KEBUMEN, KOMPAS.com - Tim Pengelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kebumen mengungkapkan kemunduran dalam pelaksanaan program tersebut akibat belum adanya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ditunjuk oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Koordinator Pengelola dari mitra Yayasan Saka Tunggal Bersinar Kebumen, Panggih Prasetyo, menjelaskan bahwa Kebumen sebenarnya telah dijadwalkan untuk mengikuti program MBG pada 6 Januari 2025.

Ia menambahkan bahwa pihak yayasan telah memulai pembangunan dapur umum yang berlokasi di Gombong.

"Akan tetapi pelaksanaan itu harus ada utusan dari BGN yang namanya SPPG atau kepala dapur. Nah, Kebumen itu saat kita maju ke BGN itu belum ada SPPG-nya. SPPG yang tugasnya akan mensosialisasikan ke Dinas Pendidikan. Kemunduran bukan dari kita selaku pengelola dapur, melainkan karena belum ada SPPG," kata Panggih dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Selasa (7/1/2025).

Proses meminta penunjukan SPPG kepada BGN

KOMPAS.COM/IRWAN NUGRAHA Dengan 190 dapur yang siap beroperasi, program ini melibatkan UMKM, petani, dan nelayan sebagai rantai pasok, serta menargetkan 20 juta penerima manfaat hingga 2025.

Saat ini, pihaknya sedang dalam proses meminta penunjukan SPPG kepada BGN.

Panggih berharap bahwa pada 13 Januari mendatang, Kebumen sudah dapat melaksanakan Program MBG.

"Kalau SPPG bisa ditunjuk dalam minggu ini, maka bisa langsung berkoordinasi dengan dapur umum, sekolah mana yang akan disuplai. Misalnya SMA 1, maka SPPG datang ke SMA 1 dan melakukan pendataan, nanti ada formulirnya by name siswa," tambahnya.

Panggih menjelaskan bahwa dapur umum yang dikelolanya akan mendistribusikan sekitar 3.000 hingga 3.500 makan siang.

Jumlah tersebut diperuntukkan bagi siswa mulai dari MI, TK, SD, SMA, serta ibu hamil, menyusui, dan balita.

"Kebumen akan lambat pelaksananya kalau tidak ada inisiatif dari pihak-pihak yang menjadi stakeholder pelaksana program tersebut. Ini seperti Kodim, mitra kedinasan yaitu Disdikpora, dan lainnya," paparnya.

Ia menegaskan bahwa hingga kini BGN belum menunjuk SPPG, bahkan permintaan justru datang dari pihak Mitra Mandiri.

"Kami dari mitra mandiri menyiapkan tempat, alat bahan, dan pengolahan sampai pengiriman, yang kebutuhan modalnya mencapai lebih kurang Rp 3 M. Jikapun kami sudah siap semuanya ya tetap menunggu sampai ada SPPG yang ditunjuk dari BGN itu," tutupnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengusulkan agar iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) bersifat sukarela.

Usulan ini disampaikan setelah pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa (7/1/2025).

"Memang saya sudah undang (pihak) Tapera, dan saya sudah laporkan juga tadi, memang tabungan itu kan harusnya bersifat sukarela," ujar Maruarar usai pertemuan.

Maruarar, yang akrab disapa Ara, menekankan pentingnya Tapera untuk membangun kepercayaan publik.

Ia meminta agar Tapera dapat menunjukkan kredibilitas dan manfaat yang jelas bagi masyarakat.

"Saya melihat dalam 2 bulan perkembangan ini, objektif, karena saya terus terang keras sekali untuk mengecek ini, saya melihat sudah ada usaha-usaha bagaimana mereka bermanfaat bagi anggotanya yang membayar iuran itu," ujar dia.

Sebagai contoh, Ara menyebut sekitar 30.000 hingga 35.000 orang telah merasakan manfaat dari tabungan tersebut.

"Artinya manfaatnya sudah dilihat. Jadi saya minta ditingkatkan. Bagaimana efisiensi, tapi juga manfaat harus ditingkatkan, dan transparan ke publik," tambahnya.

