KOMPAS.com -Program 3 Juta Rumah per tahun, janji ambisius Presiden Prabowo Subianto sejak kampanye Pilpres 2024, hingga kini masih menyisakan tanda tanya besar.

Meskipun Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di bawah kepemimpinan Menteri Maruarar Sirait dan Wakil Menteri Fahri Hamzah telah bekerja lebih dari enam bulan, cetak biru atau blueprint program ini tak kunjung terbit.

Asosiasi pengembang seperti Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) dan Realestat Indonesia (REI) menyuarakan kebingungan dan mendesak kejelasan dari pemerintah.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Apersi Junaidi Abdillah secara terbuka menyampaikan kebutuhan mendesak untuk berdialog dengan Menteri PKP Maruarar Sirait terkait blueprint Program 3 Juta Rumah.

Menurutnya, pengembang hingga kini tidak memiliki panduan jelas mengenai arah program ini, baik untuk pembangunan satu juta rumah di perkotaan maupun dua juta rumah di pedesaan.

“Kita pengennya diajak berbincang, bagaimana sih yang 3 juta rumah ini? Seperti apa sih?” ujar Junaidi sebelum acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) Apersi di Jakarta, Senin (21/4/2025).

Junaidi menyoroti, satu-satunya komponen program yang masih berjalan adalah Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Skema ini memang telah membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki rumah, dengan realisasi sekitar 65.000 unit dari akhir Oktober 2024 hingga 5 Januari 2025. Namun, di luar KPR FLPP, Junaidi menyebut program lain “belum terasa berjalan.”

Ketidakjelasan ini membuat pengembang kesulitan menentukan peran mereka dalam mendukung target ambisius pemerintah.

REI, melalui Ketua Umum Joko Suranto, juga menegaskan pentingnya blueprint untuk memberikan arah yang jelas.

“Kami butuh kejelasan regulasi dan koordinasi lintas kementerian. Tanpa blueprint, pengembang bingung harus bergerak ke mana,” ujarnya dalam diskusi dengan media pada Februari 2025.

Joko menambahkan bahwa backlog perumahan yang mencapai 9,9 juta unit berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS 2023 menuntut kebijakan yang terperinci dan terkoordinasi, bukan sekadar wacana.

Janji Blueprint yang Berulang Tertunda

Permintaan blueprint tidak hanya datang dari pengembang, tetapi juga dari Komisi V DPR RI.

Pada rapat dengar pendapat 3 Desember 2024, Ketua Komisi V Lasarus dan Wakil Ketua Syaiful Huda mendesak Menteri Maruarar Sirait untuk segera menyerahkan dokumen tersebut.

“Kami belum menerima blueprint terkait program 3 juta rumah. Mohon dijelaskan, karena di anggaran ini tidak dijelaskan,” tegas Lasarus.

Syaiful menambahkan bahwa blueprint diperlukan untuk membangun narasi positif di publik dan memastikan dukungan legislatif.

Maruarar sempat berjanji akan menyelesaikan blueprint pada awal Desember 2024, namun hingga Februari 2025, dokumen tersebut belum diserahkan.

Sementara Wakil Menteri Fahri Hamzah, dalam rapat koordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono pada 8 Januari 2025, menyatakan Kementerian PKP sedang menyiapkan dokumen tersebut dan akan mempresentasikannya saat diundang kembali oleh Komisi V DPR.

“Kita sedang menyiapkan karena DPR yang minta. Nanti kita paparkan di DPR,” ujar Fahri.

Pada 19 April 2025, Maruarar mengonfirmasi bahwa blueprint telah diserahkan ke DPR, dengan sidang pembahasan dijadwalkan pada Mei 2025.

Namun, hingga April 2025, para pengembang yang tergabung dalam asosiasi Apersi dan REI belum melihat dokumen tersebut, memperpanjang ketidakpastian.

Junaidi bahkan menyebut pertemuannya dengan Anggota Satgas Perumahan Bonny Z Minang, yang menyampaikan “buku putih” program, sebagai langkah positif, tetapi ia tetap menegaskan bahwa blueprint resmi harus dikeluarkan oleh Kementerian PKP untuk memiliki legalitas.

Tantangan dan Kritik dari Pengembang

Ketidakjelasan blueprint telah menimbulkan sejumlah dampak negatif. Ketua Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), Ari Tri Priyono, menyatakan bahwa pengembang “bingung” tanpa peta jalan yang jelas.

