JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi V DPR RI Lasarus memastikan tidak akan ada tambahan anggaran untuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Lasarus menyatakan, anggaran Kementerian PKP untuk tahun 2025 tetap menggunakan dari hasil yang sudah disahkan dalam rapat kerja dengan Komisi V pada awal September yang lalu, sebelum Kementerian PUPR dipecah menjadi dua.

Pada rapat itu disahkan anggaran Kementerian PUPR sebesar Rp 116.227.045.313. Kemudian, pada tanggal 29 November 2024, pihaknya telah menerima surat Menteri Pekerjaan Umum dengan nomor KU0101-MN/1171117 tentang usulan alokasi dalam anggaran tahun 2025, yaitu Kementerian PU sebesar Rp 110.952.654.255.000 dan Kementerian PKP sebesar Rp 5.274.391.058.000.

KOMPAS.com/BAHARUDIN AL FARISI Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara saat ditemui di Rusunawa Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, Sabtu (30/11/2024).

Menteri PKP Maruarar Sirait sebelumnya sudah meminta adanya tambahan anggaran sebesar Rp 48,4 triliun ke Kementerian Keuangan.

Dana tersebut nantinya digunakan untuk beberapa program di bidang perumahan, salah satunya adalah Program 3 Juta Rumah untuk masyarakat.

"Kami mengharapkan dukungan dan masukan dari Kementerian Keuangan terkait dengan usulan program dan kebutuhan anggaran Kementerian PKP," ujar dia saat melakukan rapat koordinasi dengan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (15/11/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi NasionalDadan Hindayana mengatakan, uji coba program makan bergizi gratis di Aceh, Pulau Sumatera, hingga wilayah lain akan dimulai pada Desember 2024 bulan ini.

Uji coba dilakukan salah satunya untuk mengetahui anggaran Rp 10.000 per porsi relevan di daerah lain atau sebaliknya karena anggaran tersebut saat ini masih rata-rata usai pihaknya melakukan uji coba selama 11 bulan terakhir di Pulau Jawa.

"Kita baru akan uji coba di Desember. Ya Kita sudah siap-siap, nih," kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2024).

"Untuk sementara dari hasil uji coba di Jawa (Rp 10.000 per porsi) itu yang kita dapatkan. Ya tapi kita belum tahu nih, yang di luar Jawa, karena kita baru mau akan melakukan di Desember," ujar dia.

Dadan menuturkan, petugas untuk melakukan uji coba tersebut sudah mulai turun ke lapangan.

Ada yang melakukan uji coba di Aceh, Palembang, hingga Pulau Sumatera. Ada pula yang turun ke Merauke di wilayah Papua.

"Dan mereka sudah sampai di tempat masing-masing. Nah, itu akan mempersiapkan dalam beberapa hari ini Desember nanti kita uji coba," ucap Dadan.

Lebih lanjut, Dadan menjelaskan, badan gizi tidak membeli paket makanan, melainkan bahan baku untuk diolah menjadi makanan jadi.

Satuan pelayanan yang tersebar di seluruh Indonesia bakal mengelola anggaran Rp 7-10 miliar secara bervariasi untuk keperluan distribusi program.

Setiap satuan pelayanan bakal mengelola sekitar 3.000 kelompok penerima yang basis datanya dari sekolah. Setelahnya akan ditambah dengan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Sebanyak 85 persen dari anggaran tersebut bakal digunakan untuk membeli bahan baku makanan. Satuan pelayanan itu pun seluruhnya akan dikelola oleh BGN.

"Semua satuan pelayanan yang mengelola Badan Gizi Nasional, seluruh satuan pelayanan dari Sabang sampai Merauke. Penyiapan infrastruktur bisa dilakukan melalui dana APBN, bisa melalui kementerian lain, lembaga lain, termasuk TNI/Polri, bisa juga melalui mitra," sebut dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, satuan pelayanan yang tersebar di seluruh Indonesia bakal mengelola anggaran Rp 7-10 miliar secara bervariasi untuk keperluan distribusi program.