Sebagai informasi, Presiden ke-7 RI Joko Widodo telah menerbitkan aturan terkait iuran Tapera untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai swasta.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024, yang merupakan perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat.

Besaran simpanan peserta ditetapkan sebesar 3 persen dari gaji atau upah untuk peserta pekerja, di mana 0,5 persen dibayarkan oleh pemberi kerja dan 2,5 persen ditanggung oleh pekerja.

Sementara itu, untuk peserta pekerja mandiri, besaran iuran yang harus dibayarkan disesuaikan dengan penghasilan yang dilaporkan, sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat 5a PP Nomor 21 Tahun 2024.

Ketentuan mengenai besaran potongan Tapera bagi peserta pekerja sebenarnya sudah diatur dan tidak berubah dari PP Nomor 25 Tahun 2020.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar lahan-lahan yang disita oleh negara dimanfaatkan untuk pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Lahan-lahan tersebut mencakup lahan sitaan terkait kasus korupsi yang ditangani oleh aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan Agung, serta lahan yang disita dari obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Selain itu, lahan dengan Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak diperpanjang juga akan dimanfaatkan.

Prabowo menekankan bahwa pemanfaatan lahan-lahan tersebut harus melalui proses legal.

Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait usai pertemuannya dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa (7/1/2025).

"Kemudian juga dari (lahan) yang HGU-nya sudah tidak diperpanjang, dan berbagai jenis lainnya, itu akan masuk kepada Dirjen Kekayaan Negara, ke Bank Tanah, kemudian akan diproses lebih lanjut. Kita akan membuat skema yang legal, yang ada kepastian hukumnya, dan juga yang berkeadilan," ungkap Maruarar.

Maruarar, yang akrab disapa Ara, mengatakan bahwa rumah yang dibangun ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, yaitu mereka yang berpenghasilan sekitar Rp 8 juta ke bawah.

Pihaknya juga akan memberikan pembiayaan rumah kepada masyarakat yang tidak memiliki gaji bulanan tetapi memiliki kegiatan usaha, seperti penjual bakso dan penjual sayur.

"Kita membuat skema, cara, sehingga rakyat juga bisa memiliki rumah dengan yang memiliki penghasilan tadi. Ya, dengan cara-cara mensupervisi, mendampingi, melihat kepada tempat jualannya, dan sebagainya," ujar dia.

Ara menambahkan bahwa permasalahan ini menjadi salah satu perhatian utama Prabowo.

Kepala Negara menginginkan agar keadilan dapat dijalankan tidak hanya bagi masyarakat berpenghasilan bulanan, tetapi juga bagi mereka yang tidak memiliki gaji tetap dan yang bergerak di sektor informal.

"Artinya, keadilan itu harus dijalankan, bukan hanya kepada yang punya gaji, tetapi juga yang tidak punya gaji, tidak bersifat pegawai, tetapi yang bergerak di sektor informal. Itu menjadi perhatian beliau," tutup Ara.

KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengatakan bahwa iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) seharusnya tidak bersifat wajib, melainkan sukarela.

Hal tersebut juga telah disampaikannya kepada Presiden Prabowo Subianto saat Rapat Terbatas (Ratas) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (7/1/2025).

"Saya sudah undang (BP) Tapera dan saya laporkan juga tadi (ke Prabowo). Memang tabungan itu kan harusnya bersifat sukarela," ujar Ara, sapaan akrabnya, usai Ratas.

Di sisi lain, ia pun mendorong BP Tapera agar bisa memberikan kepercayaan kepada masyarakat, tidak ada korupsi, dan bermanfaat.

Adapun berdasarkan pengamatannya dalam dua bulan terakhir, BP Tapera dinilai sudah berusaha memberikan manfaat pembiayaan perumahan bagi peserta Tapera yang telah menabung.

Buktinya, lanjut Ara, sejauh ini sudah ada sekitar 30.000-35.000 unit rumah yang dibiyai melalui Tapera.

"Artinya manfaatnya sudah terlihat, saya minta ditingkatkan," imbuhnya.

