KARAWANG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan banyak pengembang perumahan di Jawa Barat yang sebelumnya menjanjikan kawasan bebas banjir, namun kini justru mengalami banjir.

"Yang keempat banyak perumahan yang dulu menjanjikan bebas banjir, hari ini banjirnya dua meter," kata Dedi saat memberikan keterangan pers usai groundbreaking perumahan untuk ASN Polri di Karawang, Jawa Barat, Selasa (4/3/2025).

Dedi menegaskan akan melakukan audit lingkungan terhadap seluruh perumahan yang terdampak banjir di Jawa Barat.

"Faktornya oleh apa, kesalahan tata ruangnya atau kesalahan pengembang," ujarnya.

Ia menyebut, pada Selasa mendatang, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan para bupati, wali kota, serta Menteri ATR/BPN.

Rakor ini bertujuan memastikan kawasan pesawahan, resapan air, serta daerah pegunungan tetap terjaga. Oleh karena itu, menurutnya, pembenahan tata ruang harus dilakukan.

Selain masalah banjir, Dedi juga menyoroti praktik warga yang membeli lebih dari satu unit rumah subsidi untuk disewakan.

"Ada warga yang mengambil tiga rumah atau mengambil hook. Kemudian rumahnya dibongkar dan dibangun baru, setelah itu rumah subsidi itu dikontrakkan," ungkapnya.

Ia mengingatkan bahwa rumah subsidi menggunakan dana negara, sehingga harus diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) guna menyelesaikan permasalahan tersebut.

"Yang harus diketahui oleh masyarakat adalah ada uang negara yang diberikan kepada masyarakat, dan audit BPK adalah langkah untuk menyelesaikan seluruh problem dari perumahan subsidi," ujar Dedi.

Selain itu, Dedi juga menyoroti kasus masyarakat yang tertipu oleh pengembang. Ia menyebut banyak warga yang telah membayar uang muka, tetapi tidak mendapatkan rumah yang dijanjikan.

Mendengar hal itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta Dedi membawa data lengkap, termasuk nama dan alamat warga yang mengalami permasalahan, untuk dibahas dalam pertemuan selanjutnya.

KARAWANG, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan groundbreaking perumahan bersubsidi bagi personel Polri di Ayyesa Residence 3, Kampung Kaliwedi, Desa Cengkong, Kecamatan Purwasari, Karawang, Jawa Barat, Selasa (4/3/2025).

Listyo menyebutkan, di Ayyesa Residence akan dibangun 200 unit rumah sebagai bagian dari program pembangunan tiga juta rumah yang dicanangkan pemerintah.

"Alhamdulillah, hari ini kita berkumpul untuk bersama-sama mendukung program Bapak Presiden terkait pembangunan tiga juta rumah," kata Listyo.

Menurut Listyo, rumah merupakan kebutuhan mendasar yang menjadi harapan bagi personel Polri.

Saat ini, perumahan bagi anggota Polri telah mencapai sekitar 14 ribu unit, dengan target 100.000 unit hingga 2025. Program ini diharapkan bermanfaat bagi anggota Polri.

"Namun, dari hasil tanya jawab tadi, ternyata kebutuhannya mungkin lebih besar lagi," ujarnya.

Listyo juga mendorong pembangunan tiga juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Ia menilai program ini akan menghidupkan perekonomian daerah, mengingat sektor properti dan perumahan memiliki efek berganda terhadap pertumbuhan ekonomi.

Program perumahan bagi personel Polri, kata Listyo, diberikan sejak mereka bergabung dengan institusi. Anggota lainnya juga dapat memperoleh rumah tersebut selama memenuhi syarat dan aturan yang berlaku.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengapresiasi dukungan Kapolri terhadap program pembangunan tiga juta rumah.

"Bapak membantu pekerjaan kami. Sebanyak 14.500 unit rumah yang dialokasikan untuk Polri itu setara dengan 0,5 persen dari target tiga juta rumah yang akan dibangun tahun ini," kata Maruarar.

Maruarar menjelaskan, program ini diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau mereka yang berpenghasilan di bawah Rp8 juta per bulan. Selain Polri, pihaknya juga akan berkolaborasi dengan KSAD, KASAL, dan KSAU dalam program serupa.

Ia menambahkan, program ini tidak hanya diperuntukkan bagi masyarakat dengan gaji tetap, tetapi juga mereka yang memiliki penghasilan dari sektor informal.

"Contohnya di Serang, saya sudah menyerahkan rumah kepada tukang bakso dan tukang sayur yang tidak memiliki gaji tetap, tetapi memiliki penghasilan," kata Maruarar.

