JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) akan mengakreditasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)/dapur umum program makan bergizi gratis (MBG) untuk menentukan besaran insentif petugas.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, sertifikasi akreditasi ini bakal bekerja sama dengan Komite Akreditasi Nasional (KAN).

"Kami akan bekerja sama dan sekarang sedang bekerja sama dengan KAN untuk menyusun kriteria-kriteria sertifikasi akreditasi. Dan itu akan menentukan juga berapa insentif yang layak diterima," kata Dadan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).

Nantinya, ada sejumlah kategori yang ditetapkan berdasarkan kriteria tersebut, yakni SPPG dengan kategori unggul, baik sekali, dan baik.

Adapun saat ini, pihaknya masih menyamakan besaran insentif yang diterima petugas di tiap SPPG lantaran akreditasi belum dijalankan.

"Sekarang ini kami pukul rata sama, karena sekaligus memberikan dorongan agar mereka meningkatkan kualitasnya agar terus meningkatkan fasilitasnya. Nanti begitu sudah kami lakukan akreditasi, maka saat itulah besaran insentif akan kami tetapkan," beber Dadan.

Menurut Dadan, akreditasi akan meningkatkan semangat SPPG memberikan pelayanan terbaik dan mengevaluasinya.

SPPG akan diaudit lewat lembaga independen untuk sertifikasi dan akreditasi.

"Dengan hasil audit, maka insentif yang diterima oleh SPPG atau mitra yang kualitasnya baik pasti akan beda dengan yang cukup atau baik sekali. Kan dibedakan dari situ. Jadi nanti hasilnya mungkin ada unggul, ada baik sekali, dan baik," jelas Dadan.

DEPOK, KOMPAS.com - Wali Kota Depok Supian Suri berencana mengembalikan fungsi ekologis Situ Gugur di Pasir Putih, Sawangan, Depok yang kini telah mengering dan beralih menjadi permukiman warga.

"Intinya kita punya kewajiban untuk mengembalikan fungsi Situ Gugur," kata Supian saat meninjau lahan bekas Situ Gugur, Senin (5/5/2025).

Supian mengatakan, Situ Gugur mengalami kerusakan parah sejak tahun 1966. Saat itu, tanggul situ jebol dan akhirnya mengering.

"Tahun 1970 sempat diperbaiki, tapi hanya bertahan lima hari, lalu ‘gugur’ lagi,” lanjutnya.

Menurut Supian, Situ Gugur dibangun pada masa penjajahan Belanda dan dulunya memiliki luas sekitar 8 hektare. Air dari danau tersebut dahulu dimanfaatkan warga sekitar untuk kegiatan pengolahan karet.

Oleh karenanya, Supian mengatakan, lahan tersebut memiliki potensi untuk difungsikan kembali sebagai danau alami karena masih menyimpan sumber mata air.

"Permasalahannya, titik ini tidak lagi bisa dibilang sebagai fungsi situ karena sudah bersertifikat milik warga. Tapi kita masih punya peluang untuk menyelamatkan sekitar 1,5 hektare," ujarnya.

Supian menyebutkan, Satpol PP telah berusaha menahan pembangunan lanjutan di wilayah tersebut. Namun, upaya itu terkendala proses administratif dan kepemilikan sertifikat tanah.

Padahal, menurutnya, penyelamatan fungsi lingkungan harus diprioritaskan ketimbang perdebatan administratif.

"Kalau kita berdebat soal administrasi, nanti bisa-bisa malah hilang semuanya jadi perumahan. Jadi, prioritas kami adalah mengembalikan fungsi situ seberapa pun itu," tegasnya.

Supian berharap upaya ini menjadi langkah awal penyelamatan kawasan resapan air di Depok.

"Mudah-mudahan ini jadi pengembalian alam kita, seberapa pun maksimal yang kita dapatkan,” tutupnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) akan melaksanakan pelatihan ulang bagi petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau petugas dapur umum.

Langkah ini diambil menyusul sejumlah kasus keracunan yang terjadi akibat menu makan bergizi gratis (MBG) di berbagai daerah.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkapkan, program penyegaran dan pelatihan penjamah makanan ini akan dilakukan secara rutin setiap Sabtu dan Minggu.

