Jakarta, Investor.id- Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) berharap Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah ditindaklanjuti para kepala daerah.

Ketua Umum DPP Himperra, Ari Tri Priyono, SKB Tiga Menteri itu dapat memudahkan masyarakat untuk membeli rumah.

“Himperra mengucapkan terimakasih atas digulirkannya SKB Tiga Menteri ini. Pemerintah bergerak cepat. Ini menunjukkan Presiden Prabowo dan para menterinya pro rakyat. Sesuai isi SKB, Himperra berharap untuk segera ditindaklanjuti oleh para kepala daerah sehingga makin banyak masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bisa memiliki rumah,” kata Ari dalam siaran pers Selasa (26/11/2024).

Dia menambahkan, pihaknya menyambut gembira SKB Tiga Menteri tersebut sekaligus memberi apresiasi. Hal itu dilontarkan Himperra saat beraudiensi dan berdiskusi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait di kantor Kementerian PKP, di Jakarta, Senin (25/11/2024).

Sebagaimana diberitakan, selain ditandatangani Menteri PKP, SKB Tiga Menteri itu diteken oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, dan Menteri Pekerjaan Umum (Dody Hanggodo).

Substansi SKB itu mencakup penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Selain itu, mempercepat pengurusan PBG menjadi 10 hari dari semula paling lama 28 hari.

SKB Tiga Menteri itu juga menginstruksikan kepada gubernur, penjabat gubernur, bupati/wali kota dan penjabat bupati/penjabat wali kota untuk menetapkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

Ari mengatakan, langkah kolaborasi yang dilakukan oleh tiga menteri Presiden Prabowo Subianto itu merupakan kado istimewa buat MBR karena sangat membantu meringankan beban masyarakat untuk membeli atau memiliki rumah.

Oleh karena itu, kata dia, dalam ajang Rakernas Himperra, yang akan berlangsung Desember 2024, Himperra akan memberikan piagam dan penghargaan khusus untuk Menteri PKP Maruarar Sirait, Mendagri Tito Karnavian, dan Menteri PU Dody Hanggodo.

Di sisi lain, tambah Ari, setelah keluarnya SKB Tiga Menteri ini, Himperra juga menghimbau untuk dihadirkan SKB lain dengan berbagai kementrian dan Lembaga lain yang terkait dengan sektor perumahan nasional dan percepatan Program Tiga Juta Rumah.

Misalnya, kata dia, SKB dengan kementrian ATR/BPN terkait LSD (Lahan Sawah Dilindungi) dan berbagai hal terkait pensertifikatan.

Lalu, dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait pinjaman online (pinjol). Termasuk dengan Kementrian Lingkungan Hidup terkait Amdal, UPL & UKL, Kementrian ESDM terkait pemanfaatan air tanah dan berbagai lembaga lain seperti PLN dan BPJS-TK. Bahkan dengan Kapolri.

Editor: Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta, investor.id- Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) mengapresiasi Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri terkait rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Sebagaimana diberitakan, pemerintah menelorkan SKB tiga menteri, Senin (25/11/2024), dengan substansi menghapus Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk MBR.

Selain itu, SKB tersebut juga mengamanatkan agar pengurusan PBG dipercepat menjadi 10 hari kerja.

SKB bertajuk Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah itu ditandatangani oleh Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

“Saya selaku Ketua Umum Apersi memberikan apresiasi yang sangat mendalam kepada menteri PKP, Menteri Dalam Negeri, dan menteri PUPR,” tutur Ketua Umum DPP Apersi Junaidi Abdillah dalam keterangan tertulis kepada Investor Daily, Senin (25/11/2024).

Junaidi mengatakan, dalam sejarah perumahan baru kali pertama di bawah Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri PKP, memberikan kado istimewa kepada masyarakat berpenghasilan rendah dengan penghapusan BPHTB.

“Ini sangat membantu meringankan masyarakat untuk membeli atau memiliki rumah,” ujar dia.

Junaidi berharap pemerintahan Prabowo dalam mewujudkan Program Tiga Juta rumah banyak memberikan manfaat untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.

“Kami selaku asosiasi yang sudah berusia 26 tahun tetap konsisten men-support program pemerintah di dalam pemenuhan rumah untuk masyarakat menengah ke bawah,” kata Junaidi.

Selanjutnya, tambah dia, pihaknya menunggu blueprint Program Tiga Juta Rumah.

