PURWOKERTO, KOMPAS.com - Warung Koperasi Indonesia (Warkopin) Maju Jaya melaksanakan uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berbasis Artificial Intelligence (AI) di Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP), Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, pada Rabu (22/1/2025).

Sekretaris Warkopin Maju Jaya, Ari Rinaldi, menjelaskan bahwa sistem yang dikembangkan oleh Rafi Wikrama Sahasika, alumni S1 Teknik Bioproses Universitas Indonesia (UI), bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan MBG dari hulu hingga hilir.

Kami ada lima sistem yang sudah terintegrasi, sistem ini dibuat oleh anak bangsa yang berprestasi," ungkap Ari di sela-sela uji coba.

Salah satu aplikasi yang diperkenalkan adalah Sistem Gizi Garuda, yang berfungsi untuk menyusun menu secara otomatis di dapur berdasarkan bahan makanan yang tersedia.

Menu yang disusun juga dilengkapi dengan informasi mengenai kandungan gizi dan harganya.

Selanjutnya, aplikasi Menu Gizi Garuda digunakan oleh wali kelas untuk memesan menu sesuai dengan selera anak-anak, sehingga dapat menghindari pemborosan makanan.

"Tidak ada makanan yang mubazir karena disesuaikan dengan keinginan anak-anak," tambah Ari.

Untuk memastikan program ini tepat sasaran, pengiriman menu MBG ke sekolah-sekolah dapat dipantau melalui aplikasi Kepak Garuda.

Pelaksanaan MBG juga dapat diawasi oleh para kepala sekolah melalui aplikasi Komando.

"Semua sistem tersebut dapat dimonitoring secara realtime melalui dashboard. Dengan sistem ini, diharapkan Presiden, Wakil Presiden, atau dari Badan Gizi Nasional dapat memantau secara realtime setiap hari," jelasnya.

Rektor UMP, Prof.Dr.Jebul Suroso, memberikan apresiasi terhadap program ini.

Ia menyatakan bahwa teknologi AI memungkinkan pengelolaan pangan menjadi lebih efisien dan terukur.

"Dengan AI, kita bisa menyediakan makanan bergizi. Program ini berbasis sains dan bukti, sehingga mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata," kata Jebul.

Dandim 0701/Banyumas, Letkol Arm Ida Bagus Adi Purnama, juga menyatakan dukungannya terhadap inisiatif ini.

Ia menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam memastikan keberhasilan program ini di masa depan.

Sementara itu, Pj Bupati Banyumas, Iwanuddin Iskandar, menyampaikan rasa terima kasih atas pelaksanaan uji coba ini di Banyumas.

"Kami tidak akan membiarkan anak-anak kita mengalami stunting, kekurangan gizi, atau kurang pendidikan. Program ini adalah langkah besar untuk mendukung kekuatan negara melalui pemenuhan gizi yang lebih baik," ujar Iwanuddin.

BREBES, KOMPAS.com -Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah dilaksanakan sejak 6 Januari 2024 untuk 3.000 siswa di 10 sekolah di Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, dihentikan sementara setelah masa uji coba dinyatakan selesai pada Rabu (22/1/2025).

Orangtua dan siswa berharap program tersebut dapat dilanjutkan karena sangat membantu, terutama bagi siswa dari keluarga kurang mampu secara ekonomi.

"Dari WA grup mengabarkan bahwa hari ini sementara dihentikan dulu sampai nanti ada pemberitahuan lagi. Untuk alasannya saya sementara belum tahu," ungkap Agus Marwoso, Wakil Kepala SDN 3 Songgom, saat ditemui di kantornya.

Pantauan di SDN Songgom 3 menunjukkan bahwa siswa yang biasanya mendapatkan makanan bergizi gratis pada pukul 09.00 WIB, kini hanya dapat beristirahat dan membeli jajanan.

Mereka kemudian kembali mengikuti kegiatan belajar di kelas masing-masing.

Setelah pengumuman penghentian program, Agus menambahkan, beberapa siswa mengaku kecewa, terutama siswa yang berangkat ke sekolah tanpa sarapan.

"Tadi pagi anak-anak menanyakan, bahkan ada yang belum sarapan menunggu makanan bergizi, karena anak-anak sangat senang sekali," kata Agus.

Ia berharap agar program MBG dapat dilanjutkan kembali, mengingat manfaatnya bagi siswa yang mayoritas berasal dari keluarga kurang mampu.

