JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sudah menyiapkan tanah seluas 50 hektar untuk dibangun hunian bagi warga yang terdampak bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto mengatakan, ada dua lokasi aman dari zona bahaya yang bakal dibagun untuk pemukiman warga setempat.

“Dua titik sudah ada disiapkan untuk relokasi, Sebesar 50 hektare. Nah itu letaknya 10 kilometer dan 12 kilometer. Sehingga jauh dari gunung,” kata Suharyanto di kantor BNPB, Jakarta, Selasa (12/11/2024).

Sementara, Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan, pemerintah bakal membantu memperbaiki atau membangun ulang rumah warga yang terdampak bencana erupsi tersebut.

Maruarar mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan BNPB dan kementerian terkait untuk menentukan titik aman untuk membangun pemukiman warga di setempat.

“Sesudah ditentukan oleh Bapak Kepala BNPB titiknya di mana, dan juga rekomendasi bersama dengan kepala daerah, ada berapa yang perlu direlokasi,” kata dia.

Maruarar menyampaikan, Kementerian PKP menyiapkan 1.100 rumah yang bakal dibangun bagi warga terdampak. Ribuan rumah tersebut bakal dibangun setelah persuratan tanah dari Kementerian ATR/BPN selesai diverifikasi.

Ia bilang, rumah baru yang akan dibangun berada di lokasi yang aman dari potensi bencana, tetapi dipertimbangkan agar tidak jauh dari tempat bekerja para warga.

“Variabel-variabel itu tidak jauh dari antara rumah dan tempat pertanian bekerja, juga dari titik lokasi yang aman itu menjadi pertimbangan kami,” ucap Maruarar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Sosial siap memberikan dukungan dan bersinergi untuk menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bersama Badan Gizi Nasional.

Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, sinergi yang akan dilakukan kementerian yang dia pimpin berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

"Semua kementerian harus siap diajak bersinergi, semua kementerian sesuai arahan Presiden, sementara itu Kemensos berfokus pada tugas dan fungsinya," ujar Gus Ipul saat ditemui di Jakarta Timur, Selasa (12/11/2024).

Gus Ipul mengatakan, Kemensos akan memberikan dukungan data kepada Badan Gizi Nasional, misalnya untuk anak-anak yang keluarganya kurang beruntung atau yang dikategorikan keluarga miskin.

"Itu kan ada irisannya di situ, jadi ada irisan-irisan, tetapi leading sector-nya adalah Badan Gizi," ucapnya.

Gus Ipul juga menyebut, program Makan Bergizi Gratis sudah disiapkan dengan matang, sehingga Kemensos nantinya hanya memberikan dukungan dan siap bersinergi jika diperlukan.

"Sudah sangat siap, jadi saya kira nanti Badan Gizi yang menjadi pelaksana dan saya lihat persiapannya bagus sekali," kata dia.

Program Makan Bergizi Gratis adalah salah satu janji kampanye Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Program yang sebelumnya dinamakan Makan Siang Gratis itu ditargetkan untuk anak sekolah, ibu hamil, menyusui, dan balita yang rencananya akan berjalan pada 2025.

Staf Khusus Badan Gizi Nasional Prof. Dr. Ir. Ikeu Tanziha, MS menyebutkan bahwa program MBG ini akan dilaksanakan secara bertahap, dengan fokus utama pada anak-anak usia sekolah, mulai dari PAUD hingga SMA, serta ibu hamil dan menyusui.

“Anak sekolah (0-18 tahun), termasuk ibu hamil, termasuk ibu menyusui sama balita. Itu anak sekolahnya dari PAUD sampai SMA, termasuk juga Madrasah dan Pesantren,” kata Ikeu pada rangkaian acara Jelajah Gizi 2024 bersama Danone Indonesia di Kabupaten Banyuwangi, pada Selasa, (5/11/2024).

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Banjir yang merendam Perumahan Taman Mangu Indah, Jurangmangu Barat, Pondok Aren, Tangerang Selatan (Tangsel) sejak Senin (11/11/2024) sore, mulai surut pada Selasa (12/11/2024).

Meskipun begitu, area tersebut masih terendam air dengan ketinggian sekitar 50-80 cm.

