JAKARTA, KOMPAS.com - Perjalanan kereta rel listrik (KRL) menuju Stasiun Manggarai mengalami gangguan akibat adanya kebakaran di area permukiman Manggarai, Jumat (20/12/2024).

Hal itu disampaikan PT KAI Commuter melalui akun X resmi mereka @commuterline, terkait adanya gangguan akibat kebakaran antara Stasiun Manggarai-Tanah Abang.

"#InfoLintas Terdapat kebakaran di area pemukiman warga antara Stasiun Manggarai - Tanah Abang. Untuk perjalanan KA saat ini menunggu aman untuk melintas," tulis informasi tersebut, dikutip Jumat.

PT KAI Commuter meminta maaf karena perjalanan penumpang terganggu. Saat ini proses pemadaman sedang dilakukan.

"Perjalanan KA Jalur Hilir Manggarai—Tanah Abang saat ini belum dapat dilalui, sehubungan masih dalam proses pemadaman. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya," tulis PT KAI.

Sementara ini, Kompas.com masih berusaha menghubungi Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta terkait peristiwa kebakaran tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Piyono mengusulkan pemerintah memanfaatkan dana BPJS Ketenagakerjaan untuk menyukseskan program 3 juta rumah.

Hal ini disampaikannya dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Himperra Tahun 2024 di JW. Marriot Hotel, Jakarta, Kamis (19/12/2024).

Total dana kelolaan BPS Ketenagakerjaan mencapai Rp 700 triliun, dengan manfaat layanan tambahan dalam program jaminan hari tua (JHT) sebesar 20 persen atau senilai Rp 140 triliun.

Tegas Ari, terobosan regulasi diperlukan agar dana JHT bisa dimanfaatkan untuk perumahan dengan tingkat suku bunga di bawah 7 persen atau mendekati suku bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

"Mayoritas nasabah KPR kan pekerja anggota BPJS Ketenagakerjaan, sehingga peruntukan manfaat layanan tambahan untuk pembiayaan perumahan tidak salah sasaran," ujar Ari.

Usulan tersebut muncul karena program 3 juta rumah menyentuh masyarakat berpenghasilan bulanan di bawah Rp 2 juta, serta masyarakat milenial berpenghasilan di atas Rp 8 juta-Rp 10 juta per bulan.

Pasar tersebut dinilai masih sangat besar dengan harga rumah maksimum Rp 500 juta.

Pada kesempatan tersebut, capaian pembangunan rumah oleh sekitar 3.000 anggota Himperra di seluruh Indonesia berkisar di angka 50.000-an per tahun.

"Sekitar 34.000-an itu adalah rumah bersubsidi, sisanya komersial. Terkait dukungan program 3 juta rumah, Bapak Menteri PKP minta produksi dari anggota Himperra bisa 3 kali lipatnya, 150.000 unit per tahun. Kami tentu mendukung itu," lanjutnya.

Ada pun hingga Desember 2024, masih terdapat 45.000 stok rumah yang sudah terbangun dan masih menunggu akad kredit rumah bersubsidi melalui KPR-FLPP.

Dari jumlah stok itu, sebanyak 15.000 unit dibangun oleh pengembang anggota Himperra.

DEPOK, KOMPAS.com- Sejumlah warga di Cinere, Kota Depok, divonis membayar sekitar Rp 40 miliar untuk pengembang perumahan berinisial M.

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung ini muncul setelah terjadi polemik panjang terkait izin pembangunan jembatan yang menghubungkan dua lahan pembangunan perumahan.

Heru, salah satu tergugat, menjelaskan bahwa konflik ini bermula dari rencana M untuk membangun perumahan yang dikenal dengan nama CGR.

Lahan yang dipakai untuk proyek tersebut berada di dekat tempat tinggal Heru. Seluas 20 persen dari total lahan berada di wilayah RW mereka, sedangkan sisanya terletak di wilayah kelurahan Pangkalan Jati.