Pasalnya, satuan pelayanan bakal mengelola sekitar 3.000 kelompok penerima yang basis datanya dari sekolah. Setelahnya akan ditambah dengan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

"Jadi satu-satuan pelayanan itu nanti akan mengelola uang kisarannya antara Rp 7-10 miliar, itu bervariasi setiap wilayah," kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2024).

Dadan menyampaikan, sebanyak 85 persen dari dana yang diturunkan bakal digunakan untuk membeli bahan baku, kemudian dimasak menjadi makanan jadi untuk didistribusikan kepada penerima.

Sisanya, sekitar 10,5 persen akan digunakan untuk menggaji atau membayar ibu-ibu yang memasak maupun mengolah bahan tersebut.

Begitu pula untuk keperluan lain, misalnya ketika bapak-bapak akan dimobilisasi untuk mencuci dan sebagainya.

Ia lantas mengingatkan, Badan Gizi tidak membeli paket makanan, melainkan bahan baku yang akan diolah dengan anggaran rata-rata sekitar Rp 10.000 per porsi.

"Jadi mohon diingat bahwa Badan Gizi tidak membeli paket makan, tetapi membayar bahan baku. Menu itu akan diset 1 bulan. Katakanlah kalau hari Senin kita masak ayam balado dengan sayur, dengan nasi, dengan buah. Berapa bahan baku hari itu, itu yang dibayar," beber Dadan.

Menurut rencana, bakal ada sekitar 30.000 satuan pelayanan di seluruh Indonesia yang bertugas mengecek data setiap radius 6 kilometer dari tempatnya untuk menentukan penerima berbasis data.

"Berapa jumlah (penerima dari radius 6 kilometer), Itu dari pengalaman kita yang selama 11 bulan. Itu akan bertambah 10 persen dari data anak sekolah," jelas Dadan.

Sebagai informasi, program makan bergizi gratis bakal dimulai pada 2 Januari 2025 dengan sasaran 3 juta anak pada 3 bulan pertama.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, satuan pelayanan yang tersebar di seluruh Indonesia bakal mengelola anggaran Rp 7 miliar-Rp 10 miliar secara bervariasi untuk keperluan distribusi program.

Pasalnya, satuan pelayanan bakal mengelola sekitar 3.000 kelompok penerima yang basis datanya dari sekolah. Setelahnya akan ditambah dengan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

"Jadi satu-satuan pelayanan itu nanti akan mengelola uang kisarannya antara Rp 7 miliar-Rp 10 miliar, itu bervariasi setiap wilayah," kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2024).

Dadan menyampaikan, sebanyak 85 persen dari dana yang diturunkan bakal digunakan untuk membeli bahan baku, kemudian dimasak menjadi makanan jadi untuk didistribusikan kepada penerima.

Sisanya, sekitar 10,5 persen akan digunakan untuk menggaji atau membayar ibu-ibu yang memasak maupun mengolah bahan tersebut.

Begitu pula untuk keperluan lain, misalnya ketika bapak-bapak akan dimobilisasi untuk mencuci dan sebagainya.

Ia lantas mengingatkan, Badan Gizi tidak membeli paket makanan, melainkan bahan baku yang akan diolah dengan anggaran rata-rata sekitar Rp 10.000 per porsi.

"Jadi mohon diingat bahwa Badan Gizi tidak membeli paket makan, tetapi membayar bahan baku. Menu itu akan diset 1 bulan. Katakanlah kalau hari Senin kita masak ayam balado dengan sayur, dengan nasi, dengan buah. Berapa bahan baku hari itu, itu yang dibayar," beber Dadan.

Menurut rencana, bakal ada sekitar 30.000 satuan pelayanan di seluruh Indonesia yang bertugas mengecek data setiap radius 6 kilometer dari tempatnya untuk menentukan penerima berbasis data.

"Berapa jumlah (penerima dari radius 6 kilometer), Itu dari pengalaman kita yang selama 11 bulan. Itu akan bertambah 10 persen dari data anak sekolah," jelas Dadan.

