Rebranding Koperasi Mewujudkan Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045'. Dalam acara itu, Nurdin Halid ingin masyarakat lebih banyak menjadi anggota koperasi ketimbang mengembangkan jumlah koperasi yang telah ada.

Dengan mengusung rebranding, Nurdin ingin menggapai sebanyak mungkin partisipasi masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam dunia perkoperasian. Saat ini, jumlah anggota koperasi mencapai 27 juta lebih. 

Nurdin ingin jumlah tersebut terus bertambah dan diarahkan menjadi anggota koperasi konsumen, simpan pinjam, maupun koperasi di sektor riil.

Dekopin, lanjut Nurdin Halid, juga menggandeng Kadin Indonesia untuk membentuk koperasi muda berkarya untuk merekrut kaum milenial dari desa. Pembentukan koperasi tersebut nantinya berfungsi untuk mendistribusikan pupuk maupun distribusi bahan pokok.

Nurdin menambahkan, DPR akan membahas UU Koperasi pada 2025. Disahkannya UU Koperasi yang baru sangat penting, mengingat UU yang berlaku saat ini sudah terlalu lama dan diimplementasikan sejak 1992. 

Editor: Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA,investor.id – Anggaran program makan bergizi gratis dipangkas dari semula Rp 15.000 menjadi Rp 10.000 per porsi per orang. Pemerintah dinilai tak boleh memukul rata biaya produksi makanan dan perlu mempertimbangkan variasi biaya hidup yang berbeda di setiap daerah.

Ekonom Senior sekaligus Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal menyampaikan, anggaran Rp 10.000 per porsi sejatinya sangat minim, apalagi jika diterapkan di daerah dengan biaya produksi dan biaya hidup yang tinggi.

“Rp 10.000 itu sudah tipis banget. Apalagi kita kalau mempertimbangkan variasi biaya hidup antar daerah gitu ya. Di luar Jawa terutama, rata-rata kan lebih mahal dibandingkan dengan di Jawa,” ungkap Faisal, saat ditemui di Kantor Core Indonesia, Jakarta, Kamis (19/12/2024).

Menurut Faisal, langkah pemerintah memangkas anggaran makan bergizi demi menjaring sebanyak-banyaknya penerima manfaat adalah keputusan yang kurang tepat.

“Pemerintah pengen sebanyak mungkin beneficiaries-nya ya. Tapi kalau kemudian ditekan harganya sampai pada titik dimana mutu itu jadi trade off-nya, terutama di daerah-daerah di Indonesia ini memang luar biasa variasinya,” ujarnya.

“Kita lihat dari UMR saja lah, UMR itu kan jauh banget bedanya ya. Antara Jawa Tengah sama Jawa Barat itu saja bisa jauh banget. Nah jadi itu titik hal yang perlu diperhatikan. Jadi jangan one size fits all. Jangan Rp 10.000 untuk seluruh daerah,” tambahnya.

Faisal khawatir, minimnya anggaran tersebut dapat mengurangi nilai mutu dari kualitas makanan dan pilihan menu yang disajikan. “Artinya, jika diterapkan di daerah-daerah yang biaya produksinya mahal itu bisa menurunkan nilai mutu makanannya,” kata dia.

Lebih lanjut, Faisal menilai, kualitas dan pilihan menu makanan yang tidak sesuai dapat berujung pada timbulnya masalah baru, yakni food waste. Apalagi, makan bergizi gratis ini menyasar anak-anak dan ibu hamil yang kerap memiliki preferensi menu tertentu.

“Jadi banyak juga kasus dimana makanan yang sudah dikasihkan pada saat pilot project itu terbuang, karena ternyata terima menunya bukan dari preferensi mereka ya, tapi kan sudah dikasih,” demikian tutur Faisal.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA) merupakan perusahaan swasta pertama yang mendanai uji coba implementasi program makan bergizi gratis (MBG). Japfa diperkirakan bakal memperoleh kontrak businesstogovernment (B2G) yang signifikan dalam waktu dekat.

Japfa telah melaksanakan uji coba program makan bergizi gratis (MBG) di Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Saat itu, paket makanan bergizi tersebut seharga Rp 12.000. Dengan demikian, Japfa harus melakukan penyesuaian harga karena anggaran program yang baru rata-rata sebesar Rp 10.000.