“Kami mau diajak ke mana? Apa kami bantu FLPP atau di sisi lain?” ujarnya pada 18 Februari 2025.

Ketidakpastian ini bahkan memengaruhi pasar, dengan beberapa MBR membatalkan pemesanan rumah atau uang muka karena mengharapkan “rumah gratis” akibat miskomunikasi publik tentang program ini.

Junaidi juga mengkritik pendekatan Kementerian PKP yang dinilai kurang visioner. Dalam acara diskusi Forum Wartawan Perumahan Rakyat pada 27 Februari 2025, ia menyatakan pesimismenya terhadap capaian 3 juta rumah jika pola kerja saat ini berlanjut.

“Banyak hal receh diurusin, tidak visioner. Kami mendukung program Presiden, tapi butuh regulasi yang jelas,” tegasnya.

Apersi juga mengusulkan penyesuaian harga rumah subsidi menjadi maksimal Rp 250 juta untuk memungkinkan pembangunan lebih dekat ke pusat kota, serta alokasi kuota 30 persen untuk MBR dengan penghasilan Rp 12 juta-Rp 14 juta dan 70 perse untuk yang berpenghasilan di bawah Rp 8 juta.

Sementara REI menyoroti kebutuhan koordinasi lintas kementerian dan penyederhanaan birokrasi.

“Urusan perumahan selama ini melibatkan enam kementerian, sehingga memperlambat proses,” ujar Joko.

Ia juga menekankan pentingnya alternatif pembiayaan non-APBN, seperti blended financing melalui Indonesia Green Affordable Housing Programme (IGAHP), untuk mengurangi beban fiskal.

Meski blueprint belum rampung, Kementerian PKP telah mengambil beberapa langkah. Maruarar mengusulkan pembangunan rumah di perkotaan yang terintegrasi dengan transportasi umum sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk mempercepat realisasi.

Ia juga mencari lahan gratis, termasuk dari aset koruptor, dan menjalin kerja sama dengan investor asing, seperti Qatar, yang berkomitmen membangun satu juta unit rumah.

Selain itu, KPR FLPP tetap menjadi andalan, dengan rencana modifikasi skema untuk meningkatkan volume pembiayaan.

Namun, tanpa blueprint yang jelas, langkah-langkah ini dinilai sebagai inisiatif personal menteri, bukan gerakan kelembagaan yang terstruktur.

Syaiful Huda dari Komisi V DPR menegaskan bahwa program sebesar ini membutuhkan “gerak kelembagaan” untuk mencapai target.

Tanpa peta jalan yang solid, visi mulia 3 juta rumah per tahun berisiko menjadi janji yang sulit terwujud, meninggalkan backlog perumahan yang terus membengkak dan impian MBR yang tertunda.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara berencana akan memberikan kuota rumah subsidi bagi Asisten Rumah Tangga (ART).

Ara menyampaikan ini usai bertemu Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Komisaris Utama PT Bank Central Tbk atau BCA Jahja Setiaatmadja di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Selasa (22/4/2025).

Kendati demikian, Ara tidak menjelaskan secara gamblang terkait rencana jumlah kuota yang diberikan.

Saat ini, Ara masih membicarakannya dengan Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho.

“Dan doakan kami lagi berpikir ya Pak Heru ya, buat ART ya, bagaimana caranya juga ART punya kesempatan seperti perintah presiden, bagaimana jangan hanya punya gaji. Tapi, juga penghasilan dan wong cilik (orang kecil),” ungkap Ara.

Sebelumnya, Ara berencana mengalihfungsikan lahan bekas penjara menjadi perumahan.

Menurut Ara, ini merupakan perintah Presiden Prabowo Subianto.

"Sudah perintah Presiden Prabowo, penjara-penjara itu kita bangun perumahan," kata Ara dalam sambutannya pada Silatnas Apersi, Jakarta, Senin (21/4/2025).

Ara mengungkapkan, penjara-penjara yang ada ini akan dipindahkan di daerah sehingga susah dibesuk oleh orang sekitarnya.

"Pak Prabowo sudah telepon saya, 'Ara, kita pindahkan penjara-penjara di daerah strategis buat rumah. Kita pindahkan penjara keluar kota, biar dibesuknya susah' 'begitu," tambah Ara.