"Siswa di sini rata-rata berasal dari keluarga petani, pembuat batu bata, dan pencari pasir. Memang kebanyakan dari keluarga kurang mampu," tambahnya.

Salah satu wali murid, Istiana (35), juga mengungkapkan kebahagiaannya terhadap program MBG.

Ia berharap program tersebut dapat dilanjutkan.

"Anak saya kalau di rumah makan sendiri kurang lahap. Kalau di sekolah makan bareng-bareng temannya senang. Selain itu juga bisa menghemat biaya rumah tangga," kata Istiana.

Kondisi serupa juga terjadi di SMP Negeri 3 Songgom, yang tidak menerima kiriman makanan bergizi pada hari yang sama.

Para siswa mendapatkan informasi tentang penghentian sementara program ini pada Selasa (21/1/2025) malam.

"Sudah tahu hari ini tidak dapat. Tahunya semalam info dari guru. Akhirnya uang saku hari ini dibanyakin. Harapannya ya masih berlanjut," kata Zahwa, siswa kelas 8 SMPN 3 Songgom.

Wakil Kepala SMPN 3 Songgom, Dewi Antari, mengonfirmasi penghentian sementara program makan bergizi gratis.

"Informasi itu lewat WA dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Untuk pemberhentiannya karena masa uji coba sudah cukup. Jadi dihentikan dulu. Belum ada pemberitahuan kapan akan dimulai lagi," jelas Dewi.

Dewi menambahkan bahwa hingga saat ini, tidak ada siswa yang mengeluh karena tidak mendapatkan makanan bergizi gratis.

Beberapa dari mereka bahkan menambah uang saku untuk makan.

"Kami berharap makan bergizi gratis bisa dilanjutkan karena ini merupakan program pemerintah yang sangat dibutuhkan oleh siswa," ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Pendamping Program Makan Bergizi Gratis di Brebes sekaligus Komandan Kodim 0713 Brebes, Letkol Inf Saptono Broto, menjelaskan bahwa pelaksanaan MBG di Songgom hanya dihentikan sehari setelah masa uji coba selesai.

"Sebenarnya bukan dihentikan, jadi masa uji cobanya sudah selesai. Sehingga ada break (istirahat) sehari. Untuk penyiapan, langsung dipegang yayasan yang ditunjuk oleh BGN (Badan Gizi Nasional) dari pusat," katanya.

Diketahui, 10 sekolah di Kecamatan Songgom menjadi sasaran program makan bergizi gratis ini, yang menyasar 3.000 siswa dari tingkat TK hingga SMA/SMK.

Sepuluh sekolah tersebut meliputi TK Pertiwi Songgom, SDN 1 hingga SDN 8 Songgom, SMPN 3 Songgom, dan SMKN 1 Songgom.

Program MBG di Kecamatan Songgom diluncurkan pada 6 Januari 2025 oleh Pj Bupati Brebes, Djoko Gunawan, dan Komandan Kodim 0713 Brebes, Letkol Inf Sapto Broto, di SMK Negeri 1 Songgom.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN memastikan tidak akan menyalurkan kredit kepada pengembang yang membangun proyek perumahan di atas lahan persawahan.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengungkapkan hal ini dalam konferensi pers bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Sealsa (21/1/2025).

"Nah, kalau Perizinan Bagungan Gedung (PBG) induknya enggak ada, sertifikat induknya enggak ada, kita enggak akan PKS (penandatanganan kerja sama)," tegas Nixon.

Nixon mengungkapkan, Kementerian Agaria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah menerapkan program Lahan Sawah Dilindungi (LSD) sejak tiga tahun lalu.

Memang, penerapan LSD tersebut menimbulkan konflik dengan banyak pengembang pada awalnya.

Sehingga, PBG pun tidak bisa diurus oleh pengembang apabila proyek mereka memasuki kategori LSD.

"Tapi, by rule, by regulation (berdasarkan aturan, regulasi), itu sudah dilindungi sawah-sawah yang aktif, produktif, misalnya dekat dengan sumber air dan sebagainya, itu masuk kategori lahan sawah dilindungi, sehingga PBG-nya tidak akan keluar," tandas Nixon.

KOMPAS.com - Pemerintah berencana mengganti menu susu pada Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di sejumlah wilayah yang bukan merupakan sentra sapi.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Philips Jusario Vermonte mengatakan, menu susu pada Program Makan Bergizi Gratis diprioritaskan di wilayah sentra sapi.

