KOMPAS.com - Masyarakat yang sedang mencari rumah murah di Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, terdapat beberapa hunian yang bisa dipilih.

Rumah murah yang dimaksud ialah rumah subsidi yang bisa dibeli melalui skema KPR subsidi.

Untuk mengetahui di mana saja daftar rumah subsidi di Kota Malang, masyarakat bisa mengunjungi situs Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang).

Namun sebagai gambaran, Kompas.com menyajikan beberapa pilihan rumah subsidi di Kota Malang berikut ini:

1. Perumahan Diamond City Wonokoyo

Perumahan terletak di Desa Wonokoyo, Kecamatan Kedungkandang ini dikembangkan PT Bumi Mentari Megah.

PT Bumi Mentari Megah telah terdaftar di Sistem Informasi Registrasi Pengembang (Sireng) Kementerian PKP dan tergabung dalam asosiasi Real Estate Indonesia (REI).

Perumahan Diamond City Wonokoyo menawarkan rumah subsidi tipe 26/60 dengan harga Rp 166 juta.

Dengan luas bangunan 26 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi, rumah ini memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi teknis huniannya meliputi atap rangka baja ringan dan genteng cor, gypsum; dinding bata merah diplester dan diaci; lantai keramik 40 x 40; serta fondasi batu kali.

2. Perumahan Graha Malang Indah Tahap 2

Perumahan yang dibesut PT Turen Indah Property ini berlokasi di Desa Buring, Kecamatan Kedungkandang.

PT Turen Indah Property telah terdaftar di Sistem Informasi Registrasi Pengembang (Sireng) Kementerian PKP dan tergabung dalam Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi).

Perumahan Graha Malang Indah Tahap 2 menawarkan rumah subsidi tipe 23 dengan harga Rp 166 juta.

Dengan luas bangunan 23 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi, rumah ini memiliki satu kamar tidur dan satu kamar mandi.

KOMPAS.com - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) meminta agar dilibatkan sejak awal dalam pengawasan penyiapan makanan pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG), bukan hanya saat terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan.

Hal itu disampaikan Kepala BPOM Taruna Ikrar dalam rapat bersama DPR RI di Jakarta, Kamis (15/5/2025).

Ia menyebutkan, seharusnya BPOM menjadi bagian dari 13 item kerja sama dalam persetujuan bersama dengan Badan Gizi Nasional (BGN), tetapi pelaksanaannya tidak sepenuhnya melibatkan pihaknya.

"Contoh paling konkret, untuk penyiapan. Kita punya tenaga, kita punya personel, kita punya keahlian dalam hal pengawasan untuk produksi pangan itu. Nah, selama ini dapur-dapur yang dilakukan untuk pelaksanaan MBG ini, kami tidak dilibatkan dalam penanganan ini sudah layak dapurnya atau tidak, ini sudah sesuai standar atau tidak," kata Taruna Ikrar, seperti dikutip dari Antara, Kamis.

Ia juga menambahkan bahwa BPOM memiliki kompetensi dalam menilai bahan-bahan yang digunakan untuk memasak makanan bagi program tersebut. Namun, keterlibatan BPOM dalam aspek tersebut juga belum terjadi.

Pihak BPOM pun telah menyampaikan kepada BGN mengenai pentingnya peran lembaga tersebut dalam menjamin keamanan pangan, khususnya karena program ini ditujukan kepada anak-anak.

Meski demikian, Taruna menegaskan bahwa BPOM tetap menghormati kewenangan yang dimiliki BGN dalam pelaksanaan program tersebut.

"Jadi kita menghormati hal itu, bukan karena persoalan berani atau takut," ujarnya.

"Karena tidak mungkin sekonyong-konyong kami menugaskan kami punya tim, sementara tim kami tidak dibukakan pintu untuk itu. Tentu kita bisa menggunakan kewenangan yang kami miliki, sesuai dengan peraturan tentang keamanan pangan, tetapi kan kita harus sadar, ada otoritas masing-masing," kata Taruna Ikrar.

BPOM mencatat telah terjadi 17 Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan selama pelaksanaan Program MBG.

Oleh karena itu, Taruna berharap DPR RI dapat memfasilitasi pertemuan antara BPOM dan BGN agar koordinasi dapat diperkuat demi menjamin keamanan pangan bagi para penerima manfaat.

KOMPAS.com - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) meminta agar dilibatkan sejak awal dalam proses pengawasan penyiapan makanan pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG), bukan hanya saat terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan.

Hal itu disampaikan Kepala BPOM Taruna Ikrar dalam rapat bersama DPR RI di Jakarta, Kamis (15/5/2025).

Ia menyebut seharusnya BPOM menjadi bagian dari 13 item kerja sama dalam persetujuan bersama dengan Badan Gizi Nasional (BGN), namun pelaksanaannya tidak sepenuhnya melibatkan pihaknya.

