JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyarankan program sarapan gratis yang akan dilaksanakan Pemprov Jakarta ditujukan untuk siswa tingkat SMP dan SMA.

"Untuk SMP dan SMA utamanya akan sangat bermanfaat," ujar Dadan kepada Kompas.com, Minggu (9/3/2025).

Dadan mengatakan Badan Gizi siap bersinergi dengan Pemprov Jakarta untuk menjalankan program tersebut.

"BGN pasti bisa tetap sinergi jika Pemprov Jakarta akan tetap melanjutkan programnya. Tidak masalah bagi BGN," kata Dadan.

Sikap pemerintah pusat ini berubah dari sebelumnya yang sempat melarang Gubernur Jakarta Pramono Anung membuat program mirip Makan Bergizi Gratis.

"Iya jika melaksanakan tidak masalah," kata dia.

Menurut dia, pemerintah daerah juga memiliki peran dalam program makan bergizi gratis Presiden Prabowo Subianto.

Di antaranya seperti menyiapkan infrastruktur, membina pelaku rantai pasok, dan melakukan pendampingan.

Sebelumnya, Pramono Anung mengumumkan pembatalan program sarapan gratis.

Sebagai gantinya, ia akan mengalihkan fokus pada renovasi kantin sekolah, dengan harapan memperbaiki kualitas dan kebersihan fasilitas makan bagi siswa.

"Untuk program sarapan pagi gratis, akan tetap kami adakan. (Tapi) bukan dalam bentuk sarapannya, tapi kami akan melakukan renovasi kepada kantin-kantin di seluruh Jakarta,” kata Pramono dalam acara pembubaran tim sukses Pramono Anung-Rano Karno di Jalan Cemara, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/3/2025).

Pramono menuturkan, program tersebut diubah karena mendapatkan koreksi dari pemerintah pusat.

Ia menjelaskan, pemerintah pusat meminta agar program sarapan gratis diselaraskan dengan program makan bergizi gratis yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

“Hanya memang satu janji yang kemudian perlu mendapatkan koreksi, yaitu mengenai sarapan pagi gratis. Ternyata pemerintah pusat meminta hal yang berkaitan dengan makan bergizi gratis itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat," ujar Pramono.

Larangan ini dikatakan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dalam acara retreat kepala daerah beberapa waktu lalu.

Pramono menyebutkan, Dadan melarang pemerintah daerah untuk melaksanakan program yang serupa dengan makan bergizi gratis.

“Jadi, pada waktu retreat di Magelang, Kepala Badan Gizi (Nasional) menyampaikan bahwa pemerintah daerah tidak diizinkan untuk melakukan kegiatan yang hampir sama, yaitu kegiatan makan bergizi gratis,” kata Pramono.

Pramono mengaku sebagai pimpinan kepala daerah, ia tidak bisa menolak arahan pusat.

Untuk itu, Pramono bakal mengikuti keputusan pemerintah pusat.

Namun, Pramono memastikan anggaran yang disiapkan untuk makan bergizi gratis bakal dialihkan untuk merenovasi kantin sekolah.

“Untuk itu, maka program yang rencananya untuk sarapan gratis tadi di Jakarta akan kami alihkan untuk membantu membangun infrastruktur yang dibutuhkan oleh sekolah, ialah untuk menyiapkan itu, terutama di kantin, UMKM, dan sebagainya,” kata dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyarankan program sarapan gratis yang akan dilaksanakan Pemprov Jakarta ditujukan untuk siswa tingkat SMP dan SMA.

"Untuk SMP dan SMA utamanya akan sangat bermanfaat," ujar Dadan kepada Kompas.com, Minggu (9/3/2025).

Dadan mengatakan Badan Gizi siap bersinergi dengan Pemprov Jakarta untuk menjalankan program tersebut.

"BGN pasti bisa tetap sinergi jika Pemprov Jakarta akan tetap melanjutkan programnya. Tidak masalah bagi BGN," kata Dadan.

Sikap pemerintah pusat ini berubah dari sebelumnya yang sempat melarang Gubernur Jakarta Pramono Anung membuat program mirip Makan Bergizi Gratis.

"Iya jika melaksanakan tidak masalah," kata dia.

Menurut dia, pemerintah daerah juga memiliki peran dalam program makan bergizi gratis Presiden Prabowo Subianto.

Di antaranya seperti menyiapkan infrastruktur, membina pelaku rantai pasok, dan melakukan pendampingan.

