JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengusulkan penyusunan regulasi yang khusus berisi aturan-aturan terkait perumahan atau omnibus law perumahan.

Dia mengapresiasi upaya pemerintah yang mendirikan kementerian khusus perumahan yaitu Kementerian PKP sebagai bentuk keseriusan mewujudkan program 3 juta rumah per tahun.

Namun menurutnya, upaya itu saja tidak cukup. Upaya ini harus diperkuat dengan menyatukan regulasi-regulasi terkait perumahan.

Dok. BP Tapera Ilustrasi rumah subsidi.

"Saya sendiri ingin mengusulkan agar perumahan itu tidak saja melahirkan institusi baru Kementerian PKP ini. Tapi juga harus ada omnibus law perumahan sehingga regulasi perumahan itu ada di satu buku, jangan di mana-mana. Ini semua kan ingin mempersulit, daerah-daerah ingin mempersulit, tata kotanya berbelit-belit," ujarnya saat acara dialog Program 3 Juta Rumah di Menara BTN, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Menurutnya dengan terpencarnya aturan terkait perumahan, dapat menjadikan suatu kota menjadi kota yang kumuh karena tidak ditata dengan benar akibat ketidaktahuan regulasi yang baik.

Belum lagi masalah pada perizinan yang berbelit-belit, ketersediaan lahan yang sulit, hingga permasalahan terkait analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) yang dapat memperlambat pembangunan perumahan.

"Peran negara yang pertama itu adalah menyiapkan regulasi, semua harus clear," tegasnya.

Dia mengungkapkan, usulan omnibus law perumahan ini tengah dikaji dan akan disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI saat rapat berikutnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengusulkan penyusunan regulasi yang khusus berisi aturan-aturan terkait perumahan atau omnibus law perumahan.

Dia mengapresiasi upaya pemerintah yang mendirikan kementerian khusus perumahan yaitu Kementerian PKP sebagai bentuk keseriusan mewujudkan program 3 juta rumah per tahun.

Namun menurutnya, upaya itu saja tidak cukup. Upaya ini harus diperkuat dengan menyatukan regulasi-regulasi terkait perumahan.

Dok. BP Tapera Ilustrasi rumah subsidi.

"Saya sendiri ingin mengusulkan agar perumahan itu tidak saja melahirkan institusi baru Kementerian PKP ini. Tapi juga harus ada omnibus law perumahan sehingga regulasi perumahan itu ada di satu buku, jangan di mana-mana. Ini semua kan ingin mempersulit, daerah-daerah ingin mempersulit, tata kotanya berbelit-belit," ujarnya saat acara dialog Program 3 Juta Rumah di Menara BTN, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Menurutnya dengan terpencarnya aturan terkait perumahan, dapat menjadikan suatu kota menjadi kota yang kumuh karena tidak ditata dengan benar akibat ketidaktahuan regulasi yang baik.

Belum lagi masalah pada perizinan yang berbelit-belit, ketersediaan lahan yang sulit, hingga permasalahan terkait analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) yang dapat memperlambat pembangunan perumahan.

"Peran negara yang pertama itu adalah menyiapkan regulasi, semua harus clear," tegasnya.

Dia mengungkapkan, usulan omnibus law perumahan ini tengah dikaji dan akan disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI saat rapat berikutnya.

"Kita lagi ngomong sama DPR, kita lagi set up, kita lagi kaji," tuturnya setelah acara.

Sebagai informasi, sampai saat ini pemerintah telah membuat tiga omnibus law, yaitu Undang-undang (UU) Cipta Kerja, UU Kesehatan, serta UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT PLN (Persero) menyebut, Program 3 Juta Rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto bakal menambah kebutuhan kelistrikan sebesar 6,3 Terawatt hour (TWh) per tahun.

Sementara itu, kebutuhan kapasitas daya untuk melayani program 3 juta rumah ini akan meningkat 1 Gigawatt (GW).