Namun terkait regulasi Tapera, Menteri PKP itu masih menunggu Mahkamah Konstitusi (MK) yang sedang melakukan uji materi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (UU Tapera).

"Kita tahu sekarang berproses di MK, dan kami menghormati keputusan itu," pungkasnya.

Sebagai informasi, berdasarkan UU Tapera yang dituangkan aturan teknisnya melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera, pemberi kerja wajib mendaftarkan para pekerja sebagai peserta Tapera paling lambat tahun 2027.

Dengan begitu, peserta Tapera wajib menabung sebesar 3 persen dari total gaji atau penghasilan setiap bulannya ke BP Tapera.

Dari total 3 persen iuran Tapera, pekerja menanggung 2,5 persen dan sisanya 0,5 persen ditanggung oleh pemberi kerja. Sedangkan untuk pekerja mandiri menanggung iuran tabungan seluruhnya yakni 3 persen dari total penghasilan per bulan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto akan memberlakukan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 0 persen untuk rumah dengan harga di bawah Rp 2 miliar selama enam bulan ke depan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan, kebijakan ini menjadi salah satu kebiasaan pro rakyat yang akan diimplementasikan oleh pemerintah dalam 90 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo.

"Kemudian juga PPN, 6 bulan ke depan untuk rumah yang di bawah Rp 2 miliar itu 0 persen. Ini adalah sesuatu yang tadinya bayar, sekarang menjadi gratis buat rakyat," ungkap Maruarar, usai pertemuan dengan Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (7/1/2025).

Selain PPN 0 persen untuk kategori rumah tertentu, pemerintah juga berencana menghapus Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi 0 persen, serta menghilangkan retribusi untuk persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

"Kita sudah membuat SKB (Surat Keputusan Bersama) Mendagri, Menteri PU, dan kami, yaitu bagaimana BPHTB itu bisa 0 persen, yang harusnya bayar 5 persen. Dan itu sangat membantu rakyat," tambah dia.

Maruarar, yang biasa disapa Ara, menekankan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang memiliki gaji kurang dari Rp 8 juta per bulan.

Ia mengatakan, insentif ini pun dapat terlaksana karena kerja sama berbagai kementerian atau lembaga, mulai dari Bappenas, Kemendagri, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian ATR, dan lain-lain.

"(Meringankan) Rakyat kecil yang berpenghasilan tadi MBR, berpenghasilan rendah. Jadi seperti arahan beliau, kebijakan harus kepada prorakyat, dan kami jalankan," ujar dia.

KOMPAS.com - Program makan bergizi gratis di Banyumas mulai dijalankan pada Senin (7/1/2025).

Uniknya, satu kotak makanan dalam program makan bergizi gratis di Banyumas ini nilainya kurang dari Rp 10.000.

Lantas apa saja menu makan bergizi gratis di Banyumas dan apakah sudah memenuhi kebutuhan gizi anak-anak?

Menu Makan Bergizi Gratis di Banyumas

Pj Bupati Banyumas, Iwanuddin Iskandar, menjelaskan bahwa setiap porsi makanan yang diberikan telah dirancang oleh ahli gizi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi siswa.

Menunya cukup beragam dan mencakup berbagai kelompok makanan utama.

“Karbohidratnya nasi, sayur pokcoy ada suwiran ayam dan tahu, ayam, buah semangka, dan susu,” kata Iwanuddin saat peluncuran program di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur Umum Brobahan, Purwokerto.

Dengan susunan menu seperti itu, pemerintah memastikan anak-anak mendapatkan asupan yang cukup dari karbohidrat, protein, serat, hingga vitamin dan mineral.

Meski terlihat sederhana, komposisi makanan ini dirancang untuk memberikan manfaat maksimal bagi pertumbuhan dan kesehatan siswa.

Bagaimana Biaya Makan Bergizi Gratis di Banyumas Bisa Murah?

Salah satu hal yang membuat program makan bergizi gratis yang diterapkan di Banyumas menjadi menarik adalah efisiensi anggaran.

“Nilainya tadi saya tanyakan ke pimpinan di sini, tak sampai Rp 10.000,” ungkap Iwanuddin.

