pkp

Prabowo: Ada Pemimpin Dunia Datang ke Sini, Ingin Mencontoh Program Makan Bergizi Indonesia

KOMPAS.com-Presiden Prabowo Subianto menyebut program makan bergizi gratis (MBG) yang dimulai pada 6 Januari 2025 mendapat respons positif dari pemimpin dunia.

Ia mengatakan ada pemimpin yang datang ke Indonesia karena ingin mencontoh pelaksanaan MBG di negaranya.

"Pemerintah kita sudah melancarkan suatu program makan bergizi untuk semua anak-anak Indonesia dan untuk semua ibu-ibu hamil. Dan ini saya kira salah satu program terbesar di dunia. Dan ini diperhatikan oleh dunia. Banyak pemimpin-pemimpin dunia menghubungi saya," ujar Prabowo dalam siaran langsung YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (28/3/2025).

"Ada (pemimpin) yang datang ke sini dan mengatakan ingin mencontoh Indonesia yang berani (melaksanakan MBG)," lanjutnya.

Menurut Prabowo, pemerintah Indonesia berani melaksanakan MBG karena ingin membantu anak-anak.

Ia menegaskan tidak boleh ada anak Indonesia yang kelaparan saat pergi ke sekolah.

Sudah 3 Juta Anak Terima Makan Gratis

Prabowo menyebut MBG berjalan dengan baik sejak diluncurkan.

"Per hari ini sudah lebih dari 3 juta anak yang menerima makan. Kita ingin lebih cepat, tapi ya kita harus bertahap. Kita harus dengan pengelolaan yang baik, administrasi yang baik, karena ini uang rakyat, harus dikelola dengan baik," ujarnya.

"Tapi insya Allah rencana kita akhir tahun ini, semua anak-anak Indonesia dan semua ibu hamil akan mendapat makan tiap hari. Ini adalah nanti jumlahnya 82,9 juta yang menerima manfaat," tambahnya.

Dibandingkan dengan Program Brasil

Prabowo juga menceritakan pertemuannya dengan mantan Presiden Brasil, Dilma Rousseff, pada Selasa (25/3/2025).

Dalam pertemuan itu, keduanya bertukar cerita tentang pelaksanaan program makan gratis di masing-masing negara.

Dilma, yang kini menjabat Presiden New Development Bank (NDB), menyampaikan bahwa Brasil memulai program makan gratis untuk anak-anak pada 2011.

Brasil butuh 11 tahun untuk mencapai cakupan penuh program tersebut.

"Kalau tidak salah jumlah yang beliau sebut adalah sekitar 26 juta anak. 11 tahun. Kita Alhamdulillah, insya Allah kita akan sampaikan 82,9 juta anak dan ibu hamil menerima manfaat akhir 2025," kata Prabowo.

"Kita mulai Januari 2025, berarti satu tahun kita akan mencapai seluruh anak-anak Indonesia di seluruh Tanah Air, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Ini kerja keras, ini adalah hasil kerja sama banyak pihak," tutupnya.

Banyak Anak di Indonesia Masih Kurang Gizi, Ini Kata Kepala BGN

JAKARTA, KOMPAS.com - Angka prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di Indonesia masih berada di angka 8,53 persen, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024.

Data tersebut menunjukkan banyak anak di Indonesia yang masih kurang asupan gizi yang memadai, baik dari segi jumlah maupun kualitas.

Selain itu, tantangan gizi anak di Indonesia juga semakin kompleks, dengan tingginya angka kekurangan zat gizi mikro yang terjadi bersamaan dengan meningkatnya prevalensi kelebihan berat badan dan obesitas akibat pola makan yang tidak sehat.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menekankan pentingnya akses keluarga miskin terhadap makanan bergizi seimbang.

“Salah satu tantangan utama adalah kurangnya akses keluarga miskin terhadap makanan dengan gizi seimbang," kata Dadan dalam keterangan pers, Kamis (27/3/2025) malam.

Dadan menyebutkan, pihaknya berusaha memastikan bahwa setiap anak, terutama dari kelompok rentan, mendapatkan asupan gizi yang baik. Gizi seimbang, lanjutnya, mencakup protein, karbohidrat, serat, buah, dan susu.

"Jika intervensi ini tidak dilakukan sejak dini, kita berisiko memiliki tenaga kerja produktif yang kurang berkualitas pada tahun 2045,” ucap Dadan.

Kerjasama dengan Kemendikdasmen

Dok. Kemdikdasmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bersama Badan Gizi Nasional menandatangani Nota Kesepahaman memperkuat kerja sama dalam meningkatkan pemenuhan gizi bagi peserta didik di seluruh Indonesia. Nota Kesepahaman yang ditandatangani hari ini menjadi landasan penting bagi pelaksanaan program ini, dengan tujuan utama memastikan kerja sama yang lebih erat antara Kemendikdasmen dan Badan Gizi Nasional dalam mendukung pelaksanaan program pemenuhan gizi di lingkungan sekolah.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bersama Badan Gizi Nasional menandatangani Nota Kesepahaman memperkuat kerja sama dalam meningkatkan pemenuhan gizi bagi peserta didik di seluruh Indonesia.