Sebelumnya, Pramono Anung mengumumkan pembatalan program sarapan gratis.

Sebagai gantinya, ia akan mengalihkan fokus pada renovasi kantin sekolah, dengan harapan memperbaiki kualitas dan kebersihan fasilitas makan bagi siswa.

"Untuk program sarapan pagi gratis, akan tetap kami adakan. (Tapi) bukan dalam bentuk sarapannya, tapi kami akan melakukan renovasi kepada kantin-kantin di seluruh Jakarta,” kata Pramono dalam acara pembubaran tim sukses Pramono Anung-Rano Karno di Jalan Cemara, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/3/2025).

Pramono menuturkan, program tersebut diubah karena mendapatkan koreksi dari pemerintah pusat.

Ia menjelaskan, pemerintah pusat meminta agar program sarapan gratis diselaraskan dengan program makan bergizi gratis yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

“Hanya memang satu janji yang kemudian perlu mendapatkan koreksi, yaitu mengenai sarapan pagi gratis. Ternyata pemerintah pusat meminta hal yang berkaitan dengan makan bergizi gratis itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat," ujar Pramono.

Larangan ini dikatakan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dalam acara retreat kepala daerah beberapa waktu lalu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, memberikan tanggapan terhadap pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai adanya laporan mengenai perubahan harga porsi makanan bergizi gratis yang semula ditetapkan Rp 10 ribu menjadi Rp 8 ribu.

Hasan menegaskan bahwa laporan tersebut masih berupa informasi awal dan belum melalui proses verifikasi yang memadai.

"Laporan ini perlu disertai dengan data lengkap, termasuk waktu dan lokasi kejadian, agar dapat dilakukan pemeriksaan dan verifikasi yang tepat. Kemarin, informasi ini lebih kepada langkah pencegahan, bukan laporan yang sudah terkonfirmasi," ujar Hasan saat diwawancarai oleh wartawan pada hari Minggu, 9 Maret 2025.

Ia juga menyebutkan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) telah berkomitmen untuk melakukan pengecekan di lapangan, meskipun hal ini memerlukan informasi yang lebih lengkap mengenai waktu dan tempat kejadian.

"BGN (Badan Gizi Nasional) juga berjanji mengeceknya ke lapangan. Tapi tentu harus ada informasi lengkap kapan dan di mana itu terjadi," sambungnya.

Dalam penjelasannya, Hasan membahas mengenai harga bahan makanan dalam program makanan bergizi gratis yang bersifat actual cost.

Di wilayah Indonesia bagian barat, harga makanan tersebut ditetapkan sebesar Rp 10 ribu, sementara di Kepulauan Mentawai, harga dapat mencapai Rp 14 ribu.

"Untuk anak-anak di PAUD dan siswa kelas 1-4 SD, biaya per porsi berkisar antara Rp 7-9 ribu di wilayah Jawa dan Sumatera, mengingat mereka umumnya hanya menerima makanan dengan kandungan kalori sekitar 350 kalori. Sementara itu, di Puncak Jaya, harga dapat melonjak hingga Rp 41.000," jelas Hasan.

Hasan menambahkan bahwa pertemuan antara KPK dan BGN sebelumnya lebih membahas upaya pencegahan daripada isu hukum.

"BGN bertekad agar pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis dapat berlangsung secara lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan," imbuhnya.

Sebelumnya, Ketua KPK, Setyo Budiyanto, mengungkapkan bahwa lembaganya telah menerima laporan terkait pengelolaan anggaran untuk program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang diduga telah dimanipulasi.

Setyo menyoroti bahwa jumlah anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat seringkali berkurang saat sampai di daerah, yang berdampak negatif pada kualitas makanan yang diterima.

Hal ini diungkapkan Setyo dalam pertemuan dengan Kepala BGN, Dadan Hindayana, serta stafnya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada hari Rabu, 5 Maret 2025.

"Kami khawatir bahwa anggaran yang dialokasikan di pusat akan berkurang saat sampai di daerah, seperti es batu yang mencair. Kami telah menerima laporan mengenai pengurangan jumlah makanan yang seharusnya diterima senilai Rp 10.000, tetapi yang diterima hanya Rp 8.000. Ini menjadi perhatian serius karena dapat mempengaruhi kualitas makanan yang disediakan," ungkap Setyo dalam keterangan tertulisnya pada hari Jumat, 7 Maret 2025.