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan hal itu dalam Dialog Bersama Asosiasi Pengembang bertajuk “Percepatan Penyaluran Program 3 Juta Rumah” Jumat (29/11/2024).

"Program rumah 3 juta per tahun akan meningkatkan demand sekitar 6,3 TWh per tahun, dan ini kalau kami konversi menjadi pembangkit itu ada tambahan sekitar 1 Gigawatt per tahun," ujar Darmawan.

Berdasarkan data penjualan listrik tahun 2023, jumlah pelanggan rumah tangga PLN mencapai 83 juta rumah.

Dengan banyaknya sambungan tersebut, total demand pelanggan listrik dari PLN sudah mencapai 122 TWh.

Sementara itu, besar backlog perumahan di Indonesia mencapai 13 juta rumah. Jika bisa teratasi secara bertahap, maka konsumsi listrik akan meningkat secara drastis.

Kebutuhan akan listrik yang meningkat tentu juga akan berdampak positif bagi perusahaan BUMN tersebut karena ada tambahan pendapatan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan BangsaJazilul Fawaid berharap para perempuan di Indonesia bisa terlibat dalam program makan bergizi gratis.

Jazilul beralasan para perempuan mampu mengatur isi makanan dalam program tersebut agar mencukupi dengan anggaran Rp 10.000 per porsi.

"Saya hari ini baru dapat kabar bahwa program makan bergizi itu hanya 10.000, cukup enggak Bu?" tanya Jazilul dalam acara Musyawarah Nasional (Munas) V Perempuan Bangsa bertema "Women Leadership Forum" di Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Para ibu yang menghadiri acara itu pun kompak berkata jumlah tersebut tidak cukup.

"Tapi yang ngatur ibu menteri keuangan, bu. Nah bagaimana itu bisa cukup? Serahkan kepada perempuan, setahu saya begitu," ujarnya lagi.

Jazilul mengatakan, perempuan biasanya pandai dalam mengatur porsi makanan untuk program makan bergizi gratis.

Menurut dia, apabila memungkinan sebaiknya kelompok ibu-ibu di desa seluruh Indonesia dilibatkan untuk memasak makanan di program makan bergizi gratis agar semakin tepat sasaran.

"Sebenernya gini, makanan gratis itu kan yang masak di bawah kan, ibu-ibu. Tinggal ditambah saja porsinya, enggak usah pakai tukang yang lain daripada banyak anggaran keluar ke mana-mana," kata Jazilul.

"Kumpulkan di satu desa, ibu-ibu yang biasa masak untuk dua orang, sekarang masak untuk 20 orang. Di atur oleh perempuan bangsa, diatur oleh kelompok. supaya apa? supaya tepat sasaran," ujar dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan anggaran program makan bergizi gratis menjadi Rp 10.000 per porsi.

Prabowo menuturkan, sejatinya pemerintah ingin menganggarkan program tersebut Rp 15.000 per porsi.

Namun, pemerintah menilai paket makanan bergizi dengan alokasi anggaran Rp 10.000 per porsi sudah cukup layak dan bergizi untuk dikonsumsi.

"Kita ingin Rp 15.000 (per porsi) tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," ucap Prabowo di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.

KOMPAS.com -Kabupaten Tapin di Kalimantan Selatan sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah dengan harga kurang dari Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Tapin:

1. Pondok Indah Permata Dewi: Tipe 36

   Terletak di Lokpaikat, Kabupaten Tapin, perumahan ini dikembangkan oleh PT Widiko Citra Griya Mandiri dengan banderol Rp 142 juta.

   Masing-masing unit dibangun seluas 36/160 meter persegi. Dari total 76 rumah, saat ini sudah terjual 69 unit dan masih tersisa 7 rumah saja.

2. Griya Sinar Binuang Permai: Tipe 36

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh PT Sumber Cahaya Rezki Utama yang terletak di Binuang, Kabupaten Tapin. Menawarkan 109 rumah dengan harga Rp 144 juta.

   Rumah-rumah dibangun dengan luas 36/120 meter persgei. Hingga saat ini, sudah terjual 97 rumah dan menyisakan 12 unit lagi.

