Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut akan bertandang ke kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) untuk mengatasi masalah soal pembangunan pagar di sekitar wilayah perumahan.

Salah satu hal yang akan disoroti oleh Ara, sapaannya, berkaitan dengan masalah pagar untuk membatasi wilayah perumahan PIK dengan perumahan warga di sekitarnya.

Ara menegaskan bahwa tidak boleh ada rumah eksklusif sehingga menghalangi jalan untuk masyarakat sekitar.

"Seperti kasus pagar di PIK itu tidak boleh ada rumah eksklusif jadi harus ada jalan untuk masyarakat. Besok saya ke sana untuk mensosialisasikan itu, bersama dengan Pemda DKI," ujar Ara di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Ara mengatakan bakal mendorong penyelesaian masalah tersebut dengan tuntas.

Adapun permasalahan pagar PIK itu menjadi salah satu isu perumahan yang akan disoroti olehnya. Beberapa isu lain seperti pemberian insentif perumahan ke masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Dia menyebut pemerintah akan menyalurkan sejumlah insentif meliputi pembebasan Pajak Penghasilan atas Tanah dan/atau Bangunan (PPhTB) untuk rakyat kecil, pembebasan PPN untuk pembelian rumah di bawah Rp2 miliar serta pembebasan biaya Persetujuan Bangunan Gedung atau PBG.

Kemudian, dia juga menyebut akan segera meresmikan sejumlah proyek perumahan untuk MBR.

Bisnis.com, JAKARTA – Pengembang properti meminta pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk segera memberikan kejelasan mengenai kelanjutan program 3 juta rumah.

Ketua Umum Dewan pengurus Pusat Realestate Indonesia (DPP REI), Joko Suranto menuturkan ketidakjelasan kelanjutan program 3 juta rumah yang dinahkodai oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) justru membuat pasar properti kurang kondusif.

“Kami pengembang perumahan berharap Presiden Prabowo untuk berkenan menyampaikan pada kami para pelaku usaha di sektor properti terkait program 3 juta rumah dan apa yang menajdi pandangan kepala negara atas program tersebut,” kata Joko saat ditemui di Kebayoran Baru, Selasa (18/2/2025).

Selain itu, Joko bersama sejumlah ketua asosiasi perumahan lainnya juga meminta agar industri perbankan dapat menemukan formula pembiayaan baru yang setara dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Alasannya, karena penyaluran FLPP pada era Presiden Prabowo sedikit terhambat lantaran adanya rencana perubahan skema dari semula 75% dikucurkan melalui APBN dan 25% dari Perbankan menjadi 50% APBN dan 50% perbankan.

“Sampai saat ini sudah dianggarkan 220.000 unit [FLPP] tahun ini, tapi pada kenyataannya sudah di-hold tanpa kejelasan, saat ini juga pengembang besar bertanya-tanya kepada kami sebagai pengurus, mereka bingung atas kondisi saat ini ada apa kenapa?,” tegasnya.

Terakhir, Joko bersama asosiasi pengembang lainnya juga mendesak pemerintah untuk dapat membuat iklim usaha properti yang jauh dari kegaduhan. Terlebih, usai munculnya stigmatisasi pengembang nakal yang mencuat baru-baru ini.

Sebelumnya, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) selaku penyalur FLPP sempat mengonfirmasi hal itu. Di mana, kuota FLPP sebanyak 220.000 unit baru dapat disalurkan sebesar 7.000 unit lantaran program tersebut masih dalam tahap revisi skema.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menjelaskan, penyaluran 7.000 unit rumah subsidi itu masih menggunakan skema lama yakni menggunakan porsi 75% APBN dan 25% oleh Bank Penyalur.

“Sambil menunggu proses pencairan DIPA 2025, sejak Januari masih tersedia saldo awal FLPP 2025 untuk 7.000 unit rumah,” jelas Heru.

Untuk itu, Heru mengimbau agar Bank Penyalur dapat memanfaatkan saldo awal FLPP itu dengan sebaik-baiknya. Hal itu dilakukan guna mempercepat realisasi penyaluran FLPP untuk mendukung program 3 juta rumah.

Bisnis.com, BALIKPAPAN –Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto ibarat pedang bermata dua bagi Kalimantan Timur (Kaltim).

Pasalnya, Benua Etam tengah bergelut untuk memastikan ketersediaan bahan pangan lokal demi menyukseskan program ambisius berskala nasional tersebut.

Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik menyatakan kekhawatiran ini datang lantaran Kaltim selama ini masih mengandalkan daerah lain untuk memenuhi kebutuhan pangan.

"Ini tantangan buat kita. Terlebih Kaltim selama ini bahan pangannya bergantung dengan daerah lain," ujar Akmal Malik.

Akmal turut menyoroti perhitungan Badan Gizi Nasional (BGN) terkait harga per porsi MBG yang dinilai kurang relevan dengan kondisi riil di Kaltim.

Menurutnya, patokan harga dari BGN sebesar Rp12.000 per porsi belum bisa memotret kondisi Kaltim dengan benar, di mana harga riil per porsi diperkirakan bisa mencapai Rp17.000.

Lebih lanjut, Akmal dengan lugas menegaskan urgensi bagi Kaltim untuk berdikari dalam hal pangan.

"Ke depannya, supaya tidak mahal biaya hidup kita. Kaltim jangan lagi datangkan bahan-bahan pangan dari seberang," tegasnya.