"Itu sudah ditegaskan oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), susu itu diprioritaskan di tempat-tempat yang punya sentra sapi," kata Philips, dikutip dari Antara, Selasa (21/1/2025).

Menurutnya, susu tersebut bisa bersumber dari susu sapi milik peternak, sehingga diharapkan ekonomi daerah bisa tumbuh.

Lantas, apa ganti menu susu Program Makan Bergizi Gratis?

Pengganti menu susu

Philips menjelaskan, pihaknya sudah menyiapkan sejumlah opsi sebagai pengganti menu susu gratis.

"Untuk wilayah yang bukan merupakan sentra sapi, kebutuhan protein dari susu digantikan oleh sumber protein lain, seperti ayam, telur, maupun daging," jelas dia.

Menurut dia, menu alternatif itu sudah didiskusikan dengan ahli gizi dan Badan Gizi Nasional (BGN), sehingga dipastikan telah memenuhi standar kecukupan gizi.

Pengelolaan menu itu nantinya akan dilakukan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memastikan kebutuhan gizi siswa tercukupi.

Sebelumya polemik menu susu di Program Makan Bergizi Gratis sudah muncul sejak lama. Beberapa menu telah disiapkan untuk mengganti susu.

Diberitakan Kompas.com Rabu (11/9/2024), salah satu opsi yang pernah muncul adalah susu ikan. Hal itu diungkap oleh Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Burhanuddin Abdullah.

Dia menyampaikan, produksi susu sapi di dalam negeri tidak mencukupi untuk pemenuhan Program Makan Bergizi Gratis.

Selain susu ikan, daun kelor juga pernah masuk ke dalam opsi pengganti menu susu.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengatakan, daun kelor dan telur bisa menjadi sumber kalsium dan protein.

"Cukup bisa diganti dengan telur. Kalsiumnya bisa dengan kelor. Yang jauh dari susu dan logistiknya susah, ya tidak usah dipaksakan. Bisa ada (diganti) telur, bisa kelor," ujarnya, dikutip dari Kompas.com, Senin (23/12/2024).

KOMPAS.com - Pemerintah berencana mengganti menu susu pada Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di sejumlah wilayah yang bukan merupakan sentra sapi.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Philips Jusario Vermonte mengatakan, menu susu pada Program Makan Bergizi Gratis diprioritaskan di wilayah sentra sapi.

"Itu sudah ditegaskan oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), susu itu diprioritaskan di tempat-tempat yang punya sentra sapi," kata Philips, dikutip dari Antara, Selasa (21/1/2025).

Menurutnya, susu tersebut bisa bersumber dari susu sapi milik peternak, sehingga diharapkan ekonomi daerah bisa tumbuh.

Lantas, apa ganti menu susu Program Makan Bergizi Gratis?

Pengganti menu susu

Philips menjelaskan, pihaknya sudah menyiapkan sejumlah opsi sebagai pengganti menu susu gratis.

"Untuk wilayah yang bukan merupakan sentra sapi, kebutuhan protein dari susu digantikan oleh sumber protein lain, seperti ayam, telur, maupun daging," jelas dia.

Menurut dia, menu alternatif itu sudah didiskusikan dengan ahli gizi dan Badan Gizi Nasional (BGN), sehingga dipastikan telah memenuhi standar kecukupan gizi.

Pengelolaan menu itu nantinya akan dilakukan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memastikan kebutuhan gizi siswa tercukupi.

Sebelumya polemik menu susu di Program Makan Bergizi Gratis sudah muncul sejak lama. Beberapa menu telah disiapkan untuk mengganti susu.

Diberitakan Kompas.com Rabu (11/9/2024), salah satu opsi yang pernah muncul adalah susu ikan. Hal itu diungkap oleh Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Burhanuddin Abdullah.

Dia menyampaikan, produksi susu sapi di dalam negeri tidak mencukupi untuk pemenuhan Program Makan Bergizi Gratis.

Selain susu ikan, daun kelor juga pernah masuk ke dalam opsi pengganti menu susu.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengatakan, daun kelor dan telur bisa menjadi sumber kalsium dan protein.