“Sehingga kami bisa seiring, seirama, dan sejalan dengan apa yang dimau pemerintah dan rakyat Indonesia, khususnya di bidang perumahan untuk MBR,” tutur Junaidi.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan bahwa penghapusan BPHTB dan retribusi PBG bagi MBR dalam Surat Keputusan Bersama 3 Menteri, dapat mendukung percepatan Program Tiga Juta Rumah per tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

Editor: Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA,investor.id- Presiden Prabowo Subianto segera merealisasikan program makan bergizi gratis yang termasuk dalam pemenuhan gizi nasional untuk anak sekolah hingga ibu hamil. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian BUMN meminta perusahaan BUMN untuk bersinergi dengan pemerintah dalam mendukung Program Pemenuhan Gizi Nasional.

Program Pemenuhan Gizi Nasional membutuhkan dukungan kekuatan logistik dalam menjangkau daerah-daerah yang memiliki keterbatasan infrastruktur dan sumber daya.

Untuk itu, PT Pos Indonesia, perusahaan logistik milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), resmi menandatangani nota kesepahaman dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam rangka mendukung program pemenuhan gizi nasional.

Penandatanganan ini menandai dimulainya sinergi antara Pos Indonesia dengan Badan Gizi Nasional dalam mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas melalui perbaikan gizi di seluruh wilayah Indonesia.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mengungkapkan keyakinannya bahwa kerja sama ini akan membawa dampak positif bagi pencapaian tujuan program Pemenuhan Gizi Nasional, terutama dalam menjangkau daerah-daerah yang memiliki keterbatasan infrastruktur dan sumber daya.

Dadan menilai bahwa kekuatan logistik Pos Indonesia menjadi salah satu faktor kunci yang dapat mendukung keberhasilan program ini.

“Peran logistik sangat penting dalam menyukseskan program pemenuhan gizi nasional, terutama pada daerah-daerah yang kondisi sumber dayanya belum optimal. Kami menyadari betul bahwa Pos Indonesia memiliki potensi yang luar biasa dalam hal logistik, dan kerja sama ini akan menjadi bagian penting dalam upaya kita mewujudkan Generasi Emas 2045 yang berkualitas,” ujar Dadan dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (25/11/2024).

Direktur Utama Pos Indonesia, Faizal Rochmad Djoemadi, mengungkapkan bahwa Pos Indonesia memiliki jaringan yang sangat luas, dengan 4.800 kantor pos yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk di daerah-daerah terpencil sekalipun.

Ia menuturkan bahwa terdapat tujuh potensi utama yang dapat mendukung keberhasilan program pemenuhan gizi nasional, khususnya dalam pendistribusian bantuan gizi ke berbagai wilayah, termasuk daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).

Dukungan yang dapat Pos Indonesia berikan dalam program Pemenuhan Gizi Nasional dirangkum dalam tujuh potensi layanan logistik endto end yaitu Pos Indonesia dapat mengirimkan bahan baku gizi dari pemasok, petani, atau peternak langsung ke titik distribusi, termasuk ke gudang koperasi atau unit pelayanan.

Pos Indonesia turut mendukung distribusi makanan bergizi siap saji ke institusi pendidikan. Selain itu, aset properti Pos Indonesia yang tersebar di seluruh Indonesia siap digunakan sebagai unit satuan pelayanan atau dapur bagi distribusi gizi.

Selanjutnya, aset properti Pos Indonesia juga dapat dimanfaatkan sebagai gudang penyimpanan. Layanan keuangan Pos Indonesia, seperti GIRO Pos, remitansi, pembayaran, serta bank channeling_, dapat mendukung pendistribusian dana.

Layanan Managed Process Outsourcing (MPO) dan Business Process Outsourcing (BPO) yang disediakan oleh Pos Indonesia dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas SDM dalam pelaksanaan program.

“Pos Indonesia juga menyediakan armada kendaraan listrik (Electric Vehicle) dan Non Electric Vehicle untuk mendukung operasional pendistribusian gizi,” katanya.

Saat ini, Pos Indonesia juga sudah menyiapkan aset propertinya untuk digunakan sebagai unit satuan pelayanan atau dapur bagi distribusi gizi.

“Sebagai bentuk komitmen penuh kami dalam mendukung program ini, kami juga sudah menyiapkan 41 lokasi aset properti sebagai pilot project pelaksanaan Program Pemenuhan Gizi Nasional dan ini tentu masih akan bertambah lagi. Kami berharap melalui potensi layanan yang kami miliki ini, kami dapat berperan aktif dalam mendukung kelancaran program Pemenuhan Gizi Nasional,” pungkas Faizal.