3. Cahaya Binderang Asri: Tipe 36

   Berlokasi di Lokpaikat, Kabupaten Tapin, proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Sumber Cahaya Rezki Utama dengan banderol Rp 144 juta.

   Bangunan rumah dirancang seluas 36/120 meter persegi. Hingga saat ini, masih tersedia 14 rumah dari total 80 unit yang dipasarkan.

4. Griya Berkah Guru: Tipe 36

   Perumahan keempat ini terletak di Lokpaikat, Kabupaten Tapin, dengan jumlah total 58 unit seharga masing-masing Rp 145 juta.

   Bangunan rumah dibuat seluas 36/120 meter persgei. Graha Chakra Nusantara masih memasarkan 23 rumah lagi.

5. Surya Persada Binuang: Tipe 36

   Di Binuang, Kabupaten Tapin, terdapat perumahan dengan patokan harga per unit Rp 149 juta.

   Bangunan rumah dibuat seluas 36/120 meter persgei. Surya Bangunan Propertindo masih memasarkan satu unit lagi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyebut, banyak calon investor asing melirik program 3 juta rumah.

Ini merupakan hasil dari pendampingan dirinya mengikuti kunjungan kerja yang dilaksanakan oleh Presiden Prabowo Subianto ke sejumlah negara beberapa waktu lalu.

"Pada kunjungan kerja ke negara sahabat beberapa waktu lalu disampaikan bahwa ada sinyal pasar properti di Indonesia. Dan hal itu luar biasa besar peminatnya," kata Fahri, Jumat (29/11/2024).

Karenanya, pemerintah harus menyiapkan berbagai hal mendasar agar investasi asing di sektor properti di Indonesia berjalan dengan baik.

Salah satunya adalah dengan menyiapkan regulasi dengan baik.

"Kami akan segera menyiapkan regulasi agar semuanya clear. Kami juga ingin semua pihak terlibat dalam program 3 juta rumah," lanjutnya.

Sebagai informasi, program 3 juta rumah terbagi menjadi pembangunan 1 juta rumah di perkotaan dan 2 juta rumah di perdesaan.

Adanya investasi asing ini diharapkan dapat difokuskan di kawasan perkotaan seperti mendorong pembangunan hunian vertikal.

"Para pengembang di Indonesia juga bisa bekerjasama dengan para investor asing dalam membangun hunian vertikal di kawasan perkotaan," tuntasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menyatakan bahwa sayembara berhadiah yang digelar oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang juga politikus Partai Gerindra Maruarar Sirait, merupakan bentuk kebebasan berekspresi masyarakat.

Sayembara ini menawarkan hadiah sebesar Rp8 miliar bagi siapa saja yang dapat menemukan buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Harun Masiku.

"Soal sayembara tadi kan ada yang nanya, kan itu kebebasan berekspresi masyarakat yang cinta akan pemberantasan korupsi, yang ingin korupsi diberantas kita hormati," ujar Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Jumat (29/11/2024).

Ketua Komisi III DPR ini menambahkan, sebelum Maruarar, telah ada beberapa sayembara serupa dengan berbagai hadiah, seperti iPhone dan umrah.

Menanggapi kritik dari PDI-P yang menyebut bahwa sayembara Maruarar menistakan KPK, Habiburokhman menyatakan bahwa ia menghormati pendapat semua pihak.

Namun demikian, ia juga mencatat bahwa banyak yang berharap Harun Masiku dapat segera ditangkap.

"Lalu ada teman-teman PDI-P ngomong kan, itu menistakan KPK, itu juga bagian dari kebebasan berekspresi. Kita hormati ya, silakan," tuturnya.

Harun Masiku adalah tersangka dalam kasus dugaan suap penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024, yang telah berstatus buron selama hampir lima tahun.

Maruarar sebelumnya menjelaskan bahwa tujuan sayembara ini adalah untuk melibatkan partisipasi publik dalam menemukan Harun Masiku.