"Cukup bisa diganti dengan telur. Kalsiumnya bisa dengan kelor. Yang jauh dari susu dan logistiknya susah, ya tidak usah dipaksakan. Bisa ada (diganti) telur, bisa kelor," ujarnya, dikutip dari Kompas.com, Senin (23/12/2024).

Wilayah Jakarta tak dapat menu susu

Salah satu wilayah yang tidak diprioritaskan mendapat susu pada program Makan Bergizi Gratis adalah Jakarta.

Berdasarkan pengembangan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Jakata belum tercatat sebagai salah satu wilayah yang memiliki sentra susu.

“Per hari ini, dia (Jakarta) bukan sentra susu. Pernyataan dari BGN (Badan Gizi Nasional) adalah (susu program MBG) diprioritaskan pada tempat-tempat yang memiliki sentra sapi,” kata Juru Bicara Kepresidenan Philips J Vermonte, dikutip dari Kompas.com, Rabu (22/1/2025).

Hingga April 2025, diharapkan 900 titik SPPG sudah terdata dan bertambah menjadi 2.000 titik pada Agustus.

“Jadi di antara tempat-tempat itu ada yang ada sentra susunya, (misal) di Cimahi ada, dan lain-lain,” pungkasnya.

(Sumber: Dinda Aulia Ramadhanty, Adhyasta Dirgantara | Editor: Fitria Chusna Farisa, Icha Rastika).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden RI Prabowo Subianto menargetkan semua anak di Indonesia mendapatkan program makan bergizi gratis pada akhir tahun 2025.

Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam sidang kabinet di Istana, Jakarta, Rabu (22/1/2025) sore.

Prabowo mengatakan, pada April 2025, dia berharap 3 juta anak sudah bisa mendapat makan bergizi gratis.

Lalu, di bulan Agustus 2025, akan ada 6 juta anak yang menerima makan bergizi gratis.

Sementara di bulan September 2025, Prabowo membidik 15 juta anak dapat makan bergizi gratis.

"Dan akhir 2025 target kita adalah semua anak-anak Indonesia bisa dapat makanan bergizi," katanya Prabowo.

Prabowo menyebut bahwa program yang sudah dilakukan sejak 6 Januari 2025 telah menyasari 650.000.

"Sampai sekarang berhasil melayani 650.000 anak-anak kita di 31 provinsi," ujar Prabowo.

Menurut Prabowo, capaian ini merupakan hasil kerja keras semua pihak.

"Kepala Badan Gizi, jajarannya, Mendagri, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Bappenas, Menteri Desa, Menteri BUMN, Menteri Kesehatan, Panglima TNI, Kapolri, para kepala sekolah, para gubernur, bupati. Tentunya Menteri Keuangan," tuturnya.

SEMARANG, KOMPAS.com – Provinsi Jawa Tengah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp67 miliar untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Selain itu, setiap kabupaten/kota di wilayah ini juga akan mencadangkan Rp 10 miliar untuk program tersebut.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Tengah, Harso Susilo, menjelaskan bahwa dana tersebut merupakan cadangan yang disiapkan oleh Pemerintah Provinsi.

"Rekomendasi Pak Mendagri di dalam APBD 2025, untuk menyediakan anggaran, rata-rata saya bilang kabupaten/kota itu Rp 10 miliar. Kalau di provinsi kita anggarkan Rp 67 miliar, masih cadangan, belum ada instruksi apapun karena di dalam edaran maupun surat keputusan dari Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) itu ditanggung di PA-nya BGN," ungkap Harso saat dikonfirmasi pada Rabu (22/1/2025).

Meskipun demikian, Bappeda memastikan bahwa tidak ada anggaran yang dipangkas atau dirasionalisasi untuk Program MBG.

"Kalau di provinsi tidak ada (yang dipangkas untuk MBG), hanya memformulasikan kembali, tidak dipangkas. Tidak ada bahasa rasionalisasi, tidak ada," tegas Harso.

Dia juga menambahkan bahwa hingga saat ini belum ada arahan dari pusat terkait cadangan dana Rp 67 miliar tersebut.

Harso mengaku belum sempat bertemu dengan koordinator Program MBG.

"Tetapi pemerintah daerah paling tidak siap untuk penyiapan tempat, nanti kalau diperluas. Ini kan masih seperti prioritas pertama, belum semuanya. SMA Negeri, Swasta, pun belum semuanya ada. Misalnya Kota Semarang kan belum semuanya dapat. Sistemnya bergilir, kemarin mungkin waktu tanggal 6 kelas 1 SMA dulu, kemudian bertahap ke kelas 2, kelas 3. SD pun bertahap," jelasnya.