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Ketua Umum Asosiasi Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto menilai kenaikan pajak pertambahan nilai menjadi 12 persen akan menghambat upaya menekan backlog atau kekurangan hunian yang terjadi di Indonesia. #rei #perumahan #ppn12persen #investordaily #investordailytv #idtv Pastikan kamu subscribe dan aktifkan juga tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari Investor Daily TV. Kunjungi juga social media channel kami : Official Website: https://investor.id/ Twitter : https://x.com/InvestorID Facebook : https://www.facebook.com/investor.id Instagram : https://www.instagram.com/investordailyid?

Sumber : Investor Daily TV

Editor: Investor Daily TV (redaksi@investor.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Ketua Umum DPP Asosiasi Realestat Indonesia (REI), Joko Suranto menilai kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) ke level 12% akan menghambat upaya untuk menekan backlog perumahan atau kesenjangan hunian yang terjadi di Indonesia. Terdapat sebanyak 185 industri turunan di sektor properti yang akan terdampak langsung dan tak langsung dari kebijakan itu.

“Backlog rumah di Indonesia ini masih besar terakhir sesuai dengan data zonasi itu 9,9 juta. Namun, di akhir 2024 ini kecenderungannya sudah di atas 10 juta lagi,” beber Joko Suranto dalam Investor Market Today di IDTV, Kamis (21/11/2024).

Dia mengatakan, para pelaku usaha di sektor ini perlu melakukan penghitungan ulang untuk merespons dampak negatif dari PPN 12% yang dimulai tahun 2025. Hitung-hitungan ini juga yang akan memberi dampak terhadap ketersediaan hunian di Indonesia.

Joko menerangkan, tentu peningkatan pajak layaknya PPN menjadi 12% akan mempersempit akses masyarakat untuk bisa membeli rumah. Kondisi ini akan dirasakan masyarakat terlebih di tengah kondisi sektor properti yang belum pulih sepenuhnya, sekalipun pemerintah telah menggelontorkan stimulus PPN DTP hingga akhir 2024.

“Namun, kemudian ini ada kenaikan (PPN), jadi ada anomali, kontraproduktif. Apalagi bahwa program tiga juta rumah itu dimaksudkan untuk memberikan dorongan pertumbuhan ekonomi dari sektor properti,” tutupnya.

Seperti diketahui, pemerintah akan segera menaikkan PPN 12% mulai 1 Januari 2025 mendatang. Adapun skema kenaikan PPN berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Tarif PPN telah berangsur naik sejak 2020 dari level 10%. Kemudian menjadi 11% yang berlaku pada 1 April 2022 lalu dan akan kembali ditingkatkan pada 1 Januari tahun 2025 menjadi sebesar 12%.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengharapkan agar Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meningkatkan jumlah anggaran Kementerian PKP sebesar Rp 48,4 triliun dalam APBN 2025. Dengan tambahan anggaran tersebut total anggaran Kementerian PKP dapat mencapai Rp 53,6 triliun.

"Saat ini jumlah anggaran yang tersedia untuk 2025 hanya Rp 5,1 Triliun. Sedangkan berdasarkan usulan Satgas Perumahan kebutuhan dana pembangunan rumah  Rp 53,6 Triliun, sehingga ada kebutuhan tambahan anggaran sekitar Rp 48,4 Triliun. Kami berharap dukungan Kemenkeu dalam penganggaran Kementerian PKP," ucap Maruarar dalam keterangan resmi yang diterima pada Minggu (17/11/2024).

Kementerian PKP juga akan mendorong skema pembiayaan perumahan yang mudah diakses oleh masyarakat. Dalam hal ini, koordinasi dengan sejumlah bank penyalur subsidi perumahan juga akan terus ditingkatkan sehingga target dan jumlah rumah bersubsidi bisa lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya.

Kementerian PKP menurutnya juga telah merencanakan peningkatan target dan perubahan proporsi dukungan pembiayaan perumahan. Hal itu diperlukan agar pembiayaan perumahan tidak selalu mengandalkan anggaran APBN tapi juga dari pendanaan perbankan.

"Kami menargetkan rumah subsidi dari sebelumnya 220.000 menjadi 800.000. Selain itu juga mendorong pendanaan KPR FLPP dan SBUM serta perubahan proporsi APBN dan Bank yang sebelumnya 75 : 50 menjadi 50 : 50 sehingga akan menjangkau lebih banyak masyarakat untuk mengakses rumah subsidi," terang Ara.

