JAKARTA, Investor.id – Industri bahan bangunan menyodorkan solusi untuk membangun rumah subsidi berkualitas sekaligus ramah lingkungan, yakni menggunakan semen hijau dan bata interlock presisi. 

Adapun permintaan rumah subsidi harus berkualitas disampaikan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. Menurur dia, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen menyediakan rumah subsidi yang berkualitas untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. 

Oleh karena itu, para pengembang perumahan diimbau untuk menjalankan pembangunan perumahan secara bertanggung jawab dengan memperhatikan kualitas bangunan dan lingkungan. 

"Arahan Presiden Prabowo agar bagaimana rumah subsidi dibangun dengan bertanggung jawab. Meski rumah subsidi, tetap harus berkualitas agar harapan rakyat tidak sia-sia atau kecewa,” kata Maruarar Sirait saat pertemuan dengan Menteri BUMN Erick Thohir dan pengembang perumahan di Kementerian BUMN, belum lama ini. 

Sebelumnya, dalam acara focus group discussion (FGD) bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Jakarta, Kamis (6/2/2025), Maruarar juga mendorong pembangunan perumahan yang tidak hanya ramah penghuni, tetapi ramah lingkungan sebagai bentuk partisipasi sektor perumahan dalam upaya menurunkan emisi karbon dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. 

Dikutip dari dokumen “Greenship Rating Tools untuk Rumah Tinggal” yang disusun oleh Green Building Council Indonesia (GBCI), selain bijak dalam menggunakan lahan, efisien dan efektif dalam penggunaan energi maupun dalam menggunakan air, memperhatikan konservasi material sumber daya alam, serta sehat dan aman bagi penghuni rumah, aspek penting lain dari rumah ramah lingkungan adalah menggunakan  material yang ramah lingkungan.

PT Semen Indonesia Tbk (SIG/SMGR) menghadirkan inovasi semen hijau yang diproduksi dengan material dan proses yang ramah lingkungan sehingga lebih rendah emisi karbon hingga 38% dibandingkan semen konvensional, serta memiliki tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) tinggi, lebih dari 90%. SIG juga mendorong penggunaan produk turunan semen hijau yaitu material bata interlock presisi, sebagai solusi untuk mencapai target 3 juta rumah per tahun.

Direktur Utama SIG Donny Arsal mengatakan, penggunaan bata interlock presisi memberikan banyak keuntungan dalam pembangunan rumah. Selain ramah lingkungan karena diproduksi dengan semen hijau SIG, penggunaan bata interlock presisi membuat proses pembangunan lebih efisien dalam penggunaan material, lebih mudah dalam pengaplikasian sehingga mempercepat durasi pembangunan. 

Selain itu, kata Donny, kualitas kontruksi kokoh yang teruji ramah gempa, mampu menjaga udara dalam ruangan tetap sejuk, dan memberikan hasil akhir yang modern.

”Inovasi bata interlock presisi adalah terobosan untuk membangun rumah lebih efektif dan efisien, mulai dari penggunaan material, seperti semen dan besi, juga penggunaan air. Fitur presisi tinggi 1 mm juga memberikan keunggulan siku yang sempurna dan permukaan yang halus rata. Bata interlock presisi adalah kontribusi nyata SIG untuk mendukung program 3 juta rumah dan mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo,” kata Donny Arsal.

Editor: Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

BOGOR, investor.id – Presiden Prabowo Subianto menyarankan agar kepala daerah tidak perlu terlibat dalam program makan bergizi gratis (MBG).

Hal tersebut disampaikannya saat acara silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) di kediaman Prabowo, di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/2/2025).

Prabowo menginginkan kepala daerah cukup mempersiapkan infrastruktur untuk Badan Gizi Nasional (BGN) seperti bangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Ya tadi disarankan agar kepala daerah, enggak usah ikut terlibat dalam makan bergizi tapi mempersiapkan infrastruktur untuk Badan Gizi Nasional,” ujar Kepala BGN Dadan Hindayana kepada wartawan.

Di sisi lain, Dadan juga menjelaskan alasan pemangkasan anggaran BGN yang terkena efisiensi sekitar Rp 200 miliar.