Menanggapi insiden keracunan di SDN Sukoharjo, Harso menyatakan bahwa masalah tersebut telah diselesaikan oleh puskesmas.

"Kita disuruh, koordinator pun disuruh silent dulu, tidak ada statement apapun. Langsung otomatis sudah dikerjakan puskesmas, langsung ditangani, pemerintah daerah itu perlu menjamin bila ada hal yang tidak diinginkan seperti musibah (keracunan), itu kan bisa terjadi," imbuhnya.

Bappeda juga telah mengarahkan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kanwil Kementerian Agama untuk membentuk tim khusus pendukung Program MBG guna mencegah kejadian serupa terulang.

"Paling tidak Dinkes juga menyiapkan sampai mengkoordinasikan hingga ke Puskesmas apabila ada hal-hal yang sifatnya urgen, seperti Puskesmas turun tangan jika ada yang keracunan. Nah kemarin kan terjadi di SDN Sukoharjo dan terjadi di mana-mana juga," pungkas Harso.

MAGELANG, KOMPAS.com - Kepala Badan Pengembangan Informasi Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Mulyadin Malik mengatakan, dana desa dapat dialokasikan untuk MBG melalui badan usaha milik desa (bumdes).

Pemerintah Kabupaten Magelang, Jawa Tengah menyebutkan, belum ada petunjuk teknis untuk pelaksanaan program tersebut.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang Gunawan Yudi Nugroho mengatakan, ketentuan yang disebut Mulyadin belum ada aturannya.

"Sampai saat ini belum ada juknis (petunjuk teknis) dari pemerintah terkait pengalokasian dana desa untuk MBG," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (22/1/2025).

Gunawan menyampaikan, selama ini dana desa telah dialokasikan untuk kegiatan pertanian yang juga mencakup ketahanan pangan.

Misalnya, pembangunan jalan usaha tani, pengadaan bibit tanaman pangan, pengadaan pupuk, pengadaan ternak unggas dan hewan ternak, pembangunan kandang komunal, serta kegiatan bimbingan teknis untuk petani.

Terkait rencana bumdes sebagai pengelola dana desa untuk MBG, Gunawan menyatakan, juknisnya belum ada.

"Namun, kami sudah mendorong dan melakukan bimtek untuk bumdes dalam meningkatkan kapasitasnya agar meningkat predikat statusnya menjadi bumdes dengan kriteria maju atau mandiri," paparnya.

Adapun dana desa yang diterima Kabupaten Magelang pada tahun ini sebesar Rp 358.811.715.000.

Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertimggal Yandri Susanto meminta para kepala desa di Indonesia untuk mengalokasikan minimal 20 persen dana desa guna mendukung ketahanan pangan.

"Dengan 20 persen dari dana desa itu, maka Asta Cita Presiden Prabowo yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan dapat kita wujudkan bersama-sama," ujarnya dikutip Kompas.com (15/1/2025).

Selain itu, Yandri menambahkan bahwa optimalisasi potensi pangan di desa akan berkontribusi pada MBG.

"Jadi, dengan bantuan optimalisasi Dana Desa untuk pangan itu, dengan sendirinya, pemerintah desa bukan hanya menjadi penonton untuk makan siang bergizi," katanya.

Yandri mencontohkan bahwa desa penghasil padi, jagung, ikan nila, atau ayam petelur yang berhasil memaksimalkan panennya, akan turut menyukseskan empat program utama Prabowo, yaitu swasembada pangan, swasembada energi dan air, MBG, dan hilirisasi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) tengah menyiapkan dukungan untuk program pemerintah yakni makan bergizi gratis (MBG).

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, dukungan diberikan BI karena program MBG dapat membentuk ekosistem keuangan dan ekonomi yang inklusif.

"Kami juga sedang siapkan adalah dukungan Bank Indonesia untuk bagaimana program makan bergizi," ujarnya dalam acara Peluncuran Laporan Perekonomian Indonesia (LPI) 2024 yang disiarkan melalui YouTube resmi BI, Rabu (22/1/2025).

KOMPAS.com/DIAN ERIKA Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (14/6/2024).

Namun Perry tidak mengungkapkan lebih lanjut terkait upaya yang tengah disiapkan untuk mendukung program pemerintah ini.