Ara juga meminta agar Kemenkeu mengirimkan pegawai serta pejabat yang berkompeten untuk membantu serta menduduki jabatan di Kementerian PKP. Hal itu dilakukan agar pelaksanaan program perumahan yang sudah direncanakan dapat terkoordinasi dengan baik serta mendapatkan dukungan pengawasan dari Kementerian Keuangan.

“Kami mengharapkan dukungan dan masukan dari Kementerian Keuangan terkait dengan usulan program dan kebutuhan anggaran Kementerian PKP," kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan, pihaknya siap memberikan dukungan terhadap berbagai program perumahan pro rakyat seperti 3 Juta Rumah. Hal itu diperlukan karena sektor properti dapat membuka keran investasi sekaligus mendorong berjalannya sektor industri dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat luas.

"Kami memberikan dukungan terhadap Program Kementerian PKP. Namun kami akan berkoordinasi lebih lanjut mengenai kebutuhan anggaran yang diperlukan," kata Suahasil.

Editor: Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@ymail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengharapkan agar Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meningkatkan jumlah anggaran Kementerian PKP sebesar Rp 48,4 triliun dalam APBN 2025. Dengan tambahan anggaran tersebut total anggaran Kementerian PKP dapat mencapai Rp 53,6 triliun.

"Saat ini jumlah anggaran yang tersedia untuk 2025 hanya Rp 5,1 Triliun. Sedangkan berdasarkan usulan Satgas Perumahan kebutuhan dana pembangunan rumah  Rp 53,6 Triliun, sehingga ada kebutuhan tambahan anggaran sekitar Rp 48,4 Triliun. Kami berharap dukungan Kemenkeu dalam penganggaran Kementerian PKP," ucap Maruarar dalam keterangan resmi yang diterima pada Minggu (17/11/2024).

Kementerian PKP juga akan mendorong skema pembiayaan perumahan yang mudah diakses oleh masyarakat. Dalam hal ini, koordinasi dengan sejumlah bank penyalur subsidi perumahan juga akan terus ditingkatkan sehingga target dan jumlah rumah bersubsidi bisa lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya.

Kementerian PKP menurutnya juga telah merencanakan peningkatan target dan perubahan proporsi dukungan pembiayaan perumahan. Hal itu diperlukan agar pembiayaan perumahan tidak selalu mengandalkan anggaran APBN tapi juga dari pendanaan perbankan.

"Kami menargetkan rumah subsidi dari sebelumnya 220.000 menjadi 800.000. Selain itu juga mendorong pendanaan KPR FLPP dan SBUM serta perubahan proporsi APBN dan Bank yang sebelumnya 75 : 50 menjadi 50 : 50 sehingga akan menjangkau lebih banyak masyarakat untuk mengakses rumah subsidi," terang Ara.

Ara juga meminta agar Kemenkeu mengirimkan pegawai serta pejabat yang berkompeten untuk membantu serta menduduki jabatan di Kementerian PKP. Hal itu dilakukan agar pelaksanaan program perumahan yang sudah direncanakan dapat terkoordinasi dengan baik serta mendapatkan dukungan pengawasan dari Kementerian Keuangan.

“Kami mengharapkan dukungan dan masukan dari Kementerian Keuangan terkait dengan usulan program dan kebutuhan anggaran Kementerian PKP," kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan, pihaknya siap memberikan dukungan terhadap berbagai program perumahan pro rakyat seperti 3 Juta Rumah. Hal itu diperlukan karena sektor properti dapat membuka keran investasi sekaligus mendorong berjalannya sektor industri dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat luas.

"Kami memberikan dukungan terhadap Program Kementerian PKP. Namun kami akan berkoordinasi lebih lanjut mengenai kebutuhan anggaran yang diperlukan," kata Suahasil.

Editor: Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@ymail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta, Investor.id- Para pengembang rumah sederhana angkat bicara terkait Program Tiga Juta Rumah yang digulirkan pemerintah.

Mereka mengingatkan tentang pentingnya peran semua pengembang, termasuk developer kecil dalam mendukung program pemerintah dalam menyediakan hunian bagi rakyat.

Suara para pengembang itu terhimpun dalam Sekretariat Bersama Gabungan Asosiasi Pengembang Rumah Rakyat (Gasperr).

