JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Satgas Perumahan Hashim S Djojohadikusumo menyatakan bahwa Qatar dan Abu Dhabi siap bekerja sama dalam program pembangunan 7 juta unit perumahan dan rumah untuk rakyat Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan Hashim usai menghadiri acara bakti sosial Natal 2024 di Rumah Susun Rawa Buaya, Jakarta Barat, pada Kamis (26/12/2024) malam, bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi.

"Sudah, banyak yang menyatakan minatnya. Dari Qatar sudah ada tawaran 6 juta unit. Abu Dhabi dari Emirat (Uni Emirat Arab) 1 juta," ungkap Hashim di lokasi acara.

Lebih lanjut, Hashim menjelaskan bahwa jumlah 7 juta unit rumah dan apartemen tersebut belum termasuk kerja sama dengan negara-negara lain.

"Ini belum termasuk dari pemerintah Tiongkok/China, dan dari investor-investor lainnya," tambahnya.

Hashim optimistis bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah dapat membangun 3 juta unit apartemen dan rumah setiap tahun.

"Pak Prabowo kan 5 tahun jadi presiden, ya kita harapkan 15 juta unit apartemen dan rumah di desa kita selesaikan dalam 5 tahun," harapnya.

Sementara itu, Pj Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jakarta akan terus mendukung pelaksanaan program-program strategis dari Pemerintah Pusat yang digagas oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Satgas Perumahan.

"Kami dari pemerintah provinsi untuk melaksanakan program-program strategis khususnya yang terkait dengan masalah perumahan, termasuk juga adalah untuk rumah susun," kata Teguh.

Teguh berharap pelaksanaan program-program strategis pemerintah dapat memberikan dampak positif bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Jakarta.

Ia juga memastikan bahwa Pemprov akan memberikan pelatihan keterampilan bagi seluruh penghuni rumah susun, termasuk warga yang direlokasi dari kolong tol dan jembatan.

"Nanti bukan hanya ibu yang pindahan dari jembatan saja, tapi untuk semua warga di sini nanti bisa kami berikan keterampilan sesuai dengan minat bakatnya," tutup Teguh.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kampung Dao di RT 13, RW 05, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, dikenal sebagai permukiman padat dengan banyak kontrakan. Kampung ini berada persis di belakang Stasiun Kampung Bandan.

Akses menuju Kampung Dao mengharuskan warga melintasi rel kereta api dan berjalan sejauh 550 meter. Jalan masuk ke kampung tersebut belum beraspal, masih tanah merah dan bebatuan dengan kontur yang bergelombang. Para pengendara motor harus berhati-hati melewati jalan tersebut.

Setibanya di Kampung Dao, terdapat gapura merah putih yang menjadi penanda masuk ke kampung ini.

Kampung Dao terdiri atas tiga blok, yakni B, C, dan D, yang masing-masing dihuni sekitar 700 jiwa. Jalan masuk kampung relatif kecil dan gelap, terimpit rumah-rumah semipermanen.

Dulu, Kampung Dao berdiri di atas tanah bekas empang seluas enam hektar. Secara mandiri, warga membangun tempat tinggal di area ini.

"Dulu masih kayu-kayu atau papan, ini udah ada kemajuan," ujar Sulastri (36), seorang warga Kampung Dao, Kamis (26/12/2024).

Sebelumnya, akses jalan di kampung ini terbuat dari bambu, sehingga motor tidak bisa masuk sampai depan rumah.

Warga terpaksa memarkirkan kendaraan mereka di luar area dan berjalan kaki ke dalam. Selain itu, jalan bambu ini kerap menjadi tempat pembuangan sampah sembarangan.

"Dulu buang sampah pada di bawah (jalan bambu)," kata Sulastri.

Namun, timbunan sampah tersebut akhirnya digunakan warga untuk menguruk tanah bekas empang hingga lebih tinggi.

Sejak dua tahun terakhir, jalan di Kampung Dao perlahan berubah menjadi tanah merah berbatu. Beberapa titik kini telah diperbaiki dengan semen dan conblock.

Saat ini, kampung terlihat lebih bersih dan tidak ada lagi tumpukan sampah di bawah jalan.

Meski demikian, kondisi rumah di Kampung Dao masih didominasi bangunan semi permanen. Banyak bangunan yang dikontrakkan dengan harga berkisar antara Rp 350.000 hingga Rp 600.000 per bulan.

Untuk kontrakan Rp 350.000, ukurannya rata-rata 2x3 meter, dengan dinding dari tripleks dan tanpa kamar mandi.

Warga yang tinggal di kontrakan ini menggunakan WC umum untuk mandi, buang air, dan mencuci pakaian.

Sementara itu, kontrakan seharga Rp 600.000 memiliki ukuran dua kali lebih besar, dilengkapi satu kamar tidur dan kamar mandi di dalam.

MAGELANG, KOMPAS.com - Sebanyak 328 warga di Kelurahan Magersari, Kota Magelang, Jawa Tengah, menjadi sasaran program makan bergizi gratis (MBG) yang dilaksanakan Kamis-Sabtu, 26-28 Desember 2024.

Program ini merupakan uji coba selama tiga hari yang menyasar ibu hamil (bumil), ibu menyusui (busui), dan anak di bawah lima tahun (balita).

Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kota Magelang, M Rauuf Oktavian Nur menjelaskan, pada bulan ini pihaknya tidak menargetkan penerima MBG untuk siswa karena mereka masih menjalani masa liburan.

"Nantinya, ketika bisa produksi penuh yang direncanakan per 6 Januari 2025, satuan tersebut ditargetkan membuat makanan untuk 3.000 siswa dengan radius 1-3 kilometer dari SPPG," jelas Rauuf di SPPG Kota Magelang.

Di Kelurahan Magersari, Kecamatan Magelang Selatan, terdapat 328 penerima MBG yang terdiri atas 14 bumil, 93 busui, dan 221 anak balita.

Menu yang disediakan pada hari pertama mencakup nasi putih, ikan patin asam manis, tempe goreng, tumis sayuran (jagung, wortel, buncis), seiris melon, dan susu kemasan rendah gula.

Pada hari kedua, Jumat (27/12/2024), menu yang disajikan adalah nasi putih, ayam semur kecap, tumis calsin, tahu goreng, dan jeruk.

Sedangkan pada hari ketiga, Sabtu (28/12/2024), menu terdiri dari nasi putih, beef slice teriyaki, sayur capcay, tempe goreng, dan pisang.

Rauuf juga menyampaikan bahwa anggaran untuk program ini berasal dari Badan Gizi Nasional, dan Rp 10.000 per porsi di Kota Magelang dinilai cukup.

Seorang warga Magersari, Ambarwati, menilai bahwa menu hari pertama sudah sesuai dengan makanan yang dikonsumsi anaknya yang berusia 16 bulan setiap hari.

"Saran saya, misal olahannya ada yang sedikit keras, agak dilunakkan," ungkapnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang, Istikomah menambahkan, Kota Magelang merupakan salah satu dari 100 kota/kabupaten yang ditunjuk untuk melaksanakan MBG pada bulan Desember ini.

"Kami turut bertugas mengawasi jalannya MBG dan menyediakan data jumlah bumil, busui, dan anak balita. Kami juga menyiapkan tim gerak cepat pencegahan dan penanganan keracunan makanan," jelasnya di SPPG Kota Magelang.

KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko Pemmas) Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa wacana penggantian susu dengan makanan berbahan daun kelor masih berada pada tahap simulasi.

“Ya itu masih proses semua, ya, simulasi. Sinkronisasi pusat, daerah, lokalitas,” ujar Muhaimin, seperti ditulis oleh Antara, Rabu (25/12/2024).

Wacana penggunaan daun kelor sebagai bahan makanan alternatif ini merupakan bagian dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusulkan oleh Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana.

Dalam pernyataannya, Dadan menjelaskan bahwa menu makanan dalam program ini akan disesuaikan dengan kondisi lokal di masing-masing daerah.

Menurut Dadan, daun kelor memiliki kandungan kalsium yang dapat menggantikan susu, sementara telur ayam bisa memenuhi kebutuhan protein.

Menanggapi rencana tersebut, Muhaimin menyatakan keyakinannya bahwa Badan Gizi Nasional telah melakukan perhitungan nutrisi secara cermat.

Simulasi yang dilakukan bertujuan untuk memastikan kebutuhan gizi masyarakat terpenuhi secara seimbang.

“Tentu itu kewenangan Badan Gizi, tapi mereka pasti menghitung betul jumlah kalori, protein, kemudian karbonnya itu betul-betul seimbang. Karena itu simulasi ini terus dilakukan semoga sukses,” kata Muhaimin.

Ia juga menyatakan dukungannya terhadap upaya pengutamaan lokalitas bahan makanan dalam program MBG.

Menurutnya, penggunaan bahan pangan lokal dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang memberdayakan UMKM setempat.

“Tapi saya sebagai bagian dari proses itu berharap lokalitas itu digunakan. Kalau kelornya bagus, kelor. Kalau UMKM lokal terlibat, harus dilibatkan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Muhaimin juga menyoroti pentingnya pertumbuhan peternakan susu di daerah sebagai upaya untuk menekan harga dan meningkatkan ketersediaan.

“Peternak susu supaya murah, tumbuhkan. Jadi ke depan peternak susu harus tumbuh di daerah supaya terjangkau harganya,” pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Eks kader PDI-PMaruarar Sirait mengajak semua pihak untuk menghormati proses hukum terkait penetapan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dugaan korupsi.

Pernyataan ini disampaikan Ara ketika dimintai tanggapan terkait klaim pihak PDI-P yang menyebut penetapan tersangka Hasto beraroma politis.

"Saya rasa kita menghormati hukum ya," kata Ara saat ditemui di sela-sela acara open house di rumahnya, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (25/12/2024).

Ara mengatakan, Indonesia merupakan negara hukum, sehingga persoalan kasus rasuah yang menjerat Hasto harus dihormati.

"Kalau kita kan tentu ini adalah negara hukum, ya kita menghormati," ujar politikus Partai Gerindra itu.

Di sisi lain, Ara menyatakan, sayembara berhadiah Rp 8 miliar bagi mereka yang bisa menangkap eks caleg PDI-P Harun Masiku tetap berlaku meski Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka.

"Berlaku. Kan berlaku bagi yang bisa menangkap," kata dia.

Sebelumnya, Hasto ditetapkan sebagai tersangka kasus suap terkait pergantian antarwaktu anggota DPR periode 2019-2024 serta perintangan penyidikan.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyatakan bahwa KPK memiliki bukti bahwa Hasto bersama orang kepercayaannya terlibat suap yang diberikan eks caleg PDI-P, Harun Masiku, kepada eks Komisioner KPU, Wahyu Setiawan.

Sebagian suap Harun Masiku itu diduga bersumber dari Hasto.

Selain itu, ia juga diduga menggagalkan operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang hendak menciduk Harun.

Ketua DPP PDI-P Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy, menyebut penetapan tersangka ini menunjukkan partainya sedang diacak-acak.

Hal ini sekaligus mengonfirmasi pernyataan Megawati yang menyebut PDI-P akan diganggu menjelang kongres tahun depan.

"Penetapan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini mengonfirmasi keterangan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, pada 12 Desember 2024, bahwa PDI Perjuangan akan diawut-awut atau diacak-acak terkait Kongres VI PDI Perjuangan," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor DPP PDI-P, Jakarta Pusat, Selasa (24/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Eks kader PDI-PMaruarar Sirait menyatakan, sayembara berhadiah Rp 8 miliar bagi siapapun yang berhasil menangkap Harun Masiku tetap berlaku meski Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka.

Ara, sapaan akrab Maruarar, menegaskan bahwa sayembara itu akan terus berlangsung hingga Harun dapat ditangkap.

"Berlaku. Kan berlaku bagi yang bisa menangkap," kata Ara saat ditemui di rumahnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (25/12/2024).

Ara merasa heran, Harun yang sudah masuk daftar pencarian orang (DPO) sejak 2020 lalu sampai saat ini tak kunjung tertangkap.

"Kan masa negara sebesar ini nangkap Harun Masiku enggak bisa," ujar Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman ini.

Ketika dimintai tanggapan terkait status tersangka Hasto, politikus Partai Gerindra itu pun mengajak semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

"Toh negara ini panglimanya adalah hukum. Saya pikir (itu) yang harus kita kedepankan," kata Ara.

Sebelumnya, Hasto ditetapkan sebagai tersangka kasus suap terkait pergantian antarwaktu anggota DPR periode 2019-2024 serta perintangan penyidikan.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyatakan bahwa KPK memiliki bukti bahwa Hasto bersama orang kepercayaannya terlibat suap yang diberikan eks caleg PDI-P, Harun Masiku, kepada eks Komisioner KPU, Wahyu Setiawan.

Sebagian suap Harun Masiku itu diduga bersumber dari Hasto.

Selain itu, ia juga diduga menggagalkan operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang hendak menciduk Harun.

Ketua DPP PDI-P Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy, menyebut penetapan tersangka ini menunjukkan partainya sedang diacak-acak.

Hal ini sekaligus mengonfirmasi pernyataan Megawati yang menyebut PDI-P akan diganggu menjelang kongres tahun depan.

"Penetapan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini mengonfirmasi keterangan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, pada 12 Desember 2024, bahwa PDI Perjuangan akan diawut-awut atau diacak-acak terkait Kongres VI PDI Perjuangan," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor DPP PDI-P, Jakarta Pusat, Selasa (24/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Eks kader PDI-PMaruarar Sirait menyatakan, sayembara berhadiah Rp 8 miliar bagi siapapun yang berhasil menangkap Harun Masiku tetap berlaku meski Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka.

Ara, sapaan akrab Maruarar, menegaskan bahwa sayembara itu akan terus berlangsung hingga Harun dapat ditangkap.

"Berlaku. Kan berlaku bagi yang bisa menangkap," kata Ara saat ditemui di rumahnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (25/12/2024).

Ara merasa heran, Harun yang sudah masuk daftar pencarian orang (DPO) sejak 2020 lalu sampai saat ini tak kunjung tertangkap.

"Kan masa negara sebesar ini nangkap Harun Masiku enggak bisa," ujar Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman ini.

Ketika dimintai tanggapan terkait status tersangka Hasto, politikus Partai Gerindra itu pun mengajak semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

"Toh negara ini panglimanya adalah hukum. Saya pikir (itu) yang harus kita kedepankan," kata Ara.

Sebelumnya, Hasto ditetapkan sebagai tersangka kasus suap terkait pergantian antarwaktu anggota DPR periode 2019-2024 serta perintangan penyidikan.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyatakan bahwa KPK memiliki bukti bahwa Hasto bersama orang kepercayaannya terlibat suap yang diberikan eks caleg PDI-P, Harun Masiku, kepada eks Komisioner KPU, Wahyu Setiawan.

Sebagian suap Harun Masiku itu diduga bersumber dari Hasto.

Selain itu, ia juga diduga menggagalkan operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang hendak menciduk Harun.

Ketua DPP PDI-P Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy, menyebut penetapan tersangka ini menunjukkan partainya sedang diacak-acak.

Hal ini sekaligus mengonfirmasi pernyataan Megawati yang menyebut PDI-P akan diganggu menjelang kongres tahun depan.

"Penetapan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini mengonfirmasi keterangan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, pada 12 Desember 2024, bahwa PDI Perjuangan akan diawut-awut atau diacak-acak terkait Kongres VI PDI Perjuangan," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor DPP PDI-P, Jakarta Pusat, Selasa (24/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com -Berita populer Jabodetabek sepanjang Selasa (24/12/2024) diisi oleh berita rumah Hasto dijaga satgas Cakra Buana PDI-P usai dikabarkan tersangka KPK.

Berikutnya, berita tentang polisi pemalak penonton DWP itu kini go international banyak dibaca pembaca Kompas.com dan menjadi berita terpopuler lainnya.

Sementara itu, berita tentang hasil Tes DNA tunjukkan bayi meninggal di RS Islam Cempaka Putih tidak tertukar turut menarik perhatian banyak pembaca.

Berikut ini adalah paparan dari tiga berita populer Jabodetabek yang disebutkan di atas:

1. Hasto dikabarkan jadi tersangka KPK, rumahnya di Bekasi dijaga Satgas Cakra Buana PDI-P

Sebanyak enam anggota Satuan Tugas Cakra Buana menjaga kediaman Sekretaris Jenderal (Sekjend) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Selasa (24/12/2024).

Pantauan Kompas.com, enam anggota organisasi sayap PDI-P itu berjaga di luar kediaman Hasto.

Mereka tampak mengenakan seragam berwarna hitam lengkap dengan baret merah. Ada juga di antara mereka yang mengenakan topi hitam.

Sementara itu, di area dalam lingkungan rumah Hasto tampak diparkir sebuah mobil merek Lexus berwarna hitam. Baca selengkapnya di sini.

2. Polisi pemalak DWP itu kini go international...

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengumumkan pihaknya telah mengamankan 18 personel terkait kasus dugaan pemerasan terhadap sejumlah penonton Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024 asal Malaysia.

“Polri telah menindaklanjuti informasi tersebut dengan mengamankan terduga oknum yang bertugas pada saat itu. Jumlah terduga oknum personel yang diamankan sebanyak 18 personel,” ungkap Trunoyudo dalam keterangannya, Jumat (20/12/2024).

Ke-18 anggota itu terdiri dari personel Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek Kemayoran.

Sejauh ini, Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri tengah memeriksa ke-18 anggota tersebut. Belum ada informasi lebih lanjut mengenai duduk perkara kasus. Baca selengkapnya di sini.

3. Hasil tes DNA tunjukkan bayi meninggal di RS Islam Cempaka Putih tidak tertukar

Polisi mengumumkan hasil tes deoxyribonucleic acid (DNA) terhadap bayi yang diduga tertukar di Rumah Sakit (RS) Islam Cempaka Putih adalah benar anak biologis pasangan MR dan FS.

"Berdasarkan hasil analisis seluruh profil DNA, telah dapat dibuktikan secara ilmiah bahwa secara genetik mister X adalah anak biologis Muhammad Rauf dan Feni Selviyanti," ujar Kasatreskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Muhammad Firdaus, saat membacakan kembali surat dari Pusdokkes Polri dalam konferensi pers di Mapolres Metro Jakarta Pusat pada Selasa (24/12/2024).

Firdaus mengatakan, hasil tes DNA ini diperoleh pada Jumat (20/12/2024) lalu.

Firdaus memastikan tes DNA terhadap sampel dilakukan dengan mengedepankan keilmuan. Baca selengkapnya di sini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Eks kader PDI-PMaruarar Sirait mengajak semua pihak untuk menghormati proses hukum terkait penetapan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dugaan korupsi.

Pernyataan ini disampaikan Ara ketika dimintai tanggapan terkait klaim pihak PDI-P yang menyebut penetapan tersangka Hasto beraroma politis.

"Saya rasa kita menghormati hukum ya," kata Ara saat ditemui di sela-sela acara open house di rumahnya, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (25/12/2024).

Ara mengatakan, Indonesia merupakan negara hukum, sehingga persoalan kasus rasuah yang menjerat Hasto harus dihormati.

"Kalau kita kan tentu ini adalah negara hukum, ya kita menghormati," ujar politikus Partai Gerindra itu.

Di sisi lain, Ara menyatakan, sayembara berhadiah Rp 8 miliar bagi mereka yang bisa menangkap eks caleg PDI-P Harun Masiku tetap berlaku meski Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka.

"Berlaku. Kan berlaku bagi yang bisa menangkap," kata dia.

Sebelumnya, Hasto ditetapkan sebagai tersangka kasus suap terkait pergantian antarwaktu anggota DPR periode 2019-2024 serta perintangan penyidikan.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyatakan bahwa KPK memiliki bukti bahwa Hasto bersama orang kepercayaannya terlibat suap yang diberikan eks caleg PDI-P, Harun Masiku, kepada eks Komisioner KPU, Wahyu Setiawan.

Sebagian suap Harun Masiku itu diduga bersumber dari Hasto.

Selain itu, ia juga diduga menggagalkan operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang hendak menciduk Harun.

Ketua DPP PDI-P Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy, menyebut penetapan tersangka ini menunjukkan partainya sedang diacak-acak.

Hal ini sekaligus mengonfirmasi pernyataan Megawati yang menyebut PDI-P akan diganggu menjelang kongres tahun depan.

"Penetapan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini mengonfirmasi keterangan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, pada 12 Desember 2024, bahwa PDI Perjuangan akan diawut-awut atau diacak-acak terkait Kongres VI PDI Perjuangan," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor DPP PDI-P, Jakarta Pusat, Selasa (24/12/2024).

SEMARANG, KOMPAS.com - Kasus lahan amblas di perumahan elite Permata Puri (PP) di Kota Semarang, Jawa Tengah, semakin memanas.

Para korban yang mengalami kerugian akibat amblesnya lahan kini menuntut ganti rugi Rp 5 miliar kepada pihak pengembang.

Dua korban, Ahmad Zubaidi dan Christopher Alun, telah membawa kasus ini ke meja hijau.

Kuasa hukum mereka, Okky Nurindra Wicaksono menyatakan, mediasi antara para korban dan pihak perumahan sebenarnya sudah dijadwalkan.

Namun, hingga saat ini, pihak pengembang belum mengganti kerugian yang dialami kliennya.

"Dari pihak pengembang, sampai saat ini tidak mengambil langkah tanggung jawab untuk mengganti kerugian dari klien kami," kata Okky kepada awak media pada Rabu (25/12/2024).

Okky menambahkan, ada dugaan pelanggaran hukum terkait pembangunan perumahan di atas tanah yang ternyata memiliki aliran sungai di bawahnya.

Menurutnya, kondisi ini menjadi akar permasalahan yang menyebabkan amblesnya rumah dan menimbulkan kerugian besar bagi para korban.

“Kita ajukan ganti rugi sebesar Rp 5 miliar, jumlah itu wajar karena didasarkan pada penilaian pihak independen," ucap Okky.

Selain tuntutan ganti rugi, Okky juga telah melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan pengembang ke Kejaksaan Negeri Semarang.

"Dugaan kami, sungai yang merupakan aset negara justru disertifikatkan dan dijual pengembang,” ungkapnya.

Ahmad Zubaidi, salah satu korban, mengungkapkan dampak besar yang dirasakannya sejak rumahnya ambles pada Maret 2024.

Hingga kini, ia terpaksa mengontrak rumah dengan biaya sendiri dan merasa tidak mendapatkan empati dari pihak pengembang.

“Sudah hampir setahun berlalu, dan tidak ada langkah nyata dari mereka untuk menyelesaikan masalah ini. Saya bahkan tidak bisa berdagang roti lagi dan harus menyelamatkan keluarga,” ucap Ahmad.

Lahan yang ambles sedalam 12 meter di Perumahan Permata Puri, Ngaliyan, Semarang, menjadi sorotan publik dan menimbulkan keprihatinan di kalangan masyarakat.

Kasus ini kini menunggu proses hukum lebih lanjut untuk mencari keadilan bagi para korban.

KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) RI menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis tidak memungut biaya tambahan dalam bentuk apapun.

Pernyataan ini muncul setelah beredarnya isu pungutan liar di salah satu sekolah terkait program tersebut.

Isu ini mencuat melalui sebuah video yang viral di media sosial, menampilkan suasana rapat wali murid dengan pihak sekolah.

Dalam video yang diunggah akun X @heraloebsss, pihak sekolah disebut meminta uang senilai Rp 30.000 per anak untuk pembelian wadah makan yang akan digunakan dalam program makan gratis.

Setiap anak diwajibkan membeli dua wadah, sehingga total yang harus dibayarkan mencapai Rp 60.000.

Menanggapi hal ini, Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat BGN RI, Lalu Muhammad Iwan Mahardan, memastikan bahwa program ini sepenuhnya gratis.

Dalam pernyataannya di Jakarta pada Selasa (24/12/2024), seperti dilaporkan Antara, ia menegaskan bahwa tidak ada unsur pungutan dalam program ini.

“Program Makan Bergizi yang diinisiasi pemerintah bertujuan memastikan seluruh anak Indonesia mendapatkan nutrisi yang mendukung tumbuh kembang mereka. Tidak ada kewajiban bagi orang tua untuk membayar biaya tambahan, termasuk membeli wadah makan,” tegas Iwan.

Ia juga menekankan bahwa program ini dirancang dengan prinsip pemerataan dan aksesibilitas, sehingga seluruh siswa dapat merasakan manfaatnya tanpa terkendala beban finansial.

“Kami memahami kekhawatiran masyarakat. Melalui klarifikasi ini, kami ingin menegaskan bahwa tujuan program ini adalah untuk meringankan beban orang tua, bukan sebaliknya,” ujarnya.

Program Makan Bergizi merupakan salah satu kebijakan prioritas Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia sejak usia dini.

Selain itu, BGN mengimbau masyarakat untuk melaporkan jika ada pihak-pihak yang mencoba menyalahgunakan program tersebut.

“Kita harus menjaga integritas program ini bersama-sama. Ini demi masa depan anak-anak kita dan Indonesia yang lebih baik,” pungkas Iwan.

Sumber: Kompas.com (Ria Apriani Kusumastuti)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengatakan daun kelor juga bagus untuk menggantikan susu dalam program makan bergizi gratis.

Cak Imin merespons mengenai tidak semua penerima makan bergizi gratis akan menerima susu.

Susu akan diganti dengan telur atau daun kelor di beberapa daerah.

"Kalau kelornya bagus, kelor. Kalau UMKM lokal terlibat, harus dilibatkan," ujar Cak Imin di Ragunan, Jakarta Selatan, Rabu (25/12/2024).

Menurut Cak Imin, wacana mengganti susu dengan telur dan daun kelor di beberapa daerah masih berupa simulasi.

Dia menegaskan bahwa Badan Gizi Nasional pasti menghitung jumlah kalori, protein, dan karbohidrat dalam setiap porsi makan bergizi gratis.

"Ya itu masih proses semua ya, simulasi, sinkronisasi pusat daerah, lokalitas. Tentu itu kewenangan Badan Gizi," jelasnya.

"Ya itu masih proses semua ya, simulasi, sinkronisasi pusat daerah, lokalitas. Tentu itu kewenangan Badan Gizi," sambung Cak Imin.

Sementara itu, Cak Imin berharap warga lokal betul-betul diberdayakan untuk program makan bergizi gratis.

Dia mendorong agar peternak susu bisa memberikan harga susu yang terjangkau di setiap daerah.

"Peternak susu supaya murah, tumbuhkan. Jadi ke depan peternak susu harus tumbuh di daerah supaya terjangkau harganya," imbuhnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan bahwa menu susu dalam program makan bergizi gratis akan diberikan di daerah-daerah sentra sapi perah.

“Susu itu akan diberikan di daerah-daerah yang memang di situ daerah peternakan. Kalau bukan di daerah peternakan, kan tidak usah dipaksakan,” ujar Dadan saat ditemui usai rapat koordinasi terbatas di kantor Kemenko Pangan, Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Senin (23/12/2024).

Sementara itu, untuk daerah lain yang bukan sentra sapi perah, substitusi protein bisa melalui telur.

Kemudian, substitusi kalsium bisa lewat daun kelor.

“Cukup bisa diganti dengan telur. Kalsiumnya bisa dengan kelor. Yang jauh dari susu dan logistiknya susah, ya tidak usah dipaksakan. Bisa ada (diganti) telur, bisa kelor,” ujar Dadan.