Meski biayanya rendah, pemerintah menjamin bahwa kualitas makanan tetap menjadi prioritas utama.

Biaya makan bergizi gratis di Banyumas bisa lebih murah karena proses penyediaan makanan dilakukan di dapur umum khusus yang dikelola oleh tim profesional.

Selain itu, pemerintah juga melibatkan Dinas Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memastikan bahwa makanan yang diberikan aman dan layak konsumsi.

“Kami mengambil sampel untuk mengetahui kualitas makanan yang dilakukan Dinas Kesehatan (Dinkes) dan BPOM. Dari dua sampel yang diambil, layak untuk dikonsumsi,” tambahnya.

Dampak Positif untuk Siswa

Dengan anggaran rendah, tetapi kualitas yang tetap terjamin, program makan bergizi ini diharapkan dapat meningkatkan kesehatan dan kemampuan belajar siswa.

Pada tahap awal, program makan bergizi gratis di Banyumas menyasar 2.740 siswa dari berbagai jenjang pendidikan, seperti SD Negeri 1 Kranji Purwokerto, TK Pamardi Siwi Purwokerto, dan SMK Negeri 2 Purwokerto.

Program ini tidak hanya menunjukkan efisiensi anggaran, tetapi juga menjadi langkah nyata pemerintah daerah dalam memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi yang cukup.

Dengan makanan yang sehat dan murah, generasi muda di Banyumas diharapkan tumbuh lebih sehat dan berprestasi.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ini Menu Perdana Makan Bergizi Gratis di Banyumas, Nilainya Tak Sampai Rp 10.000".

JAKARTA, KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) resmi beroperasi di Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) Palmerah, Jakarta Barat, Senin (6/1/2025). SPPG atau atau dapur MBG ini menyuplai makanan bergizi untuk 2.987 porsi di 11 sekolah di Jakarta Barat.

Paket tersebut diberikan dalam dua gelombang. Gelombang pertama mendistribusikan paket untuk siswa taman kanak-kanak (TK), juga siswa tingkat sekolah dasar (SD) kelas 1, 2, dan kelas 3. Selanjutnya, pada gelombang kedua, paket didistribusikan untuk siswa kelas 4, 5, 6 dan siswa tingkat sekolah menengah pertama (SMP).

Pantauan Kompas.com, baik paket MBG pada gelombang pertama maupun kedua tidak banyak mengalami perbedaan menu. Pada gelombang pertama, SPPG Palmerah menyediakan menu nasi, ayam goreng tepung, tahu goreng, tumis kacang panjang, dan jeruk.

Sementara itu, menu MBG gelombang kedua terdiri dari ayam teriyaki, tahu goreng, tumis kacang panjang, dan jeruk.

Sebagai informasi, setiap SPPG bertanggung jawab untuk membeli bahan baku, mengolah, memproduksi, serta mendistribusikan paket makan bergizi gratis.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) Dedek Prayudi memastikan jumlah paket program MBG terus bertambah. Per Senin, sebanyak 190 SPPG di 26 provinsi sudah beroperasi menyediakan makanan bergizi untuk 570.000 penerima manfaat.

“Jumlah tersebut akan terus meningkat. Pemerintah sudah merencanakan pengoperasian 937 SPPG dengan target penerima manfaat kurang lebih 3 juta orang pada Maret 2025. Kami menargetkan program ini menjangkau 82,9 juta penerima manfaat pada 2029,” kata Dedek di SPPG Palmerah, Senin.

Dedek melanjutkan bahwa terdapat dua skema pendistribusian paket program makan bergizi gratis, yakni penerima menjemput dan menunggu untuk diantarkan makanan.

KOMPAS.com/YOGARTA AWAWA PRABANING ARKA. Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) Dedek Prayudi.

Perlu diketahui, penerima bantuan dengan sistem menunggu paket MBG berlaku untuk ibu hamil dan menyusui. Pada paket ini, Dapur MBG akan mengirimkan secara langsung untuk penerima manfaat. Sementara itu, penerima manfaat untuk anak-anak sekolah akan dijemput oleh pihak sekolah.

“Porsi-porsi tersebut dibagikan kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta anak-anak sekolah dari SD kelas 1 sampai (siswa tingkatan) SMA atau sederajat,” ujarnya.

Selain memperbaiki status gizi siswa, lanjut Dedek, program MBG juga menjadi daya tarik bagi anak-anak yang belum bersekolah. Menurutnya, program ini berhasil meningkatkan absensi siswa selama uji coba MBG. Banyak siswa yang ingin masuk sekolah untuk mencoba program ini.

“Absensi siswa meningkat signifikan selama uji coba program MBG dilakukan. Semoga hal ini terus berlanjut selama program dilanjutkan,” tutur Dedek.

Jangkau ribuan siswa

Kepala SPPG Palmerah Yudha Permana mengatakan SPPG Palmerah menjangkau ribuan siswa, mulai dari tingkat TK sampai SMA di wilayah Palmerah.

SPPG Palmerah sendiri mempekerjakan 50 orang, mulai dari kepala satuan pelayanan pemenuhan gizi, ahli gizi, ada juga akuntan, serta asisten lapangan.

“Kami juga memiliki tim terdiri dari persiapan 7 orang, ada tim masak 9 orang, pemorsian 9 orang, serta supir 4 orang. Tim cuci alat berjumlah 16 orang dan customer service (CS) 1 orang," ujar Yudha.

Yudha menjamin makanan yang dibuat di dapurnya telah memenuhi standar gizi karena sudah melewati sejumlah pemeriksaan. Pihaknya telah mengecek Angka Kecukupan Gizi (AKG) pada setiap menu sesuai masing-masing umur.

“Selain itu, kami juga melakukan pengecekan bahan baku untuk memastikan makanan yang disajikan memenuhi standar gizi dan higienitas,” tuturnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto disebut selalu mendapatkan informasi rutin terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG), meski belum melakukan kunjungan langsung usai dirilis Senin kemarin, (6/1/2025).

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan/PCO Hasan Nasbi menuturkan, informasi itu disampaikan oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.

"Presiden mendapatkan laporan rutin dari Kepala BGN, Prof Dadan Hindayana. Jadi beliau selalu dapat update," kata Hasan saat dikonfirmasi, Selasa (7/1/2025).

Kendati begitu, Prabowo bakal melakukan kunjungan langsung atau sidak secara mendadak (sidak) untuk melihat kondisi yang lebih natural.

Di sisi lain, Hasan tidak menjelaskan alasan Presiden Prabowo maupun Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka belum meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG dan titik-titik sekolah yang mulai diberlakukan makan siang gratis.

"Kan presiden rencananya sidak. Jadi tunggu saja kapan beliau mau meninjau langsung, ya," ucapnya.

Sebelumnya, Hasan juga menuturkan, jadwal sidak Presiden Prabowo belum ditentukan.

"Kalau jadwalnya belum (fix), titik mana dan jadwalnya belum. Tapi beliau hanya menyampaikan pesan, beliau nanti akan sidak saja," tutur Hasan.

Sebagai informasi, pemerintah memulai program makan bergizi gratis pada 6 Januari 2025.

Pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp 71 triliun untuk program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta pada akhir November 2024 lalu, Prabowo mengungkapkan, program makan bergizi gratis merupakan salah satu program yang bertujuan untuk menambah kesejahteraan rakyat, termasuk para buruh.

Anggaran yang ditetapkan untuk program makan bergizi gratis turun dari Rp 15.000 menjadi Rp 10.000 per porsi.

Sejatinya kata Prabowo, pihaknya ingin menganggarkan Rp 15.000 per porsi untuk makan bergizi gratis. Hanya saja, berdasarkan perhitungan pemerintah, anggaran Rp 10.000 per porsi dinilai sudah cukup.

"Kita ingin Rp 15.000 (per porsi), tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," tandas Prabowo dalam konferensi pers di Istana, 29 November 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com-Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengungkapkan anggaran Rp 71 triliun yang disediakan pemerintah tidak cukup untuk menjalankan program makan bergizi gratis sampai akhir 2025.