“Nah itu tanahnya sebagian ada di wilayah RW kami, di perumahan ini. Sebagian lagi ada di wilayah kelurahan lain, namanya Pangkalan Jati, namanya berbatasan,” ungkap Heru kepada Kompas.com pada Jumat (20/12/2024).

Di Pangkalan Jati, lahan yang dimiliki M untuk pembangunan perumahan disebutkan seluas 80 persen.

Heru menegaskan bahwa mereka bersedia mendukung pembangunan tersebut asalkan kedua lahan di Cinere dan Pangkalan Jati tidak dihubungkan dengan jembatan.

“Nah jadi kita bilang, kita enggak mau kalau kemudian dihubungkan karena nanti akan jadi ada jalan akses ke mana-mana (untuk umum). Karena jalan di kompleks kita itu kan yang kita pelihara sendiri sejak dulu, sejak dibikin, kita jaga sendiri,” jelas Heru.

Negosiasi antara warga dan pihak M yang dimulai sejak awal tahun 2023 ternyata tidak berjalan mulus.

Pihak M tetap bersikeras untuk membangun jembatan agar akses jalan dari kedua lahan dapat terhubung, yang memicu gugatan terhadap Heru dan sembilan warga lainnya, serta Badan Keuangan Daerah Depok, di Pengadilan Negeri Depok.

“(Mereka menggugat) dengan alasan bahwa dianggap para Ketua RT dan Ketua RW ini telah melawan hukum menghalangi mereka untuk membuat perumahan,” lanjut Heru.

Putusan awal dari PN Depok tidak mengabulkan gugatan tersebut dan justru menghukum penggugat, M, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.251.000 pada 15 Oktober 2024.

Namun, M kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung, yang membatalkan putusan PN Depok pada Kamis (5/12/2024).

Pengadilan Tinggi meminta tergugat membayar ganti rugi dengan pertimbangan bahwa 75 persen dari 100 unit rumah yang akan dibangun telah terjual.

Berdasarkan barang bukti yang diserahkan M, mereka mengeklaim kehilangan pembeli akibat penundaan proyek yang disebabkan oleh perselisihan ini.

“Menghukum Para Terbanding semula para tergugat untuk membayar ganti rugi kepada pembanding semula penggugat sebesar Rp 40.849.382.721,50,” kutip isi putusannya.

DEPOK, KOMPAS.com- Sejumlah warga di Cinere, Kota Depok, divonis membayar sekitar Rp 40 miliar untuk pengembang perumahan berinisial M.

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung ini muncul setelah terjadi polemik panjang terkait izin pembangunan jembatan yang menghubungkan dua lahan pembangunan perumahan.

Heru, salah satu tergugat, menjelaskan bahwa konflik ini bermula dari rencana M untuk membangun perumahan yang dikenal dengan nama CGR.

Lahan yang dipakai untuk proyek tersebut berada di dekat tempat tinggal Heru. Seluas 20 persen dari total lahan berada di wilayah RW mereka, sedangkan sisanya terletak di wilayah kelurahan Pangkalan Jati.

“Nah itu tanahnya sebagian ada di wilayah RW kami, di perumahan ini. Sebagian lagi ada di wilayah kelurahan lain, namanya Pangkalan Jati, namanya berbatasan,” ungkap Heru kepada Kompas.com pada Jumat (20/12/2024).

Di Pangkalan Jati, lahan yang dimiliki M untuk pembangunan perumahan disebutkan seluas 80 persen.

Heru menegaskan bahwa mereka bersedia mendukung pembangunan tersebut asalkan kedua lahan di Cinere dan Pangkalan Jati tidak dihubungkan dengan jembatan.

“Nah jadi kita bilang, kita enggak mau kalau kemudian dihubungkan karena nanti akan jadi ada jalan akses ke mana-mana (untuk umum). Karena jalan di kompleks kita itu kan yang kita pelihara sendiri sejak dulu, sejak dibikin, kita jaga sendiri,” jelas Heru.

