KOMPAS.com – Musisi Ahmad Dhani turut merespons acara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang menghadirkan Dewa 19.

Sebelumnya, ramai dibahas di platform media sosial X surat undangan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang akan menggelar launching logo serta pentas seni bersama Dewa 19.

Dalam unggahan foto yang disebar akun X @BosPurwa, dirinya menyinggung acara tersebut di tengah adanya efisiensi anggaran.

Menurut Ahmad Dhani selaku pentolan Dewa 19, grup bandnya tidak dibayar untuk tampil di acara tersebut.

“Betul enggak dibayar,” kata Ahmad Dhani kepada Kompas.com via pesan instan, Jumat (21/2/2025).

Ahmad Dhani menegaskan, penampilan Dewa 19 di acara Kementerian PKP sama sekali tak menggunakan APBN karena tak meminta bayaran.

“Yes sama sekali (tidak ada bayaran),” kata Ahmad Dhani.

Menteri PKP Maruarar Sirait juga mengatakan, penampilan Dewa 19 di acara Kementerian PKP tidak menggunakan APBN.

“Tidak ada APBN, tanya sama Dhani saja. Dhani tidak mau dibayar,” tegas Ara saat ditemui usai konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Kamis (20/2/025).

Ada pun, acara Kementerian PKP tersebut akan diselenggarakan pada Jumat (21/2/2025) pukul 19:30 WIB di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang berada di daerah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) siap membeli Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder untuk mendukung pembiayaan program 3 juta rumah.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait pembelian SBN perumahan ini.

Sebab Kemenkeu lah yang nantinya akan menerbitkan SBN perumahan untuk memenuhi pembiayaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini.

"Dukungan juga pendanaan dari Bank Indonesia adalah melalui pembelian SBN dari pasar sekunder," ujarnya saat konferensi pers di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Nantinya, dana dari pembelian SBN perumahan digunakan untuk debt switching untuk SBN yang jatuh tempo pada saat Covid-19.

Selain itu, dananya juga akan digunakan untuk pembiayaan program-program Presiden Prabowo lainnya seperti program perumahan, hilirisasi, maupun ketahanan pangan.

"Itu menunjukkan bagaimana komitmen kami yang sangat tinggi dan dukungan Bank Indonesia tidak hanya dari kebijakan tapi juga pendanaan untuk kesuksesan program-program dalam Asta Cita," ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambahkan, penerbitan SBN perumahan ini tujuan utamanya untuk membiayai pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terutama program 3 juta rumah.

"Kami hari ini juga berdiskusi untuk meningkatkan kemampuan dalam mendukung MBR ini dengan penerbitan SBN)perumahan yang nanti akan dialokasikan terutama di dalam pembiayaan MBR ini," ungkap Sri Mulyani.

Namun Sri Mulyani tidak mengungkapkan berapa nilai SBN yang akan pemeritah terbitkan untuk membiayai program 3 juta rumah tahun ini.

Sebab rencana ini masih perlu dibahas oleh Komisi XI DPR RI. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun.

"Ini nanti akan menjadi bahan rapat kita di Komisi XI dan tugas Komisi XI adalah menyelesaikan ini secara tuntas sehingga tidak ada keraguan sedikitpun tentang dukungan tersebut," kata Misbakhun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) siap membeli Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder untuk mendukung pembiayaan program 3 juta rumah.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait pembelian SBN perumahan ini.

Sebab Kemenkeu lah yang nantinya akan menerbitkan SBN perumahan untuk memenuhi pembiayaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini.

"Dukungan juga pendanaan dari Bank Indonesia adalah melalui pembelian SBN dari pasar sekunder," ujarnya saat konferensi pers di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Nantinya, dana dari pembelian SBN perumahan digunakan untuk debt switching untuk SBN yang jatuh tempo pada saat Covid-19.

Selain itu, dananya juga akan digunakan untuk pembiayaan program-program Presiden Prabowo lainnya seperti program perumahan, hilirisasi, maupun ketahanan pangan.