“Ada penghematan untuk pembelian lahan karena bisa pinjam pakai,” kata Dadan.

Ia pun memastikan anggaran program makan bergizi gratis tidak akan terganggu, hanya anggaran pengadaan lahan saja yang terkena efisiensi.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA,investor.id - Badan Gizi Nasional (BGN) melaksanakan pemangkasan anggaran sebesar Rp 200,2 miliar pada tahun anggaran 2025. Hal ini selaras arahan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah melakukan efisiensi anggaran.

“Sesuai instruksi presiden bahwa terjadi efisiensi pada anggaran belanja nasional dan juga daerah.  BGN pun termasuk salah satu yang kena efisiensi  besarannya kurang lebih 0,2845%,  jadi, berkurang Rp 200,2 miliar,” ucap Kepala BGN Dadan Hindayana di Gedung DPR pada Rabu (12/2/2025) malam.

Efisiensi anggaran dilakukan berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Jumlah anggaran yang diefisienkan adalah Rp 306,69 triliun yang terbagi dalam  efisiensi anggaran belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp 256,1 triliun dan efisiensi transfer ke daerah sebesar Rp 50,5 triliun. Kementerian Keuangan sudah mengeluarkan surat S-37/MK.02/2025  yang memerintahkan K/L untuk melakukan efisiensi anggaran terhadap 16 pos belanja. 

Efisiensi anggaran akan dilakukan BGN untuk alokasi biaya pengadaan lahan. Dalam pengadaan lahan nantinya BGN akan menggunakan sistem pinjam pakai. Namun dia menegaskan bahwa pemangkasan anggaran tidak akan menganggu pelaksanaan operasional makan bergizi gratis (MBG).

“Program MBG tidak kena, uang kena hanya pengadaan lahan yang memang bisa menggunakan lahan-lahan pemerintah daerah, lahan kementerian lain, lahan BUMN, dan lain-lain bisa pinjam pakai,” kata Dadan.

Lahan-lahan yang termasuk dalam pinjam pakai akan digunakan dalam operasional  Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dalam  SPPG akan ada tiga aktivitas yaitu kegiatan  masak-memasak; tempat pertemuan antara produsen dan offtaker; serta  menjadi tempat konsultasi gizi.

Dia mengatakan BGN mengelola anggaran sebesar Rp 70,7 triliun selama tahun 2025 ini. Pemerintah akan menambah cakupan  penerima program dari 15 juta penerima menjadi  82,9 juta penerima sehingga dibutuhkan tambahan anggaran dalam jumlah besar. Dari perhitungan yang dilakukan BGN memerlukan anggaran sebesar Rp 25 triliun per bulan. Pemerintah berencana meningkatkan alokasi anggaran sebesar Rp 100 triliun.

“Jadi per bulannya kita akan butuh kurang lebih Rp 25 triliun kalau penerima manfaat ditambah. Jadi tergantung nanti apakah dimulai September, atau dimulai November, atau dimulai Oktober, atau dimulai Desember,” tutur dia.

Penambahan jumlah penerima program MBG akan dilakukan secara gradual. Penambahan anggara akan dilakukan selaras dengan kesiapan dari sumber daya manusia dan infrastruktur. Penerima MBG akan dilakukan secara merata di seluruh Indonesia.

“Kita  lihat apakah infrastrukturnya siap. Kalau infrastruktur dan SDM siap, maka otomatis segera anggaran akan kita minta untuk penambahannya,” kata dia.

Editor: Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@ymail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta untuk menghentikan kerja sama dengan pengembang perumahan subsidi yang tidak memenuhi standar. Dia menilai pengembang nakal tersebut telah mencederai kepercayaan masyarakat kepada negara.

“Saya sudah minta kepada bank penyalur, kepada Himbara (Himpunan Bank Milik Negara), jangan-jangan pernah lagi ngasih kesempatan kepada pengembang yang terbukti tidak bertanggung jawab. Tidak sesuai dengan janjinya,” kata Menteri yang akrab disapa Ara di Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Dia menilai blacklist bukan hanya ancaman atau akan dilakukan, namun perintah yang harus dilakukan oleh semua bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara (Himbara). Hal itu sesuai arahan yang diberikan Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan yang terbaik pada masyarakat.