Sumber: Kompas.com

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkapkan, pihaknya kini mempersilakan Gubernur Jakarta Pramono Anung dan jajarannya untuk melaksanakan program sarapan gratis.

Dadan mengatakan, sarapan gratis akan lebih bermanfaat jika menyasar siswa SMP dan SMA.

"Iya jika melaksanakan tidak masalah. Untuk SMP dan SMA utamanya akan sangat bermanfaat," ujar Dadan kepada Kompas.com, Minggu (9/3/2025).

Dadan mengatakan, Badan Gizi Nasional pasti tetap bersinergi dengan Pemprov Jakarta jika ingin melanjutkan program sarapan gratis.

Dia mengklaim tidak ada masalah antara Badan Gizi Nasional dengan program Pemprov Jakarta itu.

"BGN pasti bisa tetap sinergi jika Pemprov Jakarta akan tetap melanjutkan programnya. Tidak masalah bagi BGN," tutur dia.

Menurut dia, pemerintah daerah juga memiliki peran dalam program makan bergizi gratis Presiden Prabowo Subianto.

Di antaranya seperti menyiapkan infrastruktur, membina pelaku rantai pasok, dan melakukan pendampingan.

Sebelumnya, Pramono Anung mengumumkan pembatalan program sarapan gratis.

Sebagai gantinya, ia akan mengalihkan fokus pada renovasi kantin sekolah, dengan harapan memperbaiki kualitas dan kebersihan fasilitas makan bagi siswa.

"Untuk program sarapan pagi gratis, akan tetap kami adakan. (Tapi) bukan dalam bentuk sarapannya, tapi kami akan melakukan renovasi kepada kantin-kantin di seluruh Jakarta,” kata Pramono dalam acara pembubaran tim sukses Pramono Anung-Rano Karno di Jalan Cemara, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/3/2025).

Pramono menuturkan, program tersebut diubah karena mendapatkan koreksi dari pemerintah pusat.

Ia menjelaskan, pemerintah pusat meminta agar program sarapan gratis diselaraskan dengan program makan bergizi gratis yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

“Hanya memang satu janji yang kemudian perlu mendapatkan koreksi, yaitu mengenai sarapan pagi gratis. Ternyata pemerintah pusat meminta hal yang berkaitan dengan makan bergizi gratis itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat," ujar Pramono.

Larangan ini dikatakan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dalam acara retreat kepala daerah beberapa waktu lalu.

Pramono menyebutkan, Dadan melarang pemerintah daerah untuk melaksanakan program yang serupa dengan makan bergizi gratis.

“Jadi, pada waktu retreat di Magelang, Kepala Badan Gizi (Nasional) menyampaikan bahwa pemerintah daerah tidak diizinkan untuk melakukan kegiatan yang hampir sama, yaitu kegiatan makan bergizi gratis,” kata Pramono.

Pramono mengaku sebagai pimpinan kepala daerah, ia tidak bisa menolak arahan pusat.

Untuk itu, Pramono bakal mengikuti keputusan pemerintah pusat.

Namun, Pramono memastikan anggaran yang disiapkan untuk makan bergizi gratis bakal dialihkan untuk merenovasi kantin sekolah.

“Untuk itu, maka program yang rencananya untuk sarapan gratis tadi di Jakarta akan kami alihkan untuk membantu membangun infrastruktur yang dibutuhkan oleh sekolah, ialah untuk menyiapkan itu, terutama di kantin, UMKM, dan sebagainya,” kata dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto langsung menghubungi Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana ketika mengetahui Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, belum terdistribusi program makan bergizi gratis (MBG).

Kepala Desa Buni Bakti, Sidi Sumardi, menjadi orang yang menjawab pertanyaan presiden itu terkait dengan MBG di kawasannya.

"Yang pertama, soal makan bergizi gratis, dia menanyakan kepada saya, 'Di sini belum ada, Pak, baru wacana,' gitu," kata Sidi saat dihubungi, Minggu (9/3/2025).

Setelah mengetahui hal itu, Prabowo disebut langsung menghubungi Kepala Badan Gizi Nasional.

Dia mengatakan, Prabowo bakal 'mengkondisikan' program MBG di kawasan Babelan.

"Ya nanti akan dikondisikan, langsung dia menelepon bapak bagian gizi," tambah Sidi.

Selain MBG, Prabowo juga sempat menanyakan perihal surutnya banjir di kawasan Babelan.