"Itu menunjukkan bagaimana komitmen kami yang sangat tinggi dan dukungan Bank Indonesia tidak hanya dari kebijakan tapi juga pendanaan untuk kesuksesan program-program dalam Asta Cita," ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambahkan, penerbitan SBN perumahan ini tujuan utamanya untuk membiayai pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terutama program 3 juta rumah.

"Kami hari ini juga berdiskusi untuk meningkatkan kemampuan dalam mendukung MBR ini dengan penerbitan SBN)perumahan yang nanti akan dialokasikan terutama di dalam pembiayaan MBR ini," ungkap Sri Mulyani.

Namun Sri Mulyani tidak mengungkapkan berapa nilai SBN yang akan pemeritah terbitkan untuk membiayai program 3 juta rumah tahun ini.

Sebab rencana ini masih perlu dibahas oleh Komisi XI DPR RI. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun.

"Ini nanti akan menjadi bahan rapat kita di Komisi XI dan tugas Komisi XI adalah menyelesaikan ini secara tuntas sehingga tidak ada keraguan sedikitpun tentang dukungan tersebut," kata Misbakhun.

ISTILAH "makan gratis" yang belakangan menjadi perbincangan hangat perlu dikaji secara lebih kritis dan mendalam.

Seperti adagium ekonomi klasik yang menyatakan "there is no such thing as a free lunch" (tidak ada makan siang gratis), setiap program bantuan sejatinya membutuhkan sumber pendanaan yang substansial.

Yang terjadi hanyalah pengalihan alokasi anggaran melalui apa yang dikemas dalam terminologi "efisiensi anggaran" - sebuah konsep yang perlu kita telaah lebih jauh implikasinya.

Indonesia saat ini berada dalam situasi yang cukup pelik. Di satu sisi, terdapat tekanan untuk memenuhi janji politik terkait program bantuan pangan. Namun, di sisi lain negara masih harus berhadapan dengan beban utang yang tidak ringan.

Kondisi ini ibarat seseorang yang sudah terlanjur membuat janji besar, tapi kemudian menyadari keterbatasan kemampuan finansialnya.

Lebih memprihatinkan lagi, upaya efisiensi anggaran yang ditempuh justru berimbas pada gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang tentunya kontraproduktif dengan tujuan awal program tersebut.

Dinamika ini menciptakan paradoks menarik: program yang ditujukan untuk membantu kelompok rentan malah berpotensi menciptakan spiral permasalahan ekonomi yang lebih luas.

Ketika anggaran negara terbebani secara signifikan, dampaknya akan terasa di berbagai sektor.

Mulai dari potensi kenaikan harga-harga (inflasi), penurunan kualitas layanan publik, hingga terhambatnya program-program pembangunan lain yang tidak kalah pentingnya.

Fenomena ini mirip dengan memberikan solusi jangka pendek yang justru bisa menciptakan masalah jangka panjang yang lebih kompleks.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, akan lebih strategis jika alokasi anggaran diarahkan pada sektor-sektor fundamental.

Investasi di bidang pendidikan, misalnya, tidak hanya akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga membuka peluang mobilitas sosial yang lebih besar.

Begitu pula dengan penguatan sektor kesehatan yang akan berdampak pada peningkatan produktivitas nasional.

Program pelatihan keterampilan dan pemberdayaan masyarakat juga dapat memberikan multiplier effect yang lebih signifikan dibandingkan bantuan konsumtif semata.

Filosofi "memberi kail daripada ikan" menjadi sangat relevan dalam konteks ini. Program pemberdayaan yang well-designed tidak hanya akan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan jangka pendek, tetapi juga membangun kapasitas mereka untuk mandiri secara ekonomi.

Ini bisa diwujudkan melalui berbagai inisiatif seperti program kewirausahaan, pelatihan vokasi, atau pengembangan UMKM yang terintegrasi dengan kebutuhan pasar.