Negosiasi antara warga dan pihak M yang dimulai sejak awal tahun 2023 ternyata tidak berjalan mulus.

Pihak M tetap bersikeras untuk membangun jembatan agar akses jalan dari kedua lahan dapat terhubung, yang memicu gugatan terhadap Heru dan sembilan warga lainnya, serta Badan Keuangan Daerah Depok, di Pengadilan Negeri Depok.

“(Mereka menggugat) dengan alasan bahwa dianggap para Ketua RT dan Ketua RW ini telah melawan hukum menghalangi mereka untuk membuat perumahan,” lanjut Heru.

Putusan awal dari PN Depok tidak mengabulkan gugatan tersebut dan justru menghukum penggugat, M, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.251.000 pada 15 Oktober 2024.

Namun, M kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung, yang membatalkan putusan PN Depok pada Kamis (5/12/2024).

Pengadilan Tinggi meminta tergugat membayar ganti rugi dengan pertimbangan bahwa 75 persen dari 100 unit rumah yang akan dibangun telah terjual.

Berdasarkan barang bukti yang diserahkan M, mereka mengeklaim kehilangan pembeli akibat penundaan proyek yang disebabkan oleh perselisihan ini.

“Menghukum Para Terbanding semula para tergugat untuk membayar ganti rugi kepada pembanding semula penggugat sebesar Rp 40.849.382.721,50,” kutip isi putusannya.

NUSANTARA, KOMPAS.com - Realisasi program Makan Bergizi Gratis di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim), akan melibatkan pelaku Usaha Mikro dan Kecil Menengah (UMKM) lokal.

Sebagai langkah awal, Pemkot Balikpapan melalui Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian (DKUMKMP) mengumpulkan pelaku UMKM.

Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud mengatakan, hal ini dilakukan untuk memetakan UMKM mana saja yang laik dilibatkan, mengingat program makan Bergizi Gratis tidak bsia dilakukan sembarangan.

"Kami ingin melihat siapa saja yang bisa, karena program ini tidak bisa dijalankan dengan sembarang. Bukan yang penting makan gratis," ujar Rahmad, di Balikpapan, Kamis (19/12/2024).

Tak hanya itu, unsur kebersihan, kesehatan, dan kadar gizi makanan yang akan dibagikan juga perlu diperhatikan.

Oleh karena itu, selain UMKM, para ahli gizi juga dilibatkan, agar makanan yang tersajid benar-benar berkualitas, bergizi, sehingga dapat menghasilkan generasi unggul.

Untuk merealisasikan program ini, Rahmad membuka opsi untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan.

Diketahui, dana APBN untuk program ini sebesar Rp 10.000, sementara bahan pangan di Balikpapan cenderung lebih tinggi.

"Untuk itu, kami akan melihat kondisinya nanti," cetus Rahmad.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim melakukan uji coba program Makan Bergizi Gratis.

Di Balikpapan, uji coba program dilaksanakan di dua sekolah yakni Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) Kota Balikpapan, dan SDN 010 Balikpapan.

Pada pelaksanaannya, Penjabat (PJ) Gubernur Kaltim meninjau langsung untuk melakukan evaluasi agar pada pelaksanaan resminya nanti berlangsung lancar.

"Uji coba ini untuk melihat bagaimana pelaksanaan proses kedepannya bila program makan siang bergizi gratis ini berjalan Kaltim," katanya.

Walaupun dana untuk merealisasikan program ini dari APBN, tapi harus mempertimbangkan untuk menambahkan anggaran.

Diketahui, terdapat perbedaan harga kebutuhan pangan di pulau Kalimantan khususnya Kaltim yang relatif tinggi dibanding daerah lainnya, lebih lagi Kota Balikpapan yang bukan merupakan kota penghasil pangan.