Sidi menjelaskan kepadanya, butuh waktu sekitar satu minggu hingga 10 hari untuk air surut.

Sidi mengatakan, Prabowo kaget dengan hal itu.

Oleh karena itu, Prabowo disebut bakal memperbaiki tata ruang di wilayah tersebut.

"Pak Prabowo bertanya, 'Berapa hari nih, Pak, bisa (surut)?' Bisa satu minggu, bisa 10 harian. Kaget dia," tambah Sidi.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto ikut banjir-banjiran saat meninjau bencana banjir di Kampung Tambun Inpres, Desa Buni Bakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, pada Sabtu (8/3/2025).

Dikutip dari siaran pers Tim Media Prabowo, Kepala Negara tiba di lokasi pukul 17:57 WIB menjelang jam buka puasa.

Berdasarkan video yang dibagikan, Prabowo terlihat "nyemplung" alias menyusuri air yang merendam rumah-rumah warga.

Prabowo didampingi Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya, mengenakan baju safari warna krem, celana biru dongker, dan sepatu bot warna hitam.

Ketibaan Prabowo disambut antusias masyarakat setempat.

“Sini, sini salim sama Pak Prabowo. Pak, salim, Pak!” seru warga di sana seraya diikuti oleh anak-anak.

Prabowo lalu menyusuri area yang terendam banjir itu dan mendatangi rumah-rumah warga, di antaranya adalah warga yang memilih untuk tidak mengungsi.

“Tinggi airnya 80 (sentimeter) kemarin,” kata seorang warga laki-laki kepada Prabowo.

“Sampai di situ? (ke dalam rumah),” tanya Prabowo.

“Iya, tidur pada di atas. Habis mau ngungsi ke mana, ya sudah (kami) di sini saja,” ujar warga tersebut.

“Masuk semua (airnya)?” tanya Prabowo lagi.

“Masuk. Di dalam saya ganjal-ganjal, ini baru dibuka,” kata warga.

Di sela berbincang dengan para warga, Prabowo juga sempat menelepon sejumlah pejabat terkait untuk segera merenovasi fasilitas yang belum operasional dan memperbaiki SD Negeri 04 Babelan yang juga terdampak banjir.

Prabowo pun sempat mampir di rumah salah satu warga untuk berbuka puasa dan berbincang.

Salah seorang warga di wilayah itu, Nurhayati, mengatakan bahwa banjir sudah melanda kawasan itu dua kali selama dua minggu terakhir.

Berbeda dengan beberapa warga yang memilih tidak mengungsi, ia memutuskan untuk mengungsi.

“Waktu banjir pertama itu sedengkul, terus yang terakhir yang besar itu sepinggang,” ujar Nurhayati.

Nurhayati mengungkapkan rasa bahagianya karena Prabowo mengunjungi kediamannya di tengah bencana ini.

“Aduh, bahagia, Ibu. Sangat terharu Bapak Presiden mau berkunjung ke rumah Ibu. Harapan Ibu ya minta yang terbaiknya saja, apa kata Bapak Presiden,” ucapnya.

Prabowo lantas meninggalkan lokasi pukul 18:28 WIB.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi merespons Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengaku mendapat laporan harga per porsi makan bergizi gratis diotak-atik dari Rp 10 ribu menjadi Rp 8 ribu.

Hasan mengeklaim, laporan itu baru sekadar informasi awal saja, belum terverifikasi.

"Laporan itu kan harus ada tempatnya di mana, kapan terjadinya. Jadi bisa diperiksa dan diverifikasi. Kemarin itu lebih kepada informasi awal untuk pencegahan. Bukan laporan yang sudah terverifikasi," ujar Hasan kepada wartawan, Minggu (9/3/2025).

"BGN (Badan Gizi Nasional) juga berjanji mengeceknya ke lapangan. Tapi tentu harus ada informasi lengkap kapan dan di mana itu terjadi," sambungnya.

Hasan kemudian menyinggung harga bahan makanan dari program makan bergizi gratis yang bersifat actual cost.

Menurutnya, untuk Indonesia bagian barat, memang nilainya Rp 10 ribu. Tapi, di Kepulauan Mentawai, harganya bisa Rp 14 ribu.

"Untuk anak PAUD dan kelas 1-4 SD nilainya rentang Rp 7-9 ribu saja di Jawa dan Sumatera. Sebab mereka rata-rata diberikan makanan dengan 350 kalori saja. Sementara di Puncak Jaya, nilainya bisa mencapai Rp 41.000," jelas Hasan.

