JAKARTA, KOMPAS.com - Tanah telantar bisa dimanfaatkan untuk pelaksanaan program 3 juta rumah.

Namun, tanah telantar yang bisa digunakan adalah yang bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Hal ini ditegaskan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid saat ditemui di Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Selasa (18/03/2025)

"Kalau yang diminatin ternyata LP2B, ya tidak bisa. Ini untuk kepentingan pangan," ujar Nusron.

Menurut Nusron, aturan tersebut penting, apalagi lahan sawah terbilang murah jika akan digunakan untuk membangun rumah subsidi.

"Itu menjadi PR (pekerjaan rumah)-nya Pak Menteri PKP (Maruarar Sirait). Jadi, nanti silakan lahannya dilihat. Kalau nanti lahannya dilihat, disodorkan kepada kami, ternyata enggak bisa, ya kita bilang enggak bisa," ungkapnya.

Ia juga mengeklaim Lahan Sawah Dilindungi (LSD) efektif mengurangi alih fungsi lahan sawah menjadi permukiman.

Jelas Nusron, sebelum LSD ditetapkan, alih fungsi lahan mencapai 66.000 hektar. Sementara sejak LSD ditetapkan tahun 2021, alih fungsi lahan turun ke angka 5.600 hektar per tahun.

"Kenapa ada alih fungsi (setelah LSD ditetapkan)? Ya karena memang lahan tersebut belum ditetapkan menjadi LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan)," kata Nusron.

Karenanya, pemerintah menetapkan, 87 persen dari total Lahan Baku Sawah (LBS) harus menjadi LP2B atau tidak boleh diubah fungsi untuk kepentingan apa pun selamanya.

Ada pun saat ini, total ada 6,3 juta hektar LSD yang tersebar di 20 provinsi seluruh Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Indeks Harga Saham Gabungan hari ini, Selasa (18/3/2025) anjlok hingga 5 persen, bahkan membuat Bursa Efek Indonesia memutuskan untuk menghentikan perdagangan saham sementara (trading halt) pada pukul 11.19 WIB.

Setelah dihentikan selama 30 menit, perdagangan kembali dibuka. IHSG justru turun lebih dalam. Sehingga sesi pertama perdagangan Selasa, IHSG ditutup turun 6,12 persen pada 6.07.

Terkait kondisi IHSG, Presiden Prabowo Subianto ternyata pernah mengungkapkan bahwa dirinya sempat "ditakut-takuti" mengenai potensi penurunan IHSG saat menggagas program makan bergizi gratis.

Pernyataan tersebut dilontarkan dalam acara pembukaan Sidang Tanwir dan Resepsi Milad ke-112 Muhammadiyah di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (4/12/2024).

"(Mereka bilang) 'Pak karena gagasan makan bergizi harga indeks saham turun'. Saya bilang, saya jawab ke mereka itu, 'Kasih tahu ya, saya enggak punya saham'," ujarnya, seperti yang dikutip dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden.

Kepala Negara tersebut juga menyampaikan bahwa masyarakat di desa, yang anak-anaknya berpotensi menjadi penerima manfaat dari program makan bergizi gratis, tidak memiliki saham.

Dengan demikian, turunnya IHSG tidak dirasakan secara langsung oleh rakyat kecil di desa.

"Rakyat di desa-desa tidak punya saham, benar? Kalau saham jatuh, iya pemain-pemain bursa itu. Siapa yang main bursa di sini menteri-menteri ayo ngaku? Fahri Hamzah kayaknya," kata Prabowo.

Lebih lanjut, Prabowo menilai bahwa masyarakat desa seringkali menyamakan bermain saham dengan berjudi. Ia berpendapat bahwa orang kecil yang terlibat dalam pasar saham cenderung mengalami kerugian.

"Dan saya kasih tahu ya, main-main saham itu kalau orang kecil ya pasti kalah, itu untuk orang kecil itu biasanya sama dengan judi itu," tutur Prabowo.

"Yang menang ya bandar yang besar, yang kuat, ya kan? Ini Pak Trenggono (Menteri KP) itu untuk mantuk-mantuk hahaha. Jangan-jangan Pak trenggono ini punya algoritma," tambah dia.