Program makan bergizi gratis (MBG) diperkirakan memiliki 82,9 juta penerima manfaat. Daging ayam dan telur merupakan sumber protein yang paling mungkin untuk dikembangkan. Sebab keduanya mengalami surplus pasokan domestik bersih sebanyak 0,12 juta ton dan 0,17 ton, menurut data Kementerian Pertanian. Sedangkan daging sapi dan susu mengalami defisit pasokan nasional sebesar 0,4 miliar ton dan 3,7 ton.

Emiten berkode saham JPFA tersebut juga memiliki jaringan distribusi yang luas dengan 160.000 titik di seluruh Indonesia. “Dengan kolaborasi antara JPFA dan pemerintahan Prabowo untuk mengimplementasikan uji coba program makan bergizi gratis, JPFA diperkirakan bakal memperoleh kontrak businesstogovernment (B2G) yang signifikan dalam waktu dekat,” tulis analis NH Korindo Sekuritas Indonesia, Ezaridho Ibnutama dalam risetnya.

Sementara itu, sepanjang Januari-September 2024, Japfa (JPFA) mencetak penjualan Rp 41,28 triliun, naik 9,3% yoy. Segmen peternakan komersial masih menjadi kontributor utama pendapatan sebesar 40,7%. Diikuti, pakan ternak 26,32%, pengolahan unggas dan produk konsumen 15,25%, akuakultur 8,35%, pembibitan unggas 5,7%, serta perdagangan dan lainnya 3,68%.

Rekomendasi dan Target Harga Saham 

Adapun kenaikan beban pokok penjualan JPFA lebih lambat sebesar 4,68% yoy menjadi Rp 33,34 triliun, karena biaya bahan baku hanya meningkat 2,7% yoy menjadi Rp 26,76 triliun. Efisiensi yang lebih tinggi disebabkan oleh perubahan SOP, harga jagung yang lebih murah, dan digitalisasi dalam operasional.

Hal itu menghasilkan gross profit margin (GPM) yang lebih tinggi sebesar 19,24% dibandingkan 15,68% pada Januari-September 2023. “Laba kotor melejit 125,8% yoy menjadi Rp 2,25 triliun. Diikuti, peningkatan net profit margin (NPM) menjadi 5,44% dari 2,63%,” jelas Ezaridho.

Dengan berbagai faktor tersebut, NH Korindo Sekuritas mempertahankan rekomendasi buy saham JPFA. Target harga saham JPFA dinaikkan menjadi Rp 2.500 dari sebelumnya Rp 2.100. Target harga baru itu mencerminkan P/E sebesar 10 kali dari rata-rata 3 tahun.

Risiko utamanya jika pemerintah terus menyesuaikan anggaran program makan bergizi gratis (MBG) ke bawah. Selain itu, harga-harga komoditas pangan dapat meningkat seiring dengan ancaman perang dagang dan ancaman virus flu burung yang bisa menyebabkan krisis pasokan unggas.

Editor: Jauhari Mahardhika (jauhari@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Center Of Reform On Economics (CORE) Indonesia mengingatkan munculnya permasalahan food waste dalam program makan bergizi gratis. Masalah ini bisa terjadi karena anggaran program ini dipangkas menjadi Rp10.000 per porsi. #foodwaste #coreindonesia #persoalan #makanbergizigratis #investordaily #investordailytv #idtv Pastikan kamu subscribe dan aktifkan juga tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari Investor Daily TV. Kunjungi juga social media channel kami : Official Website: https://investor.id/ Twitter : https://x.com/InvestorID Facebook : https://www.facebook.com/investor.id Instagram : https://www.instagram.com/investordailyid?

Sumber : Investor Daily TV

Editor: Investor Daily TV (redaksi@investor.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id - Ekonom Senior sekaligus Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal mengingatkan pemerintah munculnya potensi permasalahan food waste, buntut pemangkasan anggaran program Makan Bergizi Gratis menjadi Rp 10.000 per porsi.

Menurut Faisal, ada sejumlah permasalahan yang perlu diantisipasi pemerintah untuk memastikan progam Makan Bergizi Gratis berjalan baik mulai Januari 2025 mendatang. 