"Seperti yang terjadi di Cianjur dan Tasikmalaya, kami sudah mengumpulkan petugas untuk dilatih kembali. Nanti di PALI (Penukal Abab Lematang Ilir, Sumatera Selatan) kami juga akan mengumpulkan mereka untuk dilatih kembali," ujar Dadan, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

Pihaknya merencanakan pelatihan minimal dilakukan setiap dua bulan sekali untuk mencegah kelengahan petugas.

Diketahui, kasus keracunan di Cianjur melibatkan puluhan siswa dari Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur.

Hasil laboratorium atas sampel makanan tersebut menunjukkan hasil negatif racun.

Sementara itu, kasus keracunan di Tasikmalaya dan PALI terjadi akibat makanan yang diolah terlalu cepat.

Dadan meyakini bahwa makanan yang diolah telah memenuhi syarat, mengingat juru masaknya merupakan chef berpengalaman dari restoran. SPPG ini pun sebelumnya merupakan restoran.

Ia menekankan pentingnya pelatihan yang dilakukan secara rutin, minimal setiap dua bulan, untuk mencegah terulangnya kelengahan dalam proses pengolahan makanan.

Selain itu, BGN juga akan melakukan perbaikan pada standar operasional prosedur (SOP) di berbagai aspek.

Pertama, pemilihan bahan baku akan dilakukan secara lebih selektif.

BGN juga akan mempersingkat aturan waktu memasak dan penyiapan makanan, serta menetapkan waktu pengiriman untuk mencegah makanan menjadi basi.

Lalu, mempersingkat aturan waktu memasak dan penyiapan makanan dengan waktu pengiriman untuk mencegah basi, menerapkan toleransi waktu sekitar 15 menit makanan sampai sebelum dikonsumsi, dan menerapkan waktu konsumsi makanan sekitar 15-30 menit setelah dibagikan.

"Dan kami ingin menetapkan kewajiban untuk uji organoleptik di sekolah sebelum makanan ini dibagikan. Kami akan tugaskan orang tertentu untuk uji organoleptik," ujar dia.

JAKARTA, KOMPAS.com -Badan Gizi Nasional (BGN) memperbaiki standar operasional prosedur (SOP) terkait program makan bergizi gratis (MBG) seusai banyaknya kasus keracunan akibat MBG.

Kepala BGN Dadan Hindayana menyebutkan, salah satu evaluasi adalah kewajiban melakukan uji organoleptik atau kualitas produk sebelum menu MBG dibagikan ke siswa.

"Kami ingin menetapkan kewajiban uji organoleptik di sekolah sebelum makanan dibagikan. Jadi nanti kami akan tugaskan orang tertentu untuk melakukan uji organoleptik," kata Dadan dalam rapat Komisi IX DPR RI, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

Evaluasi lainnya, BGN akan menekankan agar pemilihan bahan baku makanan lebih selektif sehingga lebih segar.

Dia mencontohkan kasus keracunan MBG di Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan, yang sebetulnya tidak ada masalah dalam pengolahan makanan.

Namun, menurut Dadan, bahan baku menu MBG disimpan cukup lama di lemari pembeku (freezer).

"Di PALI, di mana ikan itu diterima hari Jumat kemudian dimasukkan ke freezer, kemudian pada saat memasak dikeluarkan, dan kemudian diolah setengah matang. Setelah diolah setengah matang, masuk lagi ke dalam freezer dan kemudian diolah. Setelah dites dalam keadaan baik, tapi terjadi di lapangan (kasus keracunan)," jelasnya.

Oleh karena itu, ia akan mengevaluasi agar bahan baku harus dipilih secara selektif.

"Kami memutuskan pemilihan bahan baku harus lebih selektif, mungkin lebih fresh akan lebih baik," ucap dia.

Poin lain, BGN akan meminta agar menu MBG tidak diolah terlalu awal agar tidak cepat basi.

Sebab, ia menduga beberapa kejadian keracunan akibat menu MBG dimasak terlalu awal dan dimakan terlalu lama.