Besaran dana itu hanya bisa membiayai program tersebut sampai Juni 2025.

"Sekarang anggarannya Rp 71 triliun, sampai bulan Juni (2025),” kata Zulhas dalam rakor terbatas bidang pangan di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (7/1/2025), dipantau dari Youtube Kominfo Jawa Timur.

Agar program itu berjalan sampai akhir tahun, Zulhas menyebut butuh dana Rp 420 triliun.

Oleh karena itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana disebut tengah mengusulkan untuk menambah anggaran pada Juli 2025.

“Tapi Prof Dadan lagi berusaha, pemerintah lagi berusaha, kalau ditambah Rp 140 triliun bulan Juli, maka seluruh anak akan dapat makan. Berarti Rp 210 triliun,” ujar Zulhas.

“Tapi kalau full, dari Januari sampai Desember, ya kira-kira lebih Rp 420 triliun. Bayangkan Pak, belanja makanan Rp 420 triliun,” ucap Zulhas lagi.

Zulhas pun meminta peserta rapat bekerja keras untuk mensukseskan program makan bergizi gratis.

“Kalau kita sekarang enggak kerja keras, telur, beras segala macam, ikan, mau berapa Pak?” kata Zulhas.

“Bapak tahu enggak impor kita ini? Malu sebetulnya kita ini. Kita sudah ketinggalan jauh sama Thailand dan Vietnam,” kata Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Badan Gizi Nasional memperkirakan program makan bergizi gratis membutuhkan anggaran Rp 1,2 triliun per hari. Itu artinya, anggaran yang dibutuhkan untuk program tersebut dalam setahun melebihi Rp 71 triliun.

Sebagai informasi, pemerintah memulai program makan bergizi gratis pada Senin (6/1/2025).

Dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta pada akhir November 2024, Presiden Prabowo mengungkapkan, program makan bergizi gratis merupakan salah satu program yang bertujuan untuk menambah kesejahteraan rakyat, termasuk para buruh.

Anggaran yang ditetapkan untuk program makan bergizi gratis turun dari Rp 15.000 menjadi Rp 10.000 per porsi.

Sejatinya, kata Prabowo, pihaknya ingin menganggarkan Rp 15.000 per porsi untuk makan bergizi gratis. Hanya, berdasarkan perhitungan pemerintah, anggaran Rp 10.000 per porsi dinilai sudah cukup.

"Kita ingin Rp 15.000 (per porsi), tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," kata Prabowo dalam konferensi pers di Istana, 29 November 2024.

Penulis: Nirmala Maulana Achmad

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana membantah kabar yang menyebut penerima program Makan Bergizi Gratis tak boleh memfoto makanan yang mereka terima.

“Tidak ada larangan, siapa yang melarang?” kata Dadan kepada Kompas.com, Selasa (7/1/2025).

Dadan menegaskan, bahwa tidak ada larangan bagi siapapun yang ingin memfoto Makan Bergizi Gratis.

“Tidak ada larangan siapapun memfoto, makanya sudah saya klarifikasi,” lanjut Dadan.

Sebelumnya, viral di media sosial unggahan warganet yang mengaku dilarang untuk memfoto makanan bergizi gratis.

"Halo kak, hari ini sekolahku dapat makan gratis. Tapi tadi, guruku buat pengumuman untuk dilarang menyebarkan fotonya ke sosmed karena kalau kelihatan 'buruk' sekolahku terancam dan siswa yang menyebarkan fotonya akan dicari serta dapet sanksi sosial," tulis akun X @vi*****

"aihs ,tempat gw tadi di ultimatum sama babinsa ,murid maupun guru dll gaboleh/dilarang keras buat foto foto maupun videoo makan bergizi gratis ini wkwkwk,kenapaa dahh," tulis akun X @alf*******

Diketahui, program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah dimulai pada hari pertama kegiatan belajar mengajar (KBM), Senin (6/1/2024).

Salah satu hal yang menjadi perbincanan pada hari pertama pelaksanaan MBG adalah menu yang tidak seragam di setiap daerah.