Sekber tersebut diinisiasi oleh  empat asosiasi pengembang yang mencakup Asosiasi Pengembang Perumahan Dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Himpunan Pengembangan Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas), serta Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (Appernas Jaya).

Junaidi Abdillah, koordinator Gasperr menyebutkan bahwa gagasan mendirikan sekber berangkat dari keinginan asosiasi-asosiasi yang selama ini fokus dan bergerak dalam pembangunan rumah sederhana bagi rakyat untuk menjadi mitra terdekat pemerintah.

Namun, kata dia, belakangan nama dan perannya tidak disebut pemerintah. Padahal sebanyak 70%  pembangunan  perumahan bersubsidi diproduksi dan berhasil  direalisasikan oleh pengembang anggota empat asosiasi tersebut.

“Gasperr harus membangun kekuatan yang lebih besar, satu tujuan dan satu nasib dalam memperjuangkan perumahan rakyat. Program Tiga Juta Rumah pasti akan melibatkan pengembang, kalangan dunia usaha,” kata Junaidi yang juga Ketua Umum DPP Apersi dalam siaran pers Sabtu (16/11/2024).

Terkait adanya kegiatan membagi rumah gratis, Gasperr ingin agar pembagian itu untuk masyarakat tidak mampu yang penghasilannya di bawah Rp1 juta per bulan. Bukan orang mampu.

“Itu harus diklarifikasi(rumah gratis). Selama ini terjadi simpang siur terkait rumah gratis dan itu mengganngu industri properti. Efeknya besar karena orang akan tidak jadi beli. Menunda beli karena dengar rumah gratis,” tutur Junaidi.

Menurut Ari Tri Priyono, ketua umum Himperra, negara harus menghargai seluruh pihak yang membantu program perumahan nasional.

Karena itu, jelas dia Sekber Gasperr akan menginisiasi ide-ide dalam membantu pemerintah agar sukses dalam mengembankan tugasnya menyediakan perumahan yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat dari desa sampai perkotaan.

“Gasperr akan menjadi teman diskusi yang baik untuk pemerintah. Bukan berarti menafikkan (pengembang) yang besar. Maka kami menyediakan diri sebagai sparing diskusi yang tepat bagi pemerintah,” tutur dia.

Dalam kesempatan yang sama, Muhamad Syawali, ketua umum Asprumnas meminta pemerintah untuk juga memperhatikan peran pengembang yang membangun perumahan bersubsidi yang sebagian besar adalah perusahaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Walaupun pengembang kecil, peran anggota kami dalam menyukseskan program pemerintah selama ini cukup besar. Kami berharap Gasperr bisa melahirkan ide-ide dan menjadi ujung tombak kebijakan yang akan diusulkan ke pemerintah,” harap dia.

Sementara itu, Andriliwan Muhamad, ketua umum Appernas Jaya berharap Sekber ini akan membuat perhatian pemerintah dan mitra kerja terkait lebih kompak dan kokoh mengawal isu-isu perumahan rakyat ke depan. 

“Harus diingat keberadaan Gasperr adalah dalam rangka menyatukan pendapat asosiasi sebagai mitra terdekat untuk mensupport seluruh program pemerintah. Akan ada poin-poin penting dalam deklarasi ini yang nanti akan kami sampaikan kepada pemerintah,” ujar dia.

Editor: Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – ID FOOD menjalin kolaborasi strategis dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam pelaksanaan program pemenuhan gizi nasional. Hal ini ditandai penandatanganan nota kesepahaman tentang Sinergitas dan Kerja Sama dalam Kegiatan Program Pemenuhan Gizi Nasional antara ID FOOD dan BGN.

Direktur Utama ID FOOD Sis Apik Wijayanto mengatakan, kerja sama antara ID FOOD dan BGN menjadi awal bagi pelaksanaan sejumlah program strategis seperti, sinergi sarana logistik melalui pemanfaatan jasa transportasi dan pergudangan untuk keperluan distribusi bahan baku dan hasil produksi, serta pemanfaatan aset tanah dan bangunan menjadi unit pelayanan dapur untuk pemenuhan gizi masyarakat.

“Selain itu, melalui MoU ini kedua pihak juga bersepakat untuk melakukan kerja sama pertukaran data dan informasi terkait Program Pemenuhan Gizi Nasional, sinergi ekosistem pangan, serta kolaborasi program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan,” ujar Sis Apik melalui keterangan resmi pada Jumat (15/11/2024).

