JAKARTA, KOMPAS.com - Ira Mesra, pemilik dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, akan mengajukan gugatan perdata jika ganti rugi biaya operasional program MBG belum diselesaikan.

Kuasa hukum Ira, Danna Harly, mengungkapkan, pihaknya kini tengah menyusun gugatan perdata.

"Ini kami sedang disiapkan gugatan (perdata). Kan sudah seharusnya minggu kemarin (dibayarkan) tapi ini belum ada," ucap Danna saat dikonfirmasi, Senin (21/4/2025).

Danna menjelaskan, sampai saat ini kliennya belum memperoleh ganti rugi biaya operasional MBG dan masih terus menggunakan dana pribadi.

"Hingga saat ini belum ada lagi (komunikasi), saya akan bersurat lagi (ke Yayasan MBN). Hari ini masih memasak pakai uang pribadi," ungkap Danna.

Danna berujar, saat ini ada satu saksi sedang diperiksa oleh Polres Jakarta Selatan terkait dugaan penggelapan dana MBG yang diperkirakan mencapai hampir Rp 1 miliar.

"Hari ini satu saksi diperiksa (Polres Jakarta Selatan), saksi itu merupakan bagian dari operasional dapur Kalibata dan besok ada dua orang," jelas Danna.

Sebelumnya, kasus ini terkuak setelah Ira Mesra melaporkan dugaan penggelapan dana MBG ke Polres Metro Jakarta Selatan.

Laporan tersebut terregistrasi dengan nomor LP/B/1160/IV/2025/SPKT/Polres Metro Jaksel/Polda Metro Jaya pada Kamis, 10 April 2025.

Danna Harly menyatakan bahwa laporan tersebut ditujukan kepada yayasan dan beberapa individu yang terkait.

"Untuk laporan polisi sudah kami serahkan ke Polres Jakarta Selatan. Laporan ditujukan ke yayasan, dan ada perorangan. Masalahnya dari yayasan ini," kata Danna.

Yayasan MBN diduga tidak menyalurkan dana MBG yang seharusnya digunakan untuk operasional dapur.

Menurut Harly, kliennya telah memasak lebih dari 65.000 porsi makanan namun tidak menerima pembayaran sepeser pun.

Yayasan MBN diketahui telah menerima transfer dana sebesar Rp 386.500.000 dari Badan Gizi Nasional (BGN), lembaga pemerintah yang mengelola program MBG, tetapi dana tersebut diduga tidak disalurkan kepada mitra atau vendor yang bertanggung jawab atas kegiatan memasak dan distribusi.

Ira Mesra menanggung seluruh biaya operasional sendiri, termasuk pembelian bahan makanan, sewa tempat, biaya listrik, pengadaan peralatan dapur, kendaraan distribusi, hingga pembayaran juru masak.

Ketika Ira menagih haknya, yayasan justru mengklaim bahwa Ira memiliki kekurangan pembayaran sekitar Rp 45 juta akibat invoice pembelian barang yang belum dipertanggungjawabkan.

"Ketika Ibu Ira hendak menagih haknya kepada pihak yayasan, pihak yayasan malah berkata Ibu Ira kekurangan bayar sebesar Rp 45.314.249, dengan dalih adanya invoice-invoice saat di lapangan yang dibeli oleh pihak SPPG atau yayasan," ungkap Harly.

Total kerugian yang ditanggung oleh Ira dalam dua tahap pelaksanaan program MBG ini ditaksir mencapai Rp 975.375.000.

"Sejauh ini total kerugian dari Ibu Ira itu adalah Rp 975.375.000, baru dua tahap. Makanya kami sekarang coba ngomong ke masyarakat supaya pemerintah aware.

Baru dua tahap saja sudah seperti ini, berarti sudah harus ada pembenahan dalam pelaksanaan MBG supaya ke depan tidak lagi seperti ini," ucap Harly.

JAKARTA, KOMPAS.com -Ira Mesra, pemilik dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berlokasi di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, terpaksa menggunakan dana pribadinya untuk biaya operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal ini disebabkan oleh keterlambatan pembayaran dari Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN) yang hingga kini belum juga dicairkan.

"Hingga saat ini belum ada lagi (komunikasi), saya akan bersurat lagi (ke Yayasan MBN). Hari ini masih memasak pakai uang pribadi," ungkap kuasa hukum Ira, Danna Harly, saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin (21/4/2025).

Danna menambahkan, timnya tengah mempersiapkan gugatan perdata terkait ganti rugi yang belum diselesaikan.

"Ini kami sedang disiapkan gugatan (perdata). Kan sudah seharusnya minggu kemarin (dibayarkan) tapi ini belum ada," ucapnya.

Saat ini, satu saksi sedang diperiksa oleh Polres Jakarta Selatan terkait dugaan penggelapan dana MBG yang diperkirakan mencapai hampir Rp 1 miliar.

"Hari ini satu saksi diperiksa (Polres Jakarta Selatan), saksi itu merupakan bagian dari operasional dapur Kalibata dan besok ada dua orang," jelas Danna.