Namun demikian, dirinya masih akan menginventarisir lahan bekas penjara mana yang dijadikan perumahan.

Ara pun mengaku telah berkomunikasi dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto.

“Kita akan bertemu segera untuk menetapkan dan kita akan siapkan segera dengan pengembang-pengembang," tandas Politisi Gerindra itu.

KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Universitas Pertahanan (Unhan) akan kembali membangun 35 rumah panggung di kawasan pesisir Kabupaten Subang, Jawa Barat.

Rumah yang dibangun tanpa menggunakan APBN itu nantinya akan diberikan secara gratis untuk masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Menteri PKP Maruarar Sirait saat menerima kunjungan kerja Rektor Unhan Letjen TNI (Purn) Jonni Mahroza di Kantor Kementerian PKP di Wisma Mandiri 2, Jakarta, Selasa (22/4/2025).

Ara, sapaan akrab Maruarar Sirait menyampaikan, setelah sebelumnya di Muara Angke, Jakarta Utara, pembangunan rumah panggung akan dilanjutkan ke sejumlah kawasan pesisir Indonesia, salah satunya Subang.

"Kami akan bekerja sama dengan Unhan dan PT Harum Energy yang akan menyalurkan dana CSR nya untuk membangun sebanyak 35 rumah panggung yang akan dibagikan secara gratis kepada masyarakat yang benar-benar berhak mendapatkannya," jelasnya dikutip dari unggahan akun Instagram Kementerian PKP.

Rektor Unhan, Letjen TNI (Purn) Jonni Mahroza memastikan pembangunan rumah panggung yang dilaksanakan oleh Kementerian PKP bersama Unhan tidak menggunakan dana dari APBN, tapi non-APBN.

"Kami beberapa waktu lalu bersama PT Harum Energy telah membangun 30 rumah gratis di Muara Angke meneruskan 200 rumah yang dibangun oleh Bapak Prabowo Subianto sebelum menjadi Presiden," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menanti hasil uji laboratorium sampel menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diduga menjadi penyebab puluhan siswa di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, mengalami keracunan.

“Kami sedang menunggu hasil Lab Kesda Provinsi dari sampel yang sudah dikirimkan. Kami akan update infonya pada kesempatan pertama setelah hasil lab keluar,” kata Kepala BGN, Dadan Hindayana, dalam keterangan pers tertulisnya, Selasa (22/4/2025).

Sebab, ada dugaan para siswa keracunan setelah menyantap makanan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Saat ini kami sedang melakukan pemeriksaan terkait dugaan penyebab keracunan, apakah berasal dari MBG atau bukan,” kata Dadan.

Dadan turut menyampaikan empati dan kepeduliannya akibat insiden yang menimpa puluhan siswa dari MAN 1 dan SMP PGRI 1 Kabupaten Cianjur, Jawa Barat itu.

“Kami turut menyampaikan rasa empati dan berharap seluruh siswa segera pulih. Keselamatan dan kesehatan anak-anak adalah prioritas utama kami," tuturnya.

Dadan mengaku belum dapat memastikan penyenab keracunan itu terjadi akibat menu makanan yang dibagikan dari program MBG atau bukan. Sebab, pihaknya masih menunggu hasil laboratorium yang tengah dilakukan timnya.

Berdasarkan laporan yang diterimanya, saat ini sampel MBG yang dimasak hari Senin (21/04/2025) telah dikirimkan ke Laboratorium kesda provinsi setempat.

Hasil uji laboratorium baru akan keluar dalam rentang waktu sepuluh hari ke depan.

Lebih lanjut, menurut keterangan dari perwakilan SPPG, makanan yang diolah juga telah memenuhi standar dan telah melewati proses sebagaimana mestinya.

Lebih lanjut, BGN pun akan kembali menekankan langkah preventif guna mengantisipasi adanya kasus keracunan.

Pertama, BGN akan meningkatkan pengawasan standar penyimpanan makanan di dapur MBG, melakukan proses penyempurnaan sistem berskala nasional.

Kemudian ?endorong transparansi jadwal menu harian melalui kanal digital, hingga meningkatkan kapasitas pelatihan keamanan pangan bagi seluruh penyedia MBG.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara berencana mengalihfungsikan lahan bekas penjara menjadi perumahan.

Menurut Ara, ini merupakan perintah Presiden Prabowo Subianto.