Ia mengatakan, selanjutnya ID FOOD dan BGN akan melakukan pembahasan lebih lanjut untuk menyusun program prioritas serta langkah-langkah percepatan pelaksanaannya.

“Prinsipnya kerja sama ID FOOD dan BGN akan mengelaborasi kompetensi masing-masing pihak. Dalam hal ini, ID FOOD sebagai produsen pangan dengan komoditas yang beragam tentunya siap untuk menjadi agregator dalam penyediaan komoditas pangan, bahan baku, dan distribusi guna mendukung program pemenuhan gizi masyarakat termasuk program Makan Sehat Bergizi,” terang Sis Apik.

Terkait kesiapan ID FOOD sebagai mitra strategis program Makan Sehat Bergizi, Sis Apik memastikan, pihaknya telah membentuk satuan tugas internal dan menyiapkan skema kerja sama untuk pengadaan komoditas.

“Pengadaan komoditas akan dilakukan melalui offtaker dari petani, peternak, nelayan, dengan pola kemitraan yang akan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat inklusif,” jelasnya.

Sis Apik mengatakan, saat ini ID FOOD merupakan BUMN yang mengelola komoditas pangan paling beragam. Untuk pemenuhan karbohidrat, ID FOOD memproduksi benih dan beras melalui anak usahanya PT Sang Hyang Seri.

Untuk pemenuhan lemak dan protein ID FOOD memiliki anak usaha PT Berdikari yang bergerak di sektor peternakan dan siap memasok daging sapi, telur, daging ayam, serta susu. Selain itu, juga ada PT Perikanan Indonesia yang bergerak di sektor perikanan.

“Kami juga memproduksi komoditas pangan pendukung, seperti gula, garam, dan minyak goreng, serta memiliki anak perusahaan yang menjalankan aktivitas distribusi dan logistik yaitu PT Perusahaan Perdagangan Indonesia dan PT Rajawali Nusindo,” sebutnya.

Khusus untuk sektor distribusi dan logistik, ID FOOD memiliki 1.085 gudang dengan total kapasitas 2,5 juta ton yang tersebar dari Aceh hingga Papua. “Adapun 1.085 gudang tersebut terdiri dari, 525 unit dry non-food warehouses dengan kapasitas 1,4 juta ton, 535 unit dry food warehouses dengan kapasitas 1 juta ton, dan 25 unit cold storage dengan kapasitas 19 ribu ton,” paparnya.

Pemanfaatan Aset Idle

Sis Apik mengatakan, sebaran sarana logistik yang luas milik ID FOOD ini diharapkan dapat mendukung tugas BGN dalam mengorkestrasi pemenuhan gizi masyarakat di Indonesia.

“Mengingat, faktor distribusi dan logistik turut memegang peranan penting dalam memastikan aktivitas distribusi pangan bergizi berjalan merata dan tepat sasaran,” ucapnya.

Selain itu, ia menambahkan, ID FOOD juga melakukan pemanfaatan aset idle untuk dijadikan Satuan Layanan Makan Bergizi.

“Saat ini, ID FOOD telah menyiapkan sejumlah titik aset yang dapat dioptimalkan untuk Satuan Layanan Makan Bergizi yang dapat berfungsi sebagai pusat produksi dan distribusi Makan Sehat Bergizi,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, sebelumnya ID FOOD juga telah berhasil menjalankan sejumlah program pangan pemerintah seperti Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dan penyaluran bantuan pangan penanganan stunting.

“ID FOOD telah berperan dalam menjaga ketersediaan bahan pangan pokok penting melalui program CPP sesuai dengan Perpres 125 tahun 2022. Saat ini ID FOOD mengelola total 10 komoditas pangan,” ungkap Sis Apik.

Untuk penyaluran bantuan pangan penanganan stunting, ID FOOD telah menyalurkan bantuan pangan dalam rangka penanganan stunting pada tahun 2023 dan 2024 kepada 1,4 juta Keluarga Risiko Stunting (KRS).

“Pada tahun 2024, kami telah berhasil merealisasikan 100% penyaluran bantuan pangan stunting sebanyak 8,6 juta paket pangan berupa daging ayam dan telur ayam di 7 Provinsi,” katanya.

Sementara itu di kesempatan yang sama, Kepala BGN Dadan Hindayana menyambut baik kerja sama yang terjalin antara BGN dengan ID FOOD. Menurutnya, sinergi ini sejalan dengan percepatan tujuan BGN dalam meningkatkan asupan gizi dan pengetahuan gizi kelompok masyarakat.