Yang jelas, untuk mendukung program makan bergizi gratis ini, BI siap mengerahkan 46 kantor perwakilan BI yang tersebar di berbagai daerah.

"Kami sedang membicarakan bagaimana Bank Indonesia tidak hanya kantor pusat, melalui 46 kantor-kantor Bank Indonesia di seluruh Indonesia bisa mendukung program suksesnya program ini," tuturnya.

Sebagai informasi, Makan Bergizi Gratis adalah salah satu program unggulan yang dicanangkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Pemerintah telah mengalokasikan anggaran Rp 71 triliun pada APBN 2025 untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis. Program ini akan diberikan kepada 15 juta hingga 17,5 juta penerima sepanjang 2025.

Pemerintah menetapkan setiap penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis mendapatkan paket makanan seharga Rp 10.000 per porsi.

KOMPAS.COM/KARNIA SEPTIA KUSUMANINGRUM Pelaksanaan program MBG di Sekolah Dasar Kota pada 13 Januari 2025.

Pembagian makanan kepada para siswa dalam program tersebut telah mulai dilakukan pada 6 Januari 2025. Dengan ini, MBG menjadi salah satu program yang berhasil direalisasikan di masa 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran usai keduanya dilantik pada 20 Oktober 2024.

Badan Gizi Nasional (BGN) membagi proses pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis menjadi tiga tahap sepanjang 2025.

Pada tahap pertama sepanjang Januari-April, BGN menargetkan ada 3 juta orang yang akan menerima manfaat Makan Bergizi Gratis melalui pengoperasian 937 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) se-Indonesia.

Untuk tahap kedua pada April-Agustus, BGN menargetkan terdapat 6 juta orang yang menerima manfaat program MBG melalui operasional 2.000 SPPG.

Selanjutnya, pada tahap ketiga mulai akhir Agustus hingga Desember, ada 15-17,5 juta orang yang ditarget BGN bisa menerima bantuan melalui 5.000 SPPG.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta siap mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming dalam 100 hari pertama masa pemerintahannya.

Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi mengatakan, Pemprov Jakarta telah mempersiapkan anggaran untuk pelaksanaan program MBG jika mendapatkan instruksi langsung dari pemerintah pusat.

“Andai kata pemerintah pusat juga menugaskan kepada kami untuk penyiapan anggaran kami juga sudah siap dengan penganggaran untuk ikut support di dalam program MBG,” ujar Teguh di Gedung Balai Kota Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Teguh berujar, Pemprov Jakarta tahun ini menargetkan pembangunan 153 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau Pembekalan Serikat Pekerja (SPPG) sebagai bagian dari implementasi MBG.

Dengan estimasi anggaran sebesar Rp 3.000.000 per unit SPPG, Pemprov siap mengalokasikan total Rp 459 juta.

"Kurang lebih hanya perlu sekian rupiah atau Rp 3 juta, berarti kami siap dengan anggaran Rp 459 juta untuk bersama-sama men-support program MBG itu," ungkap Teguh.

Selain program MBG, Pemprov Jakarta juga mendukung inisiatif pemerintah pusat lainnya, termasuk renovasi rumah layak huni (RLH).

Saat ini, Pemprov bekerja sama dengan Yayasan Buddha Tzu Chi dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk merenovasi 81 rumah di RW 12, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat.

“Kami harus mendukung setiap program strategis pemerintah pusat dalam berbagai hal, katakanlah kemarin misalnya dalam hal perumahan, kami support. Dalam hal MBF kami juga sangat support,” ungkap Teguh.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo membeberkan beberapa lokasi dibangunnya 1 juta unit hunian hasil investasi dari Qatar.

Pertama, lokasinya berada di Kalibata seluas 24 hektar yang dimiliki Pemerintah Pusat atau Kementerian Sekretariat Negara (Setneg), bekas kompleks DPR RI.

Hashim membocorkan hal ini usai menghadiri pelantikan Pejabat Tinggi Madya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta, Senin (20/1/2025).

"Terus, ada lain, tanah milik Kementerian Pertahanan, 41 hektar itu di danau Metland (Cibitung), terus 30 hektar di Kemayoran, itu dari Setneg juga," jelas Hashim.

Artikel tersebut menjadi berita terpopuler dalam kanal Properti Kompas.com edisi Rabu (22/1/2025).