"Bila ikut pusat itu hanya Rp 10.000, dan pada percobaan ini kami coba gunakan yang satu porsi Rp 17.000," tuturnya.

Akmal meyakini dari percontohan tersebut untuk tahun 2025 program makan bergizi gratis di Kaltim siap dijalankan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengungkapkan keheranannya terhadap sejumlah profesor yang menolak program makan bergizi gratis untuk anak-anak.

Dalam pernyataannya, Prabowo mempertanyakan para profesor tersebut, apakah mereka benar-benar memahami kondisi masyarakat yang mengalami kelaparan saat ini.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat bertemu dengan mahasiswa Indonesia di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, pada Rabu (18/12/2024).

"Sekarang pun mereka tidak percaya, 'apa iya kemiskinan bisa dikurangi?'. Ya kan? Saya mau bikin program memberi makan untuk semua anak Indonesia pun diejek. Pun ada yang tidak setuju. Sampai sekarang," ujar Prabowo dalam tayangan YouTube Setpres, Kamis (19/12/2024).

"Ada profesor-profesor yang pintar-pintar kok tidak setuju. Heran saya. Profesor pintar atau bodoh, saya tidak tahu itu. Mungkin pintar otaknya, tapi hatinya tidak bisa merasakan kalau anak-anak itu, kalau anak lapar ke sekolah, itu bagaimana caranya. Dia tidak bisa merasakan," sambungnya.

Meskipun menghadapi ejekan, Prabowo menegaskan bahwa ia sudah terbiasa dengan kritik dan fitnah.

Ia menyatakan keyakinannya untuk melanjutkan program makan gratis meskipun ada penolakan.

"Saya yakin, saya berada di atas jalan yang benar. Saya yakin, rakyat Indonesia mendukung saya. Saya akan teruskan program ini," tegasnya.

Prabowo juga mengingatkan bahwa ia baru menjabat sebagai Presiden selama dua bulan.

Ia meminta masyarakat untuk bersabar dan memberi waktu bagi pemerintahannya untuk menunjukkan hasil.

"Dan mereka yang masih meragukan, dua bulan saya memimpin, masih mereka bertanya-tanya, saya sampaikan, 'sabar sedikit, saya baru menjabat dua bulan. Dua bulan, anda sudah hitung berapa koruptor yang sudah ditangkap'," katanya.

KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengajak pemerintah daerah (pemda) untuk bergotong royong dalam mendukung program 3 Juta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Program ini merupakan bagian dari arahan Presiden Republik Indonesia (RI).

Pernyataan tersebut disampaikan Tito saat menghadiri peresmian Rumah Susun (Rusun) Rancaekek dan Solokan Jeruk, serta peluncuran program Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Perkotaan, yang berfokus pada fasilitasi rumah susun dan pemberdayaan ekonomi di Rusun Rancaekek, Kabupaten Bandung, Rabu (18/12/2024).

Ia menegaskan bahwa peresmian Rusun Rancaekek dan Solokan Jeruk adalah bagian dari upaya pemerintah untuk merealisasikan program 3 Juta Rumah bagi MBR.

Tito juga mengimbau pemda dengan kapasitas fiskal yang besar untuk lebih aktif menyediakan hunian layak bagi warganya.

"Kami berharap gelombang ini dapat menyebar ke seluruh daerah. Oleh karena itu, kami tidak akan berhenti di sini," ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (19/12/2024).

Tito juga mengapresiasi keterlibatan berbagai pihak dalam program ini, termasuk Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), sektor usaha melalui corporate social responsibility (CSR), dan masyarakat.

"Ini adalah (contoh) bentuk gotong royong kita yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia," tuturnya.

Tito juga mengajak media untuk menyebarkan informasi mengenai program tersebut agar bisa menjadi inspirasi bagi daerah lain.

Ia berharap, acara tersebut dapat mendorong masyarakat untuk lebih aktif mendesak pemda untuk bergerak.