Di sisi lain, Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN), Tigor Pangaribuan, menjelaskan bahwa program yang menelan anggaran Rp71 triliun itu efektif bergulir mulai Februari 2025.

"Program nasional ini menargetkan pemberian makanan bergizi kepada 82,9 juta jiwa, mencakup anak-anak sekolah dari PAUD hingga SMA, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita," jelasnya.

Secara spesifik, Tigor mengungkapkan data penerima manfaat MBG di Kaltim mencapai 1,2 juta jiwa, yang tersebar di sepuluh kabupaten dan kota.

"Untuk menjangkau seluruhnya, diperlukan setidaknya 450 satuan layanan yang tersebar di seluruh Kaltim," katanya.

Adapun, Tigor menuturkan setiap hari, satu satuan layanan idealnya memasak 300 kg sayur mayur.

"Untuk itu, diperlukan minimal 50 orang yang akan melayani sekitar 3.000 orang setiap harinya," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) kini tengah bergeliat mengembangkan unit usaha syariah (UUS) BTN Syariah menuju era baru. Langkah pemisahan atau spin off disiapkan hingga muncul upaya meraup peluang dukungan untuk program 3 juta rumah di era Presiden RI Prabowo Subianto.

BTN Syariah kini tengah genap mencapai usia ke-20. Unit usaha syariah BTN yang berdiri 14 Februari 2005 ini telah menorehkan sederet catatan manis.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan BTN Syariah telah menjadi pemain utama di sektor properti Tanah Air dengan menguasai 28% pangsa pasar pembiayaan perumahan berbasis syariah secara nasional, per Oktober 2024. Khusus di pasar pembiayaan perumahan subsidi syariah, BTN Syariah telah menguasai 90% pasar.

“Setiap tahun, BTN Syariah mencatat pertumbuhan bisnis yang pesat dan kini telah mencapai usia dewasa yang siap untuk melangkah lebih jauh untuk melayani lebih banyak insan yang membutuhkan hunian layak dan terjangkau," ujar Nixon dalam keterangan tertulis pada Jumat (14/2/2025).

BTN Syariah memang telah mencatatkan pertumbuhan rerata per tahunnya (compound annual growth rate/CAGR) sebanyak dobel digit baik dari sisi aset, pembiayaan, pendanaan, hingga laba. Menurut Nixon, kondisi ini terjadi seiring dengan terus meningkatnya kebutuhan hunian layak dan terjangkau di Tanah Air.

Pada 2009, total aset BTN Syariah misalnya baru mencapai Rp2,25 triliun. Kemudian, per akhir 2024 nilai aset BTN Syariah telah menyentuh Rp61 triliun. Secara rata-rata tiap tahunnya, aset BTN Syariah bertumbuh 22,83%.

Kemudian, pembiayaan BTN Syariah tercatat mencapai Rp1,99 triliun pada 2009 dan mencapai Rp44 triliun pada 2024. Rata-rata pertumbuhan pembiayaan di BTN Syariah mencapai 21,31%.

Lalu, raupan dana pihak ketiga (DPK) BTN Syariah per 2009 mencapai Rp1,44 triliun menjadi Rp50 triliun per akhir 2024, dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 24,72%.

Dari sisi profitabilitas, laba bersih BTN Syariah mencapai Rp911,42 miliar per 2024, bertumbuh setiap tahunnya dengan rata-rata sebesar 23,35%. Pada 2009, laba bersih BTN Syariah baru mencapai Rp31,72 miliar.

“Selama dua dekade, BTN Syariah membukukan pertumbuhan bisnis yang stabil dari tahun ke tahun ditopang dengan rasio keuangan yang sehat dan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian," tutur Nixon.

Nixon menjelaskan rasio pembiayaan bermasalah (non-performing financing/NPF) BTN Syariah mampu dijaga di bawah 3%, atau 2,87% pada akhir 2024.

Sederet langkah pengembangan produk pun dijalankan. BTN Syariah misalnya pertama kalinya menyalurkan pembiayaan KPR Subsidi iB bernama KPR Sejahtera BTN iB pada 2010. Lima tahun berselang atau tepatnya pada 2015, BTN Syariah mulai menyediakan produk KPR Subsidi Selisih Margin BTN iB untuk permintaan KPR Subsidi syariah.

Pada 2019, BTN Syariah menyediakan KPR Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) BTN iB.

Berlanjut ke 2022, BTN Syariah menjadi mitra pemerintah untuk perumahan rakyat dengan menyediakan pembiayaan Tapera BTN iB, yang terdiri dari Pembiayaan Kepemilikan Rumah Tapera BTN iB, Pembiayaan Bangun Rumah Tapera BTN iB, dan Pembiayaan Renovasi Rumah Tapera BTN iB.

Era Baru Sebagai Bank Umum Syariah

Setelah melewati berbagai capaian tersebut, BTN kini bergeliat membawa BTN Syariah menuju era baru. "Telah tiba saatnya BTN Syariah untuk go to the next level dengan menjadi bank umum syariah [BUS]," kata Nixon.

Direktur Consumer BTN Hirwandi Gafar mengatakan berbagai pencapaian BTN Syariah selama dua dekade semakin memperkuat fondasi untuk melangkah masuk ke babak baru dari UUS menjadi BUS. Adapun, era baru itu akan diwujudkan melalui langkah strategis proses spin off yang telah direncanakan rampung sebelum 2025 berakhir.