Sebagai informasi, program makan bergizi gratis bakal dimulai pada 2 Januari 2025 dengan sasaran 3 juta anak pada 3 bulan pertama.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto memperkirakan anggaran negara hanya mampu membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp 10.000 per orang, atau turun dari rencana sebelumnya yang sebesar Rp 15.000 per orang.

Terkait hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa pembahasan anggaran MBG menjadi wewenang Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Badan Gizi Nasional (BGN).

Sehingga, dia mengaku tidak tahu menahu apakah anggarannya benar akan sebesar Rp 10.000 per orang dan mencukupi dengan kondisi harga pangan saat ini.

"Itu nanti bisa ditanyakan dengan Menteri Keuangan, rinciannya sama Badan Gizi. Karena waktu membahas dari Rp 10.000 kan itu bukan koordinasi saya," ujarnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (2/12/2024).

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengungkapkan bahwa Kemenko Pangan tidak ikut membahas dan menghitung anggaran Makan Bergizi Gratis lantaran hanya berperan sebagai pelaksana.

Yang jelas, pemerintah dalam RAPBN 2025 menganggarkan Rp 71 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis yang akan dikelola oleh BGN.

"Badan Gizi anggarannya total Rp 71 triliun. Tetapi apa isinya? Tentu itu dibahas dengan Menteri Keuangan, Badan Gizi, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Itu dibahas di situ ya, jadi dalam pelaksanaannya nanti di bawah saya," jelasnya.

Sebelumnya, dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Jumat (29/11/2024) kemarin, Presiden Prabowo mengaku ingin menganggarkan Rp 10.000 per porsi untuk Makan Bergizi Gratis.

Berdasarkan perhitungan pemerintah, anggaran Rp 10.000 per porsi dinilai sudah cukup.

"Kita ingin Rp 15.000 (per porsi), tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," ujar Prabowo.

Menariknya, penetapan anggaran Rp 10.000 ini dilakukan beberapa hari setelah Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut anggaran program Makan Bergizi Gratis dipatok sebesar Rp 15.000 per anak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Hitungan APBN adalah Rp 15.000 per anak, tapi nanti kan fleksibel tergantung tingkat kemahalan di daerah," kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (26/11/2024).

Adapun anggaran mengenai program Makan Bergizi Gratis telah diotak-atik sejak lama. Bahkan, sempat mencuat isu bahwa anggaran untuk Makan Bergizi Gratis ini disunat dari Rp 15.000 menjadi Rp 7.500.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi NasionalDadan Hindayana menegaskan pemerintah tidak akan bergantung pada pihak manapun, termasuk luar negeri, terkait program makan bergizi gratis.

Dadan mengatakan, kemampuan Indonesia dalam menyediakan makan bergizi gratis harus dilakukan dalam rangka kemandirian bangsa.

"Kita mandiri kan, kita melakukan program makan bergizi itu inisiatif pemerintah, dan kita akan lakukan mandiri. Kita tidak tergantung dengan luar negeri dan tidak bergantung pada pihak manapun. Paham kan? Ini untuk kemandirian bangsa loh," ujar Dadan di Istana, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2024).

Hal ini disampaikan Dadan merespons pertanyaan mengenai komitmen pemerintah dengan negara asing terkait bantuan untuk program makan bergizi gratis RI.

Diketahui, dalam lawatan Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini, China, Inggris, hingga Amerika Serikat (AS) menyatakan akan mendukung program makan bergizi gratis.

Dadan memastikan, negara seperti China dan Inggris belum memberikan bantuan apapun untuk makan bergizi gratis di RI.

Dadan kembali mengingatkan bahwa Indonesia mengutamakan kemandirian bangsa.

"Enggak ada. Pinjaman pasti tidak akan mungkin. Enggak akan mungkin diambil karena kita ingin kemandirian bangsa," tuturnya.

Sebelumnya, Presiden AS Joe Biden menyatakan dukungannya terhadap program makan bergizi gratis yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Presiden Biden juga menyatakan dukungannya terhadap program nasional Indonesia untuk menyediakan makanan bergizi dan sehat bagi anak sekolah dan ibu hamil," demikian tertulis dalam keterangan Gedung Putih, Rabu (13/11/2024).