Sebelumnya, kasus ini terkuak setelah Ira Mesra melaporkan dugaan penggelapan dana MBG ke Polres Metro Jakarta Selatan.

Laporan tersebut terregistrasi dengan nomor LP/B/1160/IV/2025/SPKT/Polres Metro Jaksel/Polda Metro Jaya pada Kamis, 10 April 2025.

Danna Harly menyatakan bahwa laporan tersebut ditujukan kepada yayasan dan beberapa individu yang terkait.

"Untuk laporan polisi sudah kami serahkan ke Polres Jakarta Selatan. Laporan ditujukan ke yayasan, dan ada perorangan. Masalahnya dari yayasan ini," kata Danna.

Yayasan MBN diduga tidak menyalurkan dana MBG yang seharusnya digunakan untuk operasional dapur.

Menurut Harly, kliennya telah memasak lebih dari 65.000 porsi makanan namun tidak menerima pembayaran sepeser pun.

Yayasan MBN diketahui telah menerima transfer dana sebesar Rp 386.500.000 dari Badan Gizi Nasional (BGN), lembaga pemerintah yang mengelola program MBG, tetapi dana tersebut diduga tidak disalurkan kepada mitra atau vendor yang bertanggung jawab atas kegiatan memasak dan distribusi.

Ira Mesra menanggung seluruh biaya operasional sendiri, termasuk pembelian bahan makanan, sewa tempat, biaya listrik, pengadaan peralatan dapur, kendaraan distribusi, hingga pembayaran juru masak.

Ketika Ira menagih haknya, yayasan justru mengeklaim bahwa Ira memiliki kekurangan pembayaran sekitar Rp 45 juta akibat invoice pembelian barang yang belum dipertanggungjawabkan.

"Ketika Ibu Ira hendak menagih haknya kepada pihak yayasan, pihak yayasan malah berkata Ibu Ira kekurangan bayar sebesar Rp 45.314.249, dengan dalih adanya invoice-invoice saat di lapangan yang dibeli oleh pihak SPPG atau yayasan," ungkap Harly.

Total kerugian yang ditanggung oleh Ira dalam dua tahap pelaksanaan program MBG ini ditaksir mencapai Rp 975.375.000.

"Sejauh ini total kerugian dari Ibu Ira itu adalah Rp 975.375.000, baru dua tahap. Makanya kami sekarang coba ngomong ke masyarakat supaya pemerintah aware. Baru dua tahap saja sudah seperti ini, berarti sudah harus ada pembenahan dalam pelaksanaan MBG supaya ke depan tidak lagi seperti ini," ucap Harly.

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi IX Irma Suryani meminta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk tidak lagi menggandeng yayasan sebagai rekanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Irma menilai, BGN semestinya menggandeng perusahaan dengan badan hukum yang jelas seperti CV dan PT agar pengawasan dan proses hukum dapat berjalan lebih tegas bila terjadi pelanggaran.

“Sebaiknya vendor tidak perlu harus yayasan, cukup CV atau PT sehingga perlakuan hukum terhadap mereka jelas di KUHP jika mereka wanprestasi dan korup,” ujar Irma kepada Kompas.com, Senin (21/4/2025).

Politikus Partai Nasdem ini berpandangan, penggunaan yayasan sebagai mitra dinilai tidak efektif dan rawan penyalahgunaan.

Sebab, status yayasan yang seharusnya nirlaba justru membuka celah agar ada perusahaan yang dapat menjadi vendor MBG dengan menggunakan nama yayasan tersebut.

“Faktanya bukannya nirlaba malah merugikan rekan bisnis. Karena faktanya yang mengerjakan bukan benar-benar yayasan, tapi perusahaan yang bikin yayasan ke notaris agar bisa joint sebagai vendor di MBG. Ini yang terus terang saya kritisi,” kata Irma.

Hal berkaca dari kasus di Kalibata, Jakarta Selatan, di mana yayasan sudah menerima uang dari BGN, tetapi tidak membayarkannya ke mitra dapur MBG.

“Tidak ada penyelewengan dana dari BGN, yang ada adalah kasus yayasan yang merugikan rekan catering-nya,” kata Irma.

“Karena ternyata BGN sudah membayar semua biaya MBG pada yayasan, bahkan dalam SOP MBG, pihak BGN membayarkan DP seminggu ke depan dalam pendistribusian makanan kepada yayasan,” ujar dia.

Ketua BGN Dadan Hindayana menyatakan, BGN akan mengevaluasi sistem kemitraan, termasuk memperketat mekanisme pengawasan, identifikasi jati diri mitra, hingga membuka ruang audit rutin oleh lembaga independen seperti BPKP.

Dadan mengatakan bahwa pihaknya akan memperkuat proses identifikasi mitra dengan meminta data jati diri yang lebih lengkap sejak awal kerja sama.

“Kami akan menambahkan opsi penjelasan jati diri mitra sebagai bentuk peningkatan identifikasi sejak awal,” kata Dadan kepada Kompas.com, Jumat (18/4/2025).

KOMPAS.com - Rencana pengoperasian rute Transjabodetabek Kota Wisata-Cawang yang digagas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui PT Transportasi Jakarta mendapat sambutan positif dari warga Perumahan Kota Wisata, Kabupaten Bogor.