"Selain memastikan distribusinya lancar, perlu memastikan kualitas dari makanannya itu juga bagus, untuk menghindari hal-hal yang tidak diprediksi. Salah satunya adalah food waste. Jadi banyak juga kasus dimana makanan yang sudah dikasihkan pada saat pilot project itu terbuang," ungkap Faisal, saat ditemui di kantor Core Indonesia, Jakarta, Rabu (19/12/2024).

Faisal khawatir, minimnya anggaran makan bergizi gratis saat ini dapat mengurangi nilai mutu dari kualitas makanan dan pilihan menu yang disajikan. Apalagi, makan bergizi gratis ini menyasar anak-anak dan ibu hamil yang kerap memiliki preferensi menu tertentu.

"Misalkan ketika sebagian daripada anak sekolah itu tidak teredukasi pentingnya sayur misalnya, mereka nggak mau makan sayurnya, jadi sayurnya dibuang. Jadi cuma makan yang dia suka aja. Jadi artinya menimbulkan food waste," ujarnya. 

Karena itu, Faisal menekankan agar pemerintah dapat mematangkan persiapan-persiapan tersebut, termasuk edukasi terhadap penerima manfaat, sebelum program ini akan diimplementasikan.

Di samping itu, Faisal menyampaikan, anggaran Rp 10.000 per orang untuk satu porsi makan ini sangatlah minim, apalagi jika diterapkan di daerah dengan biaya produksi dan biaya hidup yang tinggi.

"Rp 10.000 itu sudah tipis banget. Apalagi kita kalau mempertimbangkan variasi biaya hidup antar daerah gitu ya. Di luar Jawa terutama, rata-rata kan lebih mahal dibandingkan dengan di Jawa," ucapnya.

Menurut Faisal, langkah pemerintah memangkas anggaran makan bergizi demi menjaring sebanyak-banyaknya penerima manfaat adalah keputusan yang kurang tepat. 

"Pemerintah pengen sebanyak mungkin beneficiaries-nya ya. Tapi kalau kemudian ditekan harganya sampai pada titik dimana mutu itu jadi trade off-nya, terutama di daerah-daerah di Indonesia ini memang luar biasa variasinya," ujarnya.

"Kita lihat dari UMR saja lah, UMR itu kan jauh banget bedanya ya. Antara Jawa Tengah sama Jawa Barat itu saja bisa jauh banget. Nah jadi itu titik hal yang perlu diperhatikan. Jadi jangan one size fits all. Jangan Rp 10.000 untuk seluruh daerah," tambahnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Anggaran makan bergizi gratis (MBG) direkomenasikan untuk dikembalikan menjadi Rp 15.000 per porsi, setelah sempat ditekan di angka Rp 10.000 per porsi. Tujuannya agar porsi makanan yang diterima para pelajar sesuai dengan kualitas gizi yang memadai.

“Meningkatkan Anggaran per Porsi: Kembalikan anggaran per porsi ke Rp 15.000 atau lebih untuk memastikan kualitas gizi yang memadai,” ungkap Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat dalam keterangan yang diterima, pada Rabu (18/12/2024).

Di sisi lain, ia juga meminta pemerintah supaya merancang biaya operasional yang lebih efisien. Achmad merekomendasikan pemerintah untuk melibatkan pihak lokal agar biaya logistik dapat ditekan optimal.

Dia mengatakan bahwa desentralisasi distribusi ditujukan supaya target program makan bergizi gratis bisa tepat sasaran. Selain itu, pihak-pihak lokal seperti kantin sekolah hingga komunitas pun dapat ikut serta memaksimalkan program MBG.

“Libatkan kantin sekolah, perusahaan katering, dan komunitas lokal dalam penyediaan makanan bergizi. Model ini lebih efisien dan dapat mengurangi biaya logistik. Kurangi pendekatan tersentralisasi dan fokus pada distribusi makanan secara lokal untuk mengurangi biaya logistik,” kata Achmad.

Dia turut menekankan aspek transparansi anggaran agar bisa dilakukan dengan jujur dalam menjalankan program makan bergizi gratis. Achmad menyarankan agar rincian penggunaan anggaran dipublikasikan agar biaya inti mendapat porsi terbesar.

“Publikasikan rincian penggunaan anggaran untuk memastikan bahwa biaya inti mendapatkan porsi terbesar,” kata Achmad.