KARAWANG, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara melaksanakan groundbreaking (peletakan batu pertama) 300 unit rumah subsidi bagi anggota Polri di Cengkong, Purwasari, Karawang Timur, Jawa Barat, pada Selasa (4/3/2025).

Perumahan bersubsidi tersebut bertajuk Ayyasa Presisi Residence.

Seremonial dilaksanakan Ara bersama dengan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho, juga Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

“Kalau kita biasanya kan tahunya karpet merah buat investor. Nah, pemerintahan Prabowo ini, karpet merah buat MBR,” jelas Ara dalam konferensi pers tersebut.

Menurut Ara, pembangunan rumah bagi Polri akan sangat membantu pekerjaannya dalam pelaksanaan Program 3 Juta Rumah.

Adapun sebelumnya Ara mengatakan siap melaksanakan pembangunan rumah untuk TNI hingga Polri.

Rencananya, groundbreaking (peletakan batu pertama) rumah TNI Angkatan Darat (AD) akan dilaksanakan pada Februari mendatang. Sementara untuk Polri akan digelar pada Maret.

Ara mengungkapkan hal ini saat menghadiri pelantikan pejabat eselon II hingga IV Kementerian PKP di Wisma Atlet Pademangan, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

“Yang kedua juga dari Kepolisian. Saya juga sudah beberapa kali bertemu dengan kapolri. Kita doakan paling lama Maret kita akan mulai groundbreaking buat prajurit-prajurit Polri supaya punya rumah,” tutup dia.

SUMENEP, KOMPAS.com - Selama Ramadhan 1446 Hijriah, menu nasi dan lauk pauk yang biasanya tersaji dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur akan ditiadakan.

Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Mohammad Kholilur Rahman mengungkapkan bahwa memang ada perubahan menu selama Ramadhan.

"Nasi (dan lauk pauk) tidak ada," kata Kholilur saat memberikan keterangan secara tertulis kepada Kompas.com, Selasa (4/3/2025).

Kholilur mencontohkan, perubahan menu selama Ramadhan di antaranya seperti roti manis, susu, kurma, jeruk, dan telur ayam.

Kendati demikian, kepala SPPG itu tidak menjelaskan apakah menu tersebut akan disediakan secara rutin atau ada perubahan selama Ramadhan.

Selain menu, jam kerja di dapur Makan Bergizi Gratis diperkirakan akan ada perubahan.

Sebab, kegiatan memasak baru akan dimulai pukul 05.00 WIB pagi, yang dilanjutkan dengan melakukan pemisahan makanan berdasarkan jenis.

Setelah itu, pukul 08.30 WIB, akan dilakukan pengecekan jumlah menu yang sudah dikemas dan siap untuk didistribusikan.

"Pengiriman dilakukan secara bertahap dan paralel," imbuh dia.

Selain menu dan jam kerja, ompreng yang biasanya digunakan sebagai wadah Makan Bergizi Gratis bagi siswa juga akan diganti.

Rencana, SPPG akan mengganti ompreng dengan totebag yang pengembaliannya akan disepakati dengan masing-masing sekolah penerima program pemerintah itu.

"Totebag dikembalikan pada waktu yang telah disepakati (dengan sekolah)," kata dia.

Sebelumnya, ada 2.965 siswa dari tingkat PAUD hingga SMA dan sederajat yang menjadi penerima program Makan Bergizi Gratis itu.

Mereka tersebar di 18 sekolah di wilayah Kecamatan Kota Sumenep.

KOMPAS.com - PT Adhi Karya (Persero) Tbk atau ADHI mengaku siap mendukung program strategis nasional (PSN) Presiden Prabowo Subianto, mulai dari Makan Bergizi Gratis, Swasembada Pangan, Swasembada Energi, Swasembada Air, Hilirisasi, Pembangunan Infrastruktur, dan Pembangunan manusia.

Semuanya disebut memiliki sifat strategis, terukur, dan berdampak signifikan pada pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Adapun PSN yang akan menjadi prioritas pemerintah selama lima tahun ke depan tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029.

ADHI dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (4/3/2025), menyatakan bahwa sebagai perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) dalam sektor konstruksi, perusahaan plat merah ini siap untuk berkolaborasi untuk mendukung pelaksanaan PSN.

Upaya itu diharapkan dapat memberi dampak positif dalam mempercepat kemajuan ekonomi Indonesia.

Melalui pembangunan infrastruktur, ADHI turut berkontribusi untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Pasalnya, ADHI menilai bahwa pembangunan infrastruktur di daerah bisa turut membawa manfaat bagi masyarakat, salah satunya lewat pembukaan lapangan pekerjaan baru.

KOMPAS.com - Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menyatakan Kota Bekasi, Jawa Barat, lumpuh akibat banjir yang melanda pada Selasa (4/3/2025). Setidaknya 20 titik terendam banjir, dengan delapan kecamatan terdampak paling parah.