"Sudah perintah Presiden Prabowo, penjara-penjara itu kita bangun perumahan," kata Ara dalam sambutannya pada Silatnas Apersi, Jakarta, Senin (21/4/2025).

Ara mengungkapkan, penjara-penjara yang ada ini akan dipindahkan di daerah sehingga susah dibesuk oleh orang sekitarnya.

"Pak Prabowo sudah telepon saya, 'Ara, kita pindahkan penjara-penjara di daerah strategis buat rumah. Kita pindahkan penjara keluar kota, biar dibesuknya susah' 'begitu," tambah Ara.

Namun demikian, dirinya masih akan menginventarisir lahan bekas penjara mana yang dijadikan perumahan.

Ara pun mengaku telah berkomunikasi dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto.

"Kita akan bertemu segera untuk menetapkan dan kita akan siapkan segera dengan pengembang-pengembang," tandas Ara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan, investor Qatar telah melakukan perjanjian pertemuan dan penugasan kepada konsultan yang dipilih dalam membangun 1 juta rumah.

"Ya jadi Qatar itu mereka sudah melakukan appointment (perjanjian pertemuan) dan penugasan kepada konsultan untuk perencanaan (pembangunan 1 juta rumah)," kata Fahri usai ditemui acara Silatnas Apersi, Jakarta, Senin (21/4/2025).

Sehingga, Pemerintah dalam hal ini Kementerian PKP sedang mengambil tanah mana yang diminati investor tersebut.

Nantinya, mereka akan mengukur, menghitung, dan mendesain mana saja tanah yang diminati.

Kemudian, hasil dari perhitungan tersebut akan dibandingkan dengan perhitungan yang dibuat Pemerintah.

"Karena harga dasarnya adalah harus harga terendah supaya bisa dijual kepada social housing, kepada masyarakat yang disebut berpahasilan rendah (MBR) itu," tambahnya.

Sebelumnya, Fahri memastikan harga rumah susun (rusun) garapan investor Qatar yang akan dibangun di bekas perumahan DPR Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan bakal dibuat terjangkau.

Pasalnya, lahan proyek sudah disediakan gratis, sehingga sudah seharusnya harga rumah bisa diintervensi pemerintah agar lebih murah.

"Kita lagi menghitung dan lagi bernegosiasi biaya konstruksi. Karena kalau tanah sudah dimudahkan oleh pemerintah, nanti pemerintah akan menetapkan harga tanah," ujar Fahri, beberapa waktu lalu.

SOLO, KOMPAS.com – Badan Gizi Nasional (BGN) membuka peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi langsung dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mendirikan dapur SPPG (Sentra Penyediaan Pangan Gizi) mandiri di Kota Solo, Jawa Tengah.

Hingga saat ini, jumlah dapur SPPG yang telah beroperasi di Solo baru mencapai empat unit, sementara kebutuhan mencapai 45 dapur untuk mencakup seluruh wilayah.

"Kurang lebih 40-45 SPPG (yang dibutuhkan). Kita membuka peluang bagi masyarakat untuk mendirikan SPPG mandiri," kata Deputi Penyediaan dan Penyaluran BGN, Brigjen TNI (Purn) Suardi Samiran, dalam sosialisasi di Balai Kota Solo, Selasa (22/4/2025).

Syarat Mendirikan Dapur SPPG

Suardi menjelaskan, masyarakat yang ingin mendirikan dapur SPPG mandiri harus memenuhi sejumlah syarat yang telah ditetapkan oleh BGN. Beberapa syarat tersebut meliputi:

• Ketersediaan bangunan dapur
• Peralatan memasak dan makan
• Standar kebersihan dan higienitas
• Legalitas status hukum dapur

Selain itu, ia menegaskan bahwa harga per porsi untuk program MBG ditetapkan sebesar Rp 15.000, kecuali untuk wilayah tertentu seperti Papua dan sekitarnya yang akan disesuaikan.

"Tentunya kalau Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan sama (harganya). Tetapi untuk wilayah timur Papua dan sekitarnya tidak boleh disamakan," jelasnya.

Target 45 Dapur SPPG Tercapai Akhir 2025

BGN menargetkan seluruh kebutuhan dapur SPPG di Solo bisa terpenuhi paling lambat akhir tahun 2025.

"Sebisa mungkin akhir 2025 sudah tercapai semua (SPPG)," ujar Suardi.