Terakhir, Achmad menekankan agar pemerintah memastikan program MBG memberikan manfaat yang nyata kepada para pelajar dan ibu hamil sejak tahun pertama pelaksanaan. “Pastikan semua anak sekolah dan ibu hamil mendapatkan manfaat program ini sejak tahun pertama pelaksanaannya,” papar dia.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat mewaspadai adanya potensi pihak swasta mendominasi program sosial pemerintah yakni makan bergizi gratis (MBG). Dia menyebut bahwa keterlibatan swasta harus dibatasi dan proporsional.

Hal ini dinilai Achmad patut diterapkan agar pemerintah tidak ketergantungan kepada pihak swasta tertentu. Artinya, pemerintah harus tetap menjadi penguasa dalam penerapan program sosial yang dicanangkan dalam hal ini adalah MBG.

“Keterlibatan swasta dalam program sosial harus dilakukan secara proporsional agar tidak menciptakan ketergantungan pemerintah pada entitas bisnis tertentu,” ungkap Achmad dalam keterangannya yang diterima pada Rabu (18/12/2024).

Ketergantungan program MBG kepada pihak swasta diyakini Achmad dapat melemahkan posisi pemerintah. Imbasnya akan berpengaruh pada pengambilan kebijakan pemerintah di masa mendatang.

Achmad juga menyatakan bahwa kondisi tersebut bisa memperkokoh posisi pihak swasta. Hal yang dikhawatirkan lebih lanjut adalah kontribusi pihak swasta yang demikian besar dijadikan alat tawar untuk meminta adanya perubahan regulasi yang hanya menguntungkan swasta, tetapi merugikan masyarakat luas.

“Ketergantungan seperti ini berpotensi melemahkan posisi pemerintah dalam pengambilan kebijakan di masa depan, terutama jika pihak swasta menggunakan kontribusi mereka sebagai alat tawar untuk mendapatkan keuntungan regulasi atau proteksi bisnis,” lanjut Achmad.

Oleh karena itu, Achmad menekankan pemerintah harus memastikan program makan bergizi gratis tetap spesial dirancang untuk kemaslahatan masyarakat selayaknya program sosial. Pandangan ini yang terus diwanti-wanti agar MBG tepat sasaran sesuai harapan masyarakat di Tanah Air.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat mewaspadai adanya potensi pihak swasta mendominasi program sosial pemerintah yakni makan bergizi gratis (MBG). Dia menyebut bahwa keterlibatan swasta harus dibatasi dan proporsional.

Hal ini dinilai Achmad patut diterapkan agar pemerintah tidak ketergantungan kepada pihak swasta tertentu. Artinya, pemerintah harus tetap menjadi penguasa dalam penerapan program sosial yang dicanangkan dalam hal ini adalah MBG.

“Keterlibatan swasta dalam program sosial harus dilakukan secara proporsional agar tidak menciptakan ketergantungan pemerintah pada entitas bisnis tertentu,” ungkap Achmad dalam keterangannya yang diterima pada Rabu (18/12/2024).

Ketergantungan program MBG kepada pihak swasta diyakini Achmad dapat melemahkan posisi pemerintah. Imbasnya akan berpengaruh pada pengambilan kebijakan pemerintah di masa mendatang.

Achmad juga menyatakan bahwa kondisi tersebut bisa memperkokoh posisi pihak swasta. Hal yang dikhawatirkan lebih lanjut adalah kontribusi pihak swasta yang demikian besar dijadikan alat tawar untuk meminta adanya perubahan regulasi yang hanya menguntungkan swasta, tetapi merugikan masyarakat luas.

“Ketergantungan seperti ini berpotensi melemahkan posisi pemerintah dalam pengambilan kebijakan di masa depan, terutama jika pihak swasta menggunakan kontribusi mereka sebagai alat tawar untuk mendapatkan keuntungan regulasi atau proteksi bisnis,” lanjut Achmad.

Oleh karena itu, Achmad menekankan pemerintah harus memastikan program makan bergizi gratis tetap spesial dirancang untuk kemaslahatan masyarakat selayaknya program sosial. Pandangan ini yang terus diwanti-wanti agar MBG tepat sasaran sesuai harapan masyarakat di Tanah Air.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Dana sebesar Rp 71 triliun yang dialokasikan untuk program makan bergizi gratis (MBG) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN) sejauh ini masih belum berubah. Namun tim ahli Menko Pangan, Drajad Hari Wibowo, menyampaikan alokasi di dalamnya masih bisa berubah menyesuaikan kondisi yang ada.