Salah satu kawasan terdampak banjir adalah Perumahan Kemang Pratama di Kecamatan Rawalumbu. Berdasarkan pantauan di lapangan, banjir sudah menggenangi akses utama perumahan di Jalan Kemang Pratama Raya dengan ketinggian air berkisar antara 30 hingga 70 cm.

Banjir menyebabkan akses jalan utama menuju perumahan yang menghubungkan Rawalumbu dengan Pekayon terputus.

Belasan kendaraan yang terparkir di jalan tampak terendam, sementara seluruh aktivitas perkantoran dan pertokoan di kawasan tersebut lumpuh.

Perumahan Kemang Pratama diketahui merupakan kediaman Wali Kota Bekasi Tri Adhianto. Letaknya yang berada dekat bantaran Kali Bekasi membuat kawasan elite ini terkena dampak limpasan air dari sungai.

TribunJakarta.com berusaha menghubungi Tri Adhianto, namun hingga saat ini belum mendapatkan respons. Diketahui, Tri telah turun langsung ke lapangan untuk memantau kondisi banjir, salah satunya di Bendung Bekasi.

Selain Tri Adhianto, Perumahan Kemang Pratama juga menjadi tempat tinggal beberapa tokoh terkenal, seperti eks Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan komedian Eko Patrio.

Wali Kota Bekasi: Hari Ini Kota Bekasi Lumpuh

Dalam rapat koordinasi darurat bersama Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dan Menko PMK Pratikno yang digelar secara daring, Tri Adhianto menegaskan bahwa banjir telah melumpuhkan Kota Bekasi.

"Dari 12 kecamatan di Kota Bekasi, delapan kecamatan terdampak. Dan hari ini Kota Bekasi lumpuh," ujar Tri dalam rapat tersebut, Selasa (4/3/2025).

Tri menjelaskan, banjir kali ini menyebabkan permukiman, kantor pemerintahan, serta jalan utama tergenang air.

"Sampai di jalan utama, termasuk kantor pemerintahan, air sudah mulai masuk. Limpasannya sungguh luar biasa," katanya.

Lebih lanjut, Tri menyebut daerah terdampak terparah berada di sepanjang aliran Sungai Bekasi, terutama di antara pertemuan Kali Cikeas dan Kali Cileungsi.

Ketinggian air pada banjir tahun ini bahkan melebihi kejadian pada 2016 dan 2020, dengan beberapa titik mencapai delapan meter.

Penyebab Banjir: Hujan Deras dan Limpasan Sungai

Banjir yang melanda Kota Bekasi disebabkan oleh hujan deras yang mengguyur sejak Senin (3/3/2025) malam hingga Selasa (4/3/2025) dini hari. Selain itu, luapan air dari Kali Cikeas dan Kali Bekasi memperburuk kondisi dengan merendam permukiman hingga ketinggian lebih dari dua meter.

Pemkot Bekasi telah memperingatkan warga sejak Senin malam untuk segera melakukan evakuasi, namun dampak banjir tetap besar.

"Dampaknya menjadi sangat luar biasa," tambah Tri.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi melaporkan setidaknya 20 titik banjir tersebar di berbagai kecamatan. Berikut daftar lokasi yang terendam banjir:

Bekasi Timur:

• Jalan Mawar dan Gang Mawar Jatirasa
• Jatibening
• IKIP
• Pondok Gede Permai (PGP)
• Kemang Ivi
• Depnaker

Bekasi Utara:

• Kampung Lebak, Kelurahan Teluk Pucung

Bekasi Selatan:

• Perumahan Bumi Satria Kencana
• Perumahan Jaka Kencana
• Perumahan Depnaker

Jatiasih:

• Perumahan Villa Jatirasa
• Perumahan Pondok Gede Permai (PGP)
• Perumahan Villa Nusa Indah 2
• Perumahan Bumi Nasio Indah
• Perumahan Jatiluhur
• Perumahan Graha Indah
• Perumahan Buana

Rawalumbu:

• Perumahan Kemang Pratama
• Perumahan Taman Narogong Indah
• Jembatan II Rawalumbu

Pondok Gede:

• Perumahan Taman Bougenville Fajar
• Komplek Dosen IKIP
• Perumahan Jatibening Permai

Medan Satria:

• Kelurahan Kali Baru (RT 1, 8, dan 9 RW 03)

BPBD dan Pemkot Bekasi terus berupaya mengevakuasi warga terdampak banjir serta mengoordinasikan bantuan darurat bagi korban banjir di berbagai titik

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Kota Bekasi Lumpuh Diterjang Banjir, Kemang Pratama Tempat Tinggal Pejabat dan Wali Kota Terendam

KOMPAS.com - Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menyatakan Kota Bekasi, Jawa Barat, lumpuh akibat banjir yang melanda pada Selasa (4/3/2025). Setidaknya 20 titik terendam banjir, dengan delapan kecamatan terdampak paling parah.