Pemerintahan China juga sepakat untuk mendukung pendanaan program makan bergizi gratis saat Prabowo berkunjung ke negara mereka.

Kedua negara dalam hal ini menyepakati pendanaan "Food Supplementaion and School Feeding Programme in Indonesia".

Kesepakatan itu dibacakan dalam acara penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Tiongkok yang disaksikan langsung oleh Prabowo dan Xi Jinping.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Tiongkok yang akan mendukung program Indonesia ini telah lebih dulu melaksanakan program tersebut untuk rakyat mereka.

"Ya mereka (pemerintah Tiongkok) akan men-support karena mereka juga sudah melaksanakan makan bergizi di sini," kata Airlangga di Beijing, Minggu (10/11/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi NasionalDadan Hindayana menegaskan pemerintah tidak akan bergantung pada pihak manapun, termasuk luar negeri, terkait program makan bergizi gratis.

Dadan mengatakan, kemampuan Indonesia dalam menyediakan makan bergizi gratis harus dilakukan dalam rangka kemandirian bangsa.

"Kita mandiri kan, kita melakukan program makan bergizi itu inisiatif pemerintah, dan kita akan lakukan mandiri. Kita tidak tergantung dengan luar negeri dan tidak bergantung pada pihak manapun. Paham kan? Ini untuk kemandirian bangsa loh," ujar Dadan di Istana, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2024).

Hal ini disampaikan Dadan merespons pertanyaan mengenai komitmen pemerintah dengan negara asing terkait bantuan untuk program makan bergizi gratis RI.

Diketahui, dalam lawatan Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini, China, Inggris, hingga Amerika Serikat (AS) menyatakan akan mendukung program makan bergizi gratis.

Dadan memastikan, negara seperti China dan Inggris belum memberikan bantuan apapun untuk makan bergizi gratis di RI.

Dadan kembali mengingatkan bahwa Indonesia mengutamakan kemandirian bangsa.

"Enggak ada. Pinjaman pasti tidak akan mungkin. Enggak akan mungkin diambil karena kita ingin kemandirian bangsa," tuturnya.

Sebelumnya, Presiden AS Joe Biden menyatakan dukungannya terhadap program makan bergizi gratis yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Presiden Biden juga menyatakan dukungannya terhadap program nasional Indonesia untuk menyediakan makanan bergizi dan sehat bagi anak sekolah dan ibu hamil," demikian tertulis dalam keterangan Gedung Putih, Rabu (13/11/2024).

Pemerintahan China juga sepakat untuk mendukung pendanaan program makan bergizi gratis saat Prabowo berkunjung ke negara mereka.

Kedua negara dalam hal ini menyepakati pendanaan "Food Supplementaion and School Feeding Programme in Indonesia".

Kesepakatan itu dibacakan dalam acara penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Tiongkok yang disaksikan langsung oleh Prabowo dan Xi Jinping.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Tiongkok yang akan mendukung program Indonesia ini telah lebih dulu melaksanakan program tersebut untuk rakyat mereka.

"Ya mereka (pemerintah Tiongkok) akan men-support karena mereka juga sudah melaksanakan makan bergizi di sini," kata Airlangga di Beijing, Minggu (10/11/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Koperasi mendata koperasi-koperasi yang akan dilibatkan dalam program makan bergizi gratis.

“Nanti kami sampaikan lebih lanjut datanya. Lagi kami data,” kata Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi usai melantik pejabat eselon I di kantor Kemenkop, Jakarta Selatan, Senin (2/12/2024).

Budi Arie mengatakan, Kemenkop juga mendata koperasi-koperasi yang akan menyuplai kebutuhan susu sapi dalam makan bergizi gratis.

“Gabungan Koperasi Susu Indonesia memerlukan banyak perhatian, karena bisa memberi sumbangsih bagi program makan bergizi gratis,” tutur Budi Arie.

Budi Arie juga memastikan bahwa produksi susu sapi dari Gabungan Koperasi Susu Indonesia akan seluruhnya diserap.