Hirwandi mengatakan perubahan status menjadi BUS akan membantu BTN Syariah meningkatkan kapasitas bisnisnya, dengan produk dan layanan yang lebih terarah. Tidak hanya di sektor perumahan yang telah dikuasai BTN Syariah, namun berekspansi ke ekosistem halal.

Sebagai contoh langkah ekspansi bisa dilakukan dengan menyasar pasar pembiayaan emas, umroh dan haji plus, pembiayaan korporasi dan UMKM, hingga memperluas segmentasi nasabah prioritas.

Dari sisi pendanaan, dengan menjadi BUS, BTN Syariah diproyeksikan mampu meningkatkan engagement kepada komunitas muslim untuk menghimpun dana pihak ketiga dan dana murah (current account saving account/CASA).

Seiring dengan peningkatan DPK berbiaya rendah atau CASA, BTN Syariah pun berpeluang meraup amunisi yang lebih besar untuk ekspansi pembiayaan dengan margin rate yang lebih murah.

Peluang Dongkrak Pasar Perbankan Syariah

Upaya BTN ini berkelindan dengan keinginan regulator. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memang berkeinginan agar pangsa pasar perbankan syariah di Tanah Air semakin besar.

Nyatanya, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae membeberkan fakta masih rendahnya pangsa pasar bank syariah di RI saat ini. OJK mencatat aset industri perbankan syariah Tanah Air sebesar Rp935,42 triliun per November 2024. Jumlah tersebut setara dengan 7,45% dari total aset perbankan nasional, tak mengalami kenaikan signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Pangsa pasar bank syariah di Indonesia yang hanya 7,45% juga tergolong kecil dibandingkan negara lain, seperti Malaysia. Berdasarkan data Standard & Poor's Financial Service, pangsa pasar bank syariah di Malaysia malahan telah mencapai 36,6% pada 2020, jauh di atas Indonesia.

Padahal, peluang pasar bagi pertumbuhan perbankan syariah itu besar. Indonesia menempati posisi strategis, yakni 87,02% penduduk Indonesia adalah muslim. Nilai konsumsi dari 241,7 juta penduduk muslim merupakan peluang yang besar dan dapat menjadi akseleran pemulihan ekonomi nasional.

Dalam mendorong pasar perbankan syariah di Tanah Air, OJK sendiri menuangkan kebijakan strategis dalam Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah 2023-2027 yang memberikan arah kebijakan dari sisi industri dan masyarakat.

Dalam roadmap tersebut, OJK mendorong akselerasi konsolidasi bank syariah di Indonesia. Adapun, konsolidasi itu dilakukan untuk perbaikan struktur pasar perbankan syariah dengan mendorong hadirnya bank syariah berskala besar lebih banyak lagi dari yang ada saat ini. "Ukuran besar buat lembaga intermediasi itu penting," kata Dian pada beberapa waktu lalu.

OJK juga menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah (POJK UUS). Dalam beleid tersebut, terdapat ketentuan bahwa bank yang memiliki UUS dengan share asset lebih dari 50% dan/atau total aset UUS mencapai lebih dari Rp50 triliun wajib untuk melakukan spin off.

OJK memang mengharapkan proses spin off UUS dapat menghasilkan BUS yang kuat. Dengan begitu, pangsa pasar bank syariah di RI pun terkerek.

Direktur Infrastruktur Ekonomi Syariah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) Sutan Emir Hidayat juga mengatakan pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia saat ini belum ideal dan perlu ditingkatkan, baik secara organik maupun anorganik.

Emir menilai bahwa perbankan syariah akan sulit mengejar ketertinggalan dari bank konvensional tanpa adanya pertumbuhan anorganik.

Sebelumnya, Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan mengatakan peluang pertumbuhan terbuka lebar bagi BTN seiring dengan era baru menuju hadirnya bank umum syariah. BUS besutan BTN menurutnya berpeluang menggairahkan pasar bank syariah Tanah Air.

"Potensi tergolong besar ke depannya, terutama ketika pasar dan daya beli masyarakat mulai membaik," ujar Trioksa kepada Bisnis.

Pengamat Ekonomi Syariah IPB University Irfan Syauqi Beik juga menyebut kehadiran bank umum syariah berskala besar dari BTN akan membuat tingkat persaingan industri menjadi lebih baik. "Kemampuan daya saing terhadap perbankan konvensional juga diharapkan semakin meningkat,” tuturnya.

Dengan adanya persiapan yang mumpuni, apabila bank umum syariah berskala besar ini lahir, maka peta perbankan syariah akan semakin kompetitif. Kualitas layanan juga dinilai akan semakin baik.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah mengatakan terdapat sejumlah potensi bisnis yang prospektif digarap perbankan syariah di Indonesia.

Bank syariah misalnya bisa menarik nasabah dengan menawarkan produk yang berbeda dibandingkan bank konvensional, salah satunya KPR syariah. Apalagi, di tengah kondisi ekonomi yang tak menentu, KPR syariah dinilai potensial.

Bank syariah juga bisa menghadirkan produk keuangan lain dengan menyasar ekosistem syariah yang luas seperti pendidikan islam, zakat, infak, sedekah, dan wakaf (Ziswaf), produk halal, hingga haji serta umroh.