Menurutnya, program yang akan dikerjasamakan secara khusus memiliki tujuan untuk meningkatkan akses makanan bergizi, pengetahuan gizi, dan pola makan sehat. Sehingga dapat memperkuat prestasi, partisipasi, kehadiran, serta pengurangan anak putus sekolah, hal ini sangat penting untuk mendukung terwujudnya Indonesia Emas tahun 2045.

Ia menambahkan, program kerja sama ini juga tidak hanya memberikan manfaat pada perbaikan gizi, tetapi juga mencakup penciptaan lapangan kerja, meningkatkan keterserapan komoditas pangan lokal sehingga dapat membantu peningkatan kesejahteraan petani, peternak, dan pelaku UMKM.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – DPR RI meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk berinovasi dalam mencari sumber pendanaan alternatif untuk mengatasi keterbatasan anggaran dan mempercepat pencapaian target 3 juta rumah per tahun.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyoroti beberapa tantangan utama dalam mencapai target tiga juta rumah per tahun. Selain kompleksitas prosedur administratif, ketersediaan lahan yang terbatas dan persoalan kepemilikan tanah menjadi tantangan yang perlu diatasi.

JAKARTA, investor.id – PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) mendukung program pemerintah. Kali ini bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam pengembangan program pemenuhan gizi. Kemitraan ini menjadi langkah strategis perseroan memperkuat upaya pemenuhan gizi nasional melalui sinergi antara lembaga keuangan syariah dan institusi pemerintah.

Kemitraan tersebut ditandai dengan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) atau nota kesepahaman oleh kedua pihak. Dalam acara tersebut, Direktur Utama BSI Hery Gunardi menyampaikan bahwa kemitraan ini akan berfokus pada pengembangan program-program yang mendukung pemenuhan gizi di seluruh Indonesia.

"BSI berkomitmen untuk mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui," ujar Hery di The Langham, Sudirman Central Bussiness District (SCBD), Senayan, Jakarta.

Hery pun menekankan, ke depan BSI siap memperluas dan memperdalam kolaborasi dengan BGN melalui berbagai kerja sama dan sinergi. Seperti langkah-langkah yang mencakup pemanfaatan layanan serta produk perbankan syariah yang inovatif. Sehingga dapat mendukung BGN dalam mencapai tujuan strategisnya yaitu mengoptimalkan pemenuhan gizi bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

“BSI siap berkomitmen untuk meningkatkan kesadaran dan mengakselerasi adopsi layanan digitalisasi perbankan syariah di lingkungan Badan Gizi Nasional. Kami akan membangun ekosistem terpadu yang memungkinkan pengelolaan layanan perbankan syariah secara menyeluruh dan efisien,” lanjutnya

Hery menambahkan, melalui pendekatan tersebut perseroan berharap kerja sama ini tidak sekadar menjadikan BSI sebagai mitra finansial. “Tetapi juga sebagai katalisator dalam mendukung pencapaian tujuan bersama, yakni mewujudkan Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045,” imbuhnya.

Adapun BGN merupakan lembaga pemerintah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dalam pemenuhan gizi nasional, serta memastikan setiap warga negara mendapatkan akses terhadap konsumsi makanan yang aman, bergizi, dan seimbang. Kehadiran BGN tertuang dalam Pepres No 83 Tahun 2024.

Dalam melaksanakan fungsinya BGN selaras dengan program utama dari 8 program hasil terbaik cepat 2024 - 2029 yang tertuang dalam Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Badan ini berperan sebagai pendorong utama dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan gizi nasional yang berkelanjutan untuk visi pemerintah menuju Indonesia Emas 2045.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, melalui berbagai insiatif dan program lembaga yang dipimpinnya, permerintah berkomitmen untuk mencapai kesejahteraan gizi. Yaitu melalui edukasi masyarakat, memperkuat sistem ketahanan pangan, serta bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan kesejahteraan gizi tercapai di seluruh pelosok negeri.

"Kemitraan dengan BSI adalah langkah penting dalam mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis yang akan dimulai pada Januari 2025. Kami berharap kerja sama ini akan membawa dampak positif yang signifikan dalam upaya pemenuhan gizi nasional,” tambahnya.

Sebelumnya, melalui keterangan resmi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan BGN telah lebih dahulu berkolaborasi untuk merealisasikan Program Makanan Bergizi Gratis. Menteri BUMN Erick Thohir telah bertemu Dadan untuk membahas akselerasi program tersebut.