“Presiden Prabowo sampaikan sama saya, tidak, harus benar-benar berkualitas. Jangan buat subsidi asal-asalan. Kita, apa mau kasih kesempatan lagi kepada pengusaha yang tidak tanggung jawab? Saya enggak. Saya buat kepentingan rakyat, saya lakukan, saya berani melakukan itu,” ujar Ara.

Untuk menindak hal tersebut, ia telah meminta pejabatnya untuk melakukan audit pada pengembang yang tidak bertanggung jawab. Hal itu perlu dilakukan karena para pengembang telah menggunakan uang negara melalui perumahan subsidi.

“Saya perintahkan Irjan saya berkoordinasi untuk melakukan audit bersama BPK. Untuk melakukan audit bersama BPK. Kenapa? Rumah subsidi itu dibiayai 75% oleh APBN,” ucap Ara.

Salah satu yang menjadi contoh adalah pengembang perumahan bersubsidi Grand Permata Residence di Kelurahan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dia menilai pengembang di perumahan tersebut harus ditindak, usai diketahui lokasi perumahan yang mengalami banjir meski tidak ada hujan.

“Saya baru meninjau ke Bekasi. Saya menemukan rumah subsidi, perumahan yang nggak hujan banjir. Nggak hujan, banjir. 8 bulan baru dibangun, dia punya lantai sudah retak-retak,” jelas Ara.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, Investor.id – PT Semen Indonesia Tbk (SIG/SMGR) resmi menandatangani nota kesepahaman dengan PT Timah Karya Persada Properti (TKPP) tentang kerja sama penyediaan solusi bahan bangunan dan jasa konstruksi melalui salah satu portofolio bisnis, SobatBangun. 

Kesepakatan ini menandai ekspansi bisnis SobatBangun ke segmen business to business (B2B), setelah sebelumnya berfokus pada business to customer (B2C). TKPP adalah anak usaha PT Timah Tbk (TINS) yang bergerak di sektor perumahan dan properti. 

Perusahaan ini mengembangkan aset non-operasional berupa properti dan perumahan di sejumlah daerah. Penandatanganan ota kesepahaman itu dilakukan oleh SVP of Business Innovation SIG Andi Krishna Arinaldi dan Direktur Utama TKPP Abdul Kamaroes di Jakarta. 

Corporate Secretary SIG Vita Mahreyni mengatakan, kerja sama ini merupakan bagian dari inisiatif SIG untuk memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mendukung kelancaran dan keberlanjutan pembangunan, khususnya di sektor perumahan. Terlebih lagi, saat ini pemerintah tengah mendorong percepatan program 3 juta rumah.

“Sebagai BUMN penyedia solusi bahan bangunan, SIG siap mendukung pengembangan perumahan nasional, termasuk program pemerintah dalam membangun 3 juta rumah dengan mengoptimalisasi sumber daya yang dimiliki serta jaringan operasional yang luas, termasuk melalui platform SobatBangun,” kata Vita dalam siaran pers, Selasa (11/2/2025). 

Dia menegaskan, SobatBangun didukung oleh ekosistem jasa konstruksi serta jaringan distribusi bahan bangunan di dalam grup perusahaan. 

Direktur Utama TKPP Abdul Kamaroes mengatakan, kerja sama dengan SIG membuat TKPP optimistis terus mengembangkan proyek perumahan di Indonesia, sehingga dapat berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat.

“Dengan lahan yang dimiliki TKPP, terdapat peluang besar untuk mengembangkan proyek perumahan bersama SIG,” ungkap dia. 

TKPP, kata dia, akan mempelajari lebih lanjut fitur serta produk dari SIG yang dapat diterapkan di lahan tersebut. Perusahaan juga berharap sinergi ini dapat terus berlanjut, sehingga dapat menciptakan nilai tambah bagi kedua pihak. 