"Contoh paling konkret, untuk penyiapan. Kita punya tenaga, kita punya personel, kita punya keahlian dalam hal pengawasan untuk produksi pangan itu. Nah, selama ini dapur-dapur yang dilakukan untuk pelaksanaan MBG ini, kami tidak dilibatkan dalam penanganan ini sudah layak dapurnya atau tidak, ini sudah sesuai standar atau tidak," kata Taruna Ikrar, seperti dikutip dari Antara, Kamis.

Ia juga menambahkan bahwa BPOM memiliki kompetensi dalam menilai bahan-bahan yang digunakan untuk memasak makanan bagi program tersebut. Namun, keterlibatan BPOM dalam aspek tersebut juga belum terjadi.

Pihak BPOM pun telah menyampaikan kepada BGN mengenai pentingnya peran lembaga tersebut dalam menjamin keamanan pangan, khususnya karena program ini ditujukan kepada anak-anak.

Meski demikian, Taruna menegaskan bahwa BPOM tetap menghormati kewenangan yang dimiliki BGN dalam pelaksanaan program tersebut.

"Jadi kita menghormati hal itu, bukan karena persoalan berani atau takut," ujarnya.

"Karena tidak mungkin sekonyong-konyong kami menugaskan kami punya tim, sementara tim kami tidak dibukakan pintu untuk itu. Tentu kita bisa menggunakan kewenangan yang kami miliki, sesuai dengan peraturan tentang keamanan pangan, tetapi kan kita harus sadar, ada otoritas masing-masing," kata Taruna Ikrar.

BPOM mencatat telah terjadi 17 Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan selama pelaksanaan Program MBG.

Oleh karena itu, Taruna berharap DPR RI dapat memfasilitasi pertemuan antara BPOM dan BGN agar koordinasi dapat diperkuat demi menjamin keamanan pangan bagi para penerima manfaat.

KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memiliki ambisi besar untuk membangun 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Namun, pernyataan Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI), Joko Suranto, mengungkapkan tantangan besar yang menghambat target tersebut.

Dalam diskusi terbuka, Joko menyoroti sistem yang ada saat ini tidak memungkinkan tercapainya target tersebut, meskipun REI siap berkontribusi dengan membangun 2 juta rumah, termasuk 1 juta rumah tanpa APBN.

Menurut Joko, ada beberapa masalah fundamental yang membuat target 3 juta rumah sulit tercapai.

Pertama adalah regulasi yang belum jelas dan lambatnya pergerakan kementerian terkait seperti Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian ATR/BPN, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri.

Sistem yang ada saat ini dinilainya tidak cukup untuk mengejar target 3 juta rumah.

"Koordinasi yang lambat juga membuat pengembang ragu untuk berinvestasi," ujar Joko, Kamis (25/5/2025).

Joko menegaskan bahwa pemerintah perlu segera membuat kebijakan dan regulasi yang tepat, minimal terkait empat kebijakan utama: pertanahan, perizinan (legalitas), pembiayaan, dan pengawasan.

Joko juga menyinggung bahwa tanpa kebijakan yang jelas, seperti melalui Peraturan Presiden (perpres) atau Peraturan Pemerintah (PP), masyarakat desa dengan pendapatan tidak tetap sulit diakui sebagai penerima manfaat.

Lebih jauh Joko menyoroti skema pembiayaan perbankan saat ini yang sulit diakses oleh MBR karena legalitas tanah yang tersebar dan pendapatan informal mereka yang tidak diakui secara resmi.

Tanpa kebijakan yang jelas terkait legalitas (perizinan), aset KPR menjadi tidak bisa disekuritisasi, akibatnya perbankan enggan memberikan pembiayaan.

"Oleh karena itu, saya mengusulkan adanya subsidi selisih bunga (SSB) dan sistem yang mengakomodasi pendapatan informal, seperti yang pernah didiskusikan oleh Satuan Tugas (Satgas) Perumahan pimpinan Hashim Djojohadikusumo, di mana 80 persen angsuran ditanggung pemerintah sehingga MBR hanya membayar sekitar Rp 120.000 per bulan," jelas Joko.

Solusi REI untuk Program 3 Juta Rumah

REI menunjukkan komitmennya dengan menyatakan kesiapan membangun 2 juta rumah, termasuk 1 juta rumah tanpa APBN.

Berikut solusi yang diusulkan:

1. Regulasi yang Cepat dan Jelas

Pemerintah harus segera mengeluarkan regulasi yang mendukung pembangunan massal, termasuk kebijakan pertanahan dan pembiayaan.

Joko menekankan pentingnya Perpres atau PP untuk memberikan kepastian hukum bagi pengembang dan perbankan.