Kolaborasi antara Kementerian BUMN, BUMN, dan BGN sangat penting dalam menyukseskan program yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto tersebut. Kementerian BUMN dan BGN telah membahas inisiatif pendirian Satuan Pelayanan (SP) Gizi untuk menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. SP ini ditargetkan dapat melayani sekitar 3 ribu peserta.

Adapun dalam penandatanganan MoU antara BSI dan BGN dihadiri pula oleh Wakil Direktur Utama BSI Bob T. Ananta, Direktur Retail Banking BSI Harry Gusti Utama, serta Direktur Sales & Distribution BSI Anton Sukarna. Sementara dari BGN hadir pula Deputi Bidang Promosi & Kerja Sama BGN Nyoto Suwignyo, dan Deputi Bidang Sistem Tata Kelola BGN Tigor Pangaribuan.

Editor: Euis Rita Hartati (euis_somadi@yahoo.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Badan Gizi Nasional (BGN) telah melakukan uji coba makan bergizi gratis (MBG) di 80 titik seluruh Indonesia. Uji coba ini diharapkan menjadi acuan standar operasional di unit-unit layanan gizi sebelum dijalankan secara nasional pada 2 Januari 2025.

Staf Ahli Kepala BGN, Ikeu Tanziha, mengungkapkan, BGN telah melakukan uji coba di 80 titik dengan melibatkan berbagai unit pelayanan seperti dapur umum dan layanan gizi mobile yang diprioritaskan untuk sekolah dan komunitas. 

“Alhamdulillah, program berjalan lancar dan menjadi modal bagi perluasan di tahun depan," ujarnya dalam Dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang mengangkat tema 'Makan Bergizi Gratis: Dari Sini Kita Mulai!', Senin (4/11).

BGN merencanakan pendirian unit layanan di berbagai wilayah untuk memastikan distribusi makanan bergizi tepat sasaran, mulai dari siswa sekolah hingga kelompok rentan lainnya.

Pada tahap awal, program ini akan menyasar sekitar 15 hingga 20 juta anak di seluruh Indonesia, sesuai dengan alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun dari RAPBN 2025.

Ia pun memastikan bahwa BGN akan mengintegrasikan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk UMKM dan sektor swasta, dalam penyediaan bahan makanan bergizi lokal. 

"Keterlibatan UMKM lokal sangat penting agar dana yang dialokasikan juga berdampak positif bagi ekonomi daerah. Kami ingin memastikan bahan makanan yang diberikan memenuhi standar gizi sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional," ujarnya.

Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan, BGN menggandeng Kodim di berbagai wilayah. Kodim memiliki peran strategis dalam membantu penyaluran ke wilayah-wilayah sulit jangkauan, terutama di daerah-daerah terpencil dan daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal).

Di samping anak sekolah, target penerima manfaat mencakup ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, dengan pendekatan dapur umum yang mampu melayani 2.500 hingga 3.000 anak per unit layanan.

Keberhasilan program akan dievaluasi secara berkala, termasuk melalui indikator kesehatan seperti tinggi badan dan berat badan anak, yang diukur oleh tenaga gizi di setiap unit pelayanan. Evaluasi ini nantinya akan melibatkan beberapa instansi, termasuk Puskesmas dan sekolah, dengan dukungan pengawasan dari BPOM untuk memastikan standar keamanan pangan terjaga. 

"Kami berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas dalam evaluasi nutrisi anak dan edukasi perilaku hidup bersih dan sehat. Semua ini dilakukan agar program berjalan dengan kualitas yang terjaga dan manfaat yang optimal," tegas Ikeu.

Program ini tentu tidak luput dari tantangan, terutama dalam aspek keberlanjutan pasokan pangan dan pengawasan implementasi di lapangan. Selain itu, terdapat tantangan dalam menyesuaikan jenis makanan dengan preferensi budaya lokal.

“Kami memastikan bahwa standar gizinya tetap, namun jenis menunya disesuaikan dengan budaya setempat, seperti penggunaan bahan pokok lokal,” jelas dia. 

Melalui program makan bergizi gratis ini, pemerintah berharap tidak hanya menciptakan generasi sehat dan cerdas,  juga mengurangi ketergantungan pada impor pangan dengan memaksimalkan hasil dari petani lokal. Harapannya, keberlanjutan program ini bisa didukung oleh semua pihak, baik pemerintah, sektor swasta, hingga masyarakat.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News