Tito berharap, program tersebut tidak hanya berhenti pada acara seremonial, tetapi harus memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.

"Kami berharap kegiatan ini akan terus berlanjut dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan," ucapnya.

Sebagai informasi, acara tersebut juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat (Jabar) Bey Triadi Machmudin, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jabar Herman Suryatman, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Jabar.

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Wakil Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Pilar Saga Ichsan memperkirakan, total anggaran program makan bergizi gratis (MBG) di Tangsel pada 2025 mencapai Rp 300 miliar.

"Kalau ditotal mungkin sekitar Rp 300 miliar dalam satu tahun," ujar Pilar usai meninjau uji coba makan bergizi gratis di SMPN 19 Tangsel, Jalan Widya Kencana, Ciater, Serpong, Tangsel, Rabu (18/12/2024).

Pilar bilang, pihaknya sudah menyiapkan anggaran Rp 139 miliar yang berasal dari lima persen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tangsel untuk melaksanakan program yang digagas Presiden Prabowo Subianto itu.

"Untuk anggaran murni di Tangsel tahun 2025, kami siapkan Rp 139 miliar, yang mencakup tingkat TK, SD, dan SMP, baik negeri maupun swasta," kata dia.

Pilar menambahkan, pembiayaan program makan bergizi gratis tingkat SMA akan dilakukan Pemerintah Provinsi Banten.

Adapun Pemkot Tangsel telah melakukan uji coba makan bergizi gratis di dua sekolah, yaitu TK Negeri Pembina 1 dan SMPN 19 Tangsel. Nantinya program tersebut akan dilaksanakan secara serentak pada 2025.

"Nanti, pada saat pelaksanaannya semua sekolah akan berjalan serentak. Dalam satu bulan pertama akan ada evaluasi, untuk melihat seperti apa kekurangannya dan apa saja kendalanya," jelas Pilar.

Pemkot Tangsel masih menunggu petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis ini.

"Pasti dari pemerintah pusat juga ada evaluasi, seperti apa kekurangannya, apa kendalanya. Sambil menunggu juklak dan juknisnya," ucap dia.

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Tangerang Selatan menyiapkan anggaran sebesar Rp 139 miliar untuk program makan bergizi gratis di tahun 2025.

Wakil Wali Kota Tangsel, Pilar Saga Ichsan mengatakan, anggaran ini sesuai dengan arahan pemerintah pusat, yakni sebesar 5 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Untuk anggaran murni di tahun 2025, kami siapkan Rp 139 miliar untuk satu tahun. Itu mencakup tingkat TK, SD, SMP, baik negeri maupun swasta,” ujar Pilar di SMPN 19 Tangsel, Jalan Widya Kencana, Ciater, Serpong, Tangsel, Rabu (18/12/2024).

Adapun untuk tingkat SMA, akan ditangani langsung oleh Pemerintah Provinsi Banten.

Jika dihitung total anggaran keseluruhan untuk program makan bergizi gratis di Tangsel diperkirakan mencapai Rp 300 miliar per tahun.

“Kalau untuk SMA nanti di pemerintah Provinsi Banten, dan akan ada tambahan dari pemerintah pusat. Kalau dihitung total, mungkin sekitar Rp 300 miliar dalam satu tahun,” kata dia.

Sebelumnya, Pemkot Tangsel telah melakukan tahap uji coba makan bergizi gratis di dua sekolah, yaitu TK Negeri Pembina 1 dan SMPN 19 Tangsel. Nantinya program tersebut akan dilaksanakan secara serentak pada 2025.

“Nanti, pada saat pelaksanaannya semua sekolah akan berjalan serentak. Dalam satu bulan pertama akan ada evaluasi, untuk melihat seperti apa kekurangannya dan apa saja kendalanya,” jelas Pilar.

Pemkot Tangsel masih menunggu petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis ini.

“Pasti dari pemerintah pusat juga ada evaluasi, seperti apa kekurangannya, apa kendalanya. Sambil menunggu juklak dan juknisnya,” ucap dia.