Dadan juga akan menetapkan batasan waktu penyiapan, pengiriman, hingga dikonsumsi siswa di sekolah.

"Kami ingin menerapkan aturan, bahwa waktu memasak dan penyiapan makanan dengan waktu pengiriman harus dipersingkat karena untuk mencegah terjadinya basi," ujar dia.

Selanjutnya, BGN juga meningkatkan protokol keamanan saat proses pengantaran dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ke sekolah agar tidak terlalu lama.

BGN ingin ada mekanisme distribusi, termasuk penyimpanan dan penyerahan kepada siswa yang lebih singkat.

"Kami juga akan terapkan toleransi waktu antara makanan diterima dan harus segera dikonsumsi. Jadi kalau makan jam 9, jam 9 kurang 15 sudah harus sampai dan tidak lebih dari 15-30 menit makanan itu harus dikonsumsi," jelas Dadan.

Diketahui, kasus keracunan siswa usai menyantap MBG kerap terjadi di berbagai daerah.

Terbaru, terjadi keracunan terhadap ratusan siswa di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan, pada Senin (5/5/2025).

Akibatnya, pelaksanaan MBG di sana disetop sementara waktu.

Tak hanya PALI, kejadian serupa baru terjadi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Abu Bakar Ash-Shiddiq, Tasikmalaya pada Kamis (1/5/2025).

Di Kabupaten Bandung, kejadian keracunan juga terjadi di SMP Negeri 35 Bandung yang berlokasi di Jalan Dago Pojok, Kecamatan Coblong, Kota Bandung pada 30 April 2025.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di Bandung, Jawa Barat telah diolah dan memenuhi syarat untuk dikonsumsi.

Bahkan ia menyebut, makanan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sana dimasak oleh chef dari restoran untuk memastikan mutunya.

"Chef-nya pun adalah chef restoran. Jadi, sebetulnya dari segi kualitas makanan, higienis sudah memenuhi syarat. Tapi, ada beberapa siswa yang terdampak," ujar Dadan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR, Selasa (6/5/2025).

Dadan melanjutkan, BGN masih melakukan pendalaman terhadap kasus keracunan yang terjadi di Bandung, Tasikmalaya, dan Penukal Abab Lematang Ilir (PALI).

Namun ia menduga, keracunan MBG disebabkan oleh pengolahan makanan yang dilakukan terlalu awal.

"Yang (kasus) di Bandung, di Tasikmalaya, di PALI, yang baru terjadi, itu karena masakan terlalu awal dimasak dan tidak cepat untuk di-delivery," kata Dadan.

Sementara terkait kasus di PALI, Sumatera Selatan, pengolahan masakannya juga tidak bermasalah. Meski Dadan mengakui, penyimpanan makanan dilakukan cukup lama.

"Di PALI, di mana ikan itu diterima hari Jumat, kemudian dimasukkan ke freezer, lalu pada saat memasak dikeluarkan, dan diolah setengah matang. Setelah diolah setengah matang, masuk lagi ke dalam freezer dan kemudian diolah. Dan setelah dites dalam keadaan baik, tapi terjadi di lapangan," ujar Dadan.

Kasus keracunan MBG kembali terjadi baru-baru ini di sejumlah daerah. Pertama adalah kasus keracunan di SMP Negeri 35 Bandung, pada 30 April 2025.

Kemudian, terjadi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Abu Bakar Ash-Shiddiq, Tasikmalaya, pada Kamis (1/5/2025).

Terbaru, terjadi keracunan MBG terhadap ratusan siswa di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan, pada Senin (5/5/2025).

Berhasil 99,99 Persen

Kendati kasus keracunan marak terjadi, Presiden Prabowo Subianto mengeklaim program MBG berhasil 99,99 persen.

Klaim tersebut didasarkan pada jumlah kasus keracunan terhadap jumlah penerima MBG. Sebab, diketahui bahwa program ini menyasar sekitar 3 juta penerima, dan akan terus bertambah setiap tahun.

Adapun kasus keracunan MBG setidaknya sudah dialami oleh lebih 200 orang. Secara persentase, Prabowo mengeklaim kasus keracunan hanya sekitar 0,005 persen.