Meskipun pengelola perumahan, PT Mekanusa Cipta belum mengeluarkan surat dukungan resmi karena kendala teknis, suara warga semakin lantang mendukung kehadiran transportasi umum ini.

Urgensi Transjakarta di kawasan perumahan, terutama untuk mendukung mobilitas masyarakat, mengurangi kemacetan, dan meningkatkan konektivitas, menjadi alasan kuat di balik dukungan ini.

Hal ini sebagaimana tersaji dalam petisi yang diinisiasi Linda Rooroh dan ditandatangani para warga yang dirangkum Kompas.com berikut ini:

@Evi Rumondang:

Sbg warga Kota Wisata, saya ras harusnya ada bus umum yg masuk kedalam komplex agar memudahkan warga keluar masuk. Dan terjangkau. Feeder2x yg skrg hanya beroperasi di jam2x tertentu utk orang2x yg bekerja di jakarta saja. Diluar jam2x itu, tidak ada kendaraan umum keluar komplex kecuali ojol.

@Wahyu Malayu
Akses untuk trasnportasi kota wisata lebih banyak varian. Membuat penghuni lebih nyaman.

@Hartini Nara·
Transportasi umum seperti bus TJ, dapat mengurangi kemacetan, dan polusi, sebagai dampak dari banyaknya penggunaan kendaraan pribadi.

@Ridho Andra
Warga kota wisata memerlukan tranportasi umum yg tidak mahal

@Beby Astrid
Mengurangi pemakaian kendaraan pribadi shg mengurangi kemacetan dan polusi

Urgensi Transportasi Umum di Perumahan

Kehadiran Transjabodetabek di perumahan seperti Kota Wisata bukan sekadar opsi, melainkan kebutuhan mendesak.

Dengan tarif sekitar Rp 3.500 berkat subsidi APBD DKI Jakarta, Transjabodetabek menjadi solusi bagi pekerja berpenghasilan rendah, seperti asisten rumah tangga, petugas kebersihan, atau pegawai toko di Kota Wisata.

Pelajar dan mahasiswa juga diuntungkan karena dapat bepergian ke sekolah atau kampus tanpa membebani anggaran keluarga.

“Saya kerja sebagai staf keamanan di sini. Kalau ada bus murah ke Cawang, saya nggak perlu keluar duit banyak buat bensin motor,” ujar Budi (34), salah satu pekerja di Kota Wisata, Minggu (20/4/2025).

Selain itu, warga penghuni Perumahan Kota Wisata sering menghadapi kepadatan lalu lintas, terutama di Jalan Raya Narogong.

KOMPAS.com - Rencana pengoperasian rute Transjabodetabek Kota Wisata-Cawang yang digagas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui PT Transportasi Jakarta mendapat sambutan positif dari warga Perumahan Kota Wisata, Kabupaten Bogor.

Meskipun pengelola perumahan, PT Mekanusa Cipta belum mengeluarkan surat dukungan resmi karena kendala teknis, suara warga semakin lantang mendukung kehadiran transportasi umum ini.

Urgensi Transjakarta di kawasan perumahan, terutama untuk mendukung mobilitas masyarakat, mengurangi kemacetan, dan meningkatkan konektivitas, menjadi alasan kuat di balik dukungan ini.

Hal ini sebagaimana tersaji dalam petisi yang diinisiasi Linda Rooroh dan ditandatangani para warga yang dirangkum Kompas.com berikut ini:

@Evi Rumondang:

Sbg warga Kota Wisata, saya ras harusnya ada bus umum yg masuk kedalam komplex agar memudahkan warga keluar masuk. Dan terjangkau. Feeder2x yg skrg hanya beroperasi di jam2x tertentu utk orang2x yg bekerja di jakarta saja. Diluar jam2x itu, tidak ada kendaraan umum keluar komplex kecuali ojol.

@Wahyu Malayu
Akses untuk trasnportasi kota wisata lebih banyak varian. Membuat penghuni lebih nyaman.

@Hartini Nara·
Transportasi umum seperti bus TJ, dapat mengurangi kemacetan, dan polusi, sebagai dampak dari banyaknya penggunaan kendaraan pribadi.

@Ridho Andra
Warga kota wisata memerlukan tranportasi umum yg tidak mahal

@Beby Astrid
Mengurangi pemakaian kendaraan pribadi shg mengurangi kemacetan dan polusi

Urgensi Transportasi Umum di Perumahan

Kehadiran Transjabodetabek di perumahan seperti Kota Wisata bukan sekadar opsi, melainkan kebutuhan mendesak.

Dengan tarif sekitar Rp 3.500 berkat subsidi APBD DKI Jakarta, Transjabodetabek menjadi solusi bagi pekerja berpenghasilan rendah, seperti asisten rumah tangga, petugas kebersihan, atau pegawai toko di Kota Wisata.

Pelajar dan mahasiswa juga diuntungkan karena dapat bepergian ke sekolah atau kampus tanpa membebani anggaran keluarga.