“Kita berharap negara ini tidak ada kebal hukum. Masa ada orang yang sudah bertahun-tahun tersangka, kok bisa bebas berkeliaran?” ungkap Maruarar saat ditemui di Stasiun Manggarai pada Rabu, 27 November 2024.

Maruarar menekankan, sayembara ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa tidak ada individu yang kebal hukum di Indonesia, mengingat pencarian Harun Masiku yang tidak kunjung membuahkan hasil.

“Orang itu kok hebat sekali sih? Berapa tahun enggak ketemu, enggak ada jejaknya. Nah, dengan sekarang kan isu ini terbuka lagi, hangat lagi. Tentu wartawan juga bisa cari bantuan, bisa dapat Rp 8 miliar loh, kalau bisa nangkap,” tambahnya.

"Apa salahnya saya memberikan itu? Kan partisipasi publik, orang uang pribadi kok,” tutup Maruarar.

KOMPAS.com -Kabupaten Balangan di Kalimantan Selatan sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah dengan harga kurang dari Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Balangan:

1. Perumahan Harapan Baru Permai: Tipe 36

   Terletak di Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, perumahan ini dikembangkan PT Pelaris Sumber Rejeki dengan banderol Rp 142 juta.

   Masing-masing rumah dibangun dengan luas 36/140 meter persegi. Dari total 62 rumah, masih tersedia 42 unit lagi.

2. Pondok Indah Balangan V: Tipe 36 (Subsidi)

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh PT Sondang Jaya Mega Prestasi yang terletak di Paringin, Kabupaten Balangan. Menawarkan 94 rumah dengan harga Rp 142 juta.

   Rumah-rumah dibangun dengan luas 36/99 meter persegi. Hingga saat ini, baru terjual 32 unit, dan masih tersedia 62 rumah lagi.

3. Rizky Balangan Residence Tahap 2: Tipe 36 Subsidi

   Berlokasi di Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Rizky Bumi Balangan, dengan patokan harga Rp 142 juta.

   Rumah-rumah dirancang seluas 35/108 meter persegi. Hingga saat ini, masih tersedia 3 unit dari total 102 rumah yang disediakan.

4. Balangan Residence: Tipe 36

   Perumahan keempat ini terletak di Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, dengan total 35 unit seharga Rp 145 juta.

   Bangunan rumah dibuat seukuran 36/120 meter persegi. PT Aneka Cipta Sarana Manunggal masih memasarkan 22 rumah lagi.

5. Griya Banua Sanggam: Tipe Subsidi

   Di Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, terdapat perumahan 8 unit, seharga Rp 154 juta.

   Masing-masing rumah dibangun dengan luas 36/150 meter persgei. PT Banua Tuntung Pandang masih memasarkan 8 rumah.

KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengusulkan adanya omnibus law bidang perumahan.

Hal itu diperlukan agar berbagai peraturan bidang perumahan bisa disatukan sehingga memudahkan para pelaku pembangunan dalam membangun rumah untuk rakyat.

Sebagai informasi, omnibus law merupakan konsep yang menggabungkan beberapa peraturan perundang-undangan menjadi satu undang-undang baru. Tujuannya mengatasi tumpang tindih regulasi dan mempermudah pelaksanaan kebijakan perumahan.

"Kami ingin dengan terbentuknya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak hanya membanbun institusi baru. Akan tetapi ke depan juga perlu ada omnibus law perumahan sehingga panduan dan peraturan perumahan bisa dijadikan satu," ujar Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah di Jakarta, Jumat (29/11/2024), dikutip dari keterangan tertulis.

Untuk itu, imbuhnya, Kementerian PKP akan berkoordinasi dengan anggota legislatif agar hal tersebut bisa diwujudkan.

Apalagi saat ini banyak sekali peraturan bidang perumahan yang membuat iklim investasi di sektor perumahan belum maksimal.

Menurut Fahri, meskipun baru bertugas selama baru sebulan di Kementerian PKP, pihaknya telah berupaya melakukan koordinasi dengan berbagai kementerian/lembaga agar sejumlah program dan kebijakan perumahan bisa diselaraskan dengan baik.