Sebelumnya, SIG bersama TKPP berkolaborasi dalam proyek pengembangan perumahan di Bekasi, Jawa Barat, yang telah dimulai sejak September 2024. Kolaborasi ini mencakup renovasi rumah tipe 74 di Perumahan Familia Urban Cluster Amethyst, pembangunan rumah tipe 39 di Perumahan Familia Urban Cluster Alexandrite, serta pembangunan rumah tipe 60 di Perumahan Familia Urban.

Ke depan, SIG dan TKPP siap bekerja sama dalam pengembangan lahan yang dimiliki oleh kedua pihak, sekaligus dalam menyiapkan strategi co-marketing dalam ekosistem digital marketing untuk memperkuat pemasaran perumahan yang dimiliki oleh TKPP. Kerja sama strategis ini diharapkan menjadi langkah awal dalam membangun kemitraan jangka panjang yang saling menguntungkan dan berkontribusi pada pertumbuhan industri properti di Indonesia.  

Editor: Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id - Program pembangunan tiga juta rumah dikabarkan terancam tersendat dan kemungkingan sulit tercapai. Hal ini lantaran pemerintah memangkas anggaran Kementerian Perumahan dan Kawan Permukiman (PKP) tahun 2025 menjadi Rp 1,6 triliun dari Rp 5,2 triliun.

Meski demikian, Ketua Umum Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto meyakinkan bahwa program pembangunan tiga juta rumah tidak akan terganggu oleh efisiensi anggaran tersebut. 

"Program 3 juta rumah itu pembiayaannya bukan dari anggaran APBN," ucap Joko kepada B Universe secara daring, Selasa (11/2/2025).

Mewakili pelaku usaha properti, Joko membagikan pandangannya tentang apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk menyukseskan program tersebut.

"Buatlah regulasi yang bisa mendukung pencapaian atas kinerja dari para pelaku usaha. Yang kedua, jadilah fasilitator yang baik. Yang ketiga, ciptakan kondisi relasi yang baik bagi stakeholder. Kenapa? Karena yang mengerjakan (pembangunan rumah) itu kami," tegas Joko. 

Joko percaya diri bahwa industri properti adalah industri yang mandiri dan independen. Data REI menunjukan pada tahun 2023 industri properti mencetak kontribusi investasi sebesar Rp119 triliun dan pada tahun 2024 sebesar Rp122 triliun.

Atas dasar kontribusi sektor properti yang sedemikian besar, Joko berharap pemerintah dapat bermitra dan membangun relasi yang sebaik-baiknya dengan para pelaku usaha.

"Dengarkan dan mendekatlah kepada para pelaku industri agar kami bisa bekerja dengan lebih produktif dan punya kepastian, sehingga kami bisa merealisasikan apa yang diinginkan pemerintah. Karena kami yang bekerja,” tutur Joko. 

“Selama ini kami sudah memberikan kontribusi dan kami sudah mampu menyuplai realisasi terhadap kebutuhan perumahan di Indonesia. Jadi, kami ini mengharapkan apa yang tiga hal tadi," imbuhnya.

Seperti diketahui, program tiga juta rumah per tahun adalah salah satu program unggulan Prabowo dalam kampenye Pilpres 2024. Prabowo berjanji akan membangun dua juta unit rumah di perdesaan dan satu juta unit di perkotaan.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan pemerintah dalam hal ini PKP bersama BUMN bersinergi dengan swasta dan asosiasi untuk membangun tiga juta rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Pria yang akrab disapa Ara juga meminta kepada Menteri BUMN Erick Thohir guna memastikan aspek kepastian hukum dengan pendampingan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Saya juga minta Pak Erick untuk memastikan semua prosesnya berjalan dengan benar, serta memberikan keuntungan bagi setiap pihak yakni negara, rakyat yang akan menempati rumahnya, dan juga dunia usaha,” katanya saat konferensi pers di Kementerian BUMN Jakarta, Senin (10/2/2025).

Ia memastikan bahwa program 3 juta rumah akan dikerjakan oleh pengembang terpercaya, sehingga masyarakat tidak akan kecewa dengan kualitas rumah subsidi yang dibangun. Maka dari itu, negara melalui BUMN akan menjalin sinergi dengan pengusaha besar, UMK, dan khususnya pengusaha lokal.