2. Skema Pembiayaan Khusus untuk MBR

REI mengusulkan skema pembiayaan khusus, seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dengan suku bunga rendah dan subsidi dari pemerintah.

Selisih Suku Bunga (SSB) harus ditanggung pemerintah untuk meringankan beban MBR, sehingga angsuran menjadi lebih terjangkau.

3. Sistem Pengakuan Pendapatan Informal

Untuk masyarakat berpenghasilan informal, perlu ada sistem yang mengakui pendapatan mereka secara resmi. Hal ini akan memudahkan perbankan memberikan pembiayaan tanpa risiko tinggi.

Jika ini dijalankan, Joko menegaskan bahwa sektor properti yang memiliki efek domino besar terhadap perekonomian, akan dengan cepat bangkit.

Dengan terwujudnya program 3 juta rumah, lapangan pekerjaan akan tercipta, PDB sektor properti dapat meningkat, bahkan melampaui negara tetangga seperti Thailand.

Untuk diketahui, saat ini sektor properti hanya 2,5 persen atau Rp 520,7 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

Selain itu, program ini akan memberikan dampak sosial berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kepemilikan rumah yang layak.

Target 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah ambisius untuk mengatasi backlog perumahan di Indonesia yang saat ini mencapai 9,9 juta.

Namun, tanpa regulasi yang jelas, pembiayaan yang inklusif, dan koordinasi lintas sektor yang kuat, target tersebut sulit tercapai.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) milik Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) yang beralamat di Makassar pada Kamis (15/5/2025).

Dalam kunjungan tersebut, Kapolri memastikan kesiapan SPPG Polda Sulsel untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang juga merupakan program unggulan Presiden RI Prabowo Subianto.

"Tadi saya mengecek langsung kesiapan mulai dari tempat pencucian, kemudian penyimpanan, tempat memasak, sampai dengan packing dan terakhir persiapan untuk didistribusikan," kata Sigit dalam keterangannya, Kamis (15/5/2025).

Sigit berpesan kepada seluruh petugas agar melakukan evaluasi secara rutin dan memastikan keamanan makanan sebelum didistribusikan.

"Saya selalu pesankan lakukan evaluasi, termasuk tadi kita cek, sebelum ada distribusi disiapkan food security, karena itu penting dan tentunya lakukan terus perbaikan sehingga kemudian SPPG yang ini betul-betul bisa maksimal," kata dia.

Menurut Sigit, hal tersebut penting dilakukan agar para siswa penerima program MBG dapat betul-betul merasakan manfaatnya.

"Sehingga betul-betul bisa menjadi SDM yang unggul untuk mengisi kesiapan kita menuju Indonesia Maju, mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045," ujar dia.

Selain itu, ia menjelaskan SPPG tersebut akan bertugas menyediakan makan bergizi bagi 3.376 siswa dari 16 sekolah yang ada di sekitar lokasi.

Eks Kabareskrim ini juga menyebut akan dibangun kolam budidaya ikan di samping SPPG guna menunjang penyediaan makan bergizi gratis.

Sigit pun berharap dengan adanya budidaya itu juga akan membantu pemenuhan lauk untuk program MBG bagi siswa.

"Tadi ada tambahan di samping SPPG akan disiapkan budidaya ikan. Saya kira ini bisa menjadi pelengkap kebutuhan, terkait dengan masalah lauk yang menjadi variasi yang dibutuhkan SPPG," kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, Sigit mengatakan Polri telah membangun kurang lebih 18 SPPG hingga saat ini dan ada 39 SPPG yang dalam proses pembentukan.

Polri berencana membangun total 100 SPPG hingga akhir tahun 2025 nanti.

"Tentunya harapan kita program yang kita laksanakan ini bisa mendukung apa yang menjadi kebijakan Bapak Presiden berkaitan dengan program makan bergizi gratis," ujar Sigit.

JAKARTA, KOMPAS.com - Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi saksi bisu semangat kebangkitan sektor properti Nasional.

Sebanyak 1.000 anggota Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) dari 38 Dewan Pengurus Daerah (DPD) se-Indonesia tumpah rumah di Benua Etam untuk merayakan puncak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-53 REI tahun 2025.

Acara yang berlangsung 14 hingga 16 Mei 2025 ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga deklarasi komitmen REI untuk menyukseskan program strategis pemerintah, termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Program 3 Juta Rumah.

Berpusat di tiga lokasi strategis, yakni Samarinda, Balikpapan, dan jantung masa depan Indonesia, IKN di Penajam Paser Utara, perayaan hari jadi ini mengusung tema “Propertinomic Sukseskan 3 Juta Rumah”.

Ketua Umum DPP REI Joko Suranto menuturkan, kehadiran ribuan anggota REI menunjukkan soliditas dan komitmen kuat untuk terus berkarya dan berinovasi.