"Yang rawat inap hanya 5 orang. Jadi bisa dikatakan yang keracunan atau yang perutnya enggak enak sejumlah 200 orang, itu 200 dari 3 koma sekian juta kalau tidak salah adalah 0,005 persen. Berarti keberhasilannya adalah 99,99 persen," kata Prabowo dalam sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (5/5/2025).

Namun, Prabowo tetap menyoroti kasus keracunan MBG menyusul pesannya kepada seluruh menteri dan kepala lembaga agar tidak cepat puas.

Ia pun menargetkan, tidak boleh ada lagi keracunan MBG ke depannya.

JAKARTA, KOMPAS.com -Badan Gizi Nasional (BGN) menghapus sistem reimburse untuk operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur makan bergizi gratis (MBG) dan menggantinya dengan membuat virtual account (VA),

Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan, perubahan sistem ini dilakukan menyusul banyaknya keluhan terkait lambatnya pencairan dana.

"Jadi yang dibuat oleh Badan Gizi, ketika mitra sudah terverifikasi sebagai mitra Badan Gizi, kemudian kita buatkan virtual account. Jadi sekarang tidak ada lagi sistem reimburse," kata Dadan dalam rapat dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).

Ia menyebutkan, SPPG tidak dapat beroperasi sebelum memiliki virtual account tersebut.

Dadan menuturkan, pemerintah akan mengirimkan kebutuhan anggaran untuk 10 hari ke depan melalui virtual account yang hanya bisa dicairkan oleh dua pihak, yaitu oleh perwakilan yayasan dan oleh kepala SPPG.

Menurut rencana, sistem baru tersebut akan mulai diterapkan pada pekan ini.

Sementara pembayaran sistem reimburse yang diberlakukan sebelumnya, bakal diselesaikan maksimal minggu ini.

"Jadi kalau tanggal 6 Januari sampai minggu kemarin kami masih mengizinkan mitra menanggulangi dengan sistem reimburse, mulai sekarang tidak ada SPPG yang boleh jalan sebelum ada virtual account dan uang muka yang masuk," kata Dadan.

Akibat perubahan sistem ini, lanjut Dadan, kepala SPPG harus membuat perencanaan anggaran yang dikirim kepada MBG untuk diverifikasi terlebih dahulu sebelum pencairan.

Proposal harus berisi tiga komponen utama, yaitu pengeluaran untuk bahan baku, operasional, dan insentif.

Proposal disusun untuk periode 10 hari, diikuti dengan laporan keuangan atas realisasi anggaran pada pekan sebelumnya.

"(Misalnya) pada tanggal 15 ketika uang muka sudah masuk, maka mitra dan kepala SPPG sudah membuat proposal untuk tanggal 25 sambil membuat laporan penggunaan uang yang tanggal 5-10," ucap Dadan.

Lebih lanjut ia menjelaskan, harga bahan baku pada proposal bersifat estimasi yang akan direvisi pada laporan realisasi anggaran.

Jika terdapat uang sisa dari pembelian bahan baku di minggu sebelumnya, BGN akan meng-carry over dana tersebut untuk keperluan membeli bahan baku di pekan depan.

"Yang diusulkan Rp 300 juta, yang digunakan Rp 250 juta, maka yang Rp 50 juta bukan jadi keuntungan mitra tapi digunakan untuk carry over. Sehingga pada tanggal 10 harus dilaporkan berapa uang bahan baku yang tersisa," kata Dadan.

"Pada saat mengusulkan untuk tanggal 25, nanti usulannya Rp 300 juta, nanti dicatat uang sisa Rp 50 juta. Nanti BGN hanya mengirim sisanya Rp 250 juta karena Rp 50 juta sudah ada di rekening," imbuh dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebutkan, BGN setidaknya memerlukan anggaran tambahan Rp 51 triliun lagi pada tahun ini untuk Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal ini diungkapkan Dadan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).

Dadan mengatakan, penyerapan anggaran ditargetkan Rp 116 triliun untuk menjangkau 82,9 juta penerima MBG.