Dukungan Program 3 Juta Rumah

Seiring dengan langkah spin off menuju era baru sebagai bank umum syariah, peluang pengembangan pasar BTN Syariah ke depan pun terbuka lebar dengan adanya program 3 juta rumah di era Presiden RI Prabowo Subianto.

Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, Bonny Z. Minang menjelaskan program 3 juta rumah diprediksi bakal menyumbang kontribusi hingga Rp300 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

Program itu juga dapat mendorong perekonomian daerah lantaran sebanyak 2 juta rumah bakal dibangun di wilayah pedesaan dan pesisir.

Lebih lanjut, dia juga menjelaskan bahwa program 3 juta rumah diharapkan mampu menekan angka kemiskinan hingga 1,8% pada 2025. Pasalnya, dengan asumsi profit margin 20% Satgas memperhitungkan bahwa terdapat uang bergulir sebesar Rp60 triliun.

Di tengah hadirnya program tersebut, perbankan pun mendapatkan suntikan. Bank Indonesia (BI) menyatakan bakal menaikkan insentif kebijakan likuiditas makroprudensial (KLM) hingga Rp80 triliun untuk mendukung program pemerintah itu.

Nixon mengatakan BTN Syariah memang telah turut bertransformasi bersama induknya selama 20 tahun ke belakang untuk meningkatkan kapasitasnya dalam mendukung perumahan nasional. Selama pemerintahan sebelumnya, di era Joko Widodo, BTN Syariah misalnya menjadi akselerator bagi program 1 juta rumah dalam mengurangi backlog perumahan.

BTN Syariah kala itu menyediakan pembiayaan perumahan syariah dengan akad Musyarakah Mutanaqisah, Murabahah, dan Istishna untuk mempermudah masyarakat memiliki rumah impian dengan kepastian angsuran.

Langkah itu kemudian dilanjutkan ke program 3 juta rumah di era Prabowo Subianto. Nixon menjelaskan langkah BTN Syariah itu dilakukan sebagai bentuk komitmen mendukung pertumbuhan ekonomi dari sektor perumahan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai ancang-ancang, BTN Syariah akan mengandalkan infrastruktur dan jaringan outlet BTN Syariah dengan adanya 110 kantor cabang serta kantor cabang pembantu BTN Syariah di seluruh Indonesia.

Dari sisi pendanaan, BTN Syariah bersama induknya juga melakukan sekuritisasi aset KPR dan penerbitan sukuk jangka panjang BTN Tapera.

Sejalan dengan transformasi digital BTN selalu induk, BTN Syariah pun turut terlibat dalam pengembangan ekosistem KPR digital syariah melalui pengajuan KPR secara online melalui aplikasi portal BTN Properti. Terdapat pula ancang-ancang penyiapan aplikasi super atau super app Mobile Banking BTN Syariah yang rencananya akan diluncurkan tahun ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto gencar melakukan penghematan anggaran pada tahun pertama kepemimpinannya dengan target total mencapai US$44 miliar atau Rp750 triliun.

Rencananya, anggaran tersebut akan direalokasikan ke Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan sisanya akan diinvestasikan melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

Prabowo menjelaskan bahwa hasil efisiensi senilai US$24 miliar atau sekitar Rp390 triliun (kurs Rp16.252 per dolar AS) akan dirinya pakai untuk membiayai MBG.

“Sisanya berarti kita akan punya US$20 miliar, dan ini tidak akan kita pakai, ini akan kita serahkan ke Danantara untuk diinvestasikan,” tuturnya dalam HUT ke-17 Gerindra di Bogor, Sabtu (15/2/2025).

Mengacu dalam materi paparan Prabowo, tercantum bahwa efisiensi anggaran dilakukan melalui tiga putaran. Pertama, penyisiran anggaran oleh Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Sri Mulyani Indrawati, dan berhasil menghemat Rp300 triliun dari BA BUN.

Kedua, penghematan sejumlah Rp308 triliun berasal dari penyisiran APBN sampai ke satuan 9. Namun, Rp58 triliun di antaranya akan dikembalikan ke 17 kementerian/lembaga.

Jumlah tersebut berbeda dari Instruksi Presiden (Inpres) No. 1/2025 yang menyebutkan efisiensi senilai Rp306,69 triliun. Meski demikian, Prabowo tidak menjelaskan apakah penghematan Rp308 triliun tersebut merupakan hasil Inpres atau bukan.

Ketiga, penghematan berasal dari tambahan penerimaan dividen BUMN 2025 yang ditargetkan mencapai Rp300 triliun. Namun, Rp100 triliun akan dikembalikan sebagai penyertaan modal kerja.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeklaim bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak akan menyebabkan efek berantai atau multiplier effect negatif bagi perekonomian.

Meski demikian, Sri Mulyani tidak menjelaskan secara perinci realokasi anggaran tersebut untuk apa saja.

Menurut Sri Mulyani, efisiensi anggaran oleh pemerintah tidak menghasilkan pengurangan total belanja negara, melainkan pengalihan belanja untuk keperluan-keperluan lain. Prioritas belanja pemerintah di antaranya adalah MBG.

"Yang ada adalah di-refocusing sehingga dampak secara agregat terhadap perekonomian tentu tergantung dari masing-masing, kalau realokasinya pada aktivitas yang menimbulkan multiplier effect yang sama atau bahkan lebih besar, dampak kepada perekonomian akan jauh lebih baik," ujar Sri Mulyani pada Jumat (14/2/2025).

Bisnis.com, JAKARTA – Bank swasta di Indonesia turut menyambut rencana pemerintah untuk mengguyur insentif likuiditas terhadap bank yang menyalurkan pembiayaan terkait program 3 juta rumah ala Presiden Prabowo Subianto.

Menteri BUMN Erick Thohir menyebut bahwa bukan hanya Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), peran bank swasta diperlukan dalam mengatasi masalah backlog perumahan di Tanah Air.

“Karena ini masif 3 juta [rumah], kami harapkan juga peran dari bank-bank swasta untuk mendukung program pemerintah ini,” kata Erick dalam Konferensi Pers di Bank Indonesia, Selasa (11/2/2025) malam.

Dalam kesempatan yang sama, Bank Indonesia (BI) menyatakan bakal menaikkan insentif kebijakan likuiditas makroprudensial (KLM) hingga Rp80 triliun untuk mendukung program pemerintah.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyebut bahwa kebijakan itu akan dilakukan secara bertahap, meskipun tak menjelaskan rentang waktunya.

“Kami menyediakan [KLM] sekarang adalah Rp23,19 triliun. Dari diskusi tadi, kami akan naikkan secara bertahap menjadi Rp80 triliun untuk mendukung program perumahan ini,” katanya.

PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN) menyatakan bahwa pada prinsipnya, perseroan mendukung rencana pemerintah untuk memberikan insentif likuiditas itu.

Ivan Jaya selaku Consumer Funding & Wealth Business Head Bank Danamon menjelaskan bahwa pihaknya berupaya menghadirkan solusi bagi nasabah dengan berbagai penawaran dalam Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

“Jadi itu merupakan salah satu strategi kami untuk bisa tumbuh bersama dan juga untuk menunjang program-program pemerintah tersebut,” katanya saat ditanya Bisnis pada acara Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025 di Jakarta, Kamis (14/2/2025).

Menurutnya, bisnis KPR di Bank Danamon pada 2024 tumbuh positif dengan laju pertumbuhan cukup tinggi, yakni melampaui 20% secara tahunan (year on year/yoy). Realisasi itu turut menopang pertumbuhan kredit konsumer Bank Danamon yang juga mencakup bisnis kartu kredit.

Terkait proyeksi pada tahun ini, Ivan menyatakan bahwa permintaan KPR masih cukup tinggi, dan pertumbuhannya diperkirakan pada kisaran 15% yoy. Hal ini seiring dengan besaran nilai pembiayaan atau ticket size rumah yang terbilang tinggi, yakni dimulai pada rentang Rp1 miliar hingga Rp1,5 miliar.

“Tapi untuk saat ini yang kami coba untuk galakkan adalah penjualan bagi secondary market, jadi rumah yang dijual di luar developer,” pungkasnya.

Sementara itu, PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) memandang bahwa kebijakan BI yang memberikan kelonggaran likuiditas itu sebagai aspek positif untuk mendorong pertumbuhan perekonomian nasional.

EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn menyatakan bahwa BCA memberikan berbagai kemudahan bagi semua segmen nasabah, khususnya dalam rangka mendorong pertumbuhan bisnis KPR secara nasional.

“Penyaluran KPR BCA tercatat naik sebesar 11,2% yoy menjadi Rp135,5 triliun per Desember 2024,” katanya kepada Bisnis, Jumat (14/2/2025).

Ke depannya, Hera optimistis bahwa kredit properti dapat terus bertumbuh. Pihaknya menilai bahwa kondisi ekonomi dan kebijakan pemerintah, baik untuk sektor industri properti maupun pelaku perbankan, dalam pembiayaan KPR, menjadi hal yang patut diperhatikan terkait hal ini.

Oleh karena itu, BCA disebutnya akan terus mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko disiplin dalam penyaluran kredit.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto singgung salah satu program di pemerintahannya yang kerap mendapat cibiran. Program tersebut yakni makan bergizi gratis (MBG).

Prabowo mengungkapkan bahwa banyak pihak yang mempertanyakan apakah program tersebut dapat berjalan, lantaran dinilai tidak memiliki cukup dana untuk membiayai program tersebut.

“Biasa ada yang nyinyir, ‘mana bisa kasih makan, mana bisa? Uangnya nggak ada’. Uangnya ada bung, ada,” kata Prabowo dalam sambutannya pada HUT ke-17 Partai Gerindra, Sabtu (15/2/2025).

Ketua Umum Partai Gerindra itu menegaskan, Badan Gizi Nasional sebagai lembaga yang menjalankan program tersebut, dibentuk oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Dengan demikian, lanjutnya, pemerintah telah mengerjakan program ini jauh sebelum dirinya dilantik sebagai Presiden ke-9 RI pada 20 Oktober 2025.

Lebih lanjut hingga saat ini, Prabowo mengungkap bahwa sejak berjalan pada Januari 2025, program makan bergizi gratis sudah diberikan kepada 770.000 anak.

Dia memperkirakan, jumlah tersebut akan meningkat hingga mencapai 1 juta anak pada akhir Februari 2025. Kepala Negara mengharapkan, hingga akhi Juli 2025 sudah ada minimal 6 juta anak yang turut menikmati program tersebut.

“Akhir Februari sudah sampai 1 juta dan seterusnya, diharapkan akhir Juli sudah sampai 6 juta minimal,” harapnya.

Bisnis.com, HAMBALANG – Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan arahan agar kepala daerah tidak terlibat langsung dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal ini disampaikan dalam pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana yang mengungkapkan langkah percepatan program MBG saat menghadiri Silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Jumat (14/2/2025).

Menurut Dadan, Prabowo meminta agar para kepala daerah fokus pada penyediaan infrastruktur yang dibutuhkan oleh Badan Gizi Nasional untuk menjalankan program tersebut.

“Tadi disarankan agar kepala daerah tidak usah ikut terlibat langsung dalam program makan bergizi, tetapi mereka diminta untuk mempersiapkan infrastruktur yang diperlukan untuk Badan Gizi Nasional," ujar Dadan kepada wartawan.

Sementara itu, terkait anggaran untuk program MBG, Dadan memastikan bahwa anggaran yang dibutuhkan sudah aman dan telah dialokasikan dengan baik.“Anggarannya aman,” ungkap Dadan.

Terkait dengan keterlibatan pemerintah daerah, Dadan menegaskan bahwa mereka hanya perlu menyiapkan infrastruktur, seperti bangunan dan fasilitas yang diperlukan untuk mendukung implementasi program, seperti Satuan Pengelola Program Gizi (SPPG).

Dalam hal efisiensi anggaran, Dadan juga menyebutkan adanya langkah penghematan untuk pembelian lahan.

Arahan ini, kata Dadan, menunjukkan upaya pemerintah untuk lebih fokus pada efisiensi dan percepatan implementasi program makan bergizi, sambil memastikan bahwa kepala daerah tetap berperan dalam menyediakan fasilitas yang mendukung kesuksesan program tersebut.

"Ada penghematan untuk pembelian lahan, karena bisa menggunakan sistem pinjam pakai," pungkas Dadan.

Bisnis.com, PADANG - Di tengah berkembang pesatnya pembangunan kawasan perumahan baru hingga ke pinggiran kota, lahan pertanian sawah seakan menjadi sasaran yang strategis bagi pengembang perumahan, untuk mengubahnya menjadi kawasan perumahan baru.

Namun, ada satu kawasan pertanian di Kubu Dalam, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatra Barat, yang masih bertahan untuk tetap mengolah lahan sawahnya, meski hamparan pertaniannya itu telah dikepung pembangunan kawasan perumahan baru.

Amlan Tanjung, petani yang berusia 56 tahun ini merupakan sosok yang tidak tergiur dengan tawaran pengembang perumahan untuk menjual lahan sawahnya yang luasnya mencapai 3 hektare itu, meski di sekeliling sawahnya itu sudah dipadati bangunan perumahan baru.

Berkat keteguhan hati Amlan untuk menjadi petani, kini kawasan pertanian di Kubu Dalam itu, seakan menjadi sebuah kawasan para-parunya kawasan kota. Hal ini dikarenakan, hamparan pertanian tersebut telah mampu menghasilkan pemandangan yang asri dan udara yang terasa begitu segar menyapa di saat berada di tengah-tengah sawah.

“Selagi saya masih hidup, lahan ini tidak akan saya jual, dan tidak akan dijadikan untuk kawasan perumahan. Karena lahan ini adalah warisan keluarga yang harus saya jaga, amanah yang harus saya jalankan. Bahkan keluarga saat ini, yang terlihat sehat dan bahagia, berkat dari hasil pertanian ini. Karena dari lahan ini lah yang berperan dalam menopang perekonomian keluarga kami,” kata Amlan, Jumat (14/2/2025).

Dari lahan 3 hektare itu, sebagian besar ditanami padi, dan sisanya ditanami cabai merah. Dan dari lahan yang ada itu, produksi padi bisa mencapai ratusan karung gabah per panennya, dan puluhan ton cabai merah.

Bagusnya produksi pertanian yang diperoleh oleh Amlan ini, lahan-lahan yang dikelola menggunakan Pupuk Indonesia, baik yang bersubsidi maupun yang nonsubsidi. Untuk lahan seluas 3 hektare itu, pupuk yang dibutuhkan Amlan sebanyak 500 kilogram untuk satu kali turun ke sawah atau sebanyak 2 ton per tahunnya.

“Sawah ini saya tanami padi dua kali setahun, untuk mengisi jeda nya waktu itu saya tanami cabai merah dan terong. Jadi total pupuk yang saya butuhkan per tahunnya itu sekitar 2 ton,” sebut Amlan.

Pupuk yang dibelinya itu, langsung ke Kios Pupuk Bersubsidi Yanti yang berada di Kecamatan Pauh, Padang. Setiap Amlan datang membeli pupuk, proses yang dijalani adalah melakukan registrasi sebagai seorang petani yang datang dari kelompok tani yang ada di Kubu Dalam. Caranya memberikan KTP, mengisi data-data diri, dan melakukan tanda tangan elektronik.

“Bagi saya syarat seperti itu tidak ada yang dipermasalahkan soal prosedur membeli pupuk subsidi ini. Asalkan harganya sesuai dengan HET yang telah ditetapkan pemerintah,” tegasnya.

Dari pupuk yang diperoleh itulah, membuat Amlan semakin optimis untuk terus mengolah lahan pertaniannya itu. Bahkan dengan adanya keteguhan hatinya itu untuk menjaga hamparan sawah di tengah-tengah kepungan kawasan perumahan itu, banyak orang yang tidak menduga masih ada kawasan sawah.

Di satu sisi, Amlan berharap kebijakan untuk tetap menyediakan pupuk bersubsidi tetap ada, dan begitupun untuk kandungan pupuknya juga bisa ditingkatkan. Karena, salah satu alasan Amlan masih membeli pupuk non subsidi, dan khusus tanaman cabai merah tidak menggunakan pupuk yang bersubsidi.

Hal ini dikarenakan, untuk mendapatkan produksi cabai yang maksimal, pupuknya harus memiliki kandungan pupuk yang bagus, dan hal tersebut hanya bisa ditemukan untuk pupuk non subsidi. Berbeda untuk padi, masih bisa menggunakan pupuk bersubsidi yakni Urea dan NPK.

“Kami tentu ingin produksi tetap bagus, sehingga terwujud swasembada pangan seperti yang dicita-citakan Presiden RI Prabowo Subianto. Jadi kami berharap meski terjadi efisiensi anggaran, jangan sampai mengganggu segala hal yang sejatinya merupakan dukungan untuk petani, seperti hal untuk pupuk bersubsidi,” harapnya.

Kini, berkat kegigihan Amlan telah turut menjadi perhatian serius oleh Pemerintah Kota Padang. Karena upaya yang telah dilakukan Amlan, tidak hanya mampu berperan dalam ketahanan pangan di Padang, tapi juga telah menjaga paru-paru kota Padang, sehingga bisa menghasilkan udara yang bersih.

Poin terpenting, upaya Amlan dalam mempertahankan lahan sawahnya, telah turut mengetuk hati pemerintah, agar tidak lagi memberikan izin kepada pengembang perumahan, bila kawasan pembangunan dilakukan di hamparan pertanian yang masih produktif.

Sementara itu, pemilik kios yang menjual pupuk bersubsidi di Padang, Yanti menyampaikan bahwa pupuk yang dijualnya sudah sesuai HET. Namun, ketika ditanya lebih rinci, Yanti tidak mengetahui secara pasti berapa harga HET pupuk yang seharusnya dijual ke petani.

“Pupuk yang dijual di sini pupuk bersubsidi juga, harganya sesuai HET, dan di kios saya ini melayani petani yang berasal dari tiga kecamatan, yakni Kecamatan Padang Timur, Padang Selatan, dan Pauh,” jelasnya.

Menurutnya sejauh ini belum pernah terjadi keterlambatan pasokan ke kiosnya itu. Ketika melaporkan kondisi ketersediaan pupuk di kios ke Pupuk Indonesia, direspons secara cepat.

“Layanan seperti ini, dari sisi kios sangat senang. Sedangkan dari petani pun jadi terbantu, setiap datang ke kios, berapapun jumlah pupuk yang dibutuhkan petani, selalu terpenuhi,” ucapnya.

Sekretaris Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumbar Ferdinal Asmin mengatakan kuota pupuk bersubsidi yang didapatkan Sumbar pada tahun 2025 ini mencapai 239.587 ton, yang terdiri dari pupuk Urea dengan kuota 111.160 ton, NPK 125.597, dan NPK Formula Khusus 2.380 ton.

“Kuota pupuk bersubsidi di Sumbar ini mengalami kenaikan sejak tahun 2024 kemarin. Kalau sebelumnya itu, kuota pupuk subsidi yang didapatkan Sumbar sekitar 160 ribu ton,” jelasnya.

Dari kuota pupuk bersubsidi yang ada itu, sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 644/KPTS/SR.310/M/11/2024 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2025, maka harga HET untuk pupuk Urea Rp2.250 per kilogram, NPK Rp2.300 per kilogram, pupuk NPK untuk kakao Rp3.000 per kilogram, dan pupuk organik Rp800 per kilogram.

Ferdinal menyampaikan meningkatnya kuota pupuk bersubsidi yang didapatkan Sumbar ini, sebagai bentuk dukungan pemerintah pusat terhadap sektor pertanian demi tercapainya swasembada pangan.

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri (Wamen) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah mengungkap efisiensi anggaran Kementerian PKP dilakukan rekonstruksi.

Fahri menyebut semulanya pemangkasan anggaran Kementerian PKP ditetapkan sebesar Rp3,66 triliun dari pagu awal sebesar Rp5,27 triliun. Akan tetapi besaran pemangkasan itu direvisi menjadi Rp1,81 triliun.

Dengan demikian, Fahri menegaskan bahwa sisa pagu Kementerian PKP usai dilakukan efisiensi tersebut menjadi Rp3,46 triliun.

“Hasil rekonstruksi anggaran kita sampaikan target efisiensi kementerian kami adalah sekitar Rp3,661 triliun. Posisinya turun menjadi Rp1,812 triliun. Sehingga, pagu anggaran Kementerian kami Kementerian PKP tahun 2025 menjadi Rp3,462 triliun,” jelasnya dalam Raker bersama Komisi V DPR RI, Rabu (12/2/2025).

Fahri menuturkan, rekonstruksi anggaran itu disambut baik oleh Kementerian PKP. Pasalnya, semula sisa anggaran Kementerian PKP hanya sebesar Rp1,61 triliun.

Seiring dengan adanya rekonstruksi itu, Fahri menyebut bakal segera melakukan perubahan perincian anggaran sebelum dilakukan pengajuan resmi ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) paling lambat 21 Februari 2025.

“Jadi lumayan ada tambahan, sehingga atas perubahan anggaran kementerian itu, [kami] diminta untuk memperoleh persetujuan pimpinan Komisi V dan melakukan revisi pada ditjen anggaran paling lambat 21 Februari 2025,” jelasnya.

Untuk diketahui sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melakukan efisiensi anggaran, termasuk dengan memangkas jatah infrastruktur sebesar 34,4% dari yang telah dicanangkan dalam APBN 2025.

Adapun, pemangkasan anggaran tersebut dilakukan sebagai pelaksanaan dari Inpres No. 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Melalui Inpres itu, Prabowo menginstruksikan seluruh jajarannya untuk menghemat hingga 8,4% dari total belanja yang disiapkan APBN 2025 sebesar Rp3.621,3 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan tetap berjalan pada bulan puasa atau Ramadan.

Dadan mengatakan bahwa penerima manfaat akan tetap mendapatkan menu makanan setiap kali kegiatan sekolah berjalan.

"Iya, [MBG] pasti tetap berjalan. Makanan akan dibawa pulang,” ujarnya kepada Bisnis saat dihubungi, Kamis (13/2/2025).

Lebih lanjut, Dadan pun mengamini bahwa akan ada penyesuaian menu yang akan diterima oleh pelajar.

Penyebabnya, dia mengatakan apabila makanan di bawa pulang ketahanan makanannya pun tentu pasti menjadi pertimbangan.

“Tentu saja ada penyesuaian. Menunya seperti kurma, susu, buah, kue kering fortifikasi,” pungkas Dadan.

Sekadar informasi, BGN menargetkan jumlah penerima manfaat MBG mencapai 1,5% pada pertengahan Februari 2025 dari sebelumnya 0,8%. Nilai tersebut dari total penerima manfaat MBG tahun ini yang sebanyak 82,9 juta.

Diberitakan sebelumnya, Kepala BGN juga menegaskan bahwa pemerintah tak akan pernah meneken kontrak perjanjian kerja sama dengan mitra penyuplai susu untuk program MBG.

Dadan Hindayana mengatakan bahwa pihaknya tak berkontrak terpusat dengan vendor, termasuk untuk produk susu.

“Tidak akan pernah ada [kontrak dari pemerintah dan perusahaan penyuplai susu untuk MBG]. Tidak akan ada, silakan ke SPPG [Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi] langsung,” kata Dadan kepada Bisnis, Selasa (11/2/2025).

Pasalnya, Dadan menyatakan bahwa BGN tidak melakukan pengadaan terpusat. Dia menjelaskan bahwa program MBG yang diusung Presiden Prabowo Subianto ini berbasis pada potensi sumber daya lokal dan kesukaan masyarakat lokal.

Maka dari itu, Dadan menekankan bahwa susu untuk program MBG saat ini masih diprioritaskan untuk wilayah yang memiliki sentra peternakan sapi perah.

“Untuk saat ini, susu diprioritaskan untuk daerah-daerah yang memiliki peternakan sapi perah,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menonaktifkan sementara dua pegawainya yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam proyek pembangunan rusun di Bandung, Jawa Barat.

Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian PKP, Heri Jerman menuturkan bahwa pihaknya bakal bertolak ke Bandung untuk melakukan penyelidikan lanjutan mengenai keterlibatan pegawainya dalam korupsi pembangunan 2 rusun tersebut.

“Tapi dari aspek kepegawaian daripada pelaku itu, ya saya harus mengusulkan kepada Pak Menteri [Maruarar Sirait] untuk diberhentikan sementara. Karena itu status dalam keadaan ditahan,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian PKP, Kamis (13/2/2025).

Heri menjelaskan, pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihaknya itu terjadi pada 2018 hingga 2019. Di mana tersangka diduga melakukan tindak korupsi saat melakukan pembangunan rumah susun di Kecamatan Rancaekek dan Solokan Jeruk.

Akibat tindakan tersebut, Heri menyebut negara harus menanggung kerugian miliaran rupiah. Untuk itu dia mendukung penuh penindakan tegas pada oknum yang terlibat.

“Ada dua ASN di situ ya [yang diduga terlibat]. Karena ada pembangunan rumah susun di Rancaekek dan Solokan Jeruk. Nah, itu terjadi fraud sehingga merugikan negara,” pungkasnya.

Adapun, dua rusunawa itu sendiri baru diresmikan pada akhir 2024 lalu oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Pekerjaan dan Kawasan Perumahan (PKP) Maruarar Sirait, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Nantinya, 98 kepala keluarga (384 jiwa) menjadi peserta program ini. Mereka terdiri dari 33 keluarga dari Kota Bandung, 15 keluarga dari Kota Cimahi, dan 50 keluarga dari Kabupaten Bandung.

Kedua rusunawa itu masing-masing memiliki 58 unit, dibangun oleh Kementerian PUPR. Selain mendapatkan hunian, para peserta akan dilatih sesuai minat dan bakat, serta didampingi untuk menjadi mandiri, baik dalam bekerja maupun berwirausaha