Hasan menyebut, pertemuan antara KPK dan BGN beberapa waktu lalu berbicara pencegahan, bukan kasus hukum.

"BGN ingin pelaksanaan MBG bisa lebih transparan dan bisa dipertanggungjawabkan," imbuhnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengungkapkan, KPK menerima laporan bahwa anggaran untuk program Makanan Bergizi Gratis (MBG) diutak-atik.

Setyo mengatakan, besaran anggaran yang ditetapkan pemerintah pusat semakin sedikit ketika sampai di daerah, sehingga berdampak terhadap kualitas makanan.

Hal tersebut disampaikan Setyo dalam pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dan jajarannya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (5/3/2025).

"Yang menjadi kekhawatiran, karena posisi anggaran di pusat, jangan sampai begitu sampai di daerah seperti es batu (yang mencair). Kami sudah menerima laporan adanya pengurangan makanan yang seharusnya diterima senilai Rp 10.000, tetapi yang diterima hanya Rp 8.000. Ini harus jadi perhatian karena berimbas pada kualitas makanan," kata Setyo dalam keterangan tertulis, Jumat (7/3/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana memberi klarifikasi terkait harga per porsi program makan bergizi gratis yang diotak-atik dari Rp 10.000 menjadi Rp 8.000.

Dadan menjelaskan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selaku pihak yang mendapat laporan tersebut, belum mendapat penjelasan bahwa pagu anggaran bahan baku memang ada yang berbeda.

Dadan menyebut, pagu yang disiapkan untuk anak PAUD sampai siswa SD kelas 3 adalah Rp 8.000, sedangkan anak lainnya Rp 10.000.

"KPK belum mendapat penjelasan bahwa pagu bahan baku berbeda dari awal. Anak PAUD sampai SD kelas 3 patokannya Rp 8.000. Anak lainnya Rp 10.000," ujar Dadan kepada Kompas.com, Minggu (9/3/2025).

Menurut Dadan, perbedaan pagu itu terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia bagian barat.

Namun, pagu juga bisa berubah berdasarkan tingkat kemahalan bahan baku di masing-masing daerah.

"Pagu bahan baku tersebut akan berubah sesuai indeks kemahalan masing-masing daerah (sesuai rilis Bappenas). Misalnya Papua, Puncak Jaya Rp 59.717, dan lain-lain," tuturnya.

Dadan menegaskan, penggunaan anggaran bahan baku ini sifatnya at cost.

Jika kelebihan, maka anggarannya akan dikembalikan.

Kalau kekurangan, kata Dadan, tentu akan ditambah.

"Pagu ini kan disusun oleh mitra dan Kepala SPPG setiap 10 hari. Dalam usulan sudah perinci dari awal berapa jumlah penerima manfaat masing-masing," jelas Dadan.

"Nanti kalau dalam 10 hari kelebihan, akan carry over ke 10 hari berikutnya. Kalau kekurangan, akan dikoreksi untuk 10 hari berikutnya," imbuhnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengungkapkan, KPK menerima laporan bahwa anggaran untuk program Makanan Bergizi Gratis (MBG) diutak-atik.

Setyo mengatakan, besaran anggaran yang ditetapkan pemerintah pusat semakin sedikit ketika sampai di daerah, sehingga berdampak terhadap kualitas makanan.

Hal tersebut disampaikan Setyo dalam pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dan jajarannya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (5/3/2025).

"Yang menjadi kekhawatiran, karena posisi anggaran di pusat, jangan sampai begitu sampai di daerah seperti es batu (yang mencair). Kami sudah menerima laporan adanya pengurangan makanan yang seharusnya diterima senilai Rp 10.000, tetapi yang diterima hanya Rp 8.000. Ini harus jadi perhatian karena berimbas pada kualitas makanan," kata Setyo dalam keterangan tertulis, Jumat (7/3/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana membenarkan program makan bergizi gratis belum sampai ke daerah Babelan, Bekasi, yang dilanda banjir parah.

Hal ini karena dapur untuk makan bergizi gratis ditempatkan di daerah yang lebih tinggi, baru makanannya disebarkan ke sekolah-sekolah.

Awalnya, Presiden Prabowo Subianto menelepon Dadan saat mengecek banjir di Babelan, pada Sabtu (8/3/2025).