“Saya kerja sebagai staf keamanan di sini. Kalau ada bus murah ke Cawang, saya nggak perlu keluar duit banyak buat bensin motor,” ujar Budi (34), salah satu pekerja di Kota Wisata, Minggu (20/4/2025).

Selain itu, warga penghuni Perumahan Kota Wisata sering menghadapi kepadatan lalu lintas, terutama di Jalan Raya Narogong.

Banyak warga mengandalkan mobil atau sepeda motor untuk bepergian, yang turut menyumbang kemacetan dan polusi.

Transjabodetabek diyakini dapat mengurangi jumlah kendaraan pribadi di jalan, dan menciptakan lingkungan yang lebih nyaman.

“Jalanan di sini macet kalau pagi dan sore. Kalau ada Transjakarta, saya lebih pilih naik bus daripada bawa mobil,” kata Rina (28), ibu rumah tangga di Kota Wisata.

Rute Kota Wisata-Cawang yang akan terhubung dengan Halte BNN Cawang, ini terintegrasi dengan LRT Jabodebek dan koridor utama Transjakarta.

Hal ini memudahkan warga mengakses pusat bisnis, perkantoran, atau fasilitas publik di Jakarta.

Pengamat transportasi dari MTI Djoko Setijowarno menegaskan, perumahan tanpa transportasi umum dianggap kurang layak huni.

"Kehadiran Transjabodetabek dapat meningkatkan nilai Kota Wisata sebagai kawasan yang terintegrasi dengan sistem transportasi massal, menarik lebih banyak penghuni dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal," tandas Djoko.

Dia menegaskan, keputusan kehadiran Transjabodetabek seharusnya tidak hanya bergantung pada pengelola perumahan, tetapi juga suara warga.

“Masyarakat yang membuat keputusan. Transportasi umum di perumahan sangat membantu penghuni untuk bermobilitas dengan tarif murah,” ujar Djoko kepada Kompas.com, Sabtu (19/4/2025).

Menurutnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Bupati Bogor Rudy Susmanto dapat memfasilitasi dialog antara pengelola dan warga untuk mempercepat realisasi rute ini, memastikan kepentingan publik diutamakan.

KOMPAS.com - Rencana pengoperasian rute baru Transjabodetabek Kota Wisata di Kabupaten Bogor menuju Cawang di Jakarta Timur, yang diinisiasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui PT Transportasi Jakarta, masih menemui hambatan.

Hingga April 2025, layanan ini belum bisa dinikmati warga penghuni dan masyarakat umum karena Pengelola Perumahan Kota Wisata, PT Mekanusa Cipta, belum mengeluarkan surat dukungan yang diminta operator.

Kendala teknis dan kebutuhan kajian lebih lanjut menjadi alasan utama, meskipun rencana ini mendapat sorotan positif dari pengamat transportasi dan warga yang mengharapkan transportasi umum murah.

Transjabodetabek, sebagaimana kita ketahui, merupakan perluasan layanan Transjakarta yang bertujuan menghubungkan Jakarta dengan wilayah penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Rute Kota Wisata-Cawang, yang melintasi Jatiasih, menjadi salah satu dari empat rute baru yang direncanakan, bersama Bekasi-Cawang, Alam Sutera-Blok M, dan Binong-Grogol.

Rute ini diharapkan mempermudah mobilitas warga Perumahan Kota Wisata, menuju pusat transportasi Cawang, yang terhubung dengan LRT Jabodebek dan koridor utama Transjakarta.

Layanan ini didukung subsidi operasional dari APBD Provinsi DKI Jakarta, menawarkan tarif murah, sekitar Rp 3.500 untuk layanan non-BRT, sehingga menjadi solusi bagi pekerja, pelajar, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Uji coba rute ini telah dimulai sejak 14 Maret 2025, dengan rencana trayek dari Hero Kota Wisata melalui Jalan Raya Narogong, Pasar Bantar Gebang, Jalan Cipendawa Baru, Jalan Swatantra V, Jalan Raya Jatiasih, hingga masuk Tol JORR 1 menuju Halte BNN Cawang.

Namun, operasional penuh tertunda karena pengelola belum memberikan izin formal.

Kendati dalam surat tanggapan yang dikirimkan kepada Kompas.com, Sabtu (19/4/2025), PT Mekanusa Cipta mengapresiasi inisiatif PT Transportasi Jakarta, namun belum bisa mengeluarkan surat dukungan karena tiga kendala utama.

Pertama, kondisi badan jalan belum memadai. Jalan di dalam Perumahan Kota Wisata, mereka nilai belum cukup lebar dan kuat untuk dilalui bus Transjabodetabek, yang merupakan kendaraan umum skala besar.

Kedua, pengelola mengeklaim, belum mendapat izin dari warga di sekitar rute yang akan dilalui, mempertimbangkan potensi gangguan seperti kebisingan atau kemacetan.

Ketiga, keterbatasan lahan operasional, di mana area Kota Wisata belum memiliki lahan yang ideal untuk menampung fasilitas operasional bus, seperti tempat parkir atau halte.