Yang dibutuhkan saat ini adalah keberanian untuk melakukan reformulasi kebijakan yang lebih berorientasi pada pembangunan fundamental.

Alih-alih terjebak pada program-program populis yang efeknya temporer, pemerintah perlu fokus pada pembangunan infrastruktur sosial dan ekonomi yang kokoh.

Ini mencakup penguatan sistem pendidikan, peningkatan akses kesehatan, pengembangan kapasitas SDM, dan penciptaan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif.

Tentu saja, transisi dari pendekatan bantuan langsung menuju program pemberdayaan membutuhkan proses yang tidak singkat.

Namun, ini adalah langkah yang perlu diambil demi membangun fondasi ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Dengan pendekatan yang lebih terstruktur dan berorientasi jangka panjang, kita bisa menciptakan solusi yang tidak hanya mengatasi gejala, tetapi juga mengobati akar permasalahan kemiskinan dan kesenjangan sosial di Indonesia.

Sudah saatnya kita bergerak melampaui politik transaksional dan mengadopsi pendekatan pembangunan yang lebih visioner.

Masa depan Indonesia yang lebih baik tidak dibangun di atas janji-janji manis semata, melainkan melalui kerja keras dan kebijakan yang benar-benar berorientasi pada peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat.

ISTILAH "makan gratis" yang belakangan menjadi perbincangan hangat perlu dikaji secara lebih kritis dan mendalam.

Seperti adagium ekonomi klasik yang menyatakan "there is no such thing as a free lunch" (tidak ada makan siang gratis), setiap program bantuan sejatinya membutuhkan sumber pendanaan yang substansial.

Yang terjadi hanyalah pengalihan alokasi anggaran melalui apa yang dikemas dalam terminologi "efisiensi anggaran" - sebuah konsep yang perlu kita telaah lebih jauh implikasinya.

Indonesia saat ini berada dalam situasi yang cukup pelik. Di satu sisi, terdapat tekanan untuk memenuhi janji politik terkait program bantuan pangan. Namun, di sisi lain negara masih harus berhadapan dengan beban utang yang tidak ringan.

Kondisi ini ibarat seseorang yang sudah terlanjur membuat janji besar, tapi kemudian menyadari keterbatasan kemampuan finansialnya.

Lebih memprihatinkan lagi, upaya efisiensi anggaran yang ditempuh justru berimbas pada gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang tentunya kontraproduktif dengan tujuan awal program tersebut.

Dinamika ini menciptakan paradoks menarik: program yang ditujukan untuk membantu kelompok rentan malah berpotensi menciptakan spiral permasalahan ekonomi yang lebih luas.

Ketika anggaran negara terbebani secara signifikan, dampaknya akan terasa di berbagai sektor.

Mulai dari potensi kenaikan harga-harga (inflasi), penurunan kualitas layanan publik, hingga terhambatnya program-program pembangunan lain yang tidak kalah pentingnya.

Fenomena ini mirip dengan memberikan solusi jangka pendek yang justru bisa menciptakan masalah jangka panjang yang lebih kompleks.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, akan lebih strategis jika alokasi anggaran diarahkan pada sektor-sektor fundamental.

Investasi di bidang pendidikan, misalnya, tidak hanya akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga membuka peluang mobilitas sosial yang lebih besar.

Begitu pula dengan penguatan sektor kesehatan yang akan berdampak pada peningkatan produktivitas nasional.

Program pelatihan keterampilan dan pemberdayaan masyarakat juga dapat memberikan multiplier effect yang lebih signifikan dibandingkan bantuan konsumtif semata.

Filosofi "memberi kail daripada ikan" menjadi sangat relevan dalam konteks ini. Program pemberdayaan yang well-designed tidak hanya akan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan jangka pendek, tetapi juga membangun kapasitas mereka untuk mandiri secara ekonomi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara angkat bicara terkait keresahan asosiasi pengembang bahwa tanah koruptor sulit disulap sebagai pembangunan rumah gratis.