Salah satu kawasan terdampak banjir adalah Perumahan Kemang Pratama di Kecamatan Rawalumbu. Berdasarkan pantauan di lapangan, banjir sudah menggenangi akses utama perumahan di Jalan Kemang Pratama Raya dengan ketinggian air berkisar antara 30 hingga 70 cm.

Banjir menyebabkan akses jalan utama menuju perumahan yang menghubungkan Rawalumbu dengan Pekayon terputus.

Belasan kendaraan yang terparkir di jalan tampak terendam, sementara seluruh aktivitas perkantoran dan pertokoan di kawasan tersebut lumpuh.

Perumahan Kemang Pratama diketahui merupakan kediaman Wali Kota Bekasi Tri Adhianto. Letaknya yang berada dekat bantaran Kali Bekasi membuat kawasan elite ini terkena dampak limpasan air dari sungai.

TribunJakarta.com berusaha menghubungi Tri Adhianto, namun hingga saat ini belum mendapatkan respons. Diketahui, Tri telah turun langsung ke lapangan untuk memantau kondisi banjir, salah satunya di Bendung Bekasi.

Selain Tri Adhianto, Perumahan Kemang Pratama juga menjadi tempat tinggal beberapa tokoh terkenal, seperti eks Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan komedian Eko Patrio.

Wali Kota Bekasi: Hari Ini Kota Bekasi Lumpuh

Dalam rapat koordinasi darurat bersama Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dan Menko PMK Pratikno yang digelar secara daring, Tri Adhianto menegaskan bahwa banjir telah melumpuhkan Kota Bekasi.

"Dari 12 kecamatan di Kota Bekasi, delapan kecamatan terdampak. Dan hari ini Kota Bekasi lumpuh," ujar Tri dalam rapat tersebut, Selasa (4/3/2025).

Tri menjelaskan, banjir kali ini menyebabkan permukiman, kantor pemerintahan, serta jalan utama tergenang air.

"Sampai di jalan utama, termasuk kantor pemerintahan, air sudah mulai masuk. Limpasannya sungguh luar biasa," katanya.

Lebih lanjut, Tri menyebut daerah terdampak terparah berada di sepanjang aliran Sungai Bekasi, terutama di antara pertemuan Kali Cikeas dan Kali Cileungsi.

Ketinggian air pada banjir tahun ini bahkan melebihi kejadian pada 2016 dan 2020, dengan beberapa titik mencapai delapan meter.

Penyebab Banjir: Hujan Deras dan Limpasan Sungai

Banjir yang melanda Kota Bekasi disebabkan oleh hujan deras yang mengguyur sejak Senin (3/3/2025) malam hingga Selasa (4/3/2025) dini hari. Selain itu, luapan air dari Kali Cikeas dan Kali Bekasi memperburuk kondisi dengan merendam permukiman hingga ketinggian lebih dari dua meter.

Pemkot Bekasi telah memperingatkan warga sejak Senin malam untuk segera melakukan evakuasi, namun dampak banjir tetap besar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Permukiman warga di Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta Timur, terendam banjir hingga mencapai dua meter, Selasa (4/3/2025) pagi.

Pengamatan Kompas.com di lokasi, ketinggian banjir di wilayah Kebon Pala sendiri bervariasi mulai dari satu meter hingga dua meter. Ketinggian air ini tergantung dari kontur tanahnya.

Warga yang rumahnya berada di dataran yang lebih rendah ketinggian banjir bisa mencapai dua meter, sedangkan warga yang tinggal di dataran lebih tinggi ketinggian air mencapai satu meter.

Di lokasi itu sudah ada petugas gabungan yang sedang mengevakuasi warga yang kebanjiran. Petugas gabungan itu terdiri dari unsur kepolisian, Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Timur, dan BPBD Jakarta.

Perahu karet juga sudah disiagakan di lokasi untuk digunakan bagi warga yang ingin dievakuasi dari rumahnya menuju tempat yang lebih aman.

Salah satu warga Kebon Pala, Jasep, mengatakan, banjir kembali menggenangi wilayah ini pukul 03.00 WIB.

Banjir ini merupakan air kiriman dari Bogor.

"Yang hari senin itu sudah surut, malam sudah surut. Tetapi malam pukul 03.00 pas sahur naik pelan-pelan," kata Jasep saat ditemui, Selasa (4/3/2025).