Untuk mengatasi kendala ini, pengelola mengusulkan kajian partisipatif bersama PT Transportasi Jakarta dan pemangku kepentingan lainnya.

Kajian ini bertujuan mengidentifikasi kebutuhan, dampak, dan solusi yang inklusif bagi warga Kota Wisata, penghuni sekitar, dan masyarakat luas.

Pengelola juga menyatakan keterbukaan untuk berdiskusi mengenai aksesibilitas Transjakarta ke wilayah lain yang mereka kelola.

Dorongan Pengamat Transportasi

Pengamat transportasi yang juga akademisi dari Unika Soegijapranata dan Wakil Ketua MTI Pusat Djoko Setijowarno menilai, penolakan terhadap Transjabodetabek oleh pengelola Kota Wisata tidak seharusnya terjadi.

Meskipun kawasan ini telah dilayani JR Connexion yakni layanan bus penghubung ke stasiun LRT atau pusat kota, Transjabodetabek menawarkan keunggulan berupa tarif murah berkat subsidi APBD DKI Jakarta.

Djoko menegaskan, layanan ini akan sangat bermanfaat bagi pekerja di Kota Wisata, terutama kelompok berpenghasilan setara UMR, seperti asisten rumah tangga, pelajar, atau mahasiswa.

“Kelompok ini tidak perlu membeli sepeda motor untuk ke tempat kerja. Cukup dengan Transjabodetabek bertarif murah, bahkan bisa masuk kategori bebas bayar,” ujarnya kepada Kompas.com, Minggu (19/4/2025).

Ia juga menyoroti bahwa transportasi umum di perumahan elite seperti Kota Wisata tetap diperlukan untuk mendukung mobilitas pekerja dan mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi.

Djoko mendesak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Bupati Bogor Rudy Susmanto untuk memperhatikan pengembang perumahan yang menolak Transjabodetabek.

Menurutnya, keputusan seharusnya tidak hanya bergantung pada pengelola, melainkan melibatkan suara warga.

“Sebagian wilayah NKRI sudah dikuasai oligarki. Tidak perlu minta surat dukungan dari pengembang, masyarakat yang membuat keputusan,” tegasnya.

Sentimen Publik di Media Sosial

Reaksi warga terhadap penundaan rute ini tentu saja menyayangkan. Bahkan, Sabtu (19/4/2025) muncul petisi Warga Perumahan Kota Wisata yang diinisiasi Linda Rooroh.

Petisi ini meminta pengelola Kota Wisata untuk melakukan tiga hal. Pertama meminta pengelola Kota Wisata mendukung pengembangan Transjadebotabek.

Kedua, meminta pengelola Kota Wisata untuk berkoordinasi dengan pihak terkait dalam meningkatkan infrastruktur transportasi umum.

Ketiga, meminta pengelola Kota Wisata untuk mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dalam pengembangan transportasi umum.

Hingga artikel ini tayang, petisi tersebut telah ditandatangani oleh 451 orang.

Sementara di platform X, sejumlah pengguna menyayangkan sikap pengelola, dengan menyebut penundaan ini sangat merugikan penghuni yang membutuhkan transportasi umum murah.

Salah satu unggahan menyebut Kota Wisata sebagai car-centric housing developer yang menolak akses bus gratis dari Pemprov DKI.

Pengguna lain mempertanyakan alasan penolakan, mengingat operasional rute ini sepenuhnya dibiayai APBD DKI untuk membantu mobilitas warga, termasuk di Kabupaten Bogor.

Urgensi Transportasi Umum di Perumahan

Djoko menegaskan, perumahan tanpa transportasi umum menjadi kurang layak huni. Terlebih perumahan elite seperti Kota Wisata yang saat ini telah dihuni oleh lebih dari 45.000 orang dari puluhan klaster.

Kehadiran Transjabodetabek di Kota Wisata dapat mengurangi kemacetan, mendukung efisiensi waktu, dan meningkatkan kenyamanan perjalanan warga menuju pusat bisnis dan pemerintahan di Cawang.

Di sisi lain, pengelola Kota Wisata memiliki alasan teknis, seperti keterbatasan infrastruktur jalan dan lahan.

Namun, pandangan Djoko bahwa suara warga harus didahulukan menunjukkan perlunya keseimbangan antara kepentingan pengelola dan kebutuhan publik.

Kajian partisipatif yang diusulkan pengelola bisa menjadi langkah awal, tetapi percepatan keputusan diperlukan agar manfaat layanan ini segera dirasakan.

Peran Pemerintah Daerah yakni Gubernur Jawa Barat dan Bupati Bogor dapat memfasilitasi dialog agar pengelola mendukung kebijakan transportasi publik yang selaras dengan kepentingan warga.

SALATIGA, KOMPAS.com - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Wihaji mendorong Pemerintah Kota Salatiga untuk meningkatkan koordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN).

Koordinasi ini dianggap penting untuk pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah tersebut.

"Saya ke Salatiga untuk mengecek program quick win, semua baik. Tapi ada PR yang harus segera dilakukan, yakni koordinasi soal kerjasama dengan BGN karena belum ada SPPG," ujar Wihaji pada Minggu (20/4/2025).

Wihaji menekankan pentingnya SPPG untuk mendukung anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui.

"Itu harus segera dilaksanakan karena sangat membantu mereka. Mereka harus dapat makanan bergizi gratis (MBG)," tambahnya.

Mengenai program quick win, Wihaji menilai bahwa program tersebut sudah berjalan dengan baik.

"Penanganan stunting sudah baik, lansia berdaya dan taman asuh anak sudah jalan. Ini harus sesuai pesan Presiden, kurangi diskusi, terjun ke lapangan, dan segera selesaikan masalah," paparnya.

Dia menjelaskan bahwa terdapat lima program unggulan dalam quick win kementerian.

Pertama, Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) yang bertujuan memperkuat peran orang tua, khususnya ibu, dalam pencegahan stunting.

Kedua, Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya) yang memberikan dukungan dan pengasuhan yang tepat untuk anak-anak usia dini.

Ketiga, Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI) bertujuan mengoptimalkan peran ayah dalam keluarga dan pengasuhan anak.

Keempat, Lansia Berdaya memberikan perhatian dan dukungan pada lansia agar tetap produktif dan berkontribusi bagi keluarga dan masyarakat.

Terakhir, AI Superapps Keluarga Indonesia adalah pengembangan aplikasi yang memberikan informasi dan layanan terkait keluarga, kesehatan, dan pendidikan.

Wihaji berharap bahwa dengan adanya program yang tepat guna, akan tercipta sumber daya manusia yang cerdas dan berkualitas. "Dengan demikian, SDM Indonesia mampu memberi solusi di dunia kerja dan memiliki daya saing. Tugas saya mengendalikan pendudukan di era bonus demografi, ini ikhtiar dengan prinsip SDM Indonesia harus bagus," tutupnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berencana melakukan pertemuan dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Pertemuan tersebut rencananya akan membahas mengenai pembangunan rumah di atas lahan sawah yang kini sudah tidak bisa dilakukan.

"Nanti kita akan buat pertemuan, saya akan undang Pak Dedi atau saya datang ke Jawa Barat bersama dengan teman-teman pengembang tadi untuk mencari solusi, harus ada solusinya bagaimana dua-duanya (sektor pangan dan perumahan) maju," kata Ara, sapaan akrab Maruarar, di Menara Mandiri I, Jakarta, Kamis (17/04/2025).

Ia juga menegaskan bahwa lahan sawah tidak boleh lagi dialihfungsi.

"Kita memang mau membangun rumah buat rakyat. Tapi kita juga mau ketahanan pangan, kita mau swasembada pangan. Jadi betul tidak boleh pak persawahan dibuat perumahan ya," ucap Ara.

Menurut Ara, hal ini merupakan tantangan bagi pengembang dan Kementerian PKP untuk tetap menyediakan hunian di tengah keterbatasan lahan.

"Sebagai Menteri Perumahan tentu berkeinginan mencari solusi soal lahan, nah tapi tolong bukan lahan-lahan pertanian apalagi yang produktif. Itulah sikap kami sebagai negara sebagai pemerintah," kata Ara.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Bangun Famili Sejahtera Hari Purnomo mengeluhkan proyeknya yang terhambat Lahan Sawah Dilindungi (LSD).

Hari mengatakan, pihaknya telah melakukan pembebasan sejumlah lahan di Bekasi, Jawa Barat karena awalnya lahan tersebut masuk dalam zona kuning. Zona kuning artinya lahan yang diperuntukkan untuk permukiman.

Namun, sebagian besar lahan tersebut merupakan persawahan yang mana kini tidak boleh lagi dialihfungsikan.

"Nah sekarang kendalanya tidak mungkin kita sebagai pengembang membebaskan tanah darat di daerah Bekasi, tidak ada lagi yang luas dan zonanya yang kuning juga sudah habis," ungkap Hari.

"Sedangkan kita sudah membebaskan sebagian besar lahan yang sawah zonanya kuning," katanya melanjutkan.

KOMPAS.com -Kabupaten Gorontalo Utara kini menjadi fokus perhatian banyak calon pemilik rumah.

Daerah ini menawarkan beragam pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), calon pembeli bisa menemukan rumah dengan harga di bawah Rp 200 juta.

Berikut adalah beberapa pilihan rumah yang tersedia di Kabupaten Gorontalo Utara.

1. Wilnatama Regency: Tipe 36

Terletak di Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, proyek ini merupakan pengembangan dari PT Wilnatama Estate.

Wilnatama Regency menawarkan 45 rumah tapak dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 108 meter persegi.

Setiap unit rumah dijual seharga Rp 156 juta. Saat ini, sudah terjual 29 unit, sementara 16 rumah masih tersedia.

2. Bumi Permata Wunn II: Tipe 36

Perumahan ini dikembangkan oleh PT Permata Wunn dan juga berlokasi di Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara.

Bumi Permata Wunn II menyediakan 55 rumah tapak dengan harga per unit Rp 157 juta.

Dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 108 meter persegi, saat ini telah terjual 8 unit, sementara 47 rumah masih tersedia untuk dibeli.

3. Bumi Permata Wunn III: Tipe 36

Masih berada di Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Bumi Permata Wunn III juga dikembangkan oleh PT Permata Wunn.

Proyek ini menawarkan 69 rumah tapak dengan harga per unit sebesar Rp 157 juta.

Setiap rumah memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas tanah 108 meter persegi.

Hingga saat ini, seluruh 69 rumah masih tersedia di pasaran.

4. Perumahan Bumi Permata Wunn: Tipe 36

Perumahan keempat ini juga terletak di Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara.

PT Permata Wunn menawarkan 33 rumah, dengan harga per unit Rp 157 juta.

Masing-masing rumah dirancang dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 108 meter persegi.

Melihat semua pilihan yang tersedia, Kabupaten Gorontalo Utara menjadi destinasi menarik untuk mencari rumah dengan harga yang terjangkau bagi para calon pemilik rumah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan tutup usai merugi hampir Rp 1 miliar karena belum dibayar.

Pemilik dapur MBG Kalibata, Ira Mesra Destiawati telah melaporkan Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN) ke Polres Metro Jakarta Selatan karena dugaan penggelapan dana makan bergizi gratis hingga Rp 1 miliar

Kuasa hukum Ira, Danna Harly, mengatakan bahwa yayasan itu diduga tidak menyalurkan dana MBG yang semestinya digunakan untuk pembiayaan operasional dapur.

Harly menjelaskan bahwa kliennya sudah memasak lebih dari 65.000 porsi, tapi tidak menerima pembayaran sepeser pun.

Yayasan MBN telah menerima transfer dana sebesar Rp 386,5 juta dari BGN, lembaga pemerintah yang menaungi program MBG. Namun, dana tersebut diduga tidak disalurkan kepada mitra yang seharusnya menjalankan kegiatan memasak dan distribusi makanan.

Kekhawatiran terkait program MBG ini sempat diangkat dalam perbincangan antara Presiden Prabowo Subianto dengan enam pemimpin redaksi media pada Minggu (6/4/2025).

Dalam perbincangan tersebut, Prabowo menegaskan pentingnya pengawasan agar program MBG tak dikorupsi.

Libatkan Kodim dan Kepolisian

Prabowo mengatakan bahwa Komando Distrik Militer (Kodim) dan kepolisian akan ikut mengawasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Pengawasan sangat penting. Karena itu, kita didik manajer. Dan karena itu, saya minta semua lembaga yang ada di sekitar itu mengawasi. Satu, saya minta Komandan Kodim mengawasi. Kepala polisi mengawasi, camat mengawasi, kabupaten mengawasi, kepala-kepala sekolah mengawasi," ujar Prabowo, dilansir dari Kompas.id, Selasa (8/4/2025).

Pengawasan program MBG juga bertujuan sebagai bagian evaluasi pelaksanaannya yang sudah dilakukan di sejumlah daerah.

Sebab Prabowo melihat, terdapat sejumlah kendala yang ditemui di beberapa sekolah seperti mati listrik hingga kualitas makanan.

"Jadi kepala sekolah, kalau dia lihat makannya enggak benar, cepat laporan. Ya kan? Kadang-kadang kan ada, force majeure, pernah ada peristiwa mati listrik. Kamar pendingin, freezer, mati. Berapa jam, daging sudah gak bagus, ya kan? Tapi, karena ada manajer, begitu dikasih tahu, dia datang, langsung diganti makanan lain," ujar Prabowo.

Percaya Diri MBG akan Berhasil

Kendati demikian, Prabowo mengaku percaya diri dengan keberhasilan program MBG untuk mendukung gizi anak-anak Indonesia.

Kepercayaan dirinya juga semakin kuat setelah ia bertemu dengan mantan Presiden Brasil Dilma Rousseff yang juga memiliki program MBG di negaranya.

"Saya ketemu mantan Presiden Brasil, Ibu Dilma Rousseff. Dia cerita, Brasil untuk kasih makan anak-anak mereka, itu yang dikasih makan kalau tidak salah hanya 30 juta, butuh 11 tahun. Kita 82 juta dalam satu tahun," ujar Prabowo.

KOMPAS.com - Puluhan kawasan perumahan di Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Bodetabek) sudah terlayani transportasi umum.

Hal itu dipaparkan Djoko Setijowarno, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat dalam keterangan tertulis yang dikutip pada Sabtu (19/4/2025).

Merujuk data dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) pada April 2025, saat ini ada 65 rute Jabodetabek Residence (JR) Connexion yang dilayani 213 bus, 153 rute Transjabodetabek pengumpan (742 unit), dan 114 rute Transjabodetabek (1.125 bus).

Tercatat 29 kawasan perumahan di Bodetabek sudah terlayani angkutan umum, seperti:

1. Lippo Cikarang
2. Pemukiman Legenda Wisata Cibubur
3. Mall Ciputra Cibubur
4. BSD City
5. Lippo Village Karawaci
6. Summarecon Mal Serpong
7. Kota Wisata
8. Grand Wisata
9. Harvest City
10. Villa Mutiara Cikarang Bekasi
11. Perumahan Grand Residence City
12. BTC Bintaro
13. Perumahan Taman Bajar Wijaya
14. Kawasan Permukiman South City Cinere
15. Perumahan Citra Raya
16. Perumahan Citra Indah
17. Perumahan Kemang Pratama
18. Mega City Bekasi
19. LRT City Bekasi
20. Cibinong City Mall
21. Grand Dhika Jatiwarna
22. Podomoro Golf View
23. Grand Central Bogor
24. Permukiman Tamansari Persada Bogor
25. Permukiman Garden At Candi Sawangan
26. Permukiman Scientia Square Park
27. Permukiman Sentul City
28. Tangcity Mall
29. Pantai Indah Kapuk 1 dan 2.

Khusus untuk JR Connexion, terdapat delapan operator yang mengoperasikan, meliputi PT Alfaomega Sehati Mitra (3 rute), PT Eka Sari Lorena Transport, Tbk (5 rute), PT Royal Wisata Nusantara (9 rute), PT Sinar Jaya Megah Langgeng (8 rute), PT Transportasi Jakarta (4 rute), PT Wifend Darma Persada (9 rute), Perum Damri (26 rute), dan PT Higer Maju Indonesia (1 rute).

Transjabodetabek Kota Wisata-Cawang Jangan Ditolak

Djoko mengatakan, Dinas Perhubungan DKI Jakarta berencana membuka sejumlah rute baru untuk Transjabodetabek. Salah satunya rute Kota Wisata-Cawang yang masih tertunda pengoperasiannya.

Sebab, Pengelola Kawasan Perumahan Kota Wisata belum dapat mengeluarkan surat dukungan sesuai permintaan dari PT Transportasi Jakarta yang nanti akan menjadi operator.

Meskipun selama ini Kawasan Perumahan Kota Wisata memang sudah dilayani JR Connexion, keberadaan Transjabodetabek sebagai transportasi umum murah juga tetap diperlukan.

Hal itu mengingat pengoperasian Bus Transjabodetabek mendapat bantuan subsidi operasional APBD Provinsi DKI Jakarta.

"Pengelola Kawasan Perumahan Kota Wisata hendaknya menyambut baik rencana ini," ujar Djoko.

Menurut dia, adanya Transjabodetabek di Kota Wisata pasti akan membantu warga yang bekerja di Kota Wisata mendapatkan layanan transportasi umum yang murah. Khususnya kelompok masyarakat dengan penghasilan setara UMR.

"Kelompok ini tidak perlu membeli sepeda motor untuk digunakan ke tempat kerja. Cukup dengan layanan Transjabodetabek bertarif murah, bila perlu masuk kategori bebas membayar menggunakan Transjabodetabek," tuturnya.

Untuk itu, Djoko meminta Gubernur Jawa Barat Dede Mulyadi dan Bupati Bogor Rudy Susmanto agar memberikan perhatian khusus bagi pengembang perumahan yang menolak kehadiran Transjabodetabek di daerahnya.

"Keberadaan angkutan umum di kawasan perumahan sangat membantu penghuni untuk bermobilitas dengan tarif murah," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana enggan ikut campur lebih dalam terkait konflik internal antara dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) Kalibata dan Yayasan MBN.

“Fokus kami di BGN adalah menjaga agar program tetap berjalan karena ini menyangkut hak penerima manfaat,” tegasnya, kata Dadan kepada Kompas.com, Sabtu (19/4/2025).

Sebelumnya dikabarkan bahwa dapur MBG Kalibata dimintai Rp 400 juta oleh Yayasan MBN. Permintaan uang ratusan juta ini dilakukan di tengah proses hukum atas dugaan penggelapan uang hampir Rp 1 miliar untuk pembayaran program MBG yang dilaporkan dapur MBG Kalibata terhadap Yayasan MBN.

Adapun sebagian dari tagihan Rp 400 juta tersebut dikatakan berasal dari pembelian ompreng (wadah makanan) yang dilakukan oleh kliennya secara mandiri.

Pemilik dapur MBG Kalibata Ira Mesra mengatakan, dirinya telah mengeluarkan dana pribadi sebesar Rp 200 juta untuk pengadaan ompreng dengan harga satuan Rp 12.000 tersebut.

Pihak Ira menilai tagihan yang diminta tersebut sangat janggal. Sebab operasional dapur selama program berlangsung ditanggung sepenuhnya oleh Ira.

Mulai dari bahan pangan, sewa tempat, listrik, kendaraan, peralatan dapur, hingga gaji juru masak, semuanya dari dana pribadi Ira tanpa ada subsidi atau pendanaan dari Yayasan MBN.

Dadan juga menyebut bahwa pihaknya tengah melakukan konsolidasi agar permasalahan antara mitra dan yayasan tidak berimbas pada operasional dapur atau distribusi makanan bergizi gratis yang telah berjalan di berbagai titik.

“Kami sedang konsolidasi agar konflik internal mitra tidak berdampak terhadap program,” tambah Dadan.

Saat ini, pemeriksaan dugaan penggelapan dana operasional senilai Rp 1 miliar yang dilaporkan Ira, masih terus berjalan.