JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) telah mengadakan pelatihan juru masak untuk program makan bergizi gratis.

Program pelatihan juru masak ini digelar di lima kota, yakni Solo, Kupang, Balikpapan, Medan, dan Makassar dengan total pengeluaran Rp 1,2-1,5 miliar.

"Bujet pelatihan kurang lebih Rp 300-400 juta per kota. Jadi untuk lima kota, sekitar Rp 1,2-1,5 miliar," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Kreativitas Budaya dan Desain Kemenekraf Yuke Sri Rahayu pada jumpa pers akhir tahun di Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat, Jumat (20/12/2024).

Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mengusung program makan bergizi gratis sejak kampanye Pemilu 2024 lalu.

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kompas.com (@kompascom)

Pelatihan juru masak ini merupakan bagian dari quick wins, program prioritas pemerintah yang digenjot dalam 100 hari pertama.

Yuke menuturkan, Kemenekraf sudah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pemangku kepentingan terkait program makan gizi gratis.

Sekitar 30 orang di setiap kota, dilatih oleh juru masak profesional untuk membuat kreasi menu makanan dari bahan lokal.

DOK. Pixabay via Eathink Ilustrasi makanan lengkap.

"Berhubung penunjukan juru masak baru dilakukan pada 2025, akhirnya kami, atas koordinasi dengan BGN, merangkul asosiasi katering dan pengusaha katering setempat untuk mengikuti kegiatan ini," ujar dia.

Adapun asosiasi yang digandeng oleh Kemenekraf adalah Perkumpulan Penyelenggara Jasaboga Indonesia (PPJI) dan Asosiasi Perusahaan Jasaboga Indonesia (APJI).

Total ratusan peserta yang mengikuti pelatihan masak ini, direkomendasikan kepada BGN sebagai alternatif juru masak di kota-kota seluruh Indonesia untuk program makan gratis.

Para peserta tak hanya diajarkan membuat menu makanan dari bahan lokal, melainkan dilatih menyiapkan menu makan bergizi dengan bujet Rp 10.000.

"Mudah-mudahan tahun 2025 nanti masih berlanjut sehingga nantinya banyak juru masak yang mendapat manfaat terkait wawasan untuk menciptakan menu baru dalam program makan bergizi gratis," pungkas Yuke.

KOMPAS.com - Seorang lansia tewas dalam kecelakaan di Bandar Lampung, Jumat (20/12/2024).

Korban, Bawon (74), yang mengendarai sepeda motor, meninggal usai terlibat kecelakaan dengan dua mobil.

Anak korban, Juwandi (48), mengatakan, korban saat itu sedang keluar untuk membelikan makan istrinya yang sakit.

"Kata ibu saya, bapak mau beli sayur di daerah Gunung Sulah dan ditunggu-tunggu tidak pulang," ujarnya, Jumat, dikutip dari Tribun Lampung.

Ia menuturkan, ayahnya kerap menggunakan sepeda motor untuk membelikan makan istrinya.

"Tadi pas saya di rumah dikabarin oleh pihak kelurahan kalau yang meninggal itu ayah saya, dan saya langsung ke lokasi kejadian," ucapnya.

Juwandi menilai, ayahnya merupakan sosok pengayom keluarga.

Kronologi Kecelakaan di Bandar Lampung yang Tewaskan Lansia

Kanit Laka Lantas Polresta Bandar Lampung Ipda Gunawan mengungkapkan, kecelakaan itu terjadi di Jalan Sultan Agung.

Mulanya, korban mengendarai Honda Supra bernomor polisi BE 6454 YP.

Sebelum insiden terjadi, korban melaju di belakang mobil Toyota Avanza BE 1539 AMS.

Tiba-tiba, korban ditabrak dari belakang oleh Honda Brio BE 1702 AAQ.

Mobil yang dikendarai REP (31) warga Kelurahan Sepang Jaya, Kecamatan Labuhan Ratu, Bandar Lampung, tersebut melaju searah dengan motor korban dan Avanza.

"Kemudian Supra tersebut terhenti setelah menabrak Toyota Avanza hitam, hingga terjadilah kecelakaan beruntun tersebut," ungkapnya, Jumat.

Korban meninggal dunia di tempat kejadian karena mengalami luka-luka. Jenazah korban lantas dievakuasi ke RSUD Abdul Moeloek, Bandar Lampung.

Artikel ini telah tayang di TribunLampung.co.id dengan judul Suami di Bandar Lampung Tewas Kecelakaan saat Beli Sayur untuk Istrinya yang Sakit

KOMPAS.com - Salah satu upaya pengentasan kemiskinan era Presiden Prabowo Subianto ialah mengandalkan instrumen penyediaan hunian melalui Program 3 Juta Rumah.

Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, Bonny Z. Minang, menyampaikan bahwa Prabowo menginginkan agar dukungan negara terhadap masyarakat tidak mampu berupa subsidi ke sektor produktif.

"Ini adalah landasan munculnya Program 3 Juta Rumah untuk mengentaskan kemiskinan," ujarnya saat Diskusi Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera) bertema "Gotong Royong Mewujudkan Mimpi Bangun 3 Juta Rumah" di Jakarta, Jumat (20/12/2024).

Program 3 Juta Rumah dilaksanakan dengan sebanyak 2 juta rumah dibangun di wilayah pedesaan dan pesisir, serta sisanya sebanyak 1 juta rumah akan dibangun di wilayah perkotaan.

"Untuk 2 juta rumah yang dibangun di pedesaan dan pesisir harus digarap oleh UMKM yang ada di desa. Developer yang tergabung di Asosiasi Perumahan tidak diperbolehkan untuk ikut membangun 2 juta rumah di pedesaan," tegasnya.

Program 3 Juta Rumah diyakini akan menggairahkan perekonomian daerah.

Saat ini terdapat 75.000 desa di Indonesia. Dengan target pengembangan 2 juta rumah, maka setiap desa akan dibangun 26 unit rumah.

Dengan begitu, program ini akan berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar Rp 300 triliun.

"Dari jumlah tersebut, dengan asumsi profit margin 20 persen, maka akan ada uang bergulir sebesar Rp 60 triliun sehingga dapat menggerakkan perekonomian daerah," ungkapnya.

Sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin per Maret 2024 mencapai 25,22 juta orang.

Jumlah itu turun 0,68 juta orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/yoy).

"Dengan program perumahan, diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan sekitar 1,8 persen per tahun. Hal itu seiring terciptanya pertumbuhan ekonomi karena adanya pengembangan perumahan," tukasnya.

Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Edward Abdurrahman, menambahkan bahwa program tersebut beranjak dari problem sosial, yakni kemiskinan.

"Konsep pembangunan perumahan sebagai instrumen pengentasan kemiskinan digagas oleh Satgas Perumahan. Perlu ada pelibatan pemerintah daerah sebagai regulator di tingkat lokal sebagai upaya memperkuat ekosistem perumahan," tandasnya.

JOMBANG, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar memastikan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) akan dilibatkan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal ini disampaikan Cak Imin saat menghadiri uji coba MBG untuk santri Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’arif di Aula Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 4 Jombang, Jumat (20/12/2024).

Cak Imin mengatakan, pemerintah telah mendorong penggunaan produk lokal dari pengusaha daerah untuk terlibat dalam program tersebut.

“Pasti (UMKM terlibat), kita terus mendorong agar semua produk lokal daerah masing-masing, kita juga mensupport pengusaha-pengusaha lokal, UMKM, supaya terlibat,” kata Cak Imin.

Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat juga memberikan dukungan penuh kepada UMKM agar dapat berkontribusi dalam program MBG.

“Kita punya banyak hal ya (untuk membantu program MBG), (salah satunya) mensupport usaha kecil menengah untuk terlibat dalam makan bergizi kemudian mensupport tim yang akan bergerak,” ujarnya.

Cak Imin menjelaskan bahwa MBG merupakan program raksasa yang memiliki banyak manfaat. Program ini dirancang untuk menyasar 82 juta anak sekolah dengan anggaran sebesar Rp 400 triliun.

“Total 82 juta siswa dan santri (menerima MBG) dengan uang Rp 400 triliun. Semoga ini bermanfaat melahirkan generasi yang sehat, cerdas, kuat, dan kokoh serta sukses. Ini program raksasa yang luar biasa,” ujar Cak Imin.

JOMBANG, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan pentingnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Prabowo Subianto bagi pertumbuhan anak-anak Indonesia.

Hal itu disampaikan Cak Imin saat menghadiri uji coba program MBG untuk santri Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’arif di Aula Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 4 Jombang, Jumat (20/12/2024).

“Makan bergizi gratis ini penting. Siswa dan santri masih butuh kecerdasan otak dan kesehatan fisik, sehingga harus bergizi,” kata Cak Imin.

Dalam acara tersebut, Cak Imin menceritakan perjuangannya mendapatkan asupan bergizi saat masih menjadi santri.

Ia mengaku harus mengayuh sepeda ontel sejauh tujuh kilometer demi membeli susu yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhannya.

“Saya dulu dari Tsanawiyah Aliyah di sini, meskipun mangan (makan) pas-pasan, tapi minimal minum susu,” ungkapnya.

“Dulu minum susu harus naik sepeda ontel dari sini tujuh kilometer baru dapat susu, karena di kampung sini enggak ada yang jualan susu,” lanjutnya.

Cak Imin menekankan bahwa minum susu sangat penting untuk mendukung kecerdasan otak. Menurut dia, kebiasaan itu turut membantunya mencapai kesuksesan sebagai pejabat publik dan memimpin Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) selama 25 tahun.

“Untung minum susu, kalau enggak minum susu belum tentu jadi menteri dua kali. Minimal cerdas dikit-dikit lah. Kenapa saya berani ngomong cerdas? (Saya) jadi ketua umum sudah 25 tahun,” ujar Cak Imin.

Program MBG sendiri diharapkan dapat menjadi solusi untuk mendukung pertumbuhan generasi muda Indonesia, khususnya di lingkungan pesantren dan sekolah-sekolah.

JOMBANG, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan pentingnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Prabowo Subianto bagi pertumbuhan anak-anak Indonesia.

Hal itu disampaikan Cak Imin saat menghadiri uji coba program MBG untuk santri Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’arif di Aula Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 4 Jombang, Jumat (20/12/2024).

“Makan bergizi gratis ini penting. Siswa dan santri masih butuh kecerdasan otak dan kesehatan fisik, sehingga harus bergizi,” kata Cak Imin.

Dalam acara tersebut, Cak Imin menceritakan perjuangannya mendapatkan asupan bergizi saat masih menjadi santri.

Ia mengaku harus mengayuh sepeda ontel sejauh tujuh kilometer demi membeli susu yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhannya.

“Saya dulu dari Tsanawiyah Aliyah di sini, meskipun mangan (makan) pas-pasan, tapi minimal minum susu,” ungkapnya.

“Dulu minum susu harus naik sepeda ontel dari sini tujuh kilometer baru dapat susu, karena di kampung sini enggak ada yang jualan susu,” lanjutnya.

Cak Imin menekankan bahwa minum susu sangat penting untuk mendukung kecerdasan otak. Menurut dia, kebiasaan itu turut membantunya mencapai kesuksesan sebagai pejabat publik dan memimpin Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) selama 25 tahun.

“Untung minum susu, kalau enggak minum susu belum tentu jadi menteri dua kali. Minimal cerdas dikit-dikit lah. Kenapa saya berani ngomong cerdas? (Saya) jadi ketua umum sudah 25 tahun,” ujar Cak Imin.

Program MBG sendiri diharapkan dapat menjadi solusi untuk mendukung pertumbuhan generasi muda Indonesia, khususnya di lingkungan pesantren dan sekolah-sekolah.

JOMBANG, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar mengungkapkan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah inisiatif besar yang membawa banyak manfaat.

Pernyataan tersebut disampaikan saat uji coba MBG di Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’arif, Jombang, pada Jumat (20/12/2024).

Cak Imin, sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa program ini ditargetkan untuk 82 juta anak sekolah dengan anggaran mencapai Rp 400 triliun.

"Total 82 juta siswa dan santri akan menerima MBG dengan uang Rp 400 triliun. Semoga ini bermanfaat untuk melahirkan generasi yang sehat, cerdas, kuat, dan sukses. Ini adalah program raksasa yang luar biasa," kata Cak Imin.

Menko PM juga meminta seluruh pembantu Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung kesuksesan program MBG.

Ia menegaskan bahwa program ini tidak hanya bertujuan memastikan anak-anak mendapatkan makanan sehat, tetapi juga untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat.

"Semua menteri Pak Prabowo wajib menyukseskan program makan bergizi gratis. Bukan hanya memberikan gizi yang sehat, tetapi Insya Allah Rp 400 triliun itu menumbuhkan ekonomi di bawah," ujarnya.

Cak Imin menambahkan bahwa uji coba makan bergizi dilakukan oleh Kementerian Koordinator PM sebagai persiapan pelaksanaan program utama pemerintahan Presiden Prabowo.

Ia menyatakan bahwa uji coba ini penting sebelum program pemberian makan bergizi gratis dilaksanakan oleh pemerintah.

Makan bergizi yang diberikan kepada santri masing-masing senilai Rp 10.000.

Rencananya, setiap paket terdiri dari nasi, telur, daging, sayur, dan buah jeruk.

"Makan bergizi gratis ini penting. Siswa dan santri masih butuh kecerdasan otak dan kesehatan fisik, sehingga harus bergizi," ujar Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Cak Imin juga mengumumkan bahwa pada 6 Januari 2025, Pesantren Mamba’ul Ma’arif akan menjadi salah satu lokasi yang memulai pemberian makan bergizi gratis satu kali sehari.

“Insya Allah tanggal 6 Januari (2025) Pesantren Mamba’ul Ma’arif ini termasuk yang dimulai pemberian makan bergizi gratis satu hari satu kali,” ucapnya.

JOMBANG, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin menginstruksikan seluruh menteri di kabinet Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pernyataan tersebut disampaikan Muhaimin saat uji coba program MBG untuk santri Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’arif di Aula Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 4 Jombang, pada Jumat (20/12/2024).

Muhaimin, yang akrab disapa Cak Imin, menegaskan bahwa program makan bergizi ini bukan hanya bertujuan untuk memastikan anak-anak mendapatkan makanan sehat, tetapi juga untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

“Semua menteri Pak Prabowo wajib menyukseskan program makan bergizi gratis. Program ini bukan hanya (memberi) gizi yang sehat, tetapi insya Allah (anggaran) Rp 400 triliun itu (bisa) menumbuhkuatkan ekonomi di bawah,” ujar Cak Imin.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menjelaskan bahwa uji coba makan bergizi dilakukan oleh Kementerian Koordinator PM sebagai persiapan pelaksanaan program utama pemerintahan Presiden Prabowo.

Ia menekankan pentingnya uji coba sebelum pelaksanaan pemberian makan bergizi gratis oleh pemerintah.

Dalam uji coba tersebut, makan bergizi yang diberikan kepada santri masing-masing senilai Rp 10.000, terdiri dari nasi, telur, daging, sayur, dan buah jeruk.

“Makan bergizi gratis ini penting, siswa dan santri masih butuh kecerdasan otak, kesehatan fisik, sehingga harus bergizi,” jelas Cak Imin.

Cak Imin juga mengungkapkan bahwa mulai tanggal 6 Januari 2025, Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’arif akan menjadi salah satu tempat yang memulai pemberian makan bergizi gratis satu kali sehari.

“Insya Allah tanggal 6 Januari (2025) Pesantren Mamba’ul Ma’arif ini termasuk yang dimulai pemberian makan bergizi gratis satu hari satu kali,” tuturnya.

KOMPAS.com - Momen liburan akhir tahun segera tiba. Biasanya saat liburan dan berkumpul bersama keluarga, juga menjadi kesempatan untuk menikmati berbagai macam makanan.

Namun apapun alasannya makan berlebihan tidak baik untuk tubuh. Penting menjaga pola makan tetap seimbang, untuk mencegah naiknya berat badan dan menjaga kesehatan tubuh.

Salah satu cara mencegah makan berlebihan adalah memulai hari dengan sarapan bergizi, yang nantinya akan membantu mengatur nafsu makan sepanjang hari.

Ahli gizi Shelley Balls, M.D.A., RDN, LDN menyarankan, agar tidak melewatkan sarapan atau makan siang sebagai persiapan untuk makan malam besar.

"Ketika melewatkan sarapan atau makan siang, kita cenderung menjadi sangat lapar dan makan berlebihan. Hasilnya, kita akan merasa lesu, kembung, dan tidak nyaman," ungkap ahli gizi Consumer Health Digest ini.

Sarapan yang seimbang—mengandung protein, serat, dan lemak sehat, sehingga membantu menstabilkan gula darah dan mengendalikan rasa lapar.

Nutrisi ini dicerna secara perlahan, sehingga memberikan rasa kenyang lebih lama serta membantu mencegah lonjakan gula darah yang sering memicu rasa lapar di kemudian hari.

“Jika melewatkan waktu makan, kemungkinan besar Anda akan makan secara berlebihan ketika makanan tersedia. Kebiasaan ini dapat membuat Anda makan lebih cepat dan mengabaikan sinyal kenyang dari tubuh,” jelas Balls.

Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa sarapan yang kaya nutrisi di pagi hari dapat membantu mengatur hormon lapar, sehingga dapat membuat pilihan makanan yang lebih sehat saat makan besar.

Anda bisa memilih menu sarapan yang kaya serat dan protein, misalnya sarapan roti gandum dengan telur, alpukat, dan sayuran.

Dengan mengikuti cara ini, Anda bisa mengurangi risiko makan berlebihan, karena makan teratur akan membantu menjaga sinyal lapar tubuh tetap terkendali.

Selain itu juga memastikan tubuh mendapatkan energi yang cukup untuk menghadapi aktivitas padat selama liburan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Polemik antara pengembang perumahan berinisial M dan warga Blok A Perumahan CE di Cinere, Kota Depok, masih berlangsung.

Perselisihan ini terkait dengan pembangunan perumahan CGR yang telah dimulai sejak 2021, dan tampaknya melewati proses negosiasi yang alot.

Rencana M untuk membangun jembatan sebagai akses ke lahan miliknya menjadi titik awal perselisihan, yang bahkan berujung pada vonis sebesar Rp 40 miliar terhadap warga.

Apa yang Menjadi Permasalahan Utama?

Masalah awalnya adalah M berniat membangun perumahan CGR seluas 1,6 hektar yang terbagi antara lahan di Perumahan CE (20 persen) dan lahan di Kelurahan Pangkalan Jati (80 persen).

Sebanyak 100 unit rumah akan dibangun di lahan tersebut.

Dalam rencana tersebut, M meminta izin untuk membangun jembatan di antara kedua lahan, dengan alasan bahwa akses jalan di Perumahan CE lebih memadai untuk alat berat.

Salah satu argumen yang disampaikan adalah lebar jalan yang hanya sekitar tiga meter. Dalam berkas gugatan, pembangunan itu untuk jalur alat berat.

Namun, warga Blok A Perumahan CE menolak rencana ini karena mereka berpendapat bahwa akses jalan di Pangkalan Jati sudah cukup untuk dilewati alat berat.

“Itu di Jalan Jati Indah mereka bisa kok bawa masuk alat berat, lebar jalannya enggak seperti yang disebutkan,” ucap Heru Sadiki, Ketua RW 06 Blok A Perumahan CE saat ditemui di lokasi, Jumat (20/12/2024).

Sebanyak 98 persen warga Blok A menolak pembangunan jembatan tersebut, serta mengkhawatirkan dampak terhadap keamanan dan kepadatan lalu lintas.

“Nah, ini yang kita takutkan saat buka akses. Ini bukan cuma soal keamanan juga, tapi soal (kepadatan) lalu lintas dan kemudian jumlah penduduk yang akan ada di situ dan sebagainya,” ungkap Heru.

KOMPAS.com/DINDA AULIA RAMADHANTY Lahan pembangunan perumahan CGR di Jalan Jati Indah, Pangkalan Jati, Kota Depok.

Apa Hasil dari Gugatan dan Banding yang Diajukan?

M mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Depok dengan mencantumkan nama 10 tergugat, yang terdiri dari Ketua RT, Ketua RW, hingga mantan Ketua RW di Blok A.

Putusan awal PN Depok menolak gugatan M dan malah menghukum M untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.251.000 pada 15 Oktober 2024.

Namun, M mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung, yang membatalkan putusan PN Depok pada 5 Desember 2024. Banding itu diajukan pada awal November.

Pengadilan Tinggi memutuskan bahwa para tergugat harus membayar ganti rugi sebesar Rp 40.849.382.721,50 karena 75 persen dari 100 unit rumah yang akan dibangun telah terjual.

Dalam berkas putusan tersebut, M mencantumkan bahwa penundaan proyek disebabkan oleh perselisihan ini telah mengakibatkan kerugian pembeli.

“Menghukum para Terbanding semula para tergugat untuk membayar ganti rugi kepada pembanding semula penggugat sebesar Rp 40.849.382.721,50,” kutip isi putusannya.

Mengapa Warga Tidak Melarang Pembangunan?

Meskipun terjadinya perselisihan, warga Blok A menyatakan bahwa mereka tidak pernah melarang pembangunan perumahan CGR.

Salah satu warga, Alfi menjelaskan, dirinya siap menyambut tetangga baru di lahan yang berjarak 20 menter dari rumahnya itu.

“Silakan bangun rumah, saya enggak pernah melarang. Saya hanya melarang pembangunan jembatannya,” katanya ditemui Kompas.com, Jumat.

Alfi percaya bahwa pembangunan perumahan dapat dilakukan tanpa jembatan yang akan mengubah ritme kehidupan di lingkungan mereka.

Apalagi, M menjanjikan one get system di perumahan itu, dengan tujuan agar akses jalan hanya akan dibuka dari Cinere atau tempat Alfi tinggal.

Ia yang tinggal sejak 1995 di sana, mengkhawatirkan jika jembatan dibangun, maka suasana asri dan aman di area tersebut akan hilang.

“Kalau mereka (penghuni lama) merasa tidak nyaman tinggal di sini setelah beberapa dari kita setuju dan akhirnya jembatan dibangun, kita yang zalim,” ujar Alfi.

Warga lainnya, Tari, juga menyuarakan keprihatinan yang sama, mengingat mayoritas tetangganya adalah pensiunan berusia 60 tahun ke atas.

Hal ini yang mendasari bagaimana warga saling gotong royong menjaga lingkungan Blok A yang sudah ada sejak 1976 itu.

“Kita sudah puluhan tahun susah payah menciptakan lingkungan yang kami perdayakan menggunakan uang sendiri. Dari perbaikan aspal berkala, security, hingga fasilitas perumahan,” jelas Tari.

Apa Langkah Selanjutnya dari Warga?

Sebagai respons terhadap putusan Pengadilan Tinggi, warga berencana mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

“Ya kita akan kasasi ke Mahkamah Agung. Mungkin minggu ini atau awal minggu depan kita akan sampaikan kasasi kita,” kata Heru.

Mereka berharap proses kasasi berjalan transparan dan hakim mempertimbangkan argumen dengan cermat.

Bagaimana Keadaan di Lokasi Pembangunan?

Ketika mengunjungi lokasi pembangunan di Pangkalan Jati, terlihat bahwa lebar jalan mencapai sekitar 6-7 meter.

Meskipun jalan menuju lokasi terkesan sempit dengan deretan rumah yang menempel di kedua sisi, aktivitas pembangunan sudah terlihat.

Setelah menelusuri dari Jalan Rangu Raya hingga ke Jalan Jati Indah, terdapat beberapa tikungan yang mungkin dikhawatirkan sulit untuk dilalui alat berat.

Alat berat, seperti eskavator, sudah memasuki perumahan CGR, di sisi lahan Kelurahan Pangkalan Jati.

Sejumlah kerangka bangunan juga mulai muncul.

Namun, di lahan Perumahan CE yang berukuran 20 persen, pepohonan dan hamparan rumput masih tertinggal.

Perlu berjalan sekitar beberapa puluh meter hingga menemukan aliran Kali Grogol yang menjadi titik lokasi pembangunan jembatan.

SURABAYA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar berharap program makan bergizi gratis dapat menumbuhkan pelaku usaha baru.

Pernyataan tersebut disampaikan Muhaimin dalam acara Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Ekosistem Swasembada Pangan Berbasis Makan Bergizi Gratis yang berlangsung di Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Jumat (20/12/2024).

"Berharap makan bergizi gratis ini punya impact ekonomi dahsyat, sehingga menumbuhkan pelaku ekonomi baru, baik produksi, pertaniannya maupun distribusi makanannya," ungkap Muhaimin di hadapan para peserta acara.

Muhaimin menambahkan, program yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini tidak hanya akan memberikan dampak positif dalam dunia pendidikan, tetapi juga berpotensi melahirkan pengusaha-pengusaha di bidang makanan.

"Sekali dayung dua pulau terlampaui, memberi makanan bergizi sekaligus melahirkan pengusaha-pengusaha baru," ujar Muhaimin.

Muhaimin juga mengungkapkan komitmen Kementerian Keuangan untuk memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan melalui badan gizi nasional dapat memberikan dampak ekonomi yang signifikan, di lingkungan sekolah dan berbagai lembaga pendidikan.

"Kami di Kemenkeu akan bekerja keras bahwa Rp 1 yang dikeluarkan melalui badan gizi nasional, berdampak ekonomi pada lingkungan sekolah dan berbagai lembaga pendidikan," tambah Muhaimin.

Muhaimin mengajak para akademisi, khususnya yang tergabung dalam Forum Rektor Indonesia (FRI), untuk berkontribusi dalam penelitian guna meningkatkan efektivitas program makan bergizi gratis.

"Perguruan tinggi forum rektor dan majelis rektor perguruan tinggi membantu ekosistem melalui riset, dan berbagai kajian sekaligus upaya-upaya terwujudnya satu kesatuan," ujar Muhaimin.

Program makan bergizi gratis merupakan salah satu program unggulan yang dijanjikan oleh Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka selama kampanye Pemilihan Presiden 2024.

DEPOK, KOMPAS.com - Warga Perumahan CE, Cinere, Depok, akan mengajukan kasasi usai 10 pengurus RT dan RW wilayah tersebut dikenakan vonis bayar Rp 40 miliar ke pengembang perumahan berinisial M.

Adapun vonis itu dikeluarkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang menilai warga perumahan CE menghalangi rencana pembangunan Perumahan CGR milik perusahaan M, yang 20 persen lahannya berlokasi di Blok A Perumahan CE.

“Ya kita akan kasasi ke Mahkamah Agung. Mungkin minggu ini atau awal minggu depan kita akan sampaikan kasasi kita,” ucap Heru Sadiki, Ketua RW 06 sekaligus tergugat saat ditemui, Jumat (20/12/2024).

Cara ini menjadi solusi terakhir yang akan ditempuh Heru dan sembilan warga lainnya yang juga berstatus tergugat.

Heru mengaku kaget saat membaca berkas putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang terbit pada Kamis (5/12/2024).

Identitas Heru terpampang jelas sebagai tergugat 10 yang dilaporkan M untuk membayar nominal sebesar Rp 40 miliar sebagai bentuk ganti rugi.

Heru menilai, dirinya tak melakukan kesalahan karena hanya menyalurkan aspirasi warga yang menolak pembangunan jembatan untuk menghubungkan lahan di Perumahan CE dan lahan kosong di Kelurahan Pangkalan Jati.

“Ya bingung, RT kan bukan badan hukum, bukan perorangan, kami ibaratnya volunteer untuk lingkungan. Tapi kini kami seolah-olah jadi subjek hukum,” ujar Heru.

Tari, seorang warga RW 06 ikut menimpali. Katanya, warga tidak pernah menghalangi rencana M atas pembangunan tersebut.

Ia dan warga Blok A yang terdiri sekitar 350 rumah hanya melarang pembangunan jembatan.

“Kalau hendak bangun rumah di lahan 20 persen itu kami sangat terbuka. Tapi yang kami tolak hanya pembangunan jembatan,” terang Tari.

Tari menyebut, warga kompak untuk melanjutkan kasus ini lewat jalur hukum hingga menang. Apalagi, para tergugat mayoritas lansia pensiunan.

“Kondisi mereka yang digugat itu pensiunan, sudah punya kondisi kesehatan yang perlu dijaga, setelah dengar dituntut sedemikian besarnya (biayanya), mereka susah tidur,” ujar Tari.

Duduk perkara

Adapun perkara ini bermula perkara dari M yang berencana membangun Perumahan CGR seluas 1,6 hektare di lahan yang terbelah Kali Grogol, di antara lahan Perumahan CE (20 persen) dan Pangkalan Jati (80 persen). Sebanyak 100 unit rumah akan dibangun di lahan tersebut.

Lalu, M meminta izin untuk membangun jembatan di antara kedua lahan dengan maksud agar akses alat berat dapat melalui Cinere.

“Tapi kita keberatan dengan penambahan penduduk yang sekian banyak kan masih akan menimbulkan banyak kesulitan (nantinya),” terang Heru.

“Nah, ini yang kita takutkan saat buka akses. Ini bukan cuma soal keamanan juga, tapi soal (kepadatan) lalu lintas dan kemudian jumlah penduduk yang akan ada di situ dan sebagainya,” sambungnya.

Adapun M mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Depok dengan mencantumkan nama 10 tergugat itu pada awal tahun 2024.

Putusan awal dari PN Depok tidak mengabulkan gugatan tersebut dan justru menghukum penggugat atau M untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.251.000 pada 15 Oktober 2024.

Namun, M mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung, yang kemudian membatalkan putusan dari PN Depok, Kamis (5/12/2024).

Pengadilan Tinggi meminta tergugat membayar ganti rugi dengan pertimbangan bahwa 75 persen dari 100 unit rumah yang akan dibangun telah terjual.

Berdasarkan barang bukti yang diserahkan M, mereka mengeklaim kehilangan pembeli akibat penundaan proyek yang disebabkan oleh perselisihan ini.

“Menghukum para Terbanding semula para tergugat untuk membayar ganti rugi kepada pembanding semula penggugat sebesar Rp 40.849.382.721,50,” kutip isi putusan.