Prabowo juga mengungkapkan bahwa penurunan IHSG menjadi salah satu ancaman yang diterima saat menggagas program makan bergizi gratis.

Prabowo mengaku sering diejek dan ditertawakan atas gagasannya, termasuk upayanya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dengan menghilangkan korupsi, kemiskinan, dan kelaparan di Indonesia.

"Apa? Mau kasih makan bergizi? Hahahaha, ketawa (mereka). Di awal mereka tertawakan saya dan saya tahu mereka mengancam saya, saya tahu saya diancam nanti harga saham harga indeks saham akan turun. Di hari-hari pertama saya munculkan gagasan makan bergizi sudah muncul," ujarnya. (Fika Nurul Ulya, Bagus Santosa)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyampaikan arahan strategis kepada Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menyukseskan Program 3 Juta Rumah.

Arahan strategis yang dimakaud terkait peran pemerintah daerah dalam Program 3 Juta Rumah antara lain pertama, pemerintah provinsi, kabupaten dan kota agar segera mengambil peran bergotong royong menyukseskan Program 3 Juta Rumah dan tidak perlu ragu untuk mengalokasikan anggaran pembangunan dan renovasi rumah tidak layak huni.

Kedua, kepala daerah yang belum menyusun Perkada tentang pembebasan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) agar segera menyusun dan menyesuaikan dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri, serta mempercepat proses penerbitan PBG.

Selanjutnya, Pemda diminta mendorong CSR dalam bergotong royong membangun rumah untuk rakyat, dan memonitor kualitas rumah subsidi di lingkungannya.

Dalam penerbitan izin penyelenggaraan perumahan agar tidak melanggar aturan tata ruang dan ke depan pemerintah daerah agar ikut andil dan berperan dalam meniadakan segala bentuk pungli yang berkaitan langsung dengan perizinan perumahan.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati mengungkapkan, ini saatnya rakyat punya rumah di mana pemerintah memberikan karpet merah untuk mendorong Pembangunan rumah rakyat.

“Pemerintah telah menyiapkan lahan negara untuk lokasi pembangunan rumah, memberikan kemudahan perizinan dari yang berbayar menjadi gratis untuk BPHTB rumah subsidi, retribusi PBG Pemda, serta Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah PPN DTP 100 persen pada periode Januari 2025-Juni 2025 dan PPN DTP 50 persenpada periode Juli 2025-Desember 2025 untuk harga rumah Rp 0-2 miliar oleh Kementerian Keuangan,” ungkapnya dalam rilis, Senin (17/3/2025).

Selain itu, pelayanan PBG yang cepat yakni izin PBG dari 45 hari menjadi hitungan menit sejak dokumen lengkap oleh Pemda, mendorong Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk rakyat yang ingin memiliki rumah bersubsidi, dan mendorong renovasi rumah dengan stakeholder (pemangku kepentingan).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, akan menggunakan lahan yang disita negara dari kasus korupsi obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) untuk membangun perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Hal tersebut disampaikan Maruarar atau biasa disapa Ara usai bertemu Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (18/3/2025).

"Betul, memang kita sudah mendapatkan dan bahkan sudah mensurvei, di antaranya eks BLBI yang ada di Bekasi, yang ada di Tangerang. Dan memang kita pilih yang relatif itu clear and clean," kata Maruarar.

Menurut dia, lahan sitaan dari kasus BLBI di Tangerang, Banten, relatif sudah clear and clean atau tidak dihuni warga.

Dia mengatakan, pihaknya akan membidik lahan tersebut untuk pembangunan rumah masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah.

"Karena daerahnya itu daerah yang prime. Prime itu artinya daerah yang sangat bagus," ujarnya.

Maruarar menyebut, akan bersurat kepada KPK agar diizinkan untuk mengelola aset-aset tanah yang ada di KPK.

"Tadi kami sudah sampaikan, tentu diutamakan buat MBR yaitu masyarakat berpenghasilan rendah," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan, KPK akan mengizinkan pengelolaan lahan hasil korupsi yang tidak laku dalam lelang.