Wali Kota Solo, Respati Ardi, menyatakan bahwa Pemerintah Kota Solo mendukung penuh pelaksanaan program MBG sebagai bagian dari program nasional Presiden Prabowo Subianto.

"Semua yang dibutuhkan regulasi di kota akan kita siapkan semua. Dan tadi sudah disampaikan keterbukaan. Di Solo juga akan terbuka. Silakan pengawasannya normal semua asalkan memenuhi standar dari BGN," kata Respati.

Ia juga menambahkan bahwa saat ini empat dapur SPPG yang sudah beroperasi tersebar di wilayah Jebres, Laweyan, Serengan, dan Banjarsari. Namun, belum mencakup seluruh kecamatan di Kota Solo.

"Sekarang baru empat SPPG. Belum tersebar di seluruh kecamatan," ungkapnya.

KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi andalan Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam masa awal pemerintahannya.

Pemerintah juga membentuk Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menangani MBG.

Di media sosial kemudian muncul sejumlah unggahan terkait BGN, namun diindikasi sebagai konten hoaks dan modus penipuan.

Misalnya, unggahan disertai tautan yang diklaim sebagai akses untuk pendaftaran relawan untuk program MBG. Unggahan itu diklaim berasal dari BGN.

Narasi yang muncul, relawan untuk MBG akan mendapatkan gaji sebesar Rp 3 juta hingga RP 6 juta per bulan. Program juga diklaim melibatkan 140 UMKM dan tidak dipungut biaya apa pun.

Saat diklik, tautan yang ada dalam unggahan tidak mengarah ke situs resmi BGN.

Situs yang muncul malah menampilkan formulir yang meminta pengunjung memberikan data pribadi seperti nama dan alamat lengkap, serta nomor telepon yang digunakan dalam aplikasi Telegram.

Situs yang meminta data pribadi biasanya mengarah ke aksi phishing, yang menjadi pintu masuk penipuan online. Waspada, jangan sembarang memberikan data pribadi Anda.

BGN juga sudah meminta masyarakat untuk mewaspadai penipuan yang mengatasnamakan Lembaga. Informasi dari BGN hanya diberikan melalui situs resmi dan media sosial yang terverifikasi.

Seperti apa penjelasan lengkap atas penelusuran faktanya? Simak dalam infografik berikut ini:

View this post on Instagram

A post shared by Cek Fakta Kompascom (@cekfakta.kompascom)

KOMPAS.com – Dugaan keracunan massal yang menimpa puluhan siswa MAN 1 Cianjur berbuntut pada penghentian sementara dapur penyedia Makanan Bergizi Gratis (MBG).

Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur langsung bergerak cepat menyelidiki kasus tersebut dan menutup sementara operasional dapur yang menyediakan makanan program MBG untuk sekolah tersebut.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Cianjur, Frida Laila Yahya, mengatakan timnya telah mengunjungi langsung lokasi dapur dan mengambil sampel makanan untuk diuji di Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda).

“Pagi ini kami sudah mendatangi dapur MBG bersangkutan dan menghentikan sementara seluruh aktivitas di sana, sampai hasil uji laboratorium keluar,” kata Frida saat dihubungi Kompas.com, Selasa (22/4/2025).

Frida menjelaskan, evaluasi akan dilakukan secara menyeluruh. Tak hanya proses penyajian makanan, namun juga bahan baku yang digunakan akan ditelusuri kembali.

“Sebenarnya dapur MBG sudah diawasi, dan hasil pengawasan terakhir menunjukkan semuanya aman, tidak ada masalah. Namun karena terjadi kasus ini, kami akan mengecek kembali semua aspek tersebut untuk mencari kemungkinan penyebabnya,” ujarnya.

Hingga saat ini, penyebab pasti keracunan masih belum dapat dipastikan. Frida menegaskan, pihaknya masih menunggu hasil dari laboratorium.

“Nanti, setelah hasil pemeriksaan keluar, akan terlihat apakah makanan tersebut mengandung bakteri atau jamur, dan jenisnya apa, termasuk jika ada kandungan bahan pengawet, atau bahan-bahan yang sudah kedaluwarsa,” katanya.

“Atau bisa jadi hasilnya tidak ditemukan, dan ternyata berasal dari sumber lain,” tambahnya.

Kasus ini mencuat pada Senin (21/4/2025), saat sejumlah siswa MAN 1 Cianjur mengalami gejala mual, muntah, dan pusing setelah makan siang dari program MBG.