Alih-alih menjawab, Ara justru memberikan bukti persoalan tersebut bisa dijalankan.

“Hari Sabtu saya akan lihat (lahan) eks-BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) dengan pak Rio (Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan) ada sekian hektar di Bekasi. Ikut datang jam 4 sore,” tegas Ara usai konferensi pers di Kantor Kemenkeu, Kamis (20/2/2025).

Ara ingin menunjukkan bahwa tanah eks-BLBI adalah bagian idle (telantar). Sehingga, sudah siap dimanfaatkan.

Sebelumnya, Ara dianggap lima asosiasi pengembang perumahan hanyalah bermimpi terlalu jauh terkait rencana tersebut.

Pernyataan ini disampaikan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Junaidi Abdillah dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (18/2/2025).

“Membangun di atas tanah-tanah koruptor Ini kan sangat mimpi terlalu jauh,” tegas Junaidi.

“Karena di daerah saja yang ada koruptor, hanya di sana kalau di daerah itu ada koruptor,” lanjutnya lagi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara mengundang para pengembang untuk berkumpul di kantornya, Jumat (21/2/2025) pukul 15.00 WIB.

Ini disampaikan Ara usai konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Dia pun siap mendengar semua keluh kesah yang disampaikan pengembang dalam kesempatan beberapa hari lalu.

“Besok, saya akan ketemu dengan developer jam 3 di kantor, kalau ada curhat-curhat silahkan,” tegas Ara.

Oleh karena itu, Ara mempersilahkan para pengembang menyampaikan fakta yang sesungguhnya di lapangan dengan memberikan bukti-bukti data.

“Kalau ada yang benar, ada yang salah ya itu kan bisa disampaikan salahnya dimana. Harusnya fakta yang saya sampaikan di kementerian yang kami posting itu bantah dong fakta itu kalo memang tidak benar,” tantang Ara.

Menurut dia, data harus dibalas dengan data apabila ingin protes dengan Pemerintah.

“Kan data dibalas dengan data, kalau mau counter data dengan data begitu. Kita menyampaikan data, menyampaikan foto. Balas dengan kalo memang itu tidak benar. Apakah ada yg mau counter?” tukas Ara.

Sebelumnya, lima asosiasi pengembang perumahan menyatakan tiga hal keluhan kepada Pemerintah.

Mereka adalah Real Estat Indonesia (REI), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI), Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), Asosiasi Pengembang dan Pemasar Perumahan Nasional (Asprumnas), serta Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (Appernas Jaya).

Diwakili Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) REI Joko Suranto, keluhan pertama terkait dengan tidak adanya rasa perlindungan maupun pendampingan dari pemerintah terhadap pengembang.

“Kami mendapatkan stigma, kami mendapatkan kondisi bahwa pengembang harus salah dan sebagainya,” ungkap Joko yang mewakili empat asosiasi pengembang perumahan lainnya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Kedua, keluhan yang dirasakan pengembang adalah takut terhadap usaha yang mereka jalani.

Menurut Joko, tak sedikit pengembanh yang hanya mengembangkan perumahan dengan luasan kurang dari 1 hektar.

“Masa depannya sudah dipertaruhkan semuanya. Masa depan keluarganya juga akan menjadi sesuatu yang menimbulkan tanda tanya,” lanjut Joko.

Ketiga, pengembang merasa tidak mendapatkan kenyamanan terkait kepastian dalam usaha mereka.

KOMPAS.com - Akhir-akhir ini Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyampaikan adanya temuan beberapa pengembangrumah subsidi nakal ke media massa.

Beberapa pengembang nakal itu dinilai membangun rumah subsidi dengan kualitas bangunan yang buruk.

Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Junaidi Abdillah menilai tindakan Kementerian PKP membuat resah para pengembang di bawah naungan Apersi yang sebagian besar adalah pengembang rumah subsidi.

Menurut dia, kalaupun ada permasalahan seperti itu, seharusnya Kementerian PKP mengajak dialog asosiasi pengembang, dan melakukan tahapan-tahapan peringatan.