"Aset tanah sitaan dari perkara korupsi yang kemudian dilelang tidak laku, maka kami dapat menyerahkan kepada yang meminta," kata Johanis.

Johanis mengatakan, Pimpinan KPK mempersilakan Kementerian PKP untuk mengajukan permintaan pengelolaan aset-aset tanah tersebut.

"Kalau memang itu kemudian dapat dimanfaatkan, ya kami akan serahkan, untuk kepentingan masyarakat dan bangsa," ujarnya.

Sebelumnya, Maruarar Sirait dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf mendatangi Gedung Merah Putih, Jakarta, pada Selasa.

Gus Ipul, sapaan akrab Saifullah, mengaku datang ke KPK untuk berdiskusi terkait program yang tengah dijalankan.

"Ini kita mau konsultasi untuk macam-macamnya supaya nanti kita tepat sasaran," kata Gus Ipul, Selasa siang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf mendatangi Gedung Merah Putih, Jakarta, pada Selasa (18/3/2025).

Gus Ipul, sapaan akrab Saifullah, mengaku datang ke KPK untuk berdiskusi terkait program yang tengah dijalankan.

"Ini kita mau konsultasi untuk macem-macemnya supaya nanti kita tepat sasaran," kata Gus Ipul, Selasa siang.

Namun, ia tak menyampaikan secara spesifik program kerja tersebut.

Selain Maruarar dan Gus Ipul, hadir pula Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, dan Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Berdasarkan pantauan Kompas.com, para menteri dan kepala lembaga tersebut tiba di Gedung KPK secara bersamaan kemudian langsung berjalan ke dalam Gedung Merah Putih.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan Pimpinan KPK menerima audiensi para pejabat tersebut terkait pencegahan korupsi.

"Pertemuan membahas pencegahan korupsi pada program-program di kementerian/lembaga tersebut, di antaranya program untuk perumahan rakyat," kata Budi dalam keterangannya, Selasa.

JAMBI, KOMPAS.com - Naiknya permukaan air Sungai Batanghari semenjak dua pekan terakhir ini mengakibatkan sejumlah hewan melata, salah satunya ular, memasuki pemukiman warga sekitar.

Kepala Damkartan Kota Jambi, Mustari Affandi, mengatakan bahwa akibat naiknya permukaan air Sungai Batanghari, salah satu rumah warga RT 21, Kelurahan Aur Kenali, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, ditemukan satu ekor ular.

"Ditemukan satu ekor ular piton sanca berukuran kurang lebih 4 meter, dan habis memangsa hewan, dan telah dievakuasi, kurang lebih setengah jam," ujar Mustari, Selasa (18/3/2025).

Dikondisi cuaca yang hujan dan banjir ini, dikatakan Mustari, banyak hewan melata yang keluar dan mencari mangsa di sekitar pemukiman warga.

Dirinya mengimbau kepada masyarakat yang berada di sekitar lokasi banjir untuk waspada terhadap hewan melata, seperti salah satunya ular.

Kemudian, dirinya juga meningkatkan kesadaran kepada masyarakat Kota Jambi untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar di masa banjir ini.

Sementara itu, jika memerlukan bantuan, tim Damkartan Kota Jambi dapat menghubungi nomor layanan WhatsApp Damkartan Kota Jambi, yakni 0811-7113-113, atau call center 112.

JAKARTA, KOMPAS.com - Perum Perumnas telah menyiapkan lahan sekitar 1.575,64 hektar dengan potensi pembangunan 150.152 rumah di seluruh Indonesia.

Salah satu proyek strategis yang sedang dikembangkan Perumnas adalah Blok K Pulogebang, Jakarta Timur.

Proyek ini mencakup lahan 3,1 hektar untuk pembangunan enam tower. Ini terdiri dari dua rumah susun (rusun) Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan empat rusun apartemen sederhana milik (anami), dengan total 5.941 unit.

Direktur Perum Perumnas Budi Saddewa Soediro menuturkan hal ini usai bertemu dengan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah di Jakarta, seperti dikutip Kompas.com dari rilis, Selasa (18/3/2025).