Ia menyebutkan, produksi susu sapi dari Gabungan Koperasi Susu Indonesia mencapai 1,3 juta liter per hari, sementara kebutuhan bisa 4-5 juta liter per hari.

“Jadi memang pasti diserap semua susu. Kita berharap semua susu yang dihasilkan oleh koperasi susu Indonesia ini bisa diserap,” kata Budi Arie.

Sebelumnya, Budi Arie menekankan pentingnya keterlibatan koperasi dalam penyediaan bahan baku seperti telur, beras, hingga susu dalam distribusi pada program makan bergizi gratis.

Oleh sebab itu, dia meminta agar dilakukan validasi koperasi-koperasi aktif yang siap untuk terlibat dalam program tersebut.

"Kita harap koperasi menjadi bagian dari ekosistem ini sehingga harus diorganisir secara bagus karena ini program nasional yang memiliki multiplier effect yang sangat besar bagi masyarakat," ujar Budi Arie dalam siaran pers Kemenkop, Rabu (13/11/2024).

Budi Arie mengungkap empat tujuan utama dari program makan bergizi gratis, yaitu menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, menurunkan angka stunting, menurunkan angka kemiskinan, dan menggerakkan ekonomi rakyat.

Untuk itu, ia meminta program makan bergizi gratis ini harus didukung oleh semua pihak.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi memastikan susu sapi yang dihasilkan dari koperasi-koperasi Indonesia akan diserap untuk program makan bergizi gratis.

Budi Arie mengatakan, produksi susu sapi segar yang dihasilkan koperasi-koperasi Indonesia hanya sekitar 1,3 juta liter per hari. Jumlah ini masih kurang banyak dari kebutuhan.

“Produksi susu sapi dari Gabungan Koperasi Susu 1,3 juta liter, sementara kebutuhan bisa 4-5 juta liter susu per hari. Jadi, memang pasti diserap semua susunya,” kata Budi Arie usai melantik pejabat eselon I di kantor Kemenkop, Jakarta Selatan, Senin (2/12/2024).

Data terbaru dari Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI) menunjukkan, rata-rata produksi harian susu segar mencapai 1,23 juta liter per hari. Sementara itu, kebutuhan untuk memenuhi program makan bergizi gratis sekitar 3 juta liter per hari.

“Kita berharap semua susu yang dihasilkan oleh koperasi susu Indonesia ini bisa diserap,” kata Budi Arie.

Di sisi lain, Kemenkop sedang mendata koperasi-koperasi yang akan dilibatkan dalam program makan bergizi gratis, termasuk koperasi susu.

“Gabungan Koperasi Susu Indonesia memerlukan banyak perhatian, karena bisa memberi sumbangsih bagi program makan bergizi gratis,” tutur Budi Arie.

Pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto akan melaksanakan program makan bergizi gratis, dimulai di 932 titik pada 2 Januari 2025.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana saat sambutan pada acara Simposium Pangan Nasional bertema “Program Makan Bergizi Gratis sebagai Motor Penggerak Transformasi Sistem Pangan Tangguh Berbasis Potensi Pangan Fungsional dan Kearifan Lokal-Nasional” di Indofood Tower, Jakarta, Senin (25/11/2024).

“Insya Allah Januari (2025) kita akan lakukan program secara masif, dimulai dari 932 titik. Nanti akan berkembang menjadi 2.000 titik di April (2025), kemudian berkembang menjadi 5.000 titik di bulan Juli-Agustus (2025),” kata Dadan.

Dadan menyebutkan, program ini akan menjangkau 82,9 juta penerima yang terdiri dari anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak bawah lima tahun (balita).

Ia mengatakan, akan ada sekitar 30.000 satuan pelayanan yang melayani program makan bergizi gratis.

KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menjelaskan bahwa pihaknya memiliki potensi cadangan tanah telantar mencapai 1,3 juta hektar.