Nota Kesepahaman yang ditandatangani hari ini menjadi landasan penting bagi pelaksanaan program ini, dengan tujuan utama memastikan kerja sama yang lebih erat antara Kemendikdasmen dan Badan Gizi Nasional dalam mendukung pelaksanaan program pemenuhan gizi di lingkungan sekolah.

Diketahui, pemerintah telah meluncurkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari upaya nasional dalam memastikan anak-anak mendapatkan akses makanan sehat dan bergizi.

Dalam sambutannya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menyampaikan apresiasi terhadap Badan Gizi Nasional atas percepatan program pemenuhan gizi bagi peserta didik.

“Alhamdulillah, kita bersyukur program-program Badan Gizi Nasional berjalan lebih cepat dan melampaui ekspektasi sebelumnya. Kami berterima kasih karena penerima manfaat terbesar dari program ini adalah mereka yang belajar di Kemendikdasmen, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, hingga SMA. Dengan program Makan Bergizi Gratis, Insya Allah kita memiliki generasi yang lebih sehat, kuat, dan berkarakter,” ucap Mu'ti dalam keterangan persnya.

Lebih lanjut, Mu’ti mengatakan bahwa program MBG tidak hanya bertujuan meningkatkan gizi peserta didik, tetapi juga menjadi sarana membangun pendidikan karakter, seperti kebiasaan berdoa sebelum makan, menjaga kebersihan, serta menanamkan nilai-nilai tanggung jawab dan kemandirian.

Mu’ti menambahkan bahwa Kemendikdasmen mendukung sepenuhnya program Makan Bergizi Gratis sebagai bagian dari upaya membangun generasi yang sehat dan kuat, serta berkarakter dan berakhlak mulia.

“Program ini juga menjadi sarana untuk memperkuat pendidikan karakter dan menanamkan nilai-nilai utama, seperti kebersamaan, tanggung jawab, serta kesantunan. Selain itu, kami telah mengoptimalkan peran UKS sebagai ujung tombak implementasi program ini di sekolah, melakukan digitalisasi sarana-prasarana pendukung gizi, serta memperkuat data melalui dashboard program MBG guna memastikan kebijakan berbasis bukti,” ujar Mu'ti.

Dadan menambahkan, bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari strategi nasional dalam menurunkan angka kekurangan gizi pada anak usia sekolah.

“Program ini merupakan bentuk investasi besar dari pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju Generasi Emas 2045. Saat ini, pertumbuhan penduduk Indonesia masih tinggi, bertambah sekitar enam orang per menit atau tiga juta per tahun. Jika mencakup seluruh anak usia sekolah, jumlah yang seharusnya mendapatkan manfaat ini adalah 70 juta anak,” kata Dadan.

Dalam laporannya, Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti, menjelaskan bahwa Nota Kesepahaman ini mencakup berbagai aspek kerja sama, termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia, koordinasi dan edukasi, pemanfaatan sarana dan prasarana, serta pertukaran data dan informasi.

“Nota Kesepahaman ini telah melalui proses yang cukup panjang sejak Februari lalu dan akhirnya siap untuk ditandatangani hari ini. Komunikasi antara Kemendikdasmen dengan Badan Gizi Nasional sudah dijalin sejak September 2024. Kami berharap kerja sama ini memberikan manfaat besar bagi pemenuhan gizi peserta didik,” terang Suharti.

Dengan adanya sinergi ini, intervensi gizi diharapkan lebih tepat sasaran, tidak hanya mengatasi kekurangan gizi tetapi juga membentuk karakter dan mendukung gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat.

Sekolah Naungan Kemendikdasmen Paling Banyak Terima Manfaat Program MBG

KOMPAS.com -Sekolah yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menjadi penerima terbanyak dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal itu diungkapkan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti usai menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Badan Gizi Nasional (BGN), Kamis (27/3/2025).

"Alhamdulillah, kita bersyukur program-program Badan Gizi Nasional berjalan lebih cepat dan melampaui ekspektasi sebelumnya," kata Mu'ti dikutip dari keterangan tertulis, Kamis.

"Kami berterima kasih karena penerima manfaat terbesar dari program ini adalah mereka yang belajar di Kemendikdasmen, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, hingga SMA. Dengan program Makan Bergizi Gratis, Insya Allah kita memiliki generasi yang lebih sehat, kuat, dan berkarakter," lanjut dia.

Program MBG mulai dijalankan secara penuh pada Januari 2025 sebagai bagian dari upaya memperkuat ekosistem kesehatan anak-anak di sekolah.

Mu’ti menjelaskan, bahwa program MBG tidak hanya bertujuan meningkatkan gizi siswa, tetapi juga menjadi sarana membangun pendidikan karakter.