"Saat ini kami sudah siapkan lokasi-lokasi yang bisa dibangun oleh Kementerian PKP ataupun investor. Jabodetabek sendiri, kami sudah menyiapkan lima titik, di antaranya berlokasi di Kemayoran dan Pulo Gebang," tegasnya.

Terdapat empat langkah strategis yang menjadi fokus utama yang dilakukan oleh Perum Perumnas.

Keempatnya adalah pengembangan kawasan perumahan skala besar, penataan kawasan kumuh secara vertikal, pembangunan hunian berbasis Transit-Oriented Development (TOD), serta pengembangan hunian vertikal perkotaan.

Kementerian PKP berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk BUMN dan swasta.

Tujuannya, menciptakan ekosistem perumahan berkelanjutan, terjangkau, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

"Kita harus fokus dan kompak dalam menyelesaikan persoalan social housing (rumah sewa). Kebutuhan hunian layak adalah hak dasar masyarakat, dan pemerintah bersama para mitra harus bergerak cepat dalam merealisasikannya," kata Fahri.

Untuk itu, Fahri menyampaikan agar Perum Perumnas sebqgai salah satu mitra Kementerian PKP dapat terus memikirkan masalah social housing seperti yang dimandatkan Presiden Prabowo Subianto.

"Untuk tugas ini, Perum Perumnas juga diharapkan dapat membantu pemerintah dalam hal pertumbuhan ekonomi delapan persen, pengentasan kemiskinan, dan pembukaan lapangan kerja," tandasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah warga di Perumahan Jakarta Garden City (JGC), Cakung, Jakarta Timur, terkena Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA) imbas menghirup bau sampah dari Refuse Derived Fuel (RDF) di Rorotan, Jakarta Utara.

"Ada warga kami yang sudah kena ISPA," ucap Ketua RT JGC Klaster Shinano RT 18, RW 14 Wahyu Andre Maryono saat diwawancarai Kompas.com di lokasi, Senin (17/3/2025).

Wahyu mengatakan, ada sekitar dua orang warga JGC yang mengidap ISPA. Pertama adalah seorang anak kecil yang tinggal di Klaster Shinano.

"Warga saya, anaknya sudah kena ISPA, sudah dirawat di rumah sakit, usianya 7-8 tahun," sambung Wahyu.

Warga kedua yang terkena ISPA merupakan seorang ibu-ibu yang tinggal di Klaster Mahakam JGC.

"Kemudian, di klaster Mahakam ada ibu-ibu yang terkena ISPA juga, tapi kebetulan dia dokter jadi dia bisa sembuhkan sendiri," terang Wahyu.

Wahyu meyakini bahwa akan ada lebih banyak warga yang mengadu tentang masalah kesehatan yang dialami jika ia membuka posko aduan.

Untuk diketahui, jarak Perumahan JGC dengan RDF Rorotan sekitar 800 meter.

Meski agak jauh, aroma bau busuk sampah di perumahan elit ini sangat menyengat dan menganggu warga.

Selain bau busuk sampah, warga di Perumahan JGC kerap mencium aroma bau kotoran dari RDF Rorotan.

Kemudian, warga Perumahan JGC juga sering melihat asap hitam pekat dari cerobong asap RDF Rorotan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyampaikan arahan strategis kepada Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menyukseskan Program 3 Juta Rumah.

Arahan strategis yang dimakaud terkait peran pemerintah daerah dalam Program 3 Juta Rumah antara lain pertama, pemerintah provinsi, kabupaten dan kota agar segera mengambil peran bergotong royong menyukseskan Program 3 Juta Rumah dan tidak perlu ragu untuk mengalokasikan anggaran pembangunan dan renovasi rumah tidak layak huni.

Kedua, kepala daerah yang belum menyusun Perkada tentang pembebasan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) agar segera menyusun dan menyesuaikan dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri, serta mempercepat proses penerbitan ijin PBG.

Selanjutnya, Pemda diminta mendorong CSR dalam bergotong royong membangun rumah untuk rakyat, dan memonitor kualitas rumah subsidi di lingkungannya.