Sebab, ada daerah-daerah yang tidak mendapat menu susu dalam program Makan Bergizi Gratis.

Pemberian Makan Bergizi Gratis akan dilakukan dalam beberapa tahap.

Pada tahap awal, pemerintah menargetkan memberikan makanan pada 3 juta siswa.

Tahap awal akan berlangsung selama tiga bulan, lalu pada bulan selanjutnya jumlah penerima akan bertambah sebanyak 3 juta siswa.

BANYUMAS, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, berencana untuk menambah jumlah dapur guna mendukung program makan bergizi gratis.

Saat ini, hanya terdapat satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berlokasi di Brobahan, Purwokerto, yang menyuplai makanan untuk 2.740 siswa di tiga sekolah.

Dandim 0701/Banyumas Letkol Arm Ida Bagus Adi Purnama menjelaskan bahwa rencana pembangunan dapur baru akan dilakukan di masing-masing dari 27 kecamatan di Banyumas.

"Sementara ini masih dalam proses perencanaan. Informasinya, rencana awal per kecamatan ada satu dapur, bertahap," katanya saat ditemui di Kodim 0701/Banyumas, Selasa (7/1/2025).

Namun, Ida Bagus belum dapat memastikan kapan rencana tersebut akan direalisasikan.

"Tentunya nanti disesuaikan lagi (dengan kebutuhan), akan terus bertambah. Kami belum dapat informasi (realisasi rencana penambahan dapur), yang jelas info yang kami peroleh satu dapur per kecamatan," ujarnya.

Dia juga menambahkan bahwa jumlah dapur yang direncanakan bisa bertambah, mengingat banyaknya sasaran penerima program makan bergizi gratis.

"Tentunya jika dilihat dari jumlah siswa harusnya (dapurnya) lebih banyak lagi. Sasarannya juga tidak hanya anak sekolah, tapi juga ibu hamil dan balita," kata dia.

Setiap dapur yang akan dibangun, memiliki kapasitas untuk menyajikan sekitar 3.000 paket makanan per hari.

Saat ini, dapur yang telah beroperasi berdiri di atas lahan milik Kodim 0701/Banyumas di Brobahan, Purwokerto, dengan melibatkan 50 orang yang terdiri dari kepala, ahli gizi, akuntan, dan pekerja.

Program makan bergizi gratis di Kabupaten Banyumas sendiri diluncurkan pada Senin (6/1/2025).

Pada tahap awal, program ini menyasar 2.740 siswa di SD Negeri 1 Kranji Purwokerto, TK Pamardi Siwi Purwokerto, dan SMK Negeri 2 Purwokerto.

JAKARTA, KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) resmi disalurkan kepada penerima manfaat di Merauke mulai hari ini, Selasa (7/1/2025).

Hal ini dikonfirmasi oleh Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, melalui pesan singkat.

“Hari ini program makan bergizi gratis dilaksanakan di Merauke,” ungkap Dadan, kepada Kompas.com, Selasa.

Sebelumnya, pelaksanaan program ini sempat tertunda, sementara di provinsi lainnya, program MBG telah dimulai pada Senin (6/1/2025).

Penundaan ini berdampak pada lebih dari 3.000 siswa di tujuh sekolah di Merauke yang tidak dapat menikmati manfaat dari program tersebut.

Penundaan distribusi dilakukan atas arahan dari Badan Gizi Nasional, meskipun TNI dan Dapur Makan Bergizi telah menyiapkan logistik untuk kebutuhan makanan bergizi gratis sebelum penundaan tersebut.

Dadan mengatakan, semua bahan makanan telah disimpan dengan baik dan siap untuk didistribusikan setelah mendapatkan arahan lebih lanjut.

Hingga berita ini diturunkan, Dadan belum merinci lebih lanjut mengenai jumlah penerima manfaat dan kendala yang menyebabkan penundaan program di Merauke.

Program Makan Bergizi Gratis ini dimulai pada hari pertama kegiatan belajar mengajar (KBM) pada Senin (6/1/2024), dengan menu yang berbeda di setiap daerah.

Beberapa daerah juga tidak mendapatkan menu susu dalam program ini.