Selengkapnya baca di sini Hashim Bocorkan Lokasi 1 Juta Rumah Qatar, dari Kalibata-Kemayoran

Keberadaan pagar laut di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, menjadi sorotan publik dalam beberapa hari terakhir.

Belum lagi dalang pemasangan pagar bambu tak berizin itu terungkap, publik kembali dihebohkan dengan temuan sertifikat tanah yang terbit di sejumlah area pagar laut tersebut.

Kompas.com pun menelusuri aplikasi BHUMI milik Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan mendapati kavling-kavling laut yang berdekatan dengan sebuah perumahan, telah berstatus serta pecah sertifikat hak guna bangunan (HGB).

Lantas, siapa saja para pihak yang terlibat dalam skandal ini?

Jawabannya di sini Ini Para Pihak yang Terlibat Skandal SHGB dan SHM Laut Tangerang

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN membeberkan, 4.000 pengembang atau proyek perumahan tidak bertanggung jawab, sejak 2019.

Pernyataan ini dikemukakan Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu dalam konferensi pers bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

“Ada yang tidak tanggung jawab dan sebagainya, kurang lebih ada 4.000 proyek rumah atau 4.000 developer (pengembang),” tegas Nixon.

Lantas, berapa rumah yang belum bersertifikat tanah?

Selanjutnya baca di sini BTN Temukan 4.000 Pengembang Nakal

JAKARTA, KOMPAS.com – Kebakaran melanda permukiman padat penduduk di Kelurahan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Selasa (21/1/2025) dini hari. Peristiwa ini menghanguskan 543 rumah warga.

"Kerugian 543 unit rumah terbakar. Kerugian belum dapat ditaksir," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes (Pol) Susatyo Condro dalam keterangannya, Selasa.

Api pertama kali muncul sekitar pukul 01.00 WIB dari lantai dua salah satu rumah warga.

Apa penyebab kebakaran?

Susatyo menjelaskan bahwa kebakaran diduga bermula dari korsleting listrik.

“Salah satu saksi, Slamet Wahyudi (58), menjelaskan bahwa ia pertama kali melihat asap muncul dari lantai dua rumah Raharjo sekitar pukul 00.30 WIB,” katanya.

Menurut keterangan warga, sebelum api berkobar, mereka mencium bau kabel terbakar.

“Saksi mencium bau kabel terbakar sesaat sebelum asap menebal,” ungkap Susatyo.

Api kemudian dengan cepat menyebar ke rumah-rumah sekitar yang sebagian besar terbuat dari kayu dan triplek.

"Dan ternyata api cepat menyebar ke rumah warga yang terbuat dari kayu dan triplek," ujarnya.

Bagaimana proses pemadaman api?

Setelah mendapat laporan dari warga, petugas pemadam kebakaran langsung dikerahkan ke lokasi.

“Pukul 05.30 WIB, secara keseluruhan api berhasil dipadamkan. Pukul 05.40 WIB dimulai proses pendinginan oleh petugas damkar,” tutur Susatyo.

Sebanyak 34 unit mobil pemadam kebakaran dan 170 personel diterjunkan untuk memadamkan api.

Proses pemadaman selesai sekitar pukul 06.00 WIB.

Berapa banyak warga yang terdampak?

Kebakaran ini berdampak terhadap 1.797 jiwa atau 607 kepala keluarga (KK). Sebagian besar warga kehilangan tempat tinggal dan harus mengungsi.

Akibat kejadian ini, sebagian warga mengungsi di Lapangan Merah Polres Jakarta Pusat, sementara lainnya tinggal di Jalan Kemayoran Gempol dan Kemayoran Ketapang.

Apakah Ada Korban Jiwa?

Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun, satu warga mengalami gangguan pernapasan akibat menghirup asap.

“Sementara tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Namun, satu orang, Febrian Yudi Saputra (27), mengalami sesak napas akibat menghirup asap dan telah dirawat di RS Hermina Kemayoran,” kata Susatyo.

Apa Langkah Selanjutnya?

Saat ini, aparat kepolisian bekerja sama dengan Dinas Sosial untuk membantu para korban dengan menyediakan tempat pengungsian dan bantuan lainnya.

“Kami juga tengah berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk mendirikan tenda-tenda,” ujar Susatyo.

Sementara itu, warga masih berada di lokasi kebakaran untuk membantu pembersihan dan pengamanan barang berharga.