“Presiden Prabowo meminta agar pengembang rumah subsidi adalah pihak yang benar dan bertanggung jawab. Sebab, saya telah melihat sendiri ada proyek yang tidak baik, ada yang banjir, ada yang retak. Ini tidak boleh terjadi lagi,” tegas dia.

Beberapa asosiasi yang disebutkan terlibat dalam pembangunan tiga juta rumah tersebut adalah REI, Himpera, Perumnas, Apersi, dan APPERNAS Jaya.

Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Juanaedi menjelaskan fokus kepada pembangunan rumah KPR bersubsidi untuk masyarakat kecil.

“Apersi itu sendiri fokus kepada pembangunan rumah KPR bersubsidi untuk masyarakat kecil. Dan saya sangat apresiasi kepada Bapak Menteri BUMN dan Menteri PKP dalam hal ini, selalu konsolidasi dan koordinasi bagaimana mewujudkan rumah rakyat itu sebagai program strategis,” ucap dia.

Lokasi Program 3 Juta Rumah

Diketahui sudah ada lima lokasi strategis di Jakarta dan sekitarnya untuk pembangunan tiga juta rumah. Terkait itu, Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan saat ini ada 792 hektare lahan BUMN yang siap untuk program 3 juta rumah. Nantinya pada lahan tersebut akan dibangun sebanyak 123.000 rumah.

Selain milik Perumnas dan KAI, lahan milik PT Perkebunan Negara (PTPN), PT Perhutani, PT Sang Hyang Seri (SHS) juga berpotensi untuk turut digunakan dalam program 3 juta rumah. Meski demikian Erick akan melakukan pemetaan penggunaan lahan tersebut.

“Nanti kita mapping dulu. Kan kita juga ada penugasan swasembada pangan dan energi. Kita tau kan 70% Indonesia ini laut bukan tanah, hanya 30% (tanah),” papar Erick.

Selain itu, terkait pembangunan 3 juta rumah, terdapat kerja sama antara BUMN dengan sektor swasta. “Kita ingin memastikan kerja sama ini ada payung hukum yang jelas. Kita ingin memastikan antara private sector dan BUMN bekerja secara transparan,” pungkas Erick.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Keputusan pemerintah untuk melakukan efisiensi anggaran disejumlah kementerian dan lembaga (K/L) dari berbagai bidang membuat geger banyak kalangan, salah satunya kalangan di sektor konstruksi yang anggarannya dipangkas besar-besaran.

Diketahui, usai efisiensi anggaran ditetapkan secara resmi, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang memiliki fokus dalam pembangunan dan menyediakan infrastruktur nasional mengalami refocusing anggaran hingga 80%. Sebelumnya Kementerian PU memiliki anggaran Rp 110,95 triliun, kemudian dipangkas menjadi Rp 29,57 triliun sepanjang Tahun Anggaran 2025.

Ketua Umum BPP Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi), Andi Rukman Karumpa menyayangkan langkah pemerintah untuk memangkas anggaran pada sektor konstruksi. Sebab, saat ini Indonesia memiliki banyak proyek yang vital bagi pembangunan bangsa ke depan.

“Pembangunan infrastruktur tidak boleh terhenti walaupun cadangan dana APBN kita sangat terbatas. Ada banyak proyek-proyek yang diprioritaskan pembangunannya yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Itu tidak boleh terhenti,” ucap Andi saat dihubungi, pada Senin (10/2/2025).

Menurut Andi, proyek-proyek nasional yang telah digodok pemerintah adalah dimaksudkan untuk mendukung kemajuan berbagai sektor seperti sektor pendidikan, kesehatan, hingga pertanian. Pada ujungnya, pembangunan proyek-proyek tersebut akan membantu masyarakat pelaku UMKM di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini menjadi atensi tersendiri bagi BPP Gapensi, mengingat 80% anggotanya berasal dari kalangan pelaku UMKM.

Andi mengetahui bahwa efisiensi anggaran sektor konstruksi dimaksudkan untuk memuluskan proyek unggulan pemerintah lainnya, yakni program Makan Bergizi Gratis (MBG), Namun menurutnya, pemerintah tetap tidak bisa mengorbankan sektor infrastruktur demi program lainnya.