"Perlu ada komitmen bersama untuk menyelesaikan perizinan sebab negara kita selama ini terkenal berbelit-belit soal perizinan dan berbagai pungutan yang mempersulit ketika dilaksanakan di lapangan dan kalau ada hal-hal yang memerlukan perubahan dan diidentifikasi maka silakan disampaikan ke Kementerian PKP sebagai leading sektor di perumahan," terangnya.

Wamen PKP juga menegaskan bahwa kehadiran pemerintah untuk menyediakan hunian layak melalui Program 3 Juta Rumah merupakan itikad baik yang harus didukung oleh semua pihak.

Pemerintah juga harus mampu menjadi regulator agar peraturan yang disusun mampu mendorong investasi bidang perumahan.

"Kalau perizinan dipersulit maka harus disikat habis dan itu menjadi tugas negara. Jangan sampai hanya orang yang memiliki uang yang bisa menikmati kemudahan perizinan tapi kemudahan perizinan harus bisa dinikmati semua kalangan," pungkas Fahri.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah tak ingin tanah menjadi ladang spekulasi yang membuat sulitnya membangun rumah murah bagi masyarakat.

Saat ini, Kementerian PKP telah mengurai masalah ini bersama dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BP) Nusron Wahid demi menyukseskan program 3 Juta Rumah.

Fahri mengungkapkan hal ini dalam dialog interaktif seri kedua program 3 Juta Rumah di Jakarta, Jumat (29/11/2024).

"Jangan sampai tanah itu menjadi ladang spekulasi yang menciptakan kesulitan kita menyiapkan rumah murah. Gara-gara tanah melambung tinggi oleh satu mekanisme yang kita harus investigasi secara serius ini, dan generalnya Pak Nusron Wahid," jelas Fahri.

Sementara Nusron dalam kesempatan berbeda mengungkapkan, program 3 Juta Rumah sudah dikoordinasikan secara intensif dengan Kementerian PKP.

"Hanya, masalahnya ada dua. Pertama, isu tanah, karena pemukiman tidak mungkin tanah perkebunan. Kami serahkan datanya kepada mereka. Kami harus serahkan," ucap Nusron saat berbincang dengan media di Jakarta, Kamis (28/11/2024).

Apabila ingin membangun 3 Juta Rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), maka asumsinya seluas 60 juta meter.

"Jadi, sebetulnya proyek rumah MBR itu membutuhkan lahan sebesar 26.000 (hektar). Kami mempunyai cadangan ya kan potensi cadangan tanah telantar Itu 1,3 juta (hektar). Itu yang bisa digunakan untuk perumahan plus minus sekitar 200.000 hektar, plus minus yang bisa digunakan untuk perumahan," tandas Nusron.

KOMPAS.com - Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah menyatakan bangsa Indonesia masih tetap menghadapi masalah penyediaan rumah layak huni meskipun telah mendekati usia kemerdekaan hampir 80 tahun pada tahun 2025 mendatang.

Untuk itu, adanya Kementerian PKP diharapkan mampu memacu semangat para pelaku pembangunan perumahan serta menciptakan ekosistem dan industri perumahan sekaligus menyukseskan Program 3 Juta Rumah untuk rakyat.

Menurut Fahri Hamzah, pembentukan Kementerian PKP merupakan ide besar dari Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan hunian layak bagi masyarakat.

"Keinginan besar itu memang lahir dari apa yang kita lihat sehari-hari karena selama 80 tahun Indonesia merdeka masih punya masalah perumahan yang cukup besar," ujarnya saat Diskusi Program 3 Juta Rumah bertemakan "Percepatan Penyaluran Program 3 Juta Rumah" yang diselenggarakan oleh Bank Tabungan Negara di Jakarta, Jum'at (29/11/2024).