Seperti kebiasaan berdoa sebelum makan, menjaga kebersihan, serta menanamkan nilai-nilai tanggung jawab dan kemandirian.

Oleh karena itu, kata Mu'ti, Kemendikdasmen mendukung sepenuhnya program Makan Bergizi Gratis sebagai upaya membangun generasi yang sehat dan kuat, serta berkarakter dan berakhlak mulia.

“Program ini juga menjadi sarana untuk memperkuat pendidikan karakter dan menanamkan nilai-nilai utama, seperti kebersamaan, tanggung jawab, serta kesantunan," ujarnya.

Selain itu, Kemendikdasmen juga telah mengoptimalkan peran UKS sebagai ujung tombak implementasi program ini di sekolah.

Melakukan digitalisasi sarana-prasarana pendukung gizi, serta memperkuat data melalui dashboard program MBG guna memastikan kebijakan berbasis bukti.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari strategi nasional dalam menurunkan angka kekurangan gizi pada anak usia sekolah.

"Saat ini, pertumbuhan penduduk Indonesia masih tinggi, bertambah sekitar enam orang per menit atau tiga juta per tahun. Jika mencakup seluruh anak usia sekolah, jumlah yang seharusnya mendapatkan manfaat ini adalah 70 juta anak," tutur Dadan.

Adapun nota kesepahaman ini mencakup berbagai aspek kerja sama, termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia, koordinasi dan edukasi, pemanfaatan sarana dan prasarana, serta pertukaran data dan informasi.

Ingin Mengadukan Masalah Perumahan ke Kementerian PKP? Begini Caranya

KOMPAS.com - Masyarakat yang mengalami permasalahan di bidang perumahan kini bisa mengadukan nasibnya ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Pasalnya, Kementerian PKP telah resmi meluncurkan layanan pengaduan konsumen perumahan terpadu bertajuk Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP) pada Rabu (26/3/2025).

Adanya kanal tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan pelayanan penanganan pengaduan untuk masyarakat di sektor perumahan sekaligus mendorong keterbukaan informasi dan pelayanan publik Kementerian PKP.

"Saya berharap layanan BENAR-PKP mampu menjawab harapan rakyat Indonesia yang mengadu di sektor perumahan, termasuk masyarakat yang mengadu soal Meikarta. Sekali lagi saya tegaskan, tegakkan hukum dan kebenaran tanpa pandang bulu, sebagaimana amanat Presiden Prabowo untuk mensukseskan Program 3 Juta Rumah," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait dalam keterangannya dikutip dari laman resmi Kementerian PKP.

BENAR-PKP dibentuk dengan maksud untuk menyediakan saluran pengaduan konsumen sebagai satu pusat data pengaduan konsumen perumahan serta sarana memberikan edukasi dan kkepastian hukum kepada konsumen perumahan.

Tujuan pembentukannya ialah efisiensi pengolahan data meningkatkan transparansi dan kualitas layanan, pengambilan keputusan yang lebih baik untuk penyelesaian masalah perumahan, pemantauan dan evaluasi, serta kolaborasi antar instansi dalam penanganan pengaduan.

"Silakan hubungi BENAR-PKP di Nomor HP 081288888911 (WhatsApp) dan kami siap menindaklanjuti pengaduan," tutur Ara.

Lebih lanjut, berikut tata cara pengaduan dan mekanisme layanan BENAR-PKP:

Akses aplikasi WhatsApp dengan nomor HP 0812-88888-91
Masyarakat menyampaikan pengaduan dan melengkapi data pendukung pada chat WhatsApp
Pengaduan diterima Tim Satgas Pengaduan Konsumen Perumahan yang terdiri dari unsur internal Kementerian PKP di Pusat maupun Balai, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Bank BTN, dan Asosiasi Pengembang
Tim Satgas Pengaduan Konsumen Perumahan akan menindaklanjuti dengan melakukan fasilitasi, mediasi, dan verifikasi pengaduan antara konsumen dan pihak terkait.

Perumahan Masuk Tiga Besar Pengaduan Rakyat

Menurut data YLKI dan BPKN, permasalahan perumahan selalu masuk ke dalam ranking tiga besar pengaduan masyarakat.

Selama periode tahun 2024, tercatat ada 270 pengaduan permasalahan perumahan.

Terdiri dari 116 pengaduan tercatat dalam data BPKN, 61 surat pengaduan masuk ke Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, 49 pengaduan masuk YLKI, serta 35 pengaduan masuk ke aplikasi SP4N/LAPOR yang dikelola oleh KemenPANRB.

Sementara sampai dengan tahun 2025, Kementerian PKP telah menerima tujuh pengaduan permasalahan perumahan yang masih dalam proses tindak lanjut.

Ingin Mengadukan Masalah Perumahan ke Kementerian PKP? Begini Caranya Halaman all