"Mereka makannya belum sampai. Makannya belum sampai ke sini, belum, di Kecamatan Babelan. Hanya memang kondisi mereka itu banyak banjir. Ini sekolah dasarnya, SDN 04 masih terendam. Jadi harus dipikirkan nanti gimana,” ujar Prabowo saat menelepon Dadan, dikutip dari siaran pers.

“Kita akan lakukan MBG-nya di daerah yang agak tinggi kemudian nanti bisa terkirim ke sekolah-sekolah,” jawab Dadan.

“Iya, nanti dapurnya di tempat yang tinggi ya,” kata Prabowo.

Dadan menjelaskan, saat ini, ada satu dapur yang tidak beroperasi akibat banjir.

Namun, dia memastikan, dapur-dapur lainnya masih beroperasi untuk memproduksi makan bergizi gratis.

“Jadi sementara itu di Bekasi ada satu dapur yang memang tidak operasional, masih terendam banjir. Tapi yang lainnya masih ada,” jelas Dadan.

Dadan menyampaikan, ada dua dapur SPPG makan bergizi gratis di Kabupaten Bekasi.

Badan Gizi Nasional juga tengah mempersiapkan dapur besar di Kota Jakarta untuk memasok makanan saat dapur di daerah tertentu bermasalah.

JAKARTA, KOMPAS.com – Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan, menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diberikan selama bulan Ramadhan telah disesuaikan agar tetap aman dan layak konsumsi hingga waktu berbuka puasa.

"Contoh, telur, kurma, buah, susu, sayuran, kue kering fortifikasi, dan lain-lain," ujar Kepala BGN, Dadan Hindayana kepada Kompas.com, Minggu (2/3/2025).

Dadan memastikan pihaknya telah mempersiapkan mekanisme distribusi agar makanan tetap segar hingga dikonsumsi.

"(Untuk kesiapan pembagian MBG saat Ramadhan) kami sudah siap," kata Dadan.

Menurutnya, pelaksanaan MBG selama puasa telah melalui uji coba sebelumnya.

"Iya berbasis pengalaman tahun 2024 dan juga uji coba dalam pekan terakhir ini," tegasnya.

Di sejumlah daerah, program MBG pun tetap berjalan selama bulan Ramadhan dengan penyesuaian menu.

Di Banyuwangi, Jawa Timur, menu yang sehari-hari berupa nasi, sayur, ikan, dan susu diubah menjadi makanan kering yang dapat bertahan lebih lama.

Para siswa menerima kurma, susu, telur, makanan ringan, dan buah.

“Selama bulan puasa, program ini juga masih tetap bergulir tentu dengan penyesuaian,” kata Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, Jumat (7/3/2025).

Menurut Kepala Dinas Pendidikan Banyuwangi, Suratno, siswa terlihat tetap antusias menerima makanan yang bisa mereka bawa pulang untuk berbuka puasa.

“Dari hasil pantauan kami, anak-anak sangat antusias menerima MBG yang bisa dibawa pulang untuk berbuka puasa,” ujarnya.

Di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, menu MBG juga disesuaikan dengan mengganti makanan basah seperti nasi dan ayam dengan makanan kering yang lebih cocok untuk takjil berbuka puasa.

Kepala SDN 1 Bukit Tunggal, Hardani, menjelaskan bahwa sejak hari pertama bersekolah di bulan Ramadhan, siswa menerima paket makanan yang berbeda dari biasanya.

“MBG tetap berjalan, menunya disesuaikan untuk berbuka (takjil), seperti makanan kering yang lebih tahan lama,” ujarnya.

Menurut Hardani, menu MBG di sekolahnya terdiri dari roti gandum, kurma, susu UHT, dan telur rebus.

Di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, siswa juga menerima menu berbuka berupa makanan kering.

Kepala SDN 02 Ngawi, Purba Mulyani, menyebutkan bahwa para siswa menerima paket makanan berisi roti gandum, kurma, susu, pisang, dan telur rebus.

Makanan itu dibungkus plastik dan dimasukkan ke dalam tote bag kecil agar lebih mudah dibawa pulang.

Namun, ditemukan perbedaan jumlah makanan antara siswa kelas bawah (kelas 1-3) dan kelas atas (kelas 4-6).

"Isi roti gandum kelas tinggi lebih banyak," kata Mulyani.