Dari jumlah itu, sekitar 854.000 hektar di antaranya sudah teridentifikasi penggunaannya. Salah satunya untuk perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menurut Nusron, terdapat sekitar 79.000 hektar tanah telantar bisa dipergunakan untuk perumahan dalam rangka mendukung Program 3 Juta Rumah.

Sementara itu, pelaksanaan Program 3 Juta Rumah dinilai setidaknya membutuhkan lahan seluas 26.000 hektar.

"Jadi menurut hemat saya, rasanya tanahnya cukup untuk menopang program Tiga Juta Rumah. Selebihnya, masih di-collect untuk diidentifikasi penggunaannya dari total potensi 1,3 juta hektar," terangnya dalam keterangan tertulis dikutip pada Senin (2/12/2024).

Lanjut Nusron, selain untuk perumahan, tanah telantar sekitar 854.000 hektar itu juga mencakup untuk penggunaan sektor lainnya.

"Bisa dipakai untuk tanaman pangan, ada yang bisa untuk perumahan, kawasan industri untuk menopang hilirisasi, ada yang bisa dipakai untuk permukiman dan ada juga yang bisa digunakan untuk transmigrasi," pungkasnya.

TANGERANG, KOMPAS.com - Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang, Jamaluddin menyatakan kesiapannya dalam melaksanakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2025.

Sebab, pihaknya telah melaksanakan uji coba MBG di 114 sekolah dasar (SD) di Kota Tangerang. Itu menjadi bukti kesiapaan terhadap program MBG.

"Sekolah sudah terbiasa. Jadi insya Allah siap melaksanakannya di tahun depan," ujar Jamaluddin melalui keterangannya, Senin (2/12/2024).

Pihaknya juga telah melaksanakan evaluasi secara menyeluruh, baik dari segi pelaksanaan di sekolah maupun penyedia makanan dalam proses uji coba MBG sejak Agustus 2024.

"Dari sisi penyedia, kami terus meningkatkan kualitas, termasuk rasa dan takaran gizi, agar lebih sempurna," kata dia.

Adapun, untuk anggaran program MBG, pihaknya telah memasukannya ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan berharap ada tambahan anggaran dari pemerintah pusat.

"Kami telah menganggarkan program MBG dalam APBD dan diharapkan mendapatkan dukungan anggaran tambahan dari pemerintah pusat," imbuh dia.

Diketahui, DPRD Kota Tangerang menyetujui alokasi anggaran Rp 30 miliar untuk program MBG di sekolah pada 2025.

Anggaran ini ditetapkan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangerang tahun 2025.

"Kami baru saja menyelesaikan amanah penetapan anggaran untuk realisasi program Makan Bergizi Gratis pada tahun depan sebesar Rp 30 miliar," ujar Ketua DPRD Kota Tangerang Rusdi Alam dalam keterangannya, Senin.

Selain itu, anggota dewan akan mengawal program ini hingga terlaksana dengan baik.

Program ini dirancang untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya siswa di tingkat SD, SMP, dan SMA/sederajat.

Oleh sebab itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk memastikan kelancaran program ini.

DPRD juga akan menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat mengenai mekanisme pelaksanaan.

"Kami bersama pemerintah daerah masih menunggu mekanisme pelaksanaan dari pemerintah pusat, sekaligus terus melakukan persiapan dengan mempertimbangkan banyak masukan, termasuk dari Kota Tangerang," kata dia.

KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN mengemukakan sejumlah usulan perubahan terkait pelaksanaan kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada tahun 2025.

Tujuannya agar bisa mendukung percepatan Program 3 Juta Rumah dalam setahun, mengingat FLPP merupakan skema pembiayaan rumah subsidi yang cukup diminati masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Minat masyarakat untuk memanfaatkan KPR FLPP untuk rumah subsidi sangat tinggi. Program pembiayaan perumahan yang pro-rakyat ini perlu didukung dan dilanjutkan," ujar Menteri PKP, Maruarar Sirait saat Diskusi Program 3 Juta Rumah yang digelar BTN di Jakarta pada Jumat (29/11/2024).

