JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam semangat memperingati Hari Buruh Internasional, pemerintah menyerahkan 100 rumah subsidi kepada para buruh sebagai bagian dari Program 3 Juta Rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

Penyerahan kunci secara simbolis ini berlangsung di Jakarta, dengan lokasi rumah tersebar di Batang, Pasuruan, Makassar, dan Palembang.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan bahwa penyerahan rumah subsidi ini adalah wujud komitmen pemerintah untuk hadir bagi rakyat kecil, termasuk buruh, petani, nelayan, wartawan, dan tenaga migran.

“Saya sengaja pakai baju merah putih. Supaya merah putih hadir buat buruh. Presiden Prabowo sampaikan kita harus hadir, negara harus hadir untuk rakyat kecil,” ujar Ara menjawab Kpmpas.com, Kamis (1/5/2025).

Penyerahan 100 unit rumah ini menjadi bagian dari target ambisius pemerintah untuk menyediakan 20.000 unit rumah subsidi khusus untuk buruh pada tahun 2025.

Hingga kini, sejak 20 Oktober 2024 (pelantikan Presiden Prabowo) sampai 1 Mei 2025, pemerintah telah merealisasikan 157.000 rumah subsidi atau sekitar 5 persen dari target tahunan 3 juta rumah.

“Kami optimistis, meski targetnya berat. Kami tahu tantangannya, tapi kami bersemangat melakukan terobosan,” tambah Ara menanggapi skeptisisme beberapa pihak.

Dukungan Tapera dan Sinergi Lintas Sektor

Menurut Ara, keberhasilan acara ini tidak lepas dari kerja keras Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), khususnya di bawah arahan Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho.

“Ini berkat dukungan dari TAPERA, Pak Heru yang kerja keras, dan teman-teman kami dari Komisi 5, terutama Wakil Ketua Pak Iwan dari Fraksi Gerindra,” ungkap Ara.

Ia juga menyoroti sinergi dengan berbagai kementerian, termasuk Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pertanian, untuk memastikan rumah subsidi menjangkau berbagai kelompok masyarakat.

Demikian halnya dengan mekanisme pembiayaan rumah subsidi, melibatkan koordinasi antara BP Tapera, bank penyalur, dan pengembang perumahan.

“Semua mekanisme sudah siap. Ada banknya, ada pengembangnya, dan ini sudah kami kerjakan sejak awal,” jelas Ara.

Program ini juga mendapat dukungan pembiayaan dari Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan arahan langsung dari Presiden Prabowo untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen melalui terobosan nyata.

BANDUNG, KOMPAS.com – Ratusan siswa SMP Negeri 35 Kota Bandung mengalami gejala keracunan usai menyantap makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Selasa (29/4/2025).

Selain siswa, dua orang guru juga dilaporkan mengalami gejala serupa.

Peristiwa ini terjadi di sekolah yang berlokasi di Jalan Dago Pojok, Kecamatan Coblong, Kota Bandung.

Para korban mengalami mual, pusing, muntah, dan diare, diduga akibat mengonsumsi menu MBG berupa makaroni dan sayuran yang tidak layak konsumsi.

Ganjar Sulandiana, Humas SMPN 35 Kota Bandung, mengatakan laporan pertama diterima dari orang tua siswa pada Rabu (30/4/2025), sehari setelah makanan dibagikan.

"Hari Rabu pagi ada laporan beberapa anak yang mengalami gejala diare. Tapi setelah dikonfirmasi terus ternyata jumlah yang mengalami diare cukup banyak," ujar Ganjar kepada awak media, Kamis (1/5/2025).

Menindaklanjuti laporan tersebut, pihak sekolah segera berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menyampaikan dugaan keracunan makanan tersebut.

Ganjar menegaskan bahwa tidak ada korban yang perlu menjalani rawat inap. Namun, sejumlah siswa harus mendapatkan penanganan medis di fasilitas kesehatan terdekat.

"Tidak ada yang dirawat, tidak ada sampai yang dirawat, hanya beberapa orang yang harus berobat ke pusat kesehatan dan tidak dirawat," jelasnya.

Sementara itu, Camat Coblong, Krinda, menyatakan telah melakukan koordinasi dengan Koramil, Polsek, dan Dinas Kesehatan Kota Bandung.