“Yang saya tahu sekarang kan sudah dianggarkan di APBN ya, jadi selama tidak ada perubahan APBN ya tetap segitu (Rp 71 triliun). Cuma mungkin alokasi di dalamnya masih bisa diubah-ubah akan disesuaikan dengan kondisi yang ada,” ungkapnya saat ditemui di Jakarta, Rabu (18/12/2024).

Dia mengatakan saat ini kondisi persiapan untuk penerapan MBG masih dinamis. Seiring dengan itu, program anyar prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut juga masih dalam tahap uji coba.

Rencananya, MBG akan mulai diimplementasikan pada 2 Januari 2025 mendatang. Adapun target yang disasar program tersebut adalah para pelajar mulai dari tingkat dasar hingga menengah serta para ibu hamil di Indonesia.

“Sekarang masih dinamis. Itu kan yang terjadi di MBG sekarang ini kan baru uji coba, belum benar-benar mulai program kan. Programnya kan baru mulai Januari,” jelas Drajad.

Dalam proses implementasi MBG, pemerintah bekerja sama dengan banyak pihak dari elemen masyarakat. Termasuk di antaranya para petani dan peternak di daerah-daerah Indonesia.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

TANGERANG, investor.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang menyatakan siap melaksanakan program makan bergizi gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah mulai awal tahun 2025. Kesiapan tersebut setelah Pemkot melakukan uji coba MBG di berbagai tempat serta mengevaluasinya. 

Pj Wali Kota Tangerang Nurdin mengatakan, evaluasi program uji coba MBG telah melibatkan berbagai pihak, antara lain penyedia makanan, kepala sekolah SD dan SMP, pengawas pendidikan, serta perangkat daerah terkait. 

"Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk mendapatkan umpan balik guna meningkatkan kesiapan dalam implementasi program tahun 2025," ujar Pj Wali Kota Tangerang Nurdin, Rabu (18/12/2024).

Menurut Nurdin, evaluasi uji coba MBG yang sudah dilaksanakan menjadi momentum penting untuk melihat hasil dan masukan dari berbagai pihak, baik dari siswa, guru, orang tua, maupun pemangku kepentingan lainnya.

Dijelaskan Nurdin,  dalam pelaksanaan uji coba sebelumnya, tercatat ada 9 penyedia yang terlibat dan melayani 113 sekolah dengan total 66.899 siswa tingkat sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP).

Ia juga menekankan pentingnya kesiapan tata kelola program makan bergizi gratis sejalan dengan petunjuk teknis yang akan ditetapkan oleh pemerintah pusat. 

"Tentu kami akan menyesuaikan pelaksanaan MBG dengan arahan pemerintah pusat. Pemkot juga telah mengalokasikan anggaran dalam APBD 2025 untuk program ini," ungkapnya.

Program uji coba MBG, yang berlangsung mulai Agustus hingga November 2024, mendapat dukungan dan respons positif dari berbagai elemen masyarakat.

"Hasil evaluasi menunjukkan, para siswa merasa senang dengan program ini, sementara orang tua menyambut baik manfaat program bagi tumbuh kembang dan konsentrasi belajar anak-anak mereka," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang, Jamaluddin, menyampaikan, program uji coba telah berjalan dengan baik dan akan diperluas pada 2025. 

Sebanyak 113 sekolah terlibat dalam tahap uji coba, dan pihaknya telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 30,8 miliar untuk pelaksanaan program MBG tahun 2025.

Program MBG, diharapkan dapat memberikan dampak positif, terutama dalam meningkatkan kesehatan, kecerdasan, dan produktivitas generasi muda kota Tangerang. Pemantauan dan evaluasi berkala juga akan terus dilakukan oleh tim gabungan guna memastikan kualitas makanan dan efektivitas program terhadap kesehatan siswa.

"Melalui program ini, kami ingin mewujudkan generasi muda Kota Tangerang yang sehat, cerdas, dan produktif. Kami juga siap bekerjasama dengan berbagai pihak untuk memastikan keberhasilan program ini pada 2025," tandas Jamaluddin.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News