Dirangkum oleh Kompas.com, berikut sejumlah usulan perubahan pelaksanaan FLPP pada tahun 2025:

Kuota Ditambah Jadi 800.000 Unit

Ara, sapaan akrab Maruarar Sirait mengatakan bahwa pihaknya ingin meningkatkan kuota FLPP tahun 2025 menjadi 800.000 unit.

Pengembang dan perbankan dinilai sangat mendukung apabila kuota FLPP ke depan ditingkatkan jumlahnya.

"Kami akan meyakinkan DPR, Kemenkeu, BPKP serta pemangku kepentingan lain bahwa program ini sangat berhasil," katanya dalam keterangan tertulis pada Minggu (1/12/2024).

Direktur Utama BTN, Nixon L Napitupulu menyambut baik rencana Kementerian PKP yang ingin menaikkan kuota FLPP pada tahun 2025 menjadi 800.000 unit.

Pihaknya akan membicarakan hal ini secara intens dengan Maruarar Sirait dan Wakil Menteri (Wamen) PKP Fahri Hamzah, serta asosiasi perumahan terkait.

"Kami diskusi dan menyambut baik ya ada upaya menaikkan kuota KPR Subsidi dari biasanya 200.000-an menjadi angka 800.000-an," ucap Nixon dalam dialog interaktif bersama BTN, Jumat (29/11/2024).

Saat ini, BTN juga sedang mendiskusikan secara teknis mengenai bagaimana pelaksanaannya nanti.

Nixon pun berharap agar kenaikan kuota FLPP tersebut dapat menjadi keputusan resmi.

Porsi APBN dan Perbankan dalam FLPP Jadi 50:50

Ara mengusulkan adanya perubahan proporsi anggaran FLPP yang di dalamnya berasal dari APBN dan perbankan.

Sebelumnya, komposisi anggaran FLPP yaitu 75 dari APBN dan 25 dari perbankan, atau 75:25. Ke depan, porsi dana APBN dengan perbankan diharapkan bisa diubah menjadi 50:50.

Perubahan proporsi anggaran FLPP itu diharapkan membuat adanya penghematan anggaran dan tidak membebani APBN.

"Secara umum kredit macet KPR FLPP di perbankan minim. Banyak masyarakat yang memanfaatkan KPR FLPP dan bisa melunasinya sebelum masa tenor berakhir," terang Ara dalam keterangan tertulis pada Minggu (1/12/2024).

Hal senada juga pernah disampaikan Nixon. Bahwa, komposisi anggaran FLPP tahun 2025 diusulkan menjadi 50:50.

"Modelnya nanti akan 50 persen pemerintah, 50 persen likuiditasnya," imbuhnya dalam dialog interaktif bersama BTN, Jumat (29/11/2024).

Tenor Diperpanjang Jadi 30 Tahun

Menteri BUMN Erick Thohir dan Maruarar Sirait sepakat untuk mendorong adanya perpanjangan tenor KPR subsidi alias FLPP menjadi hingga 30 tahun.

Seperti diketahui, masa tenor maksimal KPR FLPP ialah 20 tahun.

"Supaya membantu masyarakat yang memang sudah punya budget tertentu dengan ditarik 30 tahun, cicilannya akan jauh lebih murah," ujar Erick usai menemui Maruarar Sirait di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (7/11/2024) malam.

Menurut dia, skema tersebut tak hanya memudahkan masyarakat mendapatkan hunian dengan cicilan yang lebih terjangkau, melainkan juga memiliki alokasi lebih yang bisa meningkatkan daya beli masyarakat.

Pada kesempatan lain, Nixon menambahkan, kendati tenornya diperpanjang menjadi 30 tahun, masa subsidi yang diberikan cukup sampai 10 tahun.

Pasalnya, ia menilai cukup banyak masyarakat yang sudah bisa melunasi cicilan KPR dalam rentang waktu 10 tahun sampai 11 tahun.

"Tapi, enggak apa-apa tetap ada yang berkebutuhan 30 tahun. Nanti kami buat tenor yang panjang sampai 30 tahun," tuntas Nixon dalam dialog interaktif bersama BTN, Jumat (29/11/2024).