“REI siap dan selalu ada dalam mendukung program pemerintah, tidak hanya membangun rumah bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) juga dalam pengembangan kawasan baik kota baru (township), kawasan industri, hingga kawasan ekonomi khusus (KEK) termasuk kawasan penunjang pariwisata,” tutur Joko.

Joko menjelaskan, tema "Propertinomic Sukseskan 3 Juta Rumah" bukan sekadar jargon melainkan pendekatan yang menjadikan sektor properti, khususnya perumahan, sebagai pengungkit utama perekonomian nasional.

Konsep ini bahkan telah dipaparkan kepada Presiden Prabowo Subianto dan diakomodasi dalam kebijakan Satgas Perumahan.

“Keberpihakan terhadap sektor properti terutama perumahan diyakini akan membangkitkan ‘raksasa tidur’ bernama properti yang tidak hanya padat karya tetapi juga bertautan erat dengan 185 industri lainnya di sektor riil,” jelas urai Joko.

Data menunjukkan kontribusi sektor properti terhadap perekonomian Indonesia. Sektor ini menyumbang 14 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, 9 persen terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta 35-55 persen terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Selain itu, sektor properti mampu menyerap 14-17 juta tenaga kerja, menurunkan angka kemiskinan sebesar 8 persen, dan berpotensi besar dalam menekan angka stunting.

Semangat kebersamaan dan komitmen yang membara dari ribuan anggota REI di Kalimantan Timur menjadi sinyal positif bagi masa depan sektor properti Indonesia.

Dengan paradigma Propertinomic yang diusung, REI siap menjadi garda terdepan dalam menyukseskan Program 3 Juta Rumah dan berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, terutama di kawasan strategis seperti IKN.

KOMPAS.com - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengungkap sejumlah faktor yang menjadi penyebab kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah dijalankan pemerintah.

Dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Kamis (15/5/2025), Kepala BPOM Taruna Ikrar memaparkan temuan lembaganya terkait insiden yang terjadi di 10 provinsi.

Menurut Ikrar, salah satu penyebab utama adalah kontaminasi bahan pangan yang digunakan dalam program MBG.

"Kontaminasi yang terlihat yaitu ada kontaminasi awal pangan, dengan sumber kontaminasi bahan mentah lingkungan pengelola, penjamin, dan kita belajar dari kondisi kejadian ini supaya berikutnya tidak terjadi lagi," ujarnya.

Bagaimana Proses Penyimpanan dan Pengelolaan Mempengaruhi Kualitas Pangan?

Selain kontaminasi bahan mentah, BPOM juga menemukan bahwa proses penyimpanan dan pengelolaan makanan yang tidak memadai menjadi pemicu pertumbuhan bakteri.

Taruna Ikrar menekankan bahwa bakteri dapat berkembang jika makanan disimpan dalam suhu yang tidak sesuai atau dikelola dengan cara yang tidak higienis.

"Kita juga mendapatkan pertumbuhan dan perkembangan akan bakteri seperti suhu, kondisi makanan, proses," jelasnya.

Ia mencontohkan bahwa ada makanan yang dimasak terlalu cepat, namun tidak segera didistribusikan.

Akibatnya, makanan tersebut menjadi media tumbuh bagi bakteri dan menyebabkan keracunan.

Apa Langkah BPOM untuk Mencegah Kejadian Serupa?

Menanggapi insiden tersebut, BPOM berencana untuk mengevaluasi dan memperbaiki standar operasional prosedur (SOP) yang digunakan di dapur-dapur pengolahan program MBG.

BPOM juga menyatakan komitmennya untuk memberikan pendampingan kepada para petugas pengelola makanan, khususnya yang bertugas di dapur.

"Nah ini perlu kami jelaskan karena sebagian mungkin dapurnya itu perlu dievaluasi, perlu diperbaiki. Badan POM berkomitmen untuk memberikan pendampingan pada petugas khususnya yang berhubungan dengan dapur," tutur Ikrar.

Hingga saat ini, BPOM mencatat setidaknya terdapat 17 kejadian luar biasa (KLB) keracunan makanan yang berkaitan dengan program MBG di 10 provinsi di Indonesia.

"Kejadian luar biasa keracunan pangan pada program MBG 2025, menurut data yang kami miliki bahwa ada 17 kejadian luar biasa keracunan pangan terkait dengan MBG di 10 provinsi yang teridentifikasi," ujar Taruna Ikrar.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "BPOM Ungkap Penyebab Keracunan MBG di 10 Provinsi: Kontaminasi Bakteri".

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto mengatakan bahwa lokasi markas TNI harus jauh dari permukiman masyarakat sipil sehingga tidak membahayakan masyrakat sekaligus memudahkan jika ada pergerakan pasukan atau kegiatan militer lainnya.