Padahal, pada Senin (3/3/2025) malam, banjir yang menggenangi wilayah itu baru saja surut. Para warga yang sempat mengungsi juga sudah memutuskan kembali ke rumahnya.

Namun, menjelang waktu sahur, air kembali masuk ke permukiman padat penduduk itu.

"Sebagian di pengungsian, sebagian sudah pulang karena waktu itu sudah surut, tetapi pas sahur balik lagi karena air naik lagi," ucap Jasep.

KARAWANG, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengaku bakal mem-blacklist pengembang perumahan subsidi nakal.

Jika terbukti, pengembang itu tidak lagi boleh membangun perumahan subsidi.

Maruarar mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar program pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tidak hanya mengejar kuantitas, tetapi kualitasnya juga harus dijaga.

"Pemerintah akan membuat blacklist, pengembang yang tidak bertanggung jawab tidak boleh lagi mendapat kesempatan untuk membangun rumah subsidi," kata Maruarar seusai melakukan peletakan batu pertama pembangunan Ayessa Presisi Residence di Desa Cengkong, Kecamatan Purwasari, Karawang, Jawa Barat, Selasa (4/3/2025).

Maruarar mengakui ada pengembang perumahan yang tidak bertanggung jawab.

Pihaknya mendapati beberapa titik yang kualitasnya buruk.

Meskipun rumah subsidi, menurutnya, bukan berarti pembangunannya asal-asalan.

Karena itu, menurutnya, negara harus hadir untuk memberikan panduan dan tidak melakukan pembiaran.

"Jangan sampai rakyat itu, dia lagi kepingin, apalagi rumah pertama, tetapi kecewa karena kualitas daripada bangunannya tidak bertanggung jawab," kata Maruarar.

Meski begitu, Maruarar mengaku yakin masih ada perumahan bersubsidi yang kualitasnya bagus.

Ia juga menyebutkan beberapa pengembang perumahan di sejumlah daerah yang bangunannya bagus.

Maruarar menyebut tahun ini rencananya bakal dibangun 222.000 rumah bagi MBR.

"Kalau pertanyaannya soal kualitas, sekarang sedang jalan audit dari BPK, kemudian Tapera saya minta masukan, bank penyalur juga kita masukkan," kata Maruarar saat ditanya cara menjaga kualitas perumahan bersubsidi.

KOMPAS.com - Update terkini kondisi banjir di Tangerang Selatan, terpantau genangan berada dii 11 titik, pada Selasa (4/3/2025).

Dilansir dari TribunJakarta.com, banjir tertinggi berada di wilayah Perumahan Pondok Maharta dengan tinggi muka air mencapai 120 sentimeter atau 1,2 meter.

Informasi ini didapat dari data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang Selatan yang dihimpun mulai dari pukul 23.20 WIB hingga dilaporkan pukul 04.25 WIB.

Laporan Kondisi Banjir di Tangerang Selatan

Komandan Peleton Satgas BPBD Kota Tangsel, Dian Wiryawan juga melaporkan bahwa banjir juga merendam sejumlah kawasan lainnya.

Banjir terpantau menggenangi Perumahan RW 09 dan 10, Kelurahan Pondok Kacang Timur dengan ketinggian air mulai 30 sentimeter hingga 1,2 meter. Di lokasi ini, sebanyak 650 kepala keluarga (KK) terdampak banjir.

Banjir juga terpantau menggenangi wilayah Perum Taman Mangu, Jurangmangu Barat, Kecamatan Pondok Aren, dengan tinggi muka air mencapai 60 sentimeter. Di lokasi ini, sebanyak 400 KK terdampak.

Kemudian, Banjir juga dilaporkan terjadi di Perum Pamulang Asri 2 RW 9, Serua Indah, Kecamatan Ciputat, dengan tinggi muka air mencapai 20 - 70 sentimeter menyebabkan 180 KK terdampak.

"Banjir di perumahan Graha Mas RT 07, 08 RW 12 Jelupang Kecamatan Serpong Utara, tinggi muka air 30 - 50 sentimeter. Ada 100 KK terdampak," kata Dian.

Kawasan Pasar Ceger Terdampak Banjir

Kawasan Pasar Ceger yang berada di Jalan Ceger Raya, Jurang Mangu Barat, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), juga terendam banjir pasca hujan yang turun pada Senin (3/3/2025).

Dikutip dari TribunTangerang, banjir menggenangi ruko-ruko yang berada di bagian depan Pasar Ceger.

Akibatnya beberapa pedagang di Pasar Ceger terpaksa menutup lapaknya karena seluruh area telah dikepung banjir.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangsel juga tak henti mengantarkan warga dengan perahu karet.

Sebagian pedagang yang minta diantarkan ke Pasar Ceger, dan sebagian lainnya minta bantuan untuk mengantarkan barang dagangannya ke tempat yang lebih aman.