Junaidi pun mengingatkan kementerian PKP bahwa masih banyak pengembang rumah subsidi yang berdedikasi dan berprestasi dalam penyediaan perumahan subsidi.

"Banyak juga anggota kita yang prestasinya bagus, salah satunya Vista Land Group yang berturut-turut mendapatkan penghargaan dari BTN dan asosiasi (Apersi). Vista Land Group ini aset Apersi yang patut dicontoh karena prestasinya sangat bagus," jelas Junaidi dalam keterangannya di sela-sela ajang BTN Awards 2025 akhir pekan lalu.

Lanjut dia, realisasi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) rumah subsidi Vista Land Group selalu tertinggi secara nasional. Tahun 2022-2024, realisasi akad kreditnya rata-rata di atas 4.000 unit rumah (subsidi dan non-subsidi).

"Karena itu, Kementerian PKP sebaiknya mendukung dan mendorong lebih pengembang rumah subsidi memperbaiki kinerjanya," tukasnya.

Pengembang Perumahan Bersubsidi Terbaik

Vista Land Group mendapatkan penghargaan untuk kategori Best Subsidized Housing Development dalam BTN Awards 2025.

CEO Vista Land Group, Alexander Tirta mengatakan, tidak memungkiri memang ada saja oknum pengembang yang tidak profesional. Meski begitu, ia menilai jumlahnya tidak banyak.

"Di ajang BTN Awards ini, ternyata banyak pengembang kredibel versi BTN, yang diklasifikasi mulai dari nasabah Bronze, Silver, Gold, hingga tertinggi Platinum. Vista Land Group sendiri memperoleh predikat developer Platinum dari BTN sejak tahun 2007. Kepercayaan ini tidak terlepas dari visi kami, yaitu pembangunan yang berkelanjutan dan terintegrasi," terangnya.

Dikatakan Alexander, dengan penghargaan ini, Vista Land Group berharap sebagai pelaku pembangunan bisa memberikan keyakinan kepada masyarakat yang beli rumah subsidi itu aman dan mudah.

Paling tidak, kredibilitasnya diakui BTN dengan mendapatkan penghargaan setiap tahunnya dan berstatus developer Platinum.

"Kami ini pengembang skala nasional yang punya puluhan proyek perumahan yang tersebar di tiga puluhan lokasi yang berbeda. Dari Serang, Cikarang, Cisoka, Cikasungka, Tigaraksa, Parung Panjang, Cileungsi, Jonggol, Cibarusa, Citeureup, Cibitung, Babelan, dan lain-lain. Bahkan kita ada di Semarang," jelasnya.

Selama ini, lanjut dia, BTN melihat Vista Land Group sebagai pelaku pembangunan rumah subsidi yang hadir di banyak daerah.

Legalitas lahan dan perizinannya aman, serta telah menyerahterimakan sekitar 50.000 rumah.

Tahun 2024 saja, Vista Land Group telah menyerahterimakan lebih dari 4.000 unit rumah. Sementara untuk tahun 2025 menarget 6.000 unit rumah.

Dari 6.000 tersebut ditargetkan 30 persennya adalah rumah komersial di bawah sister company-nya, Harmoni Park Group. Tahun ini pihaknya berencana buka sekitar 2 proyek perumahan baru.

AKSI unjuk rasa menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) menggema di Papua, diikuti ribuan pelajar dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga SMA.

Mereka turun ke jalan di berbagai distrik di Provinsi Papua Induk dan Papua Pegunungan, menyuarakan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah.

Para pelajar membawa spanduk bertuliskan tuntutan seperti "Kami Butuh Pendidikan, Bukan Makanan", "Hentikan Militerisasi di Dunia Pendidikan", dan "Makan Bergizi Gratis Bukan Solusi untuk Berdayakan SDM Papua".

Mereka menegaskan bahwa program MBG bukanlah prioritas utama, karena yang lebih dibutuhkan adalah pendidikan terjangkau dan berkualitas.