Ia mengakui bahwa masyarakat lebih fokus dalam pemenuhan hak dasar lain seperti sandang dan pangan. Namun demikian, penyediaan rumah juga tidak bisa dianggap sebelah mata karena kebutuhan papan juga menjadi kebutuhan dasar setiap manusia.

"Pemerintah harus hadir agar kebutuhan dasar seperti rumah itu terpenuhi dengan baik. Presiden Prabowo Subianto telah menargetkan pembangunan 3 juta rumah per tahun dengan menumbuhkan semangat gotong royong," katanya.

Adanya Kementerian PKP, imbuhnya, jangan disalah artikan sebagai tekanan bagi ekosistem perumahan tapi untuk menjadi fasilitator guna memudahkan ekosistem perumahan melaksanakan berbagai program pembangunan untuk rakyat.

Pasalnya, selama ini masih banyak masyarakat kurang mampu yang tinggal di kolong-kolong tol dan jembatan yang tidak terdata oleh pemerintah. Hal ini menjadi tugas semua pihak agar ke depan tidak ada lagi masyarakat yang hidup terlantar dan tidak memiliki rumah layak huni.

"Jadi ini itikad baik dari pemerintah dan Kementerian PKP dibentuk bukan sebagai kontraktor atau developer dan pesaing bagi pengembang. Tugas terpenting negara adalah menjadi regulator, karena negara-negara besar dunia ini dapat berhasil kuncinya adalah regulasi terbaik diambil alih pemerintah dan memastikan seluruh regulasi ada dan semua terlibat dalam pelaksanaannya," terangnya.

Lanjut Fahri Hamzah, Kementerian PKP telah melakukan identifikasi dan dialog dengan para pemangku kepentingan bidang perumahan untuk menyelesaikan berbagai problem yang ada.

Salah satunya terkait lahan, Kementerian PKP telah menyisir dengan Kementerian ATR/BPN dan pemilik tanah serta institusi pemerintah, hingga sektor bisnis dan masyarakat yang ingin menyerahkan tanah untuk lokasi pembangunan.

"Kami juga telah membentuk struktur organisasi Ditjen pembangunan perumahan dan permukiman semacam bank tanah bagi Kementerian PKP untuk penyediaan lahan perumahan bagi rakyat," pungkasnya.

Kabupaten Hulu Sungai Selatan di Kalimantan Selatan sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah dengan harga kurang dari Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Hulu Sungai Selatan:

1. Anugerah Residence: Tipe Sederhana

   Terletak di Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, perumahan ini dikembangkan oleh PT Setiawan Salsabilla Anugerah dengan banderol Rp 142 juta.

   Masing-masing unit dibuat seluas 36/120 meter persegi. Dari total 82 rumah, masih tersisa satu unit lagi.

2. Berlian Syariah Residence 2: Tipe 36

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh PT Berlian Syariah Borneo yang terletak di Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Menawarkan 69 rumah dengan harga Rp 153 juta.

   Luas rumah dibangun seukuran 36/102 meter persegi. Hingga saat ini, sudah terjual 67 unit, dan tersisa hanya 2 rumah.

3. Perumahan Anugerah Permai: Tipe Standar53

   Berlokasi di Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Setiawan Salsabila Anugerah, dengan banderol Rp 153 juta.

   Bangunan rumah dibuat seluas 36/120 meter persegi. Hingga saat ini, masih tersedia 42 rumah dari total 61 unit yang dipasarkan.

4. Mega Gerilya Asri: Tipe 36

   Perumahan keempat ini terletak di Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Total rumah yang ditawarkan 66 unit dengan harga Rp 153 juta.

   Bangunan rumah dibuat seluas 36/120 meter persegi. Proyek perumahan yang dikembangkan oleh PT Bamega Persada Pratama ini masih menyisakan satu unit lagi.

5. Pondok Bidadari Asri Ii: Tipe 36

   Di Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, terdapat perumahan yang menawarkan total 55 unit dengan harga Rp 153 juta.

   Masing-masing rumah dibangun seluas 36/130 meter persegi. PT Banna Megah Mandiri masih memasarkan sisa 8 rumah lagi.