Sebagian besar siswa mengalami gejala tersebut di sore hari dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat penanganan medis.

Total ada 51 siswa yang terdampak. Dari jumlah itu, 45 siswa telah dipulangkan usai mendapat perawatan, sementara enam lainnya masih dirawat intensif. Salah satunya masih menjalani observasi di RS Bhayangkara.

“Termasuk satu orang yang saat ini masih dalam tahap observasi,” ungkap Frida.

“Sementara yang sebelumnya ditangani di RSUD Sayang Cianjur seluruhnya sudah dipulangkan karena kondisi mereka membaik,” lanjutnya.

Menurut Frida, seluruh siswa yang menjadi korban menunjukkan gejala umum keracunan makanan. Meski belum bisa disimpulkan penyebab utamanya, Frida mengatakan dugaan awal mengarah pada makanan yang dikonsumsi para siswa saat makan siang.

“Untuk penyebab pastinya, apakah berasal dari makanan atau dari sumber lain, masih dalam proses pemeriksaan di laboratorium. Namun, memang, dari informasi yang didapat, para siswa mulai merasakan gejala setelah menyantap makanan tersebut,” jelasnya.

Ia menambahkan, para siswa mulai berdatangan ke IGD RSUD Sayang Cianjur dan RS Bhayangkara sekitar pukul 18.00 WIB.

“Rata-rata para korban tersebut mengalami gejala muntah, mual, dan pusing,” katanya.

Sumber: Kompas.com

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan dukungannya terhadap rencana Presiden Prabowo Subianto memindahkan penjara dari kawasan strategis di kota ke daerah terpencil.

Menurutnya, lahan bekas penjara bisa dimanfaatkan untuk membangun perumahan rakyat.

"Itulah pikiran cerdas dari Presiden Prabowo yang (berencana) memindahkan penjara-penjara yang strategis di kota buat perumahan," kata Maruarar saat memberi sambutan dalam acara halalbihalal Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) di Jakarta, Senin (21/4/2025) malam, seperti dilansir Antara.

Maruarar menyebut banyak penjara berdiri di lokasi strategis seperti Jakarta, Bandung, dan Medan.

Lahan tersebut bisa dialihfungsikan untuk pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Ia mengatakan Presiden Prabowo sudah menghubunginya secara langsung untuk membahas rencana itu.

"Masa penjahat dibuat tidurnya nyenyak, ya nggak? Pak Prabowo sudah telepon saya. 'Ara kita pindahkan penjara-penjara di daerah strategis buat rumah. Kita pindahkan penjara keluar kota, biar dibesuknya susah'," ujarnya.

"Penjara rata-rata di kota, enggak? Strategis, enggak? Sudah jadi perintah Presiden Prabowo, penjara-penjara itu kita bangun perumahan," tambahnya.

Maruarar menilai rencana ini bisa menjawab kebutuhan perumahan yang terus meningkat, terutama di kota besar. Lahan kosong makin sulit ditemukan.

Ia juga menyebut telah berkoordinasi dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto.

Mereka sedang memetakan lokasi penjara yang siap dipindah dan merencanakan lokasi baru yang jauh dari pusat kota.

Menurutnya, lokasi penjara baru sebaiknya terpencil agar narapidana sulit berkomunikasi dan tak mudah melarikan diri.

"Kita bikin agak jauh, biar besuknya susah dan jangan kabur dari penjara. Enak nanti bisa masuk hotel, berlagak sakit," katanya.

Namun, ia belum menyebut lokasi penjara mana saja yang akan dipindahkan dan dibangun ulang.

"Itu arahan Presiden dan Presiden menyampaikan kepada saya, itu langkah strategis," ucap Maruarar.

Sebelumnya, Presiden Prabowo mengungkapkan keinginannya membangun penjara di pulau terpencil. Ia ingin membuat para koruptor yang merugikan rakyat merasakan efek jera.

"Saya juga akan sisihkan dana buat penjara di suatu tempat yang terpencil mereka nggak bisa keluar. Kita akan cari pulau, kalau mereka keluar biar ketemu sama hiu," ujar Prabowo.

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan dukungannya terhadap rencana Presiden Prabowo Subianto memindahkan penjara dari kawasan strategis di kota ke daerah terpencil.

Menurutnya, lahan bekas penjara bisa dimanfaatkan untuk membangun perumahan rakyat.