Dengan lantang, mereka menyerukan agar pemerintah lebih fokus pada pendidikan gratis sebagai investasi jangka panjang bagi masa depan Papua.

Aksi yang awalnya berlangsung damai perlahan memanas. Ketegangan meningkat, hingga pihak kepolisian menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa.

Para demonstran berhamburan, sementara sejumlah pemuda diamankan, memperparah situasi yang sudah tegang.

Di sisi lain, pemerintah pusat justru memandang penolakan ini sebagai upaya yang menghambat kesejahteraan rakyat.

Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO) menilai aksi tersebut tidak sejalan dengan tujuan pemerintah. Sementara kepolisian mengaitkan demonstrasi ini dengan gerakan separatis, menuding adanya keterlibatan Komite Nasional Papua Barat (KNPB).

Alih-alih merangkul aspirasi masyarakat, pemerintah justru menciptakan polarisasi. Mereka yang menolak dianggap penghambat pembangunan atau bahkan anti-pemerintah, sementara pendukungnya digambarkan sebagai pembela kepentingan rakyat.

Narasi hitam-putih semacam ini berbahaya bagi demokrasi. Cara seperti ini mengingatkan pada era Orde Baru, ketika kritik terhadap kebijakan pemerintah kerap dicap sebagai tindakan subversif.

Selain membungkam kritik, hal ini juga mempersempit ruang diskusi rasional, yang pada akhirnya melemahkan demokrasi.

Rakyat berhak menolak MBG?

MBG bukanlah kebijakan yang sepenuhnya buruk, tetapi pertanyaannya adalah: apakah ini benar-benar yang paling dibutuhkan rakyat saat ini?

Apakah MBG solusi terbaik untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), ataukah hanya kebijakan populis untuk pencitraan politik?

Sebagai program yang didanai oleh anggaran negara—berasal dari pajak rakyat, bukan dana pribadi presiden atau kabinetnya—masyarakat berhak mengawasi dan mengkritisi kebijakan ini.

KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait membantah undangan pentas seni yang menghadirkan Dewa 19 menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut Ara, sapaan akrabnya, Ahmad Dhani selaku Founder Dewa 19 tak dibayar sepeser pun untuk mengisi acara yang diselenggarakan Kementerian PKP di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta Selatan, pada Jumat (21/2/2025).

"Tidak ada APBN, tanya sama Dhani saja. Dhani tidak mau dibayar," tegas Ara saat ditemui usai konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Kamis (20/2/025).

Lanjut dia, Dhani sudah beberapa kali mengisi acara tanpa dibayar apapun, termasuk acara Kementerian PKP yang dihelat nanti.

"Sampai sound system-nya itu adalah dari Dhani. Tanya sama Dhani saja," tukas Ara.

Sempat Viral Karena Terkait Isu Pemangkasan Anggaran

Surat undangan Kementerian PKP yang akan menggelar peluncuran logo Kementerian PKP serta pentas seni yang menampilkan Dewa 19 ramai dibahas di platform media sosial X.

Dalam unggahan foto yang disebar akun X @BosPurwa, dirinya menyinggung acara tersebut digelar di tengah adanya efisiensi anggaran pemerintah.

"Efisiensi????? Pentas seni dewa 19,” tulis akun tersebut seperti dikutip Kompas.com, Kamis (20/2/2025).

Berdasarkan isi surat tersebut, acara akan berlangsung pada Jumat (21/2/2025) pukul 19:30 WIB. Para undangan yang dihadir diminta menggunakan busana smart casual.

Dalam undangan tersebut juga tertera detail informasi serta konfirmasi contact person (CP).

Ara Sejak Awal Berniat Gelar Acara bersama Dewa 19

Sebelummya, Ara memang telah menyampaikan niatannya untuk mengadakan acara yang mengundang Dewa 19 saat melantik 120 pejabat eselon II hingga IV di Wisma Atlet Pademangan, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

"Saya rasa begitu, tapi waktunya kita hiburan, menikmati kesenian, juga kita lakukan, Pak Mendagri (Tito Karnavian)," ungkap Ara dalam sambutannya pada acara tersebut.