Hal itu disampaikan Utut menyikapi fakta bahwa markas-markas TNI yang ada saat ini berdampingan langsung dengan permukiman masyarakat.

Ditambah lagi, ada insiden ledakan yang menewaskan sembilan warga sipil saat pemusnahan amunisi afkir milik TNI di Garut, Jawa Barat pada 12 Mei 2025.

"Hemat saya, ke depan itu kita perbaiki, misalnya (markas) TNI itu harus jauh dari (permukiman) masyarakat sipil," kata Utut di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (14/5/2025), dikutip dari Antaranews.

Dia mencontohkan bahwa saat ini Markas Besar TNI berada di lokasi yang dekat dengan permukiman penduduk.

Demikian juga, markas brigade infanteri atau batalyon infanteri yang berada dekat dengan permukiman penduduk.

"Itu kalau ada apa-apa di Jakarta pergerakan pasukannya, tanknya mau keluar enggak bisa, orang depannya warung, pangkalan ojek,” ujar Utut.

Namun, dia tak menampik bahwa dulunya markas-markas militer tersebut berlokasi di daerah hutan yang kini lingkungannya sudah berubah.

Oleh karena itu, menurut Utut, Komisi I DPR RI pun bakal memikirkan strategi untuk mengatasi masalah tersebut.

"Kejadian di Garut ini kan karena salah satu contohnya. Tahun 1984 di Marinir, dulu namanya KKO (Cilandak), itu meledak. Meledaknya tuh berjam-jam,” katanya.

Dia pun berharap insiden ledakan amunisi di Garut menjadi tragedi terakhir yang memakan korban warga sipil.

Lebih lanjut, Utut mengatakan, Komisi I DPR akan memanggil Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan jajarannya terkait insiden ledakan di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Garut, Jawa Barat.

"Nanti Kita undang panglima, pangdam, danrem yang bertugas di sana, dan komandan-komandan lapangan" ujar Utut.

Meski begitu, dia belum bisa memastikan jadwal undangan untuk petinggi TNI tersebut.

"Jadi, kapan kita memanggil, kita akan segera. Tentu mudah-mudahan sebelum masa sidang ini," katanya.

Selain itu, Utut mengungkapkan, jajaran Komisi I DPR juga akan melakukan kunjungan kerja ke tempat kejadian perkara.

Kronologi Kejadian

Sebelumnya, Brigjen Wahyu Yudhayana mengungkapkan bahwa ledakan amunisi di Kabupaten Garut, Jawa Barat, terjadi di salah satu lubang amunisi afkir atau tidak layak pakai.

Dia menjelaskan bahwa jajaran Gudang Pusat Amunisi dan Pusat Peralatan TNI AD telah melakukan pengecekan prosedur dan lokasi pada Senin pukul 09.30 WIB.

"Pada awal kegiatan secara prosedur telah dilaksanakan pengecekan terhadap personel maupun yang berkaitan dengan lokasi peledakan dan semuanya dinyatakan dalam keadaan aman," ujar Wahyu dalam konferensi persnya, Senin.

Kemudian, tim penyusun amunisi dari TNI AD melakukan persiapan pemusnahan di dalam dua lubang sumur yang disiapkan sebelumnya.

Setelah itu, tim penyusun amunisi ke pos masing-masing untuk melaksanakan pengamanan. Peledakan amunisi afkir di dua lubang sumur tersebut pun berhasil dilakukan.

"Peledakan di dua sumur ini berjalan dengan sempurna dalam kondisi aman," kata Wahyu.

Namun, terdapat satu lubang sumur lain yang peruntukannya untuk menghancurkan detonator. Termasuk sisa detonator yang ada berkaitan dengan amunisi tidak layak pakai tersebut.

"Saat tim penyusun amunisi menyusun detonator di dalam lubang tersebut, secara tiba-tiba terjadi ledakan dari dalam lubang yang mengakibatkan 13 orang meninggal dunia," ujar Wahyu.

Berikut daftar 13 korban ledakan amunisi di Garut:

1. Kolonel Cpl. Antonius Hermawan, Kepala Gudang Pusat Amunisi 3 Pusat Peralatan TNI AD
2. Mayor Cpl Anda Rohanda, Kepala Seksi Administrasi Pergudangan Gudang Pusat Amunisi 3 Pusat Peralatan TNI AD
3. Kopda Eri Triambodo, anggota gudang pusat amunisi 3 Gudang Pusat Peralatan TNI AD
4. Pratu Aprio Seriawan, anggota gudang pusat amunisi 3 Gudang Pusat Peralatan TNI AD
5. Agus bin Kasmin, masyarakat sipil
6. Ipan bin Obur, masyarakat sipil
7. Anwar, masyarakat sipil
8. Iyus bin Inon, masyarakat sipil
9. Iyus Rizal bin Saepuloh, masyarakat sipil
10. Totok, masyarakat sipil
11. Dadang, masyarakat sipil
12. Rustiawan, masyarakat sipil
13. Endang, masyarakat sipil.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut bahwa pemerintah tengah mencari mekanisme kompensasi keracunan akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Kami sedang mencari mekanisme bagaimana kompensasi untuk hal-hal yang seperti ini,” ujar Kepala BGN Dadan Hindayana saat memberikan keterangan pers di Gedung Ombudsman RI, Jakarta, Rabu (14/5/2025), dikutip dari Antaranews.

Dadan menjelaskan bahwa mekanisme tersebut dikaji karena pemerintah ingin nol kejadian selama program MBG berjalan, atau tidak pernah menginginkan terjadinya kejadian keracunan makanan.

“Tidak pernah terpikirkan karena kami kan tidak menginginkan hal ini terjadi. Kami inginkan nol kejadian,” katanya.

Sementara itu, dia mengatakan bahwa pemerintah daerah telah turun tangan untuk membantu pengobatan dalam kasus keracunan yang terjadi di sejumlah daerah, yakni Kota Bogor ataupun Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

Selain itu, Dadan mengatakan bahwa dirinya turut membantu pengobatan korban keracunan MBG.

“Secara personal sudah dilakukan, cuma saya tidak enak lah mengungkapkannya. Jadi, ada beberapa pasien yang kami datangi, kemudian ya bukan dari BGN lah, sementara ini dari personal ya,” ujarnya.

Diketahui, sebanyak 22 dari 171 siswa di Kota Bogor, Jawa Barat, harus dirawat inap di sejumlah rumah sakit setelah diduga mengalami keracunan akibat menu MBG.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor Sri Nowo Retno mengatakan, ratusan siswa yang mengalami keracunan berasal dari enam sekolah di Kota Bogor.

Dengan rincian, TK Bina Insani (18 siswa), SD Bina Insani (2 siswa), SMP Bina Insani (82 siswa), SD Negeri Kukupu 3 (9 siswa), SD Negeri Kedung Jaya 1 (16 siswa), dan SD Negeri Kedung Jaya 2 (43 siswa).

Sebelumnya, kejadian keracunan MBG terjadi di Cianjur. Puluhan siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur, Jawa Barat, keracunan massal usai menyantap makanan dari program MBG pada 21 April 2025.

Kemudian, berdasarkan catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dalam kurun waktu tiga bulan sejak Program MBG berjalan, tercatat sedikitnya 320 siswa diduga keracunan makanan dari paket MBG yang dibagikan kepada siswa di beberapa daerah.

Dengan kata lain, sekitar 0,0156 persen kasus jika dibandingkan dengan penerima manfaat Program MBG yang mencapai sebanyak 2,05 juta anak per Maret 2025.

Data Terkini

Terbaru, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor mencatat total korban mencapai 223 orang hingga Selasa, 13 Mei 2025.

Kepala Dinkes Kota Bogor, Sri Nowo Retno, mengatakan bahwa data ini merupakan hasil dari penyelidikan epidemiologi terbaru.

Sebanyak 27 siswa sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit, sementara 18 lainnya masih dirawat di beberapa fasilitas kesehatan seperti RS Hermina, RS Islam, RSUD Kota Bogor, RS PMI, dan lainnya.

Bakteri muncul dari ceplok telor yang dipakai bumbu barbeque. Kemudian, ada juga tumis toge dan tahu yang terindikasi mengandung bakteri Salmonella dan E.coli.

KOMPAS.com – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa penyebab keracunan massal yang menimpa ratusan siswa dan guru di Kota Bogor berasal dari kontaminasi dua jenis bakteri berbahaya, yakni Escherichia coli (E. coli) danSalmonella.

Kedua bakteri tersebut ditemukan dalam bahan makanan yang disajikan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Kami sudah cek bahwa penyebabnya ini sudah keluar dari lab, bahwa ada kontaminasi Salmonella dan E. coli ya dari bakteri,” ujar Dadan di Gedung Ombudsman, Jakarta Selatan, Rabu (14/5/2025).

Menurut Dadan, sumber kontaminasi bakteri berasal dari air yang digunakan, serta bahan makanan seperti telur dan sayuran yang dikonsumsi para siswa.

“Itu ada di air, ada di bahan baku, di telur, dan juga ada di sayuran,” tambahnya.

Tidak Ada Gejala Mencurigakan Saat Konsumsi Makanan

Dadan menjelaskan, berdasarkan laporan dari lapangan, tidak ditemukan indikasi awal bahwa makanan yang disantap sudah terkontaminasi. Para siswa bahkan mengonsumsi hidangan tersebut tanpa curiga.

“Dari laporan saya bertanya juga dengan korbannya, bahwa tidak ada hal yang mencurigakan terkait dengan itu, karena waktu makan pun bisa dengan lahap mengonsumsi,” katanya.

Ia menambahkan, kejadian ini menjadi pelajaran penting bagi BGN yang tengah menargetkan nol kasus dalam implementasi program MBG.

“Saya prihatin dengan kejadian ini karena Badan Gizi kan sedang menargetkan untuk nol kejadian, tapi ini kejadian (keracunan bakteri),” ucap Dadan.

Dinas Kesehatan Kota Bogor mencatat hingga Selasa (13/5/2025), jumlah korban keracunan akibat makanan MBG mencapai 223 orang.

Sebanyak 27 siswa telah diperbolehkan pulang dari rumah sakit, sementara 18 lainnya masih menjalani perawatan di beberapa fasilitas kesehatan seperti RS Hermina, RS Islam, RSUD Kota Bogor, dan RS PMI.

Makanan yang diduga terkontaminasi antara lain ceplok telur dengan saus barbeque serta tumis tauge dan tahu.

Hasil uji laboratorium menunjukkan bahwa dua hidangan tersebut mengandung bakteri berbahaya.

Menindaklanjuti temuan ini, BGN memutuskan untuk menonaktifkan operasional dapur penyedia makanan MBG milik Sekolah Bosowa Bina Insani di Kota Bogor.

Dapur ini diketahui melayani 13 sekolah penerima makanan bergizi gratis.

“Sementara non aktif untuk evaluasi mendasar,” ujar Dadan Hindayana kepada TribunnewsBogor.com, Rabu (14/5/2025).

Ia menegaskan bahwa penonaktifan ini bersifat sementara hingga seluruh perbaikan, termasuk peningkatan standar operasional prosedur (SOP), benar-benar diterapkan.

“Sampai semua saran upgrading sesuai SOP dipenuhi,” tegasnya.

Wali Kota Bogor: Telur Dimasak Malam Hari, Didistribusi Siang

Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim membenarkan temuan bakteri dalam makanan MBG. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium selama empat hari, diketahui bahwa telur dan tumis tahu tauge yang dikonsumsi siswa mengandung E. coli dan Salmonella.

“Dari hasil pemeriksaan lab kurang lebih hampir 4 hari terakhir, hasilnya menunjukkan beberapa bahan itu mengandung bakteri E. coli dan Salmonella,” ungkap Dedie di Rumah Dinas Wali Kota, Senin (12/5/2025).

Dedie menyebut bahwa telur ceplok dimasak pada malam hari dan baru didistribusikan ke siswa pada siang harinya, sehingga memberi ruang bagi bakteri untuk berkembang.

Prosedur distribusi makanan yang tidak sesuai standar kebersihan turut diduga menjadi faktor utama penyebaran bakteri.

Selain pemeriksaan sampel makanan, petugas juga meneliti air yang digunakan serta kondisi kesehatan para siswa.

“Air juga kita periksa, kemudian juga ada pemeriksaan langsung kepada tubuh dari siswa. Hasilnya sore ini. Tetapi kesimpulan sementara yang bisa kami sampaikan hari ini bahwa telah terjadi pendistribusian makanan yang mengandung bakteri Coli dan juga Salmonella,” tegas Dedie.

SUMBER: KOMPAS.com (Penulis: Firda Janati | Editor: Robertus Belarminus), Tribunnewsbogor

KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) mengumumkan rencana menghadirkan asuransi untuk para karyawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan juga penerima manfaat Makan Bergizi Gratis (MBG).

BGN mengaku telah berkoordinasi dengan beberapa pihak untuk mematangkan rencana ini, mulai dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Terkait pemberian asuransi untuk karyawan SPPG, Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengatakan pihaknya akan bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.

“Untuk karyawan, kami sudah bekerja sama dengan BPJS TK,” ujar Dadan, dikutip dari Kompas.com, Selasa (13/5/2025).

Ia menyebut, jumlah karyawan SPPG saat ini mencapai 52.346 orang dan skema program asuransi akan diberikan kepada semua karyawan.

Petugas SPPG diketahui memiliki tugas utama dalam memastikan kualitas dan kelancaran distribusi MBG.

Menurut Dadan, skema pembayaran premi asuransi tersebut akan dilakukan di masing-masing SPPG. Dikatakan, untuk nilai premi per orang sebulannya sudah melalui perhitungan bersama BPJS Ketenagakerjaan, yakni Rp 16.000.

Lantas, bagaimana tanggapan pengamat kebijakan publik terkait rencana pemberian asuransi bagi pekerja SPPG?

"Pekerja memang harus dilindungi"

Pengamat Kebijakan Politik UGM, Bayu Dardias Kurniadi, menyatakan dukungan terhadap rencana BGN memberikan asuransi kerja terhadap para karyawan SPPG karena pemerintah memang harus melindungi setiap pekerja.

Ia menegaskan bahwa asuransi ketenagakerjaan merupakan hak pekerja.

"Pemerintah memang wajib memberi asuransi kepada pekerjanya. Asuransi ketenagakerjaan adalah hak pekerja dan pemerintah melakukannya dengan bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan," terang Bayu saat diwawancarai Kompas.com pada Selasa (13/5/2025).

Menurut dia, angka premi yang direncanakan untuk jaminan ketenagakerjaan para karyawan SPPG senilai Rp 16.000 per bulan juga terbilang cukup kecil jika dibandingkan dengan yang dibayarkan pekerja swasta pada umumnya kepada BPJS Ketenagakerjaan.

"Preminya cukup kecil dibanding BPJS Ketenagakerjaan yang dibayarkan oleh pekerja swasta," ujar dia.

"Perjelas sumber anggaran"

Sementara itu, pengamat kebijakan publik dari PH&H Public Policy Interest Group, Agus Pambagio, menilai perlu diperjelas dulu mekanisme yang bakal diberlakukan dalam pemberian asuransi ketenagakerjaan bagi pekerja SPPG.

"Apakah staf SPPG itu ASN atau pegawai BGN yang punya hak dan kewajiban dengan BPJS Ketenagakerjaan? Kalau bukan pegawai BGN atau ASN, apa status pekerja SPPG sehingga mereka mendapat asuransi BPJS Ketenagakerjaan?" sambungnya.

Agus mengatakan, jika SPPG bukan ASN atau karyawan BGN, maka alasan yang mendasari mereka untuk mendapat asuransi juga perlu diperjelas.

"Kalau SPPG bukan ASN atau karyawan BGN, apa underlying-nya sehingga mereka bisa mendapatkan dukungan asuransi?" kata Agus.

Lebih lanjut, Bayu menyinggung soal anggaran yang bakal dikeluarkan untuk membentuk program asuransi MBG ini.

"Lalu siapa yang harus membayar? Di sistem asuransi, karyawan mempunyai kewajiban tertentu per bulannya. Lalu apa saja yang akan di-cover? Kalau dari APBN juga harus ada underlying peraturannya," tuturnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) bakal membangun 1.542 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berfungsi sebagai dapur umum untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, pembangunan SPPG baru itu ditargetkan rampung pada Agustus 2025, dengan pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Ini sudah ada anggarannya, dalam tahap konsultan perencanaan. Akhir bulan ini akan ditender, dan paling lambat Agustus sudah selesai bangunan itu," ujar Dadan di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Rabu (14/5/2025).

Ia menuturkan, SPPG akan dibangun di daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh mitra MBG. Nantinya, setiap kota/kabupaten di seluruh Indonesia akan tersedia 3 SPPG atau dapur MBG.

Menurut Dadan, daerah terpencil menjadi prioritas karena memang dibutuhkan dukungan negara, terutama dalam hal pendanaan, untuk bisa program MBG berjalan di sana.

"Jadi di daerah terpencil, di daerah yang paling membutuhkan, yang mungkin jumlah penerima manfaatnya hanya 200, 300, 500 (orang). Di daerah seperti itu, mitra akan keberatan masuk, makanya negara hadir di daerah seperti itu," ucapnya.

Seiring dengan pembangunan SPPG menggunakan anggaran negara, maka memerlukan berbagai tahapan hingga akhirnya dana bisa digunakan untuk pengerjaan proyek.

Selain akan memulai tender, kata Dadan, saat ini sedang dilakukan penetapan lokasi pembangunan SPPG dengan melibatkan pemerintah daerah (pemda).

Ia bilang, nantinya SPPG akan dibangun di lahan milik masing-masing pemda. "Kami sedang minta pemda-pemda untuk mengirimkan calon lokasi karena ini harus dibangun di atas lahan pemda," ucapnya.

Meski SPPG yang dibangun berlokasi di daerah-daerah terpencil, Dadan memastikan pengawasan tetap dilakukan oleh pemerintah pusat.

Hal ini untuk memastikan prosedur yang dijalankan SPPG sudah sesuai ketentuan, sehingga mencegah terjadinya kasus keracunan seperti yang saat ini terjadi di beberapa daerah.

"Nanti di setiap daerah terpencil itu ada kepala satuannya. Seluruhnya (kepala satuan) dari pusat. Semua program makan bergizi tidak ada yang dilepas ke pihak lain. Langsung diawasi oleh pusat, dilakukan oleh pusat," jelasnya.