“Kami memiliki target bulan Juni sudah Rp 4,71 triliun yang kami serap, kemudian akan melonjak pada bulan Juli mencapai Rp 16 triliun. Agustus sudah Rp 18 triliun, September kita akan menyerap kurang lebih Rp 51 triliun, Oktober Rp 60 triliun, November Rp 88 triliun, dan Desember Rp 116 triliun,” ujar Dadan.

Di sisi lain, pemerintah telah menganggarkan Rp 71 triliun untuk program MBG. Dadan mengatakan, BGN telah memproyeksikan penyerapan anggaran lebih dari Rp 71 triliun.

“Jadi kami masukkan bukan hanya anggaran Rp 71 triliun yang sudah disetujui, tapi kami buatkan mekanisme penyerapan anggaran termasuk yang diminta Presiden (Prabowo Subianto) terkait dengan percepatan pelayanan makan bergizi kepada 82,9 juta,” kata Dadan.

Dengan demikian, mengikuti mekanisme yang sudah direncanakan, BGN akan membutuhkan anggaran lebih kurang Rp 116,6 triliun untuk memberikan layanan kepada 82,9 juta penerima MBG.

“Sekarang ada Rp 71 triliun, tambahan ada Rp 51 triliun sudah cukup untuk bisa melayani seluruh penerima manfaat sampai Desember (2025),” ujar Dadan.

KOMPAS.COM/M. Elgana Mubarokah Sejumlah siswa TK dan SD di Kecamatan Rancaekek tengah menerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) beberapa waktu lalu

“Nah ini realisasi anggaran sampai sekarang, jadi Badan Gizi memiliki anggaran Rp 71 triliun dan sampai hari ini kami baru bisa menyerap Rp 2,386 triliun. Jadi baru kurang lebih 3,36 persen,” kata Dadan.

Khusus pagu pegawai, dianggarkan sekitar Rp 3,525 triliun dan baru dianggarkan Rp 386,87 miliar.

“Terkait dengan pegawai baru 0,01 persen. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa seluruh struktural Badan Gizi sampai sekarang masih belum menerima gaji,” ujar Dadan.

Hal inilah yang membuat penyerapan pagu anggaran di bidang pegawai masih rendah.

“Karena yang baru kami keluarkan untuk sarjana penggerak pembangunan Indonesia, ahli gizi, dan akuntan,” kata Dadan. “Jadi kami mungkin baru bulan ini atau bulan depan akan menerima gaji, sehingga nanti pencairan di bidang pegawai ini akan lebih cepat setelah bulan depan,” ujar dia.

DEPOK, KOMPAS.com — Wali Kota Depok, Supian Suri, menyatakan sikap tegas, Situ Gugur di Pasir Putih, Sawangan, yang kini nyaris lenyap ditelan pemukiman, harus dikembalikan ke fungsi ekologisnya.

Supian menegaskan, penyelamatan lingkungan lebih penting dari sekadar urusan administratif.

“Kalau kita terus debat soal administrasi, nanti semua lahan habis jadi perumahan,” ujarnya lantang saat meninjau bekas lokasi situ pada Senin (5/5/2025).

Situ Gugur dulunya danau seluas 8 hektare warisan era kolonial Belanda, yang airnya menghidupi warga sekitar.

Namun sejak tanggulnya jebol pada 1966, dan gagal diperbaiki secara permanen pada 1970, kawasan itu berangsur mati.

Kini, sebagian besar wilayah bekas situ telah bersertifikat atas nama warga dan berubah fungsi menjadi kawasan hunian.

Ironisnya, masih ada sumber mata air aktif di lahan itu, tanda bahwa fungsi danau masih mungkin dipulihkan.

Supian menyebut peluang pemulihan seluas 1,5 hektare masih ada, namun terancam lenyap jika tak segera diselamatkan.

"Permasalahannya, titik ini tidak lagi bisa dibilang sebagai fungsi situ karena sudah bersertifikat milik warga. Tapi kita masih punya peluang untuk menyelamatkan sekitar 1,5 hektare," ujarnya.

Satpol PP, kata Supian, telah berusaha menghentikan pembangunan di area tersebut, namun terbentur status sertifikat dan aturan lahan.