Dirinya mengaku sudah membuat janji dengan Dewa 19 untuk menghibur para pejabat Kementerian PKP.

"Mudah-mudahan, kalau boleh dalam waktu dekat, pada waktunya kita mendengarkan musik, saya sudah telepon Pak Ahmad Dhani Dewa (19) untuk menghibur kalian semua," tambah Ara.

"Ya, pada waktunya kita bekerja, kita bekerja, waktunya kita juga perlu, apa, refreshing, ya, begitu ya, jadi waktunya kapan kita harus atur ya, Pak," tutup dia.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) untuk membiayai program pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Keputusan ini diambil dalam rapat lanjutan Pembiayaan Program 3 Juta Rumah yang digelar di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

"Kami berdiskusi untuk meningkatkan dukungan kepada MBR dengan menerbitkan SBN perumahan yang akan dialokasikan terutama untuk pembiayaan program ini," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers.

Dukungan Pembiayaan Perumahan

Selain program 3 juta rumah, pemerintah selama ini juga aktif membiayai sektor perumahan MBR.

Salah satunya melalui fasilitas kredit perumahan yang bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Himpunan Milik Negara (Himbara).

"Dengan ini, kita berharap bisa meningkatkan kemampuan masyarakat dalam membeli rumah, baik dengan fasilitas MBR maupun yang komersial," ujar Sri Mulyani.

Pemerintah juga telah mengalokasikan Rp 18 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 untuk program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Program FLPP dikombinasikan dengan Penyertaan Modal Negara (PMN) di PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) untuk mendukung 220.000 MBR dengan skema pinjaman bunga 5 persen selama 20 tahun.

"Subsidi ini ditujukan bagi masyarakat berpendapatan rendah, sehingga sumber dananya harus berasal dari yang paling murah, yaitu APBN langsung," jelas Sri Mulyani.

Inovasi Pembiayaan Kreatif

Ke depan, Kemenkeu akan terus mengembangkan inovasi pembiayaan kreatif bersama kementerian dan lembaga lain.

Tujuannya, agar pemenuhan kebutuhan hunian masyarakat tetap berjalan tanpa membebani APBN secara berlebihan.

"Kami akan mengembangkan pembiayaan kreatif, sehingga disiplin fiskal tetap terjaga, tetapi tetap responsif dan mampu mendukung sektor lain selain perumahan," ujar Sri Mulyani.

Rapat ini turut dihadiri oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Dony Oskaria, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Gubernur BI Perry Warjiyo, dan Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) memastikan gelaran peluncuran logo serta pentas seni yang mengundang band papan atas Dewa19 bukan menggunakan anggaran pemerintah atau APBN.

Ara mengatakan konser Dewa19 yang digelar pada Jumat (20/2/2025) bersifat sukarela alias tidak dibayar sama sekali.

“Tidak ada APBN tanya sama Ahmad Dhani saja, Dhani tidak mau dibayar dia beberapa kali nyanyi di tempat-tempat tidak dibayar termasuk besok,” ujarnya di Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Bahkan, Maruarar memastikan penggunaan sound system juga tidak menggunakan APBN.

“Sound system itu dari Dhani jadi tidak dibayar,” ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, Ramai dibahas di platform media sosial X surat undangan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang akan menggelar launching logo serta pentas seni bersama Dewa 19.

Dalam unggahan foto yang disebar akun X @BosPurwa, dirinya menyinggung acara tersebut di tengah adanya efisiensi anggaran.

“Efisiensi????? Pentas seni dewa 19,” tulis akun tersebut seperti dikutip Kompas.com, Kamis (20/2025).

Diketahui, acara tersebut akan diselenggarakan Jumat (21/2/2025) pukul 19:30 WIB di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU).