PADANG, KOMPAS.com - Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah meminta developer atau pengembang memanfaatkan bata interlock presisi (BIP) untuk membangun rumah.

Hal ini disampaikannya usai meninjau pabrik bata interlock PT Semen Padang yang merupakan anak perusahaan Semen Indonesia Group (SIG) di Kota Padang, Sumatera Barat, Jumat (24/1/2025).

"Kita dorong dan menjadi realitas baru kita ke depan," ujar Fahri.

Menurutnya, bata interlock memiliki banyak kelebihan dibandingkan material bangunan biasa, yakni masa pembangunan lebih cepat, presisi tinggi, tahan api, membuat ruangan terasa lebih sejuk, hingga tahan gempa.

Apalagi, Fahri Hamzah mengaku pernah menjadi Ketua Tim Pengawasan Penyelenggaraan Bantuan Kepada Bencana Alam dan menemukan rumah yang luluh lantak akibat gempa berkekuatan 7 skala richter.

Karenanya, Fahri berpendapat bahwa material tahan gempa perlu diterapkan secara masif di Indonesia, termasuk untuk mendukung program 3 juta rumah.

"Ini akan membuat rumah-rumah yang kita bangun ke depan itu sudah dengan kualifikasi sehingga enggak ada lagi cerita orang Indonesia itu rumahnya enggak kuat, sedikit kena bencana langsung rusak dan sebagainya enggak lagi ke depan," lanjut Fahri.

"Kami punya barang bagus ini, gimana caranya supaya dipakai rakyat. Nah ini kita lagi mulai omon-omon, setelah itu kita eksekusi," ungkap Fahri.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama SIG Donny Arsal mengatakan bahwa pihaknya siap memasok bata interlock untuk program 3 juta rumah.

Saat ini, bata interlock baru diproduksi oleh Semen Padang. Namun ke depannya, teknologi pembuatan bata interlock tersebut akan diduplikasi ke anak perusahaan SIG lainnya.

"Dari sisi kapasitas produksi sebesar 55 juta ton per tahun yang padahal kebutuhannya hanya 10-15 juta ton per tahun (kebutuhan bata interlock untuk program 3 juta rumah), Insya Allah bisa terpenuhi semua," kata Donny.

Sebagai informasi, bata interlock presisi merupakan hasil penelitian terapan dengan mekanisme kerja yang saling mengunci antar balok seperti sistem lego.

Material ini terbuat dari campuran semen, tanah liat, pasir, dan bahan khusus lainnya.

Dengan bata interlock, waktu yang dibutuhkan untuk membangun rumah hanya berkisar antara 15-30 hari.

Material ini telah dipakai di sejumlah perumahan subsidi oleh pengembang yang masuk ke dalam Real Estat Indonesia (REI) dan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), hingga rumah contoh tipe 36 di Ibu Kota Nusantara (IKN).

PADANG, KOMPAS.com - Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah buka suara soal 4.000 developer atau pengembang nakal temuan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN.

Menurutnya, baik BTN maupun pengembang sebaiknya tidak saling menyalahkan. Sebaliknya, harus dilakukan evaluasi sistem.

"Kalau sistemnya baik, semua orang nanti jadi baik. Tapi kalau sistemnya kurang baik, kadang-kadang kita saling menyalahkan. Jadi ya lebih baik sekarang kita perbaiki sistemnya dulu," ujar Fahri, Jumat (24/1/2025).

Sistem yang dimaksud oleh Fahri mulai dari pengadaan tanah. Menurutnya, tak sedikit pengembang yang dituduh atau melakukan pembelian tanah untuk perumahan namun proyeknya tidak dijalankan dan malah menjadi spekulan.

"Nah, nanti kita mau pemerintah menyesuaikan harga tanah dengan cara tanah itu diberikan, bahkan mungkin murah atau gratis sesuai dengan kondisi," lanjut Fahri.

Kedua adalah perizinan yang melibatkan banyak pihak dan dinilai berbelit-belit oleh pengembang.

"Perizinan itu kan ada banyak pihak yang terlibat. Tapi kementerian mau take over supaya kementerian bisa berperan untuk memudahkan perizinan," ungkap Fahri.

Kemudian yang ketiga adalah terkait mekanisme pembiayaan serta pemilihan konsumen agar tepat sasaran.

"Karena orang yang harus mendapatkan rumah dan perbaikan rumah sesuai backlog yang kita punya, itu betul-betul bisa merata dan semua bisa kena, tepat sasaran," tuntas Fahri.

Sebelumnya, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengungkapkan bahwa ditemukan 4.000 pengembang tidak bertanggung jawab sejak tahun 2019.

Pernyataan ini dikemukakan Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu dalam konferensi pers bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

"Ada yang tidak tanggung jawab dan sebagainya, kurang lebih ada 4.000 proyek rumah atau 4.000 developer (pengembang)," tegas Nixon.

Di sisi lain, sebanyak 120.000 rumah yang disalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) belum memiliki sertifikat tanah.

Oleh karena itu, kata Nixon, BTN terus melakukan perbaikan sebagai data sejak tahun 2019 hingga saat ini.

"Kami sudah menyelesaikan 80.000 sertifikat yang tidak jelas itu, oleh upaya BTN sendiri," sambung Nixon.

Upaya tersebut dilakukan oleh BTN dibantu oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Petanahan Nasional (ATR/BPN).

Dengan begitu, prosesnya bisa jauh lebih cepat. Menurut dia, kasus-kasus dari pengembang tersebut bermacam-macam.

Sehingga, BTN sendiri telah membuat matriks pengembang berdasarkan rating (peringkat), mulai dari platinum, gold, silver, hingga non-rating.

"Dan kita temukan memang pada umumnya yang rating-rating jelek itulah yang punya pekerjaan sisa seperti ini," tuntas Nixon.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, menu makan bergizi gratis pada bulan Ramadhan akan disesuaikan dengan kebutuhan berbuka puasa.

"Contohnya susu, kemudian ada kurma, buah," ujar Dadan di Kantor BPOM, Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2025).

Dadan memastikan, program ini akan dilaksanakan penuh sepanjang tahun, termasuk pada bulan puasa.

Siswa akan membawa pulang makanan dari program tersebut untuk berbuka puasa.

"Jadi ketika bulan puasa tiba, maka ketika anak bersekolah, mereka akan membawa makanan untuk dimakan saat buka," kata Dadan.

Hal ini sedikit berbeda dengan program MBG di pondok pesantren.

Dia menjelaskan, karena pesantren berkonsep boarding school, maka Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dikelola langsung oleh pihak sekolah.

Para santri tetap bisa menyantap hidangan bergizi dari program MBG yang telah dimasak saat buka puasa tiba.

"Tapi bagi mereka yang di pesantren, itu kan satuan layanan yang di pesantren, jadi saat buka, makanannya disajikan pada saat buka, tapi kemudian dikirim ke sekolah, makanannya dibawa saat pulang," tandasnya.

KOMPAS.com - Beredar link atau tautan yang diklaim sebagai akses untuk pendaftaran rekrutmen Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) 2025 mengatasnamakan Badan Gizi Nasional.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi itu tidak benar atau merupakan hoaks.

Narasi yang beredar

Tautan rekrutmen SPPI Badan Gizi Nasional disebarkan oleh akun Facebook ini dan ini.

Berikut narasi yang ditulis salah satu akun pada Rabu (22/1/2025):

Badan Gizi Nasional Buka Rekrutmen ASN Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Tahun 2025

Ingin jadi bagian dari perubahan besar untuk Indonesia?

Sebagai Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), kamu akan berkontribusi langsung dalam membangun masa depan lebih sehat dan berkualitas, dan menjadi ASN di lingkungan Badan Gizi Nasional

Jangan lewatkan kesempatan ini

Link pendaftaran di bawah:

Pendaftaran : https://daftar-sekarang.mg-ty.com/ap

akun Facebook Tangkapan layar konten hoaks di sebuah akun Facebook, Rabu (22/1/2025), berisi tautan rekrutmen SPPI Badan Gizi Nasional.

Penelusuran Kompas.com

SPPI merupakan program yang dibuka oleh Universitas Pertahanan (Unhan).

Lulusan D4, S1, dan S2 perguruan tinggi akan mendapatkan gaji dan status kepegawaian akan diarahkan menjadi ASN pada Badan Gizi Nasional.

Dilansir Kompas.com, masyarakat yang ingin terlibat sebagai SPPI dapat mendaftar secara daring melalui laman www.spp-indonesia.com.

Pendaftaran dibuka mulai 27 Desember 2024 sampai 15 Maret 2025.

Kendati demikian, tautan yang disebarkan pengguna Facebook tidak mengarah ke situs resmi Badan Gizi Nasional atau saluran resmi pendaftaran SPPI.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mempertimbangkan hasil penghematan anggaran tahun 2025 untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Nanti kita lihat, ya. Alhamdulillah (MBG) ini sudah berjalan, tapi Bapak Presiden merasa ingin bisa penerima manfaatnya lebih banyak dan lebih merata lagi," kata Prasetyo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (23/1/2025).

Ia mengakui, perlu tambahan anggaran jika penerima manfaat MBG diperluas. Oleh sebab itu, hasil penghematan anggaran bisa dialokasikan MBG.

"Tentunya di situ ada konsekuensi mungkin membutuhkan penambahan biaya, sehingga dari hasil penghematan kemarin kita lakukan ada kemungkinan juga nanti akan diprioritaskan untuk program MBG," ujarnya.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 mengatur penghematan belanja untuk kegiatan seremonial, perjalanan dinas, dan aktivitas yang minim output.

Dana hasil efisiensi ini akan dialokasikan untuk kegiatan yang lebih produktif.

"Sekian puluh triliun kalau kita menghemat bisa dipakai untuk sesuatu yang lebih produktif. Kira-kira semangatnya itu, jadi enggak ada teman-teman Kementerian, Lembaga merasa dikurangi, karena ini semangatnya kita bersama-sama," jelas Prasetyo.

Efisiensi ini dilakukan tanpa mengurangi belanja pegawai atau bantuan sosial. Pemerintah berharap penghematan tersebut dapat mendukung program prioritas seperti MBG agar menjangkau lebih banyak masyarakat.

KOMPAS.com - Beredar link atau tautan yang diklaim sebagai akses untuk pendaftaran rekrutmen Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) 2025 mengatasnamakan Badan Gizi Nasional.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi itu tidak benar atau merupakan hoaks.

Narasi yang beredar

Tautan rekrutmen SPPI Badan Gizi Nasional disebarkan oleh akun Facebook ini dan ini.

Berikut narasi yang ditulis salah satu akun pada Rabu (22/1/2025):

Badan Gizi Nasional Buka Rekrutmen ASN Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Tahun 2025

Ingin jadi bagian dari perubahan besar untuk Indonesia?

Sebagai Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), kamu akan berkontribusi langsung dalam membangun masa depan lebih sehat dan berkualitas, dan menjadi ASN di lingkungan Badan Gizi Nasional

Jangan lewatkan kesempatan ini

Link pendaftaran di bawah:

Pendaftaran : https://daftar-sekarang.mg-ty.com/ap

akun Facebook Tangkapan layar konten hoaks di sebuah akun Facebook, Rabu (22/1/2025), berisi tautan rekrutmen SPPI Badan Gizi Nasional.

Penelusuran Kompas.com

SPPI merupakan program yang dibuka oleh Universitas Pertahanan (Unhan).

Lulusan D4, S1, dan S2 perguruan tinggi akan mendapatkan gaji dan status kepegawaian akan diarahkan menjadi ASN pada Badan Gizi Nasional.

Dilansir Kompas.com, masyarakat yang ingin terlibat sebagai SPPI dapat mendaftar secara daring melalui laman www.spp-indonesia.com.

Pendaftaran dibuka mulai 27 Desember 2024 sampai 15 Maret 2025.

Kendati demikian, tautan yang disebarkan pengguna Facebook tidak mengarah ke situs resmi Badan Gizi Nasional atau saluran resmi pendaftaran SPPI.

Tim Cek Fakta Kompas.com menggunakan tools URL Scan untuk melacak tautan yang beredar. Hasil pelacakannya dapat dilihat di sini dan di sini.

Satu tautan mengarah ke formulir lowongan kerja yang mensyaratkan untuk mengisi nama lengkap, nomor telepon, tempat tanggal lahir, alamat, dan jenis kelamin.

URL Scan Tangkapan layar URL Scan mengarah ke formulir lowongan kerja yang mensyaratkan untuk mengisi nama lengkap, nomor telepon, tempat tanggal lahir, alamat, dan jenis kelamin.

Sementara tautan lainnya mengarah ke situs menyerupai penyaluran bantuan bantuan sosial PKH yang meminta nama lengkap dan nomor telepon.

Kedua tautan tersebut kemungkinan besar merupakan upaya phishing, dengan mengambil dan memanfaatkan data pribadi masyarakat.

Kesimpulan

Tautan rekrutmen SPPI Badan Gizi Nasional merupakan hoaks.

Pendaftaran SPPI yang dibuka oleh Unhan hanya dilakukan melalui situs web www.ssp-indonesia.com. Namun, tautan yang beredar tidak mengarah ke situs tersebut.

PALANGKA RAYA, KOMPAS.com - Program makan bergizi gratis (MBG) di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, masih belum dapat menyentuh seluruh sekolah di kota setempat.

Hal ini disebabkan karena masih terbatasnya jumlah dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Hingga kini, program MBG di Palangka Raya masih terbatas dilakukan di 16 sekolah yang menjadi cakupan satu SPPG.

SPPG untuk MBG di 16 sekolah itu terletak di Jalan Bukit Kenanga, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya.

SPPG di Jalan Bukit Kenanga ini merupakan dapur umum satu-satunya yang aktif di Provinsi Kalimantan Tengah.

Kepala SPPG Wilayah Kalimantan Tengah, Elisa Agustino menjelaskan, jumlah ideal untuk SPPG di Kota Palangka Raya adalah 20 lebih.

“Kira-kira ada 20 titik SPPG, itu bisa dibilang target, tetapi lebih tepat disebut jumlah idealnya, karena ini untuk mencukupi kebutuhan makan bergizi bagi 80.000 lebih siswa di Palangka Raya,” ungkap Elisa saat dihubungi, Jumat (24/1/2025).

Soal dapur umum di program makanan bergizi gratis

KOMPAS.COM/M. Elgana Mubarokah Ilustrasi menu makanan dari program makan bergizi gratis di hari biasa. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan bahwa program Makan Bergizi Gratis akan tetap berjalan selama bulan Ramadhan dengan penyesuaian.

Elisa menjelaskan, estimasi 20 titik SPPG tersebut masih dihitung berdasarkan kebutuhan jumlah penerima manfaat kelompok pelajar, dari TK hingga SMA sederajat.

Jumlah SPPG di Palangka Raya diperkirakan bisa melebihi angka tersebut jika menghitung kebutuhan kelompok penerima makan bergizi lainnya seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan bayi.

“20 titik SPPG itu diperkirakan untuk mencukupi 80.000-an ribu siswa di luar ibu hamil dan menyusui, apakah nanti realisasinya seperti itu, kami masih melakukan estimasi persisnya menyesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan,” jelas dia.

Perihal kapan penambahan SPPG hingga 20 titik itu bisa terealisasi, pihaknya masih menunggu arahan dari Badan Gizi Nasional (BGN). Namun, penambahan itu akan dilakukan secara bertahap.

Saat ini, terdapat dua SPPG lagi yang akan aktif beroperasi di Kota Palangka Raya, yakni SPPG yang berada di Jalan Diponegoro, Kelurahan Langkai, dan di Jalan Tjilik Riwut Km 6, Kelurahan Bukit Tunggal.

Dengan asumsi bahwa satu SPPG bisa memproduksi 3.000-3.500 makan bergizi gratis, Elisa menyebutkan bahwa kehadiran dua SPPG itu akan mencukupi sekitar 6.000-7.000 penerima manfaat, dalam hal ini pelajar.

“Dua dapur umum itu sudah terbangun, tapi saat ini masih persiapan, menunggu verifikasi dan validasi dari pimpinan,” pungkasnya.

BANGKA, KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah untuk wilayah Kepulauan Bangka Belitung (Babel) akan menyedot anggaran sebesar Rp 128 miliar.

Ketua DPRD Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, menegaskan daerah hanya bersifat mem-backup program Presiden Prabowo-Gibran tersebut.

"Enggak sanggup kami kalau ditanggung semua. Support lebih besarnya tetap APBN dari pusat," kata Didit saat dihubungi pada Kamis (23/1/2025).

Didit menjelaskan, saat ini pemerintah provinsi sedang mengalami defisit anggaran sehingga tidak bisa mengalokasikan anggaran MBG terlalu besar.

"Hitungan kemarin defisit di bawah Rp 100 miliar dan masih banyak juga program daerah yang harus dibiayai," kata Didit yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Bangka Belitung.

Meskipun anggaran tekor, Didit memastikan Pemprov akan tetap mendukung pelaksanaan MBG di berbagai sekolah.

"Komposisinya nanti perlu dibahas lagi bersama Kemendagri," ujar Didit.

Menurut Didit, rapat Badan Anggaran yang telah digelar anggota dewan bersama pihak eksekutif provinsi masih perlu evaluasi lagi, antara lain terkait jumlah siswa dan keikutsertaan siswa dari sekolah swasta.

Pj Sekda Bangka Belitung, Fery Afriyanto, mengatakan MBG merupakan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Saat ini, Pemprov Bangka Belitung masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Beberapa waktu yang lalu, kami mendapat informasi dari Kemendagri, mereka meminta dukungan dalam APBD setiap daerah untuk mendukung program MBG ini," tutur Fery.

"Kami akan men-support program tersebut, tetapi kami masih menunggu juknisnya seperti apa dari Kemendagri," ujarnya.

Dia mengungkapkan anggaran sebesar Rp 128 miliar ditujukan untuk seluruh siswa SMA/SMK Bangka Belitung yang berjumlah sekitar 40.000 orang.

Anggaran tersebut diperkirakan akan didukung pula dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

"Tiga hari yang lalu kami sudah melakukan rapat bersama Badan Gizi Nasional, Satuan Pelaksana (Satpel) Babel yang sedang persiapan. Mereka sampaikan juga bahwa program nasional ini didukung APBN juga," tuturnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Keracunan massal akibat program makan bergizi gratis (MBG) di Sekolah Dasar Negeri Dukuh 03, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis (16/1/2025) menjadi sorotan publik.

Sebanyak 40 siswa yang keracunan mengalami mual dan muntah setelah memakan ayam yang dimarinasi dalam menu makanan bergizi.

Kasus ini menjadi evaluasi mendalam bagi Badan Gizi Nasional (BGN).

Demi mencegah peristiwa tersebut terulang, Kepala BGN, Dadan Hindayana, menggandeng Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk bersama-sama mengawasi program perbaikan gizi anak Indonesia ini.

Langkah awal kerja sama ini berupa tanda tangan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Kepala BGN Dadan dan Kepala BPOM Taruna Ikrar yang digelar di Kantor BPOM, Johar Baru, Jakarta Pusat, Kamis (24/1/2025).

Kolaborasi

Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, nota kesepahaman ini menjadi awal untuk landasan hukum kerja sama kedua lembaga dalam menjalani program MBG.

"Kita akan melakukan MoU sehingga dengan demikian secara resmi ada semacam landasan hukum dari BPOM bisa bekerja secara bersama-sama," imbuh dia.

Dengan adanya MoU ini, BPOM bisa memberikan dukungan secara maksimal kepada BGN untuk menjalankan program MBG.

Komitmen tersebut, kata Taruna, sudah lama lahir bahkan sejak ia menjadi dewan pakar Tim Pemenangan Nasional Prabowo-Gibran.

"Kita sudah memikirkan betapa urgennya kebutuhan makan bergizi gratis ini. Kita tahu data yang kita miliki sekarang menunjukkan 21,6 persen anak-anak kita mengalami stunting," kata dia.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengatakan, kerja sama antara BGN dan BPOM sebenarnya sudah terlaksana sejak lama, namun sebatas kerja sama informal.

Ada banyak pegawai profesional BPOM yang juga diperbantukan ke BGN untuk melancarkan program makan gratis ini.

Kali ini, BPOM bisa diminta bekerja sama secara formal karena memiliki rekam jejak mitigasi dan evaluasi aspek higienis yang baik.

"Jadi keterlibatan BPOM sangat penting," ucapnya.

Langkah pencegahan

Taruna mengatakan, setidaknya ada enam tugas BPOM dalam nota kesepahaman yang telah ditandatangani tersebut.

Pertama, tugas pencegahan atau preventif dengan cara menggerakkan BPOM di tingkat daerah untuk memberikan edukasi makanan yang sehat dan higienis kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai tempat mengolah makanan.

Kedua, terkait pengawasan, Taruna menyebut pengawasan dilakukan dengan cara mengambil sampel bahan pangan dan mengawasi proses penyimpanan bahan pangan.

"Kami akan turun secara sampling dari bahan-bahan yang dipakai itu, ada enggak yang punya makanan yang sudah basi atau tidak. Kan itu bisa dicek, apakah sayurnya, lauk pauknya, dan sebagainya, walaupun tidak semua, tapi kan sampling. Kita punya pengalaman untuk sampling tersebut," imbuh dia.

Tahap ketiga adalah monitoring yang dilakukan pada tahap distribusi makanan.