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) melaksanakan uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMP Negeri 19 Tangsel, Jalan Widya Kencana, Ciater, Serpong, pada Rabu (18/12/2024).

Pada uji coba kedua ini, menu yang disajikan meliputi nasi dengan lauk ayam katsu, daun selada yang dipotong kecil, sepotong buah semangka, dan susu putih 200 mililiter.

"Ini yang kali kedua uji coba makan bergizi gratis setelah sebelumnya di TK Pembina 1. Tadi Alhamdulillah ada 40 lebih siswa yang mengikuti, itu kelas 7 semua," ujar Wakil Wali Kota Tangsel Pilar Saga Ichsan saat ditemui di lokasi.

Pagu per porsi makanan pada uji coba ini adalah Rp 12.000, sama dengan harga pada uji coba sebelumnya di TK Pembina 1.

Meskipun demikian, Pilar memastikan pihaknya akan berusaha menyesuaikan harga tersebut sesuai dengan arahan pemerintah pusat, yang menetapkan harga makanan MBG sebesar Rp 10.000 per porsi.

"Hari ini harga masih sama Rp 12.000, sudah sama susu tapi nanti kami sesuaikan. Makanya kami akan menunggu petunjuk teknisnya seperti apa. Kalau memang Rp10.000, nanti disesuaikan lagi," kata Pilar.

Pada uji coba sebelumnya di TK Negeri Pembina 1, menu yang disajikan terdiri dari nasi, ayam goreng, tumis sayur buncis dan wortel, dua potong buah semangka, dan susu coklat ukuran 50 mililiter dengan harga yang sama, yaitu Rp12.000 per porsi.

Meskipun harga dan menu bisa berubah, semua disesuaikan dengan kondisi bahan pangan di Tangsel dan penghitungan gizi yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tangsel, Deden Deni, menyatakan bahwa pelaksanaan program MBG secara penuh akan direalisasikan pada tahun depan.

"Insya Allah di Tangsel akan direalisasikan di tahun depan," kata Deden.

Program ini diharapkan dapat meningkatkan gizi anak-anak di Tangsel serta mendukung perkembangan mereka di usia dini.

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Pilar Saga Ichsan membagikan makanan ke siswa siswi SMP Negeri 19 Tangsel saat uji coba program Makan Bergizi Gratis, Rabu (18/12/2024).

Pengamatan Kompas.com, Pilar yang mengenakan kemeja batik lengan panjang berwarna cokelat kuning memberikan kotak berisi makanan kepada salah satu siswa kelas 7 bernama Fadel (12).

Fadel yang saat itu duduk sebelahan dengan temannya, Keano (13), menerima kotak makanan yang diberikan oleh Pilar.

Dalam kotak makan itu, terdapat nasi dengan lauk Chicken katsu atau ayam filet yang digoreng dengan tepung roti, daun selada yang dipotong kecil, satu potong buah semangka, dan susu putih ukuran 200 mililiter.

Setelah makanannya dibagikan satu per satu untuk 40 siswa, mereka membaca doa makan terlebih dahulu kemudian langsung menyantap hidangan itu.

Sesekali Pilar juga mengajak berbicara siswa kelas 7 SMPN 19 Tangsel. Salah satunya adalah Fadel.

"Bagaimana makanannya?," tanya Pilar dan dijawab oleh Fadel dengan senyuman.

"Biasanya suka dibawain bekal?," tanya Pilar lagi.

"Iya, pak. Biasanya suka dibawain sama orangtua," jawab Fadel.

Kemudian, Pilar meminta Fadel untuk menghabiskan makanan yang sudah disediakan itu.

"Dihabiskan ya makanannya. Pelan-pelan makannya, nanti tersedak," kata Pilar.

Setelah itu, Pilar berkeliling untuk memastikan makanan yang disajikan kepada para murid tanpa sisa.