Meski begitu, Pemkot tetap bersikukuh memperjuangkan sisa ruang yang bisa diselamatkan.

“Intinya kita punya kewajiban untuk mengembalikan fungsi Situ Gugur," kata Supian.

Depok, yang makin padat dan kerap didera banjir, butuh langkah keras untuk menyelamatkan ruang terbuka dan area resapan.

Situ Gugur, walau tinggal serpihannya, kini jadi medan pertempuran antara kepentingan ekologis dan ekspansi beton.

"Mudah-mudahan ini jadi pengembalian alam kita, seberapa pun maksimal yang kita dapatkan,” tutupnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menduga penyebab keracunan terkait Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi di Bandung, Tasikmalaya, dan Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) akibat makanan yang diolah terlalu cepat.

Dadan mengungkapkan hal ini dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

"Yang (kasus) di Bandung, di Tasikmalaya, di PALI, yang baru terjadi, itu karena masakan terlalu awal dimasak dan tidak cepat untuk di-delivery," kata Dadan, dalam rapat, Selasa.

Menurut Dadan, itu masih dugaan awalnya saja.

Sebab, penyebabnya masih terus didalami.

Dadan juga mengaku masih belum mendapat laporan lengkap soal kasus yang terjadi di Jawa Barat dan Sumatera Selatan itu.

"Kami sampai sekarang belum dapat laporan," ujar dia.

Terkait kejadian di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Dadan menyebut Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dimasak oleh seorang chef.

Sebab, SPPG itu awalnya adalah restoran.

Dadan pun meyakini makanan yang diolah sudah memenuhi syarat.

"Chef-nya pun adalah chef restoran. Jadi, sebetulnya dari segi kualitas makanan, higienis sudah memenuhi syarat. Tapi, ada beberapa siswa yang terdampak," ucap dia.

Sementara terkait kasus di PALI, Sumatera Selatan, kata Dadan, pengolahan masakannya juga tidak bermasalah.

Meski ia mengakui penyimpanan makanan dilakukan cukup lama.

"Di PALI, di mana ikan itu diterima hari Jumat, kemudian dimasukkan ke freezer, lalu pada saat memasak dikeluarkan, dan diolah setengah matang. Setelah diolah setengah matang, masuk lagi ke dalam freezer dan kemudian diolah. Dan setelah dites dalam keadaan baik, tapi terjadi di lapangan," ungkap dia.

Adapun kasus keracunan siswa usai menyantap MBG kerap terjadi di berbagai daerah.

Terbaru, terjadi keracunan terhadap ratusan siswa di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan, pada Senin (5/5/2025).

Akibatnya, pelaksanaan MBG di sana disetop sementara waktu.

Tak hanya PALI, kejadian serupa baru terjadi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Abu Bakar Ash-Shiddiq, Tasikmalaya, pada Kamis (1/5/2025).

Di Kabupaten Bandung, kejadian keracunan juga terjadi di SMP Negeri 35 Bandung yang berlokasi di Jalan Dago Pojok, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, pada 30 April 2025.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengeklaim hasil laboratorium terhadap sampel makanan bergizi gratis (MBG) di Cianjur, Jawa Barat, negatif racun.

"Hasilnya sudah keluar dari lab, baik itu untuk tray-nya, untuk airnya, untuk fasilitas, termasuk untuk masakan yang waktu itu dikonsumsi siswa, termasuk muntahannya, dan alhamdulillah hasilnya negatif (racun)," kata Dadan dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

Dadan menegaskan pihaknya bekerja cepat melakukan uji laboratorium terhadap berbagai sampel, termasuk makanan hingga muntahan yang dialami 72 siswa di dua sekolah setempat.

Dadan menambahkan, pihaknya pun masih terus menelusuri penyebab adanya siswa yang keracunan usai menyantap menu MBG beberapa waktu lalu.

"Jadi kami sedang mencari kurang lebih apa sih yang sebetulnya menyebabkan, karena dari segi masakan dari hasil lab itu negatif," ujar dia.

Seperti diketahui, puluhan siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur, Jawa Barat, keracunan massal usai menyantap makanan dari program MBG pada Senin (21/4/2025).