"Seumur-umur, ini baru pertama kali saya pakai perahu karet karena banjir, biasanya di sini (Pasar Ceger) banjirnya enggak setinggi ini, paling cuma semata kaki," kata Pedagang perlengkapan bayi, Bayu, Pondok Aren, Tangerang SelatanSelasa (4/3/2025).

Sebagian pedagang juga ada yang mulai beraktivitas untuk membersihkan toko terendam banjir. Para pedagang membersihkan lumpur dengan cara disiram kemudian dipel.

"Ini banjir pertama di tahun 2025. Cukup parah. Dari semalam kita sebenarnya sudah mengamankan sebagian barang karenakan hujannya cukup deras ya," kata Farida, pedagang.

Meskipun begitu, Farida mengungkap bahwa ia tetap akan berjualan usai tokonya bersih dari lumpur.

"Iya mau enggak mau, sayang juga kalau tutup," pungkasnya.

Artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul "UPDATE 11 Titik Banjir di Tangerang Selatan, Tertinggi di Perum Pondok Maharta Capai 1,2 Meter".

JIKA berkaca kepada fakta bahwa selama ini anggaran pemerintah didominasi belanja rutin (termasuk di dalamnya cicilan dan bunga utang) dan belanja operasional, maka harus diakui bahwa kebijakan efisiensi akan menjadi salah satu jalan cepat untuk mengatasinya.

Selama ini, dengan komposisi anggaran yang berat kepada pembiayaan rutin aktifitas pemerintahan, pembiayaan pembangunan menjadi anak tiri. Pembangunan hanya mendapat sisa dari anggaran rutin dan operasional pemerintah.

Kontrasnya, sebagaimana sering dikeluhkan publik, pelayanan pemerintahan dari waktu ke waktu acapkali mengecewakan di satu sisi diiringi oleh sikap arogan sekaligus “ignorant” dari aparat pemerintahan di sisi lain.

Sehingga anggaran yang terlalu berat kepada pembiayaan rutin dan operasional memang terasa kurang adil bagi rakyat banyak.

Masalahnya, kebijakan penghematan kali ini nampaknya bukanlah dalam rangka penghematan murni alias pemangkasan anggaran.

Menelisik lebih jauh, sebenarnya kebijakan ini berupa relokasi anggaran, bukan pemangkasan anggaran yang akan mengubah total nominal APBN.

Nyatanya, nominal APBN masih tetap sama, dengan besaran penarikan utang, beserta cicilan dan bunganya juga tetap sama. Relokasi anggaran yang diklaim sebagai penghematan tidak mengubah defisit APBN.

Logika relokasi tersebut berangkat dari asumsi bahwa belanja rutin dan operasional adalah belanja produktif yang tidak sustainable.

Bahkan tak jarang beberapa pihak malah mengategorikan belanja rutin dan operasional pemerintah justru kurang produktif.

Dikatakan demikian karena sifatnya yang hanya berupa “input “sekali masuk. Jadi saat dihentikan, maka semua “chain reaction”-nya juga berhenti.

Bedakan, misalnya, jika anggaran dipakai untuk membangun sekolah, dari tidak ada sekolah di satu titik lokasi menjadi ada sekolah.

Maka setelah dibangun, tidak perlu membangun lagi dalam jangka waktu tertentu. Anak-anak bisa terus bersekolah di sana, tanpa harus pergi jauh-jauh ke tempat lain untuk bersekolah yang terkadang membuka peluang bagi anak-anak tersebut untuk tidak lagi bersekolah karena jauh dan berbiaya mahal.

Artinya, ada efek berkelanjutan dari belanja pembangunan gedung sekolah, hanya dengan sekali alokasi anggaran pembangunannya.

Begitu juga dengan pembangunan jalan dan jembatan di daerah terpencil, misalnya. Atau pengembangan irigasi yang membuat petani bisa lebih dari sekali untuk bercocok tanam, sehingga bisa dua sampai tiga kali panen alias masa tanam tidak terlalu tergantung lagi kepada musim dan cuaca.

Efeknya kepada produktifitas sangat jelas dan “calculable”, sekalipun tidak ada lagi anggaran pembangunan dengan mata anggaran yang sama setelah itu selesai dibangun.

Efek sustainable yang sama juga berlaku pada pembangunan infrastruktur untuk memudahkan investasi baru dan lainya.

Sementara belanja rutin dan operasional, katakanlah belanja perjalanan dinas, imbas produktifnya akan terasa di saat pos anggaran tetap ada setiap tahun.

Perusahaan tour and travel, hotel dan restoran, rental kendaraan, UMKM suvenir akan menjadi penikmat rutin setiap tahun, bersama dengan semua SDM yang bergantung kepada perusahaan-perusahaan tersebut.

Namun, saat anggaran perjalanan dinas dipangkas, efeknya juga terpangkas seketika. Karen itulah dikatakan tidak sustainable.

Lantas, bagaimana jika anggaran hasil penghematan digunakan untuk membiayai makan siang gratis? Apakah efeknya akan lebih baik atau justru malah lebih buruk?

Untuk makan siang gratis, efeknya bisa sustainable jika dilakukan dalam jangka waktu yang panjang, karena memang digunakan untuk perbaikan nutrisi SDM masa depan bangsa.

Sebagaimana diketahui, pembangunan SDM memang membutuhkan waktu panjang, tidak bisa sekali “libas”.

Jadi secara temporal, pertama, efeknya sebenarnya sama dengan belanja rutin. Jika dalam dua tahun ternyata program makan siang gratis terhenti, maka efeknya tidak akan terlalu terasa.

Secara teknis efek produktifnya sepanjang rantai pasok program makan siang gratis juga terhenti saat programnya terhenti, persis sama dengan belanja perjalanan dinas.

Efek penambahan gizi kepada anak sekolah SD hanya selama dua tahun, misalnya, tentu hanya akan menyelamatkan anak-anak dua angkatan dari ancaman stunting.

Setelah itu, jika kondisi orangtua mereka tak juga membaik, otomatis budaya makan anak-anak tersebut akan kembali ke pola semula.

Kedua, jika ternyata makan siang gratis untuk anak-anak SD hanya menggantikan makan siang yang telah mereka bawa selama ini dari rumah, maka makan siang gratis pemerintah otomatis akan menghentikan rantai pasok makan siang mandiri dari orangtua anak-anak SD tersebut yang didapat dari pasar di mana mereka tinggal.

Artinya, ada rantai pasok makan siang yang terhenti di pasaran, lalu digantikan oleh rantai pasok baru versi pemerintah.

Belum tentu secara total program makan siang gratis menciptakan efek produktif yang dibawa oleh keseluruhan rantai pasok makan siang gratis tersebut, sebagaimana yang dielu-elukan pemerintah.

Tetap ada potensi destruktifnya kepada perekonomian, dengan berhentinya rantai pasok makan siang anak-anak SD yang bergantung kepada pasar konvensional selama ini.

Akan ada pengurangan permintaan lauk pauk, beras, sayur, dan sejenisnya, di pasar-pasar konvensional di mana orangtua anak-anak SD tersebut berbelanja selama ini.

Nahasnya, misalnya untuk program makan siang gratis anak-anak SD, jika ternyata hampir 100 persen anak-anak SD selama ini memang membawa makan siang dari rumah, katakan saja demikian, maka otomatis imbas produktif dari program makan siang gratis sebenarnya menjadi tidak ada atau cateri paribus (konstan).

Pasalnya, kehadiran rantai pasok makan siang gratis untuk anak-anak SD tadi hanya menggantikan rantai pasok dari pasar konvensional yang ada.

Sehingga yang terjadi kemudian adalah pergeseran pelaku/pelaksana semata, dari yang awalnya benar-benar dilakukan berdasarkan mekanisme pasar, digantikan rantai pasok yang di-engineering oleh pemerintah.

Secara ekonomi politik, kondisi ini tentu menjadi tidak lebih baik. Rantai pasok makan siang gratis dari pasar konvensional yang dilakukan secara mandiri oleh orangtua murid, masih berpotensi mendistribusikan kekayaan ekonomi (memberi imbas positif kepada ekonomi) secara merata, tergantung kepada model penguasaan sumber daya sepanjang rantai pasok makan siang tersebut.

Dan saya mengasumsikan proses makan siang mandiri dari orangtua murid jauh lebih terdistribusi secara merata efek ekonominya, mengingat masih kuatnya logika pasar di baliknya.

Harga masih bergantung kepada permintaan dan penawaran, bukan berdasarkan “baseline” versi pemerintah.

Nah, jika kondisi tersebut menjadi latar yang mengiringi lahirnya program makan siang gratis, maka tidak saja efeknya menjadi “konstan”, tapi juga lebih destruktif karena akan menciptakan struktur ekonomi yang lebih “government endorsed” di sepanjang rantai pasok makan siang gratis.

Artinya, keberadaan “winner dan loser” di sepanjang rantai pasok makan siang gratis akan sangat terasa.

Yang mendapatkan proyek makan siang gratis, beserta dengan rantai pasok yang ada di belakangnya, akan menjadi pemenang.

Sementara pelaku di pasar konvensional yang menjadi rantai pasok makan siang mandiri selama ini akan menjadi loser.

Di sini saya ingin mengatakan bahwa efek produktif jangka pendek dan menengah dari makan siang gratis tidak serta merta terjadi.

Boleh jadi hanya berupa perubahan pelaku/pelaksana/operator di rantai pasok makan siang gratis semata, jika ternyata hanya menggantikan budaya makan siang gratis “bawa dari rumah” yang sudah ada sebelumnya dengan makan siang gratis besutan pemerintah.

Di pasaran yang terjadi adalah zero sum game antara rantai pasok baru versi pemerintah dan rantai pasok lama versi makan siang gratis.

Efek produktifnya hanya akan terjadi jika makan siang gratis berangkat dari asumsi bahwa memang anak-anak SD tadi sebelumnya tidak makan siang gratis dan tidak pula membeli makan siang gratis di luaran.

Sehingga dengan hadirnya makan siang gratis, akan tercipta rantai pasok baru yang akan menggerakan perekonomian di sepanjang rantai pasok tersebut.

Arti lainya, imbas produktif dari hilangnya setengah anggaran rutin, lalu sebagian besar dialihkan untuk makan siang gratis, boleh jadi berujung negatif.

Pasalnya, terjadi pergeseran anggaran dari pos yang produktif, tapi tidak sustainable kepada pos produktif, tapi kurang sustainable sekaligus berpotensi negatif ke pasaran.

Sehingga, meyakini bahwa program makan siang gratis bisa menjadi salah satu triger untuk mendatangkan pertumbuhan ekonomi 8 persen, saya kira, belum memiliki dasar yang terlalu kuat untuk diyakini.

JIKA berkaca kepada fakta bahwa selama ini anggaran pemerintah didominasi belanja rutin (termasuk di dalamnya cicilan dan bunga utang) dan belanja operasional, maka harus diakui bahwa kebijakan efisiensi akan menjadi salah satu jalan cepat untuk mengatasinya.

Selama ini, dengan komposisi anggaran yang berat kepada pembiayaan rutin aktifitas pemerintahan, pembiayaan pembangunan menjadi anak tiri. Pembangunan hanya mendapat sisa dari anggaran rutin dan operasional pemerintah.

Kontrasnya, sebagaimana sering dikeluhkan publik, pelayanan pemerintahan dari waktu ke waktu acapkali mengecewakan di satu sisi diiringi oleh sikap arogan sekaligus “ignorant” dari aparat pemerintahan di sisi lain.

Sehingga anggaran yang terlalu berat kepada pembiayaan rutin dan operasional memang terasa kurang adil bagi rakyat banyak.

Masalahnya, kebijakan penghematan kali ini nampaknya bukanlah dalam rangka penghematan murni alias pemangkasan anggaran.

Menelisik lebih jauh, sebenarnya kebijakan ini berupa relokasi anggaran, bukan pemangkasan anggaran yang akan mengubah total nominal APBN.

Nyatanya, nominal APBN masih tetap sama, dengan besaran penarikan utang, beserta cicilan dan bunganya juga tetap sama. Relokasi anggaran yang diklaim sebagai penghematan tidak mengubah defisit APBN.

Logika relokasi tersebut berangkat dari asumsi bahwa belanja rutin dan operasional adalah belanja produktif yang tidak sustainable.

Bahkan tak jarang beberapa pihak malah mengategorikan belanja rutin dan operasional pemerintah justru kurang produktif.

Dikatakan demikian karena sifatnya yang hanya berupa “input “sekali masuk. Jadi saat dihentikan, maka semua “chain reaction”-nya juga berhenti.

Bedakan, misalnya, jika anggaran dipakai untuk membangun sekolah, dari tidak ada sekolah di satu titik lokasi menjadi ada sekolah.

Maka setelah dibangun, tidak perlu membangun lagi dalam jangka waktu tertentu. Anak-anak bisa terus bersekolah di sana, tanpa harus pergi jauh-jauh ke tempat lain untuk bersekolah yang terkadang membuka peluang bagi anak-anak tersebut untuk tidak lagi bersekolah karena jauh dan berbiaya mahal.

Artinya, ada efek berkelanjutan dari belanja pembangunan gedung sekolah, hanya dengan sekali alokasi anggaran pembangunannya.

Begitu juga dengan pembangunan jalan dan jembatan di daerah terpencil, misalnya. Atau pengembangan irigasi yang membuat petani bisa lebih dari sekali untuk bercocok tanam, sehingga bisa dua sampai tiga kali panen alias masa tanam tidak terlalu tergantung lagi kepada musim dan cuaca.

Efeknya kepada produktifitas sangat jelas dan “calculable”, sekalipun tidak ada lagi anggaran pembangunan dengan mata anggaran yang sama setelah itu selesai dibangun.