"Ketinggian air saat ini di Perumahan Taman Mangu Indah sekitar 50-80 cm di dalam rumah warga," ujar Petugas BBPD Kota Tangsel, Iwan, saat ditemui di lokasi, Selasa.

Awalnya, banjir sempat mencapai ketinggian 130 cm, tetapi kini berangsur surut.

BPBD juga sudah menurunkan empat perahu karet untuk mengevakuasi warga ke lokasi yang lebih aman.

Berdasarkan catatan BPBD Kota Tangsel, ada tiga warga lanjut usia (lansia) dan dua warga sakit yang sudah dievakuasi dari area banjir.

"Untuk warga sebagian sudah dievakuasi ke mushala dan ke Balai Warga. Ada tiga orang lansia, dua orang sakit, dan beberapa warga lainnya sudah kami evakuasi," kata dia.

Namun, masih ada beberapa warga memilih menetap di rumahnya masing-masing karena bangunan rumahnya dua tingkat.

Diketahui, banjir di Perumahan Taman Mangu Indah ini terjadi akibat tanggul yang sedang direvitalisasi jebol setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut pada Senin sore.

BPBD bersama Dinas Sumber Daya Air (SDA) Kota Tangsel telah melakukan berbagai upaya penanganan darurat, salah satunya dengan kembali memasangkan karung pasir di area tanggul.

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Perumahan Taman Mangu Indah, Jurangmangu Barat, Pondok Aren, Tangerang Selatan terendam banjir setinggi 140 sentimeter. Banjir ini muncul setelah wilayah itu diguyur hujan, Senin (11/11/2024).

Danton Satgas BPBD Kota Tangsel, Dian Wiriyawan mengatakan, akibat banjir ini ada 500 kepala keluarga (KK) yang terdampak.

"Banjirnya setinggi 140 cm atau setinggi dada orang dewasa. Ada 500 KK terdampak. Mereka sudah dilakukan evakuasi sementara," ujar Dian saat dikonfirmasi, Senin (11/11/2024).

Selain hujan deras, banjir tersebut diakibatkan karena adanya perbaikan tanggul kali yang melintas di perumahan warga.

Tanggul yang sedang direvitalisasi itu sempat dipasangkan 280 karung berisi pasir, namun tetap tidak kuat menampung volume air yang meluap.

"Iya jebol, rembes lagi karena volume air Sodetan kali Angke dan kali Cantiga Pondok Aren meningkat hingga merendap rumah warga sekitar," kata dia.

BPBD Kota Tangsel telah menyiagakan tim dan perahu di lokasi banjir di Taman Mangu Indah.

Selain itu, BPBD juga berkoordinasi dengan Dinas Sumber Daya Air (SDA) Kota Tangsel untuk dilakukan penyedotan air serta kembali mengirimkan karung pasir untuk tanggul darurat.

"Tim sudah kami turunkan untuk dilakukan evakuasi dan berkoordinasi dengan Dinas SDA," ucap dia.

KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengusulkan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11 persen dan Pajak Penghasilan (PPh) 2,5 persen dalam rangka "merumahkan" rakyat melalui Program 3 Juta Rumah.

Hal itu diutarakan Ara, sapaan akrabnya, dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 pada Kamis (7/11/2024).

"Kami berharap dari Kementerian Keuangan, boleh PPN dan PPh, kalau memang kita mau hadir buat rakyat kecil, harusnya mereka jangan dipajakin lagi," ujarnya dikutip dari kanal Youtube Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Menurut dia, pembebasan PPN dan PPh diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar bisa lebih mudah memiliki rumah.

"(Pembebasan PPN dan PPh) Bukan buat orang kaya, bukan buat developer yang besar-besar, bukan buat perumahan real estat," pungkas Menteri PKP.

Dalam kesempatan berbeda, Ara mengaku telah berkunjung ke Kementerian Keuangan bersama Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN, Nixon LP Napitupulu, dan bertemu Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara.

"Saya kira pesan itu sudah sampai kepada Ibu Menteri Keuangan. Responnya Pak Suhasil bagus," katanya usai acara "Program 3 Juta Rumah: Gotong Royong Membangun Rumah Untuk Rakyat" di Menara BTN, Jakarta Pusat, Jumat (8/11/2024), dikutip dari Tribunnews.

Kendati demikian, keputusan apapun yang nantinya diambil oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani akan tetap dihormati.