Menurut dia, sampai saat ini masih banyak infrastruktur pendukung sektor pendidikan yang belum mumpuni. Apalagi, pengalihan anggaran ini memiliki potensi PHK bagi para pekerja sektor konstruksi.

"(Program MBG) ini mudah-mudahan menjadi berkah buat teman-teman pelaku UMKM. Tapi kita juga harus memikirkan pekerjaan perbaikan sekolah, perbaikan puskesmas, membuat jembatan-jembatan gantung yang masih banyak tersebar di seluruh pelosok. Bagaimana anak-anak kita yang pergi sekolah dengan infrastruktur yang menurut saya belum tercapai sasarannya, bagaimana begitu banyak central kitchen itu dibangun,” beber Andi.

Dia menuturkan, infrastruktur yang terbatas malah akan menyulitkan implementasi makan bergizi gratis dan berbagai program lain. Oleh karena itu, sebaiknya pemerintah melakukan evaluasi dan menata ulang rencana efisiensi anggaran dan belanja, baik dalam APBN maupun APBD. Selain itu, pemerintah perlu memerhatikan dampak lanjutan atas efisiensi itu ke sektor-sektor UMKM.

“Jangan kita fokus kepada makan bergizi, tetapi kita tidak sadar besok bapaknya yang dikasih makan itu di-PHK,” pungkas Andi.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa makan bergizi gratis (MBG) merupakan program prioritas pemerintah, yang digagas untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan anak-anak Indonesia.

Prabowo juga telah menegaskan, berkomitmen untuk memperluas program ini agar menjangkau lebih banyak anak di seluruh pelosok negeri. Prabowo menargetkan seluruh anak di Indonesia akan mendapatkan akses MBG pada akhir 2025.

Hal ini ditunjukkan dengan meninjau langsung pelaksanaan MBG di sejumlah tempat, salah satunya saat berkunjung di SDN Kedung Jaya 1, Kota Bogor, pada Senin (10/2/2025).

Kedatangan Kepala Negara di sekolah dasar itu disambut antusias oleh ratusan siswa yang melambaikan tangan dan menyapa dengan senyum hangat. Presiden Prabowo pun membalas sapaan serta uluran tangan para siswa yang tampak antusias untuk bersalaman dengannya.

Sementara itu, tak sedikit pula masyarakat sekitar yang hadir untuk menyapa presiden.

Prabowo kemudian menuju selasar sekolah untuk melihat langsung makanan bergizi yang disiapkan. Dia ingin memastikan setiap anak mendapatkan asupan terbaik untuk pertumbuhan mereka.

Setelah itu, Kepala Negara memasuki sejumlah ruang kelas untuk menyaksikan proses distribusi MBG kepada para siswa. 

Tidak hanya meninjau program makan bergizi gratis, Prabowo turut melihat proses belajar mengajar yang sedang berlangsung. Presiden pun berinteraksi dengan beberapa siswa di sekolah tersebut.

Prabowo tampak mengajak mereka berbicara, melakukan tanya jawab, dan bahkan memberikan motivasi tentang pentingnya belajar dengan sungguh-sungguh kepada para siswa. Kehadiran presiden lantas membuat suasana keceriaan dalam ruang kelas.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Sederet relaksasi di sektor perumahan saat ini dinilai sebagai waktu yang tepat untuk masyarakat memiliki rumah. Pernyataan itu dilontarkan langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

Menteri yang akrab disapa Ara itu menyampaikan bahwa pemerintah di era Prabowo Subianto ini telah mencanangkan untuk membangun 3 juta rumah atau hunian per tahun. Program tersebut akan didorong keberhasilannya dengan sejumlah relaksasi dari pemerintah sendiri.

“Menurut saya ini waktunya memiliki rumah, ini bangun rumah, karena sudah banyak yang gratis,” beber Ara dalam konferensi pers acara peluncuran Bale by BTN di Jakarta, pada Minggu (9/2/2025), seperti dikutip dari Antara.

Menteri PKP menyebut Presiden Prabowo telah menggelontorkan setidaknya tiga kebijakan pro rakyat di sektor perumahan. Pertama, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yaitu 5% dari harga beli rumah subsidi oleh pemerintah daerah (Pemda).