"Itulah pikiran cerdas dari Presiden Prabowo yang (berencana) memindahkan penjara-penjara yang strategis di kota buat perumahan," kata Maruarar saat memberi sambutan dalam acara halalbihalal Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) di Jakarta, Senin (21/4/2025) malam, seperti dilansir Antara.

Maruarar menyebut banyak penjara berdiri di lokasi strategis seperti Jakarta, Bandung, dan Medan.

Lahan tersebut bisa dialihfungsikan untuk pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Ia mengatakan Presiden Prabowo sudah menghubunginya secara langsung untuk membahas rencana itu.

"Masa penjahat dibuat tidurnya nyenyak, ya nggak? Pak Prabowo sudah telepon saya. 'Ara kita pindahkan penjara-penjara di daerah strategis buat rumah. Kita pindahkan penjara keluar kota, biar dibesuknya susah'," ujarnya.

"Penjara rata-rata di kota, enggak? Strategis, enggak? Sudah jadi perintah Presiden Prabowo, penjara-penjara itu kita bangun perumahan," tambahnya.

Maruarar menilai rencana ini bisa menjawab kebutuhan perumahan yang terus meningkat, terutama di kota besar. Lahan kosong makin sulit ditemukan.

Ia juga menyebut telah berkoordinasi dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto.

Mereka sedang memetakan lokasi penjara yang siap dipindah dan merencanakan lokasi baru yang jauh dari pusat kota.

Menurutnya, lokasi penjara baru sebaiknya terpencil agar narapidana sulit berkomunikasi dan tak mudah melarikan diri.

"Kita bikin agak jauh, biar besuknya susah dan jangan kabur dari penjara. Enak nanti bisa masuk hotel, berlagak sakit," katanya.

Namun, ia belum menyebut lokasi penjara mana saja yang akan dipindahkan dan dibangun ulang.

"Itu arahan Presiden dan Presiden menyampaikan kepada saya, itu langkah strategis," ucap Maruarar.

Sebelumnya, Presiden Prabowo mengungkapkan keinginannya membangun penjara di pulau terpencil. Ia ingin membuat para koruptor yang merugikan rakyat merasakan efek jera.

"Saya juga akan sisihkan dana buat penjara di suatu tempat yang terpencil mereka nggak bisa keluar. Kita akan cari pulau, kalau mereka keluar biar ketemu sama hiu," ujar Prabowo.

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan dukungannya terhadap rencana Presiden Prabowo Subianto memindahkan penjara dari kawasan strategis di kota ke daerah terpencil.

Menurutnya, lahan bekas penjara bisa dimanfaatkan untuk membangun perumahan rakyat.

"Itulah pikiran cerdas dari Presiden Prabowo yang (berencana) memindahkan penjara-penjara yang strategis di kota buat perumahan," kata Maruarar saat memberi sambutan dalam acara halalbihalal Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) di Jakarta, Senin (21/4/2025) malam, seperti dilansir Antara.

Maruarar menyebut banyak penjara berdiri di lokasi strategis seperti Jakarta, Bandung, dan Medan.

Lahan tersebut bisa dialihfungsikan untuk pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Ia mengatakan Presiden Prabowo sudah menghubunginya secara langsung untuk membahas rencana itu.

"Masa penjahat dibuat tidurnya nyenyak, ya nggak? Pak Prabowo sudah telepon saya. 'Ara kita pindahkan penjara-penjara di daerah strategis buat rumah. Kita pindahkan penjara keluar kota, biar dibesuknya susah'," ujarnya.

"Penjara rata-rata di kota, enggak? Strategis, enggak? Sudah jadi perintah Presiden Prabowo, penjara-penjara itu kita bangun perumahan," tambahnya.

Maruarar menilai rencana ini bisa menjawab kebutuhan perumahan yang terus meningkat, terutama di kota besar. Lahan kosong makin sulit ditemukan.

Ia juga menyebut telah berkoordinasi dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto.

Mereka sedang memetakan lokasi penjara yang siap dipindah dan merencanakan lokasi baru yang jauh dari pusat kota.

Menurutnya, lokasi penjara baru sebaiknya terpencil agar narapidana sulit berkomunikasi dan tak mudah melarikan diri.

"Kita bikin agak jauh, biar besuknya susah dan jangan kabur dari penjara. Enak nanti bisa masuk hotel, berlagak sakit," katanya.