"Jadi kita harus menghormati kewenangan, ya. Ibu Menteri ini punya kewenangan yang harus kita hormati. Dia berpikir untuk APBN, penerimaan, dan pengeluaran satu negara ini. Kita harus juga menghormati, tidak bisa bicara parsial," pungkas Ara.

(Tribunnews - Penulis: Endrapta Pramudhiaz | Editor: Choirul Arifin)

JAKARTA, KOMPAS.com - Hingga akhir tahun 2024, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 14,68 triliun,

Dalam paparannya di Kementerian Dalam Negeri, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan 145.796 unit rumah.

Dari total seluruh jenis rumah yang dibangun, akan ada 7.645 unit rumah susun, dengan alokasi anggaran pembangunan sebesar Rp 10,128 triliun.

Sementara itu, jenis rumah khusus akan dibangun 2,732 unit rumah dan telah disiapkan dana sebesar Rp 986 miliar.

Bagi rumah swadaya, telah disiapkan dana sebesar Rp 3,005 triliun untuk pembangunan 135.319 unit rumah.

Kementerian PKP juga memfasilitasi pembangunan 20.850 unit rumah umum dan komersial dengan total alokasi anggaran sebesar Rp 189 miliar.

Biaya dukungan manajemen yang disediakan untuk mendukung seluruh program pembangunan perumahan ini adalah sebesar Rp 372 miliar.

Sebagai informasi, anggaran untuk Kementerian KKP tahun 2024 ini telah dialokasikan sejak masih menjadi Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP) akan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk dapat menyiapkan pembiayaan dari program 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan, pihaknya berupaya menyelesaikan masalah pembiayaan program 3 juta rumah dengan Wakil Menteri Keuangan, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, dan berbagai pihak swasta.

"Dan berbagai macam metode, tadi saya katakan anggaran saya saja turun dari Rp 14 triliun tahun ini menjadi Rp 5 triliun tahun depan. Itu tidak membuat kita menyerah. Kita harus optimistis," kata dia dalam diskusi bertema Program 3 Juta Rumah Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat, Jumat (9/11/2024).

Ia menambahkan, sebelum menjalankan inisiatif tersebut, pihaknya terus memetakan permasalahan yang ada, termasuk yang terjadi di industri pengembang properti.

"Ini bagian dari belanja masalah. Saya juga punya prinsip bukan hanya belanja masalah tetapi belanja dukungan dan belanja peluang. Jadi kita lakukan tiga belanja dalam tiga minggu ini," imbuh dia.

Pria yang karib disapa Ara itu bilang, pihaknya akan meminta kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk, di antaranya, memperpanjang bebas pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi lima tahunan.

Selain itu, Maruarar bilang, pihaknya telah bersepakat dengan Kementerian Dalam Negeri untuk membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari Pemerintah Daerah untuk mengurangi harga jual rumah.

“Jika pembagian tanah bisa gratis dan murah, lalu efisiensi bisa dilakukan, kemudahan perizinan juga terjadi, saya pikir program Tiga Juta Rumah ini bisa meningkatkan omzet para pengembang secara luar biasa. Tahun depan, saya berani bilang bahwa banyak perubahan yang akan menyangkut perumahan baik di sisi bisnis maupun sosialnya. Jadi, saya minta para pengembang untuk mempersiapkan diri baik-baik,” imbuh dia.

Sebagai informasi, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP) mendapatkan mandat khusus, yaitu membangun 3 juta unit rumah.

Langkah ini diambil untuk mengurangi backlog perumahan yang tercatat sebesar 12,7 juta unit.

Namun demikian, hal tersebut tentu memerlukan biaya yang tidak sedikit.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menghitung, program 3 juta rumah membutuhkan anggaran sebesar Rp 750 triliun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menteri PKP) Maruarar Sirait menyebut, program pembangunan perumahan rakyat dengan target membangun 3 juta rumah tiap tahunnya membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak dari pusat sampai daerah.

Pasalnya, dia mengatakan, anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak akan cukup untuk mewujudukan program tersebut.

Dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024), Maruarar membeberkan bahwa anggaran Kementerian Perumahan tahun 2024 sebesar Rp 14,6 triliun.

Menurut dia, dengan anggaran sebesar itu hanya cukup untuk membangun 145.000 unit rumah untuk rakyat.

Namun, bukannya ditambah, anggaran Kementerian Perumahan tahun 2025 justru turun menjadi Rp 5,078 triliun.

“Apa yang kita akan lakukan? 3 juta rumah itu dari mana?” katanya.

Maruarar lantas berterima kasih kepada instansi Kejaksaan Agung karena berkomitmen menyiapkan 1.000 hektar tanah yang merupakan sitaan dari koruptor untuk mewujudkan program perumahan rakyat.

“Saya berterima kasih, ada jaksa enggak di sini? Pak Jaksa Agung sudah menyiapkan 1.000 hektar tanah dari koruptor di Banten saja, untuk perumahan-perumahan rakyat. Terima kasih jaksa,” ujarnya.

Selain itu, Maruarar berterima kasih kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Nusron Wahid yang menyumbangkan tanahnya di Mojokerto, Jawa Timur dan Tangerang, Banten.

“Saya juga sudah mendapatkan tanah dari Pak Nusron. Terima kasih Pak Nusron ya 151 hektar di Mojokerto dan 6,7 hektar di tangerang, Terima kasih Pak Nusron,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Maruarar lantas meminta kesediaan para kepala daerah untuk membuat tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi nol persen dari lima persen yang berlaku saat ini.

Dia juga meminta kerja sama dari para kepala daerah untuk mempermudah dan mempercepat pengurusan perizinan terkait tanah sehingga proses pembangunan perumahan untuk rakyat cepat terlaksana.

Diberitakan sebelumnya, Maruarar memang mengusulkan agar tanah sitaan dari kasus korupsi dialokasikan untuk pembangunan perumahan rakyat.

Bahkan, dia menyebut bahwa ide ini telah dibahas dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin.

"Saya punya konsep tanah itu dari sitaan, saya sudah ketemu Jaksa Agung, di Banten saja ada 1.000 hektar (tanah sitaan) dan Jaksa Agung siap menyerahkan. Saya sudah berbicara dengan Menteri Keuangan untuk membahas bagaimana tanah ini bisa digunakan oleh rakyat,” ujarnya dalam rapat kerja Komisi V dengan pemerintah pada 29 Oktober 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana menyebut bahwa uji coba program makan bergizi gratis bakal dilakukan di seluruh Indonesia mulai bulan Desember 2024.

Namun, Dadan memaparkan bahwa uji coba serentak secara nasional tersebut bakal dilakukan di 100 titik yang tersebar dari Sabang di Aceh, sampai Merauke di Papua.

“Mulai bulan Desember (2024), kami akan lakukan uji coba di 100 titik di seluruh Indonesia,” kata Dadan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Selain itu, dia mengatakan, bakal ada penambahan lokasi uji coba makan bergizi gratis di daerah Petamburan, Jakarta, dan Bogor, Jawa Barat pada bulan November ini.

Untuk itu, dia meminta kerja sama semua pihak untuk menyukseskan uji coba maupun pelaksanaan program makan bergizi gratis tersebut nantinya. Terutama, bantuan dari para kepala daerah hingga instansi lainnya, seperti TNI-Polri.

“Kepada pemerintah daerah termasuk instansi lain, kami mengajak untuk membantu kami menyiapkan infrastruktur. Tidak usah mengalokasikan uangnya untuk makan bergizi, mohon disiapkan infrastrukturnya nanti kami bayar biaya sewa untuk lahan bangunan dan lain-lain,” ujarnya.

Terkait anggaran, Dadan mengungkapkan, sudah ditetapkan sebesar Rp 71 triliun. Tetapi, dia menyebut bahwa anggaran tersebut kemungkinan bisa bertambah.

“Kemarin, setelah rapat sidang paripurna, saya di panggil untuk siap-siap ada kemungkinan bugdet itu akan bertambah pada bulan Agustus (2025),” katanya.

Lebih lanjut, Dadan menjelaskan bahwa nantinya program makan bergizi gratis akan dijalankan oleh satuan pelayanan yang akan berada di daerah-daerah.

Satu unit satuan pelayanan tersebut bakal melayani sekitar 3.000 anak mulai dari PAUD hingga siswa Sekolah Menengah Atas (SMA).

Kemudian, menurut Dadan, satu unit layanan bakal mendapatkan anggaran Rp 9-11 miliar per tahunnya untuk memberikan pelayanan makan bergizi gratis.

“Satu satuan pelayanan ini akan mengelola uang antara Rp 9-11 miliar per tahun
dan Ibu Bapak perlu ketahui 85 persen dari uang dikelola itu untuk membeli bahan baku dan bahan bakunya berasal dari pertanian,” ujarnya.

Oleh karenanya, Dadan menyebut, roda perekonomian di daerah juga akan berputar dengan adanya program makan bergizi gratis tersebut.

Sebagaimana diketahui, pemerintah rencananya secara resmi mulai menjalankan program makan bergizi gratis pada 2 Januari 2025.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana mengatakan bahwa anggaran untuk program makan bergizi gratis tahun 2025, sebesar Rp 71 triliun.

Dalam pemaparannya dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024), Dadan menyebut, bakal ada satuan pelayanan yang melaksanakan program makan bergizi gratis bakal di daerah-daerah.

“Satuan pelayanan akan memberikan pelayanan kepada 3.000 anak mulai dari PAUD sampai SMA (Sekolah Menengah Atas),” kata Dadan, Kamis.

Kemudian, menurut Dadan, satu unit pelayanan bakal mendapatkan anggaran sebesar Rp 9-11 miliar yang 85 persennya bakal digunakan untuk membeli bahan baku dari pertanian sekitar.

Dia pun mencontohkan, Nusa Tenggara Timur (NTT) bakal mendapatkan alokasi anggaran sekitar Rp 8 triliun. Sebab, akan ada kurang lebih 749 titik pelayanan makan bergizi gratis di sana.

“Misalnya kepada daerah NTT akan ada kurang lebih 749 titik pelayanan dan uang yang akan mengalir ke NTT kurang lebih Rp 8 triliun,” ujar Dadan.

Dadan lantas menyebut bahwa besaran alokasi anggaran tersebut jauh lebih besar daripada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) NTT yang sebesar Rp 2 triliun.

“Jadi, APBD NTT hanya Rp 2 triliun, Badan Gizi Nasional akan mengirim uang ke NTT kurang lebih Rp 8 triliun atau empat kali lebih besar dari APBD-nya,” katanya.

Menurut Dadan, alokasi anggaran sebesar itu cukup untuk menggerakkan roda ekonomi di daerah sekitar. Sehingga, tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas anak bangsa tetapi juga menggerakkan roda ekonomi di daerah.

"Jadi, ini adalah roda ekonomi yang akan bergerak di lokasi-lokasi,” ujar Dadan.

Oleh karena itu, dia meminta kerja sama dari pemerintah daerah dan instansi terkait seperti TNI-Polri untuk menyukseskan program makan bergizi gratis di semua daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Dadan juga mengungkapkan bahwa uji coba program makan bergizi gratis bakal dilakukan di seluruh Indonesia mulai bulan Desember 2024.

Namun, Dadan memaparkan bahwa uji coba serentak secara nasional tersebut bakal dilakukan di 100 titik yang tersebar dari Sabang di Aceh, sampai Merauke di Papua.

“Mulai bulan Desember (2024), kami akan lakukan uji coba di 100 titik di seluruh Indonesia,” katanya.

Sebagaimana diketahui, pemerintah rencananya secara resmi mulai menjalankan program makan bergizi gratis pada 2 Januari 2025.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana mengatakan bahwa anggaran untuk program makan bergizi gratis tahun 2025, sebesar Rp 71 triliun.

Dalam pemaparannya dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024), Dadan menyebut, bakal ada satuan pelayanan yang melaksanakan program makan bergizi gratis bakal di daerah-daerah.

“Satuan pelayanan akan memberikan pelayanan kepada 3.000 anak mulai dari PAUD sampai SMA (Sekolah Menengah Atas),” kata Dadan, Kamis.

Kemudian, menurut Dadan, satu unit pelayanan bakal mendapatkan anggaran sebesar Rp 9-11 miliar yang 85 persennya bakal digunakan untuk membeli bahan baku dari pertanian sekitar.

Dia pun mencontohkan, Nusa Tenggara Timur (NTT) bakal mendapatkan alokasi anggaran sekitar Rp 8 triliun. Sebab, akan ada kurang lebih 749 titik pelayanan makan bergizi gratis di sana.

“Misalnya kepada daerah NTT akan ada kurang lebih 749 titik pelayanan dan uang yang akan mengalir ke NTT kurang lebih Rp 8 triliun,” ujar Dadan.

Dadan lantas menyebut bahwa besaran alokasi anggaran tersebut jauh lebih besar daripada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) NTT yang sebesar Rp 2 triliun.

“Jadi, APBD NTT hanya Rp 2 triliun, Badan Gizi Nasional akan mengirim uang ke NTT kurang lebih Rp 8 triliun atau empat kali lebih besar dari APBD-nya,” katanya.

Menurut Dadan, alokasi anggaran sebesar itu cukup untuk menggerakkan roda ekonomi di daerah sekitar. Sehingga, tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas anak bangsa tetapi juga menggerakkan roda ekonomi di daerah.

"Jadi, ini adalah roda ekonomi yang akan bergerak di lokasi-lokasi,” ujar Dadan.

Oleh karena itu, dia meminta kerja sama dari pemerintah daerah dan instansi terkait seperti TNI-Polri untuk menyukseskan program makan bergizi gratis di semua daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Dadan juga mengungkapkan bahwa uji coba program makan bergizi gratis bakal dilakukan di seluruh Indonesia mulai bulan Desember 2024.

Namun, Dadan memaparkan bahwa uji coba serentak secara nasional tersebut bakal dilakukan di 100 titik yang tersebar dari Sabang di Aceh, sampai Merauke di Papua.

“Mulai bulan Desember (2024), kami akan lakukan uji coba di 100 titik di seluruh Indonesia,” katanya.

Sebagaimana diketahui, pemerintah rencananya secara resmi mulai menjalankan program makan bergizi gratis pada 2 Januari 2025.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan, pihaknya akan memetakan aset-aset BUMN yang tak terpakai untuk dipakai dalam membangun proyek 3 juta rumah murah pemerintah.

Hal itu menjadi komitmen Kementerian BUMN untuk membantu Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam menyukseskan program rumah murah besutan Presiden Prabowo Subianto.

“Kami tadi punya kesepakatan akan memetakan seluruh aset BUMN yang tentu konteksnya perumahan. Di mana memang untuk perumahan rakyat,” ujar Erick saat jumpa pers di Jakarta, Kamis (7/11/2024).

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, untuk membantu masyarakat dalam memiliki rumah membutuhkan kerja sama antarkementerian.

Dengan kolaborasi bersama Kementerian BUMN, dia berharap, bukan hanya bisa membantu skema pembiayaan dalam mendapatkan rumah murah saja yang bisa dinikmati masyarakat. Namun, proyek pembangunan rumah murah itu akan memanfaatkan aset-aset miliki perusahaan BUMN yang sudah tidak terpakai lagi.

Penggunaan aset-aset milik BUMN itu dinilai bisa menekan biaya produksi dalam pembuatan rumah.

“Rumah itu kan ada tanah, ada bantuan, ada izin dan pajak kalau misalnya satu variabel itu tidak ada lagi berarti bisa lebih murah. Kalau variable biayanya berkurang, harusnya harga rumahnya berkurang enggak? Maka dari itu, tolong doakan ya semoga itu bisa jalan,” kata Ara.

Tak hanya aset BUMN, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) juga berencana akan menggunakan aset sitaan Kejagung untuk proyek pembangunan itu.

Menteri PKP Ara pun sudah mendatangi Kejagung di hari pertama kerjanya untuk membahas rencana itu.

Maruarar bilang, hasil sitaan Kejagung itu akan digunakan untuk proyek pembangunan rumah sebagai salah satu program kinerjanya selama 5 tahun ke depan.

Dia mendapatkan mandat untuk menyediakan perumahan layak huni sebanyak 3 juta unit rumah dengan perincian 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta rumah di perkotaan.

“Jadi kita juga akan memanfaatkan tanah-tanah yang katakanlah ada dalam kepemilikan aparat hukum, supaya itu bisa cepat untuk dibangun, kita tentukan nanti langkah berikutnya,” ujarnya usai menghadiri sertijab di Kementerian PU Jakarta, Senin (21/10/2024).