Dalam penerbitan izin penyelenggaraan perumahan agar tidak melanggar aturan tata ruang dan ke depan pemerintah daerah agar ikut andil dan berperan dalam meniadakan segala bentuk pungli yang berkaitan langsung dengan perizinan perumahan.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati mengungkapkan, ini merupakan saatnya rakyat punya rumah dimana pemerintah memberikan karpet merah untuk mendorong Pembangunan rumah rakyat.

“Pemerintah telah menyiapkan lahan tanah negara untuk lokasi pembangunan rumah, memberikan kemudahan perizinan dari yang berbayar menjadi gratis untuk BPHTB rumah subsidi, retribusi PBG Pemda, serta Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah PPN DTP 100 persen pada periode Januari 2025-Juni 2025 dan PPN DTP 50 persenpada periode Juli 2025-Desember 2025 untuk harga rumah Rp 0-2 miliar oleh Kementerian Keuangan,” ungkapnya dalam rilis, Senin (17/3/2025).

Selain itu, pelayanan PBG yang cepat yakni izin PBG dari 45 hari menjadi hitungan menit sejak dokumen lengkap oleh Pemda, mendorong Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk rakyat yang ingin memiliki rumah bersubsidi, dan mendorong renovasi rumah dengan stakeholder (pemangku kepentingan).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyampaikan arahan strategis kepada Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menyukseskan Program 3 Juta Rumah.

Arahan strategis yang dimakaud terkait peran pemerintah daerah dalam Program 3 Juta Rumah antara lain pertama, pemerintah provinsi, kabupaten dan kota agar segera mengambil peran bergotong royong menyukseskan Program 3 Juta Rumah dan tidak perlu ragu untuk mengalokasikan anggaran pembangunan dan renovasi rumah tidak layak huni.

Kedua, kepala daerah yang belum menyusun Perkada tentang pembebasan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) agar segera menyusun dan menyesuaikan dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri, serta mempercepat proses penerbitan PBG.

Selanjutnya, Pemda diminta mendorong CSR dalam bergotong royong membangun rumah untuk rakyat, dan memonitor kualitas rumah subsidi di lingkungannya.

Dalam penerbitan izin penyelenggaraan perumahan agar tidak melanggar aturan tata ruang dan ke depan pemerintah daerah agar ikut andil dan berperan dalam meniadakan segala bentuk pungli yang berkaitan langsung dengan perizinan perumahan.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati mengungkapkan, ini saatnya rakyat punya rumah di mana pemerintah memberikan karpet merah untuk mendorong Pembangunan rumah rakyat.

“Pemerintah telah menyiapkan lahan negara untuk lokasi pembangunan rumah, memberikan kemudahan perizinan dari yang berbayar menjadi gratis untuk BPHTB rumah subsidi, retribusi PBG Pemda, serta Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah PPN DTP 100 persen pada periode Januari 2025-Juni 2025 dan PPN DTP 50 persenpada periode Juli 2025-Desember 2025 untuk harga rumah Rp 0-2 miliar oleh Kementerian Keuangan,” ungkapnya dalam rilis, Senin (17/3/2025).

Selain itu, pelayanan PBG yang cepat yakni izin PBG dari 45 hari menjadi hitungan menit sejak dokumen lengkap oleh Pemda, mendorong Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk rakyat yang ingin memiliki rumah bersubsidi, dan mendorong renovasi rumah dengan stakeholder (pemangku kepentingan).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyampaikan arahan strategis kepada Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menyukseskan Program 3 Juta Rumah.

Arahan strategis yang dimakaud terkait peran pemerintah daerah dalam Program 3 Juta Rumah antara lain pertama, pemerintah provinsi, kabupaten dan kota agar segera mengambil peran bergotong royong menyukseskan Program 3 Juta Rumah dan tidak perlu ragu untuk mengalokasikan anggaran pembangunan dan renovasi rumah tidak layak huni.

Kedua, kepala daerah yang belum menyusun Perkada tentang pembebasan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) agar segera menyusun dan menyesuaikan dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri, serta mempercepat proses penerbitan PBG.