SMPN 19 Tangsel merupakan sekolah kedua yang menjalankan uji coba program makan bergizi gratis. Sebelumnya, uji coba makan bergizi gratis di Tangsel pertama kali dilakukan di TK Negeri Pembina 1 pada Kamis (5/12/2024).

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tangsel, Deden Deni menyatakan, pelaksanaan program makan bergizi gratis secara penuh direncanakan pada tahun depan.

"Insya Allah di Tangsel akan direalisasikan di tahun depan," kata Deden, Kamis (5/12/2024).

Program makan bergizi gratis ini diharapkan dapat meningkatkan gizi anak-anak di Tangsel sekaligus mendukung perkembangan mereka di usia dini.

KOMPAS.com - Pemerintah telah menetapkan pemangkasan anggaran makan bergizi gratis (MBG), yang semula Rp 15.000 menjadi Rp 10.000. Pemangkasan ini merupakan imbas dari terbatasnya anggaran pemerintah.

Pemerintah menilai, dana Rp 10.000 cukup untuk memenuhi kebutuhan makan bergizi gratis untuk setiap porsi. Kebijakan ini tentu menuai ragam pro kontra, terutama dari para ahli.

Pakar Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (Unair) menyoroti pemangkasan ini.

Ia mengatakan bahwa kebijakan ni merupakan keputusan yang rasional dari sisi pemerintah, namun juga perlu pertimbangan dari sisi rakyat.

“Keputusan untuk mengurangi anggaran makan bergizi gratis merupakan keputusan yang rasional bagi pemerintah mengingat keterbatasan anggaran. Bagi rakyat sebaliknya. Yang penting sekarang bagaimana dengan anggaran yang terbatas, pemerintah dapat menyediakan MBG yang layak dan bergizi,” ujarnya dikutip pada Rabu (18/12/2024), dilansir dari laman Unair.

Pentingnya komunikasi kebijakan

Prof. Jusuf menilai komunikasi kebijakan merupakan aspek krusial bagi pemerintah, sehingga pejabat perlu berhati-hati dalam membuat janji kepada rakyat.

“Omongan pejabat pada dasarnya itu kebijakan yang sifatnya tidak tertulis. Omongannya menjadi pegangan rakyat. Jika tidak terealisasi bisa menimbulkan kekecewaan. Jadi, pemerintah harus belajar bagaimana berkomunikasi yang baik dengan rakyatnya,” jelasnya.

Ia mencontohkan kasus kenaikan gaji guru yang tidak terealisasikan. Menurutnya, hal serupa berpotensi terjadi pada program MBG apabila pemerintah tidak memastikan implementasinya dengan baik.

“Program ini merupakan program andalan Presiden untuk peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Khususnya dalam mengatasi masalah stunting. Oleh karena itu, pemerintah harus sungguh-sungguh dalam pelaksanaannya,” ungkapnya.

Program MBG harus terealisasi sesuai harapan rakyat

Program makan bergizi gratis menjadi salah satu janji kampanye yang paling digadang-gadang oleh Presiden. Mengingat hal tersebut, Prof. Jusuf pun menekankan bahwa realisasi program ini harus sesuai dengan harapan rakyat.

“Jika janji kampanye adalah memberikan makan siang gratis, maka itu harus dipenuhi tanpa mengurangi kualitasnya. Komunikasikan kebijakan yang tidak sesuai dengan rencana awal kepada masyarakat dengan sejelas jelasnya tanpa mengabaikan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut,” tambahnya.

Tak hanya itu, Prof. Jusuf juga mengingatkan pentingnya pasti dalam menjalankan program ini.

“Pemimpin itu baru makan setelah rakyatnya makan. Itu harus direnungkan oleh pemimpin kita bersama. Kalau seperti itu pemerintah tidak akan asal merealisasikan program MBG ini. Pemerintah harus menunjukkan kesungguhan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui program ini,” pungkasnya.