Sementara itu, di SMP Negeri 5 Ngawi, siswa mendapatkan menu berbuka puasa berupa susu kotak, pisang, telur rebus, roti sari gandum, dan kurma.

Guru di sekolah tersebut, Hari Yuwono, menuturkan bahwa makanan dibagikan dalam wadah plastik agar tote bag MBG yang digunakan untuk distribusi bisa dikembalikan ke petugas.

"Biar siswa nanti tidak terbebani dan mengingat-ingat saat berangkat sekolah harus membawa tote bag MBG kembali," ungkapnya.

Di media sosial, perubahan menu MBG selama pekan pertama Ramadhan ini pun menuai kritik.

Warganet membandingkan menu Ramadhan dengan menu di hari biasa yang lebih lengkap.

Sejumlah unggahan yang menunjukkan menu MBG hanya terdiri dari roti, sereal instan, dua butir kurma, serta telur rebus pun viral dan menjadi perbincangan hangat di jagat maya.

Menanggapi hal itu, Dadan Hindayana membenarkan bahwa menu MBG selama awal Ramadhan memang mengalami perubahan.

"Iya betul," ujar Dadan saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (8/3/2025).

Namun, ia memastikan bahwa memasuki pekan kedua Ramadhan, menu MBG di sekolah-sekolah dengan mayoritas siswa tidak berpuasa akan kembali seperti semula.

"Di daerah yang mayoritas tidak puasa, mulai minggu depan akan kembali normal," ujarnya.

Selain itu, Dadan juga menyebut bahwa akan ada kegiatan buka puasa bersama di sekolah-sekolah dengan mayoritas siswa yang berpuasa, setidaknya satu kali selama bulan Ramadhan.

"Saat buka bersama, menu akan kembali normal," kata Dadan.

Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago, menegaskan bahwa menu MBG selama Ramadhan tetap memenuhi standar gizi.

"Menu bulan puasa tetap mengandung karbohidrat dan protein, roti, jeruk, telur, kurma, dan takjil, serta susu," kata Irma, Sabtu (8/3/2025).

Menurut Irma, menu ini tetap memiliki kandungan gizi yang mencukupi bagi siswa, meskipun berbeda dari hari biasa.

"Jadi sekali lagi, bukan soal kesenangan. Kalau menu bulan puasa kan terdiri dari kurma, susu, telur, kacang hijau atau takjil, dan roti. Menu ini kan hanya untuk buka puasa, tidak sama dengan menu yang disyaratkan untuk menambah perkembangan otak anak bangsa," ucapnya.

Lebih lanjut, Irma mengatakan bahwa DPR dan pemerintah terus mencari skema terbaik untuk pelaksanaan program MBG.

"Kami pun dari Komisi IX masih mencari formula yang tepat untuk MBG ini. Kami masih akan mempelajari bagaimana pelaksanaan MBG di negara-negara yang sudah melaksanakan program ini," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden RI Prabowo Subianto menelepon sejumlah pejabat saat mendatangi langsung kondisi warga terdampak banjir di Kampung Tambun Inpres, Desa Buni Bakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Sabtu (8/3/2025).

Dalam keterangan yang diterima, Minggu (9/3/2025), momen itu terjadi saat Prabowo berbincang dengan para warga di salah satu rumah warga.

Prabowo kemudian menelepon sejumlah pejabat terkait untuk segera merenovasi fasilitas dan memperbaiki SD Negeri 04 Babelan yang terdampak banjir.

Salah satu pejabat yang ditelepon Prabowo ialah Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.

Prabowo ingin memastikan program makan bergizi gratis di wilayah tersebut tetap berjalan meski banjir sedang melanda.

“Pak Dadan, di Bekasi sudah berapa dapur ya? Pak Dadan, saya sekarang di Kecamatan Babelan,” ujar Prabowo.

“Ya, tapi mereka makannya belum sampai. Makannya belum sampai ke sini, belum, di Kecamatan Babelan. Hanya memang kondisi mereka itu banyak banjir. Ini sekolah dasarnya, SDN 04 masih terendam. Jadi harus dipikirkan nanti gimana,” sambungnya.

Dadan menjawab, program MBG dilakukan di daerah yang lebih tinggi.

Dari dapur di daerah tinggi ini, barulah makanan disebarkan ke sekolah di sekitarnya.

“Kita akan lakukan MBG-nya di daerah yang agak tinggi, kemudian nanti bisa terkirim ke sekolah-sekolah,” jawab Dadan.

“Iya, nanti dapurnya di tempat yang tinggi ya,” kata Prabowo.

“Siap, Pak. Jadi sementara itu di Bekasi ada satu dapur yang memang tidak operasional, masih terendam banjir. Tapi yang lainnya masih ada,” ucap Dadan.

Sementara itu, Dadan mengatakan ada dua dapur SPPG makan bergizi gratis di Kabupaten Bekasi.

Dia mengeklaim pihaknya tengah mempersiapkan dapur besar di Kota Jakarta untuk memasok makanan saat dapur di daerah tertentu bermasalah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden RI Prabowo Subianto menelepon sejumlah pejabat saat mendatangi langsung kondisi warga terdampak banjir di Kampung Tambun Inpres, Desa Buni Bakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Sabtu (8/3/2025).

Dalam keterangan yang diterima, Minggu (9/3/2025), momen itu terjadi saat Prabowo berbincang dengan para warga di salah satu rumah warga.

Prabowo kemudian menelepon sejumlah pejabat terkait untuk segera merenovasi fasilitas dan memperbaiki SD Negeri 04 Babelan yang terdampak banjir.

Salah satu pejabat yang ditelepon Prabowo ialah Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.

Prabowo ingin memastikan program makan bergizi gratis di wilayah tersebut tetap berjalan meski banjir sedang melanda.

“Pak Dadan, di Bekasi sudah berapa dapur ya? Pak Dadan, saya sekarang di Kecamatan Babelan,” ujar Prabowo.

“Ya, tapi mereka makannya belum sampai. Makannya belum sampai ke sini, belum, di Kecamatan Babelan. Hanya memang kondisi mereka itu banyak banjir. Ini sekolah dasarnya, SDN 04 masih terendam. Jadi harus dipikirkan nanti gimana,” sambungnya.

Dadan menjawab, program MBG dilakukan di daerah yang lebih tinggi.

Dari dapur di daerah tinggi ini, barulah makanan disebarkan ke sekolah di sekitarnya.

“Kita akan lakukan MBG-nya di daerah yang agak tinggi, kemudian nanti bisa terkirim ke sekolah-sekolah,” jawab Dadan.

“Iya, nanti dapurnya di tempat yang tinggi ya,” kata Prabowo.

“Siap, Pak. Jadi sementara itu di Bekasi ada satu dapur yang memang tidak operasional, masih terendam banjir. Tapi yang lainnya masih ada,” ucap Dadan.

Sementara itu, Dadan mengatakan ada dua dapur SPPG makan bergizi gratis di Kabupaten Bekasi.

Dia mengeklaim pihaknya tengah mempersiapkan dapur besar di Kota Jakarta untuk memasok makanan saat dapur di daerah tertentu bermasalah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Jakarta Pramono Anung mengungkapkan, pemerintah pusat tidak mengizinkan pemerintah daerah untuk menggelar program yang serupa dengan makan bergizi gratis (MBG).

“Jadi, pada waktu retreat di Magelang, Kepala Badan Gizi (Nasional) menyampaikan bahwa pemerintah daerah tidak diizinkan untuk melakukan kegiatan yang hampir sama, yaitu kegiatan makan bergizi gratis,” kata Pramono di Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/3/2025).

Pramono menyebutkan, atas arahan tersebut, program sarapan gratis yang menjadi janji kampanyenya pun diganti menjadi renovasi kantin sekolah.

Ia menjelaskan, pemerintah pusat meminta agar program sarapan gratis diselaraskan dengan program makan bergizi gratis yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

“Hanya memang satu janji yang kemudian perlu mendapatkan koreksi, yaitu mengenai sarapan pagi gratis. Ternyata pemerintah pusat meminta hal yang berkaitan dengan makan bergizi gratis itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat," ujar Pramono.

Politikus PDI Perjuangan ini pun menekankan bahwa Pemerintah Provinsi Jakarta tidak dapat menolak koreksi tersebut dan bakal mengikuti keputusan pemerintah pusat.

Namun, Pramono juga menegaskan, anggaran yang disiapkan untuk program sarapan gratis bakal dialihkan untuk merenovasi kantin sekolah.

“Untuk itu, maka program yang rencananya untuk sarapan gratis tadi di Jakarta akan kami alihkan untuk membantu membangun infrastruktur yang dibutuhkan oleh sekolah, yaitu untuk menyiapkan itu, terutama di kantin, UMKM, dan sebagainya,” kata dia.