Selanjutnya, Pemda diminta mendorong CSR dalam bergotong royong membangun rumah untuk rakyat, dan memonitor kualitas rumah subsidi di lingkungannya.

Dalam penerbitan izin penyelenggaraan perumahan agar tidak melanggar aturan tata ruang dan ke depan pemerintah daerah agar ikut andil dan berperan dalam meniadakan segala bentuk pungli yang berkaitan langsung dengan perizinan perumahan.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati mengungkapkan, ini saatnya rakyat punya rumah di mana pemerintah memberikan karpet merah untuk mendorong Pembangunan rumah rakyat.

“Pemerintah telah menyiapkan lahan negara untuk lokasi pembangunan rumah, memberikan kemudahan perizinan dari yang berbayar menjadi gratis untuk BPHTB rumah subsidi, retribusi PBG Pemda, serta Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah PPN DTP 100 persen pada periode Januari 2025-Juni 2025 dan PPN DTP 50 persenpada periode Juli 2025-Desember 2025 untuk harga rumah Rp 0-2 miliar oleh Kementerian Keuangan,” ungkapnya dalam rilis, Senin (17/3/2025).

Selain itu, pelayanan PBG yang cepat yakni izin PBG dari 45 hari menjadi hitungan menit sejak dokumen lengkap oleh Pemda, mendorong Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk rakyat yang ingin memiliki rumah bersubsidi, dan mendorong renovasi rumah dengan stakeholder (pemangku kepentingan).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekitar 25.000 keluarga di Perumahan Jakarta Garden City (JGC), Cakung, Jakarta Timur, terdampak bau busuk yang dikeluarkan Refuse Derived Fuel (RDF) di Rorotan, Jakarta Utara.

"Kami terdiri dari 18 RT, ada 20 klaster sekitar 25.000 kartu keluarga (KK) sangat terdampak," ucap Pengurus RT 18, RW 14 di Klaster Shinano Perumahan JGC Wahyu Andre Maryono saat diwawancarai di lokasi, Senin (17/3/2025).

Dari 20 klaster, ada sembilan yang disebut paling terdampak. Perinciannya yakni, Klaster Shinano, Mahakam, Savoy, La Seine, Yarra, South Thames, North Thames, South Mississippi, dan North Mississippi.

"Sembilan klaster yang paling terdampak dan menghirup udara berbau sampah. Kalau sisanya kadang cium, kadang enggak, tergantung arah mata angin," sambung Wahyu.

Selain mencium bau busuk sampah, warga di sembilan klaster itu kerap melihat asap hitam pekat dari RDF Rorotan. Warga juga sering menemukan serpihan kertas hasil pembakaran di RDF Rorotan.

Adapun jarak Perumahan JGC ke RDF Rorotan hanya sekitar 800 meter.

Bukan hanya Perumahan JGC, perkampungan warga di belakang perumahan elit ini juga terdampak bau busuk sampah dari RDF Rorotan.

"Di belakang kami juga ada warga di RW 07 Tambun Rengas, Kelurahan Cakung Timur itu yang berhimpitan dengan kami terkena dampaknya juga," jelas Wahyu.

Kemudian, di wilayah Rorotan pula banyak warga yang mengeluhkan bau tak sedap dari RDF Rorotan.

Bau sampah dari Refuse Derived Fuel (RDF) di Rorotan, Jakarta Utara, tercium hingga radius satu kilometer pada Senin (17/3/2025).

Pantauan Kompas.com di lokasi, bau menyengat ini menyebar ke permukiman warga, termasuk perumahan dan perkampungan di sekitarnya.

Salah satu perumahan yang terdampak adalah Jakarta Garden City (JGC) yang terletak di Cakung, Jakarta Timur.

Meskipun jaraknya sekitar 800 meter dari area RDF Rorotan, bau sampah tersebut masih terasa sangat menyengat di kawasan perumahan tersebut.

Semakin mendekati area RDF Rorotan, bau busuk sampah semakin kuat dan dapat membuat perut mual.