Kedua, retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) oleh pemda. Ketiga, Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100% pada periode Januari-Juli 2025, dan PPN DTP 50% pada periode Juli-Desember 2025 untuk harga rumah Rp 0-2 miliar oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Saya pikir sepanjang ini belum pernah ada BPHTB gratis belum pernah ada PBG gratis, dan PPN gratis,” kata dia yang akrab dipanggil Ara.

Dengan sejumlah kebijakan itu, Ara menilai saat ini menjadi peluang bagi masyarakat untuk segera memiliki rumah, apalagi harga tanah akan terus bergerak semakin tinggi di masa mendatang. Di sisi lain, ia mengatakan bahwa pelayanan terkait sektor perumahan sudah semakin cepat.

Sebagai contoh, izin Persetujuan Gedung (PBG) dari target 45 hari menjadi 10 hari sejak dokumen lengkap oleh pemda. Di Subang, Pemda setempat berhasil mengeluarkan izin PBG dalam 15 menit. Di Badung, Bali, Pemda setempat berhasil mengeluarkan izin PBG selama 17 menit.

“Walaupun ada efisiensi (anggaran), kami optimis. Saya ikut Presiden Prabowo dengan penuh optimisme. Banyak hal yang sudah kita lakukan untuk mempermudah rakyat,” jelas Menteri Ara.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Presiden Prabowo Subianto menekan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 terkait efisiensi belanja APBN dan APBD tahun 2025. Salah satu tujuannya untuk menambah pos anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi janji kampanye Prabowo-Gibran.

Kebijakan Presiden Prabowo itu menuai kritik dari Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio. Menurut dia, efisiensi anggaran sebaiknya tidak sampai mengorbankan sektor lain yang juga penting.

“Kalau memang efisiensi ini dilakukan untuk MBG, harus dipikirkan kembali. Sebab, janji kampanye tidak wajib dilaksanakan jika ternyata anggaran tidak memungkinkan,” kata Agus saat dihubungi, pada Minggu (9/2/2025).

Agus menilai, tidak semua program kampanye harus langsung direalisasikan, terutama jika harus mengorbankan sektor lain. Ia menyarankan agar program MBG dijalankan dengan pendekatan bertahap dan mempertimbangkan daerah prioritas.

“Menurut saya, makan bergizi gratis ini tidak perlu dilakukan setiap hari. Mungkin cukup satu hari dalam seminggu, misalnya Sabtu. Prioritas utama harus diberikan kepada daerah dengan angka stunting tinggi, seperti Ambon, NTT, dan Aceh,” jelas Agus.

Selain itu, Agus menekankan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam kebijakan efisiensi ini. Menurutnya, jangan sampai ada pihak yang merasa terbebani akibat adanya pengurangan anggaran di sektor lain demi mendanai MBG.

“Kesetaraan dan keseimbangan harus dijaga. Jangan sampai efisiensi anggaran ini justru merugikan sektor lain yang juga membutuhkan pendanaan,” tambah dia.

Adapun efisiensi anggaran pemerintah akan menghasilkan Rp 306 triliun pada 2025. Selanjutnya, pos anggaran makan bergizi gratis rencananya akan ditambah Rp 100 triliun, dari anggaran sebelumnya Rp 71 triliun. Namun demikian, kebijakan ini menimbulkan berbagai respons dari kalangan akademisi, ekonom, hingga masyarakat umum.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengundang Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia untuk berkontribusi dalam program 3 juta rumah yang telah dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Mengingat anggaran kementerian dipangkas, pemerintah perlu dukungan banyak pihak. #perumahan #maruararsirait #kadin #prabowo #investordaily #investordailytv #idtv Pastikan kamu subscribe dan aktifkan juga tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari Investor Daily TV. Kunjungi juga social media channel kami : Official Website: https://investor.id/ Twitter : https://x.com/InvestorID Facebook : https://www.facebook.com/investor.id Instagram : https://www.instagram.com/investordailyid?

Sumber : Investor Daily TV

Editor: Investor Daily TV (redaksi@investor.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News