Sebelumnya, pada 22 April, Dadan turut menyampaikan empati dan kepeduliannya akibat insiden yang menimpa puluhan siswa di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, tersebut.

Adapun puluhan siswa mengalami gejala keracunan massal setelah menyantap hidangan MBG di Kabupaten Cianjur.

"Sebagian besar siswa yang mengalami gejala sempat menjalani perawatan di rumah sakit sudah pulang. Namun, masih ada beberapa siswa yang masih dirawat," kata Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas MAN 1 Cianjur, Rahman Jaenudi, Selasa (22/4/2025) lalu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, seluruh struktural BGN belum menerima gaji hingga kini.

Hal ini membuat realisasi penggunaan anggaran di bidang pegawai masih rendah, dari total pagu alokasi Rp 71 triliun untuk seluruh jenis belanja sepanjang tahun 2025.

"Perlu bapak ibu ketahui bahwa seluruh struktural Badan Gizi sampai sekarang masih belum menerima gaji. Jadi, ini kenapa penyerapannya di bidang pegawai masih rendah," kata Dadan, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

Dadan menuturkan, pihaknya baru mengeluarkan gaji untuk Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) atau kepala dapur umum, ahli gizi, dan akuntan.

Secara total, belanja pegawai baru terealisasi Rp 386,8 juta atau 0,01 persen dari total pagu Rp 3,52 triliun.

Sementara itu, belanja barang sudah terealisasi Rp 2,38 triliun atau 4,16 persen dari total pagu Rp 57,35 triliun.

"Jadi, kami mungkin baru bulan ini atau bulan depan akan menerima gaji. Kemudian, pencairan di bidang pegawai akan lebih cepat setelah bulan depan," ucap dia.

Secara keseluruhan, anggaran yang terserap baru Rp 2,38 triliun atau 3,36 persen dari total pagu Rp 71 triliun.

Pihaknya sudah menargetkan penyerapan senilai Rp 116 triliun pada Desember 2025, termasuk dari pagu tambahan sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo yang menginginkan program menyasar 82,9 juta penerima.

Saat ini, BGN baru menyasar sekitar 3,5 juta penerima.

Dadan menuturkan, penyerapan pagu akan bertambah tiap bulannya, yakni Rp 4,7 triliun pada Juni 2025, Rp 16 triliun pada Juli 2025, Rp 28 triliun pada Agustus 2025, dan Rp 51 triliun pada September 2025.

"Kemudian Oktober Rp 60 triliun, November Rp 88 triliun, dan Desember Rp 116 triliun. Jadi, kami masukkan bukan hanya anggarannya Rp 71 triliun. Uang sudah disetujui, tapi kami buatkan mekanisme penyerapan anggaran termasuk yang diminta Pak Presiden terkait dengan percepatan pelayanan makan bergizi kepada 82,9 juta," ujar Dadan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkap bahwa pejabat struktural BGN belum menerima gaji pada tahun ini.

Hal ini diungkap Dadan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).

Dalam paparannya, Dadan menunjukkan data penyerapan anggaran Badan Gizi Nasional pada 2025.

“Nah ini realisasi anggaran sampai sekarang, jadi Badan Gizi memiliki anggaran Rp 71 triliun dan sampai hari ini kami baru bisa menyerap Rp 2,386 triliun. Jadi baru kurang lebih 3,36 persen,” kata Dadan.

Khusus pagu pegawai dianggarkan sekitar Rp 3,525 triliun dan baru dianggarkan Rp 386,87 miliar.

“Terkait dengan pegawai baru 0,01 persen. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa seluruh struktural Badan Gizi sampai sekarang masih belum menerima gazi,” ujar Dadan.

Hal inilah yang membuat penyerapan pagu anggaran di bidang pegawai masih rendah.

“Karena yang baru kami keluarkan untuk sarjana penggerak pembangunan Indonesia, ahli gizi, dan akuntan,” kata Dadan.

“Jadi kami mungkin baru bulan ini atau bulan depan akan menerima gaji, sehingga nanti pencairan di bidang pegawai ini akan lebih cepat setelah bulan depan,” ujar dia.