Keempat, BPOM akan melakukan pengembangan laboratorium sebagai langkah menyiapkan mitigasi keracunan makanan.

Kelima, mitigasi itu sendiri. BPOM akan membuat perencanaan penanganan kejadian luar biasa keracunan akibat MBG, termasuk peta setiap lembaga yang terlibat jika terjadi keracunan massal seperti peristiwa di Sukoharjo beberapa waktu lalu.

Pemetaan petugas kesehatan hingga fasilitas kesehatan menjadi penting dalam mitigasi tersebut.

Terakhir adalah tanggap darurat. Jika setelah pencegahan hingga mitigasi dilakukan, tetapi masih ada yang keracunan, upaya tanggap darurat harus dilakukan.

"Ada proses penyelamatan, jangan sampai (keracunan) berakibat fatal, dia diare, dia apa, terus akhirnya jadi gagal ginjal dan dia mati," imbuh dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Turkiye dan Singapura berminat mendukung program 3 juta rumah.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengatakan, Turkiye berminat membangun 50.000 rumah, sedangkan Singapura sebanyak 100.000 rumah.

Sedangkan dalam waktu dekat, pemerintah akan melakukan penandatanganan kerja sama dengan Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA), untuk pembangunan 1 juta rumah.

"Nanti tanggal 31 Januari 2025, Insya Allah, nanti disaksikan oleh Presiden di Istana nanti dari Uni Emirat Arab, Abu Dhabi, itu nanti 1 juta perumahan," kata Hashim, dikutip dari keterangan resmi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Untuk itu, Wakil Menteri (Wamen) PKP Fahri Hamzah melakukan pertemuan dengan Duta Besar UEA Abdulla Salem Al-Dhaheri di kantor Kedutaan UEA, Jakarta, Selasa (20/1/2025).

Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari ketertarikan Pemerintah UEA untuk ikut serta berinvestasi dalam pembangunan di sektor perumahan.

"Ini adalah bentuk tindak lanjut rencana kerja sama pembangunan rumah untuk rakyat dan bagian dari gotong royong dalam program 3 juta rumah," tutur Fahri.

Sebelumnya, ada Qatar yang telah menunjukkan komitmennya untuk ikut mewujudkan mimpi membangun 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Hal ini ditandai lewat penandatanganan nota kesepahaman (MoU) komitmen investasi oleh Menteri PKP Maruarar Sirait dengan Investor Perumahan (SHK) Kerajaan Qatar, Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (8/1/12025).

Qatar akan berinvestasi untuk proyek pembangunan 1 juta unit rumah di perkotaan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.

"Qatar kemarin kita sudah tanda tangan 1 juta unit. Hari berikutnya saya bertemu dengan pejabat resmi dari Kantor Perdana Menteri Qatar, menyebut komitmen tambahan 5 juta unit," ungkap Fahri.

Artinya, Qatar telah menyatakan minatnya untuk berkontribusi menyukseskan program 3 juta rumah dengan membangun 6 juta rumah di Indonesia.

PALOPO, KOMPAS.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) mengalokasikan anggaran Rp 78 miliar untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

Gubernur Sulsel Fadjry Djufri mengakui bahwa alokasi anggaran sebesar Rp 78 miliar masih tergolong kecil dan belum mencukupi.

"Alhamdulillah Pemprov Sulsel mengalokasikan anggaran Rp78 miliar. Diharapkan nanti Pemerintah Kabupaten dan Kota mengalokasikan anggaran," kata Fadjry saat meninjau uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 5 Salamae, Kota Palopo, Kamis (23/1/2025).

"Tahun ini adalah tahun pertama kita memulai program bapak presiden RI Prabowo Subianto. Pasti belum cukup, tapi kan nanti mudah-mudahan tahun 2026 semoga kita bisa siapkan," sambungnya.

Fadjry menjelaskan bahwa untuk menjangkau seluruh siswa di Sulsel, anggaran yang ada memerlukan dukungan tambahan dari pemerintah kabupaten dan kota.

Ia optimistis jika seluruh pihak berpartisipasi, maka program ini dapat memenuhi kebutuhan seluruh siswa.

"Nanti kalau semua berpartisipasi, Bupati dan Wali Kota, saya yakin kita bisa penuhi," imbuhnya.

Dukungan Guru dan Kepala Sekolah

Guru dan Kepala Sekolah SDN 5 Salamae menyambut baik program ini dan berharap MBG dapat berjalan secara berkelanjutan.

Mulianah, guru kelas I, menyatakan bahwa program ini sangat membantu memenuhi kebutuhan gizi siswa.

"Mudah-mudahan hari ini program makan bergizi gratis yang pertama diujicobakan bapak Gubernur Sulsel bisa seterusnya berjalan," harapnya.

Kepala Sekolah Nursalim menambahkan bahwa makanan yang disediakan dalam program MBG dirancang dengan kandungan gizi yang sudah terukur.

"Makanan gratis ini bukan seperti makan biasanya, tetapi sudah terukur kadar gizi yang ada di dalamnya. Semoga dengan program MBG ini bisa membawa perubahan dan dapat menjadikan anak-anak menjadi generasi emas di tahun 2045 mendatang," katanya.

Sebanyak 475 siswa di SDN 5 Salamae, dari kelas 1 hingga kelas 6, menikmati uji coba program ini.

Menu yang disajikan meliputi nasi, lauk berupa telur atau daging, sayuran, buah, dan susu, yang dirancang sesuai dengan kebutuhan gizi anak.

KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan tetap berjalan selama bulan Ramadhan dengan sajian yang berbeda.

"Jadi, bentuk makanannya tidak masakan segar, tetapi kami akan siapkan makanan-makanan yang bergizi yang memang pantang juga untuk berbuka. Contohnya, susu, kemudian ada kurma, ada buah," kata Dadan seperti yang dikutip dari Antara pada Kamis (23/1/2025).

Dadan menjelaskan bahwa jenis makanan yang diberikan berbeda, tergantung satuan pendidikannya.

Dia mencontohkan, satuan pelayanan makan makanan bergizi di pesantren ada di pesantren, sehingga saat berbuka, makanan dapat disajikan saat itu.

"Namun, bagi yang mungkin di sekolah, makanannya dibawa pada saat pulang sekolah," ujarnya.

Dosen Institut Pertanian Bogor (IPB) ini menyampaikan hal ini usai penandatanganan nota kesepahaman bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Jakarta pada Kamis.

Program MBG kerja sama dengan BPOM

BPOM dan BGN menjalin kerja sama guna meningkatkan pengawasan serta mitigasi kejadian luar biasa dalam MBG.

Menurut dia, keterlibatan BPOM dalam hal ini sangat penting, mengingat masifnya kegiatan program MBG.

"Karena masaknya hampir setiap hari, selama seminggu, dan akan langsung selama setahun. Jadi, ini kegiatan yang tidak pernah berhenti," ucapnya.

Dadan mengatakan bahwa terdapat empat aspek yang diutamakan, dua di antaranya yaitu kebersihan atau higienitas, serta keamanan pangan, yang menjadi ranah otoritas BPOM.

Menurutnya, BPOM memiliki pengalaman dalam memitigasi kejadian luar biasa, misalnya dalam hal keracunan pangan.

Dia mengungkapkan juga bahwa program Makan Bergizi Gratis merupakan upaya intervensi agar anak tumbuh secara baik, karena terdapat dua masa di mana pertumbuhan berjalan optimal, yakni 1.000 hari pertama kehidupan dan usia 8-17 tahun.

Adapun program MBG, kata dia, menargetkan 82,9 juta orang yang dilayani melalui 30 ribu satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Sampai sekarang baru ada 244 satuan pelayanan yang tersebar di 33 provinsi. Pada saat kami launching itu baru 190 di 26 provinsi, hari ini sudah di 33 provinsi," ungkapnya.

"Alhamdulillah sudah berjalan, sebagian besar lancar, tetapi tentu saja kami sangat membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk dari BPOM, karena BPOM bisa memitigasi, kemudian mengevaluasi mulai dari aspek higienis sampai dari aspek keamanan pangan," lanjutnya.

Selain menyehatkan, program MBG diharapkan dapat memberikan dampak positif pada perekonomian di daerah-daerah, karena setiap satuan pelayanan akan mengolah uang sekitar Rp8-10 miliar per tahun.

Ia merinci bahwa sekitar 85 persen uang itu digunakan untuk membeli bahan baku yang berasal dari pertanian, dan 10,5 persen untuk membayar SPPG yang mungkin semula para ibu yang menganggur.

"Jadi ini efek ekonominya akan sangat besar sekali. Dan karena ini kegiatan yang sangat besar, yang berlangsung setiap hari, memang kemudian butuh keterlibatan semua pihak," ucapnya.