Aparat dari Danramil dan Kapolsek juga telah turun langsung memantau kondisi para siswa.

"Kemarin ada Danramil, Kapolsek ke lokasi juga sudah pantau kondisi siswa," kata Krinda.

BANDUNG, KOMPAS.com - Sebanyak 342 siswa SMP Negeri 35 Bandung, yang terletak di Dago, Kota Bandung, mengalami gangguan kesehatan serentak, seperti mual, muntah, diare, dan pusing.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Anhar Hadian, menduga bahwa gejala tersebut disebabkan oleh keracunan Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang dibagikan pada hari Selasa (29/4/2025).

"Diduga karena sesudah mengonsumsi makanan bergizi gratis hari itu. Gejalanya muncul sore atau malamnya. Semuanya sama, mual, muntah, diare, pusing," ucap Anhar saat dihubungi Kompas.com, Kamis (1/5/2025).

Anhar menambahkan bahwa saat ini para siswa yang mengalami keracunan dirawat secara mandiri oleh keluarga masing-masing, meskipun beberapa di antaranya harus dilarikan ke rumah sakit.

Ia menjelaskan bahwa keracunan yang dialami siswa diduga disebabkan oleh makanan yang sudah tidak layak konsumsi karena basi.

Dapur yang memproduksi MBG untuk SMP Negeri 35 juga memproduksi untuk SD dan SMP lain.

"Kebetulan, makanan untuk SD masih fresh. Untuk SMP 35, makanan diantarkan pada jam 11.00 WIB, sementara yang SMA pada setengah 2," ungkap Anhar.

Meskipun makanan untuk SD masih layak dikonsumsi, MBG yang diterima SMP Negeri 35 Bandung sudah mulai basi.

"Yang SMA karena pas diterima sudah tercium bau tidak enak, jadi tidak keburu dikonsumsi," tambahnya.

Meskipun demikian, Anhar menegaskan bahwa pihaknya masih melakukan penelitian terhadap sampel makanan yang diduga menyebabkan keracunan.

Menurutnya, hasil penelitian tersebut baru akan keluar pada minggu depan.

BANDUNG, KOMPAS.com – Sebanyak 342 siswa SMP Negeri 35 Kota Bandung mengalami keracunan makanan usai menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Selasa (29/4/2025).

Peristiwa ini terjadi di sekolah yang berlokasi di Jalan Dago Pojok, Kecamatan Coblong, Kota Bandung. Selain siswa, dua orang guru juga mengalami gejala serupa.

Gejala yang dialami para korban meliputi mual, sakit perut, dan muntah setelah mengonsumsi makanan yang disajikan dalam program MBG.

Camat Coblong, Krinda, membenarkan kejadian tersebut saat dihubungi Kompas.com pada Kamis (1/5/2025).

Ia memastikan kondisi para siswa terus dipantau dan telah mendapat penanganan dari puskesmas.

"Kita terus pantau bareng," ujarnya.

Krinda menuturkan bahwa tidak ada korban yang sampai harus dirawat inap. Para siswa hanya diberikan obat diare dan kini sudah dalam kondisi membaik.

"Alhamdulillah dikasih obat diare dan sebagainya sudah bisa pulang," kata Krinda.

Ia menduga penyebab keracunan adalah makanan yang sudah basi atau tidak layak konsumsi. Oleh karena itu, ia meminta Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SSPG) untuk lebih teliti dalam mengecek kelayakan makanan sebelum disajikan.

"Harus dipantau cara, bahan masak sampai menu itu disajikan. Paling bertahan makanan sekitar 4 jam," jelasnya.

Pihak Kecamatan Coblong telah berkoordinasi dengan Koramil, Polsek, dan Dinas Kesehatan Kota Bandung terkait insiden ini. Peninjauan langsung juga telah dilakukan oleh Danramil dan Kapolsek ke lokasi.

"Kemarin ada Danramil, Kapolsek ke lokasi juga sudah pantau kondisi siswa," tutup Krinda.

KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) membuka peluang luas bagi masyarakat untuk menjadi mitra dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kebijakan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Kepala BGN, Dadan Hindayana menyampaikan, bahwa antusiasme masyarakat untuk berpartisipasi dalam program ini sangat tinggi.

Danan menekankan, bahwa peran mitra dapur MBG sangat krusial dalam mempercepat pembangunan Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG).

Sebab, dapur operasional MBG menjadi tulang punggung penyediaan makanan bergizi gratis di berbagai daerah.

“Kami sangat mengapresiasi semangat masyarakat. Ini tidak hanya membantu BGN menjangkau lebih banyak penerima manfaat, tetapi juga membuka jalan bagi pemilik usaha kecil untuk bertahan bahkan berkembang,” ujar Dadan, dikutip dari Antara.

Cara Mendaftar Menjadi Mitra Dapur MBG

BGN membuka peluang partisipasi luas untuk publik, mulai dari pemilik warung makan, UMKM kuliner, hingga pemilik bangunan kosong, untuk terlibat dalam penyediaan layanan pangan sehat.

Selain berdampak sosial, kolaborasi ini juga memberikan nilai ekonomi langsung kepada pelaku usaha.

Masyarakat yang berminat menjadi mitra MBG disarankan untuk menghubungi BGN secara langsung dan mempersiapkan dokumen serta fasilitas sesuai persyaratan teknis yang ditetapkan.

Proses verifikasi akan dilakukan secara ketat untuk memastikan bahwa dapur yang dibangun memenuhi standar pelayanan dan higienitas yang tinggi.

Model Kemitraan Dapur MBG

Selama ini SPPG dibentuk melalui berbagai model, baik pembangunan dapur dari nol maupun kerjasama dengan mitra yang telah terverifikasi yang kemudian dapat berupa:

• Renovasi ruko;
• Modifikasi restoran;
• Alih fungsi bangunan tertentu.

Semua dilakukan dengan standar kelayakan dan prosedur verifikasi ketat dari BGN. Sehingga, tidak sembarang tempat bisa menjadi dapur MBG.

Mitra dapur operasional MBG harus melalui proses seleksi dan verifikasi profesional di bawah pengawasan BGN.

“Kami tidak menurunkan standar hanya demi mempercepat pembangunan. Semua mitra tetap harus memenuhi persyaratan teknis dan administratif yang berlaku,” tegas Dadan.

Peluang Buka Lapangan Kerja

Lebih dari sekadar menyiapkan makanan sehat, pembangunan satu unit SPPG ternyata berdampak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja lokal.

Setiap dapur MBG mampu menyerap sekitar 47 tenaga kerja, mulai dari juru masak, tenaga pengemasan, hingga distribusi makanan.

Bahkan, jumlah tenaga kerja ini bisa tiga kali lipat lebih banyak dibandingkan usaha sebelumnya sebelum dialihfungsikan.

Dadan mencontohkan sebuah tempat usaha makanan di Cibubur, Jakarta Timur, yang diubah menjadi dapur MBG.

Inisiatif ini bukan hanya memperluas cakupan layanan gizi nasional, tapi juga menjadi penyelamat usaha kecil yang terancam bangkrut.

Belakangan ini semakin banyak sekolah-sekolah yang melaporkan keracunan makanan pada siswa yang mengonsumsi pembagian Makan Bergizi Gratis (MBG).

Simpang siur tentang sebab musababnya dan bagaimana cara menghindar agar tidak terjadi lagi, menjadi diskusi tak kunjung usai.

Bahkan kepala dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten Batang mengatakan, guru akan mencicipi menu MBG sebelum dibagikan ke murid.

Ini semua menunjukkan betapa minimnya pemahaman soal keamanan pangan, yang dinilai Kepala Badan Gizi Nasional kasus kejadian keracunan masih 0.5%, padahal Cianjur sudah menetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB).

Ribuan relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jakarta, Serang, Cirebon, Sumedang dan Tasikmalaya akhirnya mendapat pelatihan pada Sabtu 26 April 2025 yang diselenggarakan BGN dengan ahli gizi dari Dinas Kesehatan dan melibatkan BPOM.

Menjadi tanda tanya besar, mengapa pelatihan-pelatihan ini diadakan setelah adanya kejadian – bukannya justru merupakan persiapan sebelum SPPG beroperasi, jauh sebelum dimulai MBG pada 6 Januari 2025.

Carut marut tata kelola yang semakin memperjelas terburu-burunya pelaksanaan MBG, sehingga mengaburkan tujuan semula, yaitu mengentaskan kelaparan – memperbaiki status gizi yang dibuktikan dengan pemeriksaan antropometri – hingga tujuan akhir jangka panjang: peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ditandai dengan naiknya taraf kecerdasan, pendapatan per kapita serta taraf hidup lebih baik.

Risiko Keracunan Menghantui Anak-anak

Seratus hari sudah lewat, yang mestinya capaian jangka pendek dan jangka menengah mestinya sudah bisa dievaluasi. Namun, transparansi data sama sekali tidak ada.

Keresahan orangtua akan risiko keracunan dan makanan basi yang menghantui anak-anak mereka tak dapat ditutupi.

Gejala keracunan tidak selamanya muncul segera setelah makanan dikonsumsi, sebab hitungan menit, jam atau hitungan hari sesudahnya masih dimungkinkan.

Kecepatan munculnya gejala, tergantung dari jenis makanan dan penyebabnya.

Kontaminasi bakteri Salmonella sebagai penyebab penyakit tifus, bisa terjadi saat awal produksi, pengiriman makanan atau pada proses konsumsi.

Tifus bukan penyakit ringan. Usus kecil meradang dan bila tidak diobati dengan baik tingkat keparahannya bisa berakibat fatal atau bakteri Salmonella bersarang dikantung empedu.

Penderita tifus bisa menjadi pembawa (carrier), meskipun sudah tidak lagi merasakan gejala penyakit – tapi mampu menularkannya kepada orang lain melalui tinja, urin atau kontak seksual.

Berat ringannya keracunan makanan juga tergantung dari daya tahan tubuh, jenis penyebab keracunan dan jumlah racun yang dikeluarkan oleh penyebabnya.

Muntah dan diare berat bisa berakibat fatal – sebab dehidrasi membuat kerja organ terganggu. Nyeri kepala, keram perut biasanya terjadi 12-72 jam pasca konsumsi.

Banyak awam mengira memberi minum susu pada penderita dianggap susunya bisa ‘mengikat’ racun. Padahal, justru bisa memperburuk keadaan terutama bagi yang intoleran laktosa.

Untuk membantu mengeluarkan racun dan menjaga status hidrasi, tubuh perlu kecukupan cairan. Memperbanyak minum air (jika tidak muntah) dan air kelapa lebih membantu karena kandungan elektrolitnya.

Keracunan makanan pada MBG adalah kasus serius. Ini merupakan indikator ketidaksiapan semua pihak untuk melaksanakan program dengan bertanggungjawab.

Tidak Sesuai 5 Kunci Keamanan Pangan

Uji coba pra MBG resmi dicanangkan, mestinya bukan ajang seremonial kunjungan petinggi, tapi keseriusan SPPG menjalankan setiap tahapan HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) sesuai SOP sebagaimana sudah tertera di buku petunjuk teknis BGN sendiri.

Ada lima kunci keamanan pangan yang harus diperhatikan, yaitu menjaga suhu makanan (sejak diangkat dari kompor hingga ke tangan konsumen), menggunakan air dan bahan baku yang aman, menjaga kebersihan, memasak dengan benar, serta memisahkan pangan mentah dan pangan matang.

Faktanya, saat diterima siswa makanan sudah dalam keadaan tidak panas lagi (perlu diingat, suhu 5-60C adalah suhu kritis kontaminasi berkembang biak), masakan masih ada yang belum matang sempurna, bahkan ada buah dalam keadaan setengah busuk. Jauh dari standar aman dan bersih.

Mengejar target jumlah penerima MBG rupanya menjadi batu sandungan terhadap kualitas makanan yang tersaji dan penerima manfaat yang tepat sasaran.

Akhirnya di sana sini muncul masalah, ibarat pelari tunggang langgang mengejar garis finish tapi kondisinya babak belur. Belum lagi bicara soal sengkarut pembiayaan yang carut marut.

Berbagai pihak telah memberi banyak rekomendasi, mulai dari anggota DPR hingga koalisi masyarakat sipil.

Bukan untuk melawan pemerintah apalagi menentang program. Tapi demi mengendalikan lebih banyak masalah di masa datang, perlu adanya pembenahan tata kelola.

Pengalihan fokus: dari hanya kejar jumlah penerima manfaat (yang juga banyak salah sasaran), kita perlu prioritaskan segmen populasi yang benar-benar butuh.

Libatkan Pengelola Kantin dan Dinas Kesehatan

Jika SPPG belum siap mengelola dapur untuk ribuan konsumen, mengapa tidak alihkan saja ke pengelola kantin sekolah yang lebih paham kebutuhan anak-anak di wilayahnya, sekaligus memperpendek rantai pasokan makanan sehingga memperkecil risiko basi dan kontaminasi.

Pelibatan dinas kesehatan, puskesmas yang punya unit layanan masyarakat seperti kesehatan lingkungan bisa jadi dukungan kegiatan supervisi, monitoring dan evaluasi.

Pelatihan yang sifatnya gebrakan sesaat yang impulsif terhadap kasus-kasus keracunan bukanlah solusi. Sebab, kembali ke dapur masing-masing dan menjalankan apa yang didapat saat pelatihan butuh pengawasan terus menerus.

Bukan suatu kemunduran untuk berhenti sejenak dan mengevaluasi. Ketimbang hentinya dapur MBG akibat kasus korupsi atau tata kelola amburadul, tanpa solusi apalagi transparansi.

Program raksasa yang memakan dana fantastis ini, bisa menjadi contoh bagaimana suatu niat baik dan mulia bisa terlaksana asal direncanakan tanpa tergesa-gesa.

Semua yang baik harus berada di jalan yang benar. Sebaliknya, semua yang benar harus mempunyai nilai kebaikan.

KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan melaksanakan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah sebanyak 38.504 unit pada tahun 2025.

Hal itu tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pasca efisiensi anggaran. Di mana anggaran yang dialokasikan untuk BSPS sebesar Rp 850.003.000.

Jumlah itu lebih banyak dibandingkan DIPA awal, yakni sebesar Rp 747.523.000 untuk 34.289 unit.

"Sekarang kami punya anggaran Rp 850 miliar (untuk BSPS)," ujar Menteri PKP, Maruarar Sirait dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI pada Rabu (30/4/2025).

Jumlah 38.504 unit BSPS terdiri dari 11.697 di kawasan pesisir seluruh provinsi; 14.610 unit di perdesaan luar Papua, 500 unit di perdesaan Papua; serta 11.697 unit di perkotaan seluruh provinsi.

"Jadi nanti kami bangun sistem Pak Ketua (Komisi V DPR RI), yang penting bagaimana teman-teman juga sesuai aturan, bagaimana juga bisa memperhatikan konstituen," tandas Ara.

Adapun anggaran belanja barang terbesar untuk BSPS dan program lainnya direncanakan akan direalisasikan mulai triwulan II tahun 2025.

Kuota BSPS Berpotensi Bertambah

Berdasarkan materi paparan Menteri PKP, di dalam anggaran Kementerian PKP tahun 2025 masih terdapat blokir efisiensi sebesar Rp 1,828 triliun.

Untuk itu, Kementerian PKP juga berencana mengusulkan pembukaan blokir anggaran sebesar Rp 1,828 triliun.

Di mana sebesar Rp 1,157 triliun akan dipergunakan untuk menambah target sasaran BSPS sampai dengan 50.000 unit.

Kemudian sisanya sebesar Rp 670,7 miliar akan dipergunakan penambahan pembangunan rumah susun untuk ASN, anggota TNI/POLRI, lembaga kemasyarakatan, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

UNGARAN, KOMPAS.com – Tim dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman terus melakukan investigasi terhadap persoalan yang terjadi di Perumahan Ungaran Asri Regency (Punsae), yang berada di Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.

Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, Brigjen Pol Dr. Azis Andriansyah, menyebutkan bahwa timnya telah meminta keterangan dari puluhan warga dan pihak pengembang.

"Selain dari warga, juga dari pihak pengembang sudah dimintai keterangan. Tinggal nanti dicari siapa yang bertanggung jawab," kata Azis saat meninjau langsung lokasi perumahan, Rabu (30/4/2025).

Investigasi Komprehensif

Azis menjelaskan, timnya juga meminta keterangan dari sejumlah pihak terkait, termasuk perbankan, ahli teknis, dan Pemkab Semarang.

Semua informasi ini akan digunakan sebagai bahan analisis dan evaluasi, dan untuk penegakan hukum akan diserahkan ke aparat kepolisian dan instansi terkait.

"Cek lingkungan kondisi rumah per rumah. Mulai dari struktur dan non-struktur, pondasi, kolom dan balok, termasuk arsitektur lingkungan dan kelayakan sebagai kawasan lingkungan perumahan," ujarnya.

Investigasi dilakukan setelah adanya pengaduan warga melalui surat dan pemberitaan di media. Keluhan yang diterima mencakup sertifikat rumah yang belum diserahkan, ketidakhadiran fasilitas umum, dan ancaman longsor.

Azis menegaskan bahwa pemeriksaan mengacu pada UU Perumahan dan Kawasan Permukiman serta UU Perlindungan Konsumen.

"Perumahan itu ada kriteria dan spesifikasi yang harus dipenuhi. Atas berbagai temuan dan keluhan masyarakat, akan ditindaklanjuti untuk proses hukum," tegasnya.

Sementara itu, Ketua RW 20 Perumahan Punsae, Julianto Deni Saputra, menyebutkan bahwa masalah utama yang dihadapi warga adalah ketidakjelasan sertifikat rumah dan ancaman longsor yang terus meluas.

"Kami sudah membayar lunas, tapi sertifikat belum diserahkan dan malah diagunkan pengembang ke BTN. Kasus terkait sertifikat ini ada sekitar 66 rumah," ungkap Deni.

"Sementara yang terkena longsor ada 10 rumah. Ini juga terus meluas dan banyak rumah warga yang tidak ditempati karena takut menjadi korban longsor," tambahnya.

Menteri PKP Minta Kasus Diusut Tuntas

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, meminta agar persoalan di Perumahan Punsae diselesaikan secara hukum. Ia bahkan menugaskan Brigjen Azis selama tiga hari untuk mengusut dan mengaudit seluruh pihak yang terkait.

"Ini perumahan memprihatinkan dan bermasalah, karena itu 100 persen harus diselesaikan di ranah hukum. Pelakunya harus dihukum berat," tegas Ara, Senin (28/4/2025).

Ara juga menyoroti bahwa Punsae adalah perumahan subsidi, namun proses jual-beli dilakukan langsung antara pembeli dan pengembang tanpa melalui bank pemberi kredit seperti BTN.

"Bank jangan asal memberikan kredit, pilih pengembang yang bertanggung jawab," ujarnya.

Tanggapan Pemkab

Bupati Semarang, Ngesti Nugraha, mengatakan bahwa perizinan pengembangan Perumahan Punsae tidak diajukan saat dirinya menjabat.

Namun ia mengaku telah berkoordinasi dengan pihak pengembang saat ini, yakni Prayit, yang menyatakan siap menyelesaikan masalah secepatnya.

KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menemukan dugaan penyalahgunaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur (Jatim).

Hal itu dikemukakan oleh Menteri PKP Maruarar Sirait saat Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI pada Rabu (30/4/2025).

"Kami menemukan penyalahgunaan BSPS dalam jumlah besar, nilainya Rp 109 miliar di Sumenep, satu kabupaten, dan sekarang sudah dalam proses hukum," ujar Ara, sapaan akrabnya.

Menurut Ara, jajarannya telah terjun ke lapangan untuk mengumpulkan informasi dan bukti terkait dugaan penyalahgunaan bantuan yang akrab disebut bedah rumah itu.

"Ada satu rumah dapat tiga (bantuan BSPS), jadi itu kan pasti salah Pak Ketua (Komisi V DPR RI), nggak mungkin dong satu keluarga di dalamnya dapat (bantuan) tiga," tandasnya.

Sebelumnya telah diberitakan Kompas.com, Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian PKP, Heri Jerman, telah melaporkan adanya dugaan pemotongan dana program BSPS Tahun 2024 kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep.

Laporan tersebut dilakukan setelah Irjen PKP melakukan sidak dan serangkaian penyelidikan, serta menemukan 18 temuan penyimpangan, baik di wilayah daratan maupun kepulauan.

"(Tim) tiga kali ke Sumenep mencari data dan fakta untuk mendapatkan kebenaran informasi, dan hari ini kami laporkan," kata Heri di Kejari Sumenep, Senin (28/4/2025).

Heri menambahkan, Kabupaten Sumenep menjadi salah satu penerima program BSPS terbesar dengan anggaran Rp 109,80 miliar untuk 5.490 unit rumah.

:Kami turun ke lapangan. Mekanisme yang seharusnya dijalankan ternyata tidak sepenuhnya dijalankan. Kami menyimpulkan adanya beberapa penyimpangan," tandasnya.

Heri menambahkan, terdapat 18 temuan penyimpangan yang ditemukan di antaranya adalah bantuan salah sasaran, upah pekerja tidak dibayarkan, hingga kondisi bangunan yang tidak sesuai dengan yang dilaporkan.

"Kami juga temukan pembayaran ke toko dilakukan secara tunai oleh kepala desa, bukan transfer uang dari rekening penerima bantuan, tetapi penerima bantuannya diminta tanda tangan slip penarikan kosong," bebernya.

Kepala Kejri Sumenep, Sigit Waseso, mengatakan akan segera mempelajari dan menindaklanjuti laporan ini.

"Pak Irjen (Kementerian PKP) sudah memberikan adanya peristiwa pidana di awal, jadi kami akan menindaklanjuti berikutnya dengan langkah-langkah baik penyelidikan maupun penyidikan untuk memperjelas atau membuat terang suatu perkara," tutupnya.

(Sumber: Kompas.com | Penulis: Nur Khalis | Editor: Andi Hartik)

KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Komisi V DPR RI akan menggelar rapat pada 19 Mei 2025 untuk membahas peta jalan Program 3 Juta Rumah.

Peta jalan ini penting sebagai landasan Kementerian PKP untuk melaksanakan dan mencapai target 3 juta rumah setahun.

Menteri PKP, Maruarar Sirait meminta jajarannya agar bahan pembahasan Peta Jalan Program 3 Juta Rumah bisa diserahkan kepada Anggota Komisi V DPR RI pada 17 Mei 2025.

Ara, sapaan akrabnya, juga berharap kepada Anggota Komisi V DPR RI untuk memberikan masukan-masukan terkait peta jalan yang dipersiapkan Kementerian PKP.

"Jadi saya terbuka peta jalan yang kami buat itu kalau boleh dikoreksi, nanti kita buat dan kita sepakati bersama dengan skala prioritas yang ada," tutur Ara saat Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI pada Rabu (30/4/2025).

Seperti diketahui, Program 3 Juta Rumah terdiri dari pembangunan rumah baru dan renovasi rumah. Dengan rincian, sebanyak 1 juta rumah di perdesaan, 1 juta rumah di pesisir, dan 1 juta rumah di perkotaan.

Sebelumnya, Anggota Komisi V DPR RI pernah ramai-ramai meminta Ara memberikan peta jalan program tersebut.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus meminta Ara agar membawa peta jalan pada rapat selanjutnya agar lebih jelas dari sisi anggaran dan skemanya.

"Ini Pak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, mohon nanti dijelaskan bagaimana cerita 3 juta rumah ini karena di anggaran yang sekarang ini kami tidak melihat penjelasannya," ujar Lasarus dalam rapat kerja bersama Kementerian PKP di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (3/12/2024).

Tak hanya itu, kritik pedas untuk program 3 juta rumah terealisasi setiap tahun turut dilontarkan oleh DPR.

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDIP Yasti Soepredjo bahkan menyebut program 3 juta rumah merupakan mimpi-mimpi indah.

"Saya awalnya begitu bahagia mendengar visi misi dari Kementerian Perumahan Rakyat (Kementerian PKP). Luar biasa visi misi besar, tetapi hari ini, Pak Ara saya rasa ini hanyalah mimpi-mimpi indah yang sulit diwujudkan," ucap Yasti.

Pasalnya, menurut Yasti program 3 juta rumah tidak memiliki data yang jelas. Belum lagi, anggaran Kementerian PKP yang mini dan saat ini masih kena efisiensi.

"Ada lagi yang saya ingat, Pak Menteri acap kali menyampaikan bahwa akan menggandeng naga-naga pengusaha-pengusaha besar untuk mewujudkan visi misinya, tapi hari ini Pak Menteri mohon maaf saya bilang ini adalah mimpi-mimpi indah," tegas Yasti.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana berencana melibatkan lebih banyak kantin sekolah dalam menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Kita akan kembangkan lebih lanjut untuk kantin-kantin sekolah lainnya,” kata Dadan kepada Kompas.com, Rabu (30/4/2025).

Menurut Dadan, program MBG pada dasarnya memang dikembangkan untuk merangkul semua pihak, termasuk kantin sekolah.

Ia pun mengeklaim bahwa BGN sudah membuat percontohan dalam menggandeng kantin sekolah, seperti di Sekolah Bosowa Bina Insani Bogor.

“BGN sudah membuat percontohan di Sekolah Bosowa Bina Insani Bogor dengan memanfaatkan Kantin Sekolah,” ujar Dadan.

Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut bahwa pelaksanaan program MBG belum mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem sekolah, yakni terpuruknya pendapatan kantin sekolah.

Staf Divisi Riset ICW, Eva Nurcahyani, mengatakan bahwa pelaksanaan MBG berdampak langsung terhadap penurunan pendapatan kantin sekolah.

Melalui wawancara dengan para penjaga kantin di sejumlah wilayah, diketahui bahwa kehadiran MBG telah menggeser peran kantin tanpa ada upaya pelibatan sebelumnya.

“Implementasi MBG ini tidak secara detail melihat bagaimana ekosistem sekolah yang sudah ada sebelum ada MBG, itu tidak diperhatikan. Harusnya kan ada kerja sama paling tidak atau merangkul kantin-kantin yang memang sudah bersama di situ, di sekolah tersebut," kata Eva dalam diskusi di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (29/4/2025).

KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengakui belum berhasil meraih investasi yang konkret untuk Program 3 Juta Rumah.

Hal itu diungkapkan Ara, sapaan akrabnya, saat Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI pada Rabu (30/4/2025).

Mulanya Ara menyampaikan tentang upayanya untuk memenuhi target pembangunan 3 juta rumah dalam setahun di tengah pagu anggaran Kementerian PKP yang terbatas. Salah satunya dengan mencari pendanaan berupa investasi dari pihak-pihak swasta.

Bahkan, ia juga memberikan target investasi kepada Wakil Menteri (Wamen) serta Direktur Jenderal (Dirjen) di lingkungan Kementerian PKP.

"Saya buka saja di sini, target misalnya Pak Fitrah Dirjen Kawasan Permukiman, dia mesti cari investasi Rp 5 triliun, Dirjen Perumahan Perkotaan mesti cari investasi Rp 5 triliun," ujar Ara.

Menurut dia, target investasi yang diberikan kepada jajaranya itu penting agar Program 3 Juta Rumah bisa berjalan.

"Kalau belum ada yang berhasil Pak? Saya akui belum ada yang berhasil. Konkret, belum, kalau mau jujur saya apa adanya gitu," tandasnya.

Kendati demikian, kata Ara, Kementerian PKP masih terus menggali peluang. Seperti beberapa waktu lalu dirinya mendampingi Presiden Prabowo Subianto melakukan lawatan ke Qatar.

"Kita pertemuan di luar jadwal dengan Presiden. Kita ketemu dengan Ooredoo, kita ketemu Standard Chartered, kita berusaha. Tapi maaf mungkin belum sesuai harapan," ucapnya.

Mengaku Siap di-Reshuffle

Lanjut Ara, meski banyak tantangan yang dihadapi, ia tetap optimistis dapat memenuhi target 3 juta rumah yang diberikan Prabowo.

Ia mengaku akan terus berusaha dengan kerja keras agar Program 3 Juta Rumah bisa berhasil.

"Kalau saya tidak berhasil ya risiko, mungkin saya di-reshuffle, harus siap. Tapi saya tidak mau di-reshuffle karena korupsi, karena tidak bekerja keras," tegasnya.

Ara menyebut reshuffle menjadi bagian dari risiko yang memang harus dihadapinya sebagai anak buah Presiden.

"Kalau pada waktunya memang saya tidak berhasil, tenang saja, saya siap kok, kita ngomong